KATA PENGANTAR · Web viewDua penyebab utama kematian bayi adalah kematian perinatal (36 persen),...

37
BAB I PENDAHULUAN Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap deklarasi A World Fit for Children (WFC) dalam 27 th United Nations General Assembly Special Session on Children pada tahun 2001. Dengan demikian, Indonesia diharapkan menyusun suatu program nasional bagi anak. Ada 4 bidang pokok yang mendapat perhatian khusus dalam deklarasi WFC, yaitu promosi hidup sehat (promoting healthy lives), penyediaan pendidikan yang berkualitas (providing quality education), perlindungan terhadap perlakuan salah (abuse), eksploitasi, dan kekerasan (protecting against abuse, exploitation and violence ), dan penanggulangan HIV/AIDS (combating HIV/AIDS). Dokumen ini merupakan ringkasan dari Buku II, yang memuat Program Nasional bagi Anak Indonesia, yang mencakup keempat bidang tersebut, dan dengan masa pelaksanaan hingga tahun 2015. Program Nasional bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 dikembangkan berlandaskan pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 28b dan 28c; dan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Penyusunan PNBAI 2015 juga memperhatikan sepenuhnya Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child), serta Millenium Development Goals (MDGs). Mengenai batasan usia anak, berdasarkan UU PA, pada Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2000, proporsi jumlah anak dan remaja berusia 0-14 tahun mencapai hampir 30 persen dari jumlah total penduduk, dan dengan menambahkan jumlah anak yang berusia antara 15-18, jumlah anak secara keseluruhan mencapai lebih dari 1/3 jumlah total penduduk Indonesia. Dengan jumlah yang demikian besar, peran anak menjadi penting. Di satu pihak, anak merupakan tumpuan masa depan bangsa. Di lain pihak, karena masih berusia muda, anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap berbagai masalah, seperti kesehatan, pendidikan, 1

Transcript of KATA PENGANTAR · Web viewDua penyebab utama kematian bayi adalah kematian perinatal (36 persen),...

BAB IPENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap deklarasi A World Fit for Children (WFC) dalam 27th United Nations General Assembly Special Session on Children pada tahun 2001. Dengan demikian, Indonesia diharapkan menyusun suatu program nasional bagi anak. Ada 4 bidang pokok yang mendapat perhatian khusus dalam deklarasi WFC, yaitu promosi hidup sehat (promoting healthy lives), penyediaan pendidikan yang berkualitas (providing quality education), perlindungan terhadap perlakuan salah (abuse), eksploitasi, dan kekerasan (protecting against abuse, exploitation and violence), dan penanggulangan HIV/AIDS (combating HIV/AIDS). Dokumen ini merupakan ringkasan dari Buku II, yang memuat Program Nasional bagi Anak Indonesia, yang mencakup keempat bidang tersebut, dan dengan masa pelaksanaan hingga tahun 2015.

Program Nasional bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 dikembangkan berlandaskan pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 28b dan 28c; dan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Penyusunan PNBAI 2015 juga memperhatikan sepenuhnya Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child), serta Millenium Development Goals (MDGs).

Mengenai batasan usia anak, berdasarkan UU PA, pada Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2000, proporsi jumlah anak dan remaja berusia 0-14 tahun mencapai hampir 30 persen dari jumlah total penduduk, dan dengan menambahkan jumlah anak yang berusia antara 15-18, jumlah anak secara keseluruhan mencapai lebih dari 1/3 jumlah total penduduk Indonesia. Dengan jumlah yang demikian besar, peran anak menjadi penting. Di satu pihak, anak merupakan tumpuan masa depan bangsa. Di lain pihak, karena masih berusia muda, anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap berbagai masalah, seperti kesehatan, pendidikan, hukum, ketenagakerjaan, dan lain-lain.

1

BAB IIANALISIS SITUASI

2.1 KESEHATAN ANAK

A. Kematian, Kesakitan, dan KecacatanAngka Kematian Bayi (AKB) turun dari 68 per 1000 kelahiran hidup pada awal tahun 1990-an menjadi 46 per 1000 kelahiran hidup pada pertengahan dekade (1992-1997). Angka Kematian Balita juga menurun dari 97 menjadi 58 pada periode yang sama. Dua penyebab utama kematian bayi adalah kematian perinatal (36 persen), diikuti oleh pneumonia (28 persen). Dua penyebab kematian utama pada bayi baru lahir adalah prematuritas disertai berat lahir rendah (29,2 persen) dan asfiksia lahir (27 persen). Penyebab utama kematian balita adalah pneumonia (23 persen), sedangkan bagi anak umur 5-14 tahun adalah tifus, kecelakaan, dan neoplasma. Untuk anak umur lebih dari 15 tahun penyebab utama kematian adalah kecelakaan, tuberkulosis, dan komplikasi maternal (Susenas 2001).

Hasil menggembirakan dicapai dalam upaya eradikasi polio, karena sejak 1996 tidak lagi ditemukan kasus baru. Angka kesakitan untuk penyakit campak pada anak umur kurang dari 1 tahun, 1-4 tahun, dan 5-14 tahun mengalami penurunan yang bermakna yaitu berturut-turut dari 20,5 menjadi 9 per 10.000 penduduk, dari 18,4 menjadi 7,4 dan dari 8,4 menjadi 3,4. Data Susenas 2001 menunjukkan bahwa di antara anak umur 0-4 tahun ditemukan prevalensi panas sebesar 33,4 persen, batuk 28,7 persen, batuk dan nafas cepat 17,0 persen dan diare 11,4 persen. Penyakit yang paling sering terjadi adalah anemia, penyakit periodontal, infeksi akut saluran nafas atas, gangguan telinga luar, dan tonsilitis kronik (SKRT 1995). Sedangkan untuk kecacatan, secara keseluruhan 29,9 persen bayi umur kurang dari 1 tahun, 32,8 persen anak umur 1-4 tahun dan 30,1 persen anak umur 5-14 tahun menderita satu jenis kecacatan atau lebih (Susenas 2001).

Kesehatan anak tidak dapat dipisahkan dari derajat kesehatan ibu. Data Susenas 2001 menunjukkan Angka Kematian Ibu sebesar 394 per 100.000 kelahiran hidup, yang sekilas berarti tidak ada perubahan selama 15 tahun terakhir. Penyebab utama kematian ibu adalah perdarahan termasuk abortus (34,4 persen) dan eklampsia (23,7 persen).

B. Status Gizi Data terakhir menurut SKRT 2001 menunjukkan bahwa prevalensi pendek pada balita mencapai 34,3 persen dan pada anak usia sekolah 5-9 tahun sebesar 36 persen. Prevalensi kurus pada balita 16 persen dan pada anak usia sekolah 0,5 persen. Prevalensi balita dengan gizi kurang/gizi buruk (underweight) 31 persen. Bila ditinjau dari jumlah penduduk dan proporsi balita, jumlah balita dengan gizi buruk pada tahun 2002 dapat dikatakan lebih tinggi daripada tahun 1989. Prevalensi gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) pada anak usia sekolah telah menurun dari 30 persen pada tahun 1980 menjadi 11,1 persen pada tahun 2003. Informasi untuk prevalensi anemia sangat terbatas. Prevalensi anemia pada ibu hamil menurun, dari 50,9 persen pada tahun 1995 menjadi 40,1 persen pada tahun 2001 (SKRT 2001). Prevalensi anemia pada balita tahun 1995 adalah 35,7 persen pada laki-laki dan 45,2 persen pada perempuan. Prevalensi ini meningkat pada tahun 2001 menjadi 48,1 persen. Berdasarkan Susenas

2

1999 s/d 2003 prevalensi resiko kurang energi kronis pada wanita usia 15-19 tahun adalah 41 persen pada tahun 1999 dan 35,1 persen pada tahun 2003.

C. Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup SehatMenurut Susenas 1998 cakupan air bersih mencapai 73 persen dan kepemilikan jamban saniter (jamban leher angsa) 38,9 persen. Prevalensi ASI eksklusif menurun dari 65,1 persen (Susenas 1998) menjadi 49,2 persen (Susenas 2001). Susenas 2001 menunjukkan bahwa dari penduduk yang mengeluh sakit dalam 1 bulan terakhir ada sekitar 56,3 persen yang mengobati sendiri. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) belum dimanfaatkan seperti yang diharapkan, karena hanya 40 persen balita dibawa ke Posyandu dalam 1 bulan terakhir dan sekitar 28 persen balita tidak pernah dibawa mengunjungi ke Posyandu.

Hasil Survai Kesehatan Reproduksi Remaja (15-24 tahun) Indonesia tahun 2002-2003 menunjukkan bahwa 2,6 persen remaja perempuan dan 33,7 persen remaja laki-laki telah mencoba minuman beralkohol. Dijumpai 0,2 persen remaja perempuan dan 0,8 persen remaja laki-laki telah mencoba menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiksi lainnya (napza). Di kalangan penduduk berusia di atas 10 tahun, 27,7 persen menyatakan merokok, dan 68 persen menyatakan bahwa mereka mulai merokok di bawah usia 20 tahun.

D. Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatDalam upaya meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan sampai dengan tahun 2000 telah dibangun sarana kesehatan berupa Puskesmas Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan rumah sakit umum, disertai penempatan tenaga kesehatan di berbagai sarana tersebut dan bidan di desa. Namun demikian mutu pelayanan kesehatan masih belum optimal disebabkan oleh lemahnya manajemen, belum mantapnya pelayanan rujukan, kurangnya dukungan logistik dan biaya operasional, serta penyebaran sarana dan prasarana kesehatan belum merata.

Data Susenas 2001 menunjukkan bahwa pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan. Sebanyak 58,9 persen persalinan, penolong pertamanya adalah tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan paramedis lain). Selain itu, masyarakat desa berpartisipasi dalam penyediaan dan pengembangan Pondok Bersalin Desa (Polindes) untuk pelayanan kebidanan dasar, persalinan, pelayanan ibu nifas, serta pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir, bayi, balita dan anak pra-sekolah. Sampai saat ini telah didirikan 33.083 Polindes.

2.2 PENDIDIKAN ANAK

A. Pendidikan Anak Usia Dini Data tahun 2001 mengungkapkan bahwa dari sekitar 26,2 juta anak usia 0-6 tahun baru sekitar 7,3 juta anak (28 persen), yang telah memperoleh layanan perawatan (care) dan pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui berbagai program. Dengan demikian masih ada sekitar 18,8 juta anak yang belum memperoleh layanan PAUD. Sedangkan khusus untuk kelompok anak usia 4-6 tahun, masih terdapat sekitar 10,2 juta (83,8 persen) anak yang belum terlayani oleh program pendidikan pra-sekolah.

3

Kontribusi layanan tertinggi PAUD justru melalui SD sebanyak 2.6 juta anak (10 persen), padahal SD tidak dirancang untuk PAUD. Kemudian diikuti oleh BKB (9,6 persen), TK (6,7 persen), dan RA (1,4 persen). Sedangkan TPA dan KB kontribusinya masih sangat kecil, yaitu 0,1 persen dan 0,06 persen. Mengingat masih banyaknya keluarga yang belum memahami bagaimana cara mendidik anak yang dapat membantu tumbuh-kembang anak secara lebih optimal, maka diperlukan intervensi melalui orangtua.

Walaupun 60 persen anak usia 0-6 tahun tinggal di pedesaan, ternyata prasarana dan sarana PAUD umumnya di perkotaaan (Susenas 2000). Masih rendahnya anak usia dini yang mendapatkan pendidikan dan perawatan disebabkan oleh: terbatasnya jumlah lembaga layanan PAUD; tingkat kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya PADU masih sangat rendah; kemampuan ekonomi keluarga lemah; belum adanya program layanan terpadu yang mencakup layanan pendidikan, kesehatan, perawatan dan gizi; terbatasnya dukungan pemerintah guna pemerataan layanan PAUD; dan belum intensifnya kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga masyarakat dalam menyelenggarakan PAUD.

B. Pendidikan DasarWajib belajar (Wajar) pendidikan dasar 9 tahun yang dicanangkan pada tahun 1994 direncanakan dituntaskan pada akhir tahun 2003/2004. Namun rencana penuntasan wajar ini tidak tercapai sebagai akibat dampak krisis ekonomi dan berbagai tantangan yang dihadapi.

B.1 Peningkatan Akses dan Perluasan Kesempatan BelajarPeningkatan akses dan perluasan kesempatan belajar dapat digambarkan melalui indikator-indikator berikut:

Angka Partisipasi. Pada tingkat sekolah dasar, angka partisipasi kasar (APK) pada tahun 2001/2002 mencapai 113,52 persen sedangkan angka partisipasi murni (APM) mencapai 94,31 persen. Akses pendidikan pada tingkat SMP/MTs belum sebaik tingkat SD/MI. Pada tahun 2001/2002 angka partisipasi murni sekolah (APS) anak usia 13-15 tahun sudah mencapai 74,3 persen, yang berarti masih ada sekitar 25,7 persen anak usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMP/MTs. Sementara itu, APK SMP/MTs pada tahun 2002/2003 meningkat menjadi 77,44 persen, sehingga mengindikasikan banyak anak yang masih bersekolah di SMP/MTs.

Angka Mengulang Kelas. Pada tahun 2001/2002 angka mengulang SD/MI sebesar 5,40 persen, sedikit berkurang dibanding keadaan tahun 1997/98 yang mencapai 6,13 persen. Sedangkan angka mengulang kelas SMP/MTs dapat dikatakan sangat rendah, yaitu 0,44 persen, 0,41 persen dan 0,05 persen untuk kelas I, II, dan III. Angka mengulang kelas yang tinggi terutama pada kelas-kelas awal seringkali menjadi penyebab anak putus sekolah.

Angka Putus Sekolah. Angka putus sekolah SD/MI pada tahun 2001/2002 sebesar 2,66 persen, sedikit berkurang dibanding keadaan tahun 1997/1998 sebesar 2,90 persen. Untuk tingkat SMP/MTs, angka putus sekolah pada tahun 2001/2002 sebesar 3,50 persen. Walaupun dalam bentuk persentase tampak kecil, angka absolut putus sekolah ternyata cukup besar, karena jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs sangat besar. Pada

4

tahun 2001/2002 terdapat sekitar 926.843 orang siswa pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) yang putus sekolah (Departemen Pendidikan Nasional, 2002). Angka Kelulusan. Angka kelulusan untuk SD/MI pada tahun 2001/2002 sebesar 97,01 persen dan untuk SMP sebesar 95,00 persen. Kelulusan sebenarnya terkait erat dengan mutu pembelajaran, karena anak dapat lulus jika daya serap mereka cukup bagus, sehingga lulus ujian akhir yang diikuti. Dengan demikian angka kelulusan sangat erat kaitannya dengan peningkatan mutu pembelajaran.

Angka Melanjutkan. Pada tahun 1994/1995, angka melanjutkan ke SMP/MTs sebesar 66,84 persen dan pada tahun 2001/2002 meningkat menjadi 70,52 persen, yang berarti masih ada 29,48 persen lulusan SD/MI yang belum melanjutkan ke tingkat SMP/MTs. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs terkait dengan faktor: (a) apakah lulusan SD/MI dan orang tua mereka merasa pendidikan di SMP/MTs penting bagi mereka, (b) apakah di sekitarnya terdapat SMP/MTs yang dapat dijangkau dari tempat tinggalnya, (c) apakah mereka tidak kesulitan mendapatkan biaya sekolah, dan (d) apakah mereka tidak terkendala oleh budaya setempat untuk melanjutkan ke SMP/MTs.

Angka Penyelesaian. Dalam kurun waktu 10 tahun telah terjadi peningkatan angka penyelesaian (graduation rates) pendidikan dasar sebesar 13,5 persen. Untuk siklus 1992/1993 sampai 2000/2001 tingkat penyelesaian pendidikan dasar meningkat menjadi 45,6 persen. Dari seluruh siswa baru kelas I SD/MI pada tahun 1992/1993 s.d. 2000/2001, hanya 45,6 persen siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan (lulus) SMP/MTs tepat waktu. Siswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar selama 9 tahun dapat disebabkan oleh tiga kemungkinan yaitu: mengulang kelas, putus sekolah, dan lulusan SD/MI atau yang setara yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs atau yang setara.

B.2. Peningkatan Mutu PendidikanPeningkatan mutu pendidikan digambarkan melalui indikator-indikator berikut:

Nilai Ujian Akhir Nasional (NUAN)/Nilai Ebtanas Murni (NEM). Rata-rata NEM SD/MI tahun 1998/1999 adalah 5,99 yang berarti bahwa rata-rata siswa SD/MI hanya mampu menyerap 59,9 persen bahan ajar yang dipelajari. Rerata NUAN SMP tahun 2002/2003 untuk seluruh mata pelajaran relatif cukup tinggi, yaitu 5,93 yang berarti secara rerata, lulusan SMP menguasai 59,30 persen dari seluruh materi yang seharusnya dikuasai. Berdasarkan hasil Ebtanas 2000/2001 hanya terdapat 0,03 persen SMP yang masuk kategori baik sekali (NUAN > 7,5) dan 2,14 persen SMP masuk kategori baik (NUAN 6,5 – 7,5).

Kelayakan mengajar guru. Dengan berdasarkan kualifikasi pendidikan guru SD minimal D2, ternyata hanya sekitar 49,5 persen guru SD yang dapat dianggap layak mengajar. Pada tingkat SMP, dengan berdasarkan kualifikasi pendidikan guru minimal D3, hanya sekitar 66,3 persen guru yang dapat dianggap layak mengajar.

Rasio Siswa-Guru dan Siswa-Kelas. Walaupun rasio siswa-guru adalah 22 dan rasio siswa-kelas adalah 26, yang berarti sudah melebihi standar, namun terjadi ketidakmerataan guru di perkotaan dan perdesaan. Hal itu diduga akibat terjadinya mutasi guru dari pedesaan ke kota secara sistematik. Selain itu yang perlu diperhatikan

5

pula adalah rasio Kelas-Ruang Kelas dan Laboratorium-Sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan.

Kondisi Gedung Sekolah. Hingga tahun 2002 gedung SD/MI yang berada dalam kondisi baik hanya sekitar 42,8 persen, selebihnya rusak berat dan ringan. Untuk gedung sekolah SMP, sebagian besar, yaitu sekitar 85,8 persen berada dalam kondisi baik, sisanya rusak berat dan ringan. Kondisi gedung sekolah yang tidak aman dan tidak nyaman baik bagi siswa maupun guru, dapat mengakibatkan penurunan konsentrasi. Hal ini kemudian dapat berakibat pada penurunan prestasi siswa dan penurunan kinerja mengajar guru.

B.3. Akses Pendidikan Bagi Anak Perempuan dan Berkelainan

Akses Pendidikan bagi Anak Perempuan. Akses terhadap pendidikan dasar pada umumnya menunjukkan adanya tingkat keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun 1999/2000, APK siswa perempuan pada SD/MI sebesar 94,20 persen sedangkan pada SMP/MTs sebesar 70,88 persen. Angka ini hanya sedikit berbeda dengan siswa laki-laki yang mencapai angka 98,82 persen pada tingkat SD/MI dan 72,66 persen pada SMP/MTs.

Akses Pendidikan bagi Anak Berkelainan. Pada tahun 2000/2001 terdapat 1.287 lembaga Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang terdiri dari Sekolah luar Biasa (SLB), SD Luar Biasa (SD LB) dan Sekolah Terpadu. Dari jumlah itu, hanya 32,56 persen milik pemerintah, sehingga nampak peran aktif pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkelainan. Adapun jumlah anak berkelainan yang mendapat pelayanan dari ketiga jenis lembaga pendidikan tersebut sebanyak 49.647 orang anak.

2.3. PERLINDUNGAN ANAK

Di Indonesia, jenis-jenis kondisi dan situasi anak yang sangat menonjol untuk ditangani segera adalah:

Pekerja anak. Pekerja anak sudah menjadi bagian dari tradisi, anak diharapkan membantu orang tua. Namun yang memprihatinkan adalah bertambahnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Berdasarkan data BPS tahun 2000 persentase anak yang bekerja 5,60 persen dan yang mencari pekerjaan hanya 0,36 persen dari jumlah anak umur (10-14 tahun). Sebenarnya pada dekade terakhir, anak umur 10-14 tahun yang bekerja telah mengalami penurunan, namun kemudian terjadi peningkatan sebagai akibat krisis ekonomi. Persentase pekerja anak umur 10-14 tahun dengan jam kerja normal (35 jam/minggu) hanya sekitar 16,89 persen, selebihnya bekerja lebih dari 35 jam/minggu. Jenis pekerjaan pekerja anak antara lain di bidang pertanian (72,01 persen), industri manufaktur (11,62 persen), dan jasa (16,37 persen). Persentase pemulung anak relatif kecil (0,37 persen), namun tetap harus menjadi perhatian pemerintah karena termasuk dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Demikian pula dengan kategori anak yang bekerja pada orang/pihak lain tanpa dibayar (4 persen), sebab merupakan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pemerintah melalui Keppres No. 59 Tahun 2002 telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

6

Anak yang diekploitasi untuk seksual komersial. Walaupun belum ada data akurat berapa jumlah anak yang diekploitasi untuk tujuan seksual komersial, namun data yang terkumpul mengindikasikan bahwa sejumlah anak telah menjadi korban pelacuran. Hull dkk (1997) dan Farid (1999) mengindikasikan jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan sekitar 30 persen dari total prostitusi yaitu sekitar 40.000 - 70.000 atau bahkan lebih. Pemerintah melalui Keppres No. 87 Tahun 2002 telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Gugus Tugas untuk memerangi dan menghapus eksploitasi seksual komersial anak.

Anak yang diperdagangkan (trafiking anak). Fakta yang ada menunjukkan korban trafiking sering kali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual, bekerja dengan upah yang sangat rendah seperti di perkebunan, jermal, pembantu rumah tangga (PRT), pengemis jalanan, pelacur, dan lain-lain. Pada tahun 1999, dari sekitar 1.3 juta PRT di Indonesia, sekitar 23 persen adalah anak umur 10-18 tahun (Indikator Kesejahteraan Anak, 2000). Pekerja anak di jermal bekerja siang dan malam tanpa istirahat. Kajian oleh ILO/IPEC (2001), menunjukkan bahwa pada 168 jermal dan tangkul terdapat rata-rata 3 anak umur bawah 18 tahun pada setiap jermal. Menurut data kepolisian, sejumlah bayi diperdagangkan ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Pemerintah Indonesia telah menyetujui berbagai kesepakatan dan instrumen internasional di bidang trafiking dan melalui Keppres No. 88 Tahun 2002 telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak serta menetapkan Gugus Tugas untuk memerangi dan menghapus kejahatan trafiking.

Pengungsi Anak dan Anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Latar belakang pengungsi anak di Indonesia beragam, dari jenis pengungsi internal (internally displaced person) sampai kepada pengungsi lintas batas negara (refugee). Pada tahun 2002, terdapat sebanyak 1.245.874 jiwa pengungsi di seluruh Indonesia, diperkirakan 38-43 persen pengungsi adalah anak-anak. Permasalahan yang dijumpai dalam penanganan pengungsi, di samping terbatasnya tenaga lapangan, juga karena lemahnya koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait dengan pemerintah daerah yang telah otonom, serta lembaga non pemerintah dan lembaga donor internasional.

Anak tanpa akta kelahiran. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan pengakuan legal terhadap hak anak atas suatu nama, status kewarganegaraan, mengetahui dan sejauh mungkin diasuh oleh kedua orang tuanya. Selain itu, UU PA menyatakan bahwa identitas anak yang menyangkut nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan orang tua, kewarganegaraan harus diberikan sejak lahir dan dituangkan dalam akta kelahiran. Pada tahun 2001, hanya sekitar 40 persen anak yang memiliki akta kelahiran (Susenas 2001). Permasalahan dalam penyediaan akta kelahiran adalah: terdapat hambatan struktural berupa sistem pencatatan teritorial dalam bentuk Keterangan Surat Kelahiran (KSK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) versus sistem pencatatan kelahiran dalam bentuk Akta Kelahiran; masih digunakannya Surat Keterangan Kenal Lahir (SKKL) dan Surat Kelahiran Desa/Kelurahan. Dahulu SKKL dikeluarkan sebagai pengganti Akta Kelahiran; faktor-faktor penawaran seperti kehilangan manfaat, kepedulian negara, kendala anggaran dan birokrasi yang tidak bersahabat serta hambatan struktural lainnya; dan faktor-faktor permintaan seperti tidak mengetahui manfaat, tingkat pengetahuan, hambatan geografis, biaya dan administratif.

7

Anak korban kekerasan (fisik dan/mental) dan perlakuan salah (Child Abuse). Data yang akurat belum tersedia, karena tidak banyak kasus-kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan. Masalah ini dianggap masalah domestik keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Jumlah kasus yang tercatat dalam laporan kepolisian untuk tahun 2002 hanya 239 kasus dan tahun 2003 sebanyak 326 kasus. Sebagian besar kasus tidak dapat diproses lebih lanjut secara hukum, karena bukti yang kurang memadai atau pengaduan dicabut kembali oleh pelapor. Laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan bahwa 80 persen anak yang mengalami tindak kekerasan adalah anak di bawah umur 15 tahun. Bentuk perlakuan salah terhadap anak-anak Indonesia ini meliputi fisik, emosional, sosial dan seksual. Pelaku child abuse ini umumnya adalah orang yang dikenal anak (66 persen), termasuk orangtuanya sendiri (7,2 persen).

Anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza). Jumlah kasus anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) cenderung meningkat dan semakin parah. Pada tahun 1995-1996 rawat inap kelompok umur remaja dan dibawah 15 tahun mencapai 2 persen dan 3 persen sedang rawat jalan berturut-turut sebanyak 8,8 persen dan 12,6 persen, (Indikator dan Profil KPA 2002). YKAI mengestimasi pecandu napza di Indonesia telah mencapai 1,5 juta orang dan di Jakarta saja diperkirakan sekitar 130.000 orang, sebagian besar pecandu berumur di bawah 18 tahun. Angka sebenarnya diperkirakan 3 juta dengan jumlah pecandu anak di bawah 18 tahun mendekati 500.000-1.500.000 anak. Hal ini, dilatar belakangi kondisi kepribadian yang masih labil dan pengaruh lingkungan di mana remaja tinggal dan bersosialisasi.

