keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Pada saat … saat krisis moneter 1998 dan krisis keuangan...
Transcript of keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Pada saat … saat krisis moneter 1998 dan krisis keuangan...
1
I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Bank syariah atau Bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari
perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariah (hukum)
Islam. Menurut Schaik (2001), Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank
modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad
pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan
meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan
sebelumnya.
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur
keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Pada saat krisis moneter 1998 dan krisis
keuangan global 2008 telah menyebabkan kebangkrutan bank-bank konvensional
dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Berbanding
terbalik dengan bank syariah yang justru mampu bertahan dari krisis tersebut dan
menunjukan kinerja yang meningkat.
Hal inilah yang mendorong mulai dilirik sistem ekonomi syariah sebagai
salah satu alternatif bagi sistem ekonomi Indonesia. Apabila ekonomi syariah
diterapkan secara maksimal didukung oleh instrumen keuangan dan produk-
produk hukum yang menaunginya, maka diharapkan ekonomi syariah akan
mampu membawa Indonesia menjadi negara yang kuat secara ekonomi dan
berbasis kerakyatan. Untuk itu sangat dibutuhkan peran serta seluruh elemen
masyarakat mulai dari pemerintah maupun masyarakat sebagai pelaku dan user.
2
Berdasarkan hasil kajian Tim BEINEWS (2004) menunjukkan bahwa ada
lima faktor yang memicu perkembangan perbankan syariah di Indonesia,
sekaligus menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan
konvensional, yaitu: (1) market yang dianggap luas ternyata belum digarap secara
maksimal dimana bank syariah tidak hanya dikhususkan untuk orang muslim
karena di sejumlah bank terdapat nasabah nonmuslim, (2) sistem bagi hasil
terbukti lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga yang dianut
bank konvensional (review pada waktu krisis ekonomi-moneter), (3) return yang
diberikan kepada nasabah pemilik dana bank syariah lebih besar daripada bunga
deposito bank konvesional, (4) bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam
bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi
hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli
(murabahah), serta prinsip sewa (ijarah), (5) prinsip laba bagi bank syariah bukan
satu-satunya tujuan karena bank syariah mengupayakan bagaimana memanfaatkan
sumber dana yang ada untuk membangun kesejahteraan masyarakat.
Dukungan pemerintah dalam perkembangan perbankan syariah ditandai
dengan adanya UU No 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional
dan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adanya Deputi Gubernur
Bank Indonesia Bidang Perbankan Syariah, dan juga adanya Forum Komunikasi
Ekonomi Syariah, Masyarakat Ekonomi Syariah dan penyelenggaraan berbagai
festival ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai
otoritas moneter di Indonesia. Dengan adanya dukungan pemerintah, maka
diharapkan pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki
landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara
3
lebih cepat lagi. Indikator utama perbankan syariah sampai dengan bulan
November 2008 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Indikator Utama Perbankan Syariah Tahun 2004-2008 (dalam Milyar Rp) Indikator 2004 2005 2006 2007 2008
Aset (Rp) 15.210 20.880 26.722 33.013 47.179
Pembiayaan yang Diberikan (Rp) 14.793 20.222 25.927 32.304 38.529
Dana Pihak Ketiga (Rp) 12.914 17.296 22.337 27.948 34.422
Financing to Deposit Ratio (%) 114.55 116.91 116.07 116.66 111.93
Sumber: Bank Indonesia, 2008
Berdasarkan Tabel 1, kinerja perbankan syariah dari Tahun 2004-2008
mengalami pertumbuhan, beberapa indikator mengalami peningkatan yakni asset
sebesar 19-27%, dana pihak ketiga (DPK) sebesar 19-26% maupun pembiayaan
sebesar 15-25%. Dengan adanya peningkatan tersebut pangsa perbankan syariah
terhadap bank umum posisi November 2008 dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Pangsa Perbankan Syariah terhadap Total Bank Tahun 2008 (dalam Milyar Rp)
Keterangan Bank Syariah
Total Bank Nominal Pangsa
Pasar (%) Aset (Rp) 47.179 2.05 2.303.362
Pembiayaan yang Diberikan (Rp) 38.529 2.02 1.707.876
Dana Pihak Ketiga (Rp) 34.422 2.91 1.325.323
Financing to Deposit Ratio (%) 111.93 77.60 Sumber: Bank Indonesia, 2008
Berdasarkan Tabel 2, pangsa perbankan syariah meningkat jika
dibandingkan dengan Tahun 2007 yaitu aset meningkat 0.29% dari Rp.33.013,00
menjadi Rp.47.179,00, DPK meningkat 0.13% dari Rp.32.304,00 menjadi
Rp.38.529,00 dan pembiayaan meningkat 0.15% dari Rp.27.948,00 menjadi
4
Rp.34.422,00. Perbankan syariah juga memiliki FDR>110% dan NPF<5% yang
berarti bank syariah tergolong bank yang dinilai sehat. Melihat kinerja dan potensi
seperti yang telah dikemukakan diatas, maka perbankan syariah masih memiliki
peluang untuk berkembang di dunia perbankan Indonesia.
Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang
menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan sistem operasionalnya.
Didirikan pada Tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dan Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai
beroperasi pada Tahun 1992 yang didukung oleh cendekiawan muslim dan
pengusaha, serta masyarakat luas.
Pada tahun 2008, saat krisis global melanda seluruh dunia, Bank
Muamalat telah menunjukkan kinerja positif. Profit per Desember 2008 mencapai
300 milyar atau meningkat 42% dibanding Tahun 2007. Pertumbuhan laba
tersebut juga diikuti pertumbuhan aset sebesar 20% atau meningkat dari Rp. 10.57
Trilliun pada Tahun 2007 menjadi Rp. 12.67 Trilliun pada Tahun 2008. Selain itu,
Muamalat juga menunjukkan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 16% dari
Rp. 8.69 Trilliun pada Tahun 2007 menjadi Rp. 10.07 Trilliun pada Tahun 2008.
Pertumbuhan tersebut juga dialami oleh pertumbuhan penyaluran
pembiayaan sebesar 22% dari Rp. 8.62 Trilliun di 2007 menjadi Rp. 10.48
Trilliun di Tahun 2008. Hal yang menarik adalah pertumbuhan pembiayaan
tersebut diikuti dengan peningkatan dukungan kepada sektor riil dengan rasio
FDR (Financing to Deposit Ratio) 104% namun dengan rasio pembiayaan
bermasalah (Non Performing Financing-NPF) yang masih terjaga di level 3.8%.
5
Hal ini menunjukkan Bank Muamalat telah mampu menjaga arus lalu lintas
pendanaan dan pembiayaan dengan baik khususnya pada sektor rill.
Sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat terdorong
untuk selalu tampil terdepan dalam memperjuangkan ekonomi syariah yang
dipercaya mampu mengentaskan masalah kemiskinan serta meningkatkan
stabilitas ekonomi Indonesia. Bank Muamalat juga terus berupaya melakukan
berbagai langkah terobosan dan inovasi, serta ekspansi bisnis perbankan syariah
melalui penambahan jumlah cabang di berbagai pelosok tanah air, agar dapat
menjadi role model bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di tanah air dan juga
dunia
Pada akhir Tahun 2006, Bank Muamalat membuka salah satu cabang di
Nusa Tenggara Timur tepatnya di Kota Kupang dan menjadi bank syariah pertama
yang didirikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembukaan kantor cabang ini
untuk memenuhi permintaan pasar di daerah tersebut, selain itu pembukaan Bank
Muamalat cabang Kupang juga didasari adanya optimisme para pengelola Bank
Muamalat terhadap potensi Nusa Tenggara Timur khususnya Kota Kupang yang
besar.
Secara khusus, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam beberapa tahun ini
menunjukkan peningkatan kinerja yang menggembirakan baik dalam
pertumbuhan industri, perdagangan, konstruksi, pertanian dan jasa. Produk
Domestik Regional Bruto PDRB Nusa Tenggara Timur (NTT) pada triwulan III
Tahun 2008 mencapai 4.65%. Pada triwulan ini, terdapat tiga sektor yang
mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni sektor jasa sebesar 1.26%, perdagangan,
hotel dan restoran sebesar 7.58%, serta lembaga keuangan dan jasa perusahaan
6
sebesar 6,20%. Kinerja perbankan di NTT sampai dengan triwulan III-2008,
masih mampu menunjukkan perkembangan positif. Beberapa indikator utama
yang menjadi acuan kinerja perbankan meningkat (posisi September 2008).
Perkembangan indikator perbankan dapat dilihat pada Gambar 1.
