KATAPENGANTAR - pinrangkab.go.id 2017.pdf · Gambar 55. Jumlah Ijin yang diselesaikan yang sesuai...
Transcript of KATAPENGANTAR - pinrangkab.go.id 2017.pdf · Gambar 55. Jumlah Ijin yang diselesaikan yang sesuai...
i
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KabupatenPinrang disusun dalam rangka melaksanakan A ma n a h y a n gt e r ma k t u b d i d a l a m P e r a t u r a n P r e s i d e n Nomor 29Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentangPercepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PerjanjianKinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah.
LKjIP Kabupaten Pinrang juga merupakan wujud pertanggungjawaban dalampencapaian visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJMD) untuk Tahun 2014-2019. LKjIP Kabupaten Pinrang Tahun 2016memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan sertaperkembangan dalam upaya pencapaian atas sasaran strategik Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJMD) yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja PemerintahanDaerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang. Hasil analisis pencapaiankinerja menunjukan adanya perbaikan dan peningkatan capaian hasil kerja dari setiapprogram yang telah direncanakan. Namun demikian, masih adanya keterbatasan dalammemahami indikator capaian kinerja, analisis data dan sumber daya yang pada gilirannyapelaporan ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut.
Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yangkonstruktif, baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan targetkinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnyadalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatanpelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pinrang dimasa yang akan datang.
Pinrang, 17 Maret 2016
BUPATI PINRANG
ASLAM PATONANGI
i
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KabupatenPinrang disusun dalam rangka melaksanakan A ma n a h y a n gt e r ma k t u b d i d a l a m P e r a t u r a n P r e s i d e n Nomor 29Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentangPercepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PerjanjianKinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah.
LKjIP Kabupaten Pinrang juga merupakan wujud pertanggungjawaban dalampencapaian visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJMD) untuk Tahun 2014-2019. LKjIP Kabupaten Pinrang Tahun 2016memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan sertaperkembangan dalam upaya pencapaian atas sasaran strategik Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJMD) yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja PemerintahanDaerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang. Hasil analisis pencapaiankinerja menunjukan adanya perbaikan dan peningkatan capaian hasil kerja dari setiapprogram yang telah direncanakan. Namun demikian, masih adanya keterbatasan dalammemahami indikator capaian kinerja, analisis data dan sumber daya yang pada gilirannyapelaporan ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut.
Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yangkonstruktif, baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan targetkinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnyadalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatanpelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pinrang dimasa yang akan datang.
Pinrang, 17 Maret 2016
BUPATI PINRANG
ASLAM PATONANGI
i
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KabupatenPinrang disusun dalam rangka melaksanakan A ma n a h y a n gt e r ma k t u b d i d a l a m P e r a t u r a n P r e s i d e n Nomor 29Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentangPercepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PerjanjianKinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah.
LKjIP Kabupaten Pinrang juga merupakan wujud pertanggungjawaban dalampencapaian visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJMD) untuk Tahun 2014-2019. LKjIP Kabupaten Pinrang Tahun 2016memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan sertaperkembangan dalam upaya pencapaian atas sasaran strategik Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJMD) yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja PemerintahanDaerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang. Hasil analisis pencapaiankinerja menunjukan adanya perbaikan dan peningkatan capaian hasil kerja dari setiapprogram yang telah direncanakan. Namun demikian, masih adanya keterbatasan dalammemahami indikator capaian kinerja, analisis data dan sumber daya yang pada gilirannyapelaporan ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut.
Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yangkonstruktif, baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan targetkinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnyadalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatanpelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pinrang dimasa yang akan datang.
Pinrang, 17 Maret 2016
BUPATI PINRANG
ASLAM PATONANGI
ii
1 Indikator yang melampaui target dengan Predikat Sangat Tinggi = 14 Indikator
2 Indikator yang mencapai target dengan Predikat Sangat Tinggi = 11 Indikator
3 Indikator yang tidak mencapai target dengan Predikat Sangat Tinggi = 5 Indikator4 Indikator yang tidak mencapai target dengan Predikat Tinggi = 2 Indikator
5 Indikator yang tidak mencapai target dengan Predikat Sedang = 2 Indikator
6 Indikator yang tidak mencapai target dengan Predikat Rendah = 2 Indikator7 Indikator yang tidak mencapai target dengan Predikat Sangat Rendah = 2 Indikator8 Indikator yang datanya belum tersedia (sementara menunggu hasil) = 1 Indikator
ntuk mewujudkan Good Governance, Pemerintah Kabupaten Pinrang telah
menyusun LKjIP secara akuntabel dan transparan sebagai salah satu sarana
strategis dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan
untuk peningkatan kinerja demi terciptanya tatakelola pemerintahan yang baik di
Kabupaten Pinrang.
LKjIP juga merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi,
Misi dan tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 –
2019.
Dalam LKjIP Kabupaten Pinrang Tahun 2016, secara umum telah dibahas 39
indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Pinrang yang terdiri dari :
Data Belum Tersedia
Tidak Tercapai
Mencapai
Melampaui
Predikat Capaian Indikator Kinerja Utama
Data Belum Tersedia
ii
1 Indikator yang melampaui target dengan Predikat Sangat Tinggi = 14 Indikator
2 Indikator yang mencapai target dengan Predikat Sangat Tinggi = 11 Indikator
3 Indikator yang tidak mencapai target dengan Predikat Sangat Tinggi = 5 Indikator4 Indikator yang tidak mencapai target dengan Predikat Tinggi = 2 Indikator
5 Indikator yang tidak mencapai target dengan Predikat Sedang = 2 Indikator
6 Indikator yang tidak mencapai target dengan Predikat Rendah = 2 Indikator7 Indikator yang tidak mencapai target dengan Predikat Sangat Rendah = 2 Indikator8 Indikator yang datanya belum tersedia (sementara menunggu hasil) = 1 Indikator
ntuk mewujudkan Good Governance, Pemerintah Kabupaten Pinrang telah
menyusun LKjIP secara akuntabel dan transparan sebagai salah satu sarana
strategis dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan
untuk peningkatan kinerja demi terciptanya tatakelola pemerintahan yang baik di
Kabupaten Pinrang.
LKjIP juga merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi,
Misi dan tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 –
2019.
Dalam LKjIP Kabupaten Pinrang Tahun 2016, secara umum telah dibahas 39
indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Pinrang yang terdiri dari :
1
11
Data Belum Tersedia
Tidak Tercapai
Mencapai
Melampaui
Predikat Capaian Indikator Kinerja Utama
Data Belum Tersedia Tidak Tercapai Mencapai Melampaui
ii
1 Indikator yang melampaui target dengan Predikat Sangat Tinggi = 14 Indikator
2 Indikator yang mencapai target dengan Predikat Sangat Tinggi = 11 Indikator
3 Indikator yang tidak mencapai target dengan Predikat Sangat Tinggi = 5 Indikator4 Indikator yang tidak mencapai target dengan Predikat Tinggi = 2 Indikator
5 Indikator yang tidak mencapai target dengan Predikat Sedang = 2 Indikator
6 Indikator yang tidak mencapai target dengan Predikat Rendah = 2 Indikator7 Indikator yang tidak mencapai target dengan Predikat Sangat Rendah = 2 Indikator8 Indikator yang datanya belum tersedia (sementara menunggu hasil) = 1 Indikator
ntuk mewujudkan Good Governance, Pemerintah Kabupaten Pinrang telah
menyusun LKjIP secara akuntabel dan transparan sebagai salah satu sarana
strategis dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan
untuk peningkatan kinerja demi terciptanya tatakelola pemerintahan yang baik di
Kabupaten Pinrang.
LKjIP juga merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi,
Misi dan tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 –
2019.
Dalam LKjIP Kabupaten Pinrang Tahun 2016, secara umum telah dibahas 39
indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Pinrang yang terdiri dari :
13
14
Melampaui
iii
1 Indikator kinerja sasaran yang melampaui target dengan Predikat Sangat Tinggi = 31 Indikator2 Indikator kinerja sasaran yang mencapai target dengan Predikat Sangat Tinggi = 32 Indikator3 Indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target dengan Predikat Sangat Tinggi = 9 Indikator4 Indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target dengan Predikat Tinggi = 4 Indikator5 Indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target dengan Predikat Sedang = 4 Indikator6 Indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target dengan Predikat Rendah = 3 Indikator7 Indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target dengan Predikat Sangat Rendah = 6 Indikator8 Indikator kinerja sasaran yang datanya belum tersedia = 2 Indikator
Pada Tahun 2016 telah ditetapkan 45 Sasaran dengan 104 Indikator Sasaran
yang hasil pengukuran sebagai berikut :
Data Belum Tersedia
Tidak Tercapai
Mencapai
Melampaui
Predikat Capaian Indikator Kinerja Sasaran
iii
1 Indikator kinerja sasaran yang melampaui target dengan Predikat Sangat Tinggi = 31 Indikator2 Indikator kinerja sasaran yang mencapai target dengan Predikat Sangat Tinggi = 32 Indikator3 Indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target dengan Predikat Sangat Tinggi = 9 Indikator4 Indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target dengan Predikat Tinggi = 4 Indikator5 Indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target dengan Predikat Sedang = 4 Indikator6 Indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target dengan Predikat Rendah = 3 Indikator7 Indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target dengan Predikat Sangat Rendah = 6 Indikator8 Indikator kinerja sasaran yang datanya belum tersedia = 2 Indikator
Pada Tahun 2016 telah ditetapkan 45 Sasaran dengan 104 Indikator Sasaran
yang hasil pengukuran sebagai berikut :
2
26
Data Belum Tersedia
Tidak Tercapai
Mencapai
Melampaui
Predikat Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Jum. Indikator Kinerja Sasaran
iii
1 Indikator kinerja sasaran yang melampaui target dengan Predikat Sangat Tinggi = 31 Indikator2 Indikator kinerja sasaran yang mencapai target dengan Predikat Sangat Tinggi = 32 Indikator3 Indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target dengan Predikat Sangat Tinggi = 9 Indikator4 Indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target dengan Predikat Tinggi = 4 Indikator5 Indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target dengan Predikat Sedang = 4 Indikator6 Indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target dengan Predikat Rendah = 3 Indikator7 Indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target dengan Predikat Sangat Rendah = 6 Indikator8 Indikator kinerja sasaran yang datanya belum tersedia = 2 Indikator
Pada Tahun 2016 telah ditetapkan 45 Sasaran dengan 104 Indikator Sasaran
yang hasil pengukuran sebagai berikut :
26
32
31
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................................... …i
IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................................ ii
DAFTAR ISI.................................................................................................................. ...iv
DAFTAR TABEL ............................................................................................................. v
DAFTAR GAMBAR...........................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ........................................................................................................... ..1
1.2 Maksud dan Tujuan..................................................................................................... ..1
1.3 Struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten Pinrang .................................................. ..2
1.4 Keragaman Sumber Daya Manusia Aparatur ............................................................ ..4
1.5 Isu Strategis ................................................................................................................ ..5
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Pemerintahan Kabupaten Pinrang ................................................ .7
2.1.1 Visi ..................................................................................................................... 7
2.1.2 Misi .................................................................................................................... 7
2.1.3 Tujuan ................................................................................................................ 8
2.1.4 Sasaran Strategis ................................................................................................ 9
2.2 Indikator Kinerja Utama ............................................................................................. 15
2.3 Perjanjian Kinerja ....................................................................................................... 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran Kinerja .................................................................................................. .25
3.2 Analisis Kinerja ......................................................................................................... .33
BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 178
LAMPIRAN
v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Sasaran Strategis......................................................................................9
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama.......................................................................15
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016..............................................................17
Tabel 4. Predikat Capaian Kinerja.......................................................................25
Tabel 5. Predikat Nilai Kinerja............................................................................26
Tabel 6. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis.................................................. 26
Tabel 7. Capaian Sasaran Ke-1 ...........................................................................33
Tabel 8. Rasio Tempat Ibadah dalam kondisi baik per-1000 penduduk
di Tahun 2016 menurut Agama dan Kepercayaan ................................34
Tabel 9. Capaian Sasaran ke-2 ............................................................................38
Tabel 10. Capaian Sasaran ke-3 ............................................................................42
Tabel 11. Jumlah Kesenian Daerah dan Nilai Budaya Kearifan Lokal
yang dibina dan dilestarikan..................................................................42
Tabel 12. Capaian Sasaran ke-4 ............................................................................47
Tabel 13. Capaian Sasaran ke-5 ............................................................................51
Tabel 14. Capaian Sasaran ke-6 ............................................................................53
Tabel 15. Capaian Sasaran ke-7 ............................................................................56
Tabel 16. Perkembangan Jumlah Lokasi dan kelompok Masyarakat
Pelaksanaan P2DM Tahun 2013-2015 ..................................................57
Tabel.17 Rincian Pemanfaatan dana P2DM oleh Kelompok Masyarakat
Pada Tahun 2016...................................................................................58
Tabel 18. Jumlah Kelompok P2DM Per-Desa/Kelurahan, Anggaran
P2DM dan Persentase Partisipasi/swadaya Kelompok Masyarakat
dalam Pembangunan terhadap RPJMD................................................60
Tabel.19 Capaian Sasaran ke-8 ...........................................................................61
Tabel.20 Capaian Sasaran ke-9 ...........................................................................66
Tabel.21 Capaian Sasaran ke-10 .........................................................................70
Tabel.22 Capaian Sasaran ke-11 .........................................................................72
Tabel.23 Capaian Sasaran ke-12 .........................................................................74
Tabel.24 Capaian Sasaran ke-13 .........................................................................80
Tabel 25. Capaian Sasaran ke-14 .........................................................................85
vi
Tabel.26 Jumlah Sekolah yang Mengaplikasikan TI dalam Pembelajaran .........88
Tabel.27 Capaian Sasaran ke-15 ..........................................................................91
Tabel 28. Capaian Sasaran ke-16 ..........................................................................94
Tabel 29. Capaian Sasaran ke-17 ..........................................................................98
Tabel 30. Capaian Sasaran ke-18 ........................................................................101
Tabel 31. Capaian Sasaran ke-19 ........................................................................103
Tabel 32. Capaian Sasaran ke-20 ........................................................................107
Tabel 33. Capaian Sasaran ke-21 ........................................................................110
Tabel 34. Capaian Sasaran ke-22 ........................................................................112
Tabel 35. Produktivitas tanaman perkebunan utama Kabupaten Pinrang
Tahun 2014, 2015 dan 2016 ................................................................113
Tabel 36 Areal Produksi, Produktivitas dan Petani Kakao Kabupaten
Pinrang Tahun 2014, 2015 dan 2016...................................................113
Tabel.37 Areal Produksi, Produktivitas dan Petani Kopi Kabupaten
Pinrang Tahun 2014, 2015 dan 2016..................................................114
Tabel 38. Capaian Sasaran ke-23 ........................................................................114
Tabel 39. Capaian Sasaran ke-24 ........................................................................117
Tabel 40. Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
tahun 2014 – 2016 ..............................................................................119
Tabel 41. Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya ...............121
Tabel 42 Capaian Volume Produksi Perikanan Budidaya Sesuai
Jenis Komoditas ..................................................................................123
Tabel 43. Capaian Sasaran Ke-25........................................................................124
Tabel 44. Capaian Sasaran ke-26 ........................................................................126
Tabel 45. Capaian Sasaran Ke-27........................................................................129
Tabel 46. Capaian Sasaran ke-28 ........................................................................131
Tabel 47. Capaian Sasaran ke-29 .......................................................................145
Tabel 48. Capaian Sasaran ke-30 ........................................................................148
Tabel 49. Capaian Sasaran Ke-31........................................................................152
Tabel 50. Capaian Sasaran ke-32 ........................................................................154
Tabel 51. Capaian Sasaran Ke-33........................................................................156
Tabel 52. Daftar Media Publikasi Pembangunan ................................................157
Tabel 53. Capaian Sasaran Ke-34........................................................................159
Tabel 54. Perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK..........................159
vii
Tabel 55. Capaian Sasaran Ke-35........................................................................160
Tabel 56. Capaian Sasaran Ke-36........................................................................162
Tabel 57. Capaian Sasaran Ke-37........................................................................163
Tabel 58. Capaian Sasaran Ke-38........................................................................164
Tabel 59. Capaian Sasaran Ke-39........................................................................166
Tabel 60. Capaian Sasaran Ke-40........................................................................168
Tabel.61 Capaian Sasaran Ke-41........................................................................169
Tabel 62. Capaian Sasaran Ke-42........................................................................171
Tabel 63. Rincian luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi
Berdasarkan kecamatan tahun 2016 ....................................................172
Tabel 64. Capaian Pemeritah Kabupaten Pinrang dibandingkan
Capaian Kabupaten Enrekang terhadap Indikator Luas
Hutan dan Lahan Kritis Yang Direhabilitasi baik di dalam
maupun di luar kawasan ......................................................................173
Tabel 65. Capaian Sasaran Ke-43........................................................................174
Tabel 66. Capaian Sasaran Ke-44........................................................................175
Tabel 67. Capaian Sasaran ke-45 ........................................................................177
viii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut Jabatan
Per-31 Desember 2016.............................................................................. 4
Gambar 2. Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut Pendidikan
Per-31 Desember 2016............................................................................. 4
Gambar 3. Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut Golongan Ruang
Per-31 Desember 2016.............................................................................. 5
Gambar 4. Grafik Perkembangan Realisasi Rasio Kebutuhan Tempat Ibadah
Terhadap Pemeluk agama Terhadap Target Akhir RPJMD.................... 35
Gambar 5. Grafik Tempat Ibadah Yang Mendapat Bantuan Dana Hibah
Tahun 2016.............................................................................................. 35
Gambar.6 Penyerahan Bantuan Masjid di Kecamatan Suppa.................................. 36
Gambar 7. Grafik Perkembangan Realisasi Jumlah perayaan kegamaan yang
Difasilitasi Terhadap Target Akhir RPJMD............................................ 37
Gambar 8. Dialog Antar Ummat Beragama Tahun 2016.......................................... 39
Gambar 9. Perkembangan Konflik SARA bernuansa Agama Tahun
2014 – 2016............................................................................................. 40
Gambar 10. Grafik Perkembangan Realisasi Kinerja Frekuensi Dialog Antar
Ummat Beragama Terhadap Target RPJMD .......................................... 40
Gambar11. Karomba , Wisata Alam.......................................................................... 41
Gambar 12. Grafik. Perkembangan Realisasi Jumlah kesenian daerah
dan nilai budaya kearifan lokal yang dibina Terhadap Target Akhir
RPJMD ................................................................................................... 43
Gambar 13. Grafik. Perkembangan Realisasi Jumlah situs dan cagar budaya
Yang terjaga dengan baik Terhadap Target Akhir RPJMD ................... 44
Gambar 14. Grafik Perkembangan kunjungan wisatawan Tahun 2014-2016 ........... 45
Gambar 15. Grafik Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun
2014-2016 .............................................................................................. 45
Gambar 16. Grafik Perkembangan realisasi indikator jumlah objek wisata yang
dikembangkan terhadap target akhir RPJMD ........................................ 46
ix
Gambar 17. Grafik Perkembangan Capaian Indikator Jumlah Pemuda
/Remaja/Siswa Berprestasi Terhadap Target Akhir RPJMD ................ 48
Gambar 18. Atlit Kab. Pinrang Meraih Prestasi.......................................................... 49
Gambar 19. Grafik Perkembangan Capaian Indikator Jumlah Cabang Olahraga
Berprestasi Terhadap Target Akhir RPJMD ......................................... 50
Gambar 20. Kasatpol PP beserta jajaran menyita minuman keras.............................. 52
Gambar 21. Grafik Perkembangan Realisasi Kinerja Persentase Gangguan K4 Yang
ditangani Terhadap Target RPJMD......................................................... 52
Gambar 22. Grafik Perkembangan Capaian Jumlah Kegiatan Deteksi Dini Konflik
Sosial Terhadap Target Akhir RPJMD .................................................. 54
Gambar 23. Grafik Perkembangan Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina
oleh LPM, LKD/LKK melalui bantuan P2DM terhadap RPJMD .......... 59
Gambar 24 Grafik Persentase Partisipasi Kelompok Masyarakat dalam
Pembangunan terhadap RPJMD.............................................................. 60
Gambar 25. Grafik Perkembangan Cakupan Rawat Jalan .......................................... 62
Gambar 26. Grafik Perkembangan Realisasi Kinerja Indikator Cakupan
Rawat Jalan Terhadap Target RPJMD ................................................... 62
Gambar 27. Grafik Perkembangan Cakupan Rawat Inap .......................................... 63
Gambar 28. Grafik Perkembangan Realisasi Kinerja Indikator Cakupan
Rawat Nginap Terhadap Target RPJMD................................................. 64
Gambar 29. Perkembangan Jumlah Kematian Bayi.................................................... 66
Gambar 30. Grafik AKI Tahun 2016 ......................................................................... 68
Gambar 31. Grafik Perkembangan Realisasi Kinerja Indikator Persentase
Gizi Buruk Terhadap Target RPJMD..................................................... 69
Gambar 32. Grafik Perkembangan Realisasi Kinerja Indikator
Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Terhadap Target RPJMD ......... 71
Gambar 33. Grafik Perkembangan Jumlah Pasien Baru TB, DBD, Malaria,
HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani ............................................. 73
Gambar 34. Grafik Perkembangan Realisasi Angka Melek Huruf (AMH) ............... 75
Gambar 35. Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan Berdasarkan
Bulan di Tahun 2016.............................................................................. 76
Gambar 36. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Berdasarkan Pekerjaan
di Tahun 2016 ........................................................................................ 77
Gambar 37. Grafik Perkembangan Realisasi Jumlah Pengunjung Perpustakaan ....... 78
x
Gambar 38. Grafik Perkembangan Jumlah SKPD yang Menerapkan Sistem Arsip
yang Baku............................................................................................... 79
Gambar 39. Grafik Perkembangan Realisasi APK PAUD terhadap RPJMD........... 81
Gambar 40. Grafik Perkembangan Realisasi APM SD/MI dan SMP/MTs terhadap
RPJMD.................................................................................................... 82
Gambar 41. Grafik Perkembangan Realisasi APM SMA/SMK/MA
terhadap RPJMD .................................................................................... 84
Gambar 42. Jumlah tenaga pengajar tersertifikasi ..................................................... 86
Gambar 43. Grafik Perkembangan Persentase Pendidik /Tenaga Kependidikan
(PTK) kualifikasi S1 dan tersertifikasi terhadap RPJMD ..................... 87
Gambar 44. Grafik Perkembangan Persentase sekolah yang mengaplikasikan
Teknologi Informasi (TI) dalam Pembelajaran terhadap RPJMD ....... 88
Gambar 45. Grafik Perkembangan Persentase Tenaga Kerja Terdidik yang
Bekerja sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki terhadap RPJMD .... 92
Gambar 46. Grafik Perkembangan Jumlah PUS, prasejahtera dan KS1
yang mengikuti KB ................................................................................ 99
Gambar 47. Pelayanan Kontrasepsi ............................................................................ 99
Gambar 48. Grafik Perkembangan Persentase Keluarga PS dan KS1 terhadap
RPJMD ................................................................................................ 100
Gambar 49. Piagam Penghargaan Sinovik Penanaman Modal ................................. 104
Gambar 50. Banner Bidang Penanaman Modal ........................................................ 105
Gambar 51. Grafik Perkembangan Persentase Koperasi Aktif ................................ 108
Gambar 52. Grafik Perkembangan Persentase UMKM Aktif................................... 109
Gambar 53. Rincian penyaluran cadangan pangan tahun 2014 -2016 ..................... 125
Gambar 54. Mobil Pelayanan Klinik Pertanian ........................................................ 128
Gambar 55. Jumlah Ijin yang diselesaikan yang sesuai dengan standar
Pelayanan (SP) di Tahun 2016 .............................................................. 132
Gambar 56. Pelayanan Perizinan Keliling menggunakan Mobil pelayanan ............. 133
Gambar 57. Pelayanan Perizinan Keliling menggunakan Mobil pelayanan ............. 134
Gambar 58. Jumlah Dokumen Kependudukan dan Capil yang diselesaikan sesuai
dengan Standar Pelayanan ( SP ) .......................................................... 135
Gambar 59. Grafik Perkembangan Persentase Kepemilikan Dokumen
Kependudukan dan Catatan Sipil Masyarakat...................................... 136
Gambar 60. Perkembangan Jumlah Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil .... 136
xi
Gambar 61. Grafik Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM )
Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 ........................................ 139
Gambar 62. Perkembangan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kab. Pinrang ...... 141
Gambar 63. Grafik Perkembangan Jumlah Pelayanan Pengaduan yang terselesaikan
sesuai Standar Pelayanan (SP) ............................................................. 143
Gambar 64. Petugas PINDU menerima Aduan Masyarakat ..................................... 144
Gambar 65. Mediasi Pengaduan Masyarkat.............................................................. 144
Gambar 66. Penyerahan Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah .... 148
Gambar 67. Bimtek Penyusunan LkjIP lingkup Pemkab. Pinrang ........................... 150
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Salah satu asas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik ( good governance )
yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas
yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Asas akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam
bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
LKjIP Kabupaten Pinrang Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.
Penyusunan LKjIP dilakukan pada akhir tahun anggaran untuk mengukur pencapaian
target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2016.
Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara
target dan realisasi kinerja setiap indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Pinrang.
1.2 Maksud dan Tujuan
1.2.1 Maksud
LKjIP Kabupaten Pinrang Tahun 2016 disusun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pinrang selama
Tahun 2016 dalam melaksanakan misi dan mencapai visi Kabupaten Pinrang.
1.2.2 Tujuan
Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP ) antara
lain :
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai.
2. Menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang,
3. Menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan
kinerja Pemerintah Kabupaten Pinrang.
2
1.3 Struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang
Dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Pinrang
dipimpin oleh seorang Bupati yang merupakan hasil pemilihan langsung. Untuk dapat
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati membentuk /
menyusun struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Pinrang yang terdiri dari :
1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Sekretariat Daerah
3. Tiga (3) Asisten Daerah, terdiri dari :
a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membidangi :
- Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
- Bagian Administrasi Kemasyarakatan
- Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membidangi :
- Bagian Administrasi Pembangunan
- Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
- Bagian Administrasi Perekonomian
b. Asisten Administrasi Umum, membidangi :
a. Bagian Hukum
b. Bagian Organisasi dan Tatalaksana
c. Bagian Keuangan
d. Bagian Umum
4. Lima (5) Staf Ahli terdiri dari :
a. Bidang Ekonomi dan Keuangan;
b. Bidang Kemasyarakatan dan SDM;
c. Bidang Pembangunan;
d. Bidang Pemerintahan;dan
e. Bidang Hukum dan Politik.
5. Lima Belas (15) Dinas Daerah terdiri dari :
a. Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Kebakaran
b. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
c. Dinas Kelautan Dan Perikanan
d. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
3
e. Dinas Kesehatan
f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
g. Dinas Pekerjaan Umum
h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah
i. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
j. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
k. Dinas Perhubungan, Informatika Dan Komunikasi
l. Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi Dan Mineral
m. Dinas Pertanian Dan Peternakan
n. Dinas Sosial, Kebudayaan Dan Pariwisata
o. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
6. Sepuluh (10) Lembaga Teknis
a. Inspektorat Kabupaten
b. Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
c. Badan Kepegawaian Daerah
d. Badan Lingkungan Hidup
e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
h. Kantor Ketahanan Pangan
i. Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
j. Rumah Sakit Umum Lasinrang
7. Lima (5) Lembaga Lain
a. Kantor Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
b. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan
c. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
d. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
e. Sekretariat Korpri
8. Dua Belas (12) Kecamatan, meliputi 39 Kelurahan dan 69 Desa
9. Perusahaan Daerah
1) Perusahaan Daerah (PD) Karya.
2) Perusahaan Daerah Air Minum
4
1.4 Keragaman Sumber Daya Manusia Aparatur
Jumlah PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang adalah sebanyak 6.898
orang, dengan rincian sebagai berikut :
Gambar 1. Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut Jabatan Per-31 Desember 2016
Gambar 2. Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut Pendidikan Per-31 Desember 2016
1 32
PejabatNegara
Eselon II
Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut JabatanPer-31 Desember 2016
SD
PRIA 16
WANITA 6
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
J u
m l
a h
Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut PendidikanPer-DesemberTahun 2016
4
1.4 Keragaman Sumber Daya Manusia Aparatur
Jumlah PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang adalah sebanyak 6.898
orang, dengan rincian sebagai berikut :
Gambar 1. Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut Jabatan Per-31 Desember 2016
Gambar 2. Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut Pendidikan Per-31 Desember 2016
32 161758
41
1.572
Eselon II Eselon III Eselon IV Eselon V FungsionalUmum
Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut JabatanPer-31 Desember 2016
SMP SMA D.I D.II D.III S1
39 635 13 72 95 1.802 313
14 484 32 298 345 2.590 143
Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut PendidikanPer-DesemberTahun 2016
4
1.4 Keragaman Sumber Daya Manusia Aparatur
Jumlah PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang adalah sebanyak 6.898
orang, dengan rincian sebagai berikut :
Gambar 1. Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut Jabatan Per-31 Desember 2016
Gambar 2. Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut Pendidikan Per-31 Desember 2016
4.333
FungsionalUmum
FungsionalTertentu
S2 S3
313 1
143 0
Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut PendidikanPer-DesemberTahun 2016
5
Gambar 3. Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut Golongan Ruang Per-31 Desember 2016
1.5 Isu Strategis
Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu
strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan
peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Berdasarkan gambaran umum geografis, ekonomi dan kualitas pembangunan
manusia serta potensi unggulan daerah, maka tema rencana kerja pembangunan daerah
Kabupaten Pinrang tahun 2016 adalah “ Memantapkan Perekonomian dan Daya Saing
Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat “, dengan isu-isu
strategis sebagai berikut :
1. Pengembangan komoditas unggulan daerah
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, penataan ruang, lingkungan hidup
dan penanggulangan bencana
4. Kinerja birokrasi dan pelayanan publik
5. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan
6. Pengembangan kapasitas ekonomi desa dan penurunan angka pengangguran
7. Stabilitas keamanan.
Gol. I
Pria 32
Wanita 10
0
500
1000
1500
2000
2500
Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut Golongan RuangPer-DesemberTahun 2016
5
Gambar 3. Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut Golongan Ruang Per-31 Desember 2016
1.5 Isu Strategis
Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu
strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan
peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Berdasarkan gambaran umum geografis, ekonomi dan kualitas pembangunan
manusia serta potensi unggulan daerah, maka tema rencana kerja pembangunan daerah
Kabupaten Pinrang tahun 2016 adalah “ Memantapkan Perekonomian dan Daya Saing
Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat “, dengan isu-isu
strategis sebagai berikut :
1. Pengembangan komoditas unggulan daerah
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, penataan ruang, lingkungan hidup
dan penanggulangan bencana
4. Kinerja birokrasi dan pelayanan publik
5. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan
6. Pengembangan kapasitas ekonomi desa dan penurunan angka pengangguran
7. Stabilitas keamanan.
Gol. I Gol II Gol III
32 550 1.418
10 539 2.150
Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut Golongan RuangPer-DesemberTahun 2016
5
Gambar 3. Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut Golongan Ruang Per-31 Desember 2016
1.5 Isu Strategis
Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu
strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan
peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Berdasarkan gambaran umum geografis, ekonomi dan kualitas pembangunan
manusia serta potensi unggulan daerah, maka tema rencana kerja pembangunan daerah
Kabupaten Pinrang tahun 2016 adalah “ Memantapkan Perekonomian dan Daya Saing
Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat “, dengan isu-isu
strategis sebagai berikut :
1. Pengembangan komoditas unggulan daerah
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, penataan ruang, lingkungan hidup
dan penanggulangan bencana
4. Kinerja birokrasi dan pelayanan publik
5. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan
6. Pengembangan kapasitas ekonomi desa dan penurunan angka pengangguran
7. Stabilitas keamanan.
Gol IV
995
1.204
Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut Golongan RuangPer-DesemberTahun 2016
6
Dengan memperhatikan isu-isu strategis tersebut dan mengacu pada prioritas
pembangunan nasional dan provinsi tahun 2016, maka prioritas pembangunan Kabupaten
Pinrang tahun 2016, yaitu :
1. Pengembangan ekonomi daerah yang berdaya saing
2. Peningkatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian budaya dan kearifan lokal
3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan serta daya saing
sumber daya manusia
4. Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, agrowisata serta industri secara
terpadu
5. Pengembangan iptek untuk inovasi pengelolaan potensi dan sumber daya alam daerah
6. Peningkatan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi yang ramah lingkungan
7. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Pinrang
Adapun rencana strategis pembangunan Kabupaten Pinrang untuk periode 5
(lima) tahun dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini merupakan penerjemahan kebijakan politik
Bupati sebagai Kepala Daerah yang memuat penjabaran visi, misi dan program Bupati.
RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
serta memperhatikan RPJP maupun RPJM Nasional. RPJMD dijabarkan setiap tahun
dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD). RPJMD juga
menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pinrang untuk periode 5 tahun yang dijabarkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis
(Renstra) SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan seperti Rencana kerja (
Renja ) SKPD. Bagian berikut akan menguraikan visi , misi , tujuan dan sasaran strategis
Pemerintah Kabupaten Pinrang yang tertuang dalam RPJMD tersebut.
2.1.1 V i s i
Adapun Visi Kabupaten Pinrang Periode 2014 – 2019 yang termaktub dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah
“Terwujudnya Masyarakat SejahteraSecara Dinamis melalui Harmonisasi Kehidupan,
Akselerasi Produktivitas Kawasan dan Revitalisasi Peran Poros Utama Pemenuhan
Pangan Nasional ”
2.1.2 M i s i
1. Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal
sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang
tangguh.
2. Memperkokoh toleransi, soliditas dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-
nilai demokrasi.
3. Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya
manusia
4. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial
8
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
6. Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan
7. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan
2.1.3 Tujuan
1. Meningkatkan kualitas ibadah dan pengamalan agama dalam berbagai aspek
kehidupan masyarakat
2. Meningkatkan ketahanan budaya dalam menghadapi dinamika perubahan
3. Mewujudkan karakter pemuda dan remaja serta masyarakat secara umum berbasis
kearifan lokal
4. Mewujudkan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan
masyarakat
5. Menguatkan toleransi dan kohesivitas sosial serta kesatuan bangsa
6. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan politik
7. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam pembangunan
8. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan
9. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
10. Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia
11. Meningkatkan kordinasi penanggulangan kemiskinan
12. Mengembangkan daya tarik investasi
13. Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
14. Meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan
15. Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan social
16. Memantapkan kualitas sistem dan tata kelola pelayanan publik
17. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi
18. Mengembangkan kawasan terpadu dan cepat tumbuh
19. Mengembangkan sistem agribisnis dan agroindustri
20. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur wilayah
21. Memelihara daya dukung lingkungan hidup
9
2.1.4 Sasaran Strategis
Dalam rangka mencapai tujuan, maka disusunlah sasaran strategis dengan
indikator-indikator tertentu. Setiap tahunnya, target dari indikator sasaran strategis ini
ditetapkan melalui perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan berbagai aspek,
diantaranya sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Adapun sasaran strategis
dan indikatornya dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut :
Tabel 1. Sasaran Strategis
No Sasaran StrategisIndikator Kinerja
Sebelum ReviuIndikator Kinerja Setelah Reviu
1. Terpenuhinya kebutuhan
dan fasilitas bagi
penyelenggaraan ibadah
dan perayaan keagamaan.
Jumlah pegawai syara dan guru mengaji dst
yang diberi bantuan.
Rasio Kebutuhan tempat ibadah terhadap
Pemeluk Agama
Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi. Jumlah Perayaan keagamaan yang
difasilitasiJumlah peringatan hari keagamaan yang
difasilitasi.
2. Terpeliharanya toleransi
dan kerukunan antar umat
beragama
Jumlah tokoh agama/ lembaga keagamaan
yang difasilitasi dalam penguatan kerukunan
umat beragama.
Frekuensi dialog antar Umat Beragama
3. Terjaganya keragaman
budaya, kekayaan budaya
dan potensi pariwisata
Jumlah kesenian daerah yang dibina dan
dilestarikan
Jumlah Kesenian daerah dan nilai budaya
kearifan lokal yang dibina
Jumlah permainan lokal yang dibina dan
dilestarikan
Jumlah nilai -nilai lokal dan yang dibina dan
dilestarikan
Jumlah kearifan lokal yang dibina dan
dilestarikan
Jumlah situs, cagar dan budaya yang
dilestarikan
Jumlah situs , cagar dan budaya yang
terjaga dengan baik
Jumlah kunjungan wisata domestik dan
mancanegara
Jumlah objek wisata yang dikembangkan
4. Berkembangnya karakter
pemuda, remaja dan
masyarakat secara umum
berbasis nilai-nilai saling
menghargai, saling
menghormati,saling
tolong menolong dalam
kebajikan (amar ma'ruf
dan nahir mungkar)
Jumlah Pemuda,Remaja,Siswa berprestasi
lolos ke:
Jumlah masyarakat , pemuda, remaja,
siswa berprestasi yang lolos Ketingkat
Prov, Nasional, Internasional
1.Tk.Provinsi : 1. TK. Provinsi
2.Tk.Nasional : 2. TK. Nasional
3. TK. Internasional
Jumlah Pemuda,Remaja,Siswa berprestasi di: Jumlah cabang olahraga yang berprestasi
Tingkat Prov, Nasional, Internasional
1.Tk.Provinsi : 1. TK. Provinsi
2.Tk.Nasional : 2. TK. Nasional
3. TK. Internasional
10
5. Terkendalikannya
gangguan ketertiban,
ketentraman, keamanan
dan kenyamanan dalam
kehidupan masyarakat
Jumlah gangguan K4 yang ditangani Persentase gangguan K4 yang ditagani
Frekuensi patroli dalam sehari
6. Terpeliharanya harmoni
sosial dan kesatuan
bangsa dalam masyarakat
Jumlah kegiatan deteksi dini konflik sosial
yang dilaksanakan
Jumlah kegiatan deteksi Dini konflik
sosial yang dilaksanakan
FPK
FKMD
Forum Bela Negara
Kominda
Jumlah organisasi sosial kemasyarakatan
dan LSM yang ditemani bermitra dalam
pembinaan kesatauan bangsa :
Jumlah Organisasi Sosial kmasyarakatan
dan LSM yang ditemani bermitra
LSM
Ormas
Parpol
7. Berkembangnya
kelembagaaan serta
proses dan mekanisme
demokrasi dan politik
yang sehat dan fungsional
bagi kehidupan berbangsa
dan bernegara
Jumlah legislasi daerah yang ditetapkan Persentase partisipasi masyarakat dalam
Pilkada , Pilgub, Pemilu dan Pilpres
8. Berkembanganya
kapasitas masyarakat
dalam pemecahan
masalah lokaal secara
mandiri dan partisipasi
dalam pembangunan
LKD Persentase kelompok masyarakat yang
dibina oleh LPM.LKD/LKK melalui
bantuan P2DM
LKK Persentase partisipasi kelompok masyarakat
dalam pembangunan
9. Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan
Cakupan rawat jalan Cakupan rawat jalan
Cakupan rawat inap Cakupan rawat inap
10. Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan ibu,
anak dan gizi
Angka kematian bayi Angka kematian bayi
Jumlah kematian ibu Jumlah kematian ibu
Persentase balita gizi buruk Persentase balita gizi buruk
11. Terwujudnya pola hidup
bersih dan sehat dalam
masyarakat
Cakupan PHBS rumah tangga Cakupan PHBS rumah tangga
12. Meningkatnya jangkauan
dan kualitas penanganan
penyakit menular
Cakupan penemuan dan penanganan pasien
baru :
Cakupan penemuan dan penanganan pasien
baru :
TB TB
DBD DBD
Malaria Malaria
HIV/AIDS HIV/AIDS
13. Meningkatnya tingkat
melek huruf dan minat
baca masyarakat
Angka melek huruf (AMH) Angka melek huruf (AMH)
Jumlah pengunjung perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan
11
Jumlah SKPD yang menerapkan sistem arsip
yang baku
Jumlah SKPD yang menerapkan sistem
arsip yang baku
14. Meningkatnya akses
masyarakat pada seluruh
jenjang pendidikan
APK PAUD APK PAUD
APM SD/MI APM SD/MI dan APM SMP/MTs
APM SMP/MTs
APM SMA/SMK/MA APM SMA/SMK/MA
15. Meningkatnya kualitas
pendidikan pada seluruh
jenjang pendidikan
Persentase Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (PTK) kualifikasi S1
Persentase PTK kualifikasi S1 dan
tersertifikasi
SD
SMP
SMA
SMK
Persentase Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (PTK) tersertifikasi
SD
SMP
SMA
SMK
Persentase sekolah yang mengaplikasikan
Teknologi Informasi ( TI ) dalam
pembelajaran
Persentase sekolah yang
mengaplikasikan TI dalam pembelajaran
SD
SMP
SMA
SMK
Persentase sekolah yang menerapkan
Manajemen Berbasisi Sekolah (MBS)
dengan baik
Persentase sekolah yang menerapkan
MBS dengan baik
SD
SMP
SMA
SMK
16. Meningkatnya daya saing
tenaga kerja dan
ketertiban tenaga kerja
terdidik dalam kemajuan
pedesaan
Jumlah tenaga kerja / pencari kerja yang
mencapai peningkatan kompetensi teknis
Persentase tenaga kerja terdidik yang
bekerja sesuai dengan disiplin ilmu yang
dimiliki
Jumlah wirausaha pedesaan yang dilahirkan Jumlah wirausaha pedesaan yang dilahirkan
17. Meningkatkan kesetaraan
gender dan pemberdayaan
perempuan
Jumlah SKPD yang menerapkan perencanaan
dan penganggaran berbasis PUG
Jumlah Unit kerja yang menerapkan
perencanaan dan penganggaran berbasis
PUG
Jumlah perempuan/ kelompok perempuan
yang meningkat keterampilannya dalam usaha
ekonomi
Jumlah perempuan yangmengikuti
Pelatihan Ketrampilan ekonomi
Jumlah KDRT dan kekerasan terhadap anak
yang difasilitasi penyelesaiannya
Jumlah KDRT yang difasilitasi
penyelesaiannya
12
18. Meningkatnya
kesejahteraan keluarga
dan keluarga berencana
Jumlah PUS, prasejahtera dan KS1 yang
mengikuti KB
Jumlah PUS, prasejahtera dan KS1 yang
mengikuti KB
Persentase keluarga PS dan KS1 Persentase keluarga PS dan KS1
19. Berkurangnya penduduk
miskin
Jumlah kegiatan SKPD yang dikoordinasikan
dalam penanggulangan kemiskinan oleh
TKPKD
Persentase Penurunan Penduduk Miskin
20. Meningkatnya daya saing
investasi
Jumlah realisasi investasi PMDN Jumlah realisasi investasi PMD/MA
Jumlah realisasi investasi PMA
Jumlah Proyek PMDN Jumlah Proyek PMDN/MA
Jumlah Proyek PMA
Jumlah tenaga kerja PMDN Jumlah tenaga kerja PMDN/MA
Jumlah tenaga kerja PMA
21. Meningkatnya daya saing
produk koperasi dan
usaha mikro, kecil dan
menengah
persentase koperasi aktif persentase koperasi aktif
Jumlah UMKM yang telah dibina Jumlah UMKM Aktif yang telah dibina
22. Meningkatnya produksi
produk pertanian
Jumlah produksi tanaman pangan utama Produktivitas Tanaman Pangan Utama
Jumlah produksi tanaman hortikultura
unggulan
Produktivitas tanaman Hortikultura
Unggulan
23. Meningkatnya produksi
produk perkebunan
Jumlah produksi tanaman perkebunan utama Produktivitas tanaman perkebunan utama
24. Meningkatnya produksi
produk Peternakan
Jumlah produksi daging Jumlah Produksi Daging
Jumlah produksi telur Jumlah Produksi Telur
Nilai Produksi Peternakan
25. Meningkatnya produksi
produk Perikanan
Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah produksi perikanan tangkap
Jumlah produksi perikanan budidaya Jumlah Produksi perikanan budidaya
26. Terpeliharanya ketahanan
pangan dan surplus
pangan dalam
mewujudkan pinrang
sebagai poros pangan
nasional
Jumlah cadangan pangan yang didistribusikan
untuk menunjang ketahanan pangan nasional
Persentase Cadangan Pangan yang
didistribusikan untuk menunjang
ketahanan pangan Nasional
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan
efektifitas
penyelenggaraan
penyuluh pertanian,
perikanan, dan kehutanan
Kelas kelompok tani Persentase kelompok tani mendapatkan
penyuluhan yang intensif
Jumlah klinik pertanian terpadu yang
berfungsi dengan baik
Jumlah klinik pertanian terpadu yang
berfungsi dengan baik
28. Meningkatnya
kesejahteraan fakir
miskin, anak terlantar dan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
(PMKS) lainnya
Jumlah PMKS yang ditangani Persentase PMKS yang ditangani dengan
Baik
29. Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Jumlah dan jenis ijin yang dikeluarkan : Jumlah Ijin yang diselesaikan yang sesuai
dengan standar Pelayanan ( SP )Ijin Usaha :
Ijin Non Usaha
13
Izin Penaman Modal
Jumlah kepemilikan dokumen kependudukan
dan capil :
Jumlah Dokumen Kependudukan dan
Capil yang diselesaikan dengan Standar
Pelayanan ( SP )-Akta nikah
-Akta kelahiran
-Kartu Keluarga
-Kartu Tanda Penduduk
Persentase Pemilik Kartu AK 1 yang terserap
lapangan kerja
Jumlah Kartu AK 1 yang terselesaikan
sesuai dengan Standar Pelayanan ( SP )
Persentase SKPD yang memanfaatkan yang
memanfaatkan TIK
Persentase Unit Kerja yang memiliki
Inovasi
Rata-Rata Nilai IKM seluruh SKPD Nilai SKM yang berkategori baik pada
unit kerja
Jumlah Pelayanan Pengaduan yang
terselesaikan sesuai Standar Pelayanan (
SP )
30. Meningkatnya kapasitas
pemerintahan kecamatan
dan desa
Jumlah desa yang telah memiliki data profil
desa untuk penentuan kualifikasi desa
Jumlah Desa yang memiliki data profil
desa untuk penentuan kualifikasi desa
Jumlah Kecamatan yang telah menerapkan
sistem Paten
31. Meningkatnya laporan
keuangan daerah
Opini laporan keuangan Nilai Opini BPK terhadap Laporan
Keuangan Daerah
Persentase SKPD yang laporan keuangannya
akurat dan tepat waktu
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten
32. Meningkatnya
Kompetensi dan
profesionalisme SDM
Aparatur
Jumlah SDM aparatur yg meningkat
kompetensinya melalui Diklatpim dan Diklat
Teknis
Persentase Aparatur yang memiliki
Kompetensi Melalui Diklatpim
Persentase Aparatur yang proporsional
melalui Diklat Teknis
33. Meningkatnya Penataan
dan Penguatan Organisasi
dan Tata Laksana
Jumlah permohonan penataan organisasi
perangkat daerah yang terfasilitasi
Jumlah SKPD yang organisasinya telah
tepat ukur dan tepat Fungsi
Jumlah SKPD yang melakukan penambahan
SOP
Jumlah Unit Kerja yang telah memiliki
Standar Operaional Prosedur ( SOP )
Jumlah penerapan peraturan / kebijakan
dibidang tata laksana
34. Meningkatnya Kualitas
perencanaan
pembangunan daerah
Ketersediaan dokumen perencanaan
pembangunan daerah ( RPJPD, RPJMD,
Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD
sesuai dengan dasar regulasi dan kalender
perencanaan.
