BAB I

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang merupakan institusi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Kegiatan pelayanan tersebut merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Sumedang. Pembangunan kesehatan yang diprioritaskan adalah upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Kebijaksanaan dan langkah langkah pembangunan kesehatan tersebut dilaksanakan secara serasi, terarah dan terpadu dengan bidang bidang pembangunan lainnya, melalui program program upaya rujukan medik dan rujukan kesehatan yang bertujuan untuk memperluas cakupan mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang meliputi kegiatan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian program program yang diselenggarakan di Rumah Sakit.Perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi serta pesatnya arus informasi yang terjadi di masyarakat mendorong berubahnya paradigma Rumah Sakit dari sekedar lembaga sosial menjadi suatu lembaga bisnis adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Namun perubahan tersebut tetap dilakukan dengan senantiasa memperhatikan fungsi sosial institusi Rumah Sakit terutama untuk dapat melayani masyarakat miskin dan kurang mampu dengan optimal. Untuk dapat melaksanakan fungsi fungsi ini dengan baik, maka peraturan perundangan kita yang diawali dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keunagan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memungkinkan dilaksanakannya kedua fungsi tersebut secara serasi. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertujuan agar RSU dapat melaksanakan operasionalnya secara mandiri dan otonomi. Sejalan dengan hal tersebut melalui Peraturan Bupati Sumedang No. 47 Tahun 2009 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk dapat lebih menjamin terselenggaranya pelayanan yang optimal dan bermutu kepada pelanggan, setelah mempertimbangkan berbagai faktor-faktor perubahan lingkungan tersebut diatas, maka diperlukan suatu Kebijakan Umum Pelayanan RSUD Kabupaten Sumedang , yang berfungsi sebagai pelengkap dari Peraturan Bupati Sumedang No. 47 Tahun 2009. Disamping sebagai arahan dan pedoman bagi unit-unit kerja untuk melakukan tugas pelayanannya, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan jaminan hukum bagi setiap personil yang terlibat dalam pemberian pelayanan, bahwa yang dilakukannya adalah masih dalam koridor peraturan dan hukum yang ada (Hospital by Law).

B. Tujuan :1. Merupakan pedoman Rumah Sakit dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.2. Sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan prosedur tetap pelayanan di semua unit kerja yang terdapat di RSUD Kabupaten Sumedang .3. Sebagai acuan dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan di RSUD Kabupaten Sumedang .

BAB IIKEBIJAKAN UMUMBIDANG ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Kelembagaan - Tugas Pokok dan Fungsi1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Perda Kabupaten Sumedang No. 8 Tahun 2008.2. Uraian tugas jabatan sruktural pada RSUD Kabupaten Sumedang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Sumedang No. 27 tahun 2009.3. Peraturan Bupati Sumedang No. 47 Tahun 2009 mengatur tentang RSUD Kabupaten Sumedang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 4. Tugas Pokok RSUD Kabupaten Sumedang adalah : melaksanakan upaya kesehatan dibidang pelayanan umum, upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.5. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas RSUD Kabupaten Sumedang mempunyai fungsi:a. Penyelenggaraan pelayanan medis keperawatan dan penunjang medis.b. Pelaksanaan tugas administratif meliputi bidang Program dan Litbang, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.c. Penyelenggraraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah.d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur-unsur Organisasi, Bidang Tugas dan Tata kerja1. Unsur-unsur organisasi, bidang kerja dan tata kerja antar unit-unit kerja dalam lingkungan RSUD Kabupaten Sumedang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7).2. Dalam pelaksanaan tugasnya RSUD Kabupaten Sumedang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sumedang No. 27 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada RSUD Kabupaten Sumedang.3. Selanjutnya dalam operasionalnya RSUD Kabupaten Sumedang diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang No. 47 Tahun 2009 tentang RSUD Kabupaten Sumedang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).4. Tugas pokok dan fungsi RSUD Kabupaten Sumedang mempunyai ruang lingkup manajemen/tehnis administratif dan pelayanan tehnis kesehatan. Agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, maka perlu dilakukan pengaturan sebagai berikut. Wadir Umum dan Keuangan , Wadir Pelayanan, Para Kabag / Kabid beserta seluruh jajarannya yang secara struktural langsung berada dibawah masing-masing pejabat tersebut adalah unsur manajemen organisasi/pelaksana tehnis administratif yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan teknis administratif, kesekretariatan, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan RSUD Sebagai unsur manajemen organisasi Wadir Umum dan Keuangan dan Wadir Pelayanan adalah pembantu Direktur yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan, mengawasi, membina serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan tehnis yang dilakukan oleh unsur- unsur pelaksana pelayanan tehnis . Instalasi adalah unsur pelaksana pelayanan tehnis yang bertanggung jawab secara operasional terhadap berlangsungnya kegiatan fasilitas-fasilitas pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan kegiatan pemeliharaan sarana Rumah Sakit. Berdasarkan sifat pelayanan yang diberikannya dilakukan pengelompokan instalasi-instalasi sebagai berikut:a. Instalasi Medis, terdiri dari : Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rawat Inap Instalasi Gawat Darurat Instalasi Bedah Sentral Instalasi Perawatan Intensif Instalasi Hemodialisab. Instalasi Penunjang Medis terdiri dari : Instalasi Radiologi Instalasi Farmasi Instalasi Gizi Instalasi Patologi Klinik Instalasi Patologi Anatomic. Instalasi Penunjang Non Medis terdiri dari : Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Instalasi Pemulasaraan Jenazah Instalasi CSSD Instalasi Logistik Instalasi Laundry Instalasi Sanitasi5. Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dalam jabatan non struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. Kepala Instalasi bertanggung jawab secara tehnis fungsional kepada Direktur melalui pejabat koordinator/pembina yang ditunjuk oleh Direktur.Untuk memudahkan pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan serta evaluasi, ditetapkan pejabat koordinator/pembina instalasi sebagai berikut: Wadir Pelayanan sebagai pejabat yang membina dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di semua instalasi-instalasi pelayanan medik, penunjang medik dan sebagian penunjang non medik. Wadir Umum dan Keuangan sebagai pejabat yang membina dan mengkoordinasikan kegiatan instalasi yang termasuk sebagian dari kelompok instalasi pelayanan penunjang non medik, terdiri dari: Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Sanitasi, Logistik dan SIM-RS. 6. Komite Rumah Sakit : Adalah Komite-Komite yang ada di RSUD Kabupaten Sumedang dengan tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan, memantau pelayanan, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota kelompok Jabatan Fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan Komite dibentuk berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku serta ditetapkan melalui surat keputusan Direktur. Komite yang ada saat ini adalah Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Etik Medicolegal Rumah Sakit. Masing-masing Komite mempunyai susunan kepengurusan, tata tertib dan tata kerja yang bersifat otonom serta disusunberdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan pelantikan bagi Pengurus Komite oleh Direktur. Pengesahan dan pemberlakuan susunan pengurus, tata-tertib dan tatakerja Komite-Komite tersebut diatas dilakukan melalui Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Sumedang.7. Kelompok Jabatan Fungsional Tugas pokok kelompok jabatan fungsional ini adalah melaksanakan tugas-tugas profesi di bidang pelayanan tehnis kesehatan, yang meliputi : diagnostik, terapi, promotif dan rehabilitasi serta kesehatan lingkungan. Disamping itu juga mempunyai tugas pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengembangan di bidang profesi masing-masing kelompok Pembentukan kelompok-kelompok jabatan fungsional di lingkungan RSUD Kabupaten Sumedang dilakukan melalui Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Sumedang, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing kelompok jabatan fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur. Kelompok Jabatan Fungsional dibagi atas kelompok yang ada sebagai berikut : Staf Medis Fungsional (SMF) Staf Perawat Fungsional (SPF) Staf Paramedis (non-perawatan) fungsional8. Satuan Pengawas Intern Tugas Pokok Satuan Pengawas Intern : Menyusun program kerja tahunan dan disyahkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Sumedang. Melakukan pengawasan terhadap operasional kegiatan RSUD Kabupaten Sumedang yang ditujukan untuk :a. menjaga kekayaan RSUD Kabupaten Sumedangb. mengecek ketelitian dan keandalan informasi keuangan dan hasil operasi RSUD Kabupaten Sumedang c. mendorong penggunaan sumber daya secara efisien dan ekonomisd. mendorong dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku (ekstern) dan kebijakan manajemen (intern) Melaporkan hasil pengawasan yang telah dilakukan kepada Direktur. Memberikan rekomendasi perbaikan atas setiap permasalahan yang dijumpai pada saat pengawasan. Memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur. Pembentukan Satuan Pengawas Intern merupakan kelompok independent di lingkungan RSUD Kabupaten Sumedang dilakukan melalui Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Sumedang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Satuan Pengawas Intern bertanggungjawab kepada Direktur. Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Intern terdiri dari : Ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota9. Kepala Unit Untuk melaksanakan tugas-tugas khusus / spesifik yang ada di rumah sakit dan agar dalam pelaksanaanya dapat mencapai hasil yang maksimal maka dibentuk unit-unit sebagai berikut :a. Unit Manage Careb. Unit Bank Darahc. Unit Customer Serviced. Unit Gudang Farmasie. Unit Pelayanan Farmasif. Unit Layanan Pengadaang. Unit PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) Unit dipimpin oleh seorang kepala unit dalam jabatan non structural yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. Kepala unit bertanggungjawab kepada kepala bidang/ kepala bagian yang ada di rumah sakit sesuai dengan tugas kewenangannya. Unit Manage Care merupakan unsur fasilitas penyelenggara kegiatan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang dipimpin oleh Kepala Unit Manage Care. Kepala manage Care mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Administrasi peserta Jaminan Kesehatan dan asuransi pada Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang. Unit Bank Darah merupakan Unsur Fasilitas Penyelenggara kegiatan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang dipimpin oleh Kepala Unit Bank Darah. Kepala Unit Bank Darah mempunyai tugas membantu Transfusi Darah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang. Unit Customer Service merupakan unsur fasilitas pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang dipimpin oleh Kepala Unit Customer Service. Kepala Customer Service mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan kegiatan upaya meningkatkan kepuasan pelanggan, memberikan pelayanan informasi kepada pasien, dan menyelesaikan masalah/kasus yang berhubungan dengan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang. Unit Gudang Farmasi merupakan unsur fasilitas pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang dipimpin oleh Kepala Unit Gudang Farmasi. Kepala Gudang Farmasi mempunyai tugas membantu kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Gudang Farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah. Unit Kerja Pelayanan Farmasi merupakan unsur fasilitas pelayanan farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah yang dipimpin oleh Kepala Unit Pelayanan Farmasi. Kepala Unit Pelayanan farmasi mempunyai tugas membantu Kepala Instalasi farmasi dalam melaksanakan pelayanan ke Farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah. Unit Layanan Pengadaan merupakan unsur pelayanan penyelenggara kegiatan penunjang pada Bagian Program dan Litbang Rumah Sakit Umum Daerah yang dipimpin oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan. Kepala Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Program dan Litbang dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang medis, non medis, jasa dan makanan pada Rumah Sakit Umum Daerah. Unit PONEK merupakan unsur fasilitas penyelenggara kegiatan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang dipimpin oleh Kepala Unit PONEK. Kepala Unit PONEK mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan kegiatan palayanan bagi ibu dan bayi baru lahir secara terpadu pada Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IIIKEBIJAKAN MANAJEMEN BIDANG PELAYANAN PASIEN

