KEBIJAKAN DAN STRATEGIkotaku.pu.go.id:8081/pustaka/files/PokjaPKP/03._Direktur... · 2017. 10....

KEBIJAKAN DAN STRATEGIPEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN & PERDESAAN

oleh:

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman

Lokakarya dan Pelatihan Pokja PKP Provinsi/Kabupaten/Kota

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2017

Jakarta, 9 Oktober 2017

Pendahuluan

Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh

Strategi Penanganan Permukiman Kumuh 2018 – 2019

OUTLINE

1

2

2

3

PENDAHULUAN1

Pendahuluan1

Amanat UU NO. 17/ 2007 (RPJPN)

Kota Tanpa Permukiman kumuh

RPJMN 12004-2009

RPJMN 22010-2014

RPJMN 32015-2019

RPJMN 42020-2024

Amanat UU NO. 1/ 2011 (Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Pencegahan dan Peningkatan KualitasKawasan Permukiman

Aspirasi Daerah/ Masyarakat

Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan

Isu Permukiman Kumuh

Kemampuan Pendanaan (APBN/ APBD/ PHLN, dll)

Amanat Internasional:▪ Agenda Habitat▪ Rio+20▪ MDG’s▪ SDG’s

4

“KOTA BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING”(2015 – 2045)

Kota Hijau yang berketahanan iklim dan

bencana

Green Openspace

Green Transportation

Green Energy

Green Building

Green Water

Green Waste

Kota Cerdas yangberdaya saing danberbasis teknologi

Smart Economy

Smart People

Smart Governance

Smart Mobility

Smart Environment

Smart Living

Kota Layak yang amandan nyaman

Strong Neighboorhoods

Walkable

Affordable

Connectivity

Comfortable

Cultural

Membangun IDENTITAS

PERKOTAAN INDONESIA berbasis

karakter fisik, keunggulan ekonomi,

budaya lokal

Membangun keterkaitan dan manfaat

antarkota dan desa-kota dalam

SISTEM PERKOTAAN NASIONAL

berbasis kewilayahan

Pilar Kota Berkelanjutan dan Berdaya Saing

Resilience

1 2 3

4 5

Pendahuluan1

5

PRINSIP PEMBANGUNAN &PENGEMBANGAN

PERMUKIMAN

• Pendekatan membangun sistem

• Pendekatan pemberdayaan masyarakat

• Pendekatan fasilitasi pemerintah daerah

SASARAN2015 – 2019

SASARAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA MENUJU 100-0-100

Pendahuluan1

6

TUGAS PEMERINTAH

Pendahuluan1

7

Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota

1. Perumusan Kebijakan

dan Strategi (JAKSTRA)

PKP Nasional

2. Pengawasan

pelaksanaan

JAKSTRA PKP Nasional

3. Fasilitasi pelaksanaan

JAKSTRA PKP pada

tingkat Nasional

4. Fungsi operasionalisasi

dan koordinasi

pelaksanaan JAKSTRA

PKP Nasional

5. Fasilitasi Pengelolaan

Prasarana, Sarana, dan

Utilitas Umum (PSU) PKP

Nasional

1. Perumusan Jakstra PKP

Provinsi

2. Pengawasan pelaksanaan

Jakstra PKP Nasional di

tingkat Provinsi

3. Fasilitasi pelaksanaan

Jakstra PKP pada tingkat

Provinsi

4. Fungsi operasionalisasi dan

koordinasi pelaksanaan

Jakstra PKP Provinsi

5. Fasilitasi pengelolaan PSU

PKP Provinsi

6. Penyusunan Rencana

Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan

dan Kawasan Permukiman

(RP3KP) lintas kab/kota

1. Perumusan Jakstra

PKP Kab/Kota

2. Pengawasan dan

Pengendalian

pelaksanaan Jakstra

PKP Nasional di tingkat

Kab/Kota

3. Pelaksanaan Jakstra

PKPdan PUU pada

tingkat Kab/Kota

4. Fungsi

operasionalisasi dan

koordinasi pelaksanaan

Jakstra PKP Kab/Kota

5. Fasilitasi pengelolaan

PSU PKP Kab/Kota

6. Penyusunan RP3KP

kab/kota

Sumber: UU 1/2011 tentang PKP

Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota

1. Penyusunan NSPK, Peraturan

Perundang-Undangan (PUU),

JAKSTRA Nasional, dan basis

data PKP

2. Koordinasi, sinkronisasi,

sosialisasi PUU & JAKSTRA

PKP

3. Pengawasan dan

pengendalian PUU &

JAKSTRA PKP

4. Evaluasi PUU dan JAKSTRA

Nasional PKP

5. Pemberdayaan stakeholder

PKP Nasional

6. Fasilitasi Peningkatan

Kualitas Permukiman

Kumuh

7. Fasilitasi Kerja Sama

Nasional dan Internasional

antara Pemerintah dan Badan

Hukum dalam PKP

1. Penyusunan PUU, Jakstra

Provinsi, dan basis data PKP

Provinsi


sosialisasi PUU & jakstra

PKP tk. provinsi

3. Pengawasan dan

pengendalian PUU & Jakstra

PKP tk. provinsi

4. Evaluasi PUU dan Jakstra

PKP tk. provinsi


PKP provinsi


Kualitas Permukiman

Kumuh tk. provinsi

7. Fasilitasi Kerja Sama Provinsi

antara Pemerintah dan Badan

Hukum dalam PKP

8. Pencadangan penyediaan

tanah untuk pembangunan

PKP tk. provinsi

1. Penyusunan PUU, Jakstra,

dan basis data PKP Kab/Kota


sosialisasi PUU & jakstra

PKP Kab/Kota

3. Pengawasan dan

pengendalian PUU & Jakstra

PKP tk. Kab/Kota

4. Evaluasi PUU dan Jakstra

PKP Kab/Kota


PKP Kab/Kota

6. Penetapan lokasi

permukiman kumuh

Kab/Kota


Kualitas Permukiman

Kumuh tk. Kab/Kota

8. Fasilitasi Kerja Sama

Kab/Kota antara Pemerintah

dan Badan Hukum dalam PKP

9. Pencadangan penyediaan

tanah untuk pembangunan

PKP tk. Kab/Kota

WEWENANG PEMERINTAH

Pendahuluan1

Sumber: UU 1/2011 tentang PKP

8

SINKRONISASI PROGRAM DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

RENCANA

PEMBANGUNAN

TERPADU

CLIMATE

CHANGE

(RAN-MAPI)

SDG 2030

GENDER

RTRW/

PERDA

PERDA

BG

PERDA

LAINNYA

RPJMD

BINA

MARGA

SDA

RTBL SSK RP3

RPKPKP/

RP2KPKP

/SIAP

RISPAM

RKP

Rencana Kawasan Permukiman

RPIJM Kab/Kota RKP : Rencana Kawasa Permukiman

RP3 : Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

RAN-MAPI : Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

SGD 2030 : Sustainable Development Goals

Pendahuluan1

9

Fungsi:a. Penyusunan, penyiapan, pelaksanaan kebijakan & strategi, perencanaan teknis, evaluasi & pelaporan;

b. Bimbingan teknis dan supervisi;

c. Norma, standar, prosedur, dan kriteria;

d. Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat; dan

e. Tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

TUGAS:Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakanperumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan teknis, pengendaliandan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan,kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus.

(Permen PUPR No.15/PRT/M/2015)

Target: 38.431 Ha

- Permukiman Kumuh

- Kampung Nelayan

- Inkubasi Kota Baru

- Kota Layak huni

- KOTAKU

Perkotaan

- Kws. Pusat Pertumbuhan

. Agropolitan

. Minapolitan

- Desa Nelayan

- PISEW

- Kws. Perbatasan

- Kws. Pulau Pulau Kecil Terluar

- Kws. Rawan Bencana

- Kws. Permukiman pada daerah

wisata(KSPN)

PerdesaanKhusus

Target: 78.384 Ha Target: 3.099 Ha

Pendahuluan1

10

P E N C E G A H A N D A N P E N I N G K A T A N K U A L I T A S

T E R H A D A P P E R U M A H A N K U M U H D A N P E R M U K I M A N K U M U H

Indikator

Permukiman Kumuh

Pencegahan Terhadap

Perumahan Kumuh

dan Permukiman Kumuh

PENGAWASAN &

PENGENDALIANPEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

Perizinan

Standar Teknis

Kelaikan Fungsi

Pendampingan

Pelayanan Informasi

Peningkatan KualitasTerhadap

Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh

Penetapan Lokasi

Pola Penanganan

Pengelolaan

Peremajaan

Pemukiman Kembali

1)

2)

3)

a.

b

c

Kriteria Bangunan

Gedung

Kriteria Jalan Lingkungan

Kriteria Penyediaan Air

Minum

Kriteria Drainase

Lingkungan

Kriteria Pengelolaan Air

Limbah

Kriteria Pengelolaan

Persampahan

Kriteria Pengamanan

Kebakaran

1

4

5

6

7

2

3Pemugaran

Ruang Terbuka Publik8

PERKOTAAN & PERDESAAN PERKOTAAN

*) Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 11

Pendahuluan1

PENANGANAN KAWASAN KUMUH

EVALUASI PENANGANAN

PERMUKIMAN KUMUH2

Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh2

87.297,4 Ha(358 kab/kota)

38.431 Ha(317 Kab/Kota)

SK Bupati

/Walikota

Target RPJMN

2015-2019

(STATUS 12 MEI 2017)

Perkembangan Luasan SK Kumuh

PERLU PERHATIAN

TERHADAP SK KUMUH

YANG SEMAKIN

BERTAMBAH

LUASANNYA

13

Penanganan 7 aspek kekumuhan tidak fokus (i.e. penanganan aspek

bangunan/sektor perumahan tidak terintegrasi dengan penanganan

infrastruktur pendukungnya) Diperlukan upaya berimbang antara pencegahan dan peningkatan kualitas (harus ada best

practice di daerah yg mampu melaksanakan upaya tsb)

Sektor penyediaan perumahan (Ditjen. PP) perlu menerapkan konsep membangun rumah

yang lebih baik dengan sistem dana bergulir (tidak hanya BSPS atau DAK)

Kriteria penetapan lokasi pada 38.431 Ha:

1. Diutamakan pada Kawasan Strategis Nasional (PKN,PKSN)

2. Memiliki Dokumen RTRWK

3. Memiliki Perda BG

4. Memiliki Dokumen RPKPP/RP2KPKP

5. Memiliki SK Penetapan Lokasi Kumuh

6. Memiliki Komitmen dan Kerjasama Pemda yang baik


Permasalahan Kumuh Penanganan Kegiatan

Belum SINKRON antara Permasalahan dengan Penanganan

Hasil evaluasi 2015-2017 :

14

Target Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh (Renstra PUPR dan RPJMN 2015-2019)

38.431 Ha

20192018201720162015

RealisasiAPBN3.140 Ha

Target Renstra9.500 Ha

Target Renstra8.900 Ha

Target Renstra8.051 Ha Realisasi

APBN2.462,74 Ha

Rencana TargetAPBN1.161 Ha

Sektor perumahan, air minum, limbah, proteksi kebakaran, dll masih banyak yang belum tertangani

TARGET & CAPAIAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN TA 2015 – 2019

*Total Capaian 2015 – 2016

5.602,74 Ha


15

STRATEGI PENANGANAN

KE DEPAN3

3 STRATEGI PENANGANAN KE DEPAN

TINDAK LANJUT IMPLEMENTASI PUU BIDANG KP

PP No. 14 tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan PKP

Amanat

Peraturan Presiden

Amanat

Peraturan Menteri

Amanat

Peraturan Daerah

Kebijakan dan Strategi

Perumahand an Kawasan

Permukiman

1. Tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan dan

pengembangan Perumahan

2. Perencanaan dan perancangan Rumah

3. Penyerahan PSU Perumahan

4. Tata cara mengenai penghunian Rumah dengan cara sewa

menyewa atau cara bukan sewa menyewa

5. Pembentukan dan tugas kelompok kerja pengembangan

Perumahan dan Kawasan permukiman

6. Pedoman penyusunan, penetapan, & peninjauan

kembali RKP

7. Perencanaan Lingkungan Hunian baru skala besar dengan

Kasiba

8. Pedoman keterpaduan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

perumahan dan Kawasan Permukiman

9. Pemeliharaan PSU Perumahan dan Permukiman

10. Perbaikan Rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

untuk perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian, & kawasan

permukiman

11. Pencegahan & Peningkatan terhadap Kualitas

Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh

1. Kemudahan akses

rumah umum menuju

pusat pelayanan atau

tempat kerja

2. Pemanfaatan rumah

3. Tata cara

penetapan lokasi

perumahan &

permukiman

kumuh

DARI 507 KAB/KOTA;

TERDAPAT 283 YANG

SUDAH DIFASILITASI

PENYUSUNAN

RP2KPKP-NYA

PERLU SEGERA

DILEGALISASI

TERDAPAT 74

KAB/KOTA YANG

TELAH DIFASILITASI

PENYUSUNAN

RANPERDA KUMUH-

NYA, NAMUN BARU 30

YANG SUDAH

MENJADI PERDA

17

Penuntasan penanganan kumuh

dengan prinsip kolaborasiyang dilaksanakan pada setiap

tahap:

(1) persiapan;

(2) perencanaan;

(3) pelaksanaan;

(4) pemantauan; dan

(5) evaluasi.

DIBUTUHKAN KOMITMEN

Output berupa keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program penanganan kumuh 2018 – 2019


KOLABORASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

18

PEMERINTAH DAERAH

•Pengadaan tanah

•Sharing program 7 aspek

MASYARAKAT

•Pengadaan tanah

•Pengadaan rumah

•Pelaksana pembangunan

fisik kawasan (prasarana &

rumah)

PEMERINTAH PUSAT

•DJCK: sektor air minum,

PKP, PLP, dan BPB

•Ditjen PP: perumahan

swadaya & rumah khusus

•Untuk dana loan: program

KOTAKU (Kota Tanpa

Kumuh)

SWASTA

•Ruang terbuka hijau (RTH)

•Pengadaan cat

sebelum sesudah

L embagaD onor

K ons ultanP embangunan

Bantuan Teknis

B ankKredit

B adan P ertanahanNas ional

Sertifikasi

Mas yarakatPengadaan Rumah

P emerintahPenyediaan Infrastruktur

& fasilitas umum


Penanganan Permukiman

Kumuh

KOLABORASI

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN & TINDAK LANJUT SETELAH BEBAS KUMUH

Kab/kota yang telah menuntaskan kumuh dan mendeklarasikan bebas kumuh harus mulai

mempersiapkan RINTISAN PEMENUHAN SPP/SPM dalam rangka perwujudan kota layak

huni. Hal ini juga akan ditindaklanjuti dengan RINTISAN/PILOT PROGRAM KOTA HIJAU

DAN KOTA CERDAS di kab/kota-nya masing-masing. 19

Penanganan kumuh bisa dikatakan tuntas apabila terjadi

perubahan wajah kawasan pada permukiman kumuh tersebut

Kampung Guntung Paikat Banjar Baru, Kalimantan Selatan


20

Karangwaru Riverside, D.I. Yogyakarta


21

KAMPUNG ATAS AIR MARGASARI BALIKPAPAN – KALTIM

(Juara I Inovasi Manajemen Perkotaan - Kemendagri 2011,

Juara I Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan-Kemendagri 2008)


22

KAMPUNG GLINTUNG KOTA MALANG – JATIM

(finalis lomba kota inovatif dunia-Guangzhou, China;

kampung percontohan nasional-Kemendagri)


23


Lesson learned sinkronisasi penanganan aspek bangunan/sektor perumahan

dengan penanganan infrastruktur pendukungnya

Program Baan Mankong di Thailand, di mana upaya pemerintah dengan

Community Organizations Development Institute (CODI) bersama-sama

mencari tanah, lahan tidur, tanah pemerintah/BUMN, dsb, yang kemudian

diinventarisasi menjadi cadangan

24


25Before Upgrading After Upgrading

Charoenchai Nimitmai

PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI THAILAND

PROGRAM BAAN MANKONG (SECURE HOUSING)

Bang Bua Canal


26



Penanganan Permukiman Kumuh di Thailand

• Pemerintah Thailand memiliki kebijakan nasional penanganan permukiman kumuh skala kota sejak

2014

• Community Organizations Development Institute (CODI) merupakan organisasi publik

yang memfasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berbasis komunitas

• CODI mengelola Dana Pembangunan Masyarakat dari anggaran pemerintah yang mendukung MBR

yang akan diimplementasikan organisasi dengan cara memberikan hibah dan pinjaman dalam

penyediaan perumahan langsung ke masyarakat


27



PARADIGMA BARU DALAM PEMBANGUNAN

PERUMAHAN MBR

1. Organisasi masyarakat adalah pemilik dan pelaku inti

2. Perubahan dari “Supply Driven” ke “Demand Driven by

Communities"

3. Ubah pendekatan dari manajemen proyek atau

manajemen konstruksi menjadi

pengelolaan keuangan fleksibel yang memungkinkan

kemitraan masyarakat untuk merencanakan dan

mengiplementasikan Bersama

4. Memanfaatkan proses peningkatan secara holistik

untuk membangun komunitas yang kuat dan aman dan

kapasitas manajerial untukperbaikan fisik, ekonomi dan

sosial yang terpadu

5. Proses pembangunan di seluruh kota yang mencakup

semua komunitas masyarakat di kota


28

PERAN POKJA PKP DALAM PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH

1. Melakukan langkah-langkah untuk mempersiapkan RP2KPKP /SIAP

sebagai RAD;

2. Melaksanakan peran dalam review, pelaksanaan, perhitungan dan

pemantauan capaian target pengurangan kumuh dan pencapaian

SDGs;

3. Mengelola safeguard lingkungan dan sosial dalam review

dokumen perencanaan dan kegiatan penanganan kumuh di

Kab/Kota;

4. Melaporkan status dan kemajuan pengurangan kumuh dan

capaian RAD SDGs.

TERIMA KASIHBERSAMA KITA

BERKOLABORASI

MEWUJUDKAN KOTA

LAYAK HUNI DAN

BERKELANJUTAN

KEBIJAKAN DAN STRATEGIkotaku.pu.go.id:8081/pustaka/files/PokjaPKP/03._Direktur... · 2017. 10....

Documents

Transcript of KEBIJAKAN DAN STRATEGIkotaku.pu.go.id:8081/pustaka/files/PokjaPKP/03._Direktur... · 2017. 10....