Jumlah Dokumen perencanaan yang
sesuai dengan dasar regulasi dan kalender
Perencanaan
Jumlah data hasil monev SKPD yang
mendukung perencanaan dan jumlah
informasi pembangunan yang dipublikasikan
Jumlah Informasi Pembangunan yang
dipublikasikan
35. Meningkatnya Kualitas
pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Persentase Rekomendasi Laporan Hasil
Pengawasan yang ditindaklanjuti mencakup
rekomendasi administrasi dan rekomendasi
keuangan
Persentase Rekomendasi Laporan Hasil
Pengawasan yang ditindaklanjuti
mencakup rekomendasi administrasi
14
36. Berkembang-nya kawasan
pembangunan terpadu
agropolitan
Luas kawasan agro –politan yang produktif Persentase lokasi kawasan Agro –politan
yang produktif
Luas kawasan agroindustri beras yang
produktif
Persentase lokasi kawasan Agroindustri
beras yang produktif
Luas kawasan agrowisata yang mendatangkan
kunjungan wisata
Persentase lokasi kawasan Agrowisata yang
mendatangkan kunjungan wisata
Luas kawasan agroforesty yang produktif
37. Berkembang-nya
pembangunan terpadu
kawasan minapolitan
Luas kawasan minapolitan yang efektif Persentase lokasi kawasan minapolitan
yang efektif
38. Meningkatnya koridor
perdagangan produk
unggulan
Jumlah produk unggulan yang terkumpul dan
terjual
Jumlah produk unggulan yang terjual
39. Meningkatnya kapasitas
infrastruktur perhubungan
Jumlah penumpang dan barang angkutan darat Jumlah Angkutan Penumpang yang
melewati terminal
Jumlah Angkutan Barang Yang melewati
terminal
Jumlah fasilitas pendukung pembangunan
pelabuhan dan Sarpras Perhubungan lainnya
Jumlah Fasilitas Pendukung Pembangunan
Pelabuhan dan Sarana Prasarana
Perhubungan Lainnya
40. Meningkatnya Kapasitas
infrastruktur transportasi
Panjang jalan kabupaten kondisi baik Panjang jalan kabupaten kondisi baik
41. Meningkatnya kapasitas
infrastruktur irigasi /
pengairan
Cakupan layanan irigasi Cakupan layanan irigasi ( Ha )
Cakupan Layanan Irigasi Desa (Jides) dan
Irigasi Usaha Tani ( Jitut )
42. Meningkatnya Kualitas
perumahan dan
pemukiman
Jumlah rumah orang miskin yang diperbaiki
menjadi layak huni
Jumlah rumah orang miskin yang diperbaiki
menjadi layak huni
Persentase Permukiman Sehat
43. Terpeliharanya
kelesatrian hutan dan
lahan
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi Luas Hutan dan lahan kritis yang
direhabilitasi
44. Meningkatnya Kualitas
Lingkungan Hidup
Jumlah titik pantau pencemaran air, tanah dan
udara yang dipantau dan dikendalikan
Jumlah titik pantau pencemaran air, tanah
dan udara yang dipantau dan dikendalikan
45. Meningkatnya Kapasitas
Penanganan Bencana
Jumlah korban bencana yang ditangani Jumlah Korban bencana yang ditangani
sesuai SOP
46. Meningkatnya kualitas
penanganan sampah dan
kebersihan
Volume sampah yang dikelola di TPST dan
TPA
Volume sampah yang dikelola di TPST dan
TPA
Volume sampah yang terangkut ke TPA Volume Sampah yang terangkat Ke TPA
15
2.2 Indikator Kinerja Utama
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET
1 Rasio Kebutuhan tempat ibadah terhadapPemeluk Agama
per 1.000 pemelukagama
1,30
2 Frekuensi dialog antar Umat Beragama kali 1
3 Jumlah objek wisata yang dikembangkan objek wisata 2
4 Persentase gangguan K4 yang ditangani persen 100
5 Cakupan rawat jalan persen 26
6 Cakupan rawat inap persen 2
7 Angka Kematian Bayi bayi 5,7
8 Angka kematian Ibu ibu 5
9 Cakupan PHBS rumah tangga persen 72
10 Angka melek huruf (AMH) persen 99,97
11 Jumlah pengunjung perpustakaan pengunjung 35
12 APK PAUD persen 95,25
13 APM SD/MI,APM, SMP/MTs persen 96,94
14 APM SMA/SMK/MA persen 91,53
15 Jumlah perempuan yangmengikutiPelatihan Ketrampilan ekonomi
Kelompok 10
16 Jumlah PUS, prasejahtera dan KS1 yangmengikuti KB
pasangan 8.000
17 Persentase keluarga PS dan KS1 persentase keluarga 10,7
18 persentase koperasi aktif persen 83
19 Produktivitas Tanaman Pangan Utama KU/Ha 63,67
20 Produktivitas tanaman HortikulturaUnggulan
KU/Ha 137,6
21 Produktivitas tanaman perkebunan utama Kg/Ha 810,5
22 Jumlah Produksi Daging ton 498
23 Jumlah Produksi Telur ton 22,985
24 Jumlah produksi perikanan tangkap ton 12.270,92
25 Jumlah Produksi perikanan budidaya ton 39.336,38
16
26 Jumlah klinik pertanian terpadu yangberfungsi dengan baik
klinik pertanian 9
27 Jumlah Ijin yang diselesaikan yang sesuaidengan standar Pelayanan ( SP )
izin3.291
28 Jumlah Dokumen Kependudukan dan Capilyang diselesaikan dengan Standar Pelayanan( SP )
dokumen36.000
29 Persentase Unit Kerja yang memilikiInovasi
unit kerja 100
30 Nilai SKM yang berkategori baik pada unitkerja
Nilai SKM 135
31 Jumlah Pelayanan Pengaduan yangterselesaikan sesuai Standar Pelayanan( SP )
Pengaduan 140
32 Jumlah Desa yang memiliki data profil desauntuk penentuan kualifikasi desa
desa 69
33 Jumlah Kecamatan yang telah menerapkansistem Paten
kecamatan 12
34 Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten nilai evaluasi b
35 Nilai Opini BPK terhadap LaporanKeuangan Daerah
nilai opini wtp
36 Jumlah Unit Kerja yang telah memilikiStandar Operaional Prosedur ( SOP )
unit kerja 44
37 Cakupan layanan irigasi ( Ha ) Ha 53.123
38 Volume sampah yang dikelola di TPST danTPA
m3/hari 71,84
39 Volume Sampah yang terangkat Ke TPA m3/hari 220
17
2.3 Perjanjian Kinerja
el Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
NO SASARAN INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET
1. Terpenuhinya kebutuhandan fasilitas bagipenyelenggaraan ibadahdan perayaan keagamaan
Rasio Kebutuhantempat ibadah terhadapPemeluk Agama
per 1.000pemelukagama
1,3
Jumlah Perayaankeagamaan yangdifasilitasi
perayaankeagamaan
6
2. Terpeliharanya toleransidan kerukunan antarumat beragama
Frekuensi dialog antarUmat Beragama
kali 1
3. Terjaganya keragamanbudaya, kekayaan budayadan potensi pariwisata
Jumlah Keseniandaerah dan nilaibudaya kearifan lokalyang dibina
keseniandaerah & nilaibudayakearifan lokal
9
Jumlah situs , cagardan budaya yangterjaga dengan baik
situs & cagarbudaya
42
Jumlah objek wisatayang dikembangkan
objek wisata 2
4. Berkembangnya karakterpemuda, remaja danmasyarakat secara umumberbasis nilai-nilai salingmenghargai, salingmenghormati,salingtolong menolong dalamkebajikan (amar ma'rufdan nahir mungkar)
Jumlah masyarakat ,pemuda, remaja, siswaberprestasi yang lolosKetingkat Prov,Nasional, Internasional
orang 130
1.TK. Provinsi orang 1002. TK. Nasional orang 253.TK. Internasional orang 5
Jumlah cabangolahraga yangberprestasi TingkatProv, Nasional,Internasional
cabangolahraga
16
1. TK. Provinsi cabor 8
2. TK. Nasional cabor 8
3. TK. Internasional cabor 0
18
5 Terkendalikan-nyagangguan ketertiban,ketentraman, keamanandan kenyamanan dalamkehidupan masyarakat
Persentase gangguanK4 yang ditagani
persen 100
6 Terpeliharanya harmonisosial dan kesatuanbangsa dalam masyarakat
Jumlah kegiatandeteksi Dini konfliksosial yangdilaksanakan
kegiatan 7
Jumlah OrganisasiSosial kmasyarakatandan LSM yangditemani bermitra
organisasi 120
7 Berkembangnyakapasitas masyarakatdalam pemecahanmasalah lokal secaramandiri dan partisipasidalam pembangunan
Persentase kelompokmasyarakat yang dibinaoleh LPM.LKD/LKKmelalui bantuan P2DM
persen 100
Persentase partisipasikelompok masyarakatdalam pembangunan
persen 26
8 Meningkatnya kualitaspelayanan kesehatandasar dan rujukan
Cakupan rawat jalan persen 26
Cakupan rawat inap persen 2
9 Meningkatnya KualitasPelayanan Kesehatan ibu,anak dan gizi
Angka Kematian Bayi bayi 5,7
Angka kematian Ibu ibu 5
Persentase balita giziburuk
persen 0,0102
10 Terwujudnya pola hidupbersih dan sehat dalammasyarakat
Cakupan PHBS rumahtangga
persen 72
11 Meningkatnya jangkauandan kualitas penangananpenyakit menular
Cakupan penemuandan penanganan pasienbaru TBC/ DBD/Malaria/ HIV-Aids
persen 100
TBC persen 100DBD persen 100Malaria persen 100HIV/Aids persen 100
12 Meningkatnya tingkatmelek huruf dan minatbaca masyarakat
Angka melek huruf(AMH)
persen 99,97
Jumlah pengunjungperpustakaan
pengunjung 35.000
19
Jumlah SKPD yangmenerapkan sistemarsip yang baku
SKPD 44
13 Meningkatnya aksesmasyarakat pada seluruhjenjang pendidikan
APK PAUD persen 95,25
APM SD/MI,APM,SMP/MTs
persen 96,94
APM SMA/SMK/MA persen 91,53
14 Meningkatnya kualitaspendidikan pada seluruhjenjang pendidikan
Persentase PTKkualifikasi S1 dantersertifikasi
persen 50
Persentase sekolahyang mengaplikasikanTI dalam pembelajaran
persen 10
Persentase sekolahyang menerapkanMBS dengan baik
persen 100
Angka Rata-ratakelulusan ditingkatSD/MI, SMP/MTs,SMA/SMK/MA
persen 100
TK. SD/MI persen 100TK. SMP/MTs persen 100TK. SMA / SMK /MA persen 100
15 Meningkatnya daya saingtenaga kerja danketertiban tenaga kerjaterdidik dalam kemajuanpedesaan
Persentase tenaga kerjaterdidik yang bekerjasesuai dengan disiplinilmu yang dimiliki
persentasetenaga kerja
53,01
Jumlah wirausahapedesaan yangdilahirkan
Kelompokwirausahawan
50
16 Meningkatkan kesetaraangender danpemberdayaanperempuan
Jumlah Unit kerjayang menerapkanperencanaan danpenganggaran berbasisPUG
unit kerja 14
Jumlah perempuanyangmengikutiPelatihan Ketrampilanekonomi
Kelompok 10
20
Jumlah KDRT yangdifasilitasipenyelesaiannya
kasus 28
17 Meningkatnyakesejahteraan keluargadan keluarga berencana
Jumlah PUS,prasejahtera dan KS1yang mengikuti KB
pasangan 8.000
Persentase keluarga PSdan KS1
persentasekeluarga
10,7
18 Berkurangnya pendudukmiskin
Persentase PenurunanPenduduk Miskin
persentsependuduk
0
19 Meningkatnya daya sainginvestasi
Jumlah realisasiinvestasi PMDN
Rp 766.535.904.821
Jumlah realisasiinvestasi PMA
Rp 29.610.365
Jumlah Proyek PMDN proyek 719
Jumlah Proyek PMA proyek 2
Jumlah tenaga kerjaPMDN
tenaga kerja 2.316
Jumlah tenaga kerjaPMA
tenaga kerja 12
20 Meningkatnya daya saingproduk koperasi danusaha mikro, kecil danmenengah ( UMKN)
persentase koperasiaktif
persen 83
Jumlah UMKM Aktifyang telah dibina
JumlahUMKM
1.500
21 Meningkatnya produksidan nilai tambah produkpertanian
Produktivitas TanamanPangan Utama
KU/Ha 63,67
Produktivitas tanamanHortikultura Unggulan
KU/Ha 137,6
22 Meningkatnya produksidan nilai tambahproduksi perkebunan
Produktivitas tanamanperkebunan utama
Kg/Ha 810,5
23 Meningkatnya produksidan nilai tambah produkPeternakan
Jumlah ProduksiDaging
ton 498
Jumlah Produksi Telur ton 22,985
Nilai ProduksiPeternakan
Rp 613.089.495,40
21
24 Meningkatnya produksidan nilai tambah produkPerikanan
Jumlah produksiperikanan tangkap
ton 12.270,92
Jumlah Produksiperikanan budidaya
ton 39.336,38
Jumlah ProduksiPerikanan
ton 51.607,30
25 Terpeliharanya ketahananpangan dan surpluspangan dalammewujudkan pinrangsebagai poros pangannasional
Persentase CadanganPangan yangdidistribusikan untukmenunjang ketahananpangan Nasional
persen 50
26 Meningkatnya kapasitaskelembagaan danefektifitaspenyelenggaraanpenyuluh pertanian,perikanan, dan kehutanan
Persentase kelompoktani mendapatkanpenyuluhan yangintensif
persentase klptani
16
Jumlah klinik pertanianterpadu yang berfungsidengan baik
klinikpertanian
9
27 Meningkatnyakesejahteraan fakirmiskin, anak terlantardan penyandang masalahkesejahteraan sosial(PMKS) lainnya
Persentase PMKSyang ditangani denganBaik
persen 76
28 Meningkatnya KualitasPelayanan Publik
Jumlah Ijin yangdiselesaikan yangsesuai dengan standarPelayanan ( SP )
izin 3.291
Jumlah DokumenKependudukan danCapil yangdiselesaikan denganStandar Pelayanan ( SP)
dokumen 36.000
Jumlah Kartu AK 1yang terselesaikansesuai dengan StandarPelayanan ( SP )
Kartu AK1 733
Persentase Unit Kerjayang memiliki Inovasi
unit kerja 100
22
Nilai SKM yangberkategori baik padaunit kerja
Nilai SKM 135
Jumlah PelayananPengaduan yangterselesaikan sesuaiStandar Pelayanan (SP )
Pengaduan 140
29 Meningkatnya kapasitaspemerintahan kecamatandan desa
Jumlah Desa yangmemiliki data profildesa untuk penentuankualifikasi desa
desa 69
Jumlah Kecamatanyang telah menerapkansistem Paten
kecamatan 12
30 Meningkatnya kualitaslaporan kinerja danlaporan keuangan
Nilai Evaluasi AKIPKabupaten
nilai evaluasi b
Nilai Opini BPKterhadap LaporanKeuangan Daerah
nilai opini WTP
31 MeningkatnyaKompetensi danprofesionalisme SDMAparatur
Persentase Aparaturyang memilikiKompetensi MelaluiDiklatpim
aparatur 83.182
Persentase Aparaturyang proporsionalmelalui Diklat Teknis
aparatur 350
32 Meningkatnya Penataandan PenguatanOrganisasi dan TataLaksana
Jumlah SKPD yangorganisasinya telahtepat ukur dan tepatFungsi
SKPD 44
Jumlah Unit Kerjayang telah memilikiStandar OperaionalProsedur ( SOP )
unit kerja 44
33 Meningkatnya Kualitasperencanaanpembangunan daerah
Jumlah Dokumenperencanaan yangsesuai dengan dasarregulasi dan kalenderPerencanaan
dokumen 2
Jumlah InformasiPembangunan yangdipublikasikan
informasi 3.600
23
34 Meningkatnya KualitaspengawasanPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan
PersentaseRekomendasi LaporanHasil Pengawasan yangditindaklanjutimencakup rekomendasiadministrasi
rekomendasi 97
35 Berkembang-nyakawasan pembangunanterpadu agropolitan
Persentase lokasikawasan Agro –politanyangProduktif
lokasi 26,9
36 Berkembang-nyapembangunan terpadukawasan minapolitan
Persentase lokasikawasan minapolitanyang efektif
lokasi 13
37 Meningkatnya koridorperdagangan produk
Jumlah produkunggulan yang terjual
ton 600
38 Meningkatnya kapasitasinfrastrukturperhubungan
Jumlah AngkutanPenumpang yangmelewati terminal
jumlahangkutanpenumpang
1.100.000
Jumlah AngkutanBarang Yang melewatiterminal
jumlahangkutanbarang
40.500
Jumlah FasilitasPendukungPembangunanPelabuhan dan SaranaPrasaranaPerhubungan Lainnya
fasilitaspendukung
1
39 Meningkatnya kapasitasinfrastruktur transportasi
Panjang jalanKabupaten dalamkondisi baik
KM 841,95
40 Meningkatnya kapasitasinfrastruktur irigasi /pengairan
Cakupan layananirigasi ( Ha )
Ha 53.123
41 Meningkatnya Kualitasperumahan danpemukiman
Jumlah rumah orangmiskin yang diperbaikimenjadi layak huni
rumah 22
PersentasePermukiman Sehat
permukiman 94,83
42 Terpeliharanyakelesatrian hutan danlahan
Luas Hutan dan lahankritis yangdirehabilitasi
Ha 101
24
43 Meningkatnya KualitasLingkungan Hidup
Jumlah titik pantaupencemaran air, tanahdan udara yangdipantau dandikendalikan
jumlah titikpantau
16
44 Meningkatnya kapasitaspencegahan bencana
Jumlah Korbanbencana yang ditanganisesuai SOP
jumlah korban 2.680
45 Meningkatnya kualitaspenanganan sampah dankebersihan
Volume sampah yangdikelola di TPST danTPA
m3/hari 71,84
Volume Sampah yangterangkat Ke TPA
m3/hari 220
25
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai
misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan
melalui laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang disusun secara periodik.
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pinrang disusun berdasarkan Perpres Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut
memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator
sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2014-2019, RKT Tahun
2016, RKPD Tahun 2016 dan PK Tahun 2016.
Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap
indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau
celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut
dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di
masa yang akan datang (performance improvement). Predikat capaian kinerja
dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan
evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :
Tabel 4. Predikat Capaian Kinerja
Persentase Predikat
< 100 % Tidak Tercapai
= 100 % Tercapai / Sesuai Target
>100% Melebihi Target
Dan predikat nilai kinerja untuk realisasi kinerja dengan pendekatan Permendagri nomor
54 Tahun 2010, sebagai berikut Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten
Pinrang Tahun 2016.
26
Tabel 5. Predikat Nilai Kinerja
No Interval Nilai Realisasi
Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(Predikat)
1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi
2 76% ≤ 90% Tinggi
3 66% ≤ 75% Sedang
4 51% ≤ 65% Rendang
5 ≤ 50% Sangat Rendah
3.1 Pengukuran Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2016 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator yang masing-
masing pencapaiannya di tabulasikan dalam tabel 6 berikut :
Tabel 6. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
NO SASARAN INDIKATORKINERJA
SATUAN INDIKATOR KINERJA %CAPAIAN
INDIKATOR
PREDIKAT
TARGET REALISASI
1. Terpenuhinyakebutuhan danfasilitas bagipenyelenggaraanibadah danperayaankeagamaan
RasioKebutuhantempat ibadahterhadapPemeluk Agama
per 1.000pemelukagama
1,3 1,23 95 sangat tinggi
JumlahPerayaankeagamaanyang difasilitasi
perayaankeagamaan
6 5 83 tinggi
2. Terpeliharanyatoleransi dankerukunan antarumat beragama
Frekuensi dialogantar UmatBeragama
kali 1 1 100 sangat tinggi
3. Terjaganyakeragaman budaya,kekayaan budayadan potensipariwisata
JumlahKesenian daerahdan nilaibudaya kearifanlokal yangdibina
keseniandaerah & nilaibudayakearifan lokal
9 9 100 sangat tinggi
Jumlah situs ,cagar danbudaya yangterjaga denganbaik
situs & cagarbudaya
42 42 100 sangat tinggi
Jumlah objekwisata yangdikembangkan
objek wisata 2 2 100 sangat tinggi
4. Berkembangnyakarakter pemuda,remaja danmasyarakat secaraumum berbasisnilai-nilai salingmenghargai, salingmenghormati,salingtolong menolongdalam kebajikan(amar ma'ruf dannahir mungkar)
Jumlahmasyarakat ,pemuda, remaja,siswaberprestasi yanglolos KetingkatProv, Nasional,Internasional
orang 130 97 75 sedang
1. TK. Provinsi orang 100 75 75 sedang
2. TK. Nasional orang 25 18 72 sedang
27
3. TK.Internasional
orang 5 4 80 tinggi
Jumlah cabangolahraga yangberprestasiTingkat Prov,Nasional,Internasional
cabangolahraga
16 6 38 sangatrendah
1. TK. Provinsi cabor 8 4 50 sangatrendah
2. TK. Nasional cabor 8 2 25 sangatrendah
3. TK.Internasional
cabor 0 0 0 sangatrendah
5 Terkendalikan-nyagangguanketertiban,ketentraman,keamanan dankenyamanan dalamkehidupanmasyarakat
Persentasegangguan K4yang ditangani
persen 100 100 100 sangat tinggi
6 Terpeliharanyaharmoni sosial dankesatuan bangsadalam masyarakat
Jumlah kegiatandeteksi Dinikonflik sosialyangdilaksanakan
kegiatan 7 7 100 sangat tinggi
JumlahOrganisasiSosialkmasyarakatandan LSM yangditemanibermitra
organisasi 120 167 139 sangat tinggi
7 Berkembangnyakapasitasmasyarakat dalampemecahanmasalah lokalsecara mandiri danpartisipasi dalampembangunan
Persentasekelompokmasyarakat yangdibina olehLPM.LKD/LKKmelalui bantuanP2DM
persen 100 100 100 sangat tinggi
Persentasepartisipasikelompokmasyarakatdalampembangunan
persen 26 26,22 101 sangat tinggi
8 Meningkatnyakualitas pelayanankesehatan dasardan rujukan
Cakupan rawatjalan
persen 26 25 104 sangat tinggi
Cakupan rawatinap
persen 2 3,03 66,01 sedang
9 MeningkatnyaKualitas PelayananKesehatan ibu,anak dan gizi
AngkaKematian Bayi
bayi 5,7 1,3 415,38 sangat tinggi
Angka kematianIbu
ibu 5 5 100 sangat tinggi
Persentase balitagizi buruk
persen 0,0102 0,01 73,91 sedang
10 Terwujudnya polahidup bersih dansehat dalammasyarakat
Cakupan PHBSrumah tangga
persen 72 71,22 98,88 sangat tinggi
11 Meningkatnyajangkauan dankualitaspenangananpenyakit menular
Cakupanpenemuan danpenangananpasien baruTBC/ DBD/Malaria/ HIV-
persen 100 100 100 sangat tinggi
28
Aids
TBC persen 100 100 100 sangat tinggi
DBD persen 100 100 100 sangat tinggi
Malaria persen 100 100 100 sangat tinggi
HIV/Aids persen 100 100 100 sangat tinggi
12 Meningkatnyatingkat melek hurufdan minat bacamasyarakat
Angka melekhuruf (AMH)
persen 99,97 100 100 sangat tinggi
Jumlahpengunjungperpustakaan
pengunjung35.000 37.062 105,89
sangat tinggi
Jumlah SKPDyangmenerapkansistem arsipyang baku
SKPD 44 44 100 sangat tinggi
13 Meningkatnyaakses masyarakatpada seluruhjenjang pendidikan
APK PAUD persen 95,25 95,56 100 sangat tinggi
APMSD/MI,APM,SMP/MTs
persen 96,94 96,97 100 sangat tinggi
APMSMA/SMK/MA
persen 91,53 91,58 100 sangat tinggi
14 Meningkatnyakualitas pendidikanpada seluruhjenjang pendidikan
Persentase PTKkualifikasi S1dan tersertifikasi
persen 50 84,75 169,50 sangat tinggi
Persentasesekolah yangmengaplikasikanTI dalampembelajaran
persen 10 11 110 sangat tinggi
Persentasesekolah yangmenerapkanMBS denganbaik
persen 100 100 100 sangat tinggi
Angka Rata-ratakelulusanditingkatSD/MI,SMP/MTs,SMA/SMK/MA
persen 100 100 100 sangat tinggi
1. TK. SD/MI persen 100 100 100 sangat tinggi
2. TK.SMP/MTs
persen 100 100 100 sangat tinggi
3. TK. SMA /SMK /MA
persen 100 100 100 sangat tinggi
15 Meningkatnya dayasaing tenaga kerjadan ketertibantenaga kerjaterdidik dalamkemajuan pedesaan
Persentasetenaga kerjaterdidik yangbekerja sesuaidengan disiplinilmu yangdimiliki
persentasetenaga kerja
53,01 53,78 101 sangat tinggi
Jumlahwirausahapedesaan yangdilahirkan
Kelompokwirausahawan
50 50 100 sangat tinggi
29
16 Meningkatkankesetaraan genderdan pemberdayaanperempuan
Jumlah Unitkerja yangmenerapkanperencanaan danpenganggaranberbasis PUG
unit kerja 14 16 114,29 sangat tinggi
JumlahperempuanyangmengikutiPelatihanKetrampilanekonomi
Kelompok 10 15 150 sangat tinggi
Jumlah KDRTyang difasilitasipenyelesaiannya
kasus 28 8 28,57 sangatrendah
17 Meningkatnyakesejahteraankeluarga dankeluarga berencana
Jumlah PUS,prasejahtera danKS1 yangmengikuti KB
pasangan 8.000 7.454 93,18 sangat tinggi
Persentasekeluarga PS danKS1
persentasekeluarga
10,7 58,26544,49
sangat tinggi
18 Berkurangnyapenduduk miskin
PersentasePenurunanPendudukMiskin
persentsependuduk
0 0 0
19 Meningkatnya dayasaing investasi
Jumlah realisasiinvestasiPMDN
Rp 766.535.904.821
1.634.742.292.000 213,26 sangat tinggi
Jumlah realisasiinvestasi PMA
Rp 29.610.365 55.459.727.215 187.298 sangat tinggi
Jumlah ProyekPMDN
proyek 719 740 102,92 sangat tinggi
Jumlah ProyekPMA
proyek 2 2 100 sangat tinggi
Jumlah tenagakerja PMDN
tenaga kerja 2.316 1.588 68,57 sedang
Jumlah tenagakerja PMA
tenaga kerja 12 34 283,33 sangat tinggi
20 Meningkatnya dayasaing produkkoperasi dan usahamikro, kecil danmenengah (UMKN )
persentasekoperasi aktif
persen 83 82,24% 99,08 sangat tinggi
Jumlah UMKMAktif yang telahdibina
JumlahUMKM
1.500 28.117 1.874,47 sangat tinggi
21 Meningkatnyaproduksi dan nilaitambah produkpertanian
ProduktivitasTanamanPangan Utama
KU/Ha 63,67 65,37 102,67 sangat tinggi
ProduktivitastanamanHortikulturaUnggulan
KU/Ha 137,6 85 61,77 rendah
22 Meningkatnyaproduksi dan nilaitambah produksiperkebunan
Produktivitastanamanperkebunanutama
Kg/Ha 810,5 907 119,68 sangat tinggi
23 Meningkatnyaproduksi dan nilaitambah produkPeternakan
Jumlah ProduksiDaging
ton 498 745,25 149,65 sangat tinggi
Jumlah ProduksiTelur
ton 22,985 22,986 100 sangat tinggi
30
Nilai ProduksiPeternakan
Rp 613.089.495,40
613.089.495,40 100 sangat tinggi
24 Meningkatnyaproduksi dan nilaitambah produkPerikanan
Jumlahproduksiperikanantangkap
ton 12.270,92 13.457,36 109,67 sangat tinggi
JumlahProduksiperikananbudidaya
ton 39.336,38 39.883,31 101,39 sangat tinggi
Jumlah ProduksiPerikanan
ton 51.607,30 53.340,67 103,36 sangat tinggi
25 Terpeliharanyaketahanan pangandan surplus pangandalam mewujudkanpinrang sebagaiporos pangannasional
PersentaseCadanganPangan yangdidistribusikanuntukmenunjangketahananpangan Nasional
persen 50 100 200 sangat tinggi
26 Meningkatnyakapasitaskelembagaan danefektifitaspenyelenggaraanpenyuluh pertanian,perikanan, dankehutanan
Persentasekelompok tanimendapatkanpenyuluhanyang intensif
persentase klptani
16 16 100 sangat tinggi
Jumlah klinikpertanianterpadu yangberfungsidengan baik
klinikpertanian
9 9 100 sangat tinggi
27 Meningkatnyakesejahteraan fakirmiskin, anakterlantar danpenyandangmasalahkesejahteraan sosial(PMKS) lainnya
PersentasePMKS yangditanganidengan Baik
persen 76 72,89 95,91 sangat tinggi
28 MeningkatnyaKualitas PelayananPublik
Jumlah Ijin yangdiselesaikanyang sesuaidengan standarPelayanan ( SP )
izin 3.291 4.017 122,06 sangat tinggi
JumlahDokumenKependudukandan Capil yangdiselesaikandengan StandarPelayanan ( SP )
dokumen 36.000 74.604 207,23 sangat tinggi
Jumlah KartuAK 1 yangterselesaikansesuai denganStandarPelayanan ( SP )
Kartu AK1 733 753 102,72 sangat tinggi
Persentase UnitKerja yangmemilikiInovasi
unit kerja 100 63,64 63,64 rendah
Nilai SKMyang berkategoribaik pada unitkerja
Nilai SKM 135 137 101,48 sangattinggi
31
JumlahPelayananPengaduan yangterselesaikansesuai StandarPelayanan ( SP)
Pengaduan 140 103 73,57 sedang
29 Meningkatnyakapasitaspemerintahankecamatan dandesa
Jumlah Desayang memilikidata profil desauntuk penentuankualifikasi desa
desa 69 69 100 sangat tinggi
JumlahKecamatanyang telahmenerapkansistem Paten
kecamatan 12 12 100 sangat tinggi
30 Meningkatnyakualitas laporankinerja dan laporankeuangan
Nilai EvaluasiAKIPKabupaten
nilai evaluasi B CC 50 sangatrendah
Nilai Opini BPKterhadapLaporanKeuanganDaerah
nilai opini WTP sementaramenunggu hasildari BPK
- -
31 MeningkatnyaKompetensi danprofesionalismeSDM Aparatur
PersentaseAparatur yangmemilikiKompetensiMelaluiDiklatpim
aparatur 83.182 83.182 100 sangat tinggi
PersentaseAparatur yangproporsionalmelalui DiklatTeknis
aparatur 350 350 100 sangat tinggi
32 MeningkatnyaPenataan danPenguatanOrganisasi danTata Laksana
Jumlah SKPDyangorganisasinyatelah tepat ukurdan tepat Fungsi
SKPD 44 44 100 sangat tinggi
Jumlah UnitKerja yangtelah memilikiStandarOperaionalProsedur ( SOP)
unit kerja 44 44 100 sangat tinggi
33 MeningkatnyaKualitasperencanaanpembangunandaerah
JumlahDokumenperencanaanyang sesuaidengan dasarregulasi dankalenderPerencanaan
dokumen 2 2 100 sangat tinggi
JumlahInformasiPembangunanyangdipublikasikan
informasi 3.600 446 12,38 sangatrendah
34 MeningkatnyaKualitaspengawasanPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan
PersentaseRekomendasiLaporan HasilPengawasanyangditindaklanjutimencakuprekomendasiadministrasi
rekomendasi 97 92,96 95,84 sangat tinggi
32
35 Berkembang-nyakawasanpembangunanterpadu agropolitan
Persentaselokasi kawasanAgro –politanyang produktif
lokasi 26,9 26,9 100 sangat tinggi
36 Berkembang-nyapembangunanterpadu kawasanminapolitan
Persentaselokasi kawasanminapolitanyang efektif
lokasi 13 13 100 sangat tinggi
37 Meningkatnyakoridorperdaganganproduk unggulan
Jumlah produkunggulan yangterjual
ton 600 328,75 55,49 rendah
38 Meningkatnyakapasitasinfrastrukturperhubungan
JumlahAngkutanPenumpangyang melewatiterminal
jumlahangkutanpenumpang
1.100.000 990.424 90,04 sangat tinggi
JumlahAngkutanBarang Yangmelewatiterminal
jumlahangkutanbarang
40.500 39.040 96,39 sangat tinggi
Jumlah FasilitasPendukungPembangunanPelabuhan danSaranaPrasaranaPerhubunganLainnya
fasilitaspendukung
1 0 0 sangatrendah
39 Meningkatnyakapasitasinfrastrukturtransportasi
Panjang jalanKabupatendalam kondisibaik
KM 841,95 707,54 84,04 tinggi
40 Meningkatnyakapasitasinfrastruktur irigasi/ pengairan
Cakupanlayanan irigasi (Ha )
Ha 53.123 48.909 92,06 sangat tinggi
41 MeningkatnyaKualitasperumahan danpemukiman
Jumlah rumahorang miskinyang diperbaikimenjadi layakhuni
rumah 22 50 227 sangat tinggi
PersentasePermukimanSehat
permukiman 94,83 94,83 100 sangat tinggi
42 Terpeliharanyakelesatrian hutandan lahan
Luas Hutan danlahan kritis yangdirehabilitasi
Ha 101 1.260 1.247,5 sangat tinggi
43 MeningkatnyaKualitasLingkungan Hidup
Jumlah titikpantaupencemaran air,tanah dan udarayang dipantaudandikendalikan
jumlah titikpantau
16 16 100 sangat tinggi
44 Meningkatnyakapasitaspencegahanbencana
Jumlah Korbanbencana yangditangani sesuaiSOP
jumlahkorban
2.680 1.058 39,47 sangatrendah
45 Meningkatnyakualitaspenanganansampah dankebersihan
Volume sampahyang dikelola diTPST dan TPA
m3/hari 71,84 193,61 269,50 sangat tinggi
Volume Sampahyang terangkatKe TPA
m3/hari 220 193,61 88 tinggi
33
3.2 Analisis Kinerja
Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi penyelenggaraan ibadah dan
perayaan keagamaan adalah tingkat ketersediaan tempat ibadah per-1000 penduduk serta
fasilitasi perayaan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemkab Pinrang. Sasaran ini
dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan kebutuhan dan fasilitas yang
memadai bagi penyelenggaraan ibadah dan perayaan keagamaan guna meningkatkan
kualitas ibadah dan pengalaman agama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat
Pinrang.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai 89
dengan predikat “Tinggi” . Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel.7 Capaian Sasaran Ke-1
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD
S/D 2016SATUAN
2 TAHUN
TERAKHIRTAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1
Rasiokebutuhantempat ibadahterhadappemeluk agama
Per-1.000pemelukagama
1,221 1,231 1,30 1,23 95 1,5 82,13
2
Jumlahperayaankegamaan yangdifasilitasi
PerayaanKeagama
an
6 6 6 5 83 5 100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 89 91,07
Sumber data : Bagian Adm. Kesra Setda , Pemkab.Pinrang, 2016
Adapun uraian mengenai kedua indikator tersebut ini dijabarkan sebagai berikut :
Indikator 1 : Rasio Kebutuhan Tempat Ibadah Terhadap Pemeluk Agama
Rasio kebutuhan tempat ibadah terhadap pemeluk agama adalah jumlah
ketersediaan tempat ibadah per 1.000 jumlah pemeluk agama. Tempat ibadah merupakan
tempat untuk melakukan persembahyangan / peribadatan menurut ajaran masing-masing
agama. Ketersediaan tempat ibadah merupakah salah satu dari pelayanan sarana dan
prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Sasaran 1 :Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi penyelenggaraan ibadah dan perayaankeagamaan
34
Pengukuran rasio kebutuhan tempat ibadah terhadap pemeluk agama
dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketersediaan tempat ibadah yang memungkinkan
masyarakat melaksanakan ibadah secara aman dan nyaman. Indikator ini dihitung dengan
membandingkan jumlah tempat ibadah dengan pemeluk agama dikalikan 1.000.
Tabel.8 Rasio Tempat Ibadah dalam kondisi baik per-1000 pendudukdi Tahun 2016 menurut Agama dan Kepercayaan
UnsurPenghitungan
Agama
JumlahMasjid
danMushollah
GerejaProtestan
GerejaKatholik
Pura Vihara Lainnya
Tempat Ibadah 498 8 0 0 0 0 506
JumlahPemelukAgama
399.108 6.250 4.477 728 171 91 410.825
Rasiokebutuhantempat ibadahterhadappemelukagama
1,25 1,28 0 0 0 0 1,23
Sumber data : Bagian Kesra Setda dan Dinas Kependudukan & Capil Pemkab.Pinrang
Realisasi kinerja indikator rasio kebutuhan tempat ibadah terhadap pemeluk
agama pada tahun 2016 adalah 1,23. Artinya, tersedia 1,23 tempat ibadah untuk setiap
1.000 pemeluk agama atau 1 tempat ibadah untuk setiap 813 pemeluk agama di Pinrang.
Capaian kinerja indikator ini di tahun 2016 hanya mencapai 95%. Faktor-faktor
yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut antara lain :
Pemerintah mengakomodir tuntutan masyarakat untuk mengutamakan pemeliharaan
dan atau rehabilitasi tempat-tempat ibadah yang telah ada dibandingkan penambahan
tempat ibadah baru. Tuntutan masyarakat ini diakomodir oleh Pemerintah dengan
pertimbangan bahwa di luar hari-hari besar keagamaan, tempat ibadah yang ada
masih mampu menampung jumlah pemeluk agama yang hendak beribadah.
Di tahun 2016, Pemerintah juga lebih memprioritaskan upaya-upaya pengoptimalan
pemanfaatan tempat-tempat ibadah yang telah ada oleh masyarakat dibandingkan
pembangunan tempat ibadah baru.
35
Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja 2 tahun terakhir maka realisasi kinerja
indikator ini menunjukkran trend peningkatan dan telah memenuhi 82,13 % target akhir
RPJMD Kab. Pinrang.
Adapun program yang mendukung pencapaian kinerja ini yaitu :
1. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
2. Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan
Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
Program tersebut dijabarkan antara lain dalam bentuk rehabilitasi dan
pemeliharaan tempat-tempat ibadah. Terkait dengan itu, Pemkab. Pinrang telah
menyalurkan dana bantuan hibah keagamaan ke 71 tempat ibadah melalui bagian
administrasi kesejahteraan rakyat, Setda Pemkab.Pinrang.
Sumber data : Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Setda Pemkab.Pinrang
0
1,199 1,23
2
Rasio kebutuhan tempat ibadah terhadap pemeluk agama
Gambar 4. Grafik Perkembangan Realisasi Rasio KebutuhanTempat Ibadah Terhadap Pemeluk agama Terhadap Target
Akhir RPJMD
Realiasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Target RPJMD
Gereja Mesjid Mushollah
Jenis Tempat Ibadah 5 59 7
0
20
40
60
Jum
lah
Gambar 5. Grafik Tempat Ibadah Yang Mendapat BantuanDana Hibah Tahun 2016
36
Gambar.6PenyerahanBantuan Masjid diKecamatan Suppa
Rencana Aksi
Mengoptimalkan kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan tempat-tempat
peribadatan dengan memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan yang memiliki
rasio yang masih rendah seperti di Kecamatan Mattiro Sompe dan Tiroang.
Indikator 2. Jumlah perayaan kegamaan yang difasilitasi
Fasilitasi perayaan hari keagamaan adalah salah satu bentuk upaya Pemerintah
untuk menyiapkan berbagai kebutuhan pelaksanaan perayaan hari keagamaan misalnya
penyiapan lokasi, perlengkapan, anggaran dan sumber daya manusia demi melancarkan
pelaksanaan perayaan hari keagamaan tersebut di Kabupaten Pinrang. Jumlah perayaan
keagamaan yang difasilitasi dihitung dengan merekapitulasi seluruh perayaan
keagamaan yang difasilitasi oleh Pemerintah melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
Capaian kinerja indikator perayaan keagamaan yang difasilitasi pada tahun
2016 mencapai 83% atau hanya mencapai 5 dari 6 target yang diperjanjikan. Hari
keagamaan yang difasilitasi tersebut adalah :
1. Hari Raya Idul Fitri
2. Hari Raya Idul Adha
3. Hari Maulid Nabi Muhammad SAW
4. Hari Tahun Baru Islam
5. Hari Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
37
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target perjanjian
kinerja tersebut antara lain keterbatasan anggaran dikarenakan adanya prioritas
pembangunan di bidang keagamaan lainnya.
Bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2014 dan 2015, realisasi indikator
ini di tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 1 (satu) kegiatan peringatan hari
keagamaan. Sementara bila dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun
2019, realisasi indikator ini di tahun 2016 menunjukkan angka yang baik, dimana
pencapaian indikator mencapai 100 % dari target RPJMD.
Adapun program yang mendukung pencapaian kinerja indikator yaitu :
1. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
2. Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan
Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Rencana Aksi
Melakukan evaluasi terkait fasilitasi perayaan hari keagamaan yang telah dilaksanakan.
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dampak berbagai fasilitasi tersebut bagi
masyarakat Pinrang. Dari evaluasi juga akan diperoleh informasi yang dapat dijadikan
acuan untuk merumuskan kegiatan yang lebih efektif dan efesien guna meningkatkan
kualitas ibadah dan pengalaman agama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat
Pinrang.
6 6
5 5
Jumlah perayaan kegamaan yang difasilitasi
Gambar 7. Grafik. Perkembangan Realisasi Jumlah perayaankegamaan yang difasilitasi Terhadap Target Akhir RPJMD
Realiasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Target RPJMD
38
Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama adalah terjaganya
toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang ditandai dengan dialog antar ummat
beragama. Sasaran ini dimaksudkan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan bagi
masyarakat Pinrang dalam memeluk agamanya sebagaimana diamanahkan dalam UUD
RI Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2) bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu”.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan satu indikator ini mencapai
100 % dengan predikat “sangat tinggi” . Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel 9. Capaian Sasaran ke-2
INDIKATORKINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
%CAPAIAN
INDIKATOR( 2016 )
TARGETAKHIRRPJMD( 2019 )
%CAPAIAN
RPJMD S/D2016
SATUAN
2 TAHUN
TERAKHIRTAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 Frekuensidialog antarUmatBeragama
Kali 1 1 1 1 100 2 50
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 100 50
Sumber data :Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemkab. Pinrang, 2016
Dialog antar umat beragama adalah dialog yang dilaksanakan dalam bentuk
rapat koordinasi forum kerukunan umat beragama (FKUB) dengan agenda menciptakan
hubungan harmonis antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian,
saling menghormati, menghargai, kesetaraan dalam pengajaran amalan agamanya dan
kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara
kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Dialog ini dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh
organisasi kemasyarakatan dan beberapa instansi yang tugas dan fungsinya terkait
dengan upaya pemeliharaan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Indikator ini
Sasaran 2 :Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama
39
diukur dengan merekapitulasi jumlah kegiatan rapat koordinasi forum kerukunan umat
beragama yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.
Indikator frekuensi dialog antar Umat Beragama Kabupaten Pinrang di tahun
2016 mencapai target 100%. Capaian ini sekaligus menjadi capaian kinerja sasaran
terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di tahun 2016.
Gambar 8. Dialog Antar Ummat Beragama Tahun 2016
Dialog antar umat beragama ini terbukti telah memberikan kontribusi dalam
meningkatkan komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam
penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk konflik bernuansa agama.
Keberadaan forum-forum ini cukup efektif baik secara langsung maupun tidak langsung
dalam menekan potensi konflik bernuansa agama sehingga pada Tahun 2016 konflik
bernuansa agama tersebut nihil. Dengan demikian toleransi dan kerukunan antar umat
beragama dapat terpelihara.
39
diukur dengan merekapitulasi jumlah kegiatan rapat koordinasi forum kerukunan umat
beragama yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.
Indikator frekuensi dialog antar Umat Beragama Kabupaten Pinrang di tahun
2016 mencapai target 100%. Capaian ini sekaligus menjadi capaian kinerja sasaran
terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di tahun 2016.
Gambar 8. Dialog Antar Ummat Beragama Tahun 2016
Dialog antar umat beragama ini terbukti telah memberikan kontribusi dalam
meningkatkan komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam
penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk konflik bernuansa agama.
Keberadaan forum-forum ini cukup efektif baik secara langsung maupun tidak langsung
dalam menekan potensi konflik bernuansa agama sehingga pada Tahun 2016 konflik
bernuansa agama tersebut nihil. Dengan demikian toleransi dan kerukunan antar umat
beragama dapat terpelihara.
39
diukur dengan merekapitulasi jumlah kegiatan rapat koordinasi forum kerukunan umat
beragama yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.
Indikator frekuensi dialog antar Umat Beragama Kabupaten Pinrang di tahun
2016 mencapai target 100%. Capaian ini sekaligus menjadi capaian kinerja sasaran
terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di tahun 2016.
Gambar 8. Dialog Antar Ummat Beragama Tahun 2016
Dialog antar umat beragama ini terbukti telah memberikan kontribusi dalam
meningkatkan komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam
penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk konflik bernuansa agama.
Keberadaan forum-forum ini cukup efektif baik secara langsung maupun tidak langsung
dalam menekan potensi konflik bernuansa agama sehingga pada Tahun 2016 konflik
bernuansa agama tersebut nihil. Dengan demikian toleransi dan kerukunan antar umat
beragama dapat terpelihara.
40
Gambar 9. Perkembangan Konflik SARA bernuansa Agama Tahun 2014 - 2016
Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini adalah adanya
koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kab. Pinrang dengan berbagai
unsur keagamaan baik tokoh agama, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan tokoh
pemuda se-Kab.Pinrang
Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2019, maka capaian
indikator ini di tahun 2016 telah memenuhi 50% target akhir RPJMD. Program yang
dilaksanakan untuk mencapai target kinerja indikator ini adalah Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
1
2014
Gambar 10. Grafik Perkembangan Realisasi Kinerja Frekuensi DialogAntar Ummat Beragama Terhadap Target RPJMD
40
Gambar 9. Perkembangan Konflik SARA bernuansa Agama Tahun 2014 - 2016
Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini adalah adanya
koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kab. Pinrang dengan berbagai
unsur keagamaan baik tokoh agama, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan tokoh
pemuda se-Kab.Pinrang
Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2019, maka capaian
indikator ini di tahun 2016 telah memenuhi 50% target akhir RPJMD. Program yang
dilaksanakan untuk mencapai target kinerja indikator ini adalah Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
1 12
2015 2016 Target RPJMD
Gambar 10. Grafik Perkembangan Realisasi Kinerja Frekuensi DialogAntar Ummat Beragama Terhadap Target RPJMD
Frekuensi Dialog Antar Ummat Beragama
40
Gambar 9. Perkembangan Konflik SARA bernuansa Agama Tahun 2014 - 2016
Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini adalah adanya
koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kab. Pinrang dengan berbagai
unsur keagamaan baik tokoh agama, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan tokoh
pemuda se-Kab.Pinrang
Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2019, maka capaian
indikator ini di tahun 2016 telah memenuhi 50% target akhir RPJMD. Program yang
dilaksanakan untuk mencapai target kinerja indikator ini adalah Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
2
Target RPJMD
Gambar 10. Grafik Perkembangan Realisasi Kinerja Frekuensi DialogAntar Ummat Beragama Terhadap Target RPJMD
41
Rencana Aksi
Melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat luas
terkait Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah
Ibadat.
Terjaganya keragaman budaya, kekayaan budaya dan potensi pariwisata adalah
terlestarikannya kesenian daerah, nilai budaya kearifan lokal, situs / cagar budaya dan
berkembangnya potensi pariwisata Kabupaten Pinrang. Sasaran ini dimaksudkan agar
infiltrasi budaya asing maupun interaksi kebudayaan lebih menunjukkan sifat fleksibel
dan adaptatif, dimana masyarakat Pinrang senantiasa mampu menerima dan mengolah
unsur-unsur budaya asing dalam rangka memperkaya kebudayaannya sendiri tanpa harus
menghilangkan jati diri kepribadian sendiri.
Gambar11. Karomba , Wisata Alam
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan tiga indikator ini mencapai
100% dengan predikat “Sangat Tinggi . Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Sasaran 3 :Terjaganya keragaman budaya, kekayaan budaya dan potensi pariwisata
42
Tabel 10. Capaian Sasaran ke-3
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD S/D
2016
SATUAN 2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlahkesenian daerahdan nilai budayakearifan lokalyang dibina
Keseniandaerah dannilaibudayakearifanlokal
5 9 9 9 100 5 180
2 Jumlah situsdan cagarbudaya yangterjaga denganbaik
Situs dancagarbudaya
14 15 42 42 100 17 247
3 Jumlah objekwisata yangdikembangkan
ObjekWisata
1 2 2 2 100 18 11,11
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 100 146,04Sumber data :Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemkab. Pinrang Tahun 2016
Adapun uraian mengenai ketiga indikator ini dijabarkan sebagai berikut :
Indikator 1 : Jumlah kesenian daerah dan nilai budaya kearifan lokal yang dibina
Kesenian daerah dan nilai budaya kearifan lokal yang dibina adalah berbagai
kesenian, permainan, nilai-nilai dan kearifan lokal berdasarkan adat dan budaya
masyarakat Pinrang yang dipertahankan keberadaannya seperti keadaan semula. Indikator
ini diukur dengan merekapitulasi jenis kesenian daerah dan nilai budaya kearifan lokal
yang dibina dan dilestarikan sepanjang tahun 2016.
Capaian kinerja indikator ini di tahun 2016 mencapai target 100 %. Pencapaian
ini menunjukkan bahwa kesenian dan nilai budaya kearifan lokal yang berdasarkan adat
dan budaya Pinrang masih bisa dipertahankan. Adapun rincian kesenian dan nilai
budaya kearifan lokal yang dibina dan dilestarikan tersebut dapat dilihat pada tabel.
Tabel 11. Jumlah Kesenian Daerah dan Nilai BudayaKearifan Lokal yang dibina dan dilestarikan
No Jenis Kesenian Daerah Jenis Kearifan Lokal
1. Lagu –Lagu Daerah Maccera Arajang
2. Tari Mappamula Pallipa Pute
3. Mappadendang Alitta
4. Cerita Rakyat Saoraja
5. Tari Manurung -
Jumlah 5 4
Sumber data : Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab.Pinrang
43
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini antara
lain adalah :
1. Pemerintah Kabupaten Pinrang bekerjasama dengan sanggar seni dalam melakukan
pembinaan kesenian dan budaya kepada pemuda dan pemudi Pinrang.
2. Penyelenggaraan festival budaya dan lomba seni secara rutin seperti Festival
Budaya Pinrang, Lepa-Lepa Race, Pemilihan Ana Dara Kallolona Sawitto, Sadar
wisata pelajar dan permainan rakyat dengan alat musik tradisional.
3. Keikutsertaan pada festival seni dan budaya, seperti kemah seni, pagelaran karya tari
festival Salokarajae VI, Side Festival, Pekan raya Sulsel, Pemilihan Putri Indonesia,
Pemilihan Dara Daeng Makassar dan Parade Budaya
4. Pemberian bantuan kepada sanggar-sanggar seni.
Bila dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014, capaian di tahun 2015
secara umum mengalami peningkatan. Sementara bila dibandingkan dengan rencana
target akhir RPJMD pada tahun 2019, realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2015
yang menjadi tahun pertama pencapaian RPJMD juga menunjukkan angka yang baik
karena telah melampaui target akhir RPJMD.
Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja indikator ini
adalah :
1. Program pengelolaan keragaman budaya
2. Program pengembangan nilai budaya
5
9 9
5
Jumlah kesenian daerah dan nilai budaya kearifan lokalyang dibina
Gambar 12. Grafik. Perkembangan Realisasi Jumlahkesenian daerah dan nilai budaya kearifan lokal yang dibina
Terhadap Target Akhir RPJMD
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Target RPJMD
44
Rencana Aksi
1. Meningkatkan kerjasama dengan sanggar seni dalam melakukan pembinaan
kesenian dan budaya kepada pemuda dan pemudi Pinrang.
2. Meningkatkan penyelenggaraan dan keiikutsertaan pada lomba seni dan fesival
budaya
3. Memberikan bantuan kepada sanggar-sanggar seni
Indikator 2 : Jumlah situs dan cagar budaya yang terjaga dengan baikCagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar
budaya, situs cagar budaya , bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan
cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena
memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau
kebudayaan melalui proses penetapan. Jumlah situs dan cagar budaya yang dilestarikan
diukur dengan merekapitulasi seluruh situs dan cagar budaya Kabupaten Pinrang yang
dilestarikan di tahun 2016.
Capaian indikator ini di tahun 2016 mencapai 100 %. Capaian ini mengalami
peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015. Adapun faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain adalah meningkatnya
kepedulian masyarakat terhadap budaya. Hal ini memudahkan Pemkab. Pinrang dalam
melakukan pelestarian dan pemeliharaan situs dan cagar budaya Pinrang.
14 15
42
17
Jumlah situs dan cagar budaya yang terjaga dengan baik
Gambar 13. Grafik. Perkembangan Realisasi Jumlah situsdan cagar budaya yang terjaga dengan baik Terhadap
Target Akhir RPJMD
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Target RPJMD
45
Bila dibandingkan dengan rencana target akhir RPJMD pada tahun 2019, realisasi
kinerja indikator ini pada tahun 2016 yang menjadi tahun kedua telah melampaui target
RPJMD yaitu mencapai 247 %. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target
indikator ini adalah Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
Rencana Aksi
1. Mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan
pemeliharaan cagar dan situs budaya
2. Melakukan pengawasan berupa monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan
pengelolaan cagar dan situs budaya
3. Meningkatkan pemeliharaan dan kebersihan cagar dan situs budaya
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung di lokasi cagar dan situs budaya
Indikator 3 : Jumlah objek wisata yang dikembangkan
Jumlah objek wisata yang dikembangkan adalah jumlah objek wisata baru dan
atau objek wisata lama yang ditingkatkan kapasitasnya, baik dalam bentuk
pembangunan, perbaikan sarana dan prasarana obyek wisata serta promosi pariwisata.
Indikator ini diukur dengan merekapitulasi objek wisata yang dikembangkan dalam kurun
satu tahun.
Adapun capaian kinerja indikator ini di tahun 2016 adalah 100% atau memenuhi
2 objek wisata sebagaimana yang ditargetkan. Dua objek wisata yang dikembangkan
tersebut adalah Pantai Lowita di Kecamatan Suppa dan Pantai Harapan Ammani di
Kecamatan Mattiro Sompe. Pengembangan dua objek wisata ini terbukti mampu
memberikan kontribusi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusi
sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Pinrang di tahun 2016, sebagaimana
tergambarkan pada grafik berikut :
27.599
31.277
32.658
2014
2015
2016
Gambar 14. Grafik Perkembangankunjungan wisatawan Tahun 2014-2016
Kunjungan Wisatawan
0,89%
0,86%
1,69%
2014
2015
2016
Gambar 15. Grafik Kontribusi sektorpariwisata terhadap PDRB Tahun 2014-
2016
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
46
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain
adalah :
1. Pelaksanaan program dan kegiatan pariwisata telah direncanakan dengan baik
2. Dukungan anggaran dan sumber daya manusia cukup walaupun jumlahnya belum
sesuai harapan
3. Adanya hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan para
stakeholder kepariwisataan seperti pengusaha pengelola objek wisata
Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2019, maka capaian
sasaran ini di tahun 2016 telah memenuhi 11,11% target akhir RPJMD. Adapun
program yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja indikator ini adalah :
1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Program Pengembangan Kemitraan
Rencana Aksi
1. Meningkatkan promosi kepariwisataan Kabupaten Pinrang
2. Meningkatkan pembinaan terhadap pengusaha sarana pariwisata, rekreasi dan
hiburan umum serta obyek dan daya tarik wisata. Upaya-upaya itu dilakukan dengan
harapan para pengusaha dapat memberikan pelayanan yang baik dan
mengembangkan produk-produk wisata yang menarik sehingga dapat meningkatkan
jumlah kunjungan wisatawan.
1 2 2
18
Jumlah objek wisata yang dikembangkan
Gambar 16. Grafik Perkembangan realisasi indikator jumlahobjek wisata yang dikembangkan terhadap target akhir
RPJMD
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Target RPJMD
47
Berkembangnya Karakter Pemuda, Remaja dan Masyarakat Secara Umum
Berbasis Nilai-Nilai Saling Menghargai, Saling Menghormati, Saling Tolong Menolong
dalam Kebajikan (Amar Ma’ruf dan Nahir Mungkar) adalah pengembangan sumber daya
manusia Kab. Pinrang melalui metode latihan minat dan bakat yang efektif serta
pelaksanaan dan/ atau pengikutsertaa pemuda maupun remaja pada kompetisi yang
berkesinambungan di semua tingkatan. Sasaran ini dimaksudkan untuk mempersiapkan
dan memberdayakan pemuda, remaja dan masyarakat secara umum agar memiliki
kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan serta tantangan
dan persaingan di era global.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai
56,06 % dengan predikat “Rendah” . Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel 12. Capaian Sasaran ke-4
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN%
CAPAIANINDIKATOR
( 2016 )
TARGETAKHIRRPJMD( 2019 )
%CAPAIAN
RPJMD S/D2016
SATUAN 2 TAHUNTERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlahmasyarakat,pemuda,remaja, siswaberprestasi loloske :
Orang 8 6 130 97 75 14 692,86
Tk. Provinsi Orang 5 3 100 75 9Tk. Nasional Orang 3 3 25 18 5Tk.Internasional
Orang 0 0 5 4 0
2 Jumlah cabangolahraga yangberprestasi di :
Orang 4 6 16 6 38 16 38
Tk. Provinsi Orang 3 5 8 4 10Tk. Nasional Orang 1 1 8 2 6Tk.Internasional
Orang 0 0 0 0 0
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 56,5 365,18
Sumber. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2016
Sasaran 4 :Berkembangnya Karakter Pemuda, Remaja dan Masyarakat Secara Umum BerbasisNilai-Nilai Saling Menghargai, Saling Menghormati, Saling Tolong Menolongdalam Kebajikan (Amar Ma’ruf dan Nahir Mungkar).
48
Adapun uraian mengenai indikator-indikator ini disajikan sebagaimana berikut :
Indikator 1 : Jumlah masyarakat, pemuda, remaja, siswa berprestasi lolos ke
tingkat provinsi, nasional dan internasional
Pemuda, remaja, siswa berprestasi adalah pemuda, remaja, siswa yang dapat
mewujudkan hasil atas usahanya dengan mengandalkan kemampuan intelektual,
emosional, dan spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapai situasi segala aspek
kehidupan. Oleh karena itu, pemuda, remaja, siswa berprestasi menjadi kader-kader
muda daerah yang dianggap siap mewujudkan cita-cita masyarakat Pinrang dan peduli
akan lingkungan sekitar serta memiliki budi pekerti yang baik. Indikator ini diukur
dengan menghitung jumlah pemuda, remaja, siswa berprestasi di berbagai bidang yang
lolos ke Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional di Tahun 2016.
Capaian kinerja indikator ini di tahun 2016 sebesar 75 % atau 97 dari 130 orang
yang ditargetkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target
adalah :
1. Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dikarenakan keterbatasan anggaran
daerah, dimana anggaran daerah masih dialokasikan untuk kegiatan prioritas
kabupaten berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kegiatan pembinaan kepemudaan terutama
di pedesaan
3. Masih kurangnya pemanfaatan iptek dalam pengembangan kepemudaan baik
Namun demikian, bila dibandingkan dengan data dua tahun terakhir, capaian
indikator ini di tahun mengalami peningkatan yang signifikan dan telah melampaui
target akhir RPJMD. Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja
indikator ini adalah program peningkatan peran serta kepemudaan.
8 1
97
14
Pemuda/Remaja/Siswa Berprestasi
Gambar 17. Grafik Perkembangan Capaian Indikator JumlahPemuda/Remaja/Siswa Berprestasi Terhadap Target Akhir RPJMD
2014
2015
2016
Target RPJMD
49
Rencana Aksi
1. Mengupayakan pengalokasian anggaran yang memadai untuk pembinaan
kelembagaan dan kegiatan kepemudaan
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung
pengoptimalan kegiatan kepemudaan, terutama di wilayah pedesaan
3. Meningkatkan pemanfaatan iptek dalam pengembangan kegiatan kepemudaan.
Indikator 2 : Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi,
nasional dan internasional
Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui cabang olahraga yang menjadi
keunggulan pemuda, remaja dan siswa Pinrang yang secara tidak langsung menunjukkan
tingkat kebugaran, keterampilan dan juga keahlian para pemuda, remaja, siswa Pinrang
dalam cabang olahraga tertentu yang melebihi siapa saja yang bukan atlet dan/atau
pemuda, remaja, siswa daerah lainnya. Indikator ini diukur dengan menghitung cabang
olahraga yang mendapatkan prestasi ke tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
pada tahun 2016.
Gambar 18. Atlit Kab. Pinrang Meraih Prestasi
Pada tahun 2016, Indikator ini mencapai kinerja 37,5% atau 6 cabang olahraga
dari 16 cabang olahraga yang ditargetkan. 4 cabang olahraga yang berprestasi ditingkat
provinsi adalah bulu tangkis, tennis meja, takraw dan atletik, sementara 2 cabang
olahraga yang berprestasi di tingkat nasional adalah bulu tangkis dan atletik. Adapun
faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya adalah :
50
1. Masih terbatasnya anggaran dalam pembinaan dan pembiayaan atlet, khususnya
dalam mengikuti even-even tingkat provinsi maupun nasional
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga terutama di pedesaan
3. Masih belum membudayanya olahraga di kalangan masyarakat
Bila dibandingkan dengan data 2 tahun terakhir, maka realisasi kinerja indikator
ini menunjukkan trend peningkatan meski mengalami stagnasi di tahun 2016. Bila
dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019, realisasi kinerja indikator
ini telah mencapai 37,5 %. Adapun program utama yang mendukung pencapaian kinerja
indikator ini adalah :
1. Program pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Rencana Aksi
1. Mengoptimalkan upaya untuk membudayanya olahraga di kalangan masyarakat
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olahraga terutama di
pedesaan
3. Mengupayakan peningkatan anggaran untuk pembinaan dan pembiayaan atlet,
khususnya dalam mengikuti even-even tingkat provinsi maupun nasional
Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu
prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat
46 6
16
Pemuda/Remaja/Siswa Berprestasi
Gambar 19. Grafik Perkembangan Capaian Indikator Jumlah CabangOlahraga Berprestasi Terhadap Target Akhir RPJMD
2014
2015
2016
Target RPJMD
Sasaran 5 :Terkendalinya gangguan ketertiban, ketentraman , keamanan dan kenyamanan dalamkehidupan
51
memberikan rasa aman, tentram dan nyaman kepada masyarakat serta menjaga
ketertiban dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, terkendalikannya gangguan
ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat
ditetapkan sebagai salah satu sasaran strategis Pemkab. Pinrang.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan satu indikator ini mencapai
100 dengan predikat “Sangat Tinggi.” . Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel 13. Capaian Sasaran ke-5
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD S/D
2016SATUAN
2 TAHUN
TERAKHIRTAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 Persentasegangguan K4yang ditangani
100 100 100 100 100 100 100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 100 100
Sumber data : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab.Pinrang ,2016
Gangguan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan (K4) yang
ditangani adalah segala bentuk pelanggaran hukum dan/atau bentuk-bentuk gangguan
lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan kehidupannya
yang dikelola oleh Pemkab.Pinrang melalui Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol-
PP). Indikator ini diukur dengan mempersentasekan perbandingan gangguan K4 yang
berhasil ditangani dengan seluruh laporan gangguan K4 yang masuk ke kantor Satpol-PP
pada tahun 2016.
Adapun capaian kinerja indikator ini di tahun 2016 adalah 100% atau berhasil
menangani seluruh gangguan Gangguan keamanan, ketertiban, ketentraman dan
kenyamanan (K4) yang masuk ke kantor Satpol-PP sebagaimana yang ditargetkan.
Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini antara
lain :
1. Adanya patroli wilayah 3 kali sehari secara rutin oleh Sat.Pol PP.
2. Adanya sosialisasi Peraturan daerah oleh Sat.Pol PP dan dan bagian hukum yang
mampu meningkatkan pemahaman masyarakat akan Peraturan Daerah
3. Adanya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat
penegak hukum terkait kondisi Kamtibmas yang terjadi di wilayahnya.
4. Komitmen Pejabat di lingkungan SatPol PP.
52
5. Mengaktifkan kembali gerakan Sadarkum pada semua tingkat kehidupan
masyarakat, diantaranya melalui penunjukan Kadarkum.
Gambar 20. Kasatpol PP beserta jajaran menyita minuman keras
Bila dibandingkan dengan data dua tahun terakhir, maka Pemkab. Pinrang
berhasil mempertahankan kinerjanya terkait penanganan gangguan K4. Bila dibandingkan
dengan target akhir RPJMD di tahun 2019, capaian indikator ini telah mencapai target
100 %. Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja indikator ini
adalah :
1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Program pemeliharaan ketentraman dan pencegahan tindak kriminal
3. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
Rencana Aksi
1. Meningkatkan kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dari sisi pengetahuan,
integritas dan profesionalisme.
2. Mengoptimalkan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat.
0
20
40
60
80
100
120
Realisasi 2014
Gambar.21 Grafik Perkembangan Realisasi KinerjaPersentase Gangguan K4 Yang Ditangani Terhadap Target
RPJMD
52
5. Mengaktifkan kembali gerakan Sadarkum pada semua tingkat kehidupan
masyarakat, diantaranya melalui penunjukan Kadarkum.
Gambar 20. Kasatpol PP beserta jajaran menyita minuman keras
Bila dibandingkan dengan data dua tahun terakhir, maka Pemkab. Pinrang
berhasil mempertahankan kinerjanya terkait penanganan gangguan K4. Bila dibandingkan
dengan target akhir RPJMD di tahun 2019, capaian indikator ini telah mencapai target
100 %. Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja indikator ini
adalah :
1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Program pemeliharaan ketentraman dan pencegahan tindak kriminal
3. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
Rencana Aksi
1. Meningkatkan kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dari sisi pengetahuan,
integritas dan profesionalisme.
2. Mengoptimalkan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat.
Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 Target RPJMD
Gambar.21 Grafik Perkembangan Realisasi KinerjaPersentase Gangguan K4 Yang Ditangani Terhadap Target
RPJMD
52
5. Mengaktifkan kembali gerakan Sadarkum pada semua tingkat kehidupan
masyarakat, diantaranya melalui penunjukan Kadarkum.
Gambar 20. Kasatpol PP beserta jajaran menyita minuman keras
Bila dibandingkan dengan data dua tahun terakhir, maka Pemkab. Pinrang
berhasil mempertahankan kinerjanya terkait penanganan gangguan K4. Bila dibandingkan
dengan target akhir RPJMD di tahun 2019, capaian indikator ini telah mencapai target
100 %. Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja indikator ini
adalah :
1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Program pemeliharaan ketentraman dan pencegahan tindak kriminal
3. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
Rencana Aksi
1. Meningkatkan kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dari sisi pengetahuan,
integritas dan profesionalisme.
2. Mengoptimalkan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat.
Target RPJMD
53
3. Mengoptimalkan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di
tingkat kelurahan dan desa.
Terpeliharanya harmoni sosial adalah terjaganya kondisi dimana setiap anggota
masyarakat hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakat seperti terwujudnya
keadaan tertib, teratur, aman dan nyaman. Sementara, terpeliharanya kesatuan bangsa
adalah terjaganya keserasian dan keutuhan persatuan beraneka ragam corak bangsa
seperti kemajemukan suku bangsa, agama, adat istiadat dan budaya yang ada di
nusantara.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai
119,59% dengan predikat “Sangat Tinggi” . Hasil pengukurannya disajikan dalam
tabel berikut ini :
Tabel.14 Capaian Sasaran ke-6INDIKATOR
KINERJACAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIANINDIKATOR
( 2016 )
TARGETAKHIRRPJMD( 2019 )
%CAPAIAN
RPJMDS/D 2016
SATUAN 2 TAHUNTERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlahkegiatandeteksi dinikonflik sosialyangdilaksanakan
Kegiatan 7 9 7 7 100 12 58,33
2 Jumlahorganisasisosialkemasyarakatan dan LSMyang ditemanibermitra
Organisasi 83 117 120 167 139,17 150 111,33
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 119,59 84,83Sumber data : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkab.Pinrang, 2016
Uraian mengenai kedua indikator utama ini dijabarkan sebagai berikut :
Indikator 1 : Jumlah kegiatan deteksi dini konflik sosial yang dilaksanakan
Kegiatan deteksi dini konflik sosial adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk
mengantisipasi timbulnya berbagai konflik dan kerawanan sosial ditengah masyarakat
yang dapat mengancam stabilitas daerah. Indikator ini diukur dengan merekapitulasi
jumlah pelaksanaan forum-forum dialog dalam setahun. Forum-forum dialog yang
dimaksud adalah Forum Pembauran Kebangsaan ( FPK ), Forum Kewaspadaan Dini
Sasaran 6 : Terpeliharanya Harmoni Sosial dan Kesatuan Bangsa Dalam Masyarakat
54
Masyarakat ( FKDM ), Forum Bela Negara ( FBN ) dan Forum Komunitas Intelijen
Daerah ( KOMINDA ).
Capaian kinerja indikator ini di tahun 2016 adalah 100 %. Faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan ini adalah :
1. Meningkatnya pemahaman para stakeholder terkait pentingnya forum-forum dialog
tersebut
2. Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan anggota forum dalam menjalankan tugas
fungsinya
3. Optimalnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait forum-forum dialog
tersebut baik antar pemerintah daerah maupun dengan masyarakat serta Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Bila dibandingkan dengan capaian dua tahun terakhir, capaian indikator ini di
tahun 2016 menunjukkan trend penurunan. Hal ini dikarenakan perkembangan kondisi
Kab. Pinrang cenderung kondusif sehingga frekuensi kegiatan pun diturunkan untuk
efesiensi. Bila mengacu pada target akhir RPJMD di tahun 2019, capaian pelaksanaan
kegiatan-kegiatan ini di tahun 2016 telah mencapai kinerja 58,33 %. Adapun Program
dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk mencapai hasil ini adalah :
1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Program Pengendalian Keamanan Lingkungan
3. Program Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
79
7
12
Jumlah kegiatan deteksi dini konflik sosial yang dilaksanakan
Gambar 22. Grafik Perkembangan Capaian JumlahKegiatan Deteksi Dini Konflik Sosial Terhadap Target
Akhir RPJMD
2014
2015
2016
Target RPJMD
55
Rencana Aksi
1. Melakukan penguatan komitmen, pemahaman dan sosialisasi terkait urgensi forum
kepada anggota DPRD dan pemangku kepentingan lainnya sehingga ada dukungan
alokasi dana dalam pembentukan dan penguatan forum.
2. Mengupayakan adanya dukungan dana APBN melalui dekonsentrasi dalam
pembentukan dan penguatan forum.
3. Melaksanakan bimbingan teknis maupun pelatihan dan pendidikan kepada anggota
forum-forum dialog sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM dan
juga dalam rangka penguatan forum;
4. Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan
lainnya terkait pembentukan forum di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan
5. Mengupayakan peningkatan efektivitas forum-forum dialog melalui monitoring dan
evaluasi secara berkesinambungan serta mekanisme pemberian reward dan
punishment.
Indikator 2 : Jumlah organisasi sosial kemasyarakatan dan LSM yang ditemani
bermitra
Jumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (ormas)
dan partai politik (parpol) yang dilibatkan dalam upaya pembinaan kesatuan bangsa.
Indikator ini diukur dengan merekapitulasi jumlah LSM, Organisasi Masyarakat dan
Partai Politik yang ditemani bermitra dalam kurun waktu satu tahun.
Adapun realisasi indikator organisasi sosial kemasyarakatan dan LSM yang
ditemani bermitra di tahun 2016 mencapai kinerja 139,17 % atau mencapai 167 LSM,
ormas dan parpol dari 120 LSM, ormas dan parpol yang ditargetkan. Faktor-faktor yang
mendukung keberhasilan pencapaian ini adalah :
1. Terbangunnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Pemkab.Pinrang dengan LSM, Ormas dan Parpol
2. Rutinnya pelaksanaan rapat koordinasi antara pemerintah dengan organisasi /
kelompok masyarakat terkait pembinaan kebangsaan.
3. Tingginya antusias LSM, Ormas dan Parpol untuk berpartisipasi dalam kegiatan
pembinaan kebangsaan
Bila mengacu pada target akhir RPJMD, capaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan
ini di tahun 2016 juga menunjukkan kemajuan yang positif karena telah melampaui
56
target akhir RPJMD yaitu mencapai 111,3 %. Adapun Program yang diselenggarakan
untuk mencapai hasil ini adalah :
1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Program Pengendalian Keamanan Lingkungan
3. Program Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Rencana Aksi
Mengoptimalkan pembinaan dan pemantauan intensif terhadap LSM, Ormas dan Parpol
seperti pembinaan administrasi dan pemberian bantuan.
Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemecahan masalah lokal secara
mandiri dan partisipasi dalam pembangunan adalah meningkatnya peran serta dan
prakarsa masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi
pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Sasaran ini dimaksudkan untuk memperkuat
posisi masyarakat dalam pembangunan dengan melibatkannya secara langsung dalam
perencanaan, perumusan kebutuhan, perumusan masalah yang dihadapi, pelaksanaan
kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai
100,43% dengan predikat “Sangat Tinggi” . Hasil pengukurannya disajikan dalam
tabel berikut ini :
Tabel. 15 Capaian Sasaran ke-7
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN%
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD S/D
2016
SATUAN 2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 PersentaseKelompokMasyarakatyang dibinaoleh LPM,LKD/LKKmelaluibantuanP2DM
Persen 27,78 37,03 100 100 100 100 100
Sasaran 7 :Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemecahan masalah lokal secaramandiri dan partisipasi dalam pembangunan
57
2 Persentasepartisipasikelompokmasyarakatdalampembangunan
Persen 21,96 25,77 26 26,22 101 30 87,4
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 100,5 93,7
Sumber Data : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, 2016
Uraian mengenai kedua indikator ini dijabarkan sebagai berikut :
Indikator 1 : Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina oleh LPM, LKD/LKK
melalui bantuan P2DM
Kelompok masyarakat yang dibina melalui bantuan Program Pengembangan
Desa Mandiri (P2DM) adalah kelompok masyarakat yang diberdayakan melalui bantuan
dana sebesar Rp. 100.000.000,- per Desa/Kelurahan yang diserahkan oleh Pemkab
Pinrang. Bantuan dana melalui program P2DM. Indikator ini diukur dengan
merekapitulasi setiap kelompok yang menerima bantuan P2DM di setiap Kecamatan
Pada tahun 2016, kinerja indikator persentase kelompok masyarakat yang dibina
oleh LPM, LKD/LKK melalui bantuan P2DM mencapai 100 % atau 36,11% dari target
36,11%. Adapun perkembangan lokasi dan kelompok masyarakat pelaksanaan P2DM
Tahun 2013 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel.16 Perkembangan Jumlah Lokasi dan kelompok MasyarakatPelaksanaan P2DM Tahun 2013-2015
Tahun Jumlah Lokasi P2DM Jumlah Kelompok MasyarakatDesa Kelurahan Jumlah Desa Kelurahan Jumlah
2013 9 3 12 9 3 122014 21 9 30 21 9 302015 27 13 40 27 13 402016 0 39 39 0 39 39
Sumber data : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, 2016
Adapun rincian pemanfaatan dana P2DM oleh Kelompok Masyarakat tersebut di
Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :
58
Tabel.17 Rincian Pemanfaatan dana P2DM oleh Kelompok Masyarakat Pada Tahun 2016
KECAMATAN KELURAHAN JENIS KEGIATANSARANA/PRASARANA
Lanrisang 1 Lanrisang Proteksi dan Peninmbunan jalan tani
Suppa 2 Tellumpanua Pembangunan Rabat Beton
3 Watang Suppa Pembangunan drainase
Batulappa 4 Kassa Prtoteksi, Penimbunan Jalan dan Duiker
Lembang 5 Betteng Proteksi dan Penimbunan jalan
6 Tadokkong Pembangunan drainase dan penimbunan
Duampanua
7 Data Talut dan Penimbunan jalan tani
8 Bittoeng Talut dan penimbunan jalan kampung
9 Pekkabata Penimbunan jalan, Talut & drainase
10 Lampa Penimbunan, drainase dan duiker
11 Tatae Talaut dan penimbunan jalan kampung
Patampanua12 Tonyamang Pembangunan drainase dan duiker
13 Teppo Pembangunan rabat beton
14 Benteng Pembangunan jalan beton
15 Maccirinna Pembangunan drainase dan duiker
Tiroang16 Fakkie Perkerasan jalan tani dan duiker
17 Marawi Penimbunan jalan dan talud
18 Pammase Perintisan, penimbunan jalan & talud
19 Tiroang Perintisan,penimbunan jalan dan talud
20 Mattiro deceng Pem,bangunan drainase perkampungan
Mattiro Sompe 21 Langga Pembangunan jembatan kau dan duiker
22 Pallameang Pembangunan drainase pembuang
Cempa 23 Cempa Pembangunan jalan tani dan proteksi
Watang Sawitto
24 Sawitto Pembangunan drainase dasn jalan beton
25 Maccorawalie Penimbunan jalan, plat duiker & Talud
26 Jaya Pembangunan jalan beton
27 Salo Pembangunan drainase
28 Penrang Penimbunan jalan, talud dan duiker
29 Bentengnge Penimbunan jalan tani dan proteksi
30 Siparappe Drainase pembuang
31 Sipatokkong Penimbunan jalan, drainase dan talud
Paleteang 32 Temmassarangnge Penimbunan jalan tani dan talud
33 Mamminasae Perintisan, penimbunan jalan tani & duiker
34 Macinnae Pembangunan jembatan beton dan talud
35 Pacongang Peningkatan jlan, Talud dan duiker
36 Lalen bata Penimbunan jalan tani dan duiker
36 Benteng Sawitto Perintisan / perkerasan jalan tani dan talud
Mattiro bulu 38 Padaidi Pembangunan Drainase perkampungan
39 Manarang Pembangunan Drainase perkampungan
Sumber data : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, 2016
59
Bila dibandingkan dengan data tahun 2015, maka capaian indikator ini ditahun
2016 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan adanya
perubahan kebijakan terkait program P2DM dimana mulai tahun 2016, program ini
dikhususkan hanya untuk kelurahan sehingga target program P2DMN yang semula
sebanyak 108 kelompok masyarkat di 108 desa/kelurahan menjadi 39 kelompok
masyarakat di 39 kelurahan saja. Kebijakan ini diterapkan mengingat signifikannya
perbedaan antara jumlah alokasi dana kelurahan dengan alokasi dana desa dan dana desa.
Selain itu kebijakan ini ditempuh untuk mensinergikan kegiatan di Desa dimana
diharapkan pelaksanaan kegiatannya dibiayai oleh Dana Desa. Capaian kinerja indikator
ini di tahun 2016 telah memenuhi target akhir RPJMD.
Rencana Aksi
1. Memperkuat kelompok penerima dana P2DM melalui pendampingan dan penguatan
modal
2. Menambah jumlah kelompok penerima dana P2DM
3. Pengklasifikasian kelompok penerima P2DMN
Indikator 2 : Persentase Partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan
Persentase partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan adalah
persentase swadaya masyarakat pada program pengembangan desa mandiri (P2DM).
Indikator ini diukur dengan mempersentasekan perbandingan swadaya masyarakat
terhadap jumlah total anggaran P2DM.
27,2837,03
100 100
Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina oleh LPM, LKD/LKKmelalui bantuan P2DM
Gambar 23. Grafik Perkembangan Persentase KelompokMasyarakat yang dibina oleh LPM, LKD/LKK melalui
bantuan P2DM terhadap RPJMD
2014
2015
2016
Target RPJMD
60
Tabel 18. Jumlah Kelompok P2DM Per-Desa/Kelurahan, Anggaran P2DM danPersentase Partisipasi/swadaya Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan terhadap
RPJMD
Thn
Jumlah Kelompok
P2DM Per-Desa
/Kelurahan
Anggaran P2DM%
Swadaya
Masyara
katDesa Kelurahan Jumlah PemerintahSwadaya
MasyarakatJumlah
2014 21 9 30 3.000.000.000 844.269.000 3.844.269.000 21,96
2015 27 13 40 4.000.000.000 1.388.525.000 5.388.525.000 25,77
2006 0 39 39 3.900.000.000 1.450.000.000 5.530.000.000 26,22
Sumber data : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, 2016
Adapun capaian indikator ini di tahun 2016 mencapai 26,22 %. Adapun faktor
yang mempengaruhi capaian ini adalah adanya pemberian kewenangan, kepercayaan dan
ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan
pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
sampai pada tahap pelestarian.
Bila dibandingkan dengan data 2 tahun terakhir, maka realisasi indikator
persentase partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan di tahun 2016
menunjukkan trend peningkatan dan telah memenuhi 87, 4 % target akhir RPJMD.
Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah program
peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
21,9625,77 26,22
30
Persentase partisipasi kelompok masyarakat dalampembangunan
Gambar 24. Grafik Persentase PartisipasiKelompok Masyarakat dalam Pembangunan
terhadap RPJMD
2014
2015
2016
Target RPJMD
61
Rencana Aksi
1. Meningkatkan pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa
2. Memberikan stimulan pembangunan desa
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan berarti
meningkatnya pencegahan, pengobatan hingga pemulihan serta rujukan yang bermutu,
aman dan sesuai kebutuhan bagi penerima pelayanan serta adil dan merata untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang Kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten
Pinrang. Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan
kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai
54,75% dengan predikat “Rendah”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut
ini :
Tabel.19 Capaian Sasaran ke-8
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD S/D
2016
SATUAN 2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 CakupanRawat Jalan
Persen 32,9 27 26 25 104 20 80
2 CakupanRawat Inap
Persen 1,89 2,4 2 3,03 66,01 1,3 42,90
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 85,01 61,45Sumber data : Dinas Kesehatan Pemkab.Pinrang,2016
Uraian mengenai kedua indikator utama ini dijabarkan sebagai berikut :
Indikator 1 : Cakupan Rawat Jalan
Rawat jalan adalah pelayanan keperawatan kesehatan perorangan yang meliputi
observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap
pada sarana kesehatan.
Cakupan rawat jalan adalah cakupan kunjungan rawat jalan baru di sarana
kesehatan Pemerintah dan Swasta di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Cakupan rawat jalan dihitung dengan mempersentasekan perbandingan jumlah kunjungan
pasien baru rawat jalan di sarana kesehatan dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah
Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
62
penduduk di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Semakin rendah persentase
capaian cakupan rawat jalan maka semakin tinggi kinerja suatu instansi
Capaian cakupan rawat jalan
di Kabupaten Pinrang untuk tahun
2016 adalah 104 % atau terealisasi
25 % dari target 26 % . Realisasi ini
meliputi 96.703 pasien baru dari
361.293 sasaran pelayanan sarana
kesehatan.
Adapun faktor –faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah :
1. Diterapkannya pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di isntansi
kesehatan pemerintah seperti Puskesmas dan RSU. Lasinrang
2. Terakreditasinya beberapa Puskesmas Pemkab Pinrang
3. Diterapkannya beberapa inovasi di bidang pelayanan kesehatan
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang kesehtan
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan di instansi
kesehatan pemerintah
6. Meningkatnya kegiatan promosi dan preventif di Puskesmas dan jaringannya
32,9
27 2520
Cakupan Rawat Jalan
Gambar 26. Grafik Perkembangan Realisasi KinerjaIndikator Cakupan Rawat Jalan Terhadap Target RPJMD
Realisasi 2014 Realiasi 2015 Realisasi 2016 Target RPJMD
25
27
32,9
0 10 20 30 40
2016
2015
2014
Gambar 25. Grafik PerkembanganCakupan Rawat Jalan
63
Bila dibandingkan dengan data realisasi 2 terakhir, realisasi kinerja indikator
cakupan rawat jalan menunjukkan kemajuan positif karena mengalami penurunan . Ini
berarti kesehatan masyarakat Kab. Pinrang semakin meningkat setiap tahunnya. Bila
mengacu pada target akhir RPJMD, capaian kinerja di tahun 2016 juga telah mencapai
80% dari pencapaian target akhir RPJMD. Adapun program yang diselenggarakan
untuk mencapai hasil ini adalah :
1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.
2. Program standarisasi pelayanan kesehatan
3. Program pengembangan obat asli indonesia
Rencana Aksi
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan BLUD di instansi kesehatan pemerintah
2. Meningkatkan jumlah Puskesmas yang terakreditasi
3. Meningkatkan dan atau melanjutkan penerapan inovasi di bidang kesehatan
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, khususnya di Puskesmas
daerah terpencil
5. Meningkatkan pemerataan distribusi tenaga kesehatan
Indikator 2 : Cakupan Rawat Inap
Rawat inap adalah pelayanan kesehatan
perorangan yang meliputi observasi,
diagnose, pengobatan, keperawatan,
rehabilitasi medik dengan menginap di ruang
rawat pada sarana kesehatan Rumah Sakit
Swasta serta Puskesmas Perawatan dan
Rumah Bersalin yang karena Pemerintah dan
penyakitnya penderita harus menginap.
Cakupan rawat inap adalah cakupan
kunjungan rawat inap baru di sarana
pelayanan kesehatan Pemerintah dan Swasta
di satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu.
63
Bila dibandingkan dengan data realisasi 2 terakhir, realisasi kinerja indikator
cakupan rawat jalan menunjukkan kemajuan positif karena mengalami penurunan . Ini
berarti kesehatan masyarakat Kab. Pinrang semakin meningkat setiap tahunnya. Bila
mengacu pada target akhir RPJMD, capaian kinerja di tahun 2016 juga telah mencapai
80% dari pencapaian target akhir RPJMD. Adapun program yang diselenggarakan
untuk mencapai hasil ini adalah :
1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.
2. Program standarisasi pelayanan kesehatan
3. Program pengembangan obat asli indonesia
Rencana Aksi
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan BLUD di instansi kesehatan pemerintah
2. Meningkatkan jumlah Puskesmas yang terakreditasi
3. Meningkatkan dan atau melanjutkan penerapan inovasi di bidang kesehatan
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, khususnya di Puskesmas
daerah terpencil
5. Meningkatkan pemerataan distribusi tenaga kesehatan
Indikator 2 : Cakupan Rawat Inap
Rawat inap adalah pelayanan kesehatan
perorangan yang meliputi observasi,
diagnose, pengobatan, keperawatan,
rehabilitasi medik dengan menginap di ruang
rawat pada sarana kesehatan Rumah Sakit
Swasta serta Puskesmas Perawatan dan
Rumah Bersalin yang karena Pemerintah dan
penyakitnya penderita harus menginap.
Cakupan rawat inap adalah cakupan
kunjungan rawat inap baru di sarana
pelayanan kesehatan Pemerintah dan Swasta
di satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Gambar 27. GrafikPerkembangan Cakupan
Rawat Inap
63
Bila dibandingkan dengan data realisasi 2 terakhir, realisasi kinerja indikator
cakupan rawat jalan menunjukkan kemajuan positif karena mengalami penurunan . Ini
berarti kesehatan masyarakat Kab. Pinrang semakin meningkat setiap tahunnya. Bila
mengacu pada target akhir RPJMD, capaian kinerja di tahun 2016 juga telah mencapai
80% dari pencapaian target akhir RPJMD. Adapun program yang diselenggarakan
untuk mencapai hasil ini adalah :
1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.
2. Program standarisasi pelayanan kesehatan
3. Program pengembangan obat asli indonesia
Rencana Aksi
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan BLUD di instansi kesehatan pemerintah
2. Meningkatkan jumlah Puskesmas yang terakreditasi
3. Meningkatkan dan atau melanjutkan penerapan inovasi di bidang kesehatan
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, khususnya di Puskesmas
daerah terpencil
5. Meningkatkan pemerataan distribusi tenaga kesehatan
Indikator 2 : Cakupan Rawat Inap
Rawat inap adalah pelayanan kesehatan
perorangan yang meliputi observasi,
diagnose, pengobatan, keperawatan,
rehabilitasi medik dengan menginap di ruang
rawat pada sarana kesehatan Rumah Sakit
Swasta serta Puskesmas Perawatan dan
Rumah Bersalin yang karena Pemerintah dan
penyakitnya penderita harus menginap.
Cakupan rawat inap adalah cakupan
kunjungan rawat inap baru di sarana
pelayanan kesehatan Pemerintah dan Swasta
di satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu.
Gambar 27. GrafikPerkembangan Cakupan
Rawat Inap
64
Cakupan rawat inap dihitung dengan mempersentasekan perbandingan antara
jumlah pasien rawat inap baru di sarana kesehatan dalam kurun waktu tertentu dengan
jumlah penduduk di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Semakin rendah
persentase capaian cakupan rawat nginap maka semakin tinggi kinerja suatu instansi.
Realisasi cakupan rawat inap di Kabupaten Pinrang untuk tahun 2016 adalah 66,01 %
atau mencapai 3,03 % dari target 2 % yang diperjanjikan. Cakupan ini meliputi 10.210
kunjungan pasien dari 366.289 sasaran pelayanan sarana kesehatan. Kunjungan rawat
inap tersebut berada di 16 puskesmas perawatan yang ada di Kabupaten Pinrang.
Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja ini adalah
1. Meningkatnya jumlah pasien baru rawat nginap di tahun 2016, seiring dengan
diterapkannya kebijakan baru tentang kepesertaan BPJS yang telah meringankan
pembiayaan kesehatan masyarakat.
2. Adanya kebijakan baru Pemerintah Kab. Pinrang yang memperketat sistem rujukan
di instansi kesehatan lingkup Pemkab.Pinrang
Kedua faktor ini memiliki nilai positif dan negatif bagi Pemerintah Kab. Pinrang.
Nilai positifnya adalah (1) kegiatan-kegiatan promosi kesehatan yang dilaksanakan oleh
Pemkab. Pinrang terbukti mendorong masyarakat untuk semakin pro-aktif memeriksakan
kesehatannya (2) data pemerintah Kab Pinrang terkait kesehatan masyarakat semakin
akurat sehingga peluang fenomena gunung es terkait data kesehatan semakin kecil.
Adapun nilai negatifnya, capaian kinerja Pemerintah terlihat menurun.
1,89
2,4
3,03
1,3
Cakupan Rawat Inap
Gambar 28. Grafik Perkembangan Realisasi Kinerja IndikatorCakupan Rawat Nginap Terhadap Target RPJMD
Realisasi 2014 Realiasi 2015 Realisasi 2016 Target RPJMD
65
Realisasi kinerja indikator ini di tahun 2016 mengalami peningkatan bila
dibandingkan dengan data 2 tahun terakhir . Kecenderungan ini mengidikasikan bahwa
capaian kinerja indikator rawat nginap menurun. Bila mengacu pada target akhir RPJMD,
capaian kinerja di tahun 2016 hanya mencapai 42,90% dari target akhir RPJMD.
Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator ini
adalah :
Adapun program yang mendukung pencapaian kinerja ini yaitu :
1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
4. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Rencana Aksi
1. Meningkatkan Kegiatan Preventif Kesehatan bagi masyaralat
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di Puskesmas dan jaringannya
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
4. Meningkatkan dan atau melanjutkan penerapan inovasi-inovasi di bidang kesehatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi adalah
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pemeliharaan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu
Menyusui, Ibu Nifas, Bayi, dan anak Balita serta Anak Prasekolah melalui kemampuan,
pengetahuan, sikap dan perilaku Ibu dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya,
pemantauan Tumbuh Kembang Balita dan Anak Prasekolah secara mandiri di dalam
lingkungan keluarga, posyandu, sekolah dan di masyarakat.
Sasaran ini dimaksudkan untuk tercapainya kemampuan hidup sehat melalui
peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya dan meningkatnya
derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal pada anak
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan tiga indikator ini mencapai
196,61% dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi
66
Tabel.20 Capaian Sasaran ke-9
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD
S/D 2016SATUAN
2 TAHUN
TERAKHIRTAHUN 2015
2014 2015 TARGET REALISASI
1 AngkaKematianBayi
Bayi 5,95 5,5 5,4 1,30 415,38 5,4 415,38
2 AngkaKematian Ibu
Ibu 5 10 5 5 100 2 40
3 Persentasebalita giziburuk
Persen 0,02 0,0138 0,0102 0,0138 73,91 3 21.739
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 196,43 7.398
Sumber data : Dinas Kesehatan Pemkab.Pinrang, 2016
Uraian mengenai kedua indikator utama ini dijabarkan sebagai berikut :
Indikator 1 : Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Bayi (AKB) merujuk
pada jumlah bayi yang meninggal pada
fase antara kelahiran hingga bayi belum
mencapai umur 1 (satu) tahun per 1000
kelahiran hidup pada tahun tertentu.
AKB dihitung dengan membandingkan
jumlah kematian bayi usia dibawah satu
tahun dengan jumlah kelahiran hidup
dikali seribu (1.000 konstanta).
Capaian kinerja indikator ini di tahun
2016 mencapai 415,38%. Hal ini
dikarenakan realisasi kinerja mencapai
1,3 bayi per-1000 kelahiran hidup atau 9
kasus dari 6.913 kelahiran hidup.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini adalah :
1. Audit maternal neonatal
2. Meningkatkan cakupan pelayanan neonatus dengan memberikan pelayanan sesuai
standar pada 6 - 48 jam setelah lahir.
3. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan dan
pertemuan/seminar, antara lain :
66
Tabel.20 Capaian Sasaran ke-9
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD
S/D 2016SATUAN
2 TAHUN
TERAKHIRTAHUN 2015
2014 2015 TARGET REALISASI
1 AngkaKematianBayi
Bayi 5,95 5,5 5,4 1,30 415,38 5,4 415,38
2 AngkaKematian Ibu
Ibu 5 10 5 5 100 2 40
3 Persentasebalita giziburuk
Persen 0,02 0,0138 0,0102 0,0138 73,91 3 21.739
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 196,43 7.398
Sumber data : Dinas Kesehatan Pemkab.Pinrang, 2016
Uraian mengenai kedua indikator utama ini dijabarkan sebagai berikut :
Indikator 1 : Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Bayi (AKB) merujuk
pada jumlah bayi yang meninggal pada
fase antara kelahiran hingga bayi belum
mencapai umur 1 (satu) tahun per 1000
kelahiran hidup pada tahun tertentu.
AKB dihitung dengan membandingkan
jumlah kematian bayi usia dibawah satu
tahun dengan jumlah kelahiran hidup
dikali seribu (1.000 konstanta).
Capaian kinerja indikator ini di tahun
2016 mencapai 415,38%. Hal ini
dikarenakan realisasi kinerja mencapai
1,3 bayi per-1000 kelahiran hidup atau 9
kasus dari 6.913 kelahiran hidup.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini adalah :
1. Audit maternal neonatal
2. Meningkatkan cakupan pelayanan neonatus dengan memberikan pelayanan sesuai
standar pada 6 - 48 jam setelah lahir.
3. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan dan
pertemuan/seminar, antara lain :
0
10
20
30
40
50
60
70
2014 2015
6355
Grafik 29. PerkembanganJumlah Kematian Bayi
66
Tabel.20 Capaian Sasaran ke-9
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD
S/D 2016SATUAN
2 TAHUN
TERAKHIRTAHUN 2015
2014 2015 TARGET REALISASI
1 AngkaKematianBayi
Bayi 5,95 5,5 5,4 1,30 415,38 5,4 415,38
2 AngkaKematian Ibu
Ibu 5 10 5 5 100 2 40
3 Persentasebalita giziburuk
Persen 0,02 0,0138 0,0102 0,0138 73,91 3 21.739
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 196,43 7.398
Sumber data : Dinas Kesehatan Pemkab.Pinrang, 2016
Uraian mengenai kedua indikator utama ini dijabarkan sebagai berikut :
Indikator 1 : Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Bayi (AKB) merujuk
pada jumlah bayi yang meninggal pada
fase antara kelahiran hingga bayi belum
mencapai umur 1 (satu) tahun per 1000
kelahiran hidup pada tahun tertentu.
AKB dihitung dengan membandingkan
jumlah kematian bayi usia dibawah satu
tahun dengan jumlah kelahiran hidup
dikali seribu (1.000 konstanta).
Capaian kinerja indikator ini di tahun
2016 mencapai 415,38%. Hal ini
dikarenakan realisasi kinerja mencapai
1,3 bayi per-1000 kelahiran hidup atau 9
kasus dari 6.913 kelahiran hidup.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini adalah :
1. Audit maternal neonatal
2. Meningkatkan cakupan pelayanan neonatus dengan memberikan pelayanan sesuai
standar pada 6 - 48 jam setelah lahir.
3. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan dan
pertemuan/seminar, antara lain :
2016
9
Grafik 29. PerkembanganJumlah Kematian Bayi
67
Pelatihan manajemen terpadu bayi/balita sakit.
Pelatihan asfiksia BBLR.
Pelatihan penanganan bayi baru lahir.
Pelatihan neonatal essensi.
pelatihan skrining hypothiroid kongenital.
pelatihan manajemen KIA
Bila dibandingkan dengan data dua tahun terakhir , realisasi di tahun 2016
memperlihatkan adanya penurunan. Ini berarti terjadi peningkatan kinerja dalam
menurunkan angka kematian bayi. Realisasi kinerja di tahun 2016 ini telah memenuhi
target akhir RPJMD sebesar 5,4 AKB. Adapun program yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target indikator ini adalah Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak.
Rencana Aksi
1. meningkatkan peran serta masyarakat dalam bentuk pengetahuan masyarakat tentang
tanda – tanda ibu hamil (bumil) beresiko tinggi
2. menyediakan ambulance desa yang tersedia setiap saat
3. meningkatkan kegiatan Posyandu yang melibatkan kader posyandu dan masyarakat
Indikator 2 : Angka Kematian Ibu (AKI)
Kematian Ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan
dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia
kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apapun yang berkaitan dengan
atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya bukan akibat kecelakaan.
Kematian Ibu dikelompokkan menjadi dua yaitu kematian sebagai akibat
langsung kasus kebidanan dan kematian sebagai akibat tidak langsung kasus kebidanan
yang disebabkan penyakit yang sudah ada sebelumnya, atau penyakit yang timbul selama
kehamilan dan bukan akibat langsung kasus kebidanan, tetapi diperberat oleh pengaruh
fisiologi kehamilan. Kematian wanita hamil akibat kecelakaan (misalnya kecelakaan
mobil) tidak digolongkan sebagai kematian ibu.
Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung dengan membandingkan jumlah kematian
ibu dengan jumlah kelahiran hidup dikali seratus ribu (100.000 konstanta). Capaian
kinerja indikator ini di tahun 2016 mencapai 100 % atau 5 kasus dari 5 kasus yang
68
ditargetkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini
adalah :
1. pelaksanaan ANC yang maksimal pada ibu hamil (K1 – K9 terpenuhi sesuai SOP)
2. pelaksanaan kegiatan rumah tunggu untuk ibu hamil resiko tinggi
3. pelaksanaan kelas ibu hamil
Bila dibandingkan dengan
data dua tahun terakhir , realisasi di
tahun 2016 menunjukkan penurunan.
Realisasi kinerja di tahun 2016 ini
telah memenuhi 40% target akhir
RPJMD. Adapun program yang
dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian target indikator ini adalah
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita.
Rencana Aksi
1. Peningkatan SDM kesehatan dengan sosialisasi deteksi dini resti
2. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui fasilitasi problem solving, review maternal
perinatal, deteksi dini ibu hamil beresiko, asuhan persalinan normal dan abnormal
3. Pemantapan sistem rujukan
4. Kemitraan lintas sektor dan lintas program
Indikator 3. Persentase Balita Gizi Buruk
Balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi berdasarkan berat badan (BB)
menurut tinggi badan (TB) dengan Z-score <3 SD dan atau dengan tanda – tanda klinis
(marasmus, kwashiorkor, dan marasmic-kwasiorkor). Persentase balita gizi buruk
dihitung berdasarkan jumlah balita gizi buruk dibagi dengan jumlah balita seluruhnya.
Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 mencapai
0,0138% atau 5 balita gizi buruk dari 36.129 balita yang ada di Kab. Pinrang. Capaian ini
tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu 3,7 balita gizi buruk dari 36.408 perkiraan
balita yang ada di tahun 2016. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya
target ini antara lain faktor budaya dimana masih terdapat anggota masyarakat, khususnya
68
ditargetkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini
adalah :
1. pelaksanaan ANC yang maksimal pada ibu hamil (K1 – K9 terpenuhi sesuai SOP)
2. pelaksanaan kegiatan rumah tunggu untuk ibu hamil resiko tinggi
3. pelaksanaan kelas ibu hamil
Bila dibandingkan dengan
data dua tahun terakhir , realisasi di
tahun 2016 menunjukkan penurunan.
Realisasi kinerja di tahun 2016 ini
telah memenuhi 40% target akhir
RPJMD. Adapun program yang
dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian target indikator ini adalah
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita.
Rencana Aksi
1. Peningkatan SDM kesehatan dengan sosialisasi deteksi dini resti
2. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui fasilitasi problem solving, review maternal
perinatal, deteksi dini ibu hamil beresiko, asuhan persalinan normal dan abnormal
3. Pemantapan sistem rujukan
4. Kemitraan lintas sektor dan lintas program
Indikator 3. Persentase Balita Gizi Buruk
Balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi berdasarkan berat badan (BB)
menurut tinggi badan (TB) dengan Z-score <3 SD dan atau dengan tanda – tanda klinis
(marasmus, kwashiorkor, dan marasmic-kwasiorkor). Persentase balita gizi buruk
dihitung berdasarkan jumlah balita gizi buruk dibagi dengan jumlah balita seluruhnya.
Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 mencapai
0,0138% atau 5 balita gizi buruk dari 36.129 balita yang ada di Kab. Pinrang. Capaian ini
tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu 3,7 balita gizi buruk dari 36.408 perkiraan
balita yang ada di tahun 2016. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya
target ini antara lain faktor budaya dimana masih terdapat anggota masyarakat, khususnya
0
2
4
6
8
10
2014 2015
5
10
Gambar 30. Grafik AKI Tahun2016
68
ditargetkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini
adalah :
1. pelaksanaan ANC yang maksimal pada ibu hamil (K1 – K9 terpenuhi sesuai SOP)
2. pelaksanaan kegiatan rumah tunggu untuk ibu hamil resiko tinggi
3. pelaksanaan kelas ibu hamil
Bila dibandingkan dengan
data dua tahun terakhir , realisasi di
tahun 2016 menunjukkan penurunan.
Realisasi kinerja di tahun 2016 ini
telah memenuhi 40% target akhir
RPJMD. Adapun program yang
dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian target indikator ini adalah
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita.
Rencana Aksi
1. Peningkatan SDM kesehatan dengan sosialisasi deteksi dini resti
2. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui fasilitasi problem solving, review maternal
perinatal, deteksi dini ibu hamil beresiko, asuhan persalinan normal dan abnormal
3. Pemantapan sistem rujukan
4. Kemitraan lintas sektor dan lintas program
Indikator 3. Persentase Balita Gizi Buruk
Balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi berdasarkan berat badan (BB)
menurut tinggi badan (TB) dengan Z-score <3 SD dan atau dengan tanda – tanda klinis
(marasmus, kwashiorkor, dan marasmic-kwasiorkor). Persentase balita gizi buruk
dihitung berdasarkan jumlah balita gizi buruk dibagi dengan jumlah balita seluruhnya.
Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 mencapai
0,0138% atau 5 balita gizi buruk dari 36.129 balita yang ada di Kab. Pinrang. Capaian ini
tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu 3,7 balita gizi buruk dari 36.408 perkiraan
balita yang ada di tahun 2016. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya
target ini antara lain faktor budaya dimana masih terdapat anggota masyarakat, khususnya
2016
5
Gambar 30. Grafik AKI Tahun2016
69
orang tua yang malu mengakui bahwa anggota keluarga /anaknya mengalami gizi buruk.
Hal ini mengakibatkan petugas mengalami kesulitan menemukan dan atau menangani
balita gizi buruk .
Bila dibandingkan dengan data dua tahun terakhir , realisasi di tahun 2016
menunjukkan stagnasi. Namun demikian realisasi kinerja di tahun 2016 ini telah
melampaui target akhir RPJMD. Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian target indikator ini adalah Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita.
Rencana Aksi
1. Peningkatan SDM kesehatan dengan sosialisasi deteksi dini resti
2. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui fasilitasi problem solving, review maternal
perinatal, deteksi dini ibu hamil beresiko, asuhan persalinan normal dan abnormal
3. Pemantapan sistem rujukan
4. Kemitraan lintas sektor dan lintas program
Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat adalah terciptanya
semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga
dapat menolong dirinya sendiri dalam meningkatkan derajat kesehatan dan berperan
aktif dalam kegiatan – kegiatan kesehatan di masyarakat. Sasaran ini dimaksudkan untuk
2014 2015 2016
Persentase Gizi Buruk 0,02 0,0138 0,0138Jum.Balita Gizi Buruk 7 5 5
012345678
Gambar 31. Grafik Perkembangan Realisasi KinerjaIndikator Persentase Gizi Buruk Terhadap Target RPJMD
Sasaran 10 : Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat
70
menciptakan atau mewujudkanpola hidup bersih dan sehat ( PHBS ) baik di keluarga,
lingkungan sekolah maupun di masyarakat (Sarana umum dan Institusi/Kantor).
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan satu indikator ini mencapai
98,88% dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel.21 Capaian Sasaran ke-10
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD
S/D 2016
SATUAN 2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 Persentaserumah tanggaber PHBS
Persen 65,7 71,88 72 71,2 98,88 74 96,22
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 98,88 96,22
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pinrang
Rumah tangga sehat adalah proporsi rumah tangga yang memenuhi 10 indikator
yaitu pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, balita diberi ASI eksklusif,
mempunyai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, tidak merokok, melakukan aktifitas fisik
setiap hari, makan sayur dan buah setiap hari, tersedia air bersih, tersedianya jamban,
kesesuaian luas lantai dengan jumlah penghuni dan lantai rumah bukan dari tanah.
Cakupan pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) rumah tangga diukur dengan
mempersentasekan perbandingan jumlah rumah tangga sehat dengan jumlah rumah
tangga yang di survei.
Capaian rumah tangga ber-PHBS tahun 2016 sebesar 98,88% atau 71,2 % dari
target 72 %, dimana hanya terdapat 14.296 jumlah rumah tangga yang menerapkan pola
hidup bersih dan sehat dari 20,067 rumah tangga yang disurvei. Adapun faktor-faktor
yang menyebabkan tidak tercapainya target yang diperjanjikan ini adalah :
1. Indikator PHBS terlalu banyak dan sulit diukur
2. Terbatasnya sumber daya (anggaran dan kapasitas) sehingga belum dapat mendorong
secara langsung kenaikan PHBS Rumah tangga
3. Kurangnya advokasi dan kemitraan petugas kesling di daerah
4. Belum adanya sistem pengumpulan data PHBS
5. Kurang fokusnya program kesehatan lingkungan yang tertuang dalam rencana
kegiatan pertahun.
71
Bila dibandingkan dengan data tahun 2015, realisasi kinerja di tahun 2016
mengalami penurunan, Namun begitu, capaian ini telah memenuhi target RPJMD sebesar
96, 22%. Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator di tahun
2016 adalah Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan.
Rencana Aksi
1. Menggalang kemitraan dengan berbagai sektor, terutama dengan TIM penggerak
PKK.
2. Mengembangkan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
3. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
4. Meningkatkan pendidikan tenaga penyuluhan kesehatan
5. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan penyakit menular adalah
peningkatan pengobatan dengan memberikan pertolongan pada penderita, membangun
pos – pos kesehatan di tempat kejadian dengan dukungan tenaga dan sarana obat yang
memadai termasuk rujukan, pemutusan rantai penularan atau upaya mencegah agar
penyakit menular tidak menyebar di masyarakat dengan memberikan kekebalan pada
host berupa imunisasi dan penyuluhan kesehatan serta pengamatan dan pemantauan
(surveilans). Sasaran ini dimaksudkanmenurunkan angka kesakitan, kematian dan
kecacatan akibat penyakit menular.
65,7
71,88 71,274
Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS
Gambar 32. Grafik Perkembangan Realisasi Kinerja IndikatorPersentase Rumah Tangga Ber-PHBS Terhadap Target RPJMD
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Target RPJMD
Sasaran 11 :Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan penyakit menularMeningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan penyakit menular
72
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai
100% dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel.22 Capaian Sasaran ke-11INDIKATOR
KINERJACAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIANINDIKATOR
( 2016 )
TARGETAKHIRRPJMD( 2019 )
%CAPAIAN
RPJMDS/D 2016
SATUAN REALISASI2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 CakupanPenemuandanPenangananPasien Baru :
100 100 100 100 100
TB Persen 75,53 70 100 100 100 100 100DBD Persen 100 100 100 100 100 100 100Malaria Persen 89,5 100 100 100 100 100 100HIV / AIDS Persen - 100 100 100 100 100 100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 100 100
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pinrang
Cakupan Penemuan dan Penanganan Pasien Baru adalah penemuan pasien baru
TB, DBD, Malaria dan HIV/AIDS yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah
perkiraan kasus baru TB, DBD, Malaria dan HIV/AIDS di Kabupaten Pinrang dalam
kurun waktu setahun. Indikator ini diukur dengan merata-ratakan jumlah pasien baru TB,
DBD, Malaria dan HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani.
Di tahun 2016, kinerja terkait indikator ini mencapai 100%. Artinya setiap
perkiraan kasus baru TB, DBD, Malaria dan HIV/AIDS berhasil ditemukan dan
ditangani. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain :
1. Untuk TB, dilakukan peningkatan status gizi penderita TB, penerapan strategi DOTS
( pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung), peningkatan jejaring TB
dengan fasilitas kesehatan swasta (dokter dan apotik)serta peningkatan peran
masyarakat dan stakeholder dalam menjaring dan menemukan pasien TB baru
melalui penyuluhan dan deteksi dini penderita TB baru.
2. Untuk DBD, dilakukan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan vektor dan KIE
3. Untuk Malaria, dilakukan penyuluhan pemakaian kelambu berinsektisida,
menggunakan pakaian atau selimut yang menutupi kulit tubuh, membersihkan bak
mandi dan menabur serbuk abate untuk membasmi jenti-jentik nyamuk,
menyingkirkan atau menutup genangan air yang berpotensi menjadi sarang jentik-
jentik nyamuk, memakai losion anti serangga, melakukan fogging atau pengasapan
secara teratur
73
4. Untuk HIV/AIDS, dilakukan penggalakan pendekatan kepada masyarakat dalam
melacak dan menemukan pasien HIV AIDS, dan konseling.
Bila dibandingkan dengan data realisasi kinerja 2 tahun terakhir, capaian di tahun
2016 menunjukkan angka konstan di angka 100 %. Hal ini berarti bahwa semua
penemuan pasien baru TB, DBD, Malaria, HIV/AIDS yang ditemukan di tahun 2016
berhasil ditangani. Capaian 2016 ini juga telah memenuhi target akhir RPJMD di tahun
2019. Adapun program yang dilaksanakan untuk memenuhi target yang telah
diperjanjikan adalah program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
Rencana Aksi
1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu menemukan pasien sebelum
pasien tersebut menularkan kepada yang lain.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyakit TB, DBD, Malaria dan
HIV/AIDS dapat disembuhkan dengan patuh berobat dan rutin minum obat sesuai
dengan jangka waktu yang telah ditentukan
3. Mengaktifkan kembali Jumat bersih, Gotong Royong dan mengalakkan 3M Plus
(menguras, menutup, menimbun dan mendaur ulang) di masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi dengan melibatkan lintas sektoral, perluasan konseling, dan
deteksi dini/diagnosis dini dengan tes penyakit.
TB DBD Malaria HIV/AIDS
Tahun 2015 534 44 92
Tahun 2016 281 24 80
0
100
200
300
400
500
Jum
lah
Pas
ien
Gambar 33. Grafik Perkembangan Jumlah Pasien BaruTB, DBD, Malaria, HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani
74
Melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti,
menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks
yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai
situasi. Minat baca adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan
perasaan senang tarhadap kegiatan membaca sehingga dapat mengarahkan seseorang
untuk membaca dengan kemauannya sendiri. Sasaran ini dimaksudkan untuk
meningkatkan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi
bagi masyarakat Pinrang.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai
101,97 % dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam
tabel berikut ini :
Tabel.23 Capaian Sasaran ke-12INDIKATOR
KINERJACAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIANINDIKATOR
( 2016 )
TARGETAKHIRRPJMD( 2019 )
%CAPAIAN
RPJMD S/D2016
SATUAN 2 TAHUNTERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 Angka MelekHuruf (AMH)
Persen 99,85 99,95 99,97 100 100,03 100 100
2 Jumlahpengunjungperpustakaan
pengunjung 25.724 33.649 35.000 37.062 105,89 35.000 100
3 Jumlah SKPDyangmenerapkansistem arsipyang baku
SKPD 45 44 44 44 100 44 100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 101,97 100Sumber data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga & Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemkab. Pinrang
Uraian mengenai kedua indikator utama ini dijabarkan sebagai berikut :
Indikator 1. Angka Melek Huruf (AMH)
Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas
yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya,
tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke
atas. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu
daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat
buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif
dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk
Sasaran 12 : Meningkatnya Tingkat Melek Huruf dan Minat Baca Masyarakat
75
memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari
dan melanjutkan pembelajarannya.
Angka Melek Huruf (AMH) dihitung dengan menggunakan rumus:
Keterangan:
AMHt 15 = angka melek huruf ( penduduk usia 15 tahunkeatas) pada tahun t
MHt 15 = jumlah penduduk 15 ke atas yang melek huruf tahun ke-t
Pt 15 = jumlah penduduk 15 pada tahun ke-t
Untuk tahun 2016, AMH di Kabupaten Pinrang mencapai 100 %. Adapun
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah :
1. Dilakukannya perbaikan pada sarana pendidikan, seperti Perpustakaan
2. Diluncurkannya unit layanan perpustakaan keliling yang juga menyumbang pada
peningkatan akses baca dan pada gilirannya menyumbang pada peningkatan AMH
3. Adanya perluasan dan peningkatan pendidikan non formal seperti PAUD
4. Adanya kontribusi dari pihak non pemerintah seperti swasta dan organisasi
masyarakat yang juga menjadi penyelenggara pendidikan di berbagai jenjang
Dibandingkan dengan realisasi kinerja 2014 dan 2015, capaian kinerja indikator
ini pada tahun 2015 mengalami peningkatan dan telah mencapai 100 % target RPJMD.
Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja indikator ini adalah
Program Pendidikan Non Formal.
99,85
Gambar 34. Grafik Perkembangan Realisasi Angka Melek Huruf(AMH)
75
memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari
dan melanjutkan pembelajarannya.
Angka Melek Huruf (AMH) dihitung dengan menggunakan rumus:
Keterangan:
AMHt 15 = angka melek huruf ( penduduk usia 15 tahunkeatas) pada tahun t
MHt 15 = jumlah penduduk 15 ke atas yang melek huruf tahun ke-t
Pt 15 = jumlah penduduk 15 pada tahun ke-t
Untuk tahun 2016, AMH di Kabupaten Pinrang mencapai 100 %. Adapun
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah :
1. Dilakukannya perbaikan pada sarana pendidikan, seperti Perpustakaan
2. Diluncurkannya unit layanan perpustakaan keliling yang juga menyumbang pada
peningkatan akses baca dan pada gilirannya menyumbang pada peningkatan AMH
3. Adanya perluasan dan peningkatan pendidikan non formal seperti PAUD
4. Adanya kontribusi dari pihak non pemerintah seperti swasta dan organisasi
masyarakat yang juga menjadi penyelenggara pendidikan di berbagai jenjang
Dibandingkan dengan realisasi kinerja 2014 dan 2015, capaian kinerja indikator
ini pada tahun 2015 mengalami peningkatan dan telah mencapai 100 % target RPJMD.
Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja indikator ini adalah
Program Pendidikan Non Formal.
99,85
99,95
100 100
Angka Melek Huruf
Gambar 34. Grafik Perkembangan Realisasi Angka Melek Huruf(AMH)
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Target RPJMD
75
memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari
dan melanjutkan pembelajarannya.
Angka Melek Huruf (AMH) dihitung dengan menggunakan rumus:
Keterangan:
AMHt 15 = angka melek huruf ( penduduk usia 15 tahunkeatas) pada tahun t
MHt 15 = jumlah penduduk 15 ke atas yang melek huruf tahun ke-t
Pt 15 = jumlah penduduk 15 pada tahun ke-t
Untuk tahun 2016, AMH di Kabupaten Pinrang mencapai 100 %. Adapun
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah :
1. Dilakukannya perbaikan pada sarana pendidikan, seperti Perpustakaan
2. Diluncurkannya unit layanan perpustakaan keliling yang juga menyumbang pada
peningkatan akses baca dan pada gilirannya menyumbang pada peningkatan AMH
3. Adanya perluasan dan peningkatan pendidikan non formal seperti PAUD
4. Adanya kontribusi dari pihak non pemerintah seperti swasta dan organisasi
masyarakat yang juga menjadi penyelenggara pendidikan di berbagai jenjang
Dibandingkan dengan realisasi kinerja 2014 dan 2015, capaian kinerja indikator
ini pada tahun 2015 mengalami peningkatan dan telah mencapai 100 % target RPJMD.
Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja indikator ini adalah
Program Pendidikan Non Formal.
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Target RPJMD
76
Rencana Aksi
1. Melanjutkan kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan
2. Meningkatkan layanan perpustakaan
3. Meningkatkan jumlah taman bacaan masyarakat
Indikator 2 : Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke
perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Banyaknya jumlah
pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya minat dan budaya baca di suatu
daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi juga menjadi indikator efektifitas
penyediaan pelayanan perpustakaan.
Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung dengan merekapitulasi pengunjung
yang mengisi daftar kehadiran kunjungan perpustakaan selama 1(satu) tahun atau
berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.
Sumber data : Kantor Perpustakan dan Arsip Daerah Pemkab Pinrang
Capaian kinerja indikator ini di tahun 2016 mencapai 105,89 % dengan realisasi
kinerja sebanyak 37.062 jumlah pengunjung perpustakaan. Adapun faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini adalah :
3.001
3.475 3.5693.342
3.094
2.717
2.188
3.268
3.645
2.992 3.046
2.348
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gambar 35. Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan Berdasarkan Bulan diTahun 2016
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
77
1. Perencanaan program dan kegiatan perpustakaan disusun berdasarkan analisa
kesesuaian antara kebutuhan dan keinginan pemustaka sehingga hal tersebut
mendorong pemustaka untuk datang ke Perpustakaan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan di perpustakaan daerah melalui
peningkatan kenyamanan ruang baca dengan dipasangnya alat pendingin ruangan
(AC) dan ditambahkannya jumlah sarana komputer untuk memudahkan layanan
internet gratis.
3. Dibukanya tempat layanan perpustakaan baru di tempat-tempat strategis seperti di
Taman Lasinrang, Masjid Almunawir Pinrang, Lapangan Lasinrang, dll
4. Penambahan armada perpustakaan keliling.
5. Diaktifkannya layanan motor pintar.
6. Dilakukannya pembinaan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar nasional
Indonesia kepada 50 perpustakaan sekolah
7. Peningkatan intensitas promosi minat baca melalui :
Pameran pembangunan pada peringatan HUT Kab. Pinrang
Pameran perpustakaan dan ajang kreatifitas pelajar
Lomba bercerita
Sumber data : Kantor Perpustakan dan Arsip Daerah Pemkab Pinrang
Siswa SDSiswaSMP
SiswaSLTA
Mahasiswa PNS Lainnya
Jumlah Pengunjung 13.117 13.176 3.867 2.511 490 3.901
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Gambar 36. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Berdasarkan Pekerjaandi Tahun 2016
78
Bila dibandingan dengan data 2 tahun terakhir, maka realisasi di tahun 2016
menunjukkan peningkatan dan telah memenuhi target RPJMD sebesar 100 %. Adapun
program yang dilaksanan untuk mencapai kinerja tersebut adalah Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
Rencana Aksi
1. Meningkatkan keanekaragaman koleksi bahan pustaka sehingga dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelola perpustakaan
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan perpustakaan
Indikator 3 : Jumlah SKPD yang Menerapkan Sistem Arsip yang Baku
Jumlah SKPD yang menerapkan sistem arsip yang baku adalah jumlah SKPD
yang telah melakukan pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis
dengan memakai abjad, numerik / nomor, huruf ataupun kombinasi huruf dan nomor
sebagai identitas arsip yang terkait sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku.
Indikator ini dihitung dengan menghitung rekapitulasi SKPD yang telah menerapkan
sistem arsip yang baku.
Adapun kinerja indikator SKPD yang menerapkan sistem arsip yang baku di
tahun 2016 mencapai 100% atau 44 SKPD dari 44 SKPD yang ada di Kab. Pinrang.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target indikator ini adalah :
25.724
33.64937.062 35.000
Jum. Pengunjung Perpustakaan
Gambar 37. Grafik Perkembangan Realisasi Jumlah PengunjungPerpustakaan
Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 Target RPJMD
79
1. Semakin meningkatnya kesadaran SKPD / aparatur di lingkup Pemkab. Pinrang
tentang pentingnya kearsipan dalam Pemerintahan.
2. Tersedia prasarana gedung arsip yang telah memenuhi standar nasional
Bila dibandingkan dengan data 2 (dua) tahun terakhir dan target akhir RPJMD
maka capaian ini menunjukkan hasil yang positif karena capaian dapat dipertahankan dan
telah mencapai target akhir RPJMD. Adapun program yang upaya yang dilaksanakan
untuk mencapai kinerja ini adalah :
1. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
2. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / Arsip
3. Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
4. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
Rencana Aksi
Adapun rencana aksi untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran antara lain :
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur kearsipan melalui berbagai pelatihan
dan bimtek
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana kearsipan
3. Optimalisasi pelayanan informasi kearsipan kepada masyarakat
4. Optimalisasi kearsipan sejarah dan budaya Kab. Pinrang
45
44 44 44
Jumlah SKPD yang menerapkan sistem arsip yang baku
Gambar 38. Grafik Perkembangan Jumlah SKPD yangMenerapkan Sistem Arsip yang Baku
Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 Target RPJMD
80
Meningkatnya akses masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan adalah
meningkatnya kesempatan masyarakat Pinrang untuk dapat menyelesaikan program wajib
belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pendidikan menengah.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan tiga indikator ini mencapai
100,14% dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel.24 Capaian Sasaran ke-13INDIKATOR
KINERJACAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIANINDIKATOR
( 2016 )
TARGETAKHIRRPJMD( 2019 )
%CAPAIAN
RPJMD S/D2016
SATUAN 2 TAHUNTERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 APK PAUD 90,81 95,56 95,25 95,56 100,33 62 154,13
2 APM : 96,02 96,90 96,94 96,97 100,03 100 96,97
SD/MI 99,36 99,57 99,60 99,62
SMP/MTs 92,68 94,23 94,27 94,31
3 APM SMA/SMK/MA
90,63 91,49 91,53 91,58 100,05 73,86 123,99
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 100,14 125,03
Sumber data : .Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2016
Uraian mengenai kedua indikator utama ini dijabarkan sebagai berikut :
Indikator 1 : APK PAUD
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan anak usia dini ( APK PAUD ) adalah tingkat
partisipasi penduduk secara umum di tingkat pendidikan anak usia dini dan menjadi
indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah 3
hingga 6 tahun di tingkat pendidikan PAUD. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan anak
usia dini ( APK PAUD) diukur dengan rumus :
APK PAUD=
Jumlah Penduduk yang sekolah di PAUDX 100%
Jumlah penduduk umur 3-6 tahun
Capaian kinerja indikator ini di tahun 2016 mencapai 100,33 % . Adapun
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah :
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini
2. Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah Taman Kanak-Kanak
3. Meningkatnya kualitas pengajar Taman Kanak-Kanak
Sasaran 13 : Meningkatnya akses masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan
81
Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja dua tahun terakhir, capaian di tahun
2016 menunjukkan peningkatan. Capaian ini juga telah memenuhi 154,13% target
RPJMD atau melampaui target RPJMD yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan
bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan usia dini mulai tumbuh dan
berkembang di Kabupaten Pinrang. Adapun program yang dilaksanakan untuk
mencapai target kinerja yang diperjanjikan adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rencana Aksi
1. Meningkatkan sarana dan prasarana PAUD dan TK
2. Mengembangkan pendidikan anak usia dini
3. Melaksanakan dan atau mengikuti Jambore PTK-PAUDNI
4. Melaksanakan pelatihan kurikulum 2013 untuk Pengajar PAUD
Indikator 2 : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dan
SMP/MTs/Paket B
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B adalah
indikator yang menunjukkan tingkat partisipasi sekolah atau daya serap penduduk usia
pendidikan dasar ( 7 - 15tahun ) di tingkat pendidikan SD/MI/Paket A dan
SMP/MTs/Paket B. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat partisipasi
masyarakat pada program wajib belajar 9 tahun.
90,81 95,56 95,56
62
APK PAUD
Gambar 39. Grafik Perkembangan Realisasi APK PAUDterhadap RPJMD
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Target RPJMD
82
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B dihitung
dengan merata-ratakan APM SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B, dimana :
APM SD/MI/Paket A dihitung dengan menggunakan rumus :
APM SD/MI/Paket A =
Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun yangbersekolah di SD/MI/Paket A
X 100%Jumlah penduduk umur 7-12 tahun
APM SMP/MTs/Paket B dihitung dengan menggunakan rumus :
APM SMP/MTs/Paket B =
Jumlah Penduduk usia 13-15 tahunyang bersekolah di SMP/MTs/Paket B
X 100%Jumlah penduduk umur 13-15 tahun
Capaian kinerja indikator ini di tahun 2016 mencapai 100,03 % . Adapun faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah :
1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama melalui pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah, perpustakaan
sekolah, dll
2. Meningkatnya kualitas tenaga pengajar Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama misalnya melalui pelatihan penyusunan kurikulum
3. Terselenggaranya paket B setara SMP
4. Penyediaan Beasiswa dan Dana pengembangan Sekolah
96,0296,9 96,97
100
APM SD/MI dan SMP/MTs
Gambar 40. Grafik Perkembangan Realisasi APMSD/MI dan SMP/MTs terhadap RPJMD
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Target RPJMD
83
Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja dua tahun terakhir, capaian di tahun 2016
menunjukkan peningkatan. Capaian ini juga telah memenuhi 96,97% target RPJMD
atau melampaui target RPJMD yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa
kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan usia dini mulai tumbuh dan
berkembang di Kabupaten Pinrang. Adapun program yang dilaksanakan untuk
mencapai target kinerja yang diperjanjikan adalah Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Rencana Aksi
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana SD dan SMP, khususnya
di daerah terpencil
2. Melaksanakan pemerataan distribusi guru
3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan
4. Meningkatkan penyelenggaraan Paket B setara SMP
Indikator 3 . Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C adalah indikator yang
menunjukkan tingkat partisipasi sekolah atau daya serap penduduk usia sekolah dasar (
16-18 tahun) di tingkat pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C. SMA/SMK/MA/Paket
Cdihitung dengan menggunakan rumus :
SMA/SMK/MA/Paket C=Jumlah Penduduk usia 13-15 tahun yang
bersekolah di SMP/MTs/Paket B X 100%Jumlah penduduk umur 13-15 tahun
Capaian kinerja indikator ini di tahun 2016 mencapai 100,05 % . Adapun faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah :
1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana SMA/SMK/MA melalui
pembangunan / rehabilitasi gedung sekolah, perpustakaan sekolah, dll
2. Meningkatnya kualitas tenaga pengajar S SMA/SMK/MA
3. Penyediaan Beasiswa
4. Penyelenggaraan Paket C setara SMU
5. Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)
84
Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja dua tahun terakhir, capaian di tahun
2016 menunjukkan peningkatan. Capaian ini juga telah memenuhi 123,99% target
RPJMD atau melampaui target RPJMD yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan
bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan usia dini mulai tumbuh dan
berkembang di Kabupaten Pinrang. Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai
target kinerja yang diperjanjikan adalah program pendidikan menengah
Rencana Aksi
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana SMA/SMK/MA,
khususnya di daerah terpencil
2. Melaksanakan pemerataan distribusi guru
3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan
4. Meningkatkan penyelenggaraan Paket C setara SMA
Meningkatnya kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan adalah
bertambah tingginya kemampuan lembaga dan sistem pendidikan di Kabupaten Pinrang
dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas yang
sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif di
seluruh jenjang pendidikan. Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan
lembaga dan sistem pendidikan di Kabupaten Pinrang untuk menghasilkan lulusan yang
berkualitas.
90,63 91,49 91,58
73,86
APM SMA/ SMK /MA
Gambar 41. Grafik Perkembangan Realisasi APMSMA/SMK/MA terhadap RPJMD
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Target RPJMD
Sasaran 14: Meningkatnya kualitas Pendidikan Pada Seluruh Jenjang Pendidikan
85
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan empat indikator ini mencapai
119,86 % dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam
tabel berikut ini :
Tabel 25. Capaian Sasaran ke-14
INDIKATORKINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
%CAPAIAN
INDIKATOR( 2016)
TARGETAKHIRRPJMD( 2019 )
%CAPAIAN
RPJMD S/D2015
SATUAN
REALISASI2 TAHUN
TERAKHIRTAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
PersentasePendidik/TenagaKependidikan(PTK)kualifikasi S1dantersertifikasi
Persen 76,17 46,16 50 84,75 169,5 50 169,5
Persentasesekolah yangmengaplikasikan TeknologiInformasi (TI)dalamPembelajaran
Persen 13,93 8,31 10 11 110 78 14,10
Persentasesekolah yangmenerapkanManajemenBerbasisSekolah(MBS) denganbaik
Persen 100 100 100 100 100 100 100
Angka rata-rata kelulusandi tingkatSD/MI,SMP/MTs,SMA/SMK/MA
Persen 100 100 100 100 100 100 100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 119,86 95,90
Sumber Data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2016
86
Adapun uraian masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut :
Indikator Pertama : Persentase Pendidik /Tenaga Kependidikan (PTK)
tersertifikasi
Pendidik /Tenaga Kependidikan (PTK) tersertifikasi adalah pendidik /tenaga
kependidikan (PTK) yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau surat keterangan
sebagai pengakuan terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan
setelah lulus uji kompetensi.Indikator ini diukur dengan mempersentasekan perbandingan
antara jumlah Pendidik /Tenaga Kependidikan (PTK) tingkat SD, SMP, SMA, SMK
tersertifikasi dengan jumlah seluruh Pendidik /Tenaga Kependidikan (PTK) tingkat SD,
SMP, SMA, SMK yang ada di Kabupaten Pinrang.
Capaian kinerja indikator ini di tahun 2016 mencapai 84,75 % . Faktor-Faktor
yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah :
1. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik melalui berbagai pelatihan dan bimtek
2. Adanya pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga
kependidikan
3. Adanya uji kompetensi pendidik dan tenaga pendidik
Adapun rincian pendidik / tenaga kependidikan tersertifikasi dapat dilihat pada
grafik berikut :
SD SMP SLTA SMK
Jumlah tenaga pengajartersertifikasi 1.678 727 286 162
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.800
Gambar 42. Jumlah tenaga pengajar tersertifikasi
87
Bila dibandingkan dengan data dua tahun terakhir, capaian kinerja indikator ini
ditahun 2016 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan telah dilakukan validasi data
jumlah seluruh Pendidik /Tenaga Kependidikan (PTK) tingkat SD, SMP, SMA, SMK
yang ada di Kabupaten Pinrang yang menjadi pembanding data jumlah Pendidik /Tenaga
Kependidikan (PTK) tingkat SD, SMP, SMA, SMK tersertifikasi. Capaian ini juga telah
memenuhi target akhir RPJMD. Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai
target ini adalah program peningkatan mutu pendidikan & tenaga kependidikan.
Rencana Aksi
1. Terus meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui berbagai pelatihan dan bimtek
2. Memperbaharui sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan uji kompetensi pendidik dan tenaga pendidik
Indikator Kedua : Persentase sekolah yang mengaplikasikan Teknologi Informasi
(TI) dalam Pembelajaran
Sekolah yang mengaplikasikan Teknologi Informasi (TI) dalam pembelajaran
adalah sekolah yang telah memanfaatkan komputer untuk menyampaikan materi
pengajaran dimana informasi (materi belajar) yang hendak disampaikan kepada peserta
ajar dikemas dalam suatu perangkat lunak. Peserta ajar kemudian dapat belajar dengan
cara menjalankan program atau perangkat lunak tersebut di komputer. Indikator ini
diukur dengan menghitung persentase perbandingan jumlah
SD/SMP/SMA/SMK/Sederajat yang mengaplikasikan Teknologi Informasi (TI) dalam
76,17
46,16
84,75
50
2014 2015 2016 Target RPJMD
Gambar 43. Grafik Perkembangan PersentasePendidik /Tenaga Kependidikan (PTK) kualifikasi
S1 dan tersertifikasi terhadap RPJMD
88
pembelajaran dengan jumlah keseluruhan sekolahSD/SMP/SMA/SMK/Sederajat yang
ada di Kabupaten Pinrang.
Rata-rata realisasi sekolah yang mengaplikasikan teknologi informasi (TI) dalam
pembelajaran di tahun 2016 mencapai 48, 72 % sebagaimana terinci pada tabel berikut :
Tabel.26 Jumlah Sekolah yang Mengaplikasikan TI dalam Pembelajaran
No. Tingkatpendidikan
JumlahSekolah
Jumlah Sekolah yangMenerapkan TI
Persentase
1 SD 322 3 0.93 %
2 SMP 55 15 27,27 %
3 SLTA 15 10 66,67 %
4 SMK 17 17 100 %
Jumlah 409 45 11 %
Sumber Data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah
1. Semakin meningkatnya jumlah tenaga pendidik yang mampu mengaplikasikan
teknologi informasi (TI) dalam pembelajaran
2. Tersedianya sarana yang mendukung pengaplikasikan TI dalam pembelajaran
Bila dibandingkan dengan data 2 terakhir, capaian kinerja indikator ini mengalami
fluktuasi, dimana di tahun 2015 menunjukkan penurunan kinerja namun kemudian
menunjukkan adanya peningkatan di tahun 2016. Meski memperlihatkan trend yang
positif di tahun 2016, 10 % target akhir RPJMD. Adapun program yang dilaksanakan
untuk mencapai target adalah program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga
kependidikan.
13,93 8,31 11
78
2014 2015 2016 Target RPJMD
Gambar 44. Grafik Perkembangan Persentase sekolahyang mengaplikasikan Teknologi Informasi (TI) dalam
Pembelajaran terhadap RPJMD
89
Rencana Aksi
1. Meningkatkan jumlah tenaga kependidikan yang mampu mengoperasikan teknologi
informasi dalam pembelajaran, baik melalui kursus, pelatihan maupun bimbingan
teknis
2. Meningkatkan sarana prasarana penunjung penerapan teknologi informasi dalam
pembelajaran, misalnya proyektor, laptop dan jaringan internet
Indikator Ketiga : Persentase sekolah yang menerapkan Manajemen BerbasisSekolah (MBS) dengan baik
Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan pemberian otonomi penuh
kepada sekolah untuk secara aktif-kreatif serta mendiri dalam mengembangkan dan
melakukan inovasi dalam berbagai program untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai
dengan kebutuhan sekolah sendiri yang tidak terlepas dari kerangka tujuan pendidikan
nasional dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), serta sekolah
harus mampu mempertanggungjawabkan kepada masyakat. Artinya manajemen berbasis
sekolah pada hakikatnya adalah penyerasian sumberdaya yang dilakukan secara mandiri
oleh sekolah dengan melibatkan seluruh kelompok kepentingan yang terkait dengan
sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi
kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Persentase sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
dengan baik diukur dengan mempersentasekan perbandingan jumlah sekolah yang
menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan seluruh jumlah sekolah negeri
yang ada di Kabupaten Pinrang.
Capaian kinerja indikator ini di tahun 2016 mencapai angka100 % atau seluruh
sekolah di Kabupaten Pinrang telah menerapkan MBS. Bila dibandingkan dengan data 2
tahun terakhir, maka terlihat bahwa Pemkab. Pinrang berhasil mempertahankan
kinerjanya terkait indikator ini. Capaian di tahun 2016 juga telah memenuhi target akhir
RPJMD. Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target yang diperjanjikan
adalah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
Rencana Aksi
1. Meningkatkan standar pelayanan sekolah
2. Menyusun standar operasional prosedur sekolah
3. Ikut serta pada pelatihan-pelatihan terkait perbaikan pelayanan pendidikan
90
Indikator Ke-empat : Angka rata-rata kelulusan di Tingkat SD/MI, SMP/MTs danSMA/SMK/MA
Angka rata-rata kelulusan di Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
adalah nilai kelulusan siswa yang diukur dengan merata-ratakan rekapitulasi angka
kelulusan siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.
Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA diukur berdasarkan
perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%,
maka pada tahun 2016 seluruh siswa jenjang SD/MI dinyatakan lulus ujian tingkat akhir,
sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.
Meningkatnya daya saing tenaga kerja adalah bertambahnya produktivitas
tenaga kerjaKabupaten Pinrang dalam menghasilkan produk kerja /output. Dengan kata
lain semakin banyak output yang dihasilkan setiap pekerja maka semakin produktif
tenaga kerja tersebut atau memiliki daya saing.Tingkat produktivitas tenaga kerja ini
sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan/atau keterampilan tenaga kerja. Tingkat
produktivitas atau daya saing tenaga kerja juga berpengaruh pada tingkat upah yang
akan diterima oleh tenaga kerja. Adapun keterlibatan tenaga kerja terdidik dalam
kemajuan pedesaan adalah meningkatnya peran tenaga kerja yang telah memiliki
kompetensi dalam kegiatan pembangunan pedesaan.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai
100,72% dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Sasaran 15: Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja dan Ketertiban Tenaga KerjaTerdidik Dalam Kemajuan Pedesaan
91
Tabel.27 Capaian Sasaran ke-15
INDIKATORKINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %CAPAIAN
INDIKATOR( 2015 )
TARGETAKHIRRPJMD( 2019 )
%CAPAIAN
RPJMDS/D 2015
SATUAN REALISASI2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 Persentasetenaga kerja /terdidik yangbekerja sesuaidengandisiplin ilmuyang dimiliki
Persentase 54,08 53,01 53,01 53,78 101,45 55 97,78
2 Jumlahwirausahapedesaanyangdilahirkan
KelompokWirausahapedesaan
1 54 50 50 100 69 72,46
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 100,72 85,12
Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi & Dinas Koperasi dan UKM Pemkab. Pinrang
Adapun uraian mengenai kedua indikator tersebut ini dijabarkan sebagai berikut :
Indikator 1 : Persentase tenaga kerja / terdidik yang bekerja sesuai dengan disiplin
ilmu yang dimiliki
Tenaga kerja / terdidik yang bekerja sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki
adalah pencari kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah
ditempatkan. Indikator ini diukur dengan mempersentasekan perbandingan antara pencari
kerja terdaftar dengan pencari kerja yang telah ditempatkan melalui di Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi.
Adapun capaian indikator ini di tahun 2016 mencapai 101,45%. Faktor yang
mempengaruhi keberhasilan capaian ini adalah
1. Penegakan Kepres No.4 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan
2. Sosialisasi kepada pihak perusahaan mengenai pentingnya pemerataan informasi
lowongan pekerjaan kepada masyarakat
3. Pemutakhiran informasi lowongan kerja secara berkala
4. Terjalinnya kerjasama yang baik antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan
perusahaan-perusahaan dan pihak-pihak yang merekrut tenaga kerja
5. Mengikutsertakan aparatur lingkup Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi pada
pelatihan dan bimtek terkait pelayanan ketenagakerjaan
92
Bila dibandingkan dengan data 2 tahun terakhir, persentase tenaga kerja terdidik yang
bekerja sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki berfluktuatif dari tahun ke tahun
dimana di tahun 2015 realisasi indikator ini menurun, namun kembali naik di tahun 2016.
Bila membandingkan dengan target akhir RPJMD, maka realisasi 2016 menunjukkan
trend yang positif dan telah memenuhi 97,78% target akhir RPJMD. Adapun program
yang dilaksanakan untuk mencapai target yang diperjanjikan adalah program peningkatan
kesempatan kerja
Rencana Aksi
1. Pemutakhiran data dan penyebaran informasi bursa tenaga kerja
2. Memberikan keterampilan bagi alumni SMK dan TKI sebelum terserap di dunia kerja
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait penempatan tenaga kerja seperti
agen penyalur tenaga kerja, perusahaan pengguna tenaga kerja, dll
Indikator 2 : Jumlah wirausaha pedesaan yang dilahirkan
Wirausaha pedesaan adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan secara
optimal seluruh potensi ekonomi yang dimiliki desa, meliputi sumberdaya alam, sumber
daya manusia dan letak geografis desa,menjadi usaha-usaha produktif baik secara
individu maupun kelompok sehingga mendorong peningkatan pendapatan dan
penyerapan tenaga kerja baru di pedesaan.
Wirausaha pedesaan yang dilahirkan adalah wirausaha pedesaan baru yang
terbentuk selama 1 (satu) tahun. Indikator ini diukur dengan merekapitulasi seluruh
wirausaha pedesaan yang dilahirkan di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten
Pinrang
54,08
53,0153,78
55
2014 2015 2016 Target RPJMD
Gambar 45. Grafik Perkembangan PersentaseTenaga Kerja Terdidik yang Bekerja sesuaidengan disiplin ilmu yang dimiliki terhadap
RPJMD
93
Capaian indikator ini di tahun 2016 mencapai 100% yaitu 50 kelompok
wirausaha dengan jumlah wirausaha desa sebanyak 1.000 orang. Faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan pencapaian target ini adalah
1. Pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh bidang bina usaha mikro
kecil dan menengah Dinas Koperasi dan UMKM
2. Terjalinnya hubungan koordinasi yang harmonis dan sinergi antar instansi
terkait pemberdayaan wirausaha pedesaan
3. Sosialisasi dan fasilitasi UMKM dalam pemberian kredit usaha rakyat
Bila dibandingkan dengan data 2 tahun terakhir, realisasi kinerja indikator ini di
tahun 2016 mengalami penurunan. Namun demikian, capaian ini telah memenuhi
72,46% target akhir RPJMD. Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target
yang diperjanjikan adalah
1. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah
2. Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM
3. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
Rencana Aksi
1. Meningkatkan fasilitasi pengembangan UKM
2. Menyelenggarakan Pelatihan Kewirausahaan
3. Menyelenggarakan Pelatihan manajemen pengelolaan UMKM dan Koperasi
4. Penyelenggaraan pembinaan Industri rumah tangga, industri kecil dan industri
menengah
5. Penyelenggaraan promosi produk UMKM
6. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
Meningkatkan kesetaraan gender adalah bertambah luasnya kesempatan
perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan melindungi hak-haknya
termasuk perlindungan terhadap anaknya. Meningkatnya pemberdayaan perempuan
adalah meningkatnya kualitas sumber daya perempuan dalam peningkatan usaha ekonomi
masyarakat. Sasaran ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak perempuan untuk ikut
serta dalam pembangunan
Sasaran 16: Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
94
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan tiga indikator ini mencapai
100 % dengan predikat “sangat tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel 28. Capaian Sasaran ke-16
INDIKATORKINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %CAPAIANINDIKATO
R( 2016 )
TARGETAKHIRRPJMD( 2019 )
%CAPAIAN
RPJMDS/D 2016
SATUAN
2 TAHUNTERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlah SKPDyang menerapkanperencanaan danpenganggaranberbasis PUG
SKPD 8 12 14 16 114,29 32 50
2 JumlahKelompokperempuan yangmengikutipelatihanketerampilanekonomi
Klp 28 9 10 15 150 34 44,12
3 Jumlah KDRTdan kekerasanterhadap anakyang difasilitasipenyelesaiannya
Kasus 30 47 28 8 28,57 28 28,57
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran97,62 40,90
Sumber data : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Pemkab Pinrang, 2016
Uraian mengenai ketiga indikator ini dijabarkan sebagai berikut :
Indikator 1 : Jumlah SKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran
berbasis PUG
SKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran berbasis PUG adalah
instansi di lingkup Pemkab. Pinrang yang memiliki program dan kegiatan yang
mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan
serta adanya kendali dan manfaat untuk perempuan. Dengan demikian, Indikator ini
dihitung dengan mengidentifikasikan dan merekapitulasi SKPD yang memaktubkan
program dan kegiatan berbasis PUG dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
Capaian indikator ini pada tahun 2016 adalah sebesar 114,29%. Adapun faktor-
faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain
1. Adanya petunjuk pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
untuk pemerintah daerah melalui surat edaran bersama Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional / Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
95
2. Kian meningkatnya kesadaran para pengambil kebijakan dan aparatur di tingkat
SKPD tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender .
Dibandingkan dengan data dua tahun terakhir, realisasi di tahun 2016
menunjukkan peningkatan dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD di tahun
2019, realisasi kinerja indikator ini di tahun 2016 telah menunjukkan hasil yaitu 50 %.
Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja indikator ini adalah :
1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak yang dijabarkan
dalam kegiatan Evaluasi pelaksanaan PUG
2. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan yang
terjabarkan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender
Rencana Aksi
1. Meningkatkan kapasitas para aparatur perencana terkait pelaksanaan teknis
perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk pemerintah daerah
2. Memasifkan sosialisasi tentang perencanaan dan penganggaranyang responsif gender
Indikator 2 : Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan ekonomi
Perempuan/ kelompok perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan
ekonomi adalah perempuan/ kelompok perempuan yang diberikan peluang dan
kesempatan untuk mengakses pengetahuan dalam mengembangkan keterampilan dan
potensi dirinya sehingga bisa menjadi lebih produktif dalam berusaha, bisa menopang dan
atau membantu memenuhi kebutuhan keluarganya ataupun dirinya sendiri. Indikator ini
dihitung dengan merekapitulasi perempuan / kelompok perempuan yang mengikuti
pelatihan keterampilan ekonomi melalui pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan
oleh Pemkab. Pinrang melalui Badan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan
Perempuan selama 1 (satu) tahun.
Capaian kinerja indikator ini di tahun 2016 adalah 150%. Faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan capaian ini adalah
1. Meningkatnya sosialisasi terkait pemberdayaan perempuan
2. Makin tingginya antusias perempuan untuk berkelompok dan mengembangkan
dirinya
Data dua tahun terakhir menunjukkan bawah realisasi kinerja indikator ini berfluktuatif
dari tahun ke tahun. Namun demikian bila dibandingkan dengan data tahun 2015,
96
realisasi kinerja di tahun 2016 menunjukkan trend peningkatan. Bila dibandingkan
dengan target akhir RPJMD di tahun 2019, capaian kinerja indikator ini di tahun 2016
yang menjadi tahun kedua pencapaian target RPJMD telah menunjukkan hasil sebesar
44,12 %. Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja indikator ini
adalah Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
Rencana Aksi
1. Mengoptimalkan penguatan kelembagaan dan pendampingan agar dapat
meningkatkan jumlah partisipasi perempuan dalam membangun ekonomi keluarga
sejahtera.
2. Mengoptimalkan kegiatan penyuluhan dan bimbingan dalam memanajerial usaha dan
mengelola usaha
3. Menyiapkan tenaga pendamping dan pelatih yang cukup dan berkualitas agar hasil
yang dicapai dapat maksimal dan sesuai dengan target yang telah direncanakan.
Indikator 3 : Jumlah KDRT dan kekerasan terhadap anak yang difasilitasi
penyelesaiannya
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak adalah
setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual,
penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak ( usia 0 – 18 tahun, atau
sepanjang mereka masih berstatus anak secara hukum)
KDRT dan kekerasan terhadap anak yang difasilitasi penyelesaiannya adalah
semua kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak yang terselesaikan dalam 1 (satu) tahun
melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana Daerah dan
Pemberdayaan Perempuan (BKBD-PP). Indikator ini diukur dengan mengidentifikasi
dan merekapitulasi kasus KDRT dan kekerasan anak yang terselesaikan dari keseluruhan
kasus KDRT dan kekerasan anak yang terlaporkan di BKBD-PP.
Realisasi kinerja indikator ini di tahun 2016 hanya mencapai 28, 57 % dari
target yang diperjanjikan. Hal ini dikarenakan jumlah laporan KDRT dan kekerasan
97
anak yang diterima oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di
tahun 2016 hanya sejumlah 8 kasus. Jumlah ini mengalami penurunan yang sangat
signifikan dibandingkan jumlah laporan di tahun sebelumnya yang mencapai 47 kasus.
Bila dibandingkan dengan realisasi dua tahun terakhir, realisasi indikator ini di
tahun 2016 mengalami penurunan dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD di
tahun 2019, realisasi kinerja indikator ini di tahun 2016 telah melampaui target RPJMD.
Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator ini adalah program
peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
Rencana Aksi
1. Memasifkan sosialisasi terkait kekerasan perempuan dan anak
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan para stakeholder.
3. Membentuk Tim Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak di Tingkat Kecamatan
Meningkatnya kesejahteraan keluarga adalah bertambahnya jumlah keluarga
yang memenuhi kriteria (1) perkawinan yang sah, (2) mampu memenuhi kebutuhan hidup
spiritual dan materi yang layak, (3) bertaqwa kepada Tuhan Yang /maha Esa, (4)
memiliki hubungan yang selaras, serasi, seimbang antar anggota, antar keluarga dengan
masyarakat dan lingkungan.
Meningkatnya keluarga berencana adalah bertambahnya jumlah keluarga
sejahtera dan sehat yang melakukan perencanaan jumlah keluarga melalui pembatasan
dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom,
spiral, IUD, dan sebagainya. Sasaran ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk
mewujudkan peningkatan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumber
daya manusia Kabupaten Pinrang.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai
318 % dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Sasaran 17 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana
98
Tabel 29. Capaian Sasaran ke-17INDIKATOR
KINERJACAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIANINDIKATOR
( 2016 )
TARGETAKHIRRPJMD( 2019 )
%CAPAIAN
RPJMD S/D2016
SATUAN 2 TAHUNTERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlah PUS,prasejahteradan KS1 yangmengikuti KB
Pasangan 5.999 7.503 8.000 7.454 93,18 9.161 81,37
2 Persentasekeluarga PSdan KS1
Persentase 21,70 10,69 10,70 58,26 544,49 10,70 544,49
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 318,84 312,93Sumber data : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan,2016
Uraian mengenai kedua indikator ini dijabarkan sebagai berikut :
Indikator 1 : Jumlah PUS prasejahtera dan KS1 yang mengikuti KB
Jumlah PUS prasejahtera dan KS1 yang mengikuti KB adalah jumlah pasangan
suami/isteri berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun yang terkategorikan sebagai
keluarga prasejahtera dan KSI dan sedang memakai atau menggunakan salah satu
alat/cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga/pemutakhiran
data keluarga. Indikator ini diukur dengan merekapitulasi jumlah keluarga PUS
prasejahtera dan KS1 yang mengikuti KB sampai dengan bulan Desember 2016.
Capaian kinerja indikator PUS prasejahtera dan KS1 yang mengikuti KB pada
tahun 2016 mencapai 93,18 %. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak
tercapainya target adalah
1. Peran pria dalam KB masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya
pencapaian peserta KB baru MOP dan akseptor KB Kondom
2. Masih rendahnya penerimaan masyarakat terhadap metode kotrasepsi jangka panjang
3. Anggaran operasional untuk penggerak program KB di tingkat lini lapangan seperti
pos KB dan sub pos KB masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap tingkat
partisipasi masyarakat
4. Petugas lapangan KB yaitu PLKB dan PKB belum optimal dalam melakukan
mekanisme operasional program sehingga berdampak pada keberhasilan program
99
Realisasi indikator ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan
realisasi di tahun 2015 sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka
realisasi di tahun 2016, sebagai tahun kedua telah memenuhi 81,37% target RPJMD.
Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja ini adalah :
1. Program Keluarga Berencana
2. Program Pelayanan Kontrasepsi
3. Program Pengembangan Pengelolaan Data Informasi Pengambangan KB/KS dan PP
Gambar 47. Pelayanan Kontrasepsi
Rencana aksi
1. Meningkatkan kepesertaan pria pada program KB, diantaranya melalui kampanye
vasektomi.
2. Meningkatkan penyuluhan tentang manfaat kontrasepsi jangka panjang
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan KB.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluh KB
5.9997.503 7.454
9.161
Jumlah PUS, prasejahtera dan KS1 yang mengikuti KB
Gambar 46. Grafik Perkembangan JumlahPUS, prasejahtera dan KS1 yang mengikuti KB
Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 Target RPJMD
100
Indikator 2 : Persentase keluarga PS dan KS1
Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) adalah keluarga yang tidak memenuhi
salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan
dasar keluarga” (basic needs) sementara Keluarga Sejahtera I (KSI) adalah keluarga yang
mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari
8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator ”kebutuhan psikologis”
(psychological needs) keluarga. Adapun enam Indikator tahapan Keluarga Sejahtera I
(KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (basic needs) yang dimaksud yaitu:
1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah
dan bepergian.
3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
Indikator ini diukur dengan mempersentasekan perbandingan antara jumlah
keluarga PS dan KS1 dengan jumlah seluruh keluarga sejahtera.
Capaian indikator ini untuk tahun 2016 mencapai 544,49 %. Adapun faktor
keberhasilan pencapaian indikator adalah :
1. Adanya penguatan ketahanan ekonomi keluarga
2. Adanya upaya peningkatan partisipasi ber-KB
3. Dilaksanakannya bimbingan serta pengajaran tentang dampak negatif pernikahan dini
untuk mendorong pendewasaan usia kawin dan perencanaan keluarga.
21,710,69
58,26
10,7
Persentase keluarga PS dan KS1
Gambar 48. Grafik Perkembangan Persentase KeluargaPS dan KS1 terhadap RPJMD
Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2017 RPJMD
101
Bila dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015 realisasi indikator persentase keluarga PS
dan KS1 ini mengalami peningkatan dan telah memenuhi 544,49 % target akhir RPJMD.
Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja ini adalah :
1. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
2. Program Pengembangan Pengelolaan Data Informasi Pengambangan KB/KS dan PP
Rencana aksi
1. Pemutakhiran data keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendamping kelompok bina keluarga
3. Mengoptimalkan kinerja pos daya yang ada di Kecamatan
4. Mengoptimalkan kerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten dalam kegiatan
pembinaan dan pemberdayaan keluarga
Berkurangnya penduduk miskin adalah menurunnya jumlah penduduk miskin
sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang dikoordinasikan oleh Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( TKPKD ). Sasaran ini dimaksudkan
sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan sosial
masyarakat Pinrang.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan satu indikator ini mencapai
0% dengan predikat “sangat rendah”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel 30. Capaian Sasaran ke-18
INDIKATORKINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN%
CAPAIANINDIKATOR
( 2016 )
TARGETAKHIRRPJMD( 2019 )
%CAPAIAN
RPJMD S/D2016SATUAN
2 TAHUNTERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
PersentasePenurunanPendudukMiskin
Persen 0 0 2 0 0 7 0
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 0 0
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2016
Persentase penurunan penduduk miskin adalah persentase penurunan rumah
tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) raskin. Indikator ini dihitung dengan cara
Sasaran 18 : Berkurangnya Penduduk Miskin
102
= ( − ) 100%Capaian kinerja tahun 2016 adalah 0 %. Bila dibandingkan dengan data dua
tahun terakhir, realisasi kinerja di tahun 2016 menunjukkan 0% dan telah mencapai 0 %
target akhir RPJMD. Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini
adalah Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan
Administrasi Perekonomian
Rencana Aksi
1. Melakukan pemutakhiran dan validasi data RTS-PM
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah wilayah ( Pihak Kecamatan, Kelurahan
dan Desa ) terkait monitoring dan evaluasi perkembangan kondisi RTS-PM
Meningkatnya daya saing investasi adalah bertambahnya kemampuan
perekonomian daerah dalam menarik investasi untukmenghasilkan tingkat pendapatan
dan kesempatan kerja yang tinggi. Investasi yang dimaksud terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan
menggunakan modal dalam negeri. Adapun PMA adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal
asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan
penanam modal dalam negeri
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan tiga indikator ini mencapai
159,23 % dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam
tabel berikut ini :
Sasaran 19 : Meningkatnya daya saing investasi
103
Tabel 31. Capaian Sasaran ke-19
INDIKATORKINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN%
CAPAIANINDIKATOR
( 2016 )
TARGETAKHIR RPJMD
( 2019 )
%CAPAIAN
RPJMDS/D 2016
SATUAN REALISASI2 TAHUN TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 JumlahrealisasiinvestasiPMDN
Rupiah 212.693.840.000
286.601.337.348
766.535.904.821
1.634.742.292.000
213,26 4.333.500.747.786
37,72
2 JumlahrealisasiinvestasiPMA
US$ 17.015.507
23.968.443
29.610.364,52
55.459.727,215
187,29 188.811.591 29.37
3 JumlahproyekPMDN
Proyek 94 755 719 740 102,92 4.644 15,93
4 JumlahproyekPMA
Proyek 1 2 2 2 100 11 18,18
5 JumlahtenagakerjaPMDN
TenagaKerja
2.101 3.013 2.316 1.588 68,57 5.000 60, 26
6 JumlahtenagakerjaPMA
TenagaKerja
2 4 12 34 283,33 128 27
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 159,23 31,41Sumber data : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemkab.Pinrang
Uraian mengenai ke-enam indikator ini dijabarkan sebagai berikut :
Indikator : Jumlah realisasi investasi PMDN dan Jumlah realisasi investasi PMA
Capaian indikator realisasi investasi PMDN di tahun 2016 mencapai 213,26 %.
sementara realisasi investasi PMA mencapai 187,29% . Faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan ini adalah :
1. Sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang penyusunan pelaporan LKPM secara
online.
2. Menerapkan Paket Kebijakan Investasi “PAKSI yang terdiri dari 4 kebijakan
investasi, yaitu
Kebijakan Insentif Daerah (KID)
Kebijakan Kemudahan Daerah (KKD)
Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Kebijakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik
(SPIPISE)
3. Melakukan kemudahan pelayanan perizinan melalui kegiatan Mobile Service, Jemput
Bola dan One Day Service.
104
4. Pemasangan baliho dan spanduk secara permanen ditempat-tempat strategis yang
berbunyi ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang.
Gambar 49. Piagam Penghargaan Sinovik Penanaman Modal
Bila membandingkan dengan data 2 tahun terakhir, realisasi di tahun 2016 ini
menunjukkan trend meningkat. Capaian indikator realisasi investasi PMDN di tahun
2016 telah memenuhi 37,72% target akhir RPJMD dan realisasi investasi PMA telah
mencapai 29,37 % target akhir RPJMD. Adapun program yang dilaksanakan untuk
mencapai target ini adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Rencana Aksi
1. Membangun sistem informasi pelayanan penanaman modal untuk meningkatkan
efektifitas dan efesiensi pelayanan
2. Menyelenggarakan Task Force terhadap perusahaan penanaman modal
3. Meningkatkan sosialisasi LKPM dan LKPM online
4. Pameran investasi
5. Menyusun pedoman, nora standar prosedur (NSP) Pelayanan Modal
6. Menyusun laporan perizinan, surveilance
7. Menyiapkan dokumen paket insentif daerah dan buku himpunan peraturan PPM
105
Indikator . Jumlah proyek PMDN dan Jumlah proyek PMA
Capaian indikator jumlah proyek PMDN di tahun 2016 mencapai 102,92 % sementara
jumlah proyek PMA mencapai 100%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan capaian ini antara lain :
1. Adanya Paket Kebijakan Investasi “PAKSI yang terdiri dari 4 kebijakan investasi,
yaitu
Kebijakan Insentif Daerah (KID)
Kebijakan Kemudahan Daerah (KKD)
Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Kebijakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik
(SPIPISE)
2. Tersedianya Pameran Investasi
3. Adanya kemudahan pelayanan perizinan melalui kegiatan Mobile Service, Jemput
Bola dan One Day Service.
4. Pemasangan baliho dan spanduk secara permanen ditempat-tempat strategis yang
berbunyi ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang.
Bila membandingkan dengan data 2 tahun terakhir, realisasi di tahun 2016 ini
menunjukkan trend meningkat. Capaian indikator jumlah proyek PMDN di tahun 2016
telah memenuhi 15,93% target akhir RPJMD dan realisasi jumlah proyek PMA telah
mencapai 18,18 % target akhir RPJMD. Adapun program yang dilaksanakan untuk
mencapai target ini adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Gambar 50. Banner Bidang Penanaman Modal
106
Rencana Aksi
1. Membangun sistem informasi pelayanan penanaman modal untuk meningkatkan
efektifitas dan efesiensi pelayanan
2. Pameran investasi
3. Menyusun pedoman, nora standar prosedur (NSP) Pelayanan Modal
4. Menyiapkan dokumen paket insentif daerah dan buku himpunan peraturan PPM
4. Jumlah tenaga kerja PMDN dan PMA
Capaian indikator tenaga kerja PMDN di tahun 2016 hanya mencapai 68,57 %
sementara jumlah proyek PMA mencapai 283,33 %.Bila membandingkan dengan data 2
tahun terakhir, realisasi di tahun 2016 ini menunjukkan trend meningkat. Capaian
indikator jumlah proyek PMDN di tahun 2016 telah memenuhi 15,93% target akhir
RPJMD dan realisasi jumlah proyek PMA telah mencapai 18,18 % target akhir RPJMD.
Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi.
Meningkatnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
adalah meningkatnya eksistensi serta bertambahnya nilai jual koperasi dan UMKM agar
dapat bersaing. Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan peluang penyerapan tenaga
kerja serta mempertahankan koperasi sebagai roda penggerak ekonomi terutama pada saat
krisis ekonomi.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai
986,775 % dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam
tabel berikut ini :
Sasaran 20 : Meningkatnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro, kecil danmenengah ( UMKM )
107
Tabel 32. Capaian Sasaran ke-20INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD S/D
2016
SATUAN 2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 persentasekoperasi aktif
Persen 80,06 82,02 83 82,24 99,08 78 105,44
2 JumlahUMKM Aktifyang telahdibina
UMKM 1.023 1.336 1.500 28.117 1.874,47 500 5.623,4
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 986,775 2.864,42Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Pemkab.Pinrang,2016
Uraian mengenai indikator utama ini dijabarkan sebagai berikut :
Indikator 1 : Persentase Koperasi Aktif
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Sebuah koperasi dikatakan
sebagai koperasi aktif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Memiliki Kantor
2. Kegiatan Koperasi masih berjalan
3. Anggota kepengurusan masih lengkap dan sesuai dengan peraturan perkoperasian.
Koperasi aktif diukur dengan mempersentasekan perbandingan antara jumlah
koperasi aktif dengan jumlah seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Pinrang pada tahun
2016.
Adapun persentase koperasi aktif di Kabupaten Pinrang pada tahun 2016
mencapai 82,24%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan
pencapaian target ini adalah :
1. Banyaknya koperasi yang belum melaksanakan rapat anggota tahunan.
2. Masih banyaknya renternir yang berkedok koperasi;
3. Masih banyak koperasi dalam menjalankan aktifitas yang tidak sejalan dengan jati
diri, prinsip dan azas sebuah organisasi koperasi; dan
4. Masih kurangnya akses permodalan.
108
Dibandingkan data dua tahun terakhir, realisasi di tahun 2016 menunjukkan
peningkatan. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka realisasi kinerja di
tahun 2016 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan yaitu mencapai 105,44%.
Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja indikator ini adalah
program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
Rencana Aksi
1. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait peningkatan kualitas dan
kuantitas koperasi aktif
2. Meningkatkan upaya pembinaan koperasi secara berkelanjutan
3. Meningkatkan jumlah koperasi aktif menjadi koperasi sehat
Indikator 2 : Jumlah UMKM Aktif yang telah dibina
UMKM yang telah dibina adalah usaha mikro kecil menengah yang telah
diberdayakan dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyaluran
sarana penunjang UMKM.Indikator ini diukur dengan merekapitulasi seluruh UMKM
yang telah ditingkatkan kualitas SDM-nya dan /atau telah mendapatkan bantuan sarana
penunjang UMKM dari Pemkab. Pinrang melalui Dinas Koperasi dan UMKM Pemkab
Pinrang.
Capaian indikator jumlah UMKM yang telah dibina di tahun 2016 mencapai
target 100 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah :
1. Pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Bidang Bina Usha Mikro Kecil
dan Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang serta kerjasama yang
80,0682,02 82,24
78
Persentase Koperasi Aktif
Gambar 51. Grafik Perkembangan Persentase KoperasiAktif
Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 Target RPJMD
109
solid dengan seluruh pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang dalam
mewujudkan Visi dan Misi sesuai Tupoksi yang diemban.
2. Terjalinnya Hubungan Koordinasi yang harmonis dan sinergi antar instansi terkait
dalam hal mendukung tercapainya sasaran kegiatan kinerja yang telah ditetapkan.
3. Sosialisasi dalam memfasilitasi UMKM dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat
4. Sosialisasi dalam memfasilitasi UMKM dalam mengakses Permodalan
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja di tahun 2015
mengalami peningkatan sebanyak 199 UMKM dan telah melampaui target akhir
RPJMD. Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah :
1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah; dan
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah.
Rencana Aksi
1. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.
2. Pembinaan yang berkelanjutan.
3. Mengupayakan peningkatan Sumber Daya Manusia dalam hal ini para pelaku
UMKM yang berkualitas.
1.023 1.336
28.117
500
Jumlah UMKM Aktif yang telah dibina
Gambar 52. Grafik Perkembangan Persentase UMKMAktif
Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 Target RPJMD
110
Meningkatnya produksi produk pertanian adalah bertambahnya produksi
tanamanan pangan dan tanaman hortikultura Kabupaten Pinrang dalam satuan tonase
selama satu tahun. Sasaran ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan
masyarakat Pinrang sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan tiga indikator ini mencapai
82.22% dengan predikat “Tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut
ini :
Tabel 33. Capaian Sasaran ke-21INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD S/D
2016
SATUAN 2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 ProduktivitasTanamanPanganUtama
Ku / Ha 63,47 65,14 63,67 65,37 102,67 75 87,16
2 ProduktivitastanamanHortikulturaUnggulan
Ku / Ha 109,7 137,6 137,6 85 61,77 98,39 86,39
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 82.22 86,77
Sumber data : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2016
Uraian mengenai indikator utama ini dijabarkan sebagai berikut :
Indikator 1 : Produktivitas Tanaman Pangan Utama
Produktivitas tanaman pangan utama adalah rata-rata nilai produktivitas padi,
jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau. Indikator ini
dilakukan dengan pengambilan ubinan secara acak di 12 (dua belas) kecamatan yang ada
di wilayah kabupaten Pinrang pada saat panen. Pengambilan ubinan dilakukan sebanyak
tiga kali yaitu pada Sub ground I bulan Januari – April, Sub ground II bulan Mei –
Agustus, sub ground III September - Desember. Tugas tersebut dilaksanakan oleh PPK
(Petugas Pertanian Kecamatan) bersama dengan KSK (koordinator statistik kecamatan
(Badan Pusat Statistik). Data yang diperoleh kemudian diolah bersama untuk mengetahui
tingkat produktifitas masing-masing komoditi untuk selanjutnya dirata-ratakan.
Sasaran 21 : Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertanian
111
Adapun capaian kinerja indikator ini di tahun 2016 mencapai 102,67 %. Adapun
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah :
1. Kerjasama yang baik antara SKPD lingkup pertanian.
2. Dukungan masyarakat khususnya para stoke holder bidang pertanian (Kelompoktani,
GP3A/P3A, Pemyuluh) sebagai ujung tombak pertanian telah melaksanakan fungsi
secara maksimal
3. Komitmen yang tinggi segenap aparat Dinas Pertanian dan Peternakan dalam
melaksanakan tugas yang telah diamanahkan.
4. Sinergitas program dan kegiatan lintas SKPD dibawah arahan dan petunjuk bapak
Bupati telah nyata memberikan hasil yang positif
Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja dua tahun terakhir, realisasi kinerja
indikator ini di tahun 2016 menunjukkan peningkatan dan telah mencapai 87,6 % target
RPJMD. Adapun program yang dilaksanakan untuk pencapaian target ini adalah
1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
2. Peningkatan Produksi Pertanian
Rencana Aksi
1. memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian khususnya jaringan irigasi
yang mengalami kerusakan
2. meningkatkan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi,
3. meningkatkan kualitas penyusunan RDKK pupuk bersubsidi yang dimulai dari
tingkat desa/kel, kecamatan dan kabupaten
4. memberdayakan kelompok-kelompok penangkar benih di setiap kecamatan
5. meningkatkan kinerja Tim Buser OPT dalam melakukan pengamatan dan
pengendalian OPT.
3. Produktivitas Tanaman Hortikultura Unggulan
Produktivitas tanaman hortikultura adalah rata-rata produktivitas cabe rawit, cabe
besar dan bawang merah. Indikator ini diukur dengan menggunakan SP-Hortikultura.
Peran PPK (Petugas Pertanian Kecamatan) bersama dengan KSK (koordinator statitik
kecamatan (Badan Pusat Statistik) sangat menentukan dalam penentuan produktifitas
komoditi hortikultura karena merekalah yang turun langsung di lapangan melakukan
survey dan interviu dengan petani. Data yang diperoleh kemudian diolah bersama untuk
mengetahui tingkat produktifitas masing-masing komoditi.
112
Adapun capaian kinerja indikator ini di tahun 2016 mencapai 61,77%. Adapun
faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target ini adalah
1. Faktor iklim yang terkadang susah diprediksi seperti banjir di musim hujan.
2. Serangan OPT (organisme Penganggu tanaman) yang masih sering terjadi.
Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja dua tahun terakhir, realisasi kinerja
indikator ini di tahun 2016 menunjukkan peningkatan dan telah mencapai 86,39% target
RPJMD. Adapun program yang dilaksanakan untuk pencapaian target ini adalah
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Peningkatan Produksi Pertanian
Rencana Aksi
1. Fasilitasi bantuan benih buah dan sayuran kepada petani
2. Pembangunan irigasi perpipaan di sentra produksi buah dan sayuran,
3. Meningkatkan penggunaan pupuk organik
4. Fasilitasi bantuan alsintan prapanen dan pasca panen
Meningkatnya produksi perkebunan adalah meningkatnya jumlah produksi komoditi
kakao dan kopi di Kab. Pinrang yang dihitung dalam tonase selama satu tahun.
Peningkatan produksi tersebut dimaksudkan untuk meningkatan pendapatan dan
kesejahteraan petani kebun.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan tiga indikator ini mencapai
119,68 % dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam
tabel berikut ini :
Tabel 34. Capaian Sasaran ke-22INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD S/D
2016
SATUAN 2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 Produktivitastanamanperkebunanutama
Kg/Ha 840,5 810,5 810,5 970 119,68 1.000 97
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 119,68 97Sumber data Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2016
Sasaran 22 : Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perkebunan
113
Produktivitas tanaman perkebunan utama adalah rata-rata produktivitas tanaman
kopi dan kakao. Capaian indikator ini di tahun 2016 mencapai 119,68 %. Faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini adalah
1. Peningkatan SDM petani melalui pelatihan pengendalian hama terpadu
2. Peningkatan SDM petani melalui pelatihan cara pengimplementasian pupuk yang
baik.
3. Pembagian sarana berupa beuvaria basiana, pestisida dan feromon kepada petani
kebun
Bila dibandingkan dengan data 2 tahun terakhir, maka realisasi di tahun 2016
mengalami Peningkatan. Realisasi indikator ini juga telah mencapai 97%. .Adapun
program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Peningkatan
Produksi Perkebunan
Tabel 35.Produktivitas tanaman perkebunan utama Kabupaten Pinrang Tahun 2014,2015 dan 2016
No Tahun Produktivitas (Kg/Ha) Rata-RataProduktivitas
(Kg/Ha)Kakao Kopi Total
1 2014 915 766 1.681 840,5
2 2015 854 767 1.621 810,5
3 2016 941 873 1.814 907
Tabel 36 Areal Produksi, Produktivitas dan Petani Kakao Kabupaten Pinrang Tahun2014, 2015 dan 2016
No TAHUN Luas Areal Produksi(ton)
JumlahPetani
Produktivitas
(kg/ha)TBM TM TT/TR Jumlah
1 Tahun 2014 1.614 13.127,25 5.810,25 20.551,5 12.017,6 22.789 915
2 Tahun 2015 1.619 12.800,20 5.918,0 20.337,2 10.935,264 22.671 854
3 Tahun 2016 1.368 13.051 5.277 19.696 12.280,5 21.280 8.977
114
Tabel.37 Areal Produksi, Produktivitas dan Petani Kopi Kabupaten Pinrang Tahun2014, 2015 dan 2016
No. TAHUN Luas Areal Produksi(ton)
JumlahPetani
Produktivitas(kg/ha)
TBM TM TT/TR Jumlah
1 Tahun 2014 121 3.264 769 4.154 2.583,5 5.791 766
2 Tahun 2015 164 3.261 769 4.197 2.584,5 5.811 767
3 Tahun 2016 117 2.931 766 3.774 2.558,5 5.335 873
Rencana Aksi :
1. Pengawalan, pembinaan dan pendampingan kepada petani kebun melalui rehabilitasi
dan intensifikasi.
2. Penyediaan sarana dan prasarana kebun berupa pupuk dan pestisida.
3. Perbaikan infrastruktur perkebunan berupa jalan produksi, pembuatan embung dan
sumur resapan.
4. Koordinasi dengan stakeholder lainnya
Meningkatnya produksi peternakan adalah meningkatnya jumlah produksi daging
dan telur di Kab. Pinrang yang dihitung dalam tonase selama satu tahun. Peningkatan
produksi tersebut dimaksudkan untuk pemenuhan bahan panganmasyarakatserta
meningkatan pendapatan dan kesejahteraan para peternak.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan tiga indikator ini mencapai
116,55 % dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam
tabel berikut ini :
Tabel 38. Capaian Sasaran ke-23INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD S/D
2016
SATUAN 2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
JumlahProduksiDaging
Ton 413 631 498 745,25 149,65 607 122,78
JumlahProduksiTelur
Ton 21.963 22.417 22.985 22.986 100,004 25.199 91,22
Sasaran 23: Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan
115
NilaiProduksiPeternakan
Rp.(000)
537.779.37
1
549.118.001,4
613.089.495,4
613.089.495,4
100 435.650.000
140,73
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 116,55 118,24
Sumber data : Dinas Pertanian dan Peternakan,2016
Uraian mengenai indikator utama ini dijabarkan sebagai berikut :
1. Jumlah produksi daging
Jumlah produksi daging adalah jumlah daging sapi dan kerbau dalam tonase
yang diproduksi dalam setahun. Indikator ini dihitung dengan cara mengalikan jumlah
pemotongan ternak (sapi dan kerbau)di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan di luar
RPH ekor dengan berat karkas (kg).
Produksi daging di tahun 2016 mencapai 149,65%. Faktor yang mempengaruhi
tercapainya target ini adalah
1. Kerjasama yang baik antara SKPD lingkup pertanian dan peternakan.
2. Dukungan masyarakat khususnya para stoke holder bidang pertanian
(Kelompoktani, GP3A/P3A, Penyuluh) sebagai ujung tombak peternakan telah
melaksanakan fungsi secara maksimal
3. Komitmen yang tinggi segenap aparat dinas pertanian dan peternakan dalam
melaknakan tugas yang telah diamanahkan.
4. Sinergitas program dan kegiatan lintas SKPD dibawah arahan dan petunjuk bapak
Bupati telah nyata memberikan hasil yang positif
Bila dibandingkan dengan data 2 tahun terakhir maka diketahui bahwa produksi
daging menunjukkan trend meningkat. Capaian di tahun 2016 ini telah memenuhi target
akhir RPJMD sebesar 122,78 %. Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai
target yang diperjanjikan adalah
1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
3. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Rencana Aksi
1. Meningkatkan fungsi IPR dengan mendatangkan ternak unggul seperti ayam KUB
dan Itik PMP.
2. Melengkapi sarana dan prsarana IPR.
116
3. Pengendalian penyakit brucellosis/keguguran menular dengan melakukan vaksinasi
terhadap semua ternak masyarakat dan mengisolasi sapi yang sakit.
4. Pembangunan SPR (Sentra Peternakan Rakyat) sebagai tempat penggembalaan ternak
dapat mengatasi lahan yang sempit.
5. Kegiatan integrasi Sapi dan tanaman pangan dengan sistim perkandangan ternak
menjadi solusi kedepan yang akan terus dilaksanakan.
2. Jumlah Produksi Telur
Jumlah produksi telur adalah jumlah telur dalam satuan tonase yang diproduksi di
Kab. Pinrang dalam setahun. Indikator ini dihitung dengan cara mengalikan total populasi
unggas dengan parameter produksi telur tiap jenis unggas.
Pada tahun 2016, realisasi produksi telur menunjukkan capaian 100,004% atau
mencapai 64.653 ton telur dari 22.986 ton telur yang ditargetkan. Capaian ini telah
memenuhi 91,22 % target akhir RPJMD. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan ini adalah
1. Terbangunnya sarana dan prasarana pembibitan ternak
2. Meningkatnya kualitas sumber daya petenak
3. Meningkatnya upaya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak
4. Adanya pengembangan agribisnis peternakan
5. Adanya pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
Capaian ini mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir dan telah mencapai
91,22 % target akhir RPJMD di tahun 2019. Adapun Program yang dilaksanakan
mendukung pencapaian indikator adalah:
1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
3. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
Rencana aksi
1. Meningkatkan fungsi Instalasi Pembibitan Rakyat (IPR) dengan mendatangkan ternak
unggul seperti ayam Kampung Unggul Balitnak ( KUB ) dan Itik PMP
2. Melengkapi sarana dan prasarana IPR.
3. Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan
tepat guna
117
4. Nilai Produksi Peternakan
Nilai produksi peternakan adalah rata-rata nilai produksi daging dan telur.
Indikator ini dihitung dengan cara merekapitulasi nilai rupiah produksi daging dan telur
tersebut. Pada tahun 2016, realisasi produksi peternakan menunjukkan capaian 100 %.
Capaian ini mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir dan telah mencapai
140.073 % target akhir RPJMD di tahun 2019. Adapun Program yang dilaksanakan
mendukung pencapaian indikator adalah:
1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Rencana aksi
1. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna
2. Pengembangan Agribisnis Peternakan
Meningkatnya produksi produk perikanan adalah meningkatnya hasil produksi
perikanan baik dari hasil perikanan tangkap dari laut dan perairan umum maupun hasil
perikanan yang dibudidayakan. Adapun maksud meningkatnya produksi produk
perikanan adalah :
a. Meningkatkan pendapatan masyarakat sektor perikanan dan kelautan
b. Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan terhadap penyedian pangan dari
hasil kelautan dan perikanan
c. Pemenuhan bahan baku lokal dalam pengolahan
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan tiga indikator ini mencapai
104,81 % dengan predikat “sangat tinggi ”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel 39. Capaian Sasaran ke-24INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD S/D
2016
SATU
AN
2 TAHUN TERAKHIR TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISAS
I
1 Jumlahproduksiperikanantangkap
Ton 13,100,62 13.224,50 12.270,92 13.457,36 109,67 12.662,95 106,27
Sasaran 24 : Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk Perikanan
118
2 Jumlahproduksiperikananbudidaya
Ton 29.317,25 35.445,25 39.336,38 39.883,31 101,39 56.287,03 70,86
3 JumlahProduksiPerikanan
Ton 42.417,87 48.669,75 51.607,30 53.340,67 103,36 68.949,98 77,36
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 104,81 84,83
Sumber data : Dinas Perikanan Pemkab.Pinrang,2016
Indikator 1 : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Jumlah produksi perikanan tangkap adalah jumlah produksi hasil tangkapan baik
dari perairan umum dan perairan laut. Indikator jumlah produksi perikanan tangkap
merupakan gabungan perhitungan dari hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan
yang terpilih sebagai desa untuk melakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik
perikanan tangkap yang dipilih secara metodologi melalui kerangka survey.
Adapun metode yang digunakan untuk menghitung produksi hasil perikanan tangkap
adalah :
Produksi PerikananTangkap (PT) = PL + PU Ton
Dimana :
produksi Perikanan Laut (PL) = TP+PTM+MT+KM , dengan satuan Ton
Produksi Perikanan Perairan Umum (PU) = TP+PTM+MT+KM, dengan satuan Ton
Produksi Tanpa Perahu (TP) adalah hasil tangkapan ikan, binatang kulit keras,
binatang lunak, binatang air lainnya, dan tumbuhan air tanpa perahu dengan satuan
ton.
Produksi Perahu Tanpa Motor (PTM) adalah hasil tangkapan ikan, binatang kulit
keras,binatang lunak, binatang air lainnya,dan tumbuhan air dengan perahu tanpa
motor dengan satuan ton
Produksi Motor Tempel (MT) adalah hasil tangkapan ikan, binatang kulit keras,
binatang lunak, binatang air lainnya dan tumbuhan air dengan perahu motor tempel
dengan satuan ton
Produksi Kapal Motor (KM) adalah hasil tangkapan ikan, binatang kulit keras,
binatang lunak, binatangair lainnya, dan tumbuhan air dengan perahu kapal motor
dengan satuan ton
Hasil tangkapan rata-rata (Ton/trip)
119
Jumlah trip (A) adalah kegiatan operasi penangkapan ikan dari Fishing Base ke
fishing ground/daerah penangkapan dan kembali keFishing Base atau pendaratan lain
untuk mendaratkan hasil tangkapan Trip
Jumlah tangkapan (B) adalah jumlah hasil tangkapan ikan Ton
K adalah bagian hasil tangkapan yang dijual atau dilelang setelah dikurangi bagian
untuk konsumsi keluarga, misal 8/10, 9/10.
Berdasarkan data sementara produksi perikanan tangkap sebesar 13.457,36 ton
atau 106 % dari target sebesar 12.270,92 ton, peningkatan produksi dari tahun 2015
sebesar 1,76 % . Adapun faktor –faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah
1. Meningkatnya kualitas sistem pengambilan data sampel
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi sederhana dalam melakukan penangkapan.
seperti jaket tuna, dan compenter BBG
3. Pemberian bantuan sarana alat penangkapan ikan yang merupakan stimulus bagi
nelayan untuk memperbaiki alat tangkapnya
4. Sosialisasi penggunaan teknologi alat penangkapan berupa penggunaan fish finder
dan GPS sehingga lebih tepat dalam menentukan daerah fishing ground.
5. Sertifikat tanah perumahan nelayan sehingga kelak dapat menjadi jaminan dalam
penguatan modal melalui perbankan sehingga ketergantungan melalui punggawa bisa
diminimalisasi.
Tabel 40. Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap tahun 2014 - 2016
No
Indikator Kinerja2014(ton)
2015(ton)
2016(ton)
kenaikanrata-rata%/thn
1 Jumlah produksiperikanan tangkap
13.100,62 13.224,5 13.457,36 0.90
- Perikanan laut 12.823,03 12.943,90 13.171,71 0,90- Perikanan umum 277,59 280.60 285.65 0,96
Bila dibandingkan dengan data dua tahun terakhir maka jumlah produksi
perikanan tangkap menunjukkan kenaikan rata-rata/tahun sebesar 0,9 % dimana
perikanan laut menyumbangkan 97.88%/thn sedangkan perikanan tangkap diperairan
umum sebesar 2,12 %/thn.
Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2019 sebesar 12.662,95,
maka pencapaian di tahun 2016 telah mencapai 106 % atau melampaui target. Hal
tersebut banyak dipengaruhi oleh kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan
120
dan Perikanan salah satunya dengan adanya monotorium izin penangkapan dan ditunjang
oleh beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Pinrang.
Peningkatan produksi perikanan tangkap ditunjang oleh adanya program yang
dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu program pengembangan perikanan
tangkap. Pencapaian target produksi ini didukung oleh anggaran APBD II, anggaran
dekon dengan kegiatan PUMP yang diberikan kepada 16 KUB.
Rencana Aksi
1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
2. Peningkatan dan Pengambangan Sarana dan Prasarana
3. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
4. Pembangunan tempat pelelangan ikan
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan
6. Penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap
Indikator 2 : Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Jumlah produksi perikanan budidaya adalah semua hasil usaha budidaya
perikanan baik pada budidaya perairan laut, kolam, tambak dan mina padi. Adapun cara
perhitungan indikator produksi perikanan budidaya adalah akumulasi produksi hasil
perikanan budidaya perairan laut, kolam, tambak dan mina padi dengan metode
perhitungannya sebagai berikut :
Total Produksi Perikanan Budidaya = PPBAT+ PPBAP + PPBL dengan satuan Ton
Dimana :
Produksi Perikanan Budidaya air tawar (PPBAT) adalah jumlah volume produksi
ikan nila, patin, lele, mas,dan gurame dan ikan lainnya dengan satuan Ton
Produksi Perikanan Budidaya air payau (PPBAP) adalah jumlah volume produksi
ikan udang, rumput laut,nila, dan bandeng.Ton
Produksi Perikanan Budidaya Laut (PPBL) adalah jumlah volume produksiikan
rumput laut, kakap,kerapu, dan bandeng.dan ikan lainnyaTon
Produktivitas Perikanan Budidaya air tawar PPBAT dibagi luas lahan budidaya air
tawar dalam satu tahunTon/ha/tahun
Produktivitas Perikanan Budidaya air payau PPBAP dibagi luas lahan budidaya air
payau dalam satu tahun satuannya Ton/ha/tahun
121
Produktivitas Perikanan Budidaya laut PPBL dibagi luas lahan budidaya laut dalam
Satu tahun Ton/ha/tahun
Adapun pengambilan data tersebut dilakukan dengan cara melakukan survey
pengambilan data sampel yang diatur sesuai metode statistic system random atau dengan
membandingkan hasil produksi perikanan budidaya perdesa/kelurahan yang dilaporkan
oleh penyuluh perikanan.
Capaian sementara produksi perikanan budidaya sampai dengan triwulan IV tahun
2016 yaitu sebesar 39.883,31 ton atau (101,39 %) dari target sebesar 39.336,38 ton.
Tercapainya target produksi disebabkan karena produksi pada komoditas Udang Vaname,
Rumpu Laut, Ikan Nila dan Ikan Mas tercapai sesuai apa yang diharapkan, namun disisi
lain produksi dari Udang Windu, Bandeng dan Lele belum mencapai target namun tetap
terjadi peningkatan produksi pada Tahun sebelumnya. Adapun rincian jumlah produksi
perikanan berdasarkan jenis produksi perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 41. Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya
NoJenis Produksi Perikanan
Budidaya
Dua Tahun Terakhir 2016Kenaikan
(%/th)2014 2015 Target Realisasi
1 Produksi budidaya airtawar (ton)
2.731,20 2.769,20 2.426,49 3.498,52 8.1
2 Produksi budidaya airpayau (ton)
27.626,30 32.676,05 36.909,69 36.384,79 8.1
Total produksi Perikananbudidaya
30.357,50 35.445,25 39.336,38 39.883,31 8.1
Selama 4 tahun pertumbuhan produksi perikanan budidaya pada tahun 2014
sampai tahun 2016 terjadi kecenderungan yang positif yaitu mengalami peningkatan
dengan kenaikan rata-rata 8,1 %. Dari angka tersebut, realisasi pencapaian produksi
anatara budidaya dan budidaya air tawar sama dengan rata-rata kenaikan pertahun sebesar
8,1%. Angka ini juga diikuti oleh kinerja positif peningkatan nilai produksi perikanan
budidaya dalam kurun waktu yang sama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan pencapaian ini adalah :
1. Adaya peningkatan harga udang dipasaran yang mencapai Rp.120.000 perkg untuk
ukuran size 40.
2. Adanya kebijakan penerapan teknologi yang semi intensif di beberapa lokasi yang
mampu mendorong optimalisasi lahan tambak, terutama di kawasan minapolitan
122
mampu membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat dan stakelholder lain untuk
terjun ke usaha budidaya udang.
3. Adanya perbaikan infrastruktur budidaya air payau (normalisasi saluran tambak,
perbaikan pintu air, pembangunan jembatan tambak, pemeliharan jalan tani)
4. Adanya pengembangan budidaya berbasis kawasan/klaster
5. Adanya bantuan sarana budidaya udang yang merupakan stimulus bagi pembudidaya
untuk meningkatan usaha budidaya udang
6. Adanya pendampingan kelompok pada usaha usaha budidaya udang
7. pengembangan demfarm Pronaema sp dan probiotik Rica
8. Melakukan berbagai kerja sama lintas sektoral dan stakelholder lain untuk
mempermudah pengembangan teknologi inovasi lainnya.
9. Pemberian bantuan sarana budidaya nila yang merupakan stimulus bagi pembudidaya
untuk meningkatkan usaha budidaya nila
10. Eksentifikasi pada lahan yang potensial
11. Permintaan pasar dari daerah sekitar Kab. Pinrang lebih meningkat.
12. Adanya bantuan sarana yang bersifat stimulus kepada pembudidaya ikan mas
13. Memberikan anggaran berupa stimulus dan pendampingan kepada pembudidaya ikan
lele
Pencapaian target akhir RPJMD jumlah produksi perikanan budidaya sebesar
56.287,03 ton, sampai tahun 2016 sudah mencapai 72 % ini dapat dilihat pada tabel 3.6.
Sehingga dapat diasumsikan bahwa pencapaian target akhir RPJMD dapat dicapai karena
pencapaian peningkatan produksi dari tahun 2015 ke 2016 sebesar 8 %.
Adapun kecenderungan capaian volume dan nilai produksi perikanan budidaya
perjenis komoditas sebagaimana pada tabel dibawah ini.
123
Tabel 42 Capaian Volume Produksi Perikanan Budidaya Sesuai Jenis Komoditas
Komoditas yang masuk dalam jenis budidaya air payau adalah: udang windu,
udang vanamae, Udang Lainnya, ikan bandeng dan rumput laut. Komoditas yang masuk
dalam jenis budidaya air tawar adalah : Ikan Mas, Ikan Nila, ikan lele dan ikan lainnya.
Rencana Aksi
1. mendorong peningkatan dan efesiensi produksi diantaranya:
Para pembudidaya, dan penggelondong diharapkan melakukan penebaran benur
yang telah melalui uji VCR
Pembudidaya dan penggelondong memeriksa benur yang akan dibudidayakan ke
Posikandu Dinas Kelautan dan Perikanan untuk uji VCR terlebih dahulu.
Hatchery yang melakukan penetasan naupli yang bersal dari luar propinsi
diharapkan mempunyai sertifikat.
Perlu dilakukan monitoring pemantauan hama dan penyakit yang dilakukan
secara berkala sehingga dapat dengan mudah dilakukan pengendalian penyebaran
penyakit.
Perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap benih dan benur yang beredar di
Kabupaten Pinrang.
Anjuran Penerapan CPIB dan CBIB diseluruh sektor kegiatan budidaya. .
sosialisasi kepada masyarakat mengenai penerapan teknologi budidaya rumput
laut yang relatif sederhana
Target (ton) Realisasi(ton) Target (ton) Realisasi
(ton) Target (ton) Realisasi(ton) Target (ton) Realisasi
(ton)
1 5.574 5.738,48 5730 5.743,73 6.475,29 7.180,45 6.873,08 7.386,29 105 6,99
- Udang windu 3000 3.020,10 3.100 3.125,30 3.308,47 95.86 3.506,32 3.028,20 99.54 0,11
- Udangvanamae 630 776,5 630 636,8 1166,82 136 1.366,76 2.045,50 136 49,61
- Udanglainnya 1.944 1.941,88 2000 1.981,63 2.000,00 103 2.000 2.312,59 103 4,62
2 5.100 3.659,90 6.100 3.699,07 6.444,88 7.111,70 7.540,51 9.396,90 91.84 31.36
3 18.000 17.453,70 18.000 18.183,50 20.258,30 18.383,90 22.496,10 19.601,60 93.96 2,97
4 400 561,7 500 670,8 547,2 687,5 711,30 1.419,10 149.9 32,68
5 586 1.836,93 644 1.840,20 1.278,50 1.851,40 1.406,53 1.850,70 218.9 0,18
6 41 63,27 47,1 63,6 63,36 61,49 73,16 48,82 113.28 -5,85
7 180 142 180 156,6 190,9 168,8 235,50 179,90 82.67 6,16
Ikan Mas
Ikan Lele
Ikan Lainnya
Rata-rata %capaiantarget
Rata-rataKenaikan(%/th)
Udang
Rumput Laut
Ikan Bandeng
Ikan Nila
No. Indikator Kinerja2013 2014 2015 2016
124
2. Penyediaan bibit yang berkualitas
3. Melakukan pendampingan teknis pada pembudidaya rumput laut.
Terpeliharanya ketahanan pangan adalah terjaganya kondisi ketersediaan pangan
yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan
terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat,
untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Terpeliharanya surplus
pangan adalah terjaganya kondisi dimana jumlah pangan melebihi jumlah kebutuhan
pangan. Sasaran ini dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat Kab.
Pinrang atas pangan.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan tiga indikator ini mencapai 200
% dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut
ini :
Tabel 43. Capaian Sasaran Ke-25INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD
S/D 2016
SATUAN REALISASI
2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
Persentasecadanganpangan yangdidistribusikanuntukmenunjangketahananpangannasional
Persen 17,22 32,65 50 100 200 50 100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 200 100Sumber data : Kantor Ketahanan Pangan Pemkab.Pinrang
Cadangan pangan yang didistribusikan untuk menunjang ketahanan pangan
nasional adalah cadangan pangan daerah yang disiapkan dan disalurkan oleh Pemerintah
Kabupaten dalam jumlah tertentu setiap tahunnya untuk menunjang kebijakan pangan
nasional yang menyediakan 100 Ton (100.000 Kg) cadangan pangan per-kabupaten/kota.
Sasaran 25 :Terpeliharanya ketahanan pangan dan surplus pangan dalam mewujudkan Pinrangsebagai poros pangan nasional
125
Jumlah cadangan pangan yang didistribusikan untuk menunjang ketahanan
pangan nasional diukur dengan merekapitulasi jumlah cadangan pangan daerah yang
disalurkan kepada masyarakat dalam setahun dengan satuan kilogram.
Capaian indikator cadangan pangan yang didistribusikan untuk menunjang
ketahanan pangan nasional untuk tahun 2016 adalah 100%. Adapun rincian
perkembangan penyaluran cadangan pangan adalah sebagai berikut :
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini adalah
1. Adanya pendataan ketersediaan pangan
2. Adanya pengembangan lumbung pangan
3. Adanya analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
4. Adanya analsis rasio jumlah penduduk terhadap jumah kebutuhan pangan
5. Adanya kerjasama antara Pemkab. Pinrang dengan pengusaha penggilingan dan
gapoktan
6. Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan ketahanan pangan
Bila dibandingkan dengan realisasi 2 tahun terakhir, maka jumlah cadangan
pangan daerah semakin menurun. Namun begitu jumlah cadangan pangan yang
didistribusikan untuk menunjang ketahanan pangan nasional di tahun 2016 menunjukkan
peningkatan. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian di tahun 2016
telah mencapai 100%. Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target yang
diperjanjikan adalah program peningkatan ketahanan pangan masyarakat
2014 2015 2016
Cadangan Pangan 24.125 19.970 13.450
Cadangan PanganYang Disalurkan 4.155 6.520 13.450
05.000
10.00015.00020.00025.00030.000
Gambar 53. Rincian penyaluran cadangan pangan tahun2014 -2016
126
Rencana Aksi
1. Memutakhirkan data ketersedaan pangan
2. Memutakhirkan analisis dan penyusunan konsumsi dan suplai pangan
3. Memutakhirkan analisis rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan
4. Melakukan evaluasi pengembangan lumbung pangan
5. Meningkatkan kerjasama antara Pemkab. Pinrang dengan pengusaha penggilangan
dan gapoktan
6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kegiatan ketahan pangan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan efektifitas Penyelenggaraan
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah bertambahnya kemampuan
lembaga penyuluhan mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mengoptimalkan
pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga tujuan penyelenggaraan penyuluhan
Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat tercapai. Sasaran
ini dimaksudkan untuk menjamin akses petani terhadap pengetahuan, keterampilan dan
teknologi yang dapat meningkatkan kualitas diri petani maupun kemampuan kelompok
taninya, meningkatkan manajemen usaha taninya serta memperbaiki kehidupan
ekonominya. Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan tiga indikator ini
mencapai 100 % dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan
dalam tabel berikut ini :
Tabel 44. Capaian Sasaran ke-26INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD S/D
2016
SATUAN 2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 Persentasekelompok tanimendapatkanpenyuluhanyang intensif
Persen 15 15 16 16 100 18 88,89
2 Jumlah klinikpertanianterpadu yangberfungsi baik
Klinik 0 5 9 9 100 12 75
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 100 81,95Sumber data : BP4K Kab. Pinrang, 2016
Sasaran 26 :Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan efektifitas penyelenggaraan penyuluhpertanian, perikanan, dan kehutanan
127
Indikator 1 : Persentase Kelompok Tani Mendapatkan Penyuluhan yang Intensif
Kelompok tani mendapatkan penyuluhan yang intensif adalah kelompok tani
yang mendapatkan pendampingan sehingga meningkat kelas kemampuannya. Indikator
ini dihitung dengan mempresentasekan perbandingan jumlah kelompok tani yang
meningkat kelas kemampuannya dengan jumlah seluruh kelompok tani.
Adapun capaian indikator ini di tahun 2016 mencapai 100%. Adapun faktor yang
mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini adalah
1. Adanya tenaga penyuluh yang inovatif, kreatif dan mampu memotivasi, mengawal
dan mendampingi kelompok tani dan anggotanya untuk meningkatkan kemampuan
dirinya dan kelembagaannya
2. Adanya dukungan dari pemerintah provinsi ( Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan ) serta swadaya penyuluh untuk memfasilitasi
peningkatan kapsitas tenaga penyuluh
3. Adanya semangat kekeluargaan dan kerjasama antara sesama penyuluh maupun
dengan para kelompok tani
4. Adanya sarana pembelajaran seperti demplot dan sekolah lapang
Bila dibandingkan dengan data dua tahun terakhir, realisasi tahun 2016
menunjukkan peningkatan dan telah memenuhu 88,89% target RPJMD. Adapun program
yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran ini adalah :
1. Program penyuluhan peningkatan kesejahteraan petani
2. Program penyuluhan peningkatan penerapan teknologi pertanian/peternakan
3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan.
4. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/peternakan, perikanan/kelautan,
kehutanan/perkebunan
Rencana Aksi
1. Penilaian gapoktan berprestasi, petani berprestasi dan penilaian kelas kelompok tani
2. Pemutakhiran database kelompok tani
3. Meningkatkan jumlah sarana pembelajaran bagi petani
4. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penyuluhan
Indikator Kedua : Jumlah Klinik Pertanian Terpadu yang Berfungsi Baik
Klinik pertanian terpadu adalah wadah diseminasi inovasi teknologi secara cepat
dan tepat yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang di tahun 2016 dengan
menyediakan berbagai pelayanan konsultasi dan analisis persoalan pertanian, perikanan
128
dan kehutanan bagi petani/pekebun/peternak/nelayan. Indikator ini diukur dengan
mengidentifikasi dan menghitung klinik pertanian yang aktif menyelenggarakan
pelayanan konsultasi sepanjang tahun 2016.
Realisasi indikator klinik pertanian terpadu yang berfungsi dengan baik di tahun
2016 memenuhi target yang direncanakan yaitu 100 % atau 9 klinik pertanian dari 9
klinik pertanian yang ditargetkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
pencapaian ini adalah
1. Adanya peningkatan sarana dan prasarana klinik pertanian
2. Adanya aparatur yang berkompeten dalam mengelola klik pertanian
3. Adanya sosialisasi klinik pertanian
Dibandingkan dengan data setahun terakhir, capaian di tahun 2015 mencapai 100 % dan
telah memenuhi 75% target di tahun 2016.Adapun program yang dilaksanakan untuk
pencapaian target adalah
1. Program penyuluhan peningkatan kesejahteraan petani
2. Program penyuluhan peningkatan penerapan teknologi pertanian/peternakan
3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan.
4. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/peternakan, perikanan/kelautan,
kehutanan/perkebunan
Gambar 54. Mobil Pelayanan Klinik Pertanian
Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, capaian ini menunjukkan
peningkatan. Realisasi kinerja indikator ini di tahun 2016 ini juga telah memenuhi 75 %
target akhir RPJMD di Tahun 2019. Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai
targat indikator ini adalah :
1. Program Penyuluhan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Peternakan
128
dan kehutanan bagi petani/pekebun/peternak/nelayan. Indikator ini diukur dengan
mengidentifikasi dan menghitung klinik pertanian yang aktif menyelenggarakan
pelayanan konsultasi sepanjang tahun 2016.
Realisasi indikator klinik pertanian terpadu yang berfungsi dengan baik di tahun
2016 memenuhi target yang direncanakan yaitu 100 % atau 9 klinik pertanian dari 9
klinik pertanian yang ditargetkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
pencapaian ini adalah
1. Adanya peningkatan sarana dan prasarana klinik pertanian
2. Adanya aparatur yang berkompeten dalam mengelola klik pertanian
3. Adanya sosialisasi klinik pertanian
Dibandingkan dengan data setahun terakhir, capaian di tahun 2015 mencapai 100 % dan
telah memenuhi 75% target di tahun 2016.Adapun program yang dilaksanakan untuk
pencapaian target adalah
1. Program penyuluhan peningkatan kesejahteraan petani
2. Program penyuluhan peningkatan penerapan teknologi pertanian/peternakan
3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan.
4. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/peternakan, perikanan/kelautan,
kehutanan/perkebunan
Gambar 54. Mobil Pelayanan Klinik Pertanian
Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, capaian ini menunjukkan
peningkatan. Realisasi kinerja indikator ini di tahun 2016 ini juga telah memenuhi 75 %
target akhir RPJMD di Tahun 2019. Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai
targat indikator ini adalah :
1. Program Penyuluhan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Peternakan
128
dan kehutanan bagi petani/pekebun/peternak/nelayan. Indikator ini diukur dengan
mengidentifikasi dan menghitung klinik pertanian yang aktif menyelenggarakan
pelayanan konsultasi sepanjang tahun 2016.
Realisasi indikator klinik pertanian terpadu yang berfungsi dengan baik di tahun
2016 memenuhi target yang direncanakan yaitu 100 % atau 9 klinik pertanian dari 9
klinik pertanian yang ditargetkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
pencapaian ini adalah
1. Adanya peningkatan sarana dan prasarana klinik pertanian
2. Adanya aparatur yang berkompeten dalam mengelola klik pertanian
3. Adanya sosialisasi klinik pertanian
Dibandingkan dengan data setahun terakhir, capaian di tahun 2015 mencapai 100 % dan
telah memenuhi 75% target di tahun 2016.Adapun program yang dilaksanakan untuk
pencapaian target adalah
1. Program penyuluhan peningkatan kesejahteraan petani
2. Program penyuluhan peningkatan penerapan teknologi pertanian/peternakan
3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan.
4. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/peternakan, perikanan/kelautan,
kehutanan/perkebunan
Gambar 54. Mobil Pelayanan Klinik Pertanian
Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, capaian ini menunjukkan
peningkatan. Realisasi kinerja indikator ini di tahun 2016 ini juga telah memenuhi 75 %
target akhir RPJMD di Tahun 2019. Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai
targat indikator ini adalah :
1. Program Penyuluhan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Peternakan
129
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan informasi
Rencana Aksi
1. Kursus singkat bagi penyuluh dan operator klinik untuk operasional dan identifikasi
OPT melalui teknologi mikroskop digital.
2. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan POPT yang ada di setiap Balai
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, anak terlantar dan penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya adalah meningkatnya kehidupan fakir
miskin, anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
secara wajar sehingga mereka dapat hidup secara mandiri dan mampu mengatasi masalah
yang dihadapi. Sasaran ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kesempatan bagi
masyarakat Pinrang untuk bebas melakukan aktifitas sosial secara konstruktif sehingga
kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat dapat ditingkatkan
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan tiga indikator ini mencapai
95,91 % dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel 45. Capaian Sasaran Ke-27
NO
INDIKATORKINERJA
CAPAIAN KINERJA SASARAN %CAPAIAN
INDIKATOR( 2016 )
TARGETAKHIRRPJMD( 2019 )
%CAPAIAN
RPJMDS/D 2016
SATUAN REALISASI2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
PersentasePMKS yangditanganidengan baik
persen 62,18 75,12 76 72,89 95,91 80 91,11
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 95,91 91,11
Sumber data : Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab.Pinrang
Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ditangani adalah PMKS
yang diberi bantuan sosial atau pembinaan pada suatu wilayah tertentu dalam kurun
waktu satu tahun.PMKS yang ditangani meliputi : fakir miskin, anak terlantar, lansia/
jompo terlantar dan rumah tak layak huni. Indikator ini diukur dengan merekapitulasi
Sasaran 27 : Meningkatnya Kesejahteraan Fakir Miskin, Anak Terlantar danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
130
PMKS yang diberi bantuan sosial atau pembinaan di setiap Kecamatan yang ada di
wilayah Kabupaten Pinrang dalam kurun satu tahun.
Realisasi indikator PMKS yang ditangani di tahun 2016 mencapai 95,51 %.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini adalah
1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo
2. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks trauma
3. Terlaksananya penyediaan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana
4. Terlaksananya penyaluran bantuan bahan makanan dan obat-obatan bagi lansia
5. Terlaksananya pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin
Bila melihat data 2 tahun terakhir, diketahui bahwa realisasi indikator ini
berfluktuatif dari tahun ke tahun. Bila dibandingkan dengan data tahun 2015 maka
realisasi di tahun 2016 mengalami penurunan. Namun demikian realisasi ini telah
memenuhi 91,11% target akhir RPJMD . Adapun program yang dilaksanakan untuk
mencapai hasil ini adalah
1. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
4. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
5. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
Rencana Aksi
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti
Asuhan / Jompo
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang
Cacat dan Eks trauma
3. Meningkatkan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana
4. Meningkatkan penyaluran bantuan bahan makanan dan obat-obatan bagi lansia
5. Meningkatkan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin
Meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah meningkatnya pemenuhan
pelayanan kepada masyarakat melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah
Sasaran 28 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
131
beserta aparaturnya dimana pemenuhan tersebut sesuai atau melebihi dari apa yang
menjadi harapan masyarakat. Sasaran ini dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan
kebutuhan masyarakat secara tepat dan cepat.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan tiga indikator ini mencapai
111,78 % dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel 46. Capaian Sasaran ke-28
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN%
CAPAIANINDIKATOR
( 2016 )
TARGETAKHIRRPJMD( 2019 )
%CAPAIAN
RPJMD S/D2016
SATUAN
2 TAHUNTERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlah Ijinyangdiselesaikanyang sesuaidengan standarPelayanan (SP)
izin 2.820 3.291 3.291 4.017 122,06 21.256 18,90
2 JumlahDokumenKependudukandan Capil yangdiselesaikandengan StandarPelayanan (SP)
dokumen
40.152 60.204 36.000 74.604 207,23 20.000 373,02
3 Jumlah KartuAK1 yangterselesaikansesuai denganstandarpelayanan (SP)
Kartu 1.690 664 733 753 102,72 1.000 75,3
3 Persentase UnitKerja yangmemilikiInovasi
- - 100 63,64 63,64 100 63,64
4 Nilai SKMyangberkategoribaik pada unitkerja
Unitkerja
164 134 135 137 101,48 200 68,5
5 JumlahPelayananPengaduan yangterselesaikansesuai StandarPelayanan (SP)
Pelayana
n
77 136 140 103 73,57 150 68,67
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 111,78 111,34
Sumber data : BP2TPM, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Sekretariat Daerah ,2016
132
Adapun uraian mengenai indikator-indikator ini dijelaskan sebagai berikut :
Indikator 1 :Jumlah Ijin yang diselesaikan yang sesuai dengan standar Pelayanan(SP)
Jumlah Ijin yang diselesaikan yang sesuai dengan standar Pelayanan (SP) adalah
jumlah dokumen ijin usaha, non usaha dan penanaman modal yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal ( BP2TPM ) dalam setahun yang diselesaikan sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan. Indikator ini diukur dengan merekapitulasi jumlah ijin
yang dikeluarkan per jenis ijin.
Realisasi indikator PMKS yang ditangani di tahun 2016 mencapai 122,02 %.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah
1. Adanya sumber daya aparatur yang terampil
2. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
3. Adanya inovasi pelayanan perizinan “MARIKI” yang memfasilitasi perizinan mikro
kecil dengan melaksanakan 4 kegitan berupa :
a. Kegiatan PEDULI yang merupakan singkatan dari Pelayanan Dalam Satu Hari
Langsung Selesai. Kegiatan ini memberikan pelayanan perizinan yang mudah,
cepat, akurat, transparan dan akuntabel serta menghindarkan masyarakat dari
perantara atau calo.
b. Pelayanan Perizinan Keliling adalah kegiatan pelayanan perizinan
mengunakan mobil perizinan keliling pada tempat strategis yaitu kantor
kecamatan,kantor lurah/desa sesuai jadwal atau permintaan masyarakat atau
pemerintah setempat.
2.1031.498
416
Izin Usaha Izin Non Usaha Izin PenanamanModal
Gambar 55. Jumlah Ijin yang diselesaikan yangsesuai dengan standar Pelayanan (SP) di Tahun
2016
Jumlah Izin
133
c. Jemput Bola merupakan kegiatan dimana petugas dari
PTSP mengantarkan formulir permohonan izin kepada pemohon perizinan untuk
diisi dan dilengkapi persyaratannya, selanjutnya pertugas menjemput
permohonan tersebut, memprosesnya sesuai SOP dan mengantar kembali ke
pemohon.
d. RuangKonsultasi Usaha. Tujuan dari ruang konsultasi usaha ini adalah
memberikan saran dan masukan atas masalah-masalah yang dihadapi para pelaku
usaha mikro dan kecil dalam melaksanakan usahanya. Fasilitator pada ruang
konsultasi usaha ini adalah dari dinas Perindustrian, perdagangan, Energi dan
Mineral
Gambar 56. Pelayanan Perizinan Keliling menggunakan Mobil pelayanan
5. Pemanfaatan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik
(SPIPISE) dan pelayanan secara elektronik (PSE)
6. Tingkat kesadaran dan kebutuhan masyarakat dalam mengurus dan membuat izin
semakin tinggi
Capaian kinerja indikator ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan
data 2 tahun terakhir. Capaian ini juga telah memenuhi 18,90 % target akhir RPJMD.
Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai hasil ini adalah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
134
Gambar 57. Pelayanan Perizinan Keliling menggunakan Mobil pelayanan
Rencana Aksi
1. Pemutakhiran data perizinan.
2. Penyediaan anggaran sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan
perizinan.
3. Mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis bagi aparatur yang berkompeten
dibidangnya.
4. meningkatkan kemampuan SDM dalam penyelesaian dokumen perizinan usaha.
5. meningkatkan monitoring dan evaluasi Pelayanan Perizinan Usaha bagi pelaku usaha
dan masyarakat.
Indikator 2 . Jumlah Dokumen Kependudukan dan Capil yang diselesaikan dengan
Standar Pelayanan ( SP )
Jumlah Dokumen Kependudukan dan Capil yang diselesaikan dengan Standar
Pelayanan (SP) adalah Jumlah dokumen kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta
kelahiran, akta kematian dan akta nikah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
Pinrang melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam setahun yang diselesaikan
sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Indikator ini diukur dengan
135
merekapitulasi jumlah dokumen kependudukan dan catatan sipil yang diselesaikan sesuai
dengan Standar Pelayanan ( SP ) dalam kurun waktu setahun.
Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2016 sebesar 207,33 %. Adapun faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah
1. Tidak adanya pungutan terhadap penerbitan kartu keluarga/KTP El
2. Meningkatkan sumber daya pelayanan
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kab. Pinrang
4. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang berkepentingan
5. Menyelenggarakan perkawinan massal didaerah pegunungan/daerah terpencil.
6. Melakukan pelayanan di luar kantor dan daerah terpencil dengan pelayanan mobile
(UP3SK) di Kelurahan/Desa
7. Menyelenggarakan Mou dengan pihak R.S Umum Lasinrang tentang penerbitan
Akta Kelahiran bagi anak yang lahir di rumah sakit
Capaian ini secara umum telah meningkatkan persentase kepemilikan dokumen
kependudukan dan catatan sipil masyarakat di tahun 2016 sebagaimana tergambarkan
pada grafik berikut :
KartuKeluarga
KTPAkta
KelahiranAkta
KematianAkta Nikah
2014 20.500 1.776 17.811 19 46
2015 27.025 14.485 18.338 40 316
2016 30.116 21.489 22.766 61 172
05.000
10.00015.00020.00025.00030.00035.000
Jum
lah
Gambar 58. Jumlah Dokumen Kependudukan dan Capil yangdiselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan ( SP )
136
Bila dibandingkan dengan realisasi dua tahun terakhir, realisasi 2016
menunjukkan peningkatan dan telah memenuhi 373,02% target akhir RPJMD.
Gambar 60. Perkembangan Jumlah Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil
Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
2. Program penataan administrasi kependudukan
KartuKeluarga (%) KTP (%) Akta
Kelahiran (%)Akta
Kematian (%)
Akta Nikah(Non Muslim)
(%)
2014 76 81 29 2,30 1,602015 82 82 33 6 5,402016 84 78 39 7 3,20
0102030405060708090
Jum
lah
Gambar 59. Grafik Perkembangan Persentase KepemilikanDokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Masyarakat
40.152
60.204
74.604
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2014 2015 2016
Jum
lah
Doku
men
Tahun
Perkembangan Jumlah Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil
137
Rencana Aksi
1. Tetap memberikan pelayanan pada saat jam istirahat
2. Meningkatkan pelayanan di luar kantor dengan pelayanan mobile (UP3SK) di
Kelurahan/Desa
3. Sosialisasi kepada masyarakat untuk setiap anak memiliki akta kelahiran sebelum 60
hari dan
4. Meningkatkan kerjasama dengan dinas Kesehatan, khususnya RSU. Lasinrang terkait
penerbitan Akta Kelahiran bagi anak yang lahir di rumah sakit.
Indikator 3 : Jumlah kartu AK1 yang terselesaikan sesuai dengan standar
pelayanan (SP)
Jumlah kartu AK1 yang diselesaikan dengan Standar Pelayanan (SP) adalah
Jumlah Krtu pencari kerja AK1 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang
melalui Dinas tenaga kerja dan transmigrasi dalam setahun yang diselesaikan sesuai
dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Indikator ini diukur dengan
merekapitulasi jumlah kartu AK1 yang diselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (
SP ) dalam kurun waktu setahun.
Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2016 sebesar 102,72 %. Adapun faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah
1. Adanya penegakan Kepres no 4 tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan
disertai dengan sosialisai kepada pihak Perusahaan mengenai pentingnya pemerataan
informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat.
2. Adanya penambahan jumlah SDM/personil di bidang penempatan Tenaga Kerja
3. Adanya Pembangunan sistem penyebarluasan informasi bursa kerja.
Bila dibandingkan dengan realisasi dua tahun terakhir maka diketahui bahwa realisasi
kinerja indikator ini mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Realisasi tahun 2015
mengalami penurunan dari tahun 2014, namun mengalami peningkatan di tahun 2016
dan telah memenuhi 111,34% target akhir RPJMD. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah
permohonan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun program
yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target adalah program Peningkatan
Kesempatan Kerja.
138
Rencana Aksi
1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang menangani pelayanan penerbitan
kartu pencari kerja
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan
Indikator 4 : Persentase Unit Kerja yang memiliki Inovasi
Unit kerja yang memiliki inovasi adalah unit kerja yang telah mengembangkan
pendekatan-pendekatan baru dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada
masyarakat. Indikator ini diukur dengan membandingkan SKPD yang telah menerapkan
inovasi dengan jumlah seluruh SKPD yang ada di lingkup Pemkab. Pinrang.
Capaian indikator ini di tahun 2016 mencapai 63,64 % atau 28 SKPD dari 44
SKPD yang ada di Kabupaten Pinrang dengan jumlah inovasi mencapai 81 inovasi
(terlampir). Inovasi terbanyak berasal dari bidang kesehatan yakni sebanyak 26 inovasi.
Inovasi dari beberapa SKPD di lingkup Pemkab Pinrang tersebut telah berhasil
mendapatkan penghargaan tingkat nasional maupun tingkat internasional. SKPD tersebut
diantaranya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan
inovasi PAKSI (Paket Kebijakan Investasi) dan Rumah Sakit Umum Lasinrang dengan
inovasi Unit Perinatologi (Perawatan Bayi Baru Lahir). Keduanya berhasil menembus
tingkat dunia melaui UNPSA (United Nations Public Service Awards). Pada tingkat
nasional yang dilaksanakan oleh KemenPANRB melalui Sinovik, Pusat Pelayanan
Informasi dan Pengaduan (PINDU Pemkab Pinrang), Bank Mini Sekolah (SMKN 1) dan
Pelayanan Pengaduan Puskesmas Lampa juga berhasil menembus TOP 99 Nasional.
Indikator 5 : Nilai SKM yang berkategori baik pada unit kerjaSurvei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan
kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan
kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui tingkat
kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya
Pada tahun 2016, SKM Pemkab. Pinrang mencangkup 171 instansi meliputi 43
SKPD, 39 kelurahan, 69 desa, 16 puskesmas, 2 pasar, 1 terminal dan 1 permandian.
139
Survey ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Badan Komunikasi Pemuda Remaja
Masjid Indonesia (BKPRMI) Kab. Pinrang.
Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Pinrang pada
tahun 2016 terealisasi 100 % sesuai target yaitu berkategori B (Baik). Capaian ini
menunjukkan bahwa secara umum kinerja pelayanan publik instansi di lingkup Pemkab.
Pinrang telah berhasil memenuhi tingkat kepuasan masyarakat. Adapun faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :
1. Implementasi Peraturan Bupati tahun 2016 yang mendukung peningkatan kualitas
pelayanan publik, antara lain :
NO TANGGALNOMOR
PERATURANTENTANG
1 04-Jan-16 3 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16TAHUN 2011TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.
2 04-Feb-16 12 TAHUN 2016 POLA TATA KELOLA RSUL KAB. PINRANG
3 04-Feb-16 13 TAHUN 2016 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PERMANDIANAIR PANAS SULILI
4 04-Feb-16 14 TAHUN 2016 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT BENCANA
5 29-Feb-16 17 TAHUN 2016 KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SEBAGAIPERSYARATAN PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEHPEMERINTAH KAB. PINRANG
6 02-Jun-16 21 TAHUN 2016 TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUMDAERAH PUSKESMAS KAB. PINRANG
7 02-Jun-16 24 TAHUN 2016 PENYELENGGARAAN KETERTIBAN ,KEBERSIHAN DANKEINDAHAN
8 07-Jul-16 25 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 4TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERCONTOHANKEAMANAN,KESELAMATAN,KETERTIBAN DAN KEAMANAN LALULINTAS (KAMSELTIBCAR) DI KAB. PINRANG
A B C D
Jumlah Unit Kerja 23 137 11 0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Gambar 61. Grafik Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat(SKM ) Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2016
140
9 07-Jul-16 27 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANGPELAKSANAAN HARI BESAR KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREEDAY) DI KAB PINRANG.
10 07-Jul-16 28 TAHUN 2016 PELAKSANAAN PERDA KAB PINRANGBNOMOR 2 TAHUN 2015TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO 22 TAHUN 2011 TENTANGPENYELENGGARAAN ADM KEPENDUDUKAN
11 03-Okt-16 35 TAHUN 2016 PERATURAN PELAKSANAAN PERDA KAB.PINRANG NO.1 TAHUN2015 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGANDAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
12 30-Des-16 74 TAHUN 2016 KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTATATA KERJA UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENGENDALIANPENCEMARAN LINGKUNGAN WILAYAH I DAN WILAYAH II PADADINAS LINGKUNGAN HIDUP
13 30-Des-16 75 TAHUN 2016 PEMBENTUKAN UPTD KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DANPEMADAM KEBAKARAN WILAYAH I DAN WILAYAH II PADASATUAN POLISI PAMONG PRAJA
14 30-Des-16 76 TAHUN 2016 PEMBENTUKAN SISTEM PELAYANAN KEUANGAN TERPADU(SIPAKATAU) PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. PINRANG
2. Dibentuk dan dioperasionalkannya 4 unit pelayanan teknis yang langsung
bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat yaitu :
a. UPTD Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Wil.I
b. UPTD Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Wil.II
c. UPTD Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pemadam Kebakaran Wilayah I
d. UPTD Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pemadam Kebakaran Wilayah II
3. Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk instansi-instansi kesehatan
meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang dan Puskesmas. Dengan BLUD
diharapkan proses pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif
dan efesien
4. Mendorong penerapan sistem manajemen mutu di unit-unit pelayanan publik
5. Menyelenggarakan lomba Citra Pelayanan Prima ( CPP ). Perlombaan ini berperan
sebagai ajang penilaian sekaligus wadah pembinaan unit-unit pelayanan publik
6. Membangun dan memanfaatkan berbagai sistem informasi untuk mengoptimalkan
pelayanan diantaranya :
a. SiPAKATAU, Sistem Pelayanan Keuangan Terpadu
b. SiPAKAMASE, Sistem Informasi Penempatan Angkatan Kerja Masyarakat
Secara Elektronik.
c. SiPINDU, Sistem Informasi Pelayanan Informasi Dan Pengaduan
d. SiPATUO, Sistem Informasi Pencatatan Kependudukan Online
e. SiLEMPUE, Sistem Layanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Elektronik
7. Melakukan pelayanan mobile ke daerah-daerah terpencil
141
Upaya Pemkab. Pinrang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya telah
mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Adapun prestasi Pemerintah Kabupaten Pinrang
terkait pelayanan publik di tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Penghargaan adipura buana tahun 2016
2. Penghargaan adiwiyata mandiri tahun 2016
3. Piala wahana tata nugraha(WTN) penilaian tentang lalu lintas tahun 2016
4. Pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai urutan ke 2 tingkat nasional untuk asas
kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2016
5. Pemerintah kabupaten sebagai Kabupaten terbaik 2 kategori layanan publik dalam
penghargaan indonesia’s attractiveness award 2016 untuk kinerja daerah 2015
6. Terbaik pertama tingkat provinsi kategori puskesmas berprestasi
7. Terbaik pertama tingkat provinsi kategori puskesmas peduli olah raga ( melalui
tandu kesurga)
8. Terbaik pertama tingkat provinsi kategori kecamatan peduli olah raga
9. Juara III sekolah sehat tingkat provinsi
10. Fipo Otonomi Award penghargaan di bidang pelayanan publik administrasi
kependudukan
11. Fipo Golden Award penghargaan terobosan dalam bidang pelayanan publik
Bila dibandingkan dengan data 2 tahun terakhir. Capaian SKM di tahun 2016 ini
mengalami peningkatan dan telah memenuhi 75% target akhir RPJMD Kab. Pinrang di
72,27
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
2014
Gambar 62. Perkembangan Hasil Survey Kepuasan MasyarakatKab. Pinrang
141
Upaya Pemkab. Pinrang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya telah
mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Adapun prestasi Pemerintah Kabupaten Pinrang
terkait pelayanan publik di tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Penghargaan adipura buana tahun 2016
2. Penghargaan adiwiyata mandiri tahun 2016
3. Piala wahana tata nugraha(WTN) penilaian tentang lalu lintas tahun 2016
4. Pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai urutan ke 2 tingkat nasional untuk asas
kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2016
5. Pemerintah kabupaten sebagai Kabupaten terbaik 2 kategori layanan publik dalam
penghargaan indonesia’s attractiveness award 2016 untuk kinerja daerah 2015
6. Terbaik pertama tingkat provinsi kategori puskesmas berprestasi
7. Terbaik pertama tingkat provinsi kategori puskesmas peduli olah raga ( melalui
tandu kesurga)
8. Terbaik pertama tingkat provinsi kategori kecamatan peduli olah raga
9. Juara III sekolah sehat tingkat provinsi
10. Fipo Otonomi Award penghargaan di bidang pelayanan publik administrasi
kependudukan
11. Fipo Golden Award penghargaan terobosan dalam bidang pelayanan publik
Bila dibandingkan dengan data 2 tahun terakhir. Capaian SKM di tahun 2016 ini
mengalami peningkatan dan telah memenuhi 75% target akhir RPJMD Kab. Pinrang di
72,27
77,29 77,31
2014 2015 2016
Gambar 62. Perkembangan Hasil Survey Kepuasan MasyarakatKab. Pinrang
141
Upaya Pemkab. Pinrang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya telah
mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Adapun prestasi Pemerintah Kabupaten Pinrang
terkait pelayanan publik di tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Penghargaan adipura buana tahun 2016
2. Penghargaan adiwiyata mandiri tahun 2016
3. Piala wahana tata nugraha(WTN) penilaian tentang lalu lintas tahun 2016
4. Pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai urutan ke 2 tingkat nasional untuk asas
kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2016
5. Pemerintah kabupaten sebagai Kabupaten terbaik 2 kategori layanan publik dalam
penghargaan indonesia’s attractiveness award 2016 untuk kinerja daerah 2015
6. Terbaik pertama tingkat provinsi kategori puskesmas berprestasi
7. Terbaik pertama tingkat provinsi kategori puskesmas peduli olah raga ( melalui
tandu kesurga)
8. Terbaik pertama tingkat provinsi kategori kecamatan peduli olah raga
9. Juara III sekolah sehat tingkat provinsi
10. Fipo Otonomi Award penghargaan di bidang pelayanan publik administrasi
kependudukan
11. Fipo Golden Award penghargaan terobosan dalam bidang pelayanan publik
Bila dibandingkan dengan data 2 tahun terakhir. Capaian SKM di tahun 2016 ini
mengalami peningkatan dan telah memenuhi 75% target akhir RPJMD Kab. Pinrang di
77,31
2016
Gambar 62. Perkembangan Hasil Survey Kepuasan MasyarakatKab. Pinrang
142
tahun 2019. Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai target yang
diperjanjikan antara lain :
1. Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan
Organisasi dan Tata Laksana
2. Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan
Hubungan Masyarakat dan Protokol
3. Program Peningkatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan
5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan
6. Program Informasi dan Penyuluhan Perizinan Bagi Masyarakat
7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
8. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
9. Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
10. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
11. Program Peningkatan Akses dan Kualitas Komunikasi dan Informatika
12. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
13. Program Pengembangan dan Pengolahan Persandian
14. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
15. Program Peningkatan Informasi
16. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
17. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
18. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
19. Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
20. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
21. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
22. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
23. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
24. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat
Rencana Aksi
1. Meningkatkan standar pelayanan publik (SPP) pada instansi-instansi pemerintah
sesuai ketentuan yang berlaku
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperoleh data hasil survey
kepuasan masyarakat
143
3. Mendorong dan memotivasi setiap instansi pemerintah untuk selalu melakukan
update dan penyempurnaan SOP disesuaikan dengan dinamika pelayanan publik
Indikator 6 : Jumlah Pelayanan Pengaduan yang terselesaikan sesuai Standar
Pelayanan (SP)
Jumlah pelayanan pengaduan yang terselesaikan sesuai standar pelayanan (SP)
adalah jumlah pengaduan yang ditangani oleh Pemkab. Pinrang melalui Pusat Pelayanan
Informasi dan Pengaduan yang terselesaikan sesuai standar pelayanan (SP) yang
ditetapkan di Pusat Pelayanan. Indikator ini dihitung dengan merekapitulasi Pengaduan
yang terselesaikan sesuai standar pelayanan dalam kurun waktu setahun.
Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2016 mencapai 73,57 % atau
103 dari 140 pengaduan yang menjadi ditargetkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi
tidak tercapainya target yang diperjanjikan antara lain :
2014 2015 2016
Website 54 47 41
SMS 16 38 10
Telepon 1 17 20
Kunjungan Langsung 1 34 32
Total Pengaduan 77 136 103
0
20
40
60
80
100
120
140
Gambar 63. Grafik Perkembangan Jumlah Pelayanan Pengaduanyang terselesaikan sesuai Standar Pelayanan (SP)
144
1. Jumlah pengaduan yang masuk di tahun 2016 mengalami penurunan atau jauh
dibawah target pengaduan yang ditetapkan sehingga jumlah pengaduan yang
ditangani pun ikut menurun
2. Beberapa pengaduan yang masuk di tahun 2016 adalah jenis pengaduan yang
membutuhkan penanganan dengan melibatkan banyak pihak serta kooordinasi dan
mediasi yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Misalnya : Kasus Tanah
Warisan.
Bila dibandingkan dengan data 2 terakhir, maka diketahui bahwa realisasi kinerja
indikator ini mengalami fluktuasi dimana di tahun 2015 mengalami peningkatan namun
di tahun 2016 mengalami penurunan. Realisasi kinerja indikator ini di tahun 2016 telah
memenuhi 68,67% target akhir RPJMD. Adapun program yang dilaksanakan untuk
memenuhi target yang diperjanjikan adalah Program Koordinasi dan Penyiapan
Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana.
Gambar.64 Petugas PINDU menerima
Aduan Masyarakat
Gambar .65
Mediasi Pengaduan Masyarkat
145
Rencana Aksi
1. Melakukan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi PINDU
2. Melakukan penyempurnaan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur
Pelayanan penanganan pengaduan.
3. Meningkatkan kapasitas aparatur yang menangani pelayanan pengaduan melalui
Bimbingan Teknis dan Pelatihan-Pelatihan
Meningkatnya kapasitas pemerintah kecamatan dan desa adalah meningkatnya
kemampuan pemerintah kecamatan dan desa untuk menjalankan fungsinya dalam
mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan aset - aset yang dimiliki meliputi aset
fisik, aset alam, aset manusia, aset sosial, aset keuangan dan aset politik serta mengatur
kehidupan di kecamatan dan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk)
berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai
100% dengan predikat “sangat tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel 47. Capaian Sasaran ke-29INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD S/D
2016
SATUAN 2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlah Desayangmemiliki dataprofil desauntukpenentuankualifikasidesa
Desa 69 69 69 69 100 69 100
2 JumlahKecamatanyang telahmenerapkansistem Paten
Kec 0 0 12 12 100 12 100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 100 100Sumber data : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah,2016
Adapun uraian mengenai indikator-indikator ini dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran 29 :Meningkatnya kapasitas pemerintahan kecamatan dan desa
146
Indikator 1 : Jumlah Desa yang memiliki data profil desa untuk penentuan
kualifikasi desa
Jumlah desa yang memiliki data profil desa untuk penentuan kualifikasi desa
adalah jumlah desa yang telah memiliki dan secara berkala memutakhirkan dokumen
profil desanya dalam rangka memberikan gambaran menyeluruh tentang karakter desa
yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,
kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan
yang dihadapi desa. Profil desa tersebut selanjutnya digunakan dalam penentuan
klasifikasi swasembada, swakarya, dan swadaya
Capaian 2016 menunjukkan hasil 100 %. Atinya, Pemkab Pinrang berhasil
mempertahankan dan mendorong seluruh desa untuk memutakhirkan data profil desa
masing-masing secara berkala (minimal sekali setahun). Adapun faktor yang
mempengaruhi keberhasilan capaian ini adalah
1. kian meningkatnya kesadaran aparatur desa tentang arti strategis pemutakhiran data
profil desa
2. Terlaksananya pelatihan penyusunan profil desa dan kelurahan
3. Terlaksananya pelatihan aparatur Pemerintah desa dalam bidang manajemen
pemerintah desa
4. Terlaksananya monitoring, evalusi dan pelaporan APBD-Des dan bantuan keuangan
kelurahan.
Dibandingkan dengan data 2 tahun terakhir, realisasi kinerja indikator ini
menunjukkan angka konstan sesuai dengan jumlah desa. Realisasi ini juga telah
memenuhi target akhir RPJMD. Adapun program yang diselenggarakan untuk mencapai
target yang diperjanjikan adalah program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Rencana Aksi
1. Melakukan pemutakhiran data profil desa
2. Meningkatkan pelaksanaan Pelatihan penyusunan profil desa dan kelurahan
3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan APBD-Des dan bantuan keuangan
kelurahan
147
Indikator 2 : Jumlah Kecamatan yang telah menerapkan sistem Paten
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN
adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai
ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Indikator ini diukur dengan
merekapitulasi kecamatan yang telah menerapkan PATEN.
Adapun capaian kinerja indikator ini di tahun 2016 sebesar 100 %. Faktor yang
mempengaruhi keberhasilan pencapaian targetnya antara lain
1. tingginya tuntutan masyarakat tentang penyederhanaan proses penerbitan dokumen
sipil.
2. Tersedianya fasilitas berupa sarana dan prasarana
3. Terjalinnya koordinasi yang baik antar instansi lingkup Pemkab. Pinrang
Dikarenakan kebijakan Kecamatan PATEN dimulai di tahun 2016, maka belum
memiliki data pembanding. Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target
indikator ini adalah Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum dan Program Peningkatan Saranan&
Prasarana Aparatur.
Rencana Aksi
1. Meningkatkan kapasitas aparatur di tingkat Kecamatan
2. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana PATEN di Kecamatan
Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan laporan keuangan daerah adalah
tersedianya laporan yang lebih baik terhadap peningkatan kinerja dan pengelolaan
keuangan daerah secara profesional, transparan, partisipatif, dan akuntabel yang
merupakan hasil dari upaya untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang
lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sasaran ini
dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah sebagai
upaya untuk mencapai Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan
yang bersih (Clean Government).
Sasaran 30 : Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Daerah
148
Gambar 66. Penyerahan Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai
75% dengan predikat “Cukup Berhasil”. Hail pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel 48. Capaian Sasaran ke-30INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD S/D
2016
SATUAN 2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 NilaiEvaluasiAKIPKabupaten
NilaiEvaluasi
C C B CC 75 A 80
2 Nilai OpiniBPKterhadapLaporanKeuanganDaerah
NilaiOpini
WTP WTP WTP MenungguAudit BPK
- WTP -
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 75 80Sumber data : Badan Keuangan Daerah Pemkab.Pinrang,2016
Indikator 1 : Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten adalah nilai dikeluarkan oleh Kementeriaan
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas
penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Indikator ini diukur dengan
dengan mengevaluasi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Evaluasi Kinerja yang diterapkan oleh Kabupaten.
149
Nilai evaluasi AKIP Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
B/440/AA.05/2017 tentang hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Tahun 2016 adalah 50,87 dengan tingkat akuntabilitas kinerja CC. Adapun faktor-faktor
yang mempengaruhi tidak tercapainya target indikator ini antara lain :
1. Dokumen-dokumen perencanaan kinerja seperti RPJMD dan Renstra pada masing-
masing SKPD masih belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator kinerja utama
yang relevan dan terukur sebagai alat untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian
target.
2. Prosedur penganggaran satuan kerja belum sepenuhnya selaras dengan rencana
strategis dalam merencanakan kegiatan yang benar-benar akan menghasilkan
outcome yang terukur
3. Perjanjian kinerja Kabupaten dan SKPD belum seluruhnya selaras dengan RPJMD
dan renstra SKPD serta belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan
terukur serta target-target yang memadai. Perjanjian kinerja juga belum sepenuhnya
diuraikan ke dalam target-target yang lebih operasional yang dituangkan dalam
perjanjian kinerja di tingkat eselon III dan IV
4. Perjanjian kinerja belum sepenuhnya dilengkapi rencana aksi yang menguraikan
secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta anggaran yang digunakan
5. Sistem monitoring belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian
kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai.
6. Sistem evaluasi masih sebatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan
anggaran belum menyentuh pada keberhasilan pelaksanaan program
7. Sistem evaluasi belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.
8. Pemerintah Kab. Pinrang masih berfokus pada penyerapan anggaran yang hanya
menghasilkan output kegiatan dan belum berorientasi pada hasil (outcome) yang
memberikan kemanfaatan pada masyarakat secara nyata
Namun demikian, bila dibandingkan dengan data 2 tahun terakhir maka realisasi
kinerja indikator ini di tahun 2016 telah menunjukkan peningkatan. Hal ini dikarenakan
penyajian laporan kinerja instansi pemerintah semakin baik. Bila dibandingkan dengan
target akhir RPJMD maka capaian kinerja indikator ini telah mencapai 80%. Adapun
program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
150
Gambar 67. Bimtek Penyusunan LkjIP lingkup Pemkab. Pinrang
Rencana Aksi
1. Membangun dan memanfaatkan sistem informasi kinerja
2. Membangun dan memanfaatkan sistem evaluasi kinerja
3. Sosialisasi sistem informasi kinerja
4. Revisi RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD
5. Verifikasi cascading perjanjian kinerja SKPD
6. Bimbingan teknis penyusunan LkjIP
7. Peningkatan kapasitas evaluator
2 : Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
Opini Laporan Keuangan adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan
pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan
pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Indikator ini dihitung dengan
mengukur keberhasilan laporan Keuangan dilihat dari ketepatan, keakuratan, transparan
dan daerah akuntabel laporan keuangan daerah.
Adapun capaian terhadap indikator opini dari BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2016 belum diketahui karena masih dalam
proses pemeriksaan oleh BPK RI. Namun demikian, data 2 tahun terakhir menunjukkan
bahwa capaian kinerja atas indikator ini cenderung menunjukkan trend yang positif yaitu
150
Gambar 67. Bimtek Penyusunan LkjIP lingkup Pemkab. Pinrang
Rencana Aksi
1. Membangun dan memanfaatkan sistem informasi kinerja
2. Membangun dan memanfaatkan sistem evaluasi kinerja
3. Sosialisasi sistem informasi kinerja
4. Revisi RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD
5. Verifikasi cascading perjanjian kinerja SKPD
6. Bimbingan teknis penyusunan LkjIP
7. Peningkatan kapasitas evaluator
2 : Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
Opini Laporan Keuangan adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan
pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan
pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Indikator ini dihitung dengan
mengukur keberhasilan laporan Keuangan dilihat dari ketepatan, keakuratan, transparan
dan daerah akuntabel laporan keuangan daerah.
Adapun capaian terhadap indikator opini dari BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2016 belum diketahui karena masih dalam
proses pemeriksaan oleh BPK RI. Namun demikian, data 2 tahun terakhir menunjukkan
bahwa capaian kinerja atas indikator ini cenderung menunjukkan trend yang positif yaitu
150
Gambar 67. Bimtek Penyusunan LkjIP lingkup Pemkab. Pinrang
Rencana Aksi
1. Membangun dan memanfaatkan sistem informasi kinerja
2. Membangun dan memanfaatkan sistem evaluasi kinerja
3. Sosialisasi sistem informasi kinerja
4. Revisi RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD
5. Verifikasi cascading perjanjian kinerja SKPD
6. Bimbingan teknis penyusunan LkjIP
7. Peningkatan kapasitas evaluator
2 : Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
Opini Laporan Keuangan adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan
pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan
pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Indikator ini dihitung dengan
mengukur keberhasilan laporan Keuangan dilihat dari ketepatan, keakuratan, transparan
dan daerah akuntabel laporan keuangan daerah.
Adapun capaian terhadap indikator opini dari BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2016 belum diketahui karena masih dalam
proses pemeriksaan oleh BPK RI. Namun demikian, data 2 tahun terakhir menunjukkan
bahwa capaian kinerja atas indikator ini cenderung menunjukkan trend yang positif yaitu
151
mampu mempertahankan predikat WTP. Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk
mencapai target sasaran ini adalah :
1. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Rencana Aksi
1. Memperkuat komitmen dari pihak – pihak : KDH, DPR, Sekretariat Daerah, Kepala
SKPD dan Seluruh pegawai.
2. Terus mengupayakan aparat yang ditugaskan mengikuti diklat/bimtek aplikasi
software akuntansi berbasis akrual agar dapat mengaplikasikan ilmunya dengan baik
sehingga laporan keuangan dapat diselesaikan dengan akurat dan tepat waktu.
3. Mengupayakan menempatkan aparat yang mempunyai latar belakang pendidikan
formal Sarjana akuntansi khususnya bagi mereka yang terlibat langsung dalam
pelaporan keuangan berbasis akrual agar dapat lebih memudahkan dalam
melaksanakan tugasnya.
4. Tetap melakukan koordinasi terhadap seluruh SKPD
Meningkatnya kompetensi SDM aparatur adalahmeningkatnya kemampuan
setiap aparatur untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas
keterampilan, pengetahuan serta sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan
sedangkan meningkatnya profesionalisme SDM aparatur adalah meningkatnya
keandalan aparatur dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi,
waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh
pelanggan.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai
100% dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Sasaran 31 : Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur
152
Tabel 49. Capaian Sasaran Ke-31
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016)
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD
S/D 2015
SATUA
N
REALISASI
2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1.
PersentaseAparaturyangmemilikikompetensimelaluidiklatmpim
persen 68,35 70,81 83,182 83,182 100 100 83,182
2 JumlahSDMAparaturyangmeningkatkompetensinya melaluiDiklatTeknis
SDM 100 350 350 350 100 200 50
Nilai Rata-Rata 100 66,59
Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Pinrang
Uraian mengenai kedua indikator ini diuraikan sebagai berikut :
Indikator 1 : Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi melalui diklatmpim
Jumlah SDM aparatur yang meningkat kompetensinya melalui diklatpim adalah
jumlah aparatur yang memiliki sertifikat prajabatan dan latpim. Indikator ini dihitung
dengan merekapitulasi jumlah aparatur yang memiliki sertifikat prajabatan dan latpim di
tahun 2016.
Realisasi indikator SDM aparatur yang meningkat kompetensinya melalui Latpim
menunjukkan capaian 100% dari target yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan
keseriusan Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam
memberikan pelayanan dan meningkatkan daya saing daerah.
Adapun jumlah aparatur pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim pada
tahun 2016 sebanyak 1826 orang dengan demikian hingga Desember 2016 sebanyak
83,18% dari 993 pejabat struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang telah
mengikuti diklatpim. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target ini
adalah
1 Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga diklat untuk memperoleh informasi yang
tepat dalam menunjang target kinerja,
153
2 Menciptakan kerjasama yang baik antara peserta Diklat, Panitia Penyelenggara dan
Widyaswara.
Bila dibandingkan dengan data 2 tahun terakhir, maka capaian di tahun 2016
menunjukkan peningkatan dan telah memenuhi 83,18% target akhir RPJMD. Adapun
program yang dilaksanakan untuk pencapaian target yang diperjanjikan adalah
1. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur.
2. Program pengembangan data informasi.
3. Program penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur
Rencana Aksi
Pemutakhiran database kepegawaian terkait Pendidikan dan Pelatihan yang telah diikuti
Indikator 2 : Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi melalui diklatpim
teknis
Jumlah SDM aparatur yang meningkat kompetensinya melalui diklat teknis adalah
jumlah aparatur yang memiliki sertifikat diklat-diklat teknis sesuia tupoksinya. Indikator
ini dihitung dengan merekapitulasi jumlah aparatur yang memiliki sertifikat diklat-diklat
teknis di tahun 2016.
Realisasi indikator SDM aparatur yang meningkat kompetensinya melalui diklat
teknis menunjukkan capaian 100% dari target yang telah direncanakan. Hal ini
menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan kualitas
aparatur dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan daya saing daerah.
Adapun jumlah aparatur pejabat struktural yang telah mengikuti diklat teknis pada
tahun 2016 sebanyak 350 orang dengan demikian hingga Desember 2016. Adapun faktor-
faktor yang mempengaruhi tercapainya target ini adalah meningkatnya koordinasi dan
konsultasi dengan lembaga diklat untuk memperoleh informasi yang tepat dalam
menunjang target kinerja. Bila dibandingkan dengan data 2 tahun terakhir, maka capaian
di tahun 2016 menunjukkan angka yang konstan dan telah memenuhi 50% target akhir
RPJMD. Adapun program yang dilaksanakan untuk pencapaian target yang diperjanjikan
adalah
1.Program pendidikan kedinasan.
2.Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
154
Rencana Aksi
Pemutakhiran database kepegawaian terkait Pendidikan dan Pelatihan yang telah diikuti
Salah satu usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik dan mendorong tumbuhnya inovasi dan terobosan dalam memberikan pelayanan
yang baik adalah dengan melakukan penilaian kinerja dan pembinaan kepada unit
pelaksana layanan. Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat dalam pemberian pelayanan
masih kecil dan perlu mendapatkan perhatian . Karena itu dilakukan upaya munculnya
inovasi dan terobosan baru dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat
didukung dengan adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2013 tentang kompetisi inovasi Unit Pelayanan
Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Upaya yang harus
dilakukan adalah perlu peningkatan pemahaman SOP oleh semua SKPD terutama untuk
mengubah pola pikir bahwa SOP proses penyelenggaraan administrasi Pemerintah
termasuk pemberian pelayanan internal maupun eksternal organisasi Pemerintah harus
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan. Adapun capaian indikator Jumlah Unit Kerja
yang telah memiliki Standar Operaional Prosedur ( SOP ) adalah 100 % atau bernilai
sangat tinggi. Pencapaian target ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 50. Capaian Sasaran ke-32
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD S/D
2016SATUAN
2 TAHUN
TERAKHIRTAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
JumlahSKPDyangorganisasinya yangtelahdiukurdan tepatfungsi
SKPD 44 44 44 44 100 44 100
Sasaran 32 : Meningkatnya Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tata Laksana
155
JumlahUnitKerjayangtelahmemilikiStandarOperaionalProsedur( SOP )
SKPD 44 44 44 44 100 44 100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 100 100
Sumber data : Sekretariat Daerah Pemkab.Pinrang,2016
Capaian indikator Jumlah Unit Kerja yang telah memiliki Standar Operaional
Prosedur ( SOP ) dapat memenuhi target hingga 100% atau bernilai sangat tinggi.
Pencapaian indikator ini dapat diartikan bahwa kesadaran SKPD untuk menyusun SOP
sebagai Standar Prosedur Pelayanan dilaksanakan dengan baik. Hal ini tentunya
memberikan kontribusi bagi pelaksanaan tugas fungsi di dalam SKPD tersebut sendiri
pada akhirnya dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat penerima layanan. Untuk
mencapai target indikator ini didukung oleh program koordinasi dan penyiapan rancangan
kebijakan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana.
Rencana Aksi
Meningkatkan penyusunan Standar Operasional Prosedur untuk mendapatkan
gambaran setiap jenis keluaran pekerjaan secara komprehensif, menciptakan pola kerja
yang efektif dan cepat serta mewujudkan tata kelola yang transparan dan tidak berbelit-
belit.
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah adalah meningkatnya
mutu dari proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur
didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam wilayah Kabupaten Pinrang dalam
jangka waktu tertentu. Sasaran ini dimaksudkan agar visi dan misi pembangunan Kab.
Pinrang dapat tercapai secara efektif dan efesien
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai
56,19 dengan predikat “rendah”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut ini:
Sasaran 33 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
156
Tabel 51. Capaian Sasaran Ke-33
INDIKATOR
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD
S/D 2016
SATUAN REALISASI
2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlahdokumenperencanaanyang sesuaidengan dasarregulasi dankalenderperencanaan
dokumen 2 2 2 2 100 3 66,66
2. Jumlahinformasipembangunanyangdipublikasikan
Informasi 3.600 3.600 3.600 446 12,38 4.400 10,13
Nilai Rata-Rata 56,19 8,4
Sumber Data : Badan Perencanaan Daerah Pemkab Pinrang
Indikator 1 : Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai dengan dasar regulasi dan
kalender perencanaan
Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai dengan dasar regulasi dan kalender
perencanaan adalah sebanyak 2 dokumen. Adapun dokumen yang dimaksud yaitu
Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).
Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun. Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara
perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jngka
menengah (RPJMD) Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rancangan Renja SKPD
digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan RKP Daerah.
Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran
strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya
dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh
kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja
SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan,
157
mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan
sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD merupakan suatu dokumen
rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi daerah untuk mengarahkan
pembangunan daerahnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Dengan demikian
sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
khusus pada kualitas proses penyusunan dokumen RKPD, dan tentunya diikuti dengan
proses pemantauan, evaluasi, dan review atas implementasinya.
Pada Tahun 2016 capaian indikator Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai
dengan dasar regulasi dan kalender perencanaan mencapai 100 % atau benilai sangat
tinggi. Bila membandingkan dengan data 2 tahun terakhir, realisasi di tahun 2016 ini
menunjukkan trend meningkat dan telah mencapai 66,66% target akhir RPJMD. Adapun
program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program perencanaan
pembangunan daerah.
Rencana Aksi
Menyelenggarakan Musrembang RKPD secara efektif dan efisien.
Indikator 2 : Jumlah Informasi Pembangunan Yang Dipublikasikan
Pada indikator Jumlah Informasi Pembangunan yang dipublikasikan capaian indikator
tidak memenuhi target yaitu hanya dapat mencapai 12,38% atau bernilai sangat rendah.
Pada tahun 2016 Indikator ini menargetkan 3.600 berita dan hanya dapat terealisasi
sebesar 446 berita. Adapun berita yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. 388 Berita-berita pembangunan kegiatan pemerintah lingkup kab. Pinrang.
2. Media Elektronik melakukan kontrak penyiaran.
3. 19 Media harian melakukan kontrak halaman.
4. Adapun Jenis surat kabar dan majalah yang dimaksud adalah :
Tabel 52. Daftar Media Publikasi Pembangunan
NO JENIS SURAT KABAR / MAJALAH
HARIAN TABLOID MAJALAH MINGGUAN/SKU
1 Fajar Tabloid Aktual Kartini Sku Tegas
2 Pare Pos Makassar Pena Target Tuntas Sku Indonesia Pos
3 Sindo Kasus Forum Keadilan SKM Manggala Ekspres
4 Tribun Timur Lampu Merah Tempo Sku Pedoman
158
5 Upeks Sinar Tani Trubus Skm Semangat Pagi
6 Berita Kota Lacak Hidayatullah Sku Kompak
7 Koran Tempo Makassar Sidak Citra Pendidikan Sku Metropol
8 Rakyat Sulsel Pembela Corong Rakyat Celebes
9 Kompas Lentera Merah Suhu Indonesia Koran Tipikor
10 Cakrawala Intelejen PPO Maccora Koran Pemantau Korupsi (KPK)
11 Pedoman Makassar Warta Nusantara Utusan Indonesia Peduli Bangsa
12 Ajatappareng Dinamika Indonesia Batara Sulawesi Pos
13 Teropong Bulusaraung Akselerasi Merah Putih Pos
14 Target Kosong Satu Fajar Pendidikan
15 Deadline News Bias
JUMLAH 12 15 15 14
Indikator Jumlah Informasi Pembangunan Yang Dipublikasikan didukung oleh program
peningkatan informasi, dan pengembangan data /informasi.
Rencana Aksi
1. Meningkatkan pengembangan sistem informasi berbasis web.
2. Mengoptimalkan penyebarluasan informasi melalui pameran pembangunan.
3. Melaksanakan penyusunan profile daerah.
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan adalah meningkatnya mutu proses kegiatan yang ditujukan untuk
menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sasaran ini dimaksudkan untuk
menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif dalam koridor
peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencapai tujuan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan satu indikator ini mencapai
95,83 % dengan predikat “sangat tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Sasaran 34 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahandan Pembangunan
159
Tabel 53. Capaian Sasaran Ke-34
INDIKATOR
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD
S/D 2016
SATUAN REALISASI
2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1. PersentaseRekomendasiLaporan HasilPengawasanyangditindaklanjuti
LHP 83,65 72,2 97 92,96 95,83 97 95,83
Nilai Rata-Rata 95,83
Sumber Data : Inspektorat Pemkab Pinrang
Laporan hasil pengawasan adalah rangkuman informasi atas hasil pengawasan dan
pembinaan Inspektorat. Laporan ini menjadi media pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas pengawasan intern terhadap akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah terhadap
satuan kerja perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten
Pinrang.
Rekomendasi laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah rekomendasi
administrasi dan rekomendasi keuangan laporan hasil pengawasan yang telah dikoreksi
sebagai lanjutan langkah dalam mencapai perbaikan dan atau mengembalikan segala
kegiatan pada tujuan yang seharusnya sesuai rekomendasi.
Realisasi rekomendasi laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti pada tahun
2016 adalah 92,96 % yaitu sebanyak 528 rekomendasi. Pencapaian indikator ini hingga
95,83 % atau bernilai sangat tinggi. Bila membandingkan dengan data 2 tahun terakhir,
realisasi di tahun 2016 ini menunjukkan trend meningkat dan telah mencapai 95,83 %
target akhir RPJMD. Adapun rincian perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
adalah sebagai berikut :
Tabel 54. perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
Noo
Objek Pemeriksaan Temuan RekomendasiTindakLanjut
BelumDitindakLanjuti
1 LKPD 2015 9 27 27 02 BELANJA 2015 7 21 6 153 LKPD 2014 21 64 60 44 KINERJA BLUD
RSUL15 49 43 6
5 LKPD 2013 16 29 26 36 LKPD 2012 20 44 44 07 LKPD 2011 12 33 33 0
160
8 LKPD 2010 17 45 45 09 BMD 2010 13 45 40 5
10 LKPD 2009 17 40 40 011 LKPD 2008 19 46 44 212 LKPD 2007 26 26 23 313 PARPOL 2006 4 4 4 014 LKPD 2006 12 30 29 115 BELANJA 2005-2006 9 15 15 016 LKPD 2005 14 23 23 017 LKPD 2004 12 27 26 1
Jumlah 243 568 528 40
Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah program
peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
yang dijabarkan dalam kegiatan :
Rencana Aksi
1. Melaksanakan pengawasan internal secara berkala.
2. Mengoptimalkan penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah
secara efektif dan efisien.
Berkembangnya kawasan pembangunan terpadu agropolitan adalah
terintegrasinya seluruh penunjang pembangunan sector pertanian di kawasan agropolitan
meliputi Tiroang, Patampanua, Mattiro Bulu, Cempa dan Watang Sawitto. Sasaran ini
dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan produksi budidaya pertanian khususnya
padi. Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai
100% dengan predikat “sangat berhasil”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel 55. Capaian Sasaran Ke-35
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2015 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD
S/D 2015
SATUAN REALISASI
2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2015
2014 2015 TARGET REALISASI
1.
Persentaselokasikawasanagropolitanyangproduktif
% 26,9 26,9 26,9 26,9 100 100 26,9
Nilai Rata-Rata 100 26,9
Sumber Data : Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemkab. Pinrang
Sasaran 35 : Berkembangnya kawasan pembangunan terpadu agropolitan
161
Luas kawasan agropolitan produktif adalah luas kawasan agropolitan yang
memiliki produksi padi dan jagung yang tinggi melalui pemanfaatan seluruh penunjang
pembangunan pertanian yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang di
kawasan agropolitan. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah kawasan produksi
padi di kawasan agropolitan.
Capaian indikator ini di tahun 2016 mencapai 100 %. Bila membandingkan
dengan data 2 tahun terakhir, realisasi di tahun 2016 ini menunjukkan angka konstan dan
telah mencapai 26,9 % target akhir RPJMD.
Rencana Aksi
1. Pengembangan bibit unggul pertanian
2. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna
3. Pelatihan petani dan Pelaku Agribisnis
4. Peningkatan kemampuan lembaga petani
5. Perluasan areal dan pengolahan lahan pertanian
6. Pengelolaan irigasi untuk pertanian melalui jaringan irigasi
7. Pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman
Berkembangnya pembangunan terpadu kawasan minapolitan adalah
terintegrasinya seluruh penunjang pembangunan sektor perikanan di kawasan sentral
Minapolitan yaitu KecamatanSuppa maupun di Kawasan penyangga minapolitan yaitu
Kecamatan Lanrisang, MattiroSompe, Cempa, Duampanua dan Lembang. Sasaran iIni
dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan produksi budidaya perikanan khususnya
Udang, Bandeng dan Rumput Laut.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai 100
% dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut
ini :
Sasaran 36 : Berkembangnya pembangunan terpadu kawasan minapolitan
162
Tabel 56. Capaian Sasaran Ke-36
INDIKATORINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %CAPAIAN
INDIKATOR( 2016 )
TARGETAKHIRRPJMD( 2019 )
%CAPAIAN
RPJMDS/D 2015
SATUAN
REALISASI2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1.
Persentaselokasi kawasanminapolitayang produktif
% 13 13 13 100 100 13
Nilai Rata-Rata 100 13
Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikana Pemkab Pinrang
Capaian indikator ini di tahun 2016 mencapai 100%. Bila membandingkan
dengan data 2 tahun terakhir, realisasi di tahun 2016 ini menunjukkan angka yang
konstan dan telah mencapai 13 % target akhir RPJMD. Adapun program yang
dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Pengembangan kawasan
budidaya Bud. Laut, Air payau dan Air Tawar.
Awal pencanangan, kawasan minapolitan seluas 400 ha kemudian mencapai 500
ha di tahun 2016.Diharapkan pada akhir tahun RPJMD 2019 seluruh daerah di
kecamatan suppa berubah menjadi kawasan minapolitan yang maju dan mandiri.
Dimana pada kawasan tersebut konsepsi pengembangan sangat ditentukan oleh
penguasaan IPTEK dan pengembangan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan
dalam suatu konsep terpadu dan berorientasi pada prinsip aquabisnis. Masih terbatasnya
informasi mengenai teknologi budidaya yang ramah lingkungan, manajemen usaha,
informasi pasar, kelayakan teknis dan ekonomi serta dukungan dan kebijakan
pemerintah mengakibatkan usaha belum berkembang secara maksimal. Karena itu
diperlukan penanganan yang bersifat terintegrasi dan multidisiplin dari hulu hingga hilir
atau tidak hanya terpaku pada kegiatan on farm tetapi juga pada tingkat off farm
sehingga betul-betul efektif mendorong penguatan ekonomi kerakyatan di wilayah
pesisir.
Hal yang lain menjadi perhatian adalah penggunaan teknologi dalam setiap
kegiatan pasca panen, disamping dapat mengurangi penggunaan biaya, diharapkan
dengan penggunaan teknologi menghasilkan hasil produk yang berkualitas dengan
kuantitas yang tinggi, sehingga dapat diterima pasar baik dalam negeri maupun luar
negeri.
163
Rencana Aksi
1. Melakukan monitoring kualitas air dan uji VCR pada kegiatan budidaya dan
pentongkolan udang.
2. Melakukan sosuialisasi eco-scrim pada tambak tradisional udang windu.
3. Melakukan kerjasama dengan WWF dalam menjaga kondisi lingkungan perairan
dengan sosialisasi pentingnya menjaga mangrove dan memotifasi npenanaman
manggrove pada saluran tambak
Koridor perdagangan adalah lingkup kawasan produk unggulan yang sedang
ingin dibangkitkan kegiatan perdagangannya. Sasaran ini dimaksudkan untuk
meningkatkan mobilitas produk unggulan dari satu daerah ke daerah lain.
Dengan demikian,diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah bisa lebih baik, ada
pemerataan pembangunan, dan daya saing daerah lebih meningkat
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai
55,49% dengan predikat “Rendah”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut
ini :
Tabel 57. Capaian Sasaran Ke-37
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD
S/D 2016
SATUAN REALISASI
2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlah produkunggulan yangterjual
Ton 10.394,807
592,5 592,5 328,75 55,49 11.000 2,98
Nilai Rata-Rata 55,49 2,98
Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan, Pemkab Pinrang
Jumlah produk unggulan yang terjual adalah jumlah beras produksi Kab.
Pinrang yang terjual. Indikator ini diukur dengan menghitung ton beras produksi Pinrang
yang berhasil dipasarkan. Capaian indikator ini di tahun 2016 mencapai 55,49%. Bila
membandingkan dengan data 2 tahun terakhir, realisasi di tahun 2016 ini menunjukkan
penurunan dan telah mencapai 2,9 % target akhir RPJMD. Adapun program yang
dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan) Penanganan Daerah Rawan Pangan.
Sasaran 37 : Meningkatnya koridor perdagangan produk unggulan
164
Meningkatnya kapasitas infrastruktur perhubungan adalah meningkatnya
fasilitas dan ketersediaan infrastruktur perhubungan yang dapat memberikan efektifitas
pelayanan terhadap masyarakat untuk meningkatkan konektivitas mobilitas orang dan
atau barang
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai
95,47% dengan predikat “sangat tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel 58. Capaian Sasaran Ke-38
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD
S/D 2016
SATUAN REALISASI
2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlahpenumpangyang melewatiterminal
orang 99.812
1.000.825
1.100.000 990.424 90,04 1.200.000
82,53
2 Jumlah barangyang melewatiterminal
ton 39.197
39.635 40.500 39.040 96,39 42.000 92,95
3. Jumlah fasilitaspendukungpembangunanpelabuhan dansarana danprasaranaperhubunganlainnya
Fasilitas 1 2 1 0 0 1 0
Nilai Rata-Rata 62,14 58,49
Sumber Data : Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Pemkab.Pinrang
Indikator 1 : Jumlah penumpang yang melewati terminal
Capaian indikator ini bernilai tinggi yaitu mencapai 90,04 %. Pencapaian Indikator
ini diukur dengan menghitung jumlah penumpang yang melewati terminal angkutan
darat. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi indikator penumpang yang
melewati terminal adalah 990.424 penumpang yang melewati terminal dari 1.100.000
penumpang yang menjadi target.
Faktor keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari kesadaran
pengemudi angkutan umum untuk memanfaatkan Terminal Paleteang sebagai terminal
Sasaran 38 : Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Perhubungan
165
AKDP. Selain itu perbaikan fasilitas terminal di Paleteang juga merupakan salah satu
faktor agar masyarakat dan angkutan umum lebih memanfaatkan terminal Paleteang.