A. KEBIJAKAN UMUM1. Pelayanan kesehatan pasien rawat jalan dilaksanakan pada setiap hari kerja di Instalasi Rawat Jalan merupakan Poli Spesialis yang operasionalnya oleh tim medis yang ditetapkan oleh Direktur.2. Pelayanan kesehatan rawat jalan poli VIP dilakukan oleh dokter spesialis dengan fasilitas di Gedung Paviliun Tandang.3. Pelayanan Kesehatan rawat jalan poli sore dilakukan oleh dokter spesialis dengan di Gedung Instalasi Rawat Jalan dilaksankan pada sore hari.4. Pelayanan kesehatan pasien kegawat-daruratan medik dilakukan di ruang pelayanan Instalasi Gawat Darurat , setiap saat selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.5. Pelayanan kesehatan pasien rawat inap dilakukan di ruangan perawatan Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Rawat Intensif, setiap saat selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.6. Pelayanan Penunjang buka selama 24 jam untuk melayani pasien rawat jalan, IGD dan rawat inap. Jenis pelayanan penunjang tersebut adalah : pelayanan Laboratorium, Radiologi,Farmasi, Rekam Medik dan instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.7. Seluruh prosedur pelayanan pasien di RSUD Kabupaten Sumedang dilakukan dengan mengacu kepada standar mutu dan standar baku pelayanan medis yang diberlakukan di RSUD Kabupaten Sumedang , yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh masing-masing Ketua Staf Medis Fungsional yang terkait dan diawasi oleh Komite Medik.8. Seluruh pelayanan diberikan dengan senantiasa memperhatikan dan tetap menjunjung tinggi hak-hak pasien dan keluarganya tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial dan ekonomi mereka, sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku. (Butir butir tentang Hak dan Kewajiban Pasien mengacu kepada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 9. Pelayanan pasien di Instalasi Gawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap maupun Rawat Intensif dilakukan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan pasien, dan tidak dikenakan pungutan uang muka / uang jaminan 10. Semua tindakan dan prosedur pelayanan medis yang diberikan harus diinformasikan terlebih dahulu kepada pasien/keluarganya untuk mendapatkan persetujuan. Untuk prosedur-prosedur tindakan medis tertentu diperlukan persetujuan tertulis (written informed consent) dari pasien / keluarganya.11. Semua catatan dan dokumen medik pasien disimpan dan dijaga kerahasiaannya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku12. Penyebaran informasi tentang fasilitas, jenis dan tarif pelayanan yang ada di RSUD Kabupaten Sumedang dilakukan melalui media informasi berupa brosur, leaflet dan billboard serta media elektronik / internet, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan menggunakan jasa pelayanan di RSUD Kabupaten Sumedang 13. Semua unsur pimpinan pelayanan dengan koordinasi Wakil Direktur Pelayanan melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap dilaksanakannya pemenuhan hak-hak pasien di semua instalasi pelayanan yang ada.

