PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

SMP KELAS VIII SEMESTER I

Kurikulum KTSP

DISUSUN OLEH:

TRI WAHYUNI A.220100098

PROGDI PPKn

FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

10/04/2013

1

Tri Wahyuni (A.220100098)

Bab IPANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN

DASAR NEGARAPETA KONSEP

10/04/2013 2Tri Wahyuni (A.220100098)

Pancasila

Ideologi Negara

Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi

Negara Sikap positif terhadap nilai Pancasila dalam

kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat

Dasar Negara

Nilai-nilai pancasila sebagai Dasar Negara

Standar Kompetensi:1. Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai

pancasila.Kompetensi Dasar:1.1. Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan

ideologi negara.1.2. Menguraikan nilai-nilai pancasila sebagai dasar

negara dan ideologi negara.1.3. Menunjukkan sikap positif terhadap pancasila dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.1.4. Menampilkan sikap positif terhadap pancasila dalam

kehidupan bermasyarakat.

10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 3

Indikator:

1. Mendiskripsikan pentingnya ideologi bagi suatu bangsa.

2. Menganalisis pengertian ideologi.

3. Mendiskripsikan pentingnya ideologi bagi suatu bangsa.

4. Menguraikan latar belakang pancasila sebagai ideologi negara.

5. Mendiskripsikan sejarah lahirnya pancasila sebagai ideologi negara.

10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 4

6. Mendiskripsikan nilai-nilai pancasila sebagai ideologi.

7. Mendiskripsikan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara.

8. Mendiskripsikan karakteristik ideologi pancasila.

9. Menguraikan arti penting pancasila dalam mempertahankan NKRI.

10. Mendiskripsikan upaya mempertahankan ideologi dan dasar negara pancasila.

10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 5

A.PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN

IDEOLOGI NEGARA

1. Perlunya Ideologi bagi Suatu Negara

a. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata idea (Inggris):gagasandan logos (Yunani):pengetahuan.

• Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasangagasan,pengetahuan tentang ide-ide,science of ideas

10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 6

Pengertian Ideologi yang dikemukakan olehbeberapa ahli:

1. Destutt de Tracy (seorang Perancis pada tahun 1796).

Ideologi yaitu: ‘science of ideas’, suatuprogram yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis.

2. Karl Marx, Ideologi yaitu: pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi

10/04/2013 7Tri Wahyuni (A.220100098)

3. Gunawan Setiardjo, ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.

4. Ramlan Surbakti, mengemukakan ada dua pengertian Ideologi yaitu Ideologi secara fungsional dan Ideologi secara struktural.

10/04/2013 8Tri Wahyuni (A.220100098)

• Ideologi secara fungsional diartikan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik.

• Ideologi secara fungsional ini digolongkan menjadi dua tipe, yaitu Ideologi yang doktriner dan Ideologi yang pragmatis.

1. Ideologi yang doktriner

2. Ideologi yang pragmatis

10/04/2013 9Tri Wahyuni (A.220100098)

• Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia.

b. Pentingnya Ideologi bagi Suatu Negara.

Pentingnya ideologi bagi suatu negara juga terlihat dari fungsi ideologi itu sendiri.

• Adapun fungsi ideologi adalah membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa.

10/04/2013 10Tri Wahyuni (A.220100098)

• Ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita.

• Ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai pertentangan (konflik) atau ketegangan sosial.

• Ideologi berfungsi sebagai pembentuk solidaritas.

• Fungsi pemersatu itu dilakukan dengan memenyatukan keseragaman ataupun keanekaragaman.

10/04/2013 11Tri Wahyuni (A.220100098)

c. Pengertian Dasar Negara

Dasar Negara adalah landasan kehidupan bernegara.

2. Latar Belakang Pancasila sebagai Ideologi Negara

a. Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara

10/04/2013 12Tri Wahyuni (A.220100098)

• Ideologi dan dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari lima sila.

Kelima sila itu adalah:

1. Ketuhanan yang Maha Esa,

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,

3. Persatuan Indonesia,

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusayawaratan perwakilan, dan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

10/04/2013 13Tri Wahyuni (A.220100098)

• Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942,tepatnya tanggal 8 Maret.

• Pada tahun 1942 Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan dikelak kemudian hari.

10/04/2013 14Tri Wahyuni (A.220100098)

pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsaIndonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura) No. 23.

10/04/2013 15Tri Wahyuni (A.220100098)

• Tugas BPUPKI adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia.

• dilantik pada tanggal 28 Mei 1945

10/04/2013 16Tri Wahyuni (A.220100098)

• pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai dasar negara secara lisan yang terdiri atas lima hal, yaitu:

1. Peri Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri Ketuhanan

4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraan Rakyat

10/04/2013 17Tri Wahyuni (A.220100098)

• usul secara tertulis yang juga terdiri atas lima hal,yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Persatuan Indonesia

3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dala Permusyawaratan/Perwakilan

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

10/04/2013 18Tri Wahyuni (A.220100098)

• pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno

mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas lima hal, yaitu:

1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)

2. Internasionalisme (Perikemanusiaan)

3. Mufakat atau Demokrasi

4. Kesejahteraan Sosial

5. Ketuhanan yang Berkebudayaan

10/04/2013 19Tri Wahyuni (A.220100098)

• Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, yaitu:

1. Sosio nasionalisme

2. Sosio demokrasi

3. Ketuhanan

• tiga hal ini menurutnya juga dapat diperas menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong.

10/04/2013 20Tri Wahyuni (A.220100098)

• anggota panitia kecil ini terdiri atas delapan orang, yaitu:

1. Ir. Soekarno

2. Ki Bagus Hadikusumo

3. K.H. Wachid Hasjim

4. Mr. Muh. Yamin

5. M. Sutardjo Kartohadikusumo

6. Mr. A.A. Maramis

7. R. Otto Iskandar Dinata

8. Drs. Muh. Hatta

10/04/2013 21Tri Wahyuni (A.220100098)

• Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara, yang terdiri atas sembilan orang, yang diadakan tanggal 22 Juni 1945 yaitu:

1. Ir. Soekarno2. Drs. Muh. Hatta3. Mr. A.A. Maramis4. K.H. Wachid Hasyim5. Abdul Kahar Muzakkir6. Abikusno Tjokrosujoso7. H. Agus Salim8. Mr. Ahmad Subardjo9. Mr. Muh. Yamin

10/04/2013 22Tri Wahyuni (A.220100098)

b. Pancasila dan Ideologi Lain

Didunia ini ada dua ideologi yang terkenal yaitu liberalisme dan sosialisme.

Ideologi liberalisme banyak dianut oleh negara-negara Barat, contohnya:Amerika Serikat dan negara-negara Eropa seperti Inggris,Belanda, Spanyol, Italia.

Negara yang menganut paham sosialisme adalah Uni Soviet (sekarang Rusia), Cina, Korea Utara,Vietnam.

10/04/2013 23Tri Wahyuni (A.220100098)

• Negara dengan Ideologi Pancasila

1 Hubungan antara warganegara dengan negara adalah seimbang.Kepentingan negara dan kepentingan warganegara sama-sama dipentingkan.

2 Agama erat hubungannya dengan negara. Negara memperhatikan kehidupan agama. Atheis atau tidak mengakui adanya Tuhan, tidak diperbolehkan.

10/04/2013 24Tri Wahyuni (A.220100098)

B. NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

NEGARA DAN DASAR NEGARA

1. Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi

Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif.

10/04/2013 25Tri Wahyuni (A.220100098)

Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, adalah:

1) Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri

2) Inti dari nilai Pancasila

3) Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar.

10/04/2013 26Tri Wahyuni (A.220100098)

nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, adalah:

1) Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia.

2) Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia.

3) Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai kerokhanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan,kebijaksanaan,dan religius.

10/04/2013 27Tri Wahyuni (A.220100098)

2. Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara

a. Di bidang Hukum

b. Di bidang Sosial Budaya

c. Di bidang Ekonomi

10/04/2013 28Tri Wahyuni (A.220100098)

C. SIKAP POSITIF TERHADAP PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

1. Karakteristik Ideologi Pancasila

• Tuhan Yang Maha Esa. pengakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan sebagaipencipta dunia dengan segala isinya.

• penghargaan kepada sesama umat manusiaapapun suku bangsa dan bahasanya.

10/04/2013 29Tri Wahyuni (A.220100098)

• bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Di dalam persatuan itulah dapat dibina kerja sama yang harmonis.

• bahwa kehidupan kita dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistemdemokrasi.

• Keadilan dalam kemakmuran adalah cita-cita bangsa kita sejak masa lampau.

10/04/2013 30Tri Wahyuni (A.220100098)

2. Arti Pentingnya Pancasila dalam Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

golongan dan kekuatan yang ada di Indonesia ini sepakat untuk menjaga, memelihara, danmempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bingkai Pancasila.

3. Upaya Mempertahankan Ideologi dan Dasar Negara Pancasila

mengusahakan agar silasila dalam Pancasila dilaksanakan dengan baik dalam kehidupanbermasyarakat maupun bernegara.

10/04/2013 31Tri Wahyuni (A.220100098)

• pertama adalah dengan jalan melaksanakansila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara.

• kedua adalah dengan jalan melaksanakanPancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

• ketiga melalui bidang pendidikan.

10/04/2013 32Tri Wahyuni (A.220100098)

BAB IIKONSTITUSI YANG PERNAHDIGUNAKAN DI INDONESIA

Peta Konsep

10/04/2013 33Tri Wahyuni (A.220100098)

Konstitusi yang pernah

digunakan di Indonesia

UUD 1945(1945-1949)

Konstitusi RIS(1949-1950)

UUDS 1950(1950-1959)

UUD 1945(1959 - 1999)

Penyimpangan

UUD 1945 Hasil Amandemen(1999-sekarang)

Sikap positifTerhadap pelaksanaanUUD 1945Hasil Amandemen

Standar Kompetensi:

2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan pdi Indonesia.

Kompetensi Dasar:

2.1. Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di indonesia.

2.2. Menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia.

2.3. Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945.

2.4. Menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen.

10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 34

Indikator:

1. Mendiskripsikan pengertian konstitusi.

2. Mendiskripsikan penyimpangan terhadap UUD 1945.

3. Menguraikan hasil-hasil perubahan UUD 1945.

4. Menganalisis tujuan perubahan UUD 1945.

5. Menunjukkan sikap positif pelaksanaan UUD 1945 setelah hasil perubahan.

10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 35

A. KONSTITUSI-KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA

• Menurut Sri Soemantri (1987), suatu konstitusi biasanya memuat atau mengatur hal-hal pokok sebagai berikut.

1. jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara

2. susunan ketatanegaraan suatu negara

3. pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan

10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 36

• negara Indonesia pernah menggunakan tiga macam UUD yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUD Sementara 1950

• Dilihat dari periodesasi berlakunya ketiga UUD tersebut, dapat diuraikan menjadi lima periode yaitu:

1. 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945,2. 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi RIS

1949,3. 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUD Sementara

1950,4. 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999 berlaku kembali UUD 19455. 19 Oktober 1999 – sekarang berlaku UUD 1945 (hasil

perubahan).

10/04/2013 37Tri Wahyuni (A.220100098)

1. UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

Majelis Permusywaratan Rakyat (MPR) adalah sebagai lembaga tertinggi negara.

Lembaga-lembaga tinggi negara menurut UUD 1945 (sebelum amandemen) adalah :

a. MPRb. Presidenc. DPAd. DPRe. BPKf. MA

10/04/2013 38Tri Wahyuni (A.220100098)

2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949

Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda) tanggal 23 Agustus – 2 November 1949.

KMB tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan pokok yaitu:

1. didirikannya Negara Rebublik Indonesia Serikat;

2. penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat; dan

3. didirikan uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda.

10/04/2013 39Tri Wahyuni (A.220100098)

lembaga-lembaga negara menurut Konstitusi RIS adalah :

a. Presiden

b. Menteri-Menteri

c. Senat

d. Dewan Perwakilan Rakyat

e. Mahkamah Agung

f. Dewan Pengawas Keuangan

10/04/2013 40Tri Wahyuni (A.220100098)

3. Periode Berlakunya UUDS 1950

lembaga-lembaga negara menurut UUDS 1950 adalah :

a. Presiden dan Wakil Presiden

b. Menteri-Menteri

c. Dewan Perwakilan Rakyat

d. Mahkamah Agung

e. Dewan Pengawas Keuangan

10/04/2013 41Tri Wahyuni (A.220100098)

4. UUD 1945 Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999

Ada dua periode yaitu periode Orde Lama (1959-1966), dan periode Orde Baru (1966-1999).

masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden.

Pada masa Orde Baru sangat dominannya kekuasaan Presiden dan lemahnya kontrol DPR terhadap kebijakan-kebijakan Presiden/pemerintah.

10/04/2013 42Tri Wahyuni (A.220100098)

5. UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999 – Sekarang

Lembaga-lembaga tinggi negara adalah:

a. Presiden

b. MPR

c. DPR

d. DPD

e. BPK

f. MA

g. MK

h. KY

10/04/2013 43Tri Wahyuni (A.220100098)

1. Penyimpangan terhadap UUD 1945 masa awal kemerdekaan,antara lain:a. Keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X (baca:eks) tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN sebelum terbentuknya MPR, DPR,dan DPA. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 4 aturan peralihan yang berbunyi ”Sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”.

10/04/2013 44Tri Wahyuni (A.220100098)

b. Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 UUD 1945.

10/04/2013 45Tri Wahyuni (A.220100098)

2. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Lama, antara lain:

a. Presiden telah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk Penetapan Presiden, yang hal itu tidak dikenal dalam UUD 1945.

b. Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri negara, yang berarti menempatkannya sejajar dengan pembantu Presiden.

10/04/2013 46Tri Wahyuni (A.220100098)

c. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Ketetapan Nomor III/MPRS/1963.

d. Hak budget tidak berjalan, karena setelah tahun 1960 pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan.

10/04/2013 47Tri Wahyuni (A.220100098)

3. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru

a. MPR berketetapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen (Pasal 104 Ketetapan MPR No.I/MPR/1983 tentang Tata Tertib MPR).

b. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum yang mengatur tata cara perubahan UUD yang tidak sesuai dengan pasal 37 UUD 1945.

10/04/2013 48Tri Wahyuni (A.220100098)

C. HASIL-HASIL PERUBAHAN UUD 1945

1. Apa dasar pemikiran untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945?

a. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada Presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif, khususnya dalammembentuk undangundang.

b. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes (fleksibel) sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir).

10/04/2013 49Tri Wahyuni (A.220100098)

2. Apa Tujuan Perubahan UUD 1945?

a. menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.

10/04/2013 50Tri Wahyuni (A.220100098)

c. menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negarasecara demokratis dan modern.

d. menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan bangsa dan negara.

10/04/2013 51Tri Wahyuni (A.220100098)

3. Bagaimana Hasil Perubahan UUD 1945?

Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali melalui mekanisme sidang MPR yaitu:

a. Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999

b. Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000

c. Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November2001

d. Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002.

10/04/2013 52Tri Wahyuni (A.220100098)

• D. SIKAP POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN UUD 1945 HASIL PERUBAHAN

Perubahan itu secara lebih rinci antara lain sebagai berikut:

a. pemegang kekuasaan membentuk undang-undang yang semula dipegang oleh Presiden beralih ke tangan DPR.

b. Presiden dan wakil Presiden yang semula dipilih oleh MPR berubah menjadi dipilih oleh rakyat secara langsung dalam satu pasangan.

c. Periode masa jabatan Presiden dan wakil Presiden yang semula tidak dibatasi, berubah menjadi maksimal dua kali masa jabatan

10/04/2013 53Tri Wahyuni (A.220100098)

Sikap positif tersebut antara lain:

a. menghargai upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa dan para politisi yang dengan gigih memperjuangkan reformasi tatanan kehidupan bernegara.

b. menghargai upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara.

c. menyadari manfaat hasil perubahan UUD 1945.

d. mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945 hasil perubahan.

e. mematuhi aturan dasar hasil perubahan UUD 1945.

f. berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan hasil perubahan UUD1945.

10/04/2013 54Tri Wahyuni (A.220100098)