Bila membandingkan dengan data 2 tahun terakhir, realisasi di tahun 2016 ini
menunjukkan trend meningkat dan telah mencapai 82,53 % target akhir RPJMD. Adapun
program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program pembangunan
prasarana dan fasilitas perhubungan darat.
Rencana Aksi
Meningkatkan koordinasi dan komunikasi efektif dengan berbagai pihak agar kendaraan
umum angkutan pedesaan maupun AKDP dapat lebih optimal memanfaatkan fungsi
terminal.
Indikator 2 : Jumlah barang yang melewati terminal
Capaian Indikator ini bernilai sangat tinggi yaitu mencapai 96,39% diukur dengan
menghitung jumlah barang dalam setahun yang melewati terminal angkutan darat. Pada
tahun 2016 realisasi mencapai 39.040 ton dari 40.500 ton barang yang menjadi target.
Faktor keberhasilan pencapaian target indikator ini adalah terbangunnya koordinasi
dan kerjasama yang baik antara Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
dengan berbagai pihak seperti pihak organda dan kepolisian.
Bila membandingkan dengan data 2 tahun terakhir, realisasi di tahun 2016 ini
menunjukkan trend meningkat dan telah mencapai 92,95 % target akhir RPJMD. Adapun
program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program program
pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan darat.
Rencana Aksi
Meningkatkan sarana transportasi pada daerah terpencil.
Indikator 3 : Jumlah fasilitas pendukung pembangunan pelabuhan dan sarana dan
prasarana perhubungan lainnya
Fasilitas pendukung pembangunan pelabuhan dan sarana dan prasarana
perhubungan lainnya adalah ketersediaan dokumen-dokumen pendukung sebagai bagian
proses perencanaan dan pembangunan pelabuhan dan sarana serta prasarana perhubungan
lainnya yang harus dipenuhi. Indikator ini dihitung dengan merekapitulasi jumlah
dokumen pendukung pembangunan pelabuhan dan sarana serta prasarana
perhubungannya yang tersedia, meliputi dokumen feasibility study (FS), Survei
166
investigasi desain (SID), Rencana Induk Pelabuhan (RIP), Desain Engenering Detail
(DED) dan UKL/UPL.
Capaian kinerja indikator ini di tahun 2016 mencapai 0 %. Hal ini dikarenakan
adanya prioritas penganggaran pembangunan lainnya untuk isu yang lebih strategis di
tahun 2016. Dibandingkan dengan realisasi 2 tahun terakhir, maka diketahui bahwa di
tahun 2014 telah tersedian 1 dokumen yaitu dokumen feasibility study (FS) sementara di
tahun 2015 tersedia 2 dokumen yaitu Survei investigasi desain (SID), Rencana Induk
Pelabuhan (RIP).
Rencana Aksi
Menyusun dokumen Desain Engenering Detail (DED) dan UKL/UPL.
Meningkatnya kapasitas infrastruktur transportasi adalah meningkatnya
kuantitas dan kualitas pelayanan penyediaan fasilitas transportasi, baik sarana (moda)
maupun prasarana (jalan). Sasaran ini dimaksudkan untuk menjamin kemudahan
masyarakat untuk melakukan pergerakan dalam melakukan aktivitasnya
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai
84,04% dengan predikat “Tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut
ini :
Tabel 59. Capaian Sasaran Ke-39
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD
S/D 2015
SATUA
N
REALISASI
2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1.
Panjang jalankabupatenkondisi baik
Km 640,95
642,75 841,95 707,54 84,04 % 842,30 84,00 %
Nilai Rata-Rata 84,04 84
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Pemkab.Pinrang
Jalan dalam kondisi baik adalah kondisi dimana infrastruktur jalan mampu
memberikan pelayanan kepada pengguna jalan sehingga pengguna jalan dapat
merasakan nyaman, aman, dan dapat memanfaatkan kecepatan secara optimum sehingga
jalan dapat berfungsi secara fungsional. Indikator ini diukur dengan mempersentasekan
Sasaran 39 : Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Transportasi
167
perbandingan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan panjang seluruh jalan
kabupaten.
Adapun capaian realisasi panjang jalan Kabupaten Pinrang adalah 84,04 %. Jika
dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya mencapai 642,75 realisasi panjang jalan
Kabupaten Pinrang pada Tahun 2016 adalah 707,54 atau meningkat sebanyak 64,79.
Meskipun sasaran tidak mencapai target, pencapaian panjang jalan di tahun 2016
ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan panjang jalan baik pada tahun 2014
dan 2015. Hal ini disebabkan adanya kegiatan pembangunan jalan dan jembatan yang
membuka akses jalan menuju permukiman yang terletak di wilayah pegunungan. Selain
itu terdapat 127 unit jembatan yang terdiri dari jembatan beton sebanyak 17 unit,
jembatan kayu sebanyak 18 unit dan jembatan gantung sebanyak 2 unit.
Ada 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang terdiri dari Program
pembangunan jalan dan jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 198.263.710.941,-
atau mengambil porsi sebesar 92.07 % dari total anggaran dinas.
Bila membandingkan dengan data 2 tahun terakhir, realisasi di tahun 2016 ini
menunjukkan trend meningkat dan telah mencapai 84 % target akhir RPJMD. Adapun
program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program
Rencana Aksi
1. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan jalan.
2. Melaksanakan perintisan jalan pada daerah terpencil,
3. Melaksanakan pengaspalan jalan pada daerah terpencil
4. Melaksanakan proteksi dan penimbunan jalan pada daerah terpencil.
Meningkatnya kapasitas infrastruktur irigasi/pengairan adalah bertambahnya
kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana irigasi /pengairan.Sasaran ini dimaksudkan
untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air di bidang pertanian dan perkebunan
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan satu indikator ini mencapai
48.909 dengan predikat “sangat tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Sasaran 40 : Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Irigasi/Pengairan
168
Tabel 60. Capaian Sasaran Ke-40
INDIKATOR
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD
S/D 2015
SATUAN REALISASI
2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1.
CakupanLayananIrigasi
Ha 52.859
48.909 53.123 48.909 92,06 % 53.123 94,48 %
Nilai Rata-Rata 92,06 %
Sumber data : Dinas Pengelola Sumber Daya Air Pemkab Pinrang
Cakupan layanan irigasi adalah luas lahan yang mendapat pelayanan air untuk
memenuhi segala kebutuhan dan fungsi air tanpa menimbulkan efek samping yang dapat
mengganggu pertumbuhan tanaman dan merusak struktur serta kesuburan tanah.
Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah hektar sawah yang dialiri dengan irigasi
teknis maupun irigasi desa.
Adapun capaian realisasi cakupan layanan irigasi adalah 92,06 % atau bernilai
sangat tinggi. Pada tahun 2016 menargetkan 53.123 Ha dan dapat terealisasi hingga
48.909 Ha. Bila membandingkan dengan data 2 tahun terakhir, realisasi di tahun 2016 ini
menunjukkan trend meningkat dan telah mencapai 92,06 % target akhir RPJMD. Adapun
program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah:
1. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan.
2. Program penyediaan dan pengelolaan air baku.
3. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya
air lainnya.
4. Program pengendalian banjir.
Rencana Aksi
1. Melaksanakan Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi
2. Melaksanakan Rehabilitasi / pemeliharaan normalisasi saluran sungai
3. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
4. Pemberdayaan petani pemakai air
5. Melaksanakan Pembinaan dan pemberdayaan lembaga pengelolaan irigasi
169
6. Melaksanakan Inventarisasi jaringan irigasi
Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik
perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas
umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Permukiman adalah
bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang
mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi
lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman adalah meningkatnya
kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan
permukiman. Sasaran ini dimaksudkan untuk menjamin peningkatan mutu kehidupan
dan penghidupan masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman,
serasi, dan teratur
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai
163,5% dengan predikat “sangat tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel.61 Capaian Sasaran Ke-41
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD
S/D 2016
SATUAN REALISASI
2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah rumahorang miskinyangdiperbaikimenjadi layakhuni
rumah 142 50 22 50 227% 1400 3,57
2 PersentasePermukimanSehat
Permukiman
57,14%
57,14%
57,94 % 57,94 % 100% 100% 100%
Nilai Rata-Rata 163,5 51,79
Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Pinrang
Sasaran 41 : Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
170
Uraian mengenai indikator ini adalah sebagai berikut :
Indikator 1 : Jumlah rumah orang miskin yang diperbaiki menjadi layak huni
Jumlah rumah orang miskin yang diperbaiki menjadi layak huni adalah jumlah
rumah orang miskin yang ditangani dengan menitikberatkan pada kegiatan perbaikan
dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata
bangunan sehingga memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan
minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
Capaian indikator Jumlah rumah orang miskin yang diperbaiki menjadi layak
huni pada tahun 2016 mencapai 227 % atau bernilai sangat tinggi. Bila membandingkan
dengan data 2 tahun terakhir, realisasi di tahun 2016 ini menunjukkan trend meningkat
dan telah mencapai 3,57 % target akhir RPJMD. Adapun program yang dilaksanakan
untuk mencapai target ini adalah Program pengembangan perumahan dan program
perumahan.
Rencana Aksi
1. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengembangan perumahan
2. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat.
Indikator 2 : Persentase Permukiman Sehat
Persentase Permukiman Sehat adalah suatu tempat untuk tinggal secara
permanen, berfungsi sebagai tempat untuk bermukim, beristirahat, berekreasi dan
sebagai tempat berlindung dari pengaruh lingkungan yang memenuhi persyaratan
fisiologis, psikologis, bebas dari penularan penyakit dan kecelakaan.
Adapun capaian indikator Persentase Permukiman Sehat ini di tahun 2016
mencapai 100%. Bila membandingkan dengan data 2 tahun terakhir, realisasi di tahun
2016 ini menunjukkan trend meningkat dan telah mencapai 100 % target akhir RPJMD.
Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program
Lingkungan Sehat Perumahan.
Rencana Aksi
Penyediaan Sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
171
Terpeliharanya kelestarian hutan dan lahan adalah terjaganya kelestarian fungsi
produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial hutan dan lahan dalam satu unit manajemen.
Sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan pengawetan kualitas lingkungan yang
mengindahkan estetika dan kebutuhan maupun hasilnya serta memastikan kelanjutan
hasil tanaman, hewan, bahan-bahan yang berguna dengan menciptakan siklus seimbang
antara panenan dan pembaharuan.
Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam
ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang, yang memiliki peran vital dan
strategis bagi perekonomian wilayah. Fungsi ekonomi dan ekologis tersebut telah
banyak memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Berbicara masalah daerah aliran sungai maka terkait pula dengan terpeliharanya
kelestarian hutan dan lahan. Hutan mempunyai kemampuan mengatur tata air, mencegah
erosi dan banjir serta memelihara kesuburan tanah. Hutan juga merupakan paru – paru
dunia oleh karena itu untuk menjaga keseimbangan ekosistem tugas kita untuk
memelihara kelestarian hutan dan lahan.
Maksud yang terkandung dalam sasaran strategis meningkatnya pelaksanaan
rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air tidak lain adalah untuk menjaga
keseimbangan ekosistem sehingga fungsi ekonomi dan ekologis dapat terwujud.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan satu indikator ini mencapai
1969,5 % dengan predikat “sangat tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel 62. Capaian Sasaran Ke-42
INDIKATOR
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD
S/D 2016
SATUAN REALISASI
2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1. Luas LahanHutan danLahan Kritisyangdirehabilitasi
Ha 575 351 101 1.260 1.247,5 1617 77,98
Nilai Rata-Rata 1.247,5 77,98
Sumber data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemkab Pinrang
Sasaran 42: Terpeliharanya Kelestarian Hutan dan Lahan
172
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi adalah jumlah hektar hutan dan
lahan yang dipulihkan, dipertahankan dan ditingkatkan fungsinya sehingga daya
dukung, produktifitas, dan peranan hutan dan lahan sebagai sistem penyangga
kehidupan tetap terjaga. Indikator ini diukur dengan menghitung hektar hutan dan lahan
yang direhabilitasi dalam kurun waktu satu tahun.
Adapun capaian indikator Luas Lahan Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi
adalah sebesar 1.247,5 % dengan hasil sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan tahun
2015 yang hanya terealisasi sebanyak 351 Ha di tahun 2016 ini dapat terealisasi hingga
1.260 dari 101 target. Dengan demikian pada tahun 2016 Adanya penambahan luas lahan
sebesar 909 Ha .
Bila membandingkan dengan data 2 tahun terakhir, realisasi di tahun 2016 ini
menunjukkan trend meningkat dan telah mencapai 77,98 % target akhir RPJMD. Adapun
program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Rehabilitasi Hutan
dan Lahan. Berikut tabel rincian luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi adalah
sebagai berikut :
Tabel 63. Rincian luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi berdasarkankecamatan tahun 2016
1 2 3 4
1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)
Kec. Lembang
- Desa Lembang Mesakada 70
2 Hutan Rakyat ( Agroforestry )
Kec. Lembang
- Ulu Saddang - 25
3 Mangrove
Kec. Duampanua
- Desa Paria - 6
4 Penanaman Bambu
Kec. Batulappa dan Duampanua - 10
5 Penghijauan Lingkungan dan HMPI
Kabupaten P inrang - 1.149
JUMLAH 70 1190
No.
Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi
Di Kawasan Hutan (Ha) Diluar Kawasan Hutan (Ha)Kecamatan
Realisasi pencapaian sampai 1.260Ha ini terinci antara lain reboisasi untuk kawasan
hutan seluas 70 Ha bersumber pada anggaran APBD/DAK berlokasi di Desa Lembang
Mesakada Kec. Lembang. Sedangkan untuk luar kawasan hutan rakyat (agroforestry)
seluas 25 Ha, penanaman mangrove 6 Ha diperoleh dari anggaran APBD/DAK.
173
Penanaman bambu seluas 10 Ha berlokasi di kec. Batulappa dan Dampanua. Penghijauan
lingkungan dan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 1.149 Ha
Cara mengukur luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi adalah dengan
melakukan monitoring dan inventarisasi serta jumlah anggaran yang dipersiapkan untuk
menunjang pencapaian indikator ini. Anggaran sangat mempengaruhi berapa luas hektar
hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi. Jika dibandingkan dengan luas hutan yang
direhab tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan 2015 capaian untuk tahun 2016
dikatakan menurun. Pada tahun sebelumnya luas hektar yang direhabilitasi tinggi hal ini
disebabkan bantuan dari APBN yang cukup banyak, yaitu berupa Reboisasi pihak ke 3,
Reboisasi dengan pihak TNI dan Kebun Bibit Rakyat. Berikut perbandingan capaian
kinerja Kabupaten Pinrang dengan Kabupaten Enrekang.
Tabel.64 Capaian Pemeritah Kabupaten Pinrang dibandingkan Capaian Kabupaten
Enrekang terhadap Indikator Luas Hutan dan Lahan Kritis Yang Direhabilitasi
baik di dalam maupun di luar kawasan
1 2 3 4 2 3 4
1 Rehabilitasi Hutandan Lahan (RHL) 70 -
Rehabilitasi Hutandan Lahan (RHL) 25 -
2 Hutan Rakyat (Agroforestri ) - 25 Hutan Rakyat - 175
3 Mangrove - 6 Bambu - 10
4 Penanaman Bambu - 10 Agroforestri - 25
5 Penghijauan Link. - 1.149 - - -
JUMLAH 70 1.190 25 210
KabupatenEnrekang
Luas Hutan dan LahanKritis yang
DiKawasan
Hutan(Ha)
DiluarKawasan
Hutan (Ha)
No.Kabupaten
Pinrang
Luas Hutan dan LahanKritis yang
DiKawasan
Hutan(Ha)
DiluarKawasan
Hutan (Ha)
Rencana Aksi
Rencana aksi kedepan untuk pencapaian target kinerja indikator ini adalah
dengan melakukan pengawalan, pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat sekitar
kawasan hutan, serta dengan melakukan kegiatan rehabilitasi hutan lindung dengan
melakukan reboisasi dan pengkayaan, rehabilitasi hutan produksi, Rehabilitasi lahan
dengan hutan rakyat baik itu pengkayaan maupun pembuatan tanaman hutan rakyat.
Rehabilitasi hutan kota, mangrove dan pantai. Konservasi tanah dan air dengan
pembuatan embung, dam penahan dan pengendali, serta koordinasi dengan stakeholder
lainnya.
174
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah meningkatnya derajat
kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia berupa sandang,
pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, keamanan, pekerjaan dan perlindungan
hidup dimana derajat kemampuan ini ditandai antara lain dengan menurunnya tingkat
pencemaran lingkungan. Sasaran ini dimaksudkan untuk menjamin daya dukung yang
optimal dari lingkungan bagi kelangsungan hidup masyarakat di wilayah Kab. Pinrang
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai
100 % dengan predikat “sangat tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel 65. Capaian Sasaran Ke-43
INDIKATOR
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD
S/D 2016
SATUAN REALISASI
2 TAHUN
TERAKHIR
TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah titikpantaupencemaranair, tanah danudara yangdipantau dandikendalikan
Titikpantau
12 12 16 16 100% 16 titikpantau
100%
Nilai Rata-Rata 100%
Sumber data : Badan Lingkungan Hidup
Titik pantau pencemaran air, tanah dan udara yang dipantau dan dikendalikan
adalah lokasi-lokasiyang ditetapkan sebagai tempat pengukuran tingkat pencemaran air,
tanah dan udara.
Pada tahun 2016, realisasi jumlah titik pantau pencemaran air, tanah dan udara
mencapai 100 % atau 16 titik pantau dari 16 titik pantau yang ditargetkan. Titik pantau
ini terdiri dari titik pantau air sebanyak 8 titik, titik pantau tanah sebanyak 4 titik dan
titik pantau udara sebanyak 3 titik.
Bila membandingkan dengan data 2 tahun terakhir, realisasi di tahun 2016 ini
menunjukkan trend meningkat dan telah mencapai 100 % target akhir RPJMD. Adapun
program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah:
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan.
2. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
Sasaran 43 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
175
3. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan
hidup.
4. Program peningkatan pengendalian polusi
Rencana Aksi
1. Melaksanakan pengawasan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
2. Melaksanakan pengembangan produksi ramah lingkungan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA.
Kapasitas penanganan bencana adalah bertambahnya kemampuan
Pemkab.Pinrang dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mengoptimalkan
serangkaian upaya penanggulangan bencana yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap
darurat, dan rehabilitasi.
Sasaran ini dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan
penanganan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam
rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak
bencana.
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan satu indikator ini mencapai
39,47 % dengan predikat “sangat rendah”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel 66. Capaian Sasaran Ke-44
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD S/D
2016SATUAN
2 TAHUN TERAKHIR TAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 JumlahkorbanbencanayangditanganisesuaiStandarOperaionalProsedur( SOP )
Korban 14.840 2.680 2680 1058 39,47 11.880 8,90
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 39,47 8,90
Sasaran 44 : Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana
176
Pada sasaran ini realisasi indikator Jumlah korban bencana yang ditangani sesuai
Standar Operaional Prosedur ( SOP ) adalah 39,47% atau bernilai sangat rendah. Hal ini
dikarenakan jumlah kejadian bencana di tahun 2016 menurun. Jika dibandingkan dengan
data 2 tahun terakhir, realisasi pada tahun 2016 ini juga menunjukkan trend penurunan.
Adapun program yang dilakukan untuk mencapai target indikator adalah
1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
2. Program pencegahan dini dan penanggulan bencana
3. Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah
4. Program pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana
Rencana Aksi
1. Sertifikasi petugas SAR evakuasi penyelematan TRC BPBD penanggulangan
bencana
2. Sosialisasi tanggap darurat dan kejadian luar bisa
3. Workshop tentang mitigasi terhadap para korban bencana
4. Bimtek Sumber daya dalam pertolongan dan evaluasi korban
5. Penyiapan dan penyaluran kubutuhan siap pakau
6. Investigasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarna
umum, harta dan rumah
7. Konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan konstruksi
Meningkatnya kualitas penanganan sampah dan kebersihan adalah meningkatnya
upaya pengurangan, pemilahan, pemanfaatan, pengolahan dan pemrosesan sampah dari
sumber timbulan sampah ( rumah tangga, pasar, ruang publik, dll ) sampai tempat
pemrosesan akhir ( TPA) sampah. Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas
lingkungan hidup, kesehatan dan estetika. Sasaran ini diukur dengan dua indikator utama
sebagai berikut :
Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan satu indikator ini mencapai
178,75 % dengan predikat “sangat tinggi”. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Sasaran 45 : Meningkatnya kualitas penanganan sampah dan kebersihan
177
Tabel 67. Capaian Sasaran ke-45
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN %
CAPAIAN
INDIKATOR
( 2016 )
TARGET
AKHIR
RPJMD
( 2019 )
%
CAPAIAN
RPJMD S/D
2016SATUAN
2 TAHUN
TERAKHIRTAHUN 2016
2014 2015 TARGET REALISASI
1 Volumesampahyangdikeloladi TPSTdan TPA
m³/ hari 187 188 71,84 193,61 269,50 95,16 203,46
2 Volumesampahyangterangkutke TPA
m³/ hari 187 188 220 193,61 88,00 280 69,15
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 178,75 136,31Sumber data : Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Pemkab.Pinrang,2016
Pada capaian indikator volume sampah yang dikelola di TPST dan TPA realisasi
mencapai 269,50 % atau bernilai sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan realisasi 2
tahun terakhir, realisasi pada tahun 2016 meningkat hingga 193,61 m³/ hari.
Adapun capaian indikator volume sampah yang terangkut ke TPA mencapai
88%. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target ini adalah kurangnya
mobil pengangkut sampah dan mobil sampah yang ada juga perlu peremajaan. Adapun
program yang dilaksanakan untuk mencapai target yang diperjanjikan adalah
1. Program Pengembangan Pengelolaan TPA dan TPST
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rencana Aksi :
1. Pembangunan TPS 3R sebanyak 3 unit
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana TPA dan TPST
3. Meningkatkan Operasional dan Pemeliharaan TPA dan TPST
4. Meningkatkan pengelolaan sampah
178
BAB IV
PENUTUP
Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Pinrang menetapkan 45 (empat puluh
lima ) sasaran strategis dengan 91 (sembilan puluh satu) indikator kinerja sesuai dengan
RPJMD, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Adapun capaian
sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :
25%
33%
2%
% Sasaran Berdasarkan CapaianKinerja
Melampaui Mencapai
Tidak Mencapai Belum Ada Data
4%
76%
% Sasaran Berdasarkan NilaiKinerja
Sangat Rendah Rendah
Sedang Tinggi
Sangat Tinggi
178
BAB IV
PENUTUP
Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Pinrang menetapkan 45 (empat puluh
lima ) sasaran strategis dengan 91 (sembilan puluh satu) indikator kinerja sesuai dengan
RPJMD, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Adapun capaian
sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :
40%
25%
2%
% Sasaran Berdasarkan CapaianKinerja
Mencapai
Belum Ada Data
4% 9% 2%
9%
% Sasaran Berdasarkan NilaiKinerja
Sangat Rendah Rendah
Tinggi
11
15
1
Jumlah Sasaran BerdasarkanCapaian Kinerja
Melampaui Mencapai
Tidak Mencapai Belum Ada Data
2 4
34
Jumlah Sasaran BerdasarkanCapaian Kinerja
Sangat Rendah Rendah
Sedang Tinggi
Sangat Tinggi
178
BAB IV
PENUTUP
Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Pinrang menetapkan 45 (empat puluh
lima ) sasaran strategis dengan 91 (sembilan puluh satu) indikator kinerja sesuai dengan
RPJMD, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Adapun capaian
sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :
18
Jumlah Sasaran BerdasarkanCapaian Kinerja
Mencapai
Belum Ada Data
41
4
Jumlah Sasaran BerdasarkanCapaian Kinerja
Rendah
Tinggi
179
Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja terhadap
target tahun kedua yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 -
2019, khususnya untuk tahun 2016 dapat dipenuhi sesuai harapan dimana 42 % sasaran
atau 19 dari 45 sasaran melampaui target.
Tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah
ke depan akan sangat kompleks. Oleh karena itu, etos kerja sangat memiliki peran
penting bagi seluruh aparatur pemerintah untuk menghadapi dampak kompleksitas
tersebut terhadap upaya pencapaian target sasaran strategis Pemerintah Kabupaten
Pinrang dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pinrang 2019.
Dengan tersusunnya LKjIP Pemkab Pinrang ini , diharapkan dapat memberikan
gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Pinrang kepada pihak-pihak terkait baik
sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah berpartisipasi aktif dalam membangun
Kabupaten Pinrang.
180
Lampiran 1. Tabel Capaian Kinerja Sasaran Pemkab. Pinrang
CAPAIN KINERJA SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2016
No SasaranNilairata-rata
Predikat Keterangan
1 Terpenuhinya kebutuhan danfasilitas bagi penyelenggaraanibadah dan perayaan keagamaan
89 tinggi Tidak Mencapai
2 Terpeliharanya toleransi dankerukunan antar umat beragama
100 sangat tinggi Mencapai
3 Terjaganya keragaman budaya,kekayaan budaya dan potensipariwisata
100 sangat tinggi Mencapai
4 Berkembangnya karakter pemuda,remaja dan masyarakat secaraumum berbasis nilai-nilai salingmenghargai, salingmenghormati,saling tolongmenolong dalam kebajikan (amarma'ruf dan nahir mungkar)
56,5 rendah Tidak Mencapai
5 Terkendalikan-nya gangguanketertiban, ketentraman,keamanan dan kenyamanan dalamkehidupan masyarakat
100 sangat tinggi Mencapai
6 Terpeliharanya harmoni sosialdan kesatuan bangsa dalammasyarakat
119,59 sangat tinggi Melampaui
7 Berkembangnya kapasitasmasyarakat dalam pemecahanmasalah lokal secara mandiri danpartisipasi dalam pembangunan
100,5 sangat tinggi Melampaui
8 Meningkatnya kualitas pelayanankesehatan dasar dan rujukan
85,01 tinggi Tidak Mencapai
9 Meningkatnya Kualitas PelayananKesehatan ibu, anak dan gizi
196,43 sangat tinggi Melampaui
10 Terwujudnya pola hidup bersihdan sehat dalam masyarakat
98,88 sangat tinggi Tidak Mencapai
11 Meningkatnya jangkauan dankualitas penanganan penyakitmenular
100 sangat tinggi Mencapai
12 Meningkatnya tingkat melekhuruf dan minat baca masyarakat
101,97 sangat tinggi Melampaui
181
13 Meningkatnya akses masyarakatpada seluruh jenjang pendidikan
100,14 sangat tinggi Melampaui
14 Meningkatnya kualitaspendidikan pada seluruh jenjangpendidikan
119,86 sangat tinggi Melampaui
15 Meningkatnya daya saing tenagakerja dan ketertiban tenaga kerjaterdidik dalam kemajuanpedesaan
100,72 sangat tinggi melampaui
16 Meningkatkan kesetaraan genderdan pemberdayaan perempuan
97,62 sangat tinggi Tidak Mencapai
17 Meningkatnya kesejahteraankeluarga dan keluarga berencana
318,84 sangat tinggi Melampaui
18 Berkurangnya penduduk miskin 0 sangat rendah Tidak Mencapai
19 Meningkatnya daya sainginvestasi
159,23 sangat tinggi Melampaui
20 Meningkatnya daya saing produkkoperasi dan usaha mikro, kecildan menengah ( UMKN )
986,77 sangat tinggi Melampaui
21 Meningkatnya produksi dan nilaitambah produk pertanian
82,22 tinggi Tidak Mencapai
22 Meningkatnya produksi dan nilaitambah produksi perkebunan
119,68 sangat tinggi Melampaui
23 Meningkatnya produksi dan nilaitambah produk Peternakan
116,55 sangat tinggi Melampaui
24 Meningkatnya produksi dan nilaitambah produk Perikanan
104,81 sangat tinggi Melampaui
25 Terpeliharanya ketahanan pangandan surplus pangan dalammewujudkan pinrang sebagaiporos pangan nasional
50 sangat rendah Tidak Mencapai
26 Meningkatnya kapasitaskelembagaan dan efektifitaspenyelenggaraan penyuluhpertanian, perikanan, dankehutanan
100 sangat tinggi Mencapai
27 Meningkatnya kesejahteraan fakirmiskin, anak terlantar danpenyandang masalahkesejahteraan sosial (PMKS)lainnya
95,91 sangat tinggi Tidak Mencapai
28 Meningkatnya Kualitas PelayananPublik
111,78 sangat tinggi Melampaui
182
29 Meningkatnya kapasitaspemerintahan kecamatan dan desa
100 sangat tinggi Mencapai
30 Meningkatnya kualitas laporankinerja dan laporan keuangan
75 sedang Tidak Mencapai
31 Meningkatnya Kompetensi danprofesionalisme SDM Aparatur
100 sangat tinggi Mencapai
32 Meningkatnya Penataan danPenguatan Organisasi dan TataLaksana
100 sangat tinggi Mencapai
33 Meningkatnya Kualitasperencanaan pembangunan daerah
56,19 rendah Tidak Mencapai
34 Meningkatnya Kualitaspengawasan PenyelenggaraanPemerintahan dan Pembangunan
95,83 sangat tinggi Tidak Mencapai
35 Berkembang-nya kawasanpembangunan terpadu agropolitan
100 sangat tinggi Mencapai
36 Berkembang-nya pembangunanterpadu kawasan minapolitan
100 sangat tinggi Mencapai
37 Meningkatnya koridorperdagangan produk unggulan
55,49 rendah Tidak Mencapai
38 Meningkatnya kapasitasinfrastruktur perhubungan
62,14 rendah Tidak Mencapai
39 Meningkatnya kapasitasinfrastruktur transportasi
84,04 tinggi Tidak Mencapai
40 Meningkatnya kapasitasinfrastruktur irigasi / pengair-an
92,06 sangat tinggi Tidak Mencapai
41 Meningkatnya Kualitasperumahan dan pemukiman
163,5 sangat tinggi Melampaui
42 Terpeliharanya kelesatrian hutandan lahan
1247,5 sangat tinggi Melampaui
43 Meningkatnya KualitasLingkungan Hidup
100 sangat tinggi Mencapai
44 Meningkatnya KapasitasPencegahan Bencana
39,47 sangat rendah Tidak Mencapai
45 Meningkatnya kualitaspenanganan sampah dankebersihan
178,75 sangat tinggi Melampaui
183
Lampiran 2. Daftar Inovasi Pemerintah Kabupaten Pinrang
Tabel. Daftar Inovasi Pemerintah Kabupaten Pinrang
sampai dengan Tahun 2016
No SKPDJumlahInovasi Judul Inovasi
1 Sekretariat Daerah 3 1. Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Menguatkan BudayaPelayanan Prima di Kabupaten Pinrang
2. Program Talkshow HALO BUMI LASINRANG
3 Citra Pelayanan Prima Sebagai Penguatan Perangkat Implementasi UntukPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2 Inspektorat 2 1. Posko Pelayanan Konsultasi Mappatajang Inspektorat Kabupaten Pinrang
2. Majannang Suatu Model Pengawalan Penata Usahaan Keuangan Dana Desa
3 Dinas Pekerjaan Umum 1 1. One Point One Action : Pelayanan Satu Titik
4 Dinas Pengelola SumberDaya Air
2 1. Balombong Stop, Air Mengalir Sampai Petak Terakhir.
2. Telekomunikasi Praktis di UPTD PSDA Jampue Pinrang
5 Dinas Pertanian danPeternakan
4 1. Inovasi Pengembangan Usaha Pertanian & Peternakan Tanpa Limbah (ZeroWaste) Di Kabupaten Pinrang
2. Instalasi Pembibitan Rakyat (IPR) Malimpung
3. Pelayanan Kesehatan Hewan Berbasis Isikhnas
4. Dusun Mandiri Energi
6 Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga
10 1. Pelatihan Penilaian Berbasis Computer
2. Petunjuk Penggunaan Penerimaan Siswa Baru
3. Bank Mini Sekolah : Wadah Pembelajaran Pelayanan Publik di BidangPerbankan, Kab. Pinrang
4. Menggapai Mimpi Bersama “BMS yang Setia” (Bank Mini Sekolah, SatuEntitas Tiga Fungsi)
5. Berdamai Dengan Dunia Nyata Melalui Facebook Counseling
6. Terapi Siswa Melalui Facebook Counseling
7. Bank Sampah SMKN 1
8. INI eDOTEL KU, KALIAN !!!!!... MANA?
9. Sehat, Kaya, Cerdas Bersama CARIS (Cabut Duri Sawitto)
10. Belajar Membaca di Bengkel Baca Siswa SDN 5 Kabupaten Pinrang
7 Badan Pelayanan PerizinanTerpadu dan PenanamanModal
3 1. Penyederhanaan Perizinan : Upaya Memacu Peningkatan Iklim Usaha danInvestasi di Kabupaten Pinrang
2. Paket Kebijakan Investasi Kabupaten Pinrang (PaKSi Pinrang)
3. MARIKI'
8 Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil
4 1. One Click for One Document
2. MoU Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dan Rumah Sakit UmumLasinrang Kabupaten Pinrang
3. SMS Gateway Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenPinrang
4. Wahana Permainan Anak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9 Dinas Perhubungan,Informasi dan Komunikasi
2 1. HEBAT (Hari Bebas Kendaraan Bermotor)
2. Radio Suara Bumi Lasinrang
10 Dinas Sosial, Kebudayaandan Pariwisata
1 1 Atraksi Wisata Budaya Lokal dihelat Secara Bergantian di Setiap ObyekWisata
11 Dinas Kesehatan 26 1. Pramuka saka bakti husada Peduli Posyandu (PP2)
2. Manajemen Pengaduan Masyarakat : Satu Elemen Kunci PeningkatanPelayananPublik di Puskesmas Lampa, Kab. Pinrang3. DENGAN WARNAKU, Dapat Meningkatkan Upaya Penanganan IbuHamil dan Bayi Baru Lahir Secara Cepat dan Tepat di Puskesmas LampaKabupaten Pinrang
4. Warna Warni Tim Upaya Peningkatan Penanganan Ibu Hamil Dan BayiBaru Lahir Secara Cepat Dan Tepat Di Puskemas Lampa Kabupaten Pinrang
5. Antar Jemput ( Lanjut ) Di Puskesmas Tadang Palie
6. Meningkatnya jumlah kunjungan bayi dan balita keposyadu denganpemberian multivitamin bekerja sama dengan piihak swasta
184
7. Gema BERTAS'B (Gerakan Bersama Berantas TB)
8. “Sehatlah Petaniku” Inovatif Kesehatan Kerja (Pembinaan Kelompok TaniPlus) Puskesmas Cempa
9. KASIHI PenyakiTMu (Kenali ATasi HIndari Penyakit Tidak Menular)
10. Paket Sehat Alami Dengan Program Kestrad
11. Rumah Sehat Tradisional Berpadu Sehat Bugar Akupresur
12. Sembako’ Bang, Sehat Bayiku Kokoh Bangsaku Dengan Pijat Bayi DiProgram Kelas Ibu Bayi Balita Puskesmas Mattiro Deceng KabupatenPinrang
13. Senyum Sehat di Pojok MTBS
14. KLISE untuk Menyelamatkan Ibu Dan Bayi
15. Tandu Kesorga
16. Atasi Penyakit Tidak Menular (Ptm) Dengan Olahraga BBTT
17. Densus 3-3 Mengendalikan Penyakit DBD Di Kecamatan Paleteang
18. Selamatkan Ibu dan Bayi Melalui FPKIA Kecamatan Paleteang
19. Menggapai Harapan di Atas Pondasi Yang Rapuh
20. KETAWA BERBAKAT,Keperawatan Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat Di PuskesmasSalimbongan Kabupaten Pinrang
21. Pendekar Turun Gunung untuk meningkatkan pelayanan kesehatan diKecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang
22. Jurus Dimas Sukses Mempertahankan Zero (Nol) Angka Kematian Ibu DanBayi Baru Lahir Di Puskesmas Mattirobulu Kabupaten Pinrang
23. Zero ( Nol Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir (Neonatus) denganinovasi Jurnalis ( Anjuran Persalinan di Puskesmas)
24. PENAMAS (Peduli Kesehatan Masyarakat) Melalui Pendekatan Keluarga
25. MAHA PALA (Mari sehatkan para lansia)
26. KA'DARZI meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kec. Lembang
12 Dinas Perindustrian,Perdagangan, Energi danMineral
1 1. Peningkatan Daya Saing Produk Lokal
13 Badan Keluarga BerencanaDaerah dan PemberdayaanPerempuan
1 1. Burane Mak "KB"
14 Badan PenyuluhanPertanian, Perikanan danKehutanan
1 1. Pengganggu Tumbuhan (OPT) di Klinik Pertanian Terpadu
15 Dinas Kelautan danPerikanan
2 1. Phronima "Suppa" Tingkatkan Produksi Udang
2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Sekolah Lapang Pemanfaatan PakanAlami Phronima Suppa
16 Badan PemberdayaanMasyarakat danPemerintahan Desa
1 1. Lembaga adat dalam fenomena globalisasi
17 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi
1 1. Pelayanan SIPAKAMASE (Sistem Informasi Penempatan Angkatan KerjaKepada Masyarakat Secara Elektronik)
18 Dinas Koperasi, UsahaMikro, Kecil dan Menengah
1 1. Strategi Pengembangan UMKM Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean(MEA)
19 Kantor Perpustakaan danKearsipan Daerah
4 1. Pelayanan Perpustakaan Melalui SMS Cerdas Plus Delivery Order Book
2. Pengelolaan Arsip Baku Melalui Pembinaan dan Bimbingan
3. Pintar Bersama Motor Pintar
4. Penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) Elektronik
20 Kantor ketahanan Pangan 1 1. Gerakan Bunga Sayuran Pekarangan Dalam Upaya Mencerdaskan AnakBangsa
21 Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan danAsset Daerah
1 1. Three In One Sipakatau
22 Badan Kepegawaian Daerah 1 1. Sistem Pelayanan Kenaikan Pangkat Lebih Baik (SIPAKALABBI)
23 Kantor Kesatuan Bangsadan Politik
1 1. Aplikasi ORMASSYS : Sistem Database Organisasi Kemasyarakatan
24. Kecamatan Tiroang 1 1. Taman Baca Kantor Kecamatan Tiroang
25. Kecamatan Paleteang 1 1. KAMPUNG LAVENDER 'Kampung Dibenci Nyamuk"
26 Kecamatan Suppa 1 1. SMS Go
27 Kecamatan Duampanua 1 1. Peduli Jamban Keluarga
185
28 Rumah Sakit Umum DaerahLasinrang
3 1. Unit Perinatologi Menurunkan Angka Kematian Bayi di Kab. Pinrang
2. Layanan Unit Perinatologi di Rumah Sakit Lasinrang
3. Unit Transfusi Darah Rsu Lasinrang : Dari Konsumen Menjadi Suplair
29 Badan PerencanaanPembangunan Daerah
0 -
30 Sekretariat DewanPerwakin Rakyat Daerah
0 -
31 Sekretariat KORPRI 0 -
32. Dinas Kehutanan danPerkebunan
0 -
33. Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Kebakaran
0 -
34. Badan Lingkungan Hidup 0 -
35. Satuan Polisi Pamong Praja 0 -36. Kantor Pelaksana Badan
Penanggulangan BencanaDaerah
0 -
37. Kecamatan Watang Sawitto 0 -
38. Kecamatan Mt. Bulu 0 -
39. Kecamatan Mt.Sompe 0 -
40. Kecamatan Cempa 0 -
41 Kecamatan Lembang 0 -
42 Kecamatan Patampanua 0 -
43 Kecamatan Batu Lappa 0 -
44. Kecamatan Lanrisang 0 -
186
Lampiran 3. Daftar Penghargaan Kabupaten Pinrang Tahun 2016
DAFTAR PENGHARGAAN KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016
A. TINGKAT NASIONAL
NO NAMA PENGHARGAAN SUMBERPENGHARGAAN
KETERANGAN
1. PERAN OPINI WTP DARI BPK RITERHADAP LAPORAN HASILPEMERIKSAAN LHP ATASLKPD TAHUN 2016
BPK RI PEMERINTAHKABUPATENPINRANG
2. JUARA DUA LOMBAKEARSIPAN TINGKATNASIONAL TAHUN 2016
KANTOR ARSIPNASIONAL RI
PEMERINTAHKABUPATENPINRANG
3. PENGHARGAAN ADIPURABUANA TAHUN 2016
KEMENTRIANLINGKUNGANHIDUP RI
PEMERINTAHKABUPATENPINRANG
4. PENGHARGAAN ADIWIYATAMANDIRI TAHUN 2016
KEMENTRIANLINGKUNGANHIDUP RI
PEMERINTAHKABUPATENPINRANG
5. SATYA LENCANA KARYABHAKTI PRAJA NUGRAHA (TERHADAP LPPD 2015 ) TAHUN2016
PRESIDEN RI PEMERINTAHKABUPATENPINRANG
6. JUARA HARAPAN IVPENYULUH KEHUTANANSWADAYA TINGKATNASIONAL 2016
PEMERINTAHKABUPATENPINRANG
7. JUARA II SEBAGAI PELAPORTERBAIK DALAM LAPORANPENYELENGGARAANPEMERINTAH DAERAH (LPPD)TINGAKAT NASIONAL TAHUN2016
MENTERIDALAM NEGERIRI
PEMERINTAHKABUPATENPINRANG
8. PIALA WAHANA TATANUGRAHA(WTN) PENILAIANTENTANG LALU LINTASTAHUN 2016
MENTERIPERHUBUNGANRI
PEMERINTAHKABUPATENPINRANG
9. PEMERINTAH KABUPATENPINRANG SEBAGAI URUTANKE 2 TINGKAT NASIONALUNTUK ASAS KEPATUHANSTANDAR PELAYANANPUBLIK TAHUN 2016
OMBUSMAN RI PEMERINTAHKABUPATENPINRANG
187
10. PEMERINTAH KABUPATENSEBAGAI KABUPATENTERBAIK 2 KATEGORILAYANAN PUBLIK DALAMPENGHARGAAN INDONESIA’SATTRACTIVENESS AWARD2016 UNTUK KINERJA DAERAH2015
TEMPO MEDIAGRUP DANFRONTIERCONSULTINGGRUP
PEMERINTAHKABUPATENPINRANG
11. JUARA KE 2 TERBAIKNASIONAL LKD KABUPATEN/KOTA WILAYA SATU TAHUN2016
PEMERINTAHKABUPATENPINRANG
B. TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN
NO NAMA PENGHARGAAN SUMBERPENGHARGAAN
KETERANGAN
1. JUARA PERTAMA LOMBAKEARSIPAN TINGKATPROVINSI SULAWESISELATAN TAHUN 2016
KANTORKEARSIPANPROVINSISULAWESISELATAN
PEMERINTAHKABUPATENPINRANG
2. JUARA 1 LOMBA LKDTELADAN KABUPATENPINRANG TINGKAT PROVINSI2016
PEMERINTAHKABUPATENPINRANG
3. TERBAIK PERTAMA TINGKATPROVINSI KATEGORIPUSKESMAS BERPRESTASI
DINASKESEHATANPROVINSI
PUSKESMASSULILI
4. TERBAIK PERTAMA TINGAKTPROVINSI KATEGORIPUSKESMAS PEDULI OLAHRAGA ( MELALUI TANDUKESURGA)
DINASKESEHATANPROVINSI
PUSKESMASSULILI
5. TERBAIK PERTAMA TINGKATPROVINSI KATEGORIKECAMATAN PEDULI OLAHRAGA
GUBERNURSULAWESISELATAN
KECAMATANPALETEANG
6. JUARA III SEKOLAH SEHATTINGKAT PROVINSI
GUBERNURSULAWESISELATAN
SMKN 1 PINRANG
7. FIPO OTONOMI AWARDPENGHARGAAN DI BIDANGPELAYANAN PUBLIKADMINISTRASIKEPENDUDUKAN
FAJARINSTITUTE PROOTONOMI (FIPO)
PEMERINTAHKABUPATENPINRANG
188
8. FIPO GOLDEN AWARDPENGHARGAAN TEROBOSANDALAM BIDANG PELAYANANPUBLIK
FAJARINSTITUTE PROOTONOMI (FIPO)
PEMERINTAHKABUPATENPINRANG
9. KABUPATEN PINRANGTERBAIK PERTAMA DALAMBIDANG PENGELOLAANKEUANGAN BERDASARKANPENILAIAN TINGKATPROVINSI DAN BPKP PROVINSISULAWESI SELATAN
FAJAR GRUP PEMERINTAHKABUPATENPINRANG