KB 2 - Pengusaha Kena Pajak
19
Click here to load reader
-
Upload
dudi-wahyudi -
Category
Business
-
view
580 -
download
7
description
Kegiatan Belajar 2 pada DTSD Pajak II Pusdiklat Pajak. Materi terdiri dari pengertian Pengusaha Kena Pajak, kewajiban Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kecil dan Pengukuhan secara jabatan.
Transcript of KB 2 - Pengusaha Kena Pajak
DTSD II PAJAK II
Pengusaha Kena Pajak
www.DudiWahyudi.com
Indikator
Dapat menjelaskan pengertian Pengusaha Kena Pajak
Dapat menjelaskan batasan Pengusaha Kecil
Dapat menjelaskan kewajiban Pengusaha Kena Pajak
Dapat menjeaskan tempat Pengukuhan Kena Pajak
www.DudiWahyudi.com
Pengusaha orang pribadi atau
badan
yang dalam kegiatan usaha
atau pekerjaannya
menghasilkan barang,
mengimpor barang,
mengekspor barang,
melakukan usaha perdagangan,
memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,
melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau
memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean
Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak Ps. 1 angka 14 dan 15
Melakukan
penyerahan BKP
dan/atau JKP
PENGUSAHA
KENA PAJAK
(PKP)
www.DudiWahyudi.com
Kewajiban PKP dan Pengusaha Kecil Ps. 3 A ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1a) dan (2)
PKP Wajib:
Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan
Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Kecuali
PENGUSAHA
KECIL
Dapat Dikukuhkan
Sebagai PKP
www.DudiWahyudi.com
Pengusaha Kecil PMK 68/PMK.03/2010 jo PMK 197/PMK.03/2013
Omzet 1 tahun buku ≤
Rp4.800.000.000
Jumlah omzet dalam rangka
kegiatan usahanya
WP OP Non Pembukuan,
tahun buku=tahun
kalender
www.DudiWahyudi.com
Kewajiban Pelaporan Pengusaha Kecil PMK 68/PMK.03/2010 jo PMK 197/PMK.03/2013
Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000
Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000
www.DudiWahyudi.com
Ilustrasi Kewajiban Pelaporan Usaha
Jan Peb Mar Apr Mei
Mulai melakukan
kegiatan usaha
Omzet Rp4,8 M
tercapai
Batas waktu
pelaporan usaha
2014
Misal 10 Jan 2014 Misal 15 Apr 2014 31 Mei 2014
www.DudiWahyudi.com
Pengukuhan Secara Jabatan PMK 68/PMK.03/2010 jo PMK 197/PMK.03/2013
• Dirjen Pajak dapat melakukan pengukuhan PKP secara jabatan
Apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban
melaporkan usaha tidak dipenuhi pengusaha
• Terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000
Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKP
dan/atau STP untuk Masa Pajak sebelum
pengusaha dikukuhkan secara jabatan
www.DudiWahyudi.com
Ilustrasi Kewajiban Pelaporan Usaha
Jan - Mar Apr Jan
Omzet Rp4,8 M
tercapai
Batas waktu
pelaporan usaha
2014
Pengusaha tidak
melakukan kewajiban
Juni - Des
2015
Peb
Pengukuhan
Secara Jabatan
SKP/STP
www.DudiWahyudi.com
Pencabutan Pengukuhan PMK 68/PMK.03/2010 jo PMK 197/PMK.03/2013
• PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP
Dalam hal omzet 1 tahun buku ≤ Rp4,8 Milyar
www.DudiWahyudi.com
Pengusaha Kena Pajak Pasal 2 ayat (2) PP No. 1 2012
Pengusaha yang sejak semula bermaksud
melakukan :
penyerahan BKP/JKP di dalam daerah
pabean
Ekspor BKP/JKP
Dapat melaporkan
usahanya untuk
dikukuhkan sebagai
PKP
www.DudiWahyudi.com
Dapat dikenai sanksi
Pra produksi
Penyerahan Omzet > 600 jt
Dapat lapor PKP
Dapat lapor PKP
Wajib lapor PKP p.l.
akhir Juni
Tidak/Terlambat
lapor PKP
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL
Ps 2 PP 1/2012
PMK 68/2010
PMK 68/2010 jo
PP 74/2011
Pengukuhan PKP
www.DudiWahyudi.com
Contoh
PT Jaya Elektronik bergerak dalam bidang perdagangan barang elektronik dan sejak 2 Januari 2014 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Sunter. Peredaran bruto selama tahun 2014 sbb
Januari 800.000.000 Juli 1.500.000.000
Februari 500.000.000 Agustus 1.600.000.000
Maret 900.000.000 September 1.800.000.000
April 1.200.000.000 Oktober 1.900.000.000
Mei 1.600.000.000 Nopember 1.700.000.000
Juni 1.700.000.000 Desember 1.400.000.000
Kapan paling lama PT Jaya Elektronik harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak?
Jika PT Jaya Elektronik tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
dan KPP Pratama Sunter mengukuhkan PT Jaya Elektronik sebagai PKP secara
jabatan pada tanggal 10 Januari 2015, dapatkah KPP Pratama Sunter menerbitkan
skp sebelum PT Jaya Elektronik dikukuhkan? Jika ya, hitung pokok pajak dan sanksi
administrasi yang diterbitkan oleh KPP Pratama Sunter. www.DudiWahyudi.com
Tempat Terutang Pajak Pasal 12 UU PPN 1984
Tempat Terutang
tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain (PER-
4/PJ/2010)
Penyerahan BKP/JKP
Ekspor BKP/JKP
tempat BKP dimasukkan dan
dipungut melalui DJBC
Impor BKP
tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau
tempat kegiatan usaha
Pemanfaatan BKPTW dan JKP dari luar DP
www.DudiWahyudi.com
Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat
menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang (PER-19/PJ/2010)
Tempat Lain PER-4/PJ/2010
Bagi PKP OP
PN/PPN dan PPnBM terutang di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha atau tempat lain
Bagi PKP Badan
PPN/PPN dan PPnBM terutang di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha atau tempat lain
PKP OP yang tempat tinggalnya berbeda dengan tempat kegiatan usahanya
dikukuhkan dan terutang PPN/PPnBM hanya di tempat kegiatan usahanya, sepanjang PKP tersebut tidak melakukan kegiatan usaha apapun di tempat tinggalnya
www.DudiWahyudi.com
Tempat Terutang Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) UU PPN
Tuan A
Tempat Tinggal
Bogor
Tidak melakukan penyerahan BKP/JKP
Tidak perlu lapor
Tempat Kegiatan Usaha
Cibinong
Melakukan penyerahan BKP/JKP
Wajib lapor
KPP Pratama Cibinong
ww
w.
Du
di
Wa
hy
udi
.co
m
www.DudiWahyudi.com
Tempat Terutang Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) UU PPN
PT A
Tempat Kedudukan
Bogor
Tidak melakukan penyerahan BKP/JKP
Wajib Lapor
KPP Pratama Bogor
Tempat Kegiatan Usaha
Cibinong
Melakukan penyerahan BKP/JKP
Wajib lapor
KPP Pratama Cibinong
ww
w.
Du
di
Wa
hy
udi
.co
m
www.DudiWahyudi.com
Tempat Terutang Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) UU PPN
ww
w.
Du
di
Wa
hy
udi
.co
m
Tempat
Kegiatan
Usaha 1
Tempat
Kegiatan
Usaha 2
Tempat
Kegiatan
Usaha 3
Wilayah KPP Pratama XYZ
Wajib memilih
salah satu
tempat kegiatan
usaha untuk
melaporkan
kegiatan usaha
www.DudiWahyudi.com
TERIMA KASIH
www.DudiWahyudi.com
