DANA TUNJANGAN PROFESI GURU

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Kementerian Keuangan R.I.

Direktorat Jenderal Perimbangan KeuanganBatam , 3 Februari 2013

DASAR HUKUM

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Pasal 16 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3. Pasal 3 dan 4 PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor

4. Pasal 15 dan Pasal 52 PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

5. PMK Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota T.A. 2013 (diterbitkan setiap tahun karena menyangkut alokasi per daerah)

2

TAKE HOME PAY GURUMENURUT UU 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

HAK GURU

Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum

Memperoleh perlindungan, rasa aman & jaminan keselamatan, dan memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi

Memperoleh kesempatan utk meningkatkan kompetensi, kualifikasi akademik, serta memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi

A.Gaji pokokB.Tunjangan yg melekat pada gaji

• Tunjangan Keluarga• Tunjangan Jabatan (Tunjangan Fungsional untuk guru PNS* dan Tunjangan Umum)• Tunjangan PPh• Tunjangan Beras

C.Penghasilan Lain (Tidak melekat di Gaji)• Tunjangan Profesi (yang telah memiliki sertifikat pendidik)• Tunjangan Fungsional (Khusus Non PNS)• Tunjangan Khusus (Guru yang bertugas di daerah khusus)• Maslahat Tambahan (Tambahan kesejahteraan berupa tunjangan pendidikan,

asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra putri guru, pelayanan kesehatan atau bentuk kesejahteraan lain)

* = saat ini tunjangan fungsional guru PNS dinamakan tunjangan tenaga kependidikan 3

PP No. 74 Th. 2008 tentang Guru

Pasal 15 ayat 1 butir b.Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang: ” memenuhi beban kerja sebagai guru”.

Pasal 52 ayat 2 Beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

4

Tunjangan Guru PNSD

Tunjangan Guru PNSD melalui Transfer ke Daerah

Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 2013

1. Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tunjangan Profesi Guru PNSD diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung mulai tgl 1 Januari 2013 tidak termasuk untuk bulan ke-13.Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD

2013

1. Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) diberikan kepada guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Besarnya adalah Rp250.000,00 per bulan selama 12 bulan.

5

Perhitungan Anggaran Tahun 2014

6

Uraian Jumlah Keterangan

Guru Sasaran Th. 2013 1.042.137 orang

Tamb Lulusan Guru Sertifikasi (+) 250.000 orang

Total Guru Sasaran 1.292.137 orang

Besaran TPG per bulan 3.809.199 rupiah (Rata-rata Gaji Pokok) Jumlah bulan 12 bulan

Alokasi sebelum Acress 59.064.086.203.430 rupiah

Acress 2,5% 1.476.602.155.086 rupiah

Kebutuhan TPG 1 Tahun 60.540.688.358.516 rupiah

Tunjangan Profesi Guru PNSD

Perhitungan Anggaran Tahun 2014

7

Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Keterangan Jumlah Keterangan

Guru Sasaran Th. 2013 861.982 orang

Lulusan Guru Sertifikasi (-) 250.000 orang

Prediksi CPNSD Baru 5.881 orang

Guru Penerima Tamsil 617.863 orang

Jumlah bulan 12 bulan

Besaran Tamsil per bulan 250.000 rupiah

Kebutuhan Tamsil 1 Tahun 1.853.589.000.000 rupiah

Perkembangan Sasaran dan AnggaranTahun 2009 - 2014

8

Tahun

Dana Tambahan Penghasilan Guru Tunjangan Profesi Guru

Sasaran (orang) % Rp (miliar) % Sasaran

(orang) % Rp (miliar) %

2009 1.650.861 7.800,00

2010 1.370.066 -17,0% 5.800,00 -25,6% 488.544 10.994,89

2011 1.272.196 -7,1% 3.696,18 -36,3% 574.611 17,6% 18.537,69 68,6%

2012 966.666 -24,0% 2.898,90 -21,6% 917.143 59,6% 30.559,80 64,9%

2013 804.000 -16,8% 2.412,00 -16,8% 1.126.119 22,8% 43.057,80 40,9%

2014 617.863 -23,2% 1.853,59 -23,2% 1.292.137 14,7% 60.540,69 40,6%

Sumber : Kemendikbud (Sep 2013)

Alokasi ditetapkan berdasarkan data kebutuhan TPG dari Kemendikbud hasil rekonsiliasi data Guru PNSD dengan masing-masing Provinsi, Kab, dan Kota.

Rincian Kekurangan Pembayaran TPG PNSDTahun 2010 - 2013

Tahun Jumlah

2010 435,83

2011 57,47

2012 2.681,19

2013 4.859,42

Jumlah 8.033,91

(miliar Rp)

9

Berdasarkan usulan Mendikbud kepada Menkeu melalui Surat Mendikbud Nomor: 044/MPK/KU/2013 tanggal 22 Maret 2013.

Terhadap usulan tersebut, Wapres RI memerintahkan Menkokesra dan BPKP untuk terlebih dahulu dilakukan audit terhadap sisa dana di kas daerah sekaligus untuk mendapatkan angka pasti atas kekurangan pendanaan tersebut.

Latar Belakang Akumulasi Kekurangan Dana TPG PNSD Tahun 2010 - 2013

10

Adanya kenaikan gaji pokok/berkala/golongan sesuai PP Nomor 11 Tahun 2011 dan PP Nomor 15 Tahun 2012.

Adanya tambahan kelulusan sertifikasi yang terjadi di tengah tahun anggaran.

Adanya pengangkatan guru swasta yang telah bersertifikasi menjadi PNS.

11

PMK No.165/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah

Penyusunan Pagu IndikatifTunjangan Profesi Guru PNSD (1)

Pasal 56 :(1) Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran TP Guru

PNSD disusun berdasarkan usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran TP Guru PNSD dihitung berdasarkan jumlah guru PNSD yang sudah bersertifikasi profesi dikalikan dengan gaji pokok.

(3) Rencana Dana Pengeluaran TP Guru PNSD disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.

12

Pasal 57 :(1) Hasil pembahasan alokasi TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

56 ayat (3) digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar perhitungan alokasi TP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota.

(2) Perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memperhitungkan adanya kurang bayar atau lebih bayar atas penyaluran TP Guru PNSD pada tahun anggaran sebelumnya.

(3) Hasil perhitungan alokasi TP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan. (catatan: dalam APBN 2014 rincian dimaksud harus sudah diselesaikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran RUU APBN 2014 pada saat sidang paripurna)

(4) Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN dan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), alokasi TP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penyusunan Pagu IndikatifTunjangan Profesi Guru PNSD (2)

HISTORIS MEKANISME PENYALURAN TPG

2007

2009

2010 s.d.

sekarang

Alternatif*

APBN

DIPA Kemdikbud

Guru

Guru

Guru

Guru

APBN

APBN

Transfer Daerah

KPPN

RKUN

PROVINSI

DEKON

KAB/KOTA

RKUN

RKUD

KPPN

RKUN

Transfer Daerah

APBN

RKUN

PROVINSI

RKUD

KPPN

KPPN

* = Seperti mekanisme BOS

DIPA Kemdikbud

13

14

Tanggapan penyaluran TPG disamakan dengan mekanisme BOS

UU No.22 Tahun 2011 tentang APBN TA. 2012

Penyaluran BOS dengan mekanisme dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, selanjutnya dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke rekening masing-masing sekolah.

Tunjangan Profesi Guru Tidak/Belum Mempunyai Dasar Hukum Seperti Pada BOS

Dalam PP No. 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikansebagai pelaksanaan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan ke satuan pendidikan melalui hibah.

Penjelasan Pasal 27 ayat (7) huruf f, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

PROSES PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN MONITORING TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD

Tahapan DPR Kemdikbud Kemenkeu

Pemda Guru

1. Pemberian NUPTK dan NRG

2. PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru)

3. Sertifikasi Guru PNSD

4. Rekonsiliasi Data Guru & Kebutuhan Pembayaran TPG

5. Pengajuan Indikasi Kebutuhan Anggaran TPG

6. Pembahasan APBN

7. Penyusunan Alokasi TPG per Daerah

8. Penyusunan PMK tentang TPG

9. Penyaluran dari Kas Negara ke Kas Daerah

10. Penerbitan SK Kolektif Guru penerima TPG

11. Penyusunan Daftar Nominatif Guru Penerima

12. Pembayaran ke Guru PNSD

13. Laporan Realisasi Pembayaran TPG ke Kemenkeu dan Kemendikbud

15

Penyaluran TPG PNSD (Existing)

16

TRIWULAN

SYARATPENYALURA

N

PERIODE PEMBAYARA

N

TRANSFER DARI PUSAT

PEMBAYARAN KEPADA

GURU

PELAPORAN

Pertama - Jan – Mar Minggu terakhir bulan Maret

Paling lambat bulan April

Laporan Realisasi Semester I 2013 disampaikan minggu I bulan Agustus 2013

Kedua Lap. Realisasi Semester

II 2012

Apr – Jun Minggu terakhir bulan Juni

Paling lambat bulan Juli

Ketiga - Jul – Sep Minggu terakhir bulan Sep

Paling lambat bulan Oktober

Laporan Realisasi Semester II 2013 disampaikan minggu I bulan April 2014

Keempat - Okt – Des Minggu terakhir bulan Nov

Paling lambat bulan Desember

Perlakuan Sisa Dana TPG pada Kasda

17

Sisa DanaLebih/Kurang

ALOKASI 2010

Disetorkan kembali ke Kas Negara

Kekurangan Pembayaran di diperhitungkan dalam Alokasi

2012

SISA LEBIH

Hak Guru Terbayar SemuaSISA

KURANG

Hak Guru Belum

Terbayar Semua

Tidak disetor ke Kas Negara

Penambah pagu alokasi Tahun Anggaran berikutnya

Diperhitungkan pada alokasi Tahun Anggaran berikutnya

Pemda melaporkan dan menyiapkan dokumen pendukung atas kelebihan dan/atau kekurangan pembayaran pada saat rekonsiliasi data guru dg Kemendikbud

ALOKASI 2011-2013 (Rekomendasi BPK pada LHP atas LKTD 2010)

Mekanisme penyaluran tpgAlternatif i

Contoh Kasus:Sisa Dana di Kasda Rp2 MiliarCarry Over (CO) Rp3 Miliar

Kebutuhan TPG 2014 Rp16 MiliarTotal Kebutuhan (Keb. TPG 2014 + Kekurangan ) Rp17 Miliar

= (Rp16M + Rp1M)Keb. TW I (CO + TW I) Rp 7 MiliarKeb. TW II Rp 4 MiliarKeb. TW III Rp 4 MiliarKeb. TW IV Rp 4 Miliar

Lampiran AlokasiNo.

Nama Daerah

Sisa Dana

di Kasda

Alokasi 2014 Total Alokas

i2014

TW I(TW I –

Sisa Dana)

TW II TW III TW IV

1. Kabupaten A

2 5 4 4 4 17

Net Kekurangan

= (Rp.1

M)

Kementerian Keuangan R.I.