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, kurang memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Anak yang menggunakan dan mengedarkan narkotika dan psikotropika dapat dikenai sanksi sebagai offenders.

Anak jalanan. Fenomena sosial anak jalanan terutama terlihat nyata di kota-kota besar setelah dipicu krisis ekonomi di Indonesia. Secara nasional diperkirakan sebanyak 60.000-75.000 anak jalanan dan data dari Departemen Sosial mencatat bahwa 60 persen putus sekolah. Umumnya anak jalanan sangat sulit mengakses pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan perlindungan hukum. Selain itu, keberadaan mereka ditolak oleh masyarakat dan sering mengalami penertiban (sweeping) oleh pemerintah kota setempat karena alasan melanggar ketentraman dan ketertiban.

Anak jalanan berada dalam situasi yang buruk untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Dalam kondisi yang sudah parah anak jalanan cenderung melakukan tindak kriminal yang dapat berakibat pada timbulnya gangguan keamanan yang lebih luas, karena anak jalanan sering berada dalam lingkungan pelaku kejahatan kota. Alasan ekonomi keluarga kelihatannya menjadi pendorong utama anak bekerja di jalan, sehingga menjadi aset ekonomi keluarga. Ketergantungan ekonomi keluarga akan mempersulit upaya-upaya menarik anak dari jalanan dan mengembalikan mereka ke rumah dan ke dunia anak-anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum. Setiap tahunnya terdapat lebih dari 4.000 perkara pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak di bawah usia 16 tahun. Dari seluruh anak yang ditangkap sekitar separuhnya diajukan ke pengadilan dan 83 persen

8

dari mereka kemudian dipenjarakan. Hingga tahun 2002, terdapat 3,722 “anak didik” di LAPAS Anak (Departemen Kehakiman dan HAM, Agustus 2002). Statistik kriminal BPS memperlihatkan adanya penurunan jumlah narapidana anak dari tahun 1995 s/d 1997 secara berturut-turut sebagai berikut 5.234 anak, 4.479 anak dan 4.079 anak. Kasus terbanyak anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah pencurian (60 persen) dan perkelahian (13 persen). Sebagian besar dari narapidana anak dijatuhi hukuman kurang dari 1 tahun. Tidak ada narapidana anak yang dihukum seumur hidup dan sebagian hakim lebih memilih memberikan putusan hukuman penjara dari pada hukuman kurungan pengganti denda.

Anak yang berkonflik dengan hukum meliputi juga Anak Nakal yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Hingga tahun 2002, jumlah Anak Nakal yang dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial mencapai sekitar 193.155 orang (Departemen Sosial, 2002).

Situasi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak yang mengalami perlakuan salah (abuse) seperti kekerasan dalam rumah tangga memerlukan perlindungan khusus sebab lingkungannya telah menjadi tidak aman bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GNPA) dicanangkan pada tahun 1997 sebagai upaya perlindungan khusus bagi anak, pada tahun itu juga Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Pusat dan pada tingkat propinsi di Indonesia disahkan. LPA dimaksudkan sebagai lembaga non pemerintah yang memberikan advokasi, perlindungan dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi anak.

Yang juga termasuk dalam kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak berusia di bawah 5 tahun yang membutuhkan orang tua pengganti, yang terpisah dari orang tuanya, serta anak terlantar, dan anak korban bencana alam. Anak korban bencana alam pun perlu mendapatkan perlindungan khusus sebab proses tumbuh kembangnya terganggu dengan adanya peristiwa bencana alam tersebut.

Anak dari kelompok minoritas. Anak-anak dari kelompok minoritas baik suku bangsa, agama, dan bahasa berhak bermasyarakat dengan anggota lain dari kelompoknya, serta dijamin haknya untuk menikmati kebudayaannya, melaksanakan agamanya dan menggunakan bahasanya sendiri. Pada umumnya anak-anak yang berada dalam kelompok komunitas adat terpencil (KAT) belum tersentuh pelayanan pendidikan dasar, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial lainnya. Tingkat kesejahteraan keluarga KAT umumnya termasuk kategori sangat miskin. Diperkirakan dari 233.858 KK atau 939.432 orang merupakan bagian dari KAT, dan 30 persen atau sekitar 282.000 diantaranya adalah anak-anak (Departemen Sosial, 2002).

Anak penyandang cacat. Data menunjukkan bahwa anak penyandang cacat sebanyak 358.738 anak (Departemen Sosial, 2002). Masalah yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap deteksi dini kecacatan dan kehamilan yang tidak diinginkan. Jenis kecacatan yang banyak terjadi yaitu cacat tubuh (35,8 persen), cacat netra (17 persen), cacat rungu (14,27 persen), cacat mental (12,15 persen) dan lain-lain kurang dari 7 persen (RIP KPA 2001). Kebijakan dan pelayanan bagi penyandang cacat meliputi upaya-upaya pencegahan, pengobatan serta rehabilitasi melibatkan berbagai sektor terkait antara lain pendidikan, kesehatan, dan sosial.

9

Secara keseluruhan, dari isu-isu yang disebutkan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan: pertama, anak-anak Indonesia rentan terhadap berbagai perlakuan salah seperti kekerasan fisik dan/atau mental, eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, dan diskriminasi; dan kedua, perlakuan salah terhadap anak dapat dilakukan oleh orang perorang, keluarga, masyarakat bahkan oleh negara sekalipun.

Partisipasi Anak. Suara anak masih belum menjadi pertimbangan pemerintah. Wadah-wadah yang dapat mendengar dan menyuarakan pendapat dan harapan anak masih sangat sedikit, sehingga partisipasi anak dalam berbagai proses pembangunan pun sangat rendah. Hal ini turut menghambat pencapaian kesejahteraan dan perlindungan anak.

2.4 Penanggulangan HIV/AIDS

Pada dasarnya besarnya masalah penyakit menular seksual (PMS) yang sebenarnya di Indonesia sukar diketahui karena sekitar 30 – 50 persen penderita PMS tidak berobat. Di samping itu, terkadang penderita PMS tidak menunjukkan gejala penyakitnya. Di Indonesia, AIDS untuk pertama kali dilaporkan pada tahun 1987. Sampai pertengahan dekade 1990-an penularan HIV terutama terjadi melalui hubungan seksual yang berisiko, tetapi bukti akhir-akhir ini menunjukkan penularan melalui penyalahgunaan napza suntik semakin meningkat terutama pada usia remaja. Hampir semua propinsi di Indonesia melaporkan adanya HIV/AIDS dan paling sedikit terdapat tiga kantong epidemi dimana prevalensi HIV/AIDS sangat tinggi, yakni di Propinsi Papua (Kabupaten Merauke), DKI Jakarta dan Propinsi Riau (Pulau Batam dan Karimun).

Jumlah sebenarnya orang yang terjangkit HIV/AIDS di Indonesia sangat sulit diukur dan masih belum diketahui keadaan sesungguhnya secara tepat. Jumlah infeksi HIV dan kasus AIDS yang dilaporkan oleh propinsi sampai dengan Desember 2003 masing-masing 2.720 dan 1.371. Namun estimasi yang dibuat pada tahun 2002 diperkirakan terdapat sekitar 90.000 – 130.000 orang yang positif terinfeksi HIV. Menurut penelitian empiris, kondisi positif terinfeksi HIV dapat berubah menjadi positif AIDS dalam kurun waktu 8 tahun. Dengan demikian, pada tahun 2010 nanti diperkirakan akan terdapat sekitar 90.000 – 130.000 penderita AIDS. Cara penularan HIV adalah melalui hubungan seks berisiko, penggunaan jarum suntik dan alat medis yang tercemar virus, transfusi darah dan transmisi dari ibu HIV positif kepada bayinya serta penularan melalui transplantasi jaringan tubuh yang terinfeksi HIV.

Angka kesakitan HIV di Indonesia secara nasional masih tergolong “low prevalence country” tetapi keadaan sebenarnya pada beberapa propinsi sudah mengarah kepada “concentrated level epidemic” artinya pada kelompok tertentu prevalensi HIV sudah mencapai 5 persen bahkan melebihi 5 persen paling tidak dalam 2 kali survai berurutan. Cara penularan yang dilaporkan terutama adalah melalui hubungan seksual (60 persen), 50,6 persen diantaranya melalui hubungan seks heteroseksual dan 9,4 persen melalui hubungan seks homoseksual. Sejak tahun 1999 penularan melalui penyalahgunaan napza suntik meningkat secara drastis dan menempati urutan kedua (26,26 persen) sesudah transmisi secara heteroseks.

Hasil surveilans prevalensi infeksi HIV pada wanita penjaja seks (WPS) bervariasi antar propinsi dan antar kabupaten dengan kisaran prevalensi antara 0 – 26,5 persen. Di

10

beberapa tempat seperti di propinsi Riau dan Papua prevalensi berkisar antara 6 – 26,5 persen. Tingkat infeksi di antara penyalahguna napza suntik lebih tinggi misalnya di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali yang berkisar antara 24,5 - 53 persen. Studi prevalensi pada ibu hamil di salah satu tempat di propinsi Riau pada tahun 1998/1999 menunjukkan bahwa 0,35 persen ibu hamil telah terinfeksi HIV, sedangkan di propinsi Papua sebesar 0,25 persen. Di Jakarta Utara melalui program voluntary counselling and testing (VCT) pada tahun 2000 diketahui bahwa prevalensi HIV pada ibu hamil adalah 1,5 persen, dan pada tahun 2001 adalah 2,7 persen. Hal ini menunjukkan telah terjadinya penularan pada masyarakat umum melalui populasi perantara (bridging population).

Di Indonesia anak yang terkena HIV/AIDS masih rendah, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kasus AIDS yang dilaporkan ditemukan pada kelompok 0 – 4 tahun sebanyak 12 kasus (1,53 persen), kelompok umur 5 – 14 tahun sebanyak 4 kasus (0,3 persen), dan kelompok umur 15 – 19 tahun sebanyak 78 kasus (5,69 persen). Dari laporan pasif sejak tahun 1996 s/d 2000 diketahui pula terdapat 26 orang ibu hamil positif HIV dari propinsi: DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, Jawa Timur dan Riau. Dilaporkan pula terdapat 13 bayi tertular HIV. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dari keadaan sesungguhnya oleh karena itu perlu diperkuat sistem survailans di setiap tingkat administrasi pemerintahan.

Meskipun jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan pada kelompok anak masih rendah, namun anak sangat rentan tertular HIV/AIDS antara lain karena kelompok anak tersebut sudah mulai aktif secara seksual, penyalahgunaan narkotika suntik (napza suntik), kekerasan seks, dan rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi termasuk mengenai HIV/AIDS. Kecenderungan ini dapat dilihat antara lain dengan meningkatnya anak terlantar, anak jalanan, anak nakal yang keseluruhannya berjumlah sekitar 3 juta orang. Sementara itu jumlah Wanita Tuna Susila yang dilaporkan berjumlah 73.037 orang diantaranya usia dibawah 18 tahun.

11

BAB IIIVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi: Anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas-ceria, berakhlak mulia, terlindungi, dan aktif berpartisipasi.Misi:1. Menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata, dan berkualitas,

pemenuhan gizi seimbang, pencegahan penyakit menular termasuk HIV/AIDS, pengembangan lingkungan dan perilaku hidup sehat.

2. Menyediakan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan demokratis bagi semua anak sejak usia dini.

3. Membangun sistem pelayanan sosial dasar dan hukum yang responsif terhadap kebutuhan anak agar dapat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

4. Membangun lingkungan yang kondusif untuk menghargai pendapat anak dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak.

3.1. KESEHATAN ANAKTujuan kesehatan anak adalah : a) Menurunkan angka kematian neonatal, bayi, dan balita; b) Meningkatkan kesehatan ibu; c) Meningkatkan kesehatan neonatal bayi, balita dan remaja; d) Meningkatkan status gizi, memasyarakatkan keluarga sadar gizi (kadarzi), menurunkan prevalensi BBLR; e) Promosi perkembangan psikososial dan kesehatan jiwa anak dan remaja; f) Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit lainnya yang terkait dengan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; dan g) Meningkatkan kepemilikan sarana sanitasi dasar dan menjamin kesinambungan lingkungan hidup yang sehat bagi kelangsungan hidup dan tumbuhkembang anak.

Sasaran yang hendak dicapai untuk Kesehatan Anak adalah: a) Menurunnya AKB dan AKBA pada tahun 2015 menjadi 1/3 dari kondisi 2001; b) Menurunnya AKI pada tahun 2015 menjadi 1/3 dari kondisi pada tahun 2001; c) Menurunnya masalah kurang gizi pada tahun 2015 menjadi 1/3 dari kondisi pada tahun 2001; d) Menurunnya proporsi rumah tangga yang tidak memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas sanitasi dan air bersih yang terjangkau pada tahun 2015 menjadi 1/3 dari proporsi pada tahun 2001; e) Penyelenggaraan program nasional perkembangan anak usia dini (early child development); f) Penyelenggaraan program kesehatan nasional remaja; dan g) Penyelenggaraan program nasional kesehatan reproduksi.

3.2. PENDIDIKAN ANAK

Tujuan pendidikan anak adalah: a) Mengembangkan potensi anak secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya, agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya; dan b) Membekali anak dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar memiliki kemampuan untuk kehidupan di masa depan.Sasaran yang hendak dicapai dalam hal pendidikan anak adalah: a) Sampai 2015, paling tidak 75 persen anak usia 0-6 tahun menerima pelayanan perawatan dan pendidikan; b) 80 persen dari orang tua terlibat aktif dalam perawatan dan pendidikan anak usia dini;

12

c) Pembangunan Pusat Perkembangan Anak Usia Dini pada setiap sub-kabupaten; d) Peningkatan jumlah institusi perawatan dan pendidikan anak usia dini; e) Sampai tahun 2008/2009 angka partisipasi kasar mencapai 95 persen pada jenjang SLTP/MTs; f) Tercapainya kesetaraan gender pada tingkat pendidikan dasar, khususnya yang berkaitan dengan aspek-aspek seperti akses terhadap pendidikan, kualitas belajar termasuk isi kurikulum, dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan lanjut; g) Peningkatan pada semua aspek yang mendukung kualitas dari pendidikan dasar, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan individu, fasilitas dan media pendidikan, serta hasil belajar siswa; h) Penyediaan satu macam atau lebih kecakapan vokasional bagi siswa yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, sehingga mereka dapat mengatasi kehidupan keseharian mereka di dalam masyarakat; dan i) Tujuan-tujuan yang dicanangkan dalam Konvensi Dakar diperkirakan akan dicapai sebelum 2015.

3.3. PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan umum perlindungan bagi anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai adalah: a) Menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindak perlakuan tidak patut, termasuk tindak kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi; b) Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan dan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindak diskriminatif; dan c) Mengakui dan menjamin hak anak dari komunitas minoritas untuk menikmati budaya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agamanya.

Sasaran yang hendak dicapai dalam hal perlindungan anak adalah: a) Terlaksananya sosialisasi hak-hak anak di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota, baik di kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, baik keluarga, masyarakat, maupun dunia usaha; b) Terjaminnya hak-hak anak dalam situasi darurat meliputi pengungsian dan konflik bersenjata, serta anak dalam kondisi tereksploitasi baik eksploitasi ekonomi maupun non-ekonomi; c) Tercapainya perlindungan hukum yang ramah anak, baik pada elemen pemerintah (polisi dan jaksa), yudikatif (hakim), pengacara, dan lembaga perlindungan hukum non-pemerintah; d) Terselenggaranya upaya-upaya pelayanan kesejahteraan bagi anak, baik pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, perlindungan dari eksploitasi media massa dan labelisasi, re-integrasi, penyediaan sarana dan prasarana kecacatan, penjaminan keselamatan terhadap pihak eksploiter, dan pemudahan aksesibilitas terhadap informasi hukum dan hak-hak anak; e) Terjadinya peningkatan kepemilikan akte kelahiran bagi anak; dan f) Tersedianya wadah bagi anak-anak dari Komunitas Adat Terpencil dan Kelompok Minoritas untuk menikmati budaya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agamanya.

3.4. PENANGGULANGAN HIV/AIDS

Tujuan penanggulangan HIV/AIDS adalah: a) Menyediakan atau menyebarluaskan informasi pencegahan infeksi HIV pada bayi, anak dan remaja; b) Menyediakan perawatan, akses terhadap pengobatan dan dukungan pada anak dengan HIV/AIDS; c) Meningkatkan peran serta keluarga, remaja, masyarakat dalam penanggulangan HIV/AIDS pada bayi, anak dan remaja; d) Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, swasta, LSM dan organisasi masyarakat, profesional dan lembaga internasional dalam merespon Program Nasional bagi Anak Indonesia dalam penanggulangan HIV/AIDS;

13

dan e) Meningkatkan koordinasi kebijakan nasional dan daerah yang bersinergi dalam penanggulangan HIV/AIDS pada bayi, anak dan remaja.

Sasaran yang dicapai hendak dicapai penanggulangan HIV/AIDS adalah: a) Remaja dan pemuda yang memperoleh KIE untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif dalam mencegah penularan HIV meningkat berturut-turut dari 50 persen pada tahun 2005, 70 persen tahun 2010 dan 90 persen tahun 2015; b) Orang mampu melindungi dirinya dari penularan IMS dan HIV/AIDS meningkat berturut-turut dari 50 persen tahun 2005, 70 persen tahun 2010 dan 90 persen tahun 2015; c) Keluarga yang mempunyai anak dan remaja mendapat informasi penanggulangan HIV/AIDS meningkat berturut-turut dari 50 persen tahun 2005, 70 persen tahun 2010 dan 90 persen tahun 2015; d) 95 persen darah donor, produk darah dan jaringan transplantasi bebas dari pencemaran HIV/AIDS; e) 80 persen ibu hamil yang datang ke klinik ante-natal care mendapat informasi dan konseling dan pelayanan pencegahan HIV, termasuk PMTCT; dan f) 100 persen ODHA yang datang ke sarana kesehatan memperoleh pelayanan pengobatan, perawatan, dan dukungan yang dibutuhkan mulai tahun 2005.

14

BAB IVKEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan diatas, maka disusunlah kebijakan-kebijakan dasar, sebagai berikut:1. Mewujudkan anak yang sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal melalui

pemberdayaan masyarakat, peningkatan kerjasama lintas sektor, perbaikan lingkungan, peningkatan kualitas serta jangkauan upaya kesehatan, peningkatan sumberdaya, pembiayaan dan manajemen kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

2. Mewujudkan anak yang cerdas-ceria dan berakhlak mulia melalui upaya perluasan aksesibilitas dan peningkatan kualitas dan efisiensi pendidikan, dan partisipasi masyarakat

3. Mewujudkan perlindungan dan partisipasi aktif anak melalui perbaikan mutu pranata sosial termasuk hukum, pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan terutama bagi anak yang berada dalam keadaan darurat/sulit, dan jejaring kerja internasional sampai dengan lokal.

Strategi untuk mencapai visi dan misi tersebut adalah:1. Penegakan hukum secara komprehensif dalam upaya perlindungan terhadap anak.2. Pemberdayaan keluarga, orang tua, dan wali anak serta masyarakat dan dunia usaha

secara keseluruhan.3. Kerjasama lintas sektor dan kemitraan internasional, regional, dan lokal.4. Penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial bagi anak yang relevan,

komprehensif, terintegrasi, merata, bermutu dan dapat dijangkau.5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender.6. Memberi kesempatan dan mendorong anak untuk berpartisipasi dalam upaya

pemenuhan hak-hak anak.7. Upaya mendekatkan anak dengan lingkungan dan budayanya.

4.1. KESEHATAN ANAK

Adapun persoalan strategis dalam kesehatan anak adalah: a) masih tingginya angka kematian bayi terutama komponen neonatal, angka kematian balita dan angka kematian ibu. Selain itu kesenjangan angka kematian bayi, balita, dan ibu antardesa dan antarkota serta antarpropinsi di Indonesia masih besar dan sangat bervariasi; b) masih tingginya prevalensi gizi kurang pada balita dan kesenjangan antardesa dan antarkota; c) masih tingginya angka kesakitan karena penyakit-penyakit menular seperti campak, tetanus neonatorum, pneumonia, diare, tuberculosis, malaria, demam berdarah dengue, dan infeksi parasit perut; d) terbatasnya ketersediaan sarana sanitasi dasar; e) kecenderungan meningkatnya masalah kesehatan serta gangguan perilaku pada anak dan remaja, korban kekerasan terhadap anak; dan f) terbatasnya akses anak termasuk remaja terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu baik ditingkat pelayanan dasar maupun rujukan.

Berbagai isu strategis tersebut mengarahkan fokus pembangunan kesehatan di masa mendatang pada: (1) peningkatan kesehatan ibu dan neonatal, (2) peningkatan status gizi, terutama pada balita, (3) pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, (4)

15

pencegahan dan penanggulangan kecelakaan dan kekerasan, (5) penurunan ancaman lingkungan, (6) peningkatan kesehatan bayi, balita dan remaja, dan (7) promosi perkembangan psikososial dan kesehatan jiwa anak dan remaja.

Kebijakan Kesehatan Anak

Kebijakan PNBAI Bidang Kesehatan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan dalan rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 yang meliputi: a) pemantapan kerjasama lintas sektor dalam rangka optimalisasi hasil pembangunan berwawasan kesehatan; b) peningkatan perilaku, kemandirian masyarakat dan kemitraan swasta dalam upaya kesehatan bagi anak; c) peningkatan kesehatan lingkungan dalam rangka mewujudkan lingkungan sehat bagi anak Indonesia; d) peningkatan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi anak; e) peningkatan sumberdaya kesehatan; f) peningkatan kebijakan dan pembangunan kesehatan; g) peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap penggunaan sediaan farmasi, makanan, dan alat kesehatan; dan h) peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Strategi kesehatan anak adalah: a) Peningkatan mutu, distribusi dan keterjangkauan upaya kesehatan termasuk pelayanan, pembiayaan, sumberdaya dan manajemen kesehatan; b) Peningkatan kerjasama lintas sektor termasuk dengan dukungan lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota; c) Pemberdayaan keluarga, orang tua dan/atau wali anak; d) Pemberdayaan masyarakat termasuk LSM, organisasi profesi, dan kemitraan swasta; dan e) Penelitian dan pengembangan untuk mendukung program kesehatan dan kesejahteraan anak.

4.2. PENDIDIKAN ANAK

Berbagai persoalan strategis adalah: a) masih rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan anak usia dini; b) masih terbatasnya lembaga layanan perawatan dan pendidikan bagi anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang masih di bawah usia empat tahun; c) sangat terpencarnya keberadaan anak-anak usia dini yang harus dilayani, terutama yang ada di daerah-daerah yang sulit dijangkau karena kendala geografis dan transportasi; d) masih relatif terbatasnya dukungan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap perawatan dan pendidikan anak usia dini; e) masih sangat terbatasnya tenaga pendidik dan kependidikan pada pendidikan anak usia dini, baik secara kualitas maupun kuantitas; f) belum adanya sistem yang menjamin keterpaduan dalam penanganan anak usia dini yang bersifat holistik; dan g) masih terbatasnya jumlah perguruan tinggi yang memiliki jurusan khusus untuk pendidikan anak usia dini serta terbatasnya penelitian di bidang pendidikan dini.

Selain itu, pendidikan dasar 9 tahun masih menghadapi tantangan-tantangan lama, seperti aksesibilitas, efisiensi internal, dan perbaikan mutu proses belajar-mengajar. Persoalan jumlah fasilitas belajar dan besarnya biaya di luar biaya administrasi sekolah seperti seragam, sepatu, dan buku pelajaran serta transportasi merupakan kendala yang amat serius dan perlu dicari jalan keluarnya segera. Tingkat literasi orang dewasa jelas merupakan sarana sosial yang sangat penting untuk mempertahankan anak di sekolah. Oleh karena itu, program keaksaraan fungsional perlu dikembangkan terus. Kualitas guru juga merupakan tantangan yang perlu dijawab segera. Investasi yang memadai

16

untuk menunjang isu-isu besar ini akan membantu penyelesaian persoalan-persoalan mendasar di dalam penyelanggaraan pendidikan dasar sembilan tahun.Kebijakan yang perlu diambil untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut adalah: a) Pelaksanaan desentralisasi dan demokratisasi pembangunan pendidikan melalui penyusunan kewenangan wajib dari setiap tingkatan pemerintahan sampai ke tingkat kabupaten, pengelolaan sumberdaya (personel, pembiayaan, dll.) yang efisien, dan pengembangan kelembagaan; b) Peningkatan akses terhadap perawatan dan pendidikan usia dini, serta pendidikan dasar, khususnya di daerah perdesaan, daerah terpencil dan terisolir, terutama daerah di luar Pulau Jawa; c) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar, perawatan dan pendidikan usia dini melalui partisipasi masyarakat, organisasi masyarakat, dan dunia usaha; d) Peningkatan akses terhadap pendidikan dasar 9 tahun, khususnya bagi anak-anak yang kebutuhannya belum terpenuhi; e) Peningkatan kualitas proses belajar mengajar serta memperlengkapi anak dengan kecakapan hidup yang diperlukan; f) Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar sehingga setiap anak memiliki kompetensi dasar yang dapat digunakan untuk hidup dalam bermasyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dan g) Peningkatan efisiensi manajemen pendayagunaan sumber daya pendidikan agar semua lembaga pendidikan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efesien dan efektif.

Strategi pendidikan anak adalah: a) Pemberdayaan otoritas lokal/daerah sebagai faktor penting dalam pembangunan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; b) Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; c) Pemanfaatan dan optimalisasi prasarana dan sarana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; d) Mobilisasi sumberdaya, khususnya masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi menyediakan prasarana, pendidikan dan pelatihan bagi guru, dan bahan belajar yang diperlukan; e) Peningkatan sosialisasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar melalui berbagai media yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat; f) Peningkatan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik anak usia dini dan pendidikan dasar; g) Pengembangan sistem monitoring kualitas pendidikan; h) Pengintegrasian layanan pendidikan anak dengan layanan kesehatan dan peningkatan gizi secara holistik; i) Perbaikan sistem dan kualitas data/ informasi mengenai pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; dan g) Pengembangan pusat-pusat rujukan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar di semua wilayah, bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Anak yang diselenggarakan masyarakat dan unit-unit pelaksana teknis.

4.3. PERLINDUNGAN ANAKPersoalan strategis yang perlu segera diupayakan penanggulangannya adalah: rendahnya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum; rendahnya upaya pencegahan terhadap tindak pelecehan, penelantaran, eksploitasi, trafiking, diskriminatif, dan kekerasan terhadap anak; terus meningkatnya jumlah pekerja anak; masih terabaikannya perlindungan bagi pengungsi anak; dan masih rendahnya jumlah anak yang memiliki akte kelahiran.

Kebijakan perlindungan anak adalah: a) Memperkuat sistem pelayanan kesejahteraan bagi anak, baik pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, perlindungan dari

17

eksploitasi media massa dan labelisasi, re-integrasi, penyediaan sarana dan prasarana kecacatan, penjaminan keselamatan terhadap pihak eksploiter, dan pemudahan aksesibilitas terhadap informasi hukum dan hak-hak anak; b) Mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi anak; c) Menciptakan ketahanan dan responsivitas keluarga dan masyarakat yang dapat melindungi anak dari segala bentuk perlakuan salah termasuk pelecehan, penelantaran, eksploitasi, trafiking, kekerasan, dan diskriminasi; dan d) Mewujudkan mekanisme partisipasi anak dalam pembangunan yang mencerminkan pemikiran dan harapan anak.

Strategi perlindungan anak adalah: a) Penegakan hukum secara komprehensif dalam upaya perlindungan terhadap anak; b) Peningkatan upaya penegakan hukum dan pemantauan berbasis masyarakat; c) Kerjasama lintas sektor dan kemitraan internasional, regional dan lokal; d) Revitalisasi institusi-institusi yang berkaitan langsung dengan penanganan masalah-masalah perlindungan anak; e) Pemberdayaan keluarga, orang tua dan wali anak serta masyarakat secara keseluruhan; f) Penyediaan pelayanan bagi anak yang relevan, komprehensif, terintegrasi, merata, bermutu dan dapat dijangkau; g) Peningkatan kesetaraan gender; h) Pendekatan perlindungan anak melalui partisipasi anak; i ) Pengembangan sistem informasi mengenai perlindungan anak.

4.3. PENANGGULANGAN HIV/AIDS

Persoalan strategis dalam penanggulangan HIV/AIDS adalah: a) terdapat kebutuhan yang mendesak untuk intensifikasi sistem surveilens penyakit di semua jenjang pemerintahan dalam rangka mendeteksi keberadaan penyakit dan penanggulangannya; dan b) diperlukan upaya pengembangan organisasi dan sistem yang mendukung upaya penderita HIV/AIDS dan keluarga untuk penyembuhan termasuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan, pengembangan infrastruktur dan sumberdaya manusia.

Kebijakan penanggulangan HIV/AIDS adalah: a) Perbaikan suasana/lingkungan yang kondusif guna memudahkan diselenggarakannya upaya pencegahan, pengobatan serta perawatan yang komprehensif terhadap pengidap HIV/AIDS; b) Peningkatan kerjasama lintas sektor dengan melibatkan organisasi-organisasi LSM, organisasi profesi, masyarakat bisnis, media masa, pemuka agama, keluarga dan para ODHA; c) Pencegahan merupakan prioritas upaya penanggulangan yang diintegrasikan dengan perawatan, dukungan dan pengobatan; d) Pemberdayaan masyarakat, keluarga dan anak khususnya anak perempuan; e) Pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan keluarganya; f) Peningkatan akses obat ARV (Anti Retro Viral) yang murah dan dapat dijangkau; g) Pengintegrasian pendidikan pencegahan HIV/AIDS ke dalam kurikulum baik ekstra maupun intra kurikuler.

Strategi penanggulangan HIV/AIDS adalah: a) Penggalangan komitmen politik yang tinggi; b) Mengembangkan dan menerapkan strategi nasional multipihak dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS; c) Mengintegrasikan kegiatan pencegahan dengan kegiatan pelayanan, dukungan dan pengobatan; d) Mengintegrasikan program VCT bagi ibu hamil yang berisiko; e) Meningkatkan akses terhadap pelayanan, dukungan dan pengobatan; f) Mengembangkan program perawatan, pengobatan dan dukungan bagi ODHA pada program community/family based care penanggulangan HIV/AIDS; g) Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender; dan h) Sosialisasi hak asasi dalam penyediaan pelayanan dan pengobatan ODHA.

18

BAB VKEGIATAN-KEGIATAN POKOK

Program Nasional bagi Anak Indonesia memuat sejumlah kegiatan-kegiatan pokok baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, maupun penanggulangan HIV/AIDS. Perumusan kegiatan-kegiatan pokok ini dilakukan dengan mengacu pada Repenas Transisi Tahun 2005, kerangka pikir Perencanaan Jangka Menengah (PJM) untuk tahun 2006-2010 dan Perencanaan Jangka Panjang (PJP) 2025.

Kegiatan pokok bidang kesehatan anak adalah: a) Meningkatkan upaya kesehatan ibu, neonatal, bayi, balita, anak pra sekolah dan usia sekolah serta remaja yang mencakup aspek promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, termasuk upaya pembinaan perkembangan anak usia dini dan kesehatan reproduksi. Upaya kesehatan tersebut diatas mencakup pelayanan kesehatan, pembiayaan, sumberdaya, dan manajemen kesehatan; b) Melakukan perbaikan gizi berupa pemantauan dan promosi pertumbuhan balita, pendidikan gizi, suplemen zat gizi (vit A, Fe, Yod), pelayanan gizi (tatalaksana gizi buruk) dan fortifikasi bahan makanan; c) Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi; d) Menyediakan pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja, termasuk gangguan perkembangan anak, serta pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan napza; e) Menyediakan air bersih dan jamban saniter; f) Melakukan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, promosi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pencegahan kecelakaan dan cedera pada anak; g) Peningkatan kerjasama lintas sektor termasuk lembaga eksekutif dan legistlatif di semua tingkatan administrasi; h) Melakukan pemberdayaan keluarga; i) Melakukan pemberdayaan masyarakat; j) Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan, metode pengelolaan pelayanan kesehatan yang efisien, prinsip perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ramah anak, serta pengembangan sistem informasi kesehatan dan manajemen kesehatan; dan k) Mengkaji dan menyerasikan peraturan perundangan dan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan khususnya kesehatan anak.

Kegiatan pokok bidang pendidikan anak adalah: a) Menyediakan dan meningkatkan pemanfaatan berbagai prasarana dan sarana pelayanan perawatan (care) dan pendidikan anak usia dini (PAUD); b) Melakukan kajian dan pengembangan kebijakan dan model layanan PAUD, termasuk rintisan program TK Kecil, TK alternatif, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Pendidikan terpadu Posyandu, Pusat PAUD; c) Melakukan sosialisasi dan promosi mengenai pentingnya PAUD kepada orangtua, masyarakat, lembaga keagamaan, dan dunia usaha; d) Melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, termasuk lembaga keagamaan, dan dunia usaha mengenai pentingnya PAUD; e) Mengembangkan pedoman, kurikulum, dan bahan ajar bagi penyelenggaraan PAUD; f) Meningkatkan keterampilan manajemen penyelenggara PAUD; g) Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan jumlah dan kualitas tenaga PAUD; h) Meningkatkan jaringan kerja antara penyelenggara PAUD; i) Melakukan pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PAUD; j) Menyediakan dan meningkatkan mutu prasarana dan sarana pendidikan termasuk tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya secara memadai termasuk bagi daerah yang terpencil dan terisolasi; k) Mengembangkan kurikulum yang mengacu pada standar nasional pendidikan, mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan model-model pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan dasar; l) Memudahkan akses terhadap pendidikan

19

bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, anak dari daerah terpencil, daerah kumuh, anak jalanan, dan kelompok anak lainnya yang masih sulit menjangkau pelayanan pendidikan dasar, baik melalui beasiswa maupun bentuk-bentuk kemudahan lainnya; m) Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan untuk anak usia 7 – 15 tahun kepada masyarakat dan orangtua; n) Mengembangkan kebijakan pembangunan pendidikan dasar serta melakukan perencanaan, pemeriksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar; o) Melakukan upaya penarikan kembali anak yang putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan dasar, dan upaya pemantapan pendidikan dasar dalam rangka mengurangi angka mengulang kelas dan angka putus sekolah; p) Meningkatkan mutu pendidikan dasar baik formal, informal, maupun non-formal, termasuk sekolah terbuka, sekolah terpadu, pendidikan pesantren salafiyah, pendidikan luar sekolah, dan lain-lain; q) Melakukan upaya perbaikan rasio buku:siswa dan siswa:guru dalam rangka mengoptimalkan penyerapan ilmu; r) Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan jumlah, kualitas, dan profesionalisme tenaga kependidikan, khususnya guru agar memenuhi standar kualifikasi nasional dan internasional; s) Meningkatkan manajemen pendidikan sekolah dasar baik melalui peningkatan kapasitas manajemen pengelola sekolah, maupun pembentukan dan pemberdayaan Dewan Pendidikan, serta perbaikan sistem administrasi dan manajemen sekolah; t) Membangun dukungan dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menuntaskan Wajib Belajar 9 tahun; dan u) Melakukan pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dasar.

Kegiatan pokok perlindungan anak, yaitu: a) Melakukan penyerasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan perlindungan bagi anak di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah; b) Melakukan penyerasian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak dan terutama hak terhadap perlindungan, termasuk hak pengasuhan dan perwalian; c) Melakukan kampanye, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta konseling mengenai anti perlakuan salah terhadap anak, termasuk pelecehan, penelantaran, eksploitasi, trafiking, kekerasan, dan diskriminasi secara nasional maupun lokal; d) Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dari sektor terkait, dan tenaga profesional agar senantiasa mengutamakan pemenuhan hak-hak anak; e) Mengembangkan pelayanan, perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi anak korban perlakuan salah terutama penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan; f) Memberdayakan keluarga pekerja anak dan melakukan penindakan hukum yang tegas terhadap pihak yang mempekerjakan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk; g) Mengembangkan mekanisme perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus seperti pengungsian, konflik bersenjata, dan konflik sosial; h) Meningkatkan upaya-upaya penyediaan akte kelahiran bagi setiap anak, termasuk anak dari komunitas terpencil, daerah pengungsian, dan anak tanpa orang tua; i) Mengembangkan sistem prosedur penanganan hukum yang ramah anak, termasuk peningkatan upaya perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, konflik dengan hukum, eksploitasi, trafiking dan perlakuan salah lainnya.; j) Melakukan peningkatan kemampuan (capacity building) bagi petugas pelayanan, aparatur penegak hukum, dan pekerja sosial (orsos dan LSM) agar mampu melaksanakan upaya pelayanan dan perlindungan yang ramah anak; k) Mengembangkan sistem data dan informasi khusus anak di tingkat nasional dan daerah, menyusun data profil anak, serta mengintegrasikan data ke dalam survai dan sensus nasional; l) Membentuk wadah-wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai

20

bentuk partisipasi anak dalam berbagai proses pembangunan; m) Meningkatkan peran aktif keluarga dan masyarakat dan mengembangkan jaringan kerja antara pemerintah, LSM, dan dunia usaha, termasuk media informasi, dalam mendukung upaya-upaya perlindungan bagi anak terhadap segala bentuk perlakuan salah, serta upaya perwujudan lingkungan yang aman bagi anak; dan n) Meningkatkan kelembagaan dan infrastruktur yang jelas dan mapan khusus untuk penanganan masalah-masalah perlindungan anak, termasuk bagi anak penyandang cacat.

Kegiatan pokok bidang penanggulangan HIV/AIDS yaitu: a) Melakukan advokasi mengenai penanggulangan HIV/AIDS pada pengambil kebijakan dan pembentuk opini baik di tiap tingkat administrasi pemerintahan; b) Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha untuk penyediaan obat Anti Retro Viral (ARV) murah dan terjangkau; c) Meningkatkan pengetahuan siswa, warga belajar maupun mahasiswa mengenai bahaya HIV/AIDS; d) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para tenaga pendidik; e) Melakukan promosi dan KIE peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja dan keluarganya dalam penanggulangan HIV/AIDS ; f) Melakukan promosi perilaku seksual aman; g) Menyediakan darah transfusi yang aman; h) Mengurangi dampak buruk akibat napza suntik; i) Menyediakan layanan VCT bagi mereka yang berisiko; j) Melaksanakan pengobatan dalam rangka pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu kepada bayinya; k) Meningkatkan pelayanan, dukungan, dan pengobatan ODHA; l) Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi; m) Melakukan pelatihan bagi petugas kesehatan khusus mengenai penanggulangan kasus HIV/AIDS; n) Meningkatkan kerjasama lintas sektor antara instansi pemerintah terkait dan LSM terkait dalam penanggulangan HIV/AIDS yang komprehensif; o) Menggalang kerjasama internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS lintas region; p) Memperkuat perawatan keluarga dan masyarakat termasuk yang disediakan oleh sektor informal dan pelayanan kesehatan baik medis, paliatif dan psiko-sosial dan monitor pengobatan ODHA termasuk anak; dan q) Menyerasikan peraturan perundangan agar dapat menjamin perlindungan hukum atas perlakuan diskriminasi terhadap ODHA.

21

BAB VIPENUTUP

Program Nasional bagi Anak Indonesia 2015 merupakan dokumen yang disusun secara bersama-sama oleh lintas Departemen/Lembaga Pemerintah dengan masukan dari berbagai organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, serta perwakilan anak. PNBAI 2015 sangat diperlukan sebagai pedoman bagi berbagai pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan, perlindungan, dan kemaslahatan anak. Ada 4 bidang pokok yang mendapat perhatian khusus dalam PNBAI 2015 ini, yaitu promosi hidup sehat (promoting health lives), penyediaan pendidikan yang berkualitas (providing quality education), perlindungan terhadap perlakuan salah, ekploitasi dan kekerasan (protecting againts abuse, exploitation and violence), dan penanggulangan HIV/ AIDS (combating HIV/AIDS).

Dalam pelaksanaan PNBAI perlu diperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan dan kegiatan pemerintah pusat (antarinstansi), propinsi, dan kabupaten/kota, dengan memperhatikan peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perlu pula ditingkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan komunitas pendidikan dalam mewujudkan dunia yang layak bagi anak.

Pendanaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan memperhatikan kebijakan dan strategi dalam bab IV dan kegiatan-kegiatan pokok dalam bab V, serta diutamakan untuk pengembangan sarana dan prasarana pelayanan bagi anak, pengembangan kelembagaan, serta pengembangan SDM dan teknologi. Keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah dalam melakukan investasi dan pelayanan bagi anak memerlukan mobilisasi dana baik dengan meningkatkan peran serta masyarakat maupun kerjasama dengan lembaga internasional.

22

DAFTAR PUSTAKA

Adimiharja, K. Prof. Dr. MA, Harry Hikmat, Ir., 2001, Modul Latihan PRA, Humaniora Utama Press, Bandung.

UNICEF, 2002, A World Fit for Children, New York.

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatan, 2002, Survai Kesehatan Nasional 2001. Laporan Data Susenas 2001: Status Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Perilaku Hidup Sehat dan Kesehatan Lingkungan. Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2002, Survai Kesehatan Nasional 2001. Laporan Studi Mortalitas 2001: Pola Penyakit Penyebab Kematian di Indonesia. Jakarta

Badan Pusat Statistik, 2001, Susenas 2001, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2000, Indikator Kesejahteraan Anak 2000, Jakarta.

Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, 2002, Bulletin Anak, Jakarta.

Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, 2000, Profil Kesehatan Indonesia 2000, Jakarta.

Departemen Kesehatan, 1999, Indonesia Sehat 2010, Jakarta.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2002, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Jakarta.

Farid, M., 1999, Pencatatan Kelahiran Upaya Meningkatkan Hak Pertama Anak - Nama dan Kewarganegaraan - di Indonesia, Jakarta.

Hikmat Harry, Ir. Msi., 2001, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung.

--------------------------, 2001, Strategi Meningkatkan Investasi Bidang Kesejahteraan Anak dalam Era Otonomi Daerah, Jakarta.

--------------------------, 2001, Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak Anak, Jakarta.

--------------------------, 2001, Dampak Pelayanan Program Jaring Perlindungan Sosial melalui Rumah Singgah bagi Kehidupan Anak Jalanan, Jakarta.

Irwanto, Ph.D, M. Farid, Jeffry Anwar, 1998, Ringkasan Analisa Situasi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Jakarta.

Irwanto, Ph.D, Fentiny Nugroho, Johanna Debora Imelda, 2001, Perdagangan Anak di Indonesia, ILO/IPEC Jakarta.

Kelompok Studi Kesehatan Reproduksi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Departemen Kesehatan dan World Health Organization, 2001, Penilaian

23

Situasi Kesehatan Anak Usia Sekolah termasuk Remaja di Indonesia. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2002, Indikator dan Profil Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Jakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2001, Rencana Induk Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (RIP-KPA), Jakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2002, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak, Jakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2002, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF, 2001, 5th East Asia and Pacific Ministerial Consultation on Shaping the Future Agenda for Children. Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF, 2001, National Report on Follow-up to the World Summit for Children (1990-2000).

Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF, The Situation of Children and Women in Indonesia 2000, 2000, Jakarta.

Plan International, Terre des homes Netherands, 2000, Laporan Seminar Pemberdayaan Anak dalam Situasi Khusus, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta.

World Health Organization (2001). Strategic Directions for Improving the Health and Development of Children and Adolescents.

24