KATA PENGANTAR - unm.ac.id
Transcript of KATA PENGANTAR - unm.ac.id
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Universitas Negeri Makassar (UNM). Universitas Negeri Makassar selaku unit pelaksana teknis di lingkup Kementerian Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dipimpin oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
SPM ini berisi uraian tentang pelayanan dasar yang mencakup tiga standar dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan pengukuran pencapaian standar pelayanan minimal. Ketiga standar tersebut yakni standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan penyusunan SPM adalah untuk menjamin terwujudnya pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. SPM adalah ketentuan tentang jenis, mutu dan target pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang merupakan hak bagi setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
Penyusunan SPM terutama mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi yang menerapkan PK-BLU.
SPM ini juga menjadi landasan dalam merencanakan anggaran pendidikan berbasis kinerja. Selain itu, seluruh unit kerja di lingkungan UNM dapat meningkatkan kinerjanya sehingga hak pemangku kepentingan untuk menerima layanan dasar di bidang pendidikan dari Universitas dapat terjamin.
Makassar, Januari 2019 Rektor, Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP. NIP. 196607071991031003
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI SALINAN PERMEN RISTEKDIKTI NO. 56 TAHUN 2018 LAMPIRAN PERMEN RISTEKDIKTI NO. 56 TAHUN 2018
1 PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Daftar Istilah 7 1.3 Pendekatan Penyusunan SPM 9 2 DASAR PENGEMBANGAN SPM 10 2.1 Dasar Hukum Penyusunan SPM 10 2.2 Prinsip Dasar Penyusunan SPM 12 3 RUANG LINGKUP SPM 13 3.1 Standar Nasional Pendidikan
3.1.1. Standar Kompetensi Lulusan 3.1.2. Standar Isi Pembelajaran 3.1.3. Standar Proses Pembelajaran 3.1.4. Standar Penilaian Pembelajaran 3.1.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 3.1.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 3.1.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 3.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
13 14 20 24 28 31 38 44 47
3.2 Standar Nasional Penelitian 3.2.1. Standar Hasil Penelitian 3.2.2. Standar Isi Penelitian 3.2.3. Standar Penilaian Penelitian 3.2.4. Standar Peneliti 3.2.5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 3.2.7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
48 49 50 52 52 53 55
3.3 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 3.3.1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 3.3.2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 3.3.3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 3.3.4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 3.3.5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 3.3.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada
Masyarakat 3.3.7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 3.3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian
kepada Masyarakat
56 56 57 58 59 60
61 62
63 3.4 Standar Layanan Administrasi
3.4.1. Layanan Administrasi Kemahasiswaan 3.4.2. Layanan Administrasi Keuangan 3.4.3. Layanan Administrasi Kepegawaian 3.4.4. Layanan Administrasi Perlengkapan 3.4.5. Layanan Administrasi Umum
64 64 66 68 69 71
3.5 Matriks Rencana Pencapaian SPM 72
4 STRATEGI, PRINSIP, DAN TAHAPAN IMPLEMENTASI SPM 74 4.1 Strategi Implementasi SPM 74 4.2 Prinsip Implementasi SPM 75 4.3 Tahapan Implementasi SPM 75 5 PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM 76 5.1 Tujuan Pemantau dan Evaluasi 76 5.2 Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi SPM 77 5.3 Prinsip-prinsip Pemantauan dan Evaluasi SPM 77 5.4 Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi SPM 78 5.5 Laporan dan Tindak Lanjut SPM 78 6 PENUTUP 79 LAMPIRAN 1. Matriks Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimum UNM
SALINAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi
Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, perlu disusun standar
pelayanan minimum di Universitas Negeri Makassar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang
Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri
Makassar;
- 2 -
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 14);
- 3 -
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 889);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi
Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1116);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas
Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 210);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
277/O/1999 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas
Negeri Makassar sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
200/O/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 277/O/1999 tentang
Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMUM UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.
- 4 -
Pasal 1
Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Makassar
yang selanjutnya disebut SPM UNM merupakan ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan
oleh perguruan tinggi negeri yang menerapkan pengelolaan
keuangan badan layanan umum kepada masyarakat.
Pasal 2
(1) SPM UNM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) SPM UNM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi
sebagai batasan layanan minimum yang harus dipenuhi
oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Universitas
Negeri Makassar.
(3) SPM UNM dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat di dalam dan di luar Universitas
Negeri Makassar.
(4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan
Universitas Negeri Makassar bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan dan pencapaian SPM UNM sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 3
(1) Ruang lingkup SPM UNM meliputi komponen:
a. pendidikan;
b. penelitian;
c. pengabdian kepada masyarakat; dan
d. layanan administrasi.
(2) Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas subkomponen:
a. kompetensi lulusan;
b. isi pembelajaran;
c. proses pembelajaran;
d. penilaian pembelajaran;
e. pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5 -
f. sarana dan prasarana pembelajaran;
g. pengelolaan pembelajaran; dan
h. pembiayaan pembelajaran.
(3) Komponen penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri atas subkomponen:
a. hasil penelitian;
b. isi penelitian;
c. proses penelitian;
d. penilaian penelitian;
e. peneliti;
f. sarana dan prasarana penelitian;
g. pengelolaan penelitian; dan
b. pendanaan dan pembiayaan penelitian.
(4) Komponen pengabdian kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas
subkomponen:
a. hasil pengabdian kepada masyarakat;
b. isi pengabdian kepada masyarakat;
c. proses pengabdian kepada masyarakat;
d. penilaian pengabdian kepada masyarakat;
e. pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
f. sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat;
g. pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
h. pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat.
(5) Komponen layanan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d terdiri atas subkomponen:
a. kemahasiswaan;
b. keuangan;
c. kepegawaian;
d. perlengkapan; dan
e. umum.
- 6 -
Pasal 4
(1) Komponen dan subkomponen SPM UNM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, dijabarkan dalam jenis layanan
yang akan diberikan Universitas Negeri Makassar kepada
masyarakat.
(2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki indikator kinerja dan target waktu pencapaian.
Pasal 5
(1) SPM UNM wajib dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun oleh Rektor Universitas Negeri
Makassar.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai bahan penyempurnaan SPM UNM.
(3) Hasil evaluasi dan penyempurnaan SPM UNM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi.
Pasal 6
(1) Untuk menunjang pelaksanaan dan pencapaian SPM
UNM, diselenggarakan sistem informasi standar
pelayanan minimum.
(2) Sistem informasi standar pelayanan minimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sistem informasi akademik;
b. sistem informasi kepegawaian;
c. sistem informasi keuangan;
d. sistem informasi akuntansi;
e. sistem informasi manajemen dan akuntansi barang
milik negara;
f. sistem informasi beasiswa nasional;
g. sistem informasi perpustakaan;
h. sistem informasi publikasi ilmiah/repository;
i. sistem informasi jurnal ilmiah;
j. sistem informasi sertifikasi dosen; dan
k. sistem informasi perencanaan.
- 7 -
Pasal 7
(1) Rektor Universitas Negeri Makassar menyusun laporan
pelaksanaan dan pencapaian SPM UNM setiap semester.
(2) Laporan pelaksanaan dan pencapaian SPM UNM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Dewan Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah berakhirnya semester.
Pasal 8
(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan
pencapaian SPM UNM dilakukan oleh Dewan Pengawas.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup pembinaan dan pengawasan
teknis dan keuangan.
(3) Laporan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 8 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2018
MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMAD NASIR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1501
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
TTD.
Ani Nurdiani Azizah NIP. 195812011985032001
SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Universitas Negeri Makassar (UNM) merupakan salah satu lembaga
pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi yang dipimpin oleh Rektor, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi. UNM ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri melalui
Keputusan Presiden Nomor 272 Tahun 1965 tentang Pengesahan
Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Ujung Pandang
yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun
1999 berubah nama menjadi Universitas Negeri Makassar.
Visi dan misi UNM setelah penerapan pengelolaan keuangan badan
layanan umum (PK-BLU) mengalami perubahan. Visi dan misi tersebut
mengacu kepada Statuta UNM. Visi UNM adalah “sebagai pusat
pendidikan, pengkajian dan pengembangan pendidikan, sains, teknologi,
dan seni berwawasan kependidikan dan kewirausahaan”.
Mengacu pada visi UNM dan misi pendidikan nasional tahun 2015-2019,
misi UNM diuraikan sebagai berikut:
a. menyelenggarakan kegiatan tridarma perguruan tinggi untuk
menghasilkan sumber daya manusia profesional dalam bidang
kependidikan dan nonpendidikan yang berwawasan kewirausahaan
yang memiliki:
1. ketakwaan, moral, nilai etika, integritas, intelektual, toleransi
perbedaan serta aspirasi memperjuangkan kebenaran dan
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
2. kemauan dan kemampuan untuk berlatih kepemimpinan dan
- - 2 -
-
- 2 -
keintelektualan pribadi dalam bidang pekerjaan yang dipilihnya;
dan
3. pikiran kreatif dan kritis, termasuk pemecahan masalah secara
intelektual melalui kegiatan membaca, meneliti, menulis, dan
berbicara secara efektif.
b. menciptakan iklim dan budaya akademik yang kondusif sesuai
dengan prinsip tata kelola yang baik (good university governance)
untuk:
1. mempersiapkan diri menyelesaikan program sarjana,
pascasarjana, dan professional yang berkualitas dan tepat
waktu;
2. memelihara lingkungan hidup dan pembelajaran yang menuntut
tantangan guna menumbuhkembangkan kemampuan
menyelesaikan masalah; dan
3. menumbuhkembangkan kemampuan sosial kemasyarakatan
dan kemandiriannya untuk menjadi sumber kebanggaan
universitas, alumni, masyarakat, dan bangsa.
c. mengembangkan UNM menjadi universitas penelitian dan pengajaran
(teaching and research university) yang dapat memenuhi kebutuhan
pembangunan bangsa melalui:
1. pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni;
2. sistem informasi dan manajemen bagi pelayanan sivitas
akademika pada khususnya, dan pelayanan kepada masyarakat
luas pada umumnya; dan
3. kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga dan
instansi di dalam dan luar negeri, khususnya dalam perwujudan
tridharma perguruan tinggi.
d. memberikan layanan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas
hidup masyarakat, bangsa, dan negara yang menekankan pada:
1. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) guna
menumbuhkembangkan potensi daerah dalam menunjang
kemandirian dan pelaksanaan otonomi daerah;
2. penanaman keyakinan bahwa UNM merupakan sumber daya
yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- - 3 -
-
- 3 -
3. pengembangan dan peningkatan sumber-sumber dukungan
pemerintah dan masyarakat melalui pengakuan umum atas
program dan sumber dayanya; dan
4. pemberian dorongan dan pengakuan yang semestinya kepada
anggota masyarakat yang ikut berperan dalam pencapaian
tujuan UNM.
e. mengembangkan jejaring dengan pemerintah, swasta, dan/atau
institusi/lembaga/badan lain pada tingkat nasional dan
internasional melalui:
1. pemahaman budaya akademik dan budaya organisasi yang baik
kepada seluruh sivitas akademik dan tenaga kependidikan UNM;
2. pengembangan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta,
dan donor lainnya baik lokal, nasional, maupun regional dan
internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian
kepada masyarakat, beasiswa, pertukaran mahasiswa dan
dosen;
3. pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa
untuk mengikuti program multikultural dalam studi maupun
dalam interaksi sosialnya melalui kerja sama dalam
meningkatkan pemahaman lintas budaya;
4. pemberian kesempatan kepada mahasiswa asing untuk
melanjutkan studi di UNM; dan
5. pengembangan kerja sama dalam pelaksanaan KKN dan PPL
internasional.
Untuk merealisasikan visi dan misi di atas, ditetapkan tujuan sebagai
berikut:
a. dihasilkannya pendidik dan tenaga kependidikan profesional;
b. dihasilkannya sumber daya manusia profesional yang berwawasan
kewirausahaan yang dapat diterima oleh masyarakat;
c. meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dapat
menumbuhkembangkan kemampuan intelektual, emosional, dan
sosial yang berbudi pekerti luhur;
d. terwujudnya universitas yang mandiri dan bertata kelola baik (good
university governance) yang akuntabel sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- - 4 -
-
- 4 -
e. dihasilkannya produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang bernilai
ekonomi tinggi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat,
bangsa, dan negara; dan
f. terwujudnya jejaring dengan pemerintah, swasta, dan/atau
institusi/lembaga/badan lain pada tingkat nasional dan
internasional.
UNM sebagai institusi yang menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi,
eksistensinya sangat bergantung pada penilaian masyarakat dan
stakeholders lain tentang mutu layanan pendidikan tinggi. Lulusan
(sebagai luaran utama penyelenggaraan perguruan tinggi) yang
dihasilkan harus dapat memenuhi harapan masyarakat dan pengguna,
baik aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Kualitas lulusan
yang baik dapat ditingkatkan dengan pengelolaan kegiatan perguruan
tinggi yang terstandar dengan pencapaian kinerja yang terukur. Dalam
upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, UNM perlu menyusun
Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang bertujuan mewujudkan
pelayanan pendidikan yang berkualitas.
Standar Pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai
acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari
pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan guna memberikan
pelayanan yang berkualitas. Pelayanan berkualitas adalah pelayanan
yang cepat, mudah, menyenangkan, akurat, terpercaya, adil serta
mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
UNM sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi yang memberikan layanan umum bidang pendidikan,
secara substansif memenuhi syarat untuk menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). PPK-BLU memiliki tingkat
fleksibilitas yang lebih dengan menonjolkan produktivitas, efisien, dan
efektivitas dalam pelaksanaan program. Dokumen SPM merupakan salah
satu persyaratan dalam menerapkan PPK-BLU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- - 5 -
-
- 5 -
Penyusunan SPM dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum
bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi. Selain itu, penyusunan SPM juga memperhatikan
Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Penyusunan Dokumen SPM UNM ini mengacu kepada visi dan misi UNM
dan sebagai sarana untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada
masyarakat secara merata dan berkeadilan. Penyusunan SPM UNM telah
mempertimbangkan peningkatan kualitas layanan, pemerataan dan
kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan
layanan.
Suatu perguruan tinggi yang berkualitas apabila telah memenuhi atau
melampaui standar nasional pendidikan tinggi, perguruan tinggi tersebut
dinyatakan telah melakukan perbaikan penjaminan mutu yang
berkelanjutan (continuous quality improvement). SPM merupakan
pedoman dalam penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi kepada
masyarakat, jaminan terhadap hak masyarakat dalam menerima layanan
pendidikan, alat pemantauan terhadap peningkatan kinerja, pedoman
untuk penentuan alokasi anggaran, jaminan untuk akuntabilitas,
transparansi, dan standarisasi penyelenggaraan pendidikan, serta
terciptanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
Dokumen SPM diharapkan dapat memberikan jaminan kepada
masyarakat untuk mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat
dipertanggungjawabkan, memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan
atau masyarakat, menjadi alat komunikasi antara pelanggan dengan
penyedia pelayanan dalam upaya meningkatkan pelayanan menjadi alat
untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat pemantauan dan
evaluasi kinerja pelayanan.
SPM merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum
yang diberikan oleh UNM kepada masyarakat dengan
mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan,
biaya, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Penerapan SPM
- - 6 -
-
- 6 -
harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar
dari pemberi pelayanan sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh
pemerintah. Dalam perencanaan maupun penganggaran, peran serta
masyarakat diperlukan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan agar
Perguruan Tinggi dapat memenuhi SPM dan bahkan meningkatkan
pelayanan di masa yang akan datang. Prinsip SPM yang patut
diperhatikan, yaitu sederhana, konkret dan mudah diukur, terbuka,
terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas
waktu pencapaian.
SPM UNM merupakan tolok ukur kualitas pelayanan yang harus
dipenuhi oleh UNM dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi
selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan agar menghasilkan sarjana,
magister, dan doktor yang berkualitas, berakhlak mulia dan berkarya
luhur di masyarakat. Para lulusan dapat pula memberikan sumbangan
pemikiran yang konstruktif, berperan aktif dalam pemecahan masalah
sosial, dan mampu mengelola sumber daya secara efisien, produktif dan
akuntabel.
Penetapan SPM UNM diperlukan untuk:
a. menjamin hak mahasiswa, masyarakat, dan berbagai pemangku
kepentingan lainnya untuk menerima pelayanan dasar;
b. menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan
untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat
menjadi dasar menentukan kebutuhan pembiayaan;
c. menjadi landasan bagi ditentukannya perimbangan keuangan
dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan