KEBIJAKAN DAN

KOMPLEMENTARITAS PROGRAM

INDONESIA PINTAR (PIP) DALAM

PELAKSANAAN PKHTAHUN 2018

outline

Pengetahuan

PKH

Pendampingan

dan Family

Development

Session

Sinergi Program

Komplementer

Hasil

Evaluasi

Dampak

PKH

Dasar

Hukum

2

• PKH mempunyai dampak langsung yang signifikanterhadap kemiskinan dan kesenjangan.

• Selain itu, PKH meningkatkan pemerataankesempatan bagi anak dengan mendorong investasipada modal manusia.

• PKH telah terbukti menjadi program bantuan sosialpaling efektif di Indonesia.

PKH: menjadi program bantuan sosial utama

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.01.02.03.04.05.06.07.0

Efe

ktif

itas

, in

de

ks

Tota

l man

faat

terd

istr

ibu

si,

ind

eks

effectiveness, index (RHS) total benefits distributed, index (LHS)

3

PKH dapat mendukung banyak bidang prioritas

pemerintah

Berkurangnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan

Memperluas program ke Wilayah-Wilayah Prioritas

Tata Kelola yang Lebih Baik

Meningkatkan inklusi keuangan

Menurunkan angka gizi buruk

Meningkatkan pencapaian pendidikan dan mengurangi

angka putus sekolah

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

5. PMK No. 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK No. 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga

6. Permensos No.1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

7. Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai

8. SK Dirjen Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 tentang Pedoman Umum PKH

9. Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri )

4

outline

Pengetahuan

PKH

Pendampingan

dan Family

Development

Session

Sinergi Program

Komplementer

Hasil

Evaluasi

Dampak

PKH

Dasar

Hukum

5

Program Keluarga Harapan

(PKH) adalah

Pengertian PKH

program

pemberian

bantuan

sosial

bersyarat

kepada keluarga

dan/atau

seseorang

miskin dan

rentan

yang terdaftar

dalam data

terpadu

program

penanganan

fakir miskin

diolah oleh

Pusat Data dan

Informasi

Kesejahteraan

Sosial

ditetapkan

sebagai

Keluarga

Penerima

Manfaat

(KPM) PKH

Pasal 1 ayat (1)Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan

6

Tujuan Program:

1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan , kesehatan dan

kesejahteraan sosial;

2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;

3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan

kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;

4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Presiden RI menyerahkan bantuan KIP, PKH,

dan KIS di Dhamasraya, Februari 2018

Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan7

PERENCANAANPENETAPAN

CALON

PESERTA PKH

Daftar

Calon

Peserta

SUMBER DATA:

DATA TERPADU PROGRAM

PENANGANAN FAKIR MISKIN

PERTEMUAN AWAL

DAN VALIDASI

P2K2 VERIFIKASI

PENYALURAN

BANTUAN

PEMUTAKHIRAN

DATA

PEMENUHAN

SYARAT

KOMITMEN

SANKSI

Ya

Tidak memenuhi syarat

Tidak komitmen

Ya

- Data

berubah

- Pelaporan

Faskes/Fasdik

/Faskesos

MONITORING EVALUASI SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT

PENDAMPINGAN

PKH

Komitmen kembali

PENGAKHIRAN

BANTUAN SOSIAL

PKH DAN

PENDAMPINGAN

PEMUTAKHIR

AN DATA

SOSIAL

EKONOMI

GRADUASI

TRANSISITR

AN

SF

OR

MA

SI

KE

PE

SE

RTA

AN

Pasal 32Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Mekanisme

Pelaksanaan

PKH

PENETAPAN

KPM• Rapat

Koordinasi

Nasional

• Rapat

Koordinasi

Daerah

• Seleksi SDM

• Diklat

• Workshop

• Bimbingan

Teknis

• Bimbingan

Pemantapan

• E-Learning FDS

KEGIATAN

PENDUKUNG

8

KomponenKesehatan

Ibu Hamil/Nifas

Anak usia di bawah 6 tahun

KomponenPendidikan

SD

SMP

SMA

KomponenKesejahteraan

Sosial

Diutamakan

Disabilitas Berat

Lanjut Usiamulai dari 60

tahun

Komponen PKH

Syarat Kepesertaan PKH

Pasal 3, 4, dan 5Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan

9

10

Hak KPM PKH

Program bantuan

komplementer di bidang

kesehatan, pendidikan,

subsidi energi, ekonomi,

perumahan, dan pemenuhan

kebutuhan dasar lainnya.

Bantuan

Sosial PKHPendampingan

PKH

Pelayanan di fasilitas

kesehatan,

pendidikan,

dan/atau

kesejahteraan sosial

Pasal 6Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Ibu hamil/

Nifas

• Pemeriksaan kehamilan di faskes

sebanyak 4 kali dalam 3x trimester.

• Melahirkan oleh tenaga kesehatan

di faskes.

• Pemeriksaan kesehatan 2 kali

sebelum bayi usia 1 bulan.

Usia 0-11 bulan :

• Imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat

badan setiap bulan.

Usia 6-11 bulan :

• Mendapat suplemen vit A

•Usia 1-5 tahun :

imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan minimal 2 kali

dalam setahun

•Usia 5-6 tahun :

Pemeriksaan berat badan minimal 2 kali dalam setahun dan

mendapatkan Vit A sebanyak 2 kali dalam setahun

•Usia 6 – 7 tahun:

Timbang badan di faskes minimal 2 kali dalam setahun

Usia 6-21 tahun yang belum

menyelesaikan pendidikan dasar (SD.

SMP. SLTA) :

•Terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan

•Minimal 85 % kehadiran dikelas

Anak

Usia DiniBayi

Anak

Sekolah

Disabilitas Berat:

1. Pemeliharaan kesehatan minimal satu

tahun sekali oleh tenaga kesehatan.

2. Mengikuti kegiatan pelayanan

kesejahteraan sosial (day care dan home

care)Lansia 60 tahun ke atas:

1. Pemeriksaan kesehatan minimal satu

tahun sekali oleh tenaga kesehatan.

2. Mengikuti kegiatan pelayanan

kesejahteraan sosial (day care dan

home care)

11

Kewajiban KPM PKHPenyandang

Disabilitas

Berat

12

Rapat Terbatas Tentang Keuangan Inklusif 26 April 2016

Perumusan strategi nasional keuangan inklusif ditindaklanjuti olehMenko Perekonomian

Setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai danmenggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Penggunaan sistem

perbankan dengan memanfaatkan keuangan digital dimaksudkan untukmemperluas inklusi keuangan

Penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bansosagar dapat diintegrasikan dalam satu kartu

1

2

3

Fitur Tabungan• Tabungan adalah Simpanan berupa Rekening Bank

yang dapat ditarik secara tunai• Produk TabunganKU – Lakupandai• Mendukung program Keuangan Inklusif• Wadah menyalurkan bantuan sosial PKH dan bantuan

tabungan lainnya

13

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan sarana untukmenyalurkan Bansos & Subsidi Pemerintah. KKS mempunyaifungsi ganda yaitu menjadi Tabungan dan Dompet (e-wallet).Sistem ini menjadi karya inovatif pertamakali yang digunakandiantara banyak negara yang melakukan Bantuan Tunai Bersyarat(Conditional Cash Transfer)

Fitur e-Wallet• e-Wallet adalah Simpanan uang elektronik• Dapat digunakan belanja barang / tidak bisa di tarik

Tunai• Kuota Barang• Wadah menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai,

Bantuan LPG 3 Kg, dan bantuan barang lainnya

Inovasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan

Kartu Keluarga Sejahtera

KKS LANSIAKKS KKS DISABILITAS

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non TunaiPada Bab I Pasal I Ayat 6 (enam) “Kartu Kombo adalahinsturmen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronikdan tabungan yang dapat digunakan sebagai mediapenyalur berbagai Bantuan Sosial, termasuk Kartu KeluargaSejahtera.”

Validasi Terminasi

• Data sasaran: BDT/Siskadasatu dan Indeks KemiskinanDaerah serta verifikasi & validasi pendamping PKH

• Perubahan sasaran dariRumah Tangga menjadiKeluarga

• Tambahan komponenKesejahteraan Sosial (Penyandang DisabilitasBerat dan Lanjut Usia 70 tahun ke atas)

• Penyebutan KeluargaPenerima Manfaat (KPM PKH)

• Penggunaan Web PKH berbasis android

Kepesertaan

• Kesatuan entitas keluargapenerima manfaat

• Family Development Session (FDS) diberikanpada semua peserta PKH

• Komplementaritas KPM PKH sebagai sasaranutama program KIP. KIS. KKS. Rastra. E-WarongKube. Rutilahu. subsidi LPG. subsidi pupuk. subsidi PLN. BansosPemda

• Resertifikasi Kepersertaan

Bantuan Sosial

• Perluasan Inklusi Keuangan melalui Bantuan Sosial NonTunai yang disalurkan melalui E- Warong KUBE-PKH dan Agen Bank

• Kartu Kombo KKS

• penyaluran non tunaiKPM PKH didampingioleh Pendamping PKH dan Petugas Bank

• Dibangun Dashboardrealtime

• Interoperability

• EDC Offline (Uji Coba)

Sumber Daya

• Prioritas Diklat FDS untuk semua Korwil. Korkot/Korkab

• Bimtek FDS bagi seluruh pendamping

• Supervisi Peksos

• Rekruitmenpendamping danoperator on line

• Standarisasi diklat danBimtek

• Kerjasama denganBank Dunia. GIZ. WFP. UNICEF. AUSAID/DFAT danPerguruan Tinggi

Inisiatif Baru PKH 2016

14

Validasi Terminasi

• Penggunaan BDT sebagaibaseline untuk penetapancalon KPM.

• Penggunaan E-PKH untukvalidasi, resertifikasi danpemutakhiran data.

• Integrasi data PKH dengandata PFM dan NIK Kemendagri.

• Komplementaritas berbasis NIK

• Integrasi SIM E-PKH dan SIKSNG

• Pengalihan Asistensi LanjutUsia Terlantar membuatpenyesuaian target PKH Lansia menjadi Lansia 60 tahun keatas.

• Merespon kebutuhankeluarga yang memilikiPenyandang Disabilitas(tidak berarti harusdisabilitas berat).

Kepesertaan

• Pertemuan PeningkatanKemampuan Keluarga(P2K2) atau Family Development Session (FDS) oleh pendampingbagi KPM secara Masif

• Contact Centre PKH (integrasi call senter danmedian sosial dengancontact center Bank-Bank Himbara)

Bantuan Sosial

• PenggunaanDashboard Realtime.

• Teknologi Electronic Data Capture (EDC) Offline dan V-Sat

• TeknologiInteroperability.

• Komplementaritas atauketerpaduan BantuanSosial, antara lain KIP, KKS, KIS, BPNT dansebagainya.

Sumber Daya

•Pelatihan P2K2 atau FDS bagi Koordinator Wilayah dan Koordinator Kabupaten.

•Pelatihan mandiri oleh DinasSosial

•Reruitmen Pekerja SosialSupervisor.

•Kerjasama dengan World Bank untuk PforR.

•Kerjasama dengan GIZ untuk studi banding

•Kerjasama dengan WFP terkait FDS.

•Kerjasama dengan DFAT terkait persiapan Graduasi.

•Kerjasama dengan Save the Children terkait case management dan supervisipeksos.

• Kerjasama dengan BinaSwadaya, UKMN, YPI terkaitakses modal UMKM

Inisiatif Baru PKH 2017

15

09/08/2018

outline

Pengetahuan

PKH

Pendampingan

dan Family

Development

Session

Sinergi Program

Komplementer

Hasil

Evaluasi

Dampak

PKH

Dasar

Hukum

Pendampingan PKH fasilitasi

mediasi

advokasi

Pertemuan Peningkatan

Kemampuan Keluarga

(P2K2)Verifikasi

Komitmen anggota

KPM PKH

Pemutakhiran

Data

Fasilitasi Program

Komplementer

Penyaluran

Bansos PKH

anggota KPM PKH

mengakses layanan

fasilitas kesehatan,

pendidikan, dan

kesejahteraan sosial.

memfasilitasi KPM PKH mendapatkan program bantuan

komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi,

ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.

paling sedikit

1 (satu) kali

setiap bulan;

Memastikan setiap ada

perubahan sebagian atau

seluruh data anggota KPM PKH

Memastikan Bansos

PKH diterima KPM tepat

jumlah dan tepat

sasaran

17

• Menjadi orang tua

yang sukses

• Memahami

perilaku belajar

anak usia dini

• Menumbuhkan

perilaku positif

anak

• Membantu anak

sukses di sekolah

• PIP dan Bidik

Misi

•Mengatur sumber

daya yang terbatas

•Strategi menabung

dan berhutang

•Memulai usaha

sendiri

•Usaha Mikro. Kecil

Menengah

•Kewirausahaan

•Pemasaran

•KUBE Jasa dan

produksi

•E-Warong da KUBE

PKH

•Pemasaran Online

•BPNT

•Pencegahan

kekerasan

•Pencegahan

penelantaran

•termasuk Anak

Berkebutuhan

Khusus

•Mencegah

Kekerasan dalam

Rumah Tangga

•Perlindungan Ibu

•PKSA

•Pentingnya 1000

Hari Pertama

Kehidupan

•Gizi Ibu Hamil dan

pemeriksaaan

kehamilan

•Menyusui dan

layanan kesehatan

setelah kehamilan

•Kesakitan dan

Kesehatan

Lingkungan (cuci

tangan, jamban

etc)

•KIS

•PMT

Modul Peningkatan

Kemampuan Keluarga

Pendidikan Ekonomi Perlindungan AnakKesehatan dan Gizi

•Perawatan

kesehatan lansia

dan PDB.

•Pemenuhan

kebutuhan dasar

Lansia dan PDB.

•Home Care

Services

Kesejahteraan

Sosial

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

1818

09/08/2018

outline

Pengetahuan

PKH

Pendampingan

dan Family

Development

Session

Sinergi Program

Komplementer

Hasil

Evaluasi

Dampak

PKH

Dasar

Hukum

PKH

10 jt KPM

PIPProgram

Indonesia Pintar(KIP)

17.5 Juta Jiwa

PISProgram

Indonesia Sehat( PBI KIS)

92.4 Juta Jiwa

BPNT1,4 -> 10Juta

Keluarga

RASTRA14,3 Juta RT

Subsidi LPG26 Juta RT

2,3 Juta UMK

Subsidi PLN19,1 Juta RT/450

VA4,1 Juta RT/900

VA

ASLUT

150.000 Jiwa

ASPDB50.000 Jiwa

Program Komplementer PKH

20

Kemendikbud

Kemenkes

Kemensos; Bulog

Kemensos; Bulog

Kemen-ESDM

PLN

Kemensos

Kemensos

Sumber : Hasil Pengolahan MIS PKH (Kemensos, 2018)

Komponen Pendidikan PKH Tahun 2016-2018

4,5

91,7

15

2,5

82,7

29

1,5

42,5

94

4,7

38,3

80

2,5

75,1

35

1,5

26,2

74

6,6

14,8

29

3,4

90,3

86

2,3

66,5

05

S D S M P S M A

KOMPONEN PENDIDIKAN PKH

2016 2017 2018

8,7

17,0

38

8,8

39,7

89

12,4

71,7

20

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

JUMLAH KOMPONEN PENDIDIKAN

Sumber : Hasil Pengolahan MIS PKH (Kemensos 2018)

Sinergi PKH (Komponen Pendidikan ) dengan PIP

337,027

280,019

165,711

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

SD SMP SMA

KOMPONEN PENDIDIKAN PKH YANG MENERIMA BANTUAN KOMPLEMENTARITAS PIP/KIP

6,277,802

3,210,367

2,200,794

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

SD SMP SMA

KOMPONEN PENDIDIKAN PKH YANG BELUM MENERIMA BANTUAN KOMPLEMENTARITAS PIP/KIP

09/08/2018

outline

Pengetahuan

PKH

Penyaluran

Bantuan

PKH

Pendampingan

dan Family

Development

Session

Sinergi Program

Komplementer

Hasil

Evaluasi

Dampak

PKH

Dasar

Hukum

1.8

9.5 8.8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Peningkatan Akses PKH Terhadap Fasilitas Pendidikan

Keterangan : peningkatan akses fasdik dihitung dari % kehadiran di

sekolah > 85%

Sumber : World Bank (2016)

19

4

30

22

5

1

13 12

20

8

15

Athletik Volly/Basket Beladiri Lainnya

Tingkat Kab/Kota Tingkat Provinsi

Tingkat Basional

3

15

66

4

10

3

1

6

SD/MI SMP/MTS SMU/MA

Tingkat Kab/Kota Tingkat Provinsi

Tingkat nasional

2 2

4

11

0

3

1

2

1

MTQ Hafidz Kaligrafi

Tingkat Kecamatan

Tingkat Kab/Kota

Tingkat Provinsi

Tingkat nasional

Jumlah Anak KPM PKH Berprestasi Tahun 2017

Bidang OlahragaBidang Sains Bidang Keagamaan

Keterangan :

• Data Dihimpun Dari 16 Kab/Kota 10

Provinsi

Keterangan :

• Data Dihimpun Dari 16 Kab/Kota 11

Provinsi

Keterangan :

• Data Dihimpun Dari 18 Kab/Kota 13

Provinsi

25

Selain berprestasi di bidang akademik, Anak KPM berprestasi di bidang olahraga, sains dan kegamaan.

Sebanyak 131 anak KPM berprestasi di bidang olahraga, 54 anak KPM berprestasi di bidang sains, 28 anak

KPM berprestasi di bidang keagamaan baik di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Sumber: Susenas 2014

Untuk 20% keluarga termiskin… PKH Non-PKHPerbedaan %

[sekitarnya individu]

Balita yang di-immunisasi secara penuh 68% 62%6% **

[~30,000]

Anak berusia 7 sampai 12 dan belajar di

tahap SD89% 81%

8%**[~61,000]

Anak berusia 13 sampai 15 dan belajar di

tahap SMP66% 64%

2%**[~7,000]

• Dalam data 20% keluarga termiskin ditemukan perbedaan yang signifikan antara hasil pembangunan

modal manusia antara anak PKH dan non-PKH.

• Data ini menegaskan bahwa PKH membantu keluarga membuat pilihan yang lebih baik mengenai

investasi di pelayanan kesehatan dan pendidikan

26

Data survey menegaskan bukti bahwa PKH bisa meningkatkan peluanguntuk anak-anak

Terima Kasih