B. KEBIJAKAN KHUSUS1. Pelayanan Penderita Rawat Jalan Pelayanan rawat jalan dilaksanakan di poliklinik Instalasi Rawat Jalan/ poliklinik VIP/ poliklinik sore dan IGD; Poliklinik yang ada meliputi Poliklinik Penyakit Dalam, Anak, Bedah, Kebidanan, Mata, Gigi dan Mulut, THT, Syaraf, Kulit dan Kelamin, Rehabilitasi Medik, Laktasi, Jiwa, orthopedi, Haemodialisa, DOT/TB Paru. Poliklinik rawat jalan dan polikninik VIP buka setiap hari kerja mulai pk.08.00-14.00 kecuali IGD dibuka selama 24 jam. Pelayanan Poliklinik Jiwa dibuka setiap hari Rabu, pk. 08.00-12.00 dan Jumat, pk. 08.00-11.00. Poliklinik sore hari buka mulai pk. 15.00 17.00 setiap hari kerja Pelayanan di Poliklinik dilakukan oleh tim dokter/ dokter gigi yang dikoordinasikan oleh Ketua Staf Medis Fungsional yang terkait, sesuai dengan bidang pelayanan spesialistik yang ada. Pelayanan di poliklinik VIP/ poliklinik sore dilakukan oleh dokter spesialis. Pasien gawat darurat dilayani di IGD tanpa uang muka. Pada dasarnya pasien dirujuk ke Rumah Sakit lain apabila fasilitas yang diperlukan tidak tersedia di RSUD Kabupaten Sumedang atau atas permintaan pasien/keluarga pasien2. Pelayanan Penderita Rawat Inap Pasien Rawat Inap tidak dikenakan uang muka Penerimaan pasien harus melalui loket 2 atau IGD Pasien yang mau dirawat di Paviliun Tandang berdasarkan rujukan dokte/ rumah sakit/ balai pengobatan swasta dapat langsung masuk ke Paviliun sesuai dengan kelas VIP yang diminta Pasien dapat memilih kelas perawatan yang diinginkan Pasien dapat dikirim ke Rumah Sakit lain untuk alih rawat apabila tempat tidur perawatan penuh atau atas permintaan pasien/keluarga pasien Pasien alih rawat atas permintaan sendiri/keluarga pasien harus menanda tangani informed consent yang mengatur prosedur dan tatacara pulang paksa Untuk pasien yang memerlukan perawatan terisolasi, diatur dan ditetapkan oleh dokter/tim dokter yang merawat, sesuai dengan: Hukum dan peraturan yang berlaku Pertimbangan/indikasi medis Kenyamanan pasien Pasien dapat melakukan kegiatan kerohanian/ibadah di tempat dan bagi keluarga pasien tersedia sarana ibadah di depan rumah sakit. Pasien anak dan pasien gawat diperbolehkan ditunggu oleh satu orang anggota keluarganya.3. Pelayanan Penderita Tidak mampu Bagi pasien tidak mampu Memiliki kartu Jamkesmas, Seluruh pembiayaan ditanggung oleh Negara melalui Dana Jamkesmas (APBN) Bagi pasien tidak mampu yang tidak memiliki kartu Jamkesmas, tetapi masuk dalam daftar orang miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang, seluruh pembiayaan ditanggung oleh dana JPKMM (APBD Provinsi Jawa Barat atau APBD Kabupaten Sumedang). Pembayaran klaim pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) berdasarkan paket INA DRG dari Departemen Kesehatan RI. Pembayaran klaim Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) berdasarkan paket INA DRG dari dana bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pendapatan klaim pelayanan JAMKESMAS dan JPKMM diakui sebagai pendapatan Rumah Sakit setelah dihitung kembali berdasarkan Perda tarif yang berlaku serta dibukukan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).4. Pelayanan Peserta Askes (PNS) Pelayanan kesehatan peserta Askes mengacu pada MOU antara PT. Askes dengan dengan pihak Rumah Sakit. Kentetuan iur biaya (cost sharing) diatur lebih lanjut dalam MOU antara PT. Askes dengan pihak Rumah Sakit. Bagi peserta Askes yang dirawat sesuai haknya, maka dibebaskan seluruh biaya perawatannya, kecuali obat-obatan, alat kesehatan habis pakai yang diluar DPHO berlaku iur biaya (Cost Sharing). Untuk yang dirawat diluar haknya diberlakukan COST SHARING sesuai dengan keputusan bersama Menkes dan Mendagri Nomor 138/Menkes/PB/11/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Askes dan Anggota keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umun Daerah. Bagi peserta Askes yang menggunakan jasa Paviliun Tandang diberlakukan Cost Sharing sesuai dengan selisih antara hak perawatan dengan tarif paviliun, terdiri dari biaya perawatan, pengawasan medis, laboratorium, tindakan medis, penunjang non medis dan anasthesi.5. Pelayanan Peserta Asuransi / Perusahaan Lain dan Yang Mempunyai Kerjasama dengan RSUD Kabupaten Sumedang Pelayanan diberikan sesuai sesuai hak peserta sebagaimana tercantum dalam kontrak kerjasama/MOU yang ada Prosedur pelayanan tetap mengacu kepada standar-standar baku pelayanan yang diberlakukan di RSUD Kabupaten Sumedang yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Staf Medis Fungsional dan diawasi oleh Komite Medik6. Pelayanan Pasien Yang Sedang Menjalani Hukuman Instalasi dan unit-unit pelayanan terkait wajib memberikan pelayanan medis dan asuhan keperawatan sesuai standar yang diberlakukan di RSUD Kabupaten Sumedang Masalah pengamanan dan keamanan penderita menjadi tanggung jawab aparat keamanan dari kepolisian/Rutan yang mengirim pasien; pelaksanaannnya harus manusiawi, tidak menyolok dan tidak menimbulkan keresahan bagi penderita lain. Biaya pelayanan menjadi tanggung jawab pengirim (Polri/Rutan) dan jika pasien meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit serta tidak ada keluarga maka tanggung jawab penguburan dan pembiayaan lainnya menjadi tanggung jawab Negara.7. Pelayanan Pasien Tunawisma Instalasi dan unit pelayanan terkait wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar baku pelayanan yang diberlakukan di RSUD Kabupaten Sumedang Biaya pelayanan, akomodasi, perawatan dan obat-obatnya dibebankan kepada anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jika identitas dan keberadaan keluarga pasien tidak jelas, Rumah Sakit menghubungi Pemda melalui Bagian Kesra dan Kepolisian untuk melakukan pelacakan lebih lanjut. Jika pasien meninggal dalam perawatan maka Pemda melalui RSUD Kabupaten Sumedang bertanggung jawab atas penguburannya kerja sama dengan pihak kepolisian.

C. Unit Pelayanan Khusus1. Paviliun Tandang Paviliun tandang adalah unit bisnis strategis RSUD Kabupaten Sumedang yang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus untuk menjaring pasien golongan ekonomi menengah keatas. Tujuannya adalah untuk memberikan alternatif pelayanan kesehatan dengan standar akomodasi yang sesuai dengan kemampuan ekonomi menengah keatas. Secara khusus tujuannya adalah untuk subsidi silang operasional RSUD Kabupaten Sumedang bagi masyarakat kurang mampu. Fasilitas pelayanan yang disiapkan meliputi : rawat inap, konsultasi klinik khusus, executive medical check-up dan lain-lain. Paviliun dikelola oleh tim manajemen yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Direktur, serta bertanggung jawab kepada Direktur. Pengelolaan unit ini dilakukan secara otonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat dengan tingkat efisiensi yang tinggi untuk tercapainya target sisa hasil usaha yang optimal. Semua kebijakan yang diambil dalam pengelolaan unit ini harus mengacu kepada aturan perundangan yang berlaku. Besar tarif pelayanan mengacu kepada Peraturan Bupati dan khusus untuk biaya perawatan kelas VIP B adalah 70% dan tarif kelas VIP dengan penyesuaian fasilitas ruangan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, maka Tim Manajemen yang ditunjuk wajib membuat Daftar Rencana Kerja Tahunan yang meliputi Rencana Penerimaan, Rencana Belanja, Rencana Investasi dan lain-lain, yang harus sudah mendapatkan persetujuan Direktur sebelum dimulainya tahun kerja yang baru. Setiap akhir tahun kerja Tim Manajemen harus membuat laporan kerja kepada Direktur RSUD Kabupaten Sumedang .2. Pelayanan Haemodialisa Merupakan salah satu unit pelayanan di Rumah Sakit yang memberikan pelayanan dialisis bagi pasien yang membutuhkan hemodialisa (cuci darah) Secara khusus merupakan salah satu terapi pengganti pada ginjal yang gagal untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh, cairan dan elektrolit. Pengelolaan unit ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip standar mutu dan dikelola oleh tim khusus yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Direktur serta bertanggungjawab kepada Direktur. Tim khusus tersebut terdiri dari :a. Tenaga Medis SupervisorDokter Spesialis Penyakit Dalam konsulen ginjal hypertensi PenanggungjawabDokter Penyakit Dalam yang telah mendapat pelatihan hemodialisis Dokter PelaksanaDokter Umum yang dilatih selama 3 bulan di pusat pelatihan hemodialisisb. Tenaga paramedis yang terlatih untukhemodialisisc. Tenaga Non MedisAdministrasi, teknisi , cleaning service Fasilitas pelayanan dan standar operating prosedur mengacu kepada standar pelayanan medik serta semua kebijakan yang diambil dalam pengelolaannya mengacu kepada aturan perundangan yang berlaku. Sistem PembayaranTarif yang diberlakukan untuk jasa Pelayanan Hemodialisis mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tarif pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.Tarif tersebut dapat bertambah apabila ada tindakan lain yang diperlukan di luar ketentuan peraturan tersebut (dilihat dari indikasi medis) diatur melalui Peraturan Bupati.Pelayanan bagi Peserta Askes (Gakin), Jamsostek, dll dengan kesepakatan antara pihak-pihak tersebut diatas dengan pihak rumah sakit yang dituangkan dalam ikatan kerja sama. Dan khusus peserta Askes (PNS) diupayakan tidak ada cost sharing antara selisih paket Askes dengan Tarif pelayanan Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Sumedang.3. TB PARU/DOT Merupakan unit pelayanan khusus yang disediakan oleh RSUD Kabupaten Sumedang dan merupakan program pemerintah dengan pembiayaan sebagian di tanggung pemerintah. Secara khusus dalam pengelolaan fasilitas pelayanan tersebut dan upaya peningkatan mutu pelayanan penanggulangan tubercolusis melalui strategi DOTS bekerja sama dengan Puskesmas serta Dinas Kesehatan.4. One Day Surgery/ODS Merupakan unit bisnis strategis atas dasar pilihan masyarakat dan permintaan pasien untuk dilakukan tindakan pembedahan melalui One Day Surgery. Secara khusus tindakan operasi dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk melalui SK Direktur. Pembiayaan diatur mengacu kepada Peraturan Bupati. Semua kebijakan yang diambil dalam pengambilan keputusan tindakan harus mengacu kepada standar mutu dan standar pelayanan medis.5. EEG (Electro Encephalogram) merupakan unit pelayanan khusus di RSUD Kabupaten Sumedang yang dilakukan oleh tenaga spesialis syaraf dibantu oleh tenaga perawat terlatih.Pelayanan EEG dilaksanakan setiap hari kerja berdasarkan permintaan/rujukan dari dokter yang berasal dari rawat jalan, rawat inap dan rujukan swasta. Fasilitas pelayanan dan standar operating prosedur mengacu kepada standar mutu dan standar baku pelayanan dan semua kebijakan yang diambil dalam pengelolaannya mengacu kepada aturan perundangan yang berlaku. Syarat Pembiayaan1. Pasien UmumBiaya pemeriksaan adalah berdasarkan Perda Tarif Pemeriksaan EEG dan diberlakukan seluruh kelas dengan besaran tarif yang dikenakan tarif pemeriksaan kelas II ditambah besaran tarif sewa kamar tindakan kelas III (penyesuaian kondisi ruangan).2. Pasien Askes (PNS)Dilakukan cost sharing terhadap peserta Askes antara selisih tarif berdasarkan Perda dengan Paket Biaya Askes.6. Patologi Anatomi Merupakan unit penunjang medis pada unit pelayanan khusus yang dilakukan oleh tenaga spesialis Patologi Anatomi yang ditunjuk dan ditetapkan melalui SK Direktur.7. Unit General Check Up- Merupakan unit pelayanan khusus di RSUD Kabupaten Sumedang yang dilakukan oleh tenaga spesialis dan dibantu oleh perawat yang memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan Keterangan Sehat untuk keperluan melanjutkan sekolah, melamar pekerjaan, pengangkatan CPNS, Diklat Pim, General Check Up untuk umum.

D. Lain- Lain 1. Identifikasi Pasien Seluruh pasien masuk mendapat dokumen medik dan kartu untuk berobat dengan identitas lengkap Pasien rawat inap intensif diidentifikasi dengan papan identifikasi yang berisi umur, diagnosa yang digantung pada tempat tidur di bagian kaki pasien Untuk identifikasi bayi dilakukan dengan cap kaki kiri kanan disertai gelang peneng berwarna biru untuk laki-laki dan merah muda untuk bayi perempuan. Pada box bayi ditempelkan kartu identifikasi bayi yang berisi nama ibu, nama bapak dan alamat Identifikasi pasien rawat inap dilakukan dengan membedakan warna kartu rekam medik, sebagai berikut: Kartu putih untuk pasien bayi dan anak-anak Kartu merah untuk pasien kebidanan dan kandungan Kartu biru untuk pasien bedah Kartu kuning untuk pasien penyakit dalam Identifikasi pasien rawat jalan sebagai berikut : Kartu biru untuk pasien laki-laki Kartu merah untuk pasien perempuan Pemberian warna pada status rekam medik diatur dan ditentukan oleh urusan rekam medik Rumah Sakit2. Wadir Pelayanan, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang PPM, Kepala Bidang Keperawatan, Ketua Komite Medik, Ketua-Ketua SMF serta Kepala-Kepala Instalasi Pelayanan terkait wajib memantau pelaksanaan kebijakan pelayanan pasien ini sesuai dengan lingkup kewenangannya masing-masing dan bila perlu dapat melakukan koreksi sesuai kewenangan masing-masing, dengan tetap memperhatikan aturan perundangan yang berlaku.3. Standar Mutu dan Standar Baku pelayanan pasien di Instalasi / unit pelayanan harus diberikan secara optimal dan profesional oleh semua petugas pelayanan yang terkait.4. Dalam hal ada permasalahan yang perlu penyelesaian segera, maka sambil menunggu keputusan tetap dari Direktur, untuk masalah di bidang manajemen pelayanan keputusannya diambil oleh Wadir Pelayanan, sedangkan untuk masalah teknis medis keputusannya diambil oleh Ketua Komite Medik.BAB IV.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya

A. Perencanaan dan Penyusunan Program / Kegiatan RSUD Kabupaten Sumedang Perencanaan dan penyusunan program/kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Program dan Litbang bersama tim yang ditunjuk oleh Direktur Tim perencana dan penyusun program terdiri dari unsur pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan keperawatan, pelayanan administrasi dan manajemen serta komite medik Penyusunan program dibuat setiap satu tahun untuk program kerja tahunan dan lima tahunan Perencanaan dan penyusunan program/kegiatan selain mengacu kepada analisa/evaluasi kegiatan tahun sebelumnya juga mengacu kepada strategik planning Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, master plan, block plan, standar, buku pedoman serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan dan penyusunan program dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Rencana Kerja SKPD RSUD Kabupaten Sumedang.

B. Pelaksanaan Program / Kegiatan Rumah Sakit1. Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya bagi seluruh pegawai RSUD Kabupaten Sumedang diproses oleh Tim Pengembangan Sumber Daya Manusia di RSUD Kabupaten Sumedang melalui proses seleksi penerimaan, mutasi dan evaluasi pegawai. Tim Pengembangan Sumber Daya Manusia di RSUD Kabupaten Sumedang dan uraian tugasnya dibentuk oleh Direktur serta ditetapkan melalui SK Direktur. Proses penerimaan pegawai melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Tim bekerjasama dengan Sub Bagian Kepegawaian hasil seleksi dilaporkan kepada Direktur untuk selanjutnya disahkan dan ditindak lanjuti dengan penerbitan keputusan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai yang telah lulus seleksi dan dinyatakan sebagai pegawai RSUD Kabupaten Sumedang diwajibkan melaksanakan orientasi pegawai di lingkungan RSU selama 3 bulan dan selanjutnya ditetapkan dan diberi surat penugasan/penempatan bekerja. Pengelolaan dan pengaturan orientasi pegawai dikelola oleh Sub Bagian Kepegawaian dengan bekerjasama dan melibatkan unsur-unsur terkait yang akan menampung pegawai tersebut. Penyegaran pegawai melalui mutasi kerja merupakan penyesuaian tugas dengan keahliannya atau penyesuaian dengan pendidikan yang diperoleh. Pelaksanaannya diatur dalam tata laksana mutasi pegawai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan disesuaikan pula dengan kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan organisasi. Pelaksanaan pengembangan keahlian dan peningkatan pengetahuan dilaksanakan melalui pelatihan, kursus, seminar dan penjenjangan serta pendidikan formal . Pelaksanaannya dilakukan secara terencana dan terstruktur dengan melibatkan semua unsur organisasi yang ada, dan prosedurnya mengacu kepada peraturan kepegawaian yang berlaku. Pelaksanaan evaluasi pegawai dilakukan setiap tahun melalui penilaian DP3 dan evaluasi setiap waktu sesuai dengan kebutuhan untuk penyusunan program selanjutnya. Bagi pegawai yang telah dievaluasi ternyata terdapat pelanggaran dilaksanakan pembinaan pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 atau dikenakan demosi yaitu adanya mutasi yang merupakan hukuman bagi pegawai dengan ketentuan yang diatur tersendiri sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.2. Program/Kegiatan Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Rumah Sakit Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Rumah Sakit dilakukan oleh Bagian Keuangan bekerja sama dengan Tim Anggaran yang dibentuk dan diangkat melalui SK Direktur dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan RSUD Kabupaten Sumedang . Tim Anggaran dibentuk dan dipilih setiap tahun dari unsur pelayanan, administrasi dan manajemen dan berkoordinasi dengan unsur pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan keperawatan serta Komite Medik dengan susunan sebagai berikut : Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota (minimal 2 orang) Uraian tugas Tim Anggaran dibuat setiap tahun dan ditetapkan melalui SK Direktur. Dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit mengacu kepada rencana program Rumah Sakit dan Rencana kerja pada tahun tersebut dengan tetap memperhatikan kebutuhan lainnya dan selanjutnya diuraikan dalam DPA.3. Program / Kegiatan Pembiayaan Rumah Sakit Penyediaan dan Pengadaan Fasilitas dan Peralatan Rumah Sakit bersumber dana APBD/PADa. Proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari pendapatan fungsional Rumah Sakit mengacu pada Peraturan Bupati Sumedang No. 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Sumedang.b. Pelaksanaan penyediaan dan pengadaan dilakukan oleh PPTK dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang dibentuk setiap tahun anggaran oleh Direktur.c. PPTK diusulkan dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur RSUD untuk periode satu tahun anggaran.d. PPTK melaksanakan ikatan kerja/kontrak kerja dengan pelaksana (rekanan) dan mengevaluasi pelaksanaannya setiap semester dan melaporkan hasilnya kepada Direktur.e. Dalam melaksanakan tugasnya PPTK berkoordinasi dengan Bidang Keuangan dalam hal verifikasi nilai anggaran yang tersedia.f. Dalam pelaksanaan kerja, PPTK mengacu kepada seluruh DPA yang dikelola oleh masing-masing koordinator pengelola usulan kebutuhan pada setiap unit kerja.g. Apabila keadaan terdesak PPTK dapat melaksanakan pengadaan diluar RBA setelah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Direktur dan dengan melihat kemungkinan adanya perubahan anggaran Rumah Sakit. Penyediaan dan Pengadaan Fasilitas dan Peralatan Rumah Sakit bersumber dana bantuan dalam dan luar Negeri berupa fisik langsung dan berupa proyeka. Proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN / APBD mengacu pada Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.b. Bantuan/subsidi berupa peralatan diterima langsung oleh Tim Penerima Barang dan langsung dikelola Rumah Sakitc. Bantuan/subsidi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk Direktur sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan personalianya ditetapkan oleh Bupati (tugas perbantuan).d. Proses pengelolaan bantuan/subsidi dari mulai dari pengusulan sampai dengan realisasi dilaksanakan oleh unsur pelayanan administrasi dan manajemen dengan melibatkan unsur lainnya yang terkait.4. Program / Pelaksanaan Kegiatan KeuanganProgram /Kegiatan Keuangan meliputi kegiatan akutansi dan verifikasi , dan kegiatan administrasi keuangan. Kegiatan akutansi dan verifikasi adalah sebagai berikut :a. Sistem akuntansi RSUD Kabupaten Sumedang dilakukan dengan Metode Double Entry Accounting, yakni suatu metode pencatatan akuntansi yang memperlakukan adanya suatu keseimbangan dalam seluruh transaksi yaitu timbulnya satu transaksi akan mempengaruhi transaksi lainnya sebagai penyeimbang.b. Implementasi Sistem Akuntansi RSUD Kabupaten Sumedang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.c. Untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan RSUD kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, digunakan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah.d. Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, asset, kewajiban dan ekuitas dana.e. Produk Sistem Akuntansi RSU berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran / Laporan Operasional Neraca Laporan Arus Kas Catatan Laporan Keuanganf. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.g. Neraca menggambarkan posisi keuangan RSUD Kabupaten Sumedang mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.h. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhhir kas.i. Catatan atas laporan keuangan adalah pengeluaran naratif atau rincian angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh RSU dan informasi lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.j. Untuk kegiatan verifikasi meliputi proses pemeriksaan terhadap semua dokumen pengeluaran dan penerimaan untuk : mengecek kebenaran formil dari setiap transaksi mengecek kelengkapan administrasi dokumen yang menyertainya membandingkan dengan ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan tentang tata cara pengadaan barang dan jasa, Perda, Peraturan Bupati dan ketentuan intern lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dan pertanggungjawaban pengluaran keuangan RSUD Kabupaten Sumedang .

Kegiatan Administrasi Keuangan , meliputi :1. Semua pembayaran harus menggunakan kuitansi sebagai bukti pembayaran2. Semua pengeluaran Rumah Sakit melalui Bendaharawan Pengeluaran Rumah Sakit3. Penyelesaian pembiayaan di IGD dilaksanakan setelah dilakukan pertolongan lebih dulu4. Pembayaran pasien menggunakan fasilitas tunai / Kartu Kredit5. Pembayaran dari instansi (pihak ketiga) dan Askes dilaksanakan segera setelah pasien pulang melalui mekanisme penagihan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati6. Pembayaran kepada supplier diatur sebagai berikut :a. Tagihan khusus sayur mayur dan lauk pauk dilakukan setiap 1 bulan sekalib. Tagihan investasi disesuaikan dengan kontrak kerja yang telah disepakati7. Pembayaran jasa/insentif dilaksanakan setiap minggu ke II setiap bulan.8. Wewenang pemberian keringanan dan atau pembebasan atas biaya Rumah Sakit, baik rawat jalan maupun rawat inap dilakukan oleh Direktur RSU/Kepala Bidang Keuangan berdasarkan pertimbangan sosial.9. Menerima rujukan bagi masyarakat miskin sebagai pemegang kartu Jamkesmas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

5. Program Pelaksanaan Pemeliharaan Fasilitas dan Peralatan RS Sarana Bangunan / Alat Penunjang Lainnya Pemeliharaan sarana bangunan dan penunjang lainnya dilaksanakan oleh unsur pelayanan penunjang medis yaitu dari IPSRS. Ruang lingkup pemeliharaan yaitu gedung, selasar, halaman dan taman serta tempat lainnya disekitar lingkungan RSUD Kabupaten Sumedang . Pelaksanaan pemeliharaan sebagai berikut :a. Pemeliharaan gedung, selasar, pagar melalui pengecatan setiap 1 tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan mendesak.b. Pemeliharaan dan pemeriksaan jaringan listrik setiap 5 tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan mendesak.c. Pemeliharaan instalasi air setiap 1 tahun sekali.d. Pemeriksaan air dilakukan 3 bulan sekali.e. Pemeliharaan taman dan halaman sesuai dengan kebutuhanf. Renovasi bangunan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan situasi anggaranPeralatan MedisJadwal pemeliharaan peralatan medis diatur sebagai berikut:a. Alat Radiologi setiap 1 bulanb. Alat ICU setiap 1 bulanc. Alat operasi setiap 1 buland. Alat laboratorium setiap 1000 jame. Alat optik setiap 6 bulanf. Alat fisioterapi setiap 1 bulang. Alat diagnostik setiap 1 bulanh. Tensimeter setiap ada kerusakan

Kendaraan Dinas / AmbulansPemeliharaan kendaraan dinas/ambulance dilakukan melalui pemeliharaan kendaraan dilaksanakan oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kendaraan yang ditunjuk Direktur dan oleh bengkel yang telah melaksanakan ikatan kerja dengan Rumah Sakit, meliputi : Pemeriksaan kendaraan rutin setiap 2000 km Service besar setiap 5000 km Turun mesin sesuai dengan kondisi kendaraan Perbaikan setiap ada kerusakanPemeliharaan kendaraan wajib dilakukan oleh seluruh pengemudi RSUD Kabupaten Sumedang dan pegawai RSUD Kabupaten Sumedang pengguna kendaraan.

BAB VKEBIJAKAN BIDANGPENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PROGRAM/KEGIATAN

1. Pengendalian dan pengawasan kegiatan Rumah Sakit dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang yang ditetapkan melalui keputusan Direktur.2. SPI adalah unit yang independen dari berbagai kepentingan dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur. 3. Susunan personalia dan uraian tugas SPI ditetapkan dalam lampiran keputusan Direktur tentang penetapan SPI4. Anggota SPI harus memiliki keahlian di bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan keperawatan, komite medik dan pelayanan administrasi dan manajemen Rumah Sakit5. SPI melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional rumah sakit dan membuat laporan secara berkala untuk disampaikan ke Direktur.6. Hasil kegiatan dibuatkan rekomendasi untuk acuan penyusunan program Rumah Sakit untuk tahun berikutnya7. Pengendalian dan Pengawasan dalam Penyediaan dan Pengadaan Fasilitas dan Peralatan Rumah Sakita. Pelaksanaan penyediaan dan pengadaan fasilitas dan peralatan Rumah Sakit baik dari anggaran rutin (PAD) atau bersumber dari dana bantuan subsidi, setelah berbentuk barang dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang dan jasa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang b. Tim pemeriksa barang dan jasa dibentuk dan diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang kepada Bupati Kabupaten Sumedang untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Sumedangc. Anggota Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang berasal dari unsur pengguna barang dan jasa Rumah Sakit dan tidak termasuk tim P3U, tim anggaran, koordinator pengelola usulan kebutuhan barang unit Rumah Sakit. Susunan tim terdiri dari : Ketua merangkap anggota

Sekretaris merangkap anggota Anggota 3 orangd. Dalam satu unit kerja tim pemeriksa barang dan tim jasa Rumah Sakit terpisah.

BAB VIKEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAHKABUPATEN SUMEDANG

KEBIJAKAN UMUM BIDANG DIKLAT RSUD KABUPATEN SUMEDANG1. Seluruh pegawai berhak mendapat diklat berkelanjutan berdasarkan prestasi kerja dan peminatan individu dan pelaksanaannya dilakukan mengacu kepada peraturan kepegawaian yang berlaku.2. Program diklat diinformasikan kepada semua karyawan dan staf melalui unit kerja/instalasi masing-masing agar dapat diikuti oleh karyawan yang berhak dan memenuhi persyaratan secara bergiliran3. Diklat untuk pegawai disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta tercantum dalam program kerja/anggaran Rumah Sakit4. Biaya Peserta Diklat RSU diberikan/dibantu sepenuhnya atau sebagian oleh RSUD Kabupaten Sumedang sepanjang anggaran memungkinkan 5. Pengembangan staf dan pendidikan dikelola oleh Bagian Program dan Litbang Rumah Sakit melalui Sub Bagian Litbang dan pelaksanaannya dilakukan berkoordinasi dengan unsur pelayanan keperawatan, pelayanan medis dan penunjang medis serta Komite Medik6. Pengembangan staf melalui diklat dilakukan di luar dan di dalam Rumah Sakit secara terstruktur dan terprogram yakni :1) Unsur pelayanan keperawatan dikoordinir oleh Bidang Keperawatan untuk selanjutnya dikelola oleh Bagian Program dan Litbang melalui Sub Bagian Litbang RSUD Kabupaten Sumedang dengan melibatkan Komite Keperawatan.2) Unsur pelayanan medik dan penunjang medik dikoordinir oleh Komite Medik melibatkan Bidang Pelayanan untuk selanjutnya dikelola oleh Bagian Program dan Litbang Rumah Sakit melalui Sub Bagian Litbang RSUD Kabupaten Sumedang3) Unsur pelayananan administrasi dan manajemen termasuk rekam medik dikoordinir oleh Bagian Umum selanjutnya dikelola oleh Bagian Program dan Litbang melalui Sub Bagian Litbang RSUD Kabupaten Sumedang 4) Setiap individu yang melakukan pendidikan dan latihan praktek kerja di RSUD Kabupaten Sumedang harus mendapatkan program orientasi terlebih dahulu, yang dilaksanakan oleh Bagian Program dan Litbang melalui Sub Bagian Litbang5) Pegawai yang telah melanjutkan pendidikan formal dan berprestasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dipromosikan dalam suatu tugas dan jabatan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang diperoleh

DIKLAT TENAGA MEDIS1. Program Pendidikana. Spesialisasi melalui program pendidikan dokter spesialis II yaitu Doktor/S3b. Spesialisasi melalui program pendidikan dokter spesialis I yaitu Dokter Spesialis/S2c. Program S2 dibidang profesi dan semi profesid. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah tentang kepegawaian dan Departemen Kesehatan RI yang mengatur pegawai yang berhak untuk mengikuti pendidikan S3, S2 dokter spesialis2. Program Latihan Peningkatan kemampuan (skill) minimal 1 tahun 1 kali Short Course mempunyai sertifikat lamanya lebih dari 1 bulan sampai dengan 1 tahun Workshop/lokakarya mempunyai sertifikat lamanya disesuaikan dengan kebutuhan Pelatihan keterampilan khusus mempunyai sertifikat lamanya kurang dari 1 bulan Mengacu kepada kebutuhan pelayanan dan berdasarkan rekomendasi Komite Medik/SMF melibatkan Urusan Kepegawaian dan Diklat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang3. Program Penyegaran (Refreshing Course) Melalui kursus, seminar, kongres dan lain-lain, yaitu : Kongres minimal 1 kali dalam waktu 3 sampai dengan 4 bulan Pendidikan berkelanjutan minimal 1 kali dalam 1 tahun Seminar/Simposium minimal 2 kali dalam 1tahun Dihimbau kepada seluruh dokter, dokter gigi dan tenaga medis lainnya sebagai persyaratan cakupan nilai/angka akreditasi IDI/PDGI kenaikan pangkat/golongan

C. Diklat Paramedis Perawatan/Non Perawatan1. Program Pendidikana. Program pendidikan S2b. Program pendidikan S1c. Program pendidikan D3d. Program pendidikan penyesuaian SLTAe. Persyaratan mengikuti pendidikan mengacu kepada Peraturan Pemerintah dan Departemen Kesehatan RI, Depdagri dan Depdik2. Program Latihana. Melalui peningkatan keterampilan/skill Kursus mempunyai sertifikat lamanya 1 bulan sampai dengan 1 tahun Lokakarya mempunyai sertifikat apabila memungkinkan disesuaikan dengan kebutuhan Pelatihan keterampilan khusus mempunyai sertifikat lamanya kurang dari 1 bulanb. Persyaratan mengikuti pendidikan mengacu pada Peraturan Pemerintah dan kebijakan Rumah Sakit3. Program Penyegarana. Melalui kongres, seminarb. Melalui pendidikan berkelanjutanc. Dihimbau kepada seluruh pegawai yang diutamakan kepada pejabat struktural untuk memenuhi persyaratan menduduki jabatan.

D. Program Pengembangan, Penelitian dan Diklat Melalui Kerja Sama Dengan Institusi DI Luar Rumah Sakit1. Program Pengembangan dan PenelitianRSUD Kabupaten Sumedang menjadi tempat pengembangan dan penelitian melalui kerja sama dengan Institusi pendidikan diluar, diberikan fasilitas yang sesuai bidang kesehatan dengan kebutuhan pengembangan dan penelitian dengan memperhatikan manfaat bagi kedua belah pihak pengguna fasilitas RS tidak memberikan komphensasi kepada pihak Rumah Sakit . 2. Program Diklat Kerja Sama Dengan Institusi Pendidikan di Bidang Kesehatan RSUD Kabupaten Sumedang memberikan fasilitas untuk kepentingan Diklat bagi Instansi pendidikan maupun instansi lainnya di bidang kesehatan, dengan pihak pengguna fasilitas RSU memberikan komphensasi kepada RSUD Kabupaten Sumedang dengan rincian pembiayaan yang diatur melalui SK Direktur RSUD Kabupaten Sumedang .

BAB VIIKEBIJAKAN DIBIDANG PENELITIANPRAKTEK LAPANGAN

Disamping sebagai sarana pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, Rumah Sakit juga berfungsi sebagai : Tempat latihan penelitian untuk institusi pendidikan baik formal maupun informal Lahan untuk praktek kerja lapangan (PKL) bagi institusi pendidikan, meliputi pendidikan tinggi dan SLTA Tempat magang bagi pegawai dari Rumah Sakit lain Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan kegiatan penelitian di RSUD Kabupaten Sumedang harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya baru dapat dimulai setelah ada izin tertulis dari Direktur Untuk penelitian klinis yang menggunakan pasien sebagai objeknya harus dilengkapi informed consent dari pasien/keluarganya yang menyatakan tidak berkeberatan untuk dijadikan objek penelitian. Penanggung Jawab Umum kegiatan Penelitian adalah Direktur. Untuk penelitian Klinik harus ada rekomendasi dari Komite Medik dan Komite Etik Rumah Sakit.

BAB VIIIKEBIJAKAN REKAM MEDIKRSUD KABUPATEN SUMEDANG

A. KedudukanRekam medis berada dibawah Bidang Pelayanan Medis dengan sebutan Seksi Rekam Medis yang ditetapkan dengan keputusan Bupati B. Fungsi1. Sebagai alat komunikasi antara dokter dengan tenaga ahli lainnya yang ambil bagian di dalam memberikan pelayanan, pengobatan, perawatan kepada pasien2. Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien3. Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien berkunjung/dirawat di rumah sakit4. Sebagai bahan yang berguna untuk analisa, penelitian dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien5. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya6. Menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan7. Sebagai dasar didalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medik pasien8. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan serta sebagai bahan pertanggung jawaban dan laporan

C. Wewenang Seksi Rekam Medik1. Memberikan pelayanan rekam medik kepada pasien rawat jalan, IGD dan rawat inap2. Membuat pedoman pengisian rekam medik3. Menyimpan berkas rekam medik4. Menyimpan berkas rekam medik secara khusus, bersifat rahasia dan aman Berkas aktif disusun selama 5 tahun Penanggung jawab penyimpan dan pengambil ditunjuk oleh Direktur melalui SK Direktur Berkas tidak aktif dimusnahkan setelah 10 tahun5. Penanggung jawab dalam pengelolaan tempat pendaftaran pasien, yang meliputi : a. Tempat pendaftaran rawat jalan (loket 1)b. Tempat pendaftaran IGD dan rawat inap (loket 2)6. Memberikan pelayanan peminjaman data pasien (berkas rekam medik) kepada institusi yang terkait (didalam lingkungan rumah sakit) dan memberikan pelayanan pemberian data kepada institusi lain diluar rumah sakit atas ijin Direktur

D. KegiatanKegiatan rekam medik terdiri dari :a. Penerimaan/pencatatan data sosial pasienb. Pencatatan data (coding, indexing)c. Pelaporand. Penyimpanan/pengambilan kembalie. Pemusnahan rekam medik sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IXKEBIJAKAN PELAYANAN KEPERAWATAN

1. Pelayanan yang diberikan hendaknya memberikan asuhan keperawatan yang berorientasi kepada kebutuhan pasien dengan menerapkan SAK (Standar Asuhan Keperawatan) yang baku dan diberlakukan di RSUD Kabupaten Sumedang 2. Pelayanan keperawatan lainnya meliputi juga bidang rekam medik, gizi, farmasi dan perencanaan fasilitas dan sarana rumah sakit serta upaya pengendalian mutu pelayanan rumah sakit3. Semua prosedur tertulis hendaknya diinformasikan dan dipahami serta diterapkan dalam semua kegiatan oleh staf dan disempurnakan paling sedikit setiap 3 tahun4. Pelayanan KeperawatanPelayanan keperawatan memberikan asuhan keperawatan berorientasi kepada kebutuhan pasien dengan menerapkan SAK (Standar Asuhan Keperawatan) yang berpedoman kepada :a. Buku pedoman penerapan proses keperawatan di Rumah Sakit yang diterbitkan oleh Direktorat Rumah Sakit Umum dan Pendidikan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI tahun 1994b. Buku standar Asuhan Keperawatan yang diterbitkan oleh Direktorat Rumah Sakit Umum dan Pendidikan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI tahun 1994c. Buku Instrumen Evaluasi Penerapan Standar Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit yang diterbitkan oleh Direktorat Rumah Sakit Umum dan Pendidikan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI tahun 19945. Unsur pelayanan keperawatan dilibatkan sebagai pembimbing praktek lapangan dari mahasiswa/siswa dan peserta seminar baik di lingkungan rumah sakit maupun di luar rumah sakit.6. Unsur pelayanan keperawatan dilibatkan dalam keanggotaan tim pengembang/panitia peningkatan mutu pelayanan keperawatan/panitia kode etik bidang keperawatan, tim pengembangan rumah sakit, serta tim pembagian jasa bagi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.7. Unsur pelayanan keperawatan dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan baik formal maupun informal.

BAB XKEBIJAKAN MANAJERIAL PELAYANAN MEDISRSUD KABUPATEN SUMEDANG

1. Kebijakan dibuat untuk menjamin tercapainya penyembuhan penderita dan pemulihan cacat fisik dan jiwa melalui pelayanan terpadu meliputi upaya preventif, kuratif, promotif dan rehabilitatif2. Tercapainya pemberian pelayanan yang bermutu, cepat, efisien dan terjangkau di semua instalasi pelayanan yang ada3. Sebagai jaminan perlindungan secara hukum bagi pasien maupun bagi pelaksana pemberi pelayanan (dokter,paramedis dan tenaga profesional lainnya)4. Pelayanan medis dilakukan Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Rawat Intensif, Gawat Darurat, Bedah Sentral, Radiologi, Laboratorium dan Farmasi5. Pelayanan medis diberikan oleh tim dokter/dokter gigi anggota staf medik fungsional RSUD Kabupaten Sumedang yang memiliki hak klinik khusus yang masih berlaku6. Setiap pelayanan diberikan harus dilakukan secara profesional dan mengacu kepada semua standar pelayanan baku yang diberlakukan di RSUD Kabupaten Sumedang 7. Untuk menjamin mutu pelayanan yang diberikan semua standar pelayanan harus dikaji ulang sekurang-kurangnya 3 tahun sekali.8. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional bertanggung jawab dalam memantau, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh tim dokter/dokter gigi di tempat-tempat pelayanan.

BAB XIKEBIJAKAN KOMITE ETIK RUMAH SAKIT

1. Komite Etik Rumah Sakit adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit dan memberikan pertimbangan untuk penyelesaian masalah etik Rumah Sakit2. Anggota Komite Etik RS terdiri dari berbagai unsur yang terdapat di Rumah Sakit dan keanggotaan mereka adalah bersifat individu dan otonom3. Tugas pokok Komite Etik Rumah Sakit adalah memantau dan melakukan inventarisasi masalah-masalah etik yang terdapat di Rumah Sakit serta mempelajari dan mencarikan solusi terbaik baik pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah sakit4. Sebagai kebijakan dengan atau tanpa permintaan Direktur mempelajari masalah-masalah tertentu untuk kemudian menuangkan penilai-penilainya dalam berbagai bentuk (pedoman, kebijakan, rumusan)5. Memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penelitian Rumah Sakit ditinjau dari segi etiknya6. Menyampaikan pertimbangan dan usul secara lisan/tertulis, diminta/tidak diminta mengenai pelaksanaan penyelesaian masalah etik Rumah Sakit7. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan pelaksanaan etik rumah sakit untuk seluruh jajaran karyawan rumah sakit8. Melaksanakan penilaian pelaksanaan etik rumah sakit yang dilakukan oleh seluruh karyawan dan mitra kerja di rumah sakit9. Memberikan laporan kepada Dewan ERSI melalui Direktur secara periodik10.Melaksanakan pertemuan rapat Komite Etik Rumah Sakit

BAB XIIKEBIJAKAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan kinerja seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang diberikan berupa :1. Penetapan pemberian penggajian melalui upah borongan kerja (tenaga kontrak) setiap bulan dan setiap 2 tahun satu kali diberikan kenaikan upah secara berkala ditentukan sesuai dengan kemampuan anggaran rumah sakit. 2. Diberikan remunerasi bagi seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang yang dikelola oleh tim pembagian jasa bagi pegawai yang dibentuk oleh Direktur berdasarkan SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.3. Diberikan kesempatan untuk berekreasi berupa karya wisata / darma wisata disesuaikan kemampuan anggaran.4. Mengembangkan bakat olah raga dan kesenian. Diberikan kesempatan untuk mengikuti latihan latihan, turnamen dan pentas.5. Upaya kelancaran tugas bagi pegawai yang mempunyai anak balita diberikan kesempatan untuk menitipkan anaknya pada Tempat Penitipan Anak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.6. Setiap tahun 1 kali mendapat kelengkapan kerja berupa pakaian kerja7. Kepada setiap pegawai yang memerlukan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang diberikan fasilitas sebagai berikut :a. PNS (peserta Askes) diberikan fasilitas satu tingkat lebih tinggi dari hak perawatan yang ditetapkan oleh PT. ASKES (misalnya Golongan I dan II haknya di kelas II dinaikan menjadi kelas I, Golongan III dan IV haknya di kelas I dinaikan menjadi kelas VIP C)b. Pegawai kontrak/tidak tetap diberikan fasilitas pelayanan kesehatan di Kelas II secara gratis8. Kepada setiap pegawai yang bekerja diluar jam kerja diberikan uang lembur9. Kepada pegawai yang melanjutkan pendidikan diberikan tunjangan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Direktur.10. Pegawai kontrak termasuk tenaga kontrak dokter diberikan jaminan hari tua melalui jaminan asuransi yang preminya dibayar oleh pihak RSUD Kabupaten Sumedang .BAB XIIIKEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMENRUMAH SAKIT

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUPSIM RS merupakan jaringan (net work) dari berbagai komponen data yang ada di Rumah Sakit yang akan dijadikan dasar manajemen untuk perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan untuk pengambilan keputusan dalam rangka upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang .Ruang Lingkup SIM RS terdiri dari :1. Billing System (Keuangan)2. Logistik3. Kepegawaian4. Medical Record5. Data Kegiatan/Program6. Dll

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSIa. Kedudukan SIM RS Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang berbentuk Instalasi SIM RS yang dibentuk oleh Direktur dan ditetapkan melalui SK Bupati Kabupaten Sumedangb. Wewenang SIM RS Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagai pengelola data kegiatan Rumah Sakit SIM RS Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang memberi masukan kepada Direktur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan SIM RS memberikan feed back program keseluruhan unit kerja sebagai bahan evaluasi masing-masing unit kerjac. Fungsi Sebagai pusat informasi data seluruh kegiatan Rumah Sakit Membantu pelaksanaan pengawasan dan penyediaan kegiatan Rumah Sakit Memberikan gambaran situasi tentang efisiensi kegiatan Rumah Sakitd. Unsur Pelaksana Seluruh staf Instalasi SIM RS dengan melibatkan unsur pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan administrasi dan manajemen serta komite medik, satuan pengawasan intern dan komite etik

BAB XIVLAIN-LAIN

Kebijakan lain-lain diluar ketentuan kebijakan umum dapat dilakukan apabila mendesak dan bersifat segera dapat dikeluarkan suatu kebijakan baik dari Direktur maupun Bupati Kabupaten Sumedang yang dikeluarkan kebijakan melalui nota dinas atau SK lainnya.

BAB XVP E N U T U P

Kebijakan umum tahun 2010 yang telah disusun diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan seluruh aktivitas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang agar dapat berjalan lebih optimal lagi. Kebijakan umum ini merupakan revisi dan penyempurnaan dari kebijakan umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2009.Dalam upaya optimalisasi penyelengaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Menajemen rumah sakit pada tahun 2010 melalui Kebijakan Umum ini memandang perlu untuk membentuk unit-unit tertentu yang diberikan tugas secara khusus dalam rangka akselerasi peningkatan mutu pelayanan. Disamping itu mulai tahun 2010 dalam rangka menciptakan SDM yang professional telah dirumuskan kebijakan mengenai pemberian tunjangan bantuan biaya pendidikan bagi pegawai yang berprestasi.Dengan diterbitkannya kebijakan umum ini dapat dijadikan acuan untuk membuat prosedurprosedur kerja yang diperlukan oleh unit-unit operasional pelayanan di Rumah Sakit.Dengan dukungan penuh dan komitmen kuat dari Direksi beserta seluruh jajaran yang ada di rumah sakit, diharapkan Kebijakan Umum Tahun 2010 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan akan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumedang.

DITETAPKAN DI : S U M E D A N GPADA TANGGAL : JANUARI 2010DIREKTUR,

Dr. H. HILMAN TAUFIK Ws., M.Kes. Pembina Tk.I NIP. 19630827.199002.1.001

KEBIJAKAN UMUMTAHUN 2010

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANGJl. Prabu Geusan Ulun No. 41 Jl. Palasari No. 80 Tlp(0261)-201021 Fax. (0261)-204970Web Site : www.geocities.com/rsud_sumedange mail : rsud.sumedang@gmail.comS U M E D A N G

DAFTAR ISI

Hal

BAB IPENDAHULUAN1

A.Latar Belakang1

B.Tujuan2

BAB IIKEBIJAKAN UMUM BIDANG ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN3

Kelembagaan Tugas Pokok dan Fungsi3

Unsur-unsur Organisasi, Bidang Tugas dan Tata Kerja3

BAB IIIKEBIJAKAN MANAJEMEN BIDANG PELAYANAN PASIEN10

A.Kebijakan Umum10

B. Kebijakan Khusus11

C.Unit Pelayanan Khusus14

D.Lain-lain18

BAB IVKEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA19

A.Perencanaan dan Penyusunan Program/ Kegiatan RSUD Kabupaten Sumedang 19

B.Pelaksanaan Program/Kegiatan Rumah Sakit19

BAB VKEBIJAKAN BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PROGRAM/ KEGIATAN26

BAB VIKEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG28

AKebijakan umum bidang Diklat RSUD Kabupaten Sumedang28

BDiklat Tenaga medis29

CDiklat paramedis perawatan/non perawatan30

DProgram Pengembangan, Penelitian dan Diklat melalui Kerjasama dengan Institusi di luar Rumah Sakit30

BAB VIIKEBIJAKAN DIBIDANG PENELITIAN PRAKTEK LAPANGAN32

BAB VIIIKEBIJAKAN REKAM MEDIK RSUD KABUPATEN SUMEDANG

33

AKedudukan33

BFungsi33

CWewenang Rekam Medik33

DKegiatan34

BAB IXKEBIJAKAN PELAYANAN KEPERAWATAN35

BAB XKEBIJAKAN MANAJERIAL PELAYANAN MEDIS RSUD KABUPATEN SUMEDANG36

BAB XIKEBIJAKAN KOMITE ETIK RUMAH SAKIT37

BAB XIIKEBIJAKAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI38

BAB XIIIKEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT39

APengertian dan Ruang Lingkup39

BKedudukan, Wewenang dan Fungsi39

BAB XIVLAIN-LAIN41

BAB XVPENUTUP42

10