Sumber: Bank Indonesia, 2008
Gambar 1. Grafik Perkembangan Indikator Perbankan NTT Tahun 2006-2008
Berdasarkan Gambar 1 di atas, indikator perbankan NTT mengalami
peningkatan baik aset, dana pihak ketiga (DPK), maupun penyaluran kredit
dengan peningkatan rata-rata masing-masing sebesar 4.49%, 3.75% dan 7.30%.
Kondisi tersebut secara otomatis meningkatkan kinerja intermediasi perbankan
NTT (LDR) menjadi 66.42%, dengan tingkat kualitas kredit (NPLs) yang cukup
terkendali pada level 1.64%. Perkembangan industri perbankan yang positif dari
tahun ke tahun ini, menunjukkan adanya potensi bagi Bank Muamalat untuk
berkembang di NTT.
Kota Kupang merupakan salah satu kota terbesar yang berada di Provinsi
Nusa Tenggara Timur. Kota yang berada di ujung barat pulau Timor, selain
letaknya yang berdekatan dengan Republic Democratic of Timor Leste (RDTL)
02.0004.0006.0008.000
10.00012.000
II III IV I II III IV I II III
2006 2007 2008
Aset
Kredit
DPK
7
juga berhadapan langsung dengan Australia bagian utara. Kondisi inilah yang
menempatkan Kota Kupang sebagai pintu gerbang selatan dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Posisinya yang strategis ini memungkinkan Kota Kupang ke
depan akan menjadi pilihan terbaik sebagai pintu gerbang masuk/keluar (Entry
and Exit Gate) perdagangan arus barang/jasa baik arus lokal, regional, nasional
maupun internasional.
Sebaran penghimpunan dana di Nusa Tenggara Timur berdasarkan
kabupaten/kota menunjukkan dana pihak ketiga (DPK) banyak terkonsentrasi di
Kota Kupang. Hal tersebut menandakan bahwa kegiatan ekonomi masih terpusat
di Kota Madya NTT. Posisi dana pihak ketiga (DPK) berdasarkan kabupaten/kota
di Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Posisi DPK menurut Kabupaten/Kota NTT Tahun 2007 (dalam Milyar Rp)
Keterangan Giro Deposito Tabungan Total
n % n % n % n %
Kab. TTS 125 5.58 36 2.16 113 4.10 274 4.12
Kab. TTU 75 3.35 41 2.46 93 3.38 209 3.14
Kab. Belu 141 6.29 46 2.76 112 4.07 299 4.49
Kab. Alor 65 2.90 13 0.78 73 2.65 151 2.27
Kab. Flores Timur 66 2.95 56 3.37 210 7.63 332 4.99
Kab. Sikka 99 4.42 72 4.33 205 7.45 376 5.65
Kab. Ende 105 4.69 121 7.27 241 8.75 467 7.02
Kab. Ngada 49 2.19 79 4.75 107 3.89 235 3.53
Kab. Manggarai 156 6.96 88 5.29 231 8.39 475 7.14
Kab. Sumba Barat 141 6.29 33 1.98 113 4.10 287 4.31 Kab. Sumba Timur
110 4.91 38 2.28 93 3.38 241 3.62
Kota Kupang 1.055 47.10 1.040 62.5 1.146 41.63 3.241 48.69
Dati II Lainnya 53 2.37 1 0.06 16 0.58 70 1.05
Jumlah 2.240 100 1.664 100 2.753 100 6.657 100 Sumber: Bank Indonesia, 2007
Berdasarkan Tabel 3,
perbankan di wilayah Kota Kupan
total dana pihak ketiga
(7%) yang terpaut sangat jauh dibandingkan Kota Kupang.
setiap Kabupaten/Kota diperlihatkan pada Gambar 2.
Sumber: Bank Indonesia, 2007
Gambar 2. Persentase DPK Setiap Kabupaten/Kota di
Total penyaluran kredit di NTT pada Tahun 2007 adalah s
Rp. 3.29 triliun, Kota Kupang memiliki
(Rp. 959 milyar), diikuti oleh Kabupaten Belu sebesar 10% (Rp
Kabupaten Manggarai
adalah Dati II lainnya sebesar 2% (Rp
berdasarkan kabupaten/kota ditunjukkan pada Gambar 3
49%
8
Berdasarkan Tabel 3, Jumlah dana masyarakat yang dihimpun oleh
perbankan di wilayah Kota Kupang adalah sebesar Rp. 3.24 triliun atau 49% dari
total dana pihak ketiga, diikuti oleh Kabupaten Manggarai sebesar Rp
terpaut sangat jauh dibandingkan Kota Kupang. Persentase DPK untuk
setiap Kabupaten/Kota diperlihatkan pada Gambar 2.
Sumber: Bank Indonesia, 2007
Persentase DPK Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
Total penyaluran kredit di NTT pada Tahun 2007 adalah s
Kota Kupang memiliki share paling dominan yaitu sebesar 29%
), diikuti oleh Kabupaten Belu sebesar 10% (Rp.
Kabupaten Manggarai sebesar 10% (Rp. 313 milyar), sementara
adalah Dati II lainnya sebesar 2% (Rp. 64 milyar). Persentase penyaluran kredit
berdasarkan kabupaten/kota ditunjukkan pada Gambar 3.
4% 3% 4%2%
5%6%
7%
4%
7%4%4%
1%
Jumlah dana masyarakat yang dihimpun oleh
24 triliun atau 49% dari
sebesar Rp. 475 milyar
Persentase DPK untuk
NTT Tahun 2007
Total penyaluran kredit di NTT pada Tahun 2007 adalah sebesar
paling dominan yaitu sebesar 29%
. 32 milyar), dan
), sementara share terkecil
Persentase penyaluran kredit
Kab. TTS
Kab. TTU
Kab. Belu
Kab. Alor
Kab. Flores Timur
Kab. Sikka
Kab. Ende
Kab. Ngada
Kab. Manggarai
Kab. Sumba Barat
Kab. Sumba Timur
Kota Kupang
Dati II Lainnya
Sumber: Bank Indonesia, 2007
Gambar 3. Persentase Penyaluran Kredit Setiap Kabupaten/Kota di Tahun 2007
Komposisi tersebut diatas menunjukkan bahwa penyaluran kredit di Nusa
Tenggara Timur masih terkonsentrasi di Pulau Timor terutama di Kota Kupang
dan Kabupaten Belu. Terkonsentra
tersebut sejalan dengan dinamika kegiatan ekonomi yang relatif lebih berkembang
jika dibandingkan dengan daerah lainnya
Kupang sebagai Kota Madya
merupakan daerah perb
itu jumlah kantor bank yang lebih banyak dibandingkan kabupaten lain juga turut
berpengaruh terhadap komposisi sebaran kredit perbankan.
Perkembangan in
Kota Kupang sebagai
berbatasan dengan negara luar,
Muamalat Indonesia untuk mengembangkan
NTT khususnya Kota Kupang
NTT. Keberadaan Bank Muamalat dapat membantu untuk mengelola keuangan
secara professional, amanah dan halal, s
6%5%
9
Sumber: Bank Indonesia, 2007
Persentase Penyaluran Kredit Setiap Kabupaten/Kota di Tahun 2007
Komposisi tersebut diatas menunjukkan bahwa penyaluran kredit di Nusa
Tenggara Timur masih terkonsentrasi di Pulau Timor terutama di Kota Kupang
dan Kabupaten Belu. Terkonsentrasinya penyaluran kredit di kedua daerah
sejalan dengan dinamika kegiatan ekonomi yang relatif lebih berkembang
jika dibandingkan dengan daerah lainnya, hal ini terjadi dikarenakan posisi
sebagai Kota Madya Provinsi NTT, sementara Kabupaten Belu
merupakan daerah perbatasan dengan Republic Democratic of Timor Leste
itu jumlah kantor bank yang lebih banyak dibandingkan kabupaten lain juga turut
berpengaruh terhadap komposisi sebaran kredit perbankan.
Perkembangan indikator perbankan yang ditunjukkan diatas dan peluang
Kota Kupang sebagai sebagai pintu gerbang (Entry and Exit Gate
berbatasan dengan negara luar, menunjukkan adanya peluang bagi Bank
malat Indonesia untuk mengembangkan sistem perbankan syariah
khususnya Kota Kupang dan negara-negara yang berbatasan dengan
. Keberadaan Bank Muamalat dapat membantu untuk mengelola keuangan
rofessional, amanah dan halal, sehingga pertumbuhan
5% 5%10%
4%
6%
7%
7%
4%
10%
6%
29%
2%
Persentase Penyaluran Kredit Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
Komposisi tersebut diatas menunjukkan bahwa penyaluran kredit di Nusa
Tenggara Timur masih terkonsentrasi di Pulau Timor terutama di Kota Kupang
kredit di kedua daerah
sejalan dengan dinamika kegiatan ekonomi yang relatif lebih berkembang
, hal ini terjadi dikarenakan posisi Kota
sementara Kabupaten Belu
Republic Democratic of Timor Leste. Selain
itu jumlah kantor bank yang lebih banyak dibandingkan kabupaten lain juga turut
yang ditunjukkan diatas dan peluang
Entry and Exit Gate) yang
menunjukkan adanya peluang bagi Bank
sistem perbankan syariah di Provinsi
negara yang berbatasan dengan Provinsi
. Keberadaan Bank Muamalat dapat membantu untuk mengelola keuangan
ehingga pertumbuhan Provinsi NTT
Kab. TTS
Kab. TTU
Kab. Belu
Kab. Alor
Kab. Flores Timur
Kab. Sikka
Kab. Ende
Kab. Ngada
Kab. Manggarai
Kab. Sumba Barat
Kab. Sumba Timur
Kota Kupang
Dati II Lainnya
10
bukan hanya secara fisik material, tetapi juga secara ekonomi yang berlandaskan
pada prinsip kebersamaan.
Pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk dan
sistem perbankan syariah yang merupakan landasan pendirian Bank Muamalat di
Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini di dukung oleh data yang dipublikasikan
oleh Bank Indonesia, bahwa hingga akhir Tahun 2008, perbankan syariah hanya
memiliki 2.05% dari total pangsa pasar perbankan secara nasional, berarti 97.95%
transaksi perbankan di negara ini masih dilakukan perbankan konvensional.
Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum muslim, tetapi
pengembangan Bank Muamalat berjalan lambat dan belum berkembang
sebagaimana halnya bank konvensional. Upaya pengembangan Bank Muamalat
tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan
perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat
sebagai pengguna jasa (konsumen) lembaga perbankan.
Keberadaan bank (konvesional dan syariah) secara umum memiliki fungsi
strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran, namun karakteristik dari kedua tipe bank tersebut dapat
mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan preferensi mereka
terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut. Perilaku nasabah terhadap
produk perbankan dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi nasabah terhadap
karakteristik perbankan itu sendiri.
Masyarakat Kota Kupang memiliki keanekaragaman budaya, ras, dan
agama, hal ini dikarenakan Kota Kupang menjadi tempat berkumpulnya pedagang
dan masyarakat yang berasal dari kabupaten lain yang berada di Provinsi NTT.
11
Keanekaragaman yang luas ini memungkinkan terdapatnya berbagai faktor yang
mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih bank. Namun, faktor
keagamaan atau persepsi yang hanya didasari oleh alasan keagamaan saja belum
tentu mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap keputusan dalam
menggunakan suatu jenis jasa perbankan. Selain itu aspek-aspek non-ekonomis
diduga juga dapat mempengaruhi interaksi masyarakat terhadap dunia perbankan.
Dengan memahami sikap dan perilaku masyarakat tersebut, maka Bank Muamalat
dapat memiliki judgement yang kuat untuk mendisain strategi dan kebijakan agar
lebih bersifat market driven.
1.2 Perumusan masalah
Perkembangan Bank Muamalat pada dasawarsa terakhir ini menunjukkan
kemajuan yang signifikan. Hal ini dimulai ketika Bank Muamalat menunjukkan
ketangguhannya dalam menghadapi krisis moneter pada Tahun 1998.
Pengembangan potensi ekonomi syariah menjadi pilihan terbaik dalam
mengentaskan kemiskinan dan memperkuat sistem ekonomi Indonesia. Menyadari
akan hal itu, Bank Muamalat sebagai salah satu pelopor bank syariah Indonesia
terus berusaha untuk memperkenalkan sistem perbankan syariah kepada
masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
Salah satu kantor cabang Bank Muamalat yang baru didirikan terletak di
Kota Kupang Nusa Tenggara Timur dan menjadi pelopor perbankan syariah di
daerah tersebut. Kota Kupang memiliki potensi ekonomi yang besar karena
merupakan kota tumpuan perdagangan dan perekonomian Provinsi Nusa
Tenggara Timur sekaligus merupakan pintu gerbang perdagangan dengan dunia
12
luar. Hal ini membuka peluang bagi Bank Muamalat untuk mengembangkan
sistem perbankan syariah untuk memenuhi keinginan konsumen akan sistem
perbankan tanpa bunga, sekaligus mewujudkan visi dan misi Bank Muamalat
untuk menjadi role model Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya di Indonesia
tetapi juga di seluruh dunia.
Sudah menjadi kenyataan bahwa Indonesia adalah negara multikultur,
yang terdiri dari berbagai budaya, etnis, agama, bahasa, dan identitas lainnya.
Dalam kemajemukan ini, sistem perbankan syariah hadir sebagai salah satu
pilihan investasi keuangan. Meskipun didasarkan pada sistem syariah Islam, akan
tetapi bank syariah tidak hanya dikhususkan bagi nasabah perbankan muslim saja,
jasa bank syariah juga dapat digunakan oleh nasabah perbankan nonmuslim yang
menginginkan sistem perbankan tanpa bunga dan didasarkan pada prinsip bagi
hasil. Potensi pasar yang luas inilah yang mendorong Bank Muamalat untuk
membuka cabang di Kota Kupang yang mayoritas masyarakatnya adalah
nonmuslim. Potensi nasabah perbankan Bank Muamalat di Kota Kupang
berdasarkan agama yang dianut yakni sebesar 86.34% nasabah nonmuslim dan
13.67% nasabah muslim. Jumlah nasabah Bank Muamalat hingga akhir Tahun
2009 baru mencapai ± 6000 orang nasabah yang berasal dari seluruh
kota/kabupaten yang ada di Provinsi NTT. Dari data tersebut dapat disimpulkan
bahwa persentase penduduk Kota Kupang yang telah menjadi nasabah Bank
Muamalat masih kurang dari 3.22% total penduduk Kota Kupang. Hal ini
menunjukkan bahwa Bank Muamalat masih belum mampu menyerap pasar
nasabah perbankan yang ada di Kota Kupang secara maksimal.
13
Masih sangat sulit bagi nasabah perbankan untuk dapat menerima konsep
perbankan syariah. Untuk itu perlu dilakukan kajian terhadap kondisi aktual dari
nasabah perbankan tentang keberadaan Bank Mumalat dan bagaimana minat,
sikap dan perilaku yang dihubungkan dengan faktor-faktor demografi, kategori
nasabah dan behavioral nasabah perbankan. Diharapkan akan diperoleh informasi
mengenai sikap dan perilaku nasabah perbankan terhadap Bank Muamalat untuk
digunakan sebagai evaluasi dan masukan bagi program pengembangan Bank
Muamalat di Indonesia khususnya Kota Kupang.
Berdasarkan fenomena yang dipaparkan sebelumnya, dapat dirumuskan
empat permasalahan penelitian berikut:
1. Bagaimana segmen pasar Bank Muamalat di Kota Kupang?
2. Apakah faktor-faktor penting bagi nasabah perbankan di Kota Kupang dalam
pemilihan bank?
3. Bagaimana sikap dan perilaku nasabah perbankan di Kota Kupang terhadap
Bank Muamalat?
4. Bagaimana alternatif strategi pengembangan Bank Muamalat yang sesuai
dengan nasabah perbankan Kota Kupang?
1.3 Tujuan Penelitian
Dari penjelasan pada bagian latar belakang dan perumusan masalah yang
telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengidentifikasi segmen pasar Bank Muamalat di Kota Kupang
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penting bagi nasabah perbankan di Kota
Kupang dalam pemilihan bank
14
3. Menganalisis sikap dan perilaku nasabah perbankan di Kota Kupang terhadap
Bank Muamalat.
4. Merumuskan alternatif strategi pengembangan Bank Muamalat yang sesuai
dengan nasabah perbankan Kota Kupang
1.4 Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:
1. Bank Muamalat, memberi masukan program kerja yang tepat bagi Bank
Muamalat dalam upaya meningkatkan kinerja Bank Muamalat, serta
memperluas wawasan tentang peluang-peluang yang akan terjadi di masa
yang akan datang, sehingga tetap eksis dan terus tumbuh berkembang.
2. Peneliti, dengan kesempatan untuk melatih ketajaman menganalisis suatu
permasalahan dengan melakukan identifikasi dan analisis terhadap perilaku
konsumen.
3. Mahasiswa, sebagai bahan informasi dan rujukan dalam melakukan penelitian
dengan topik manajemen pemasaran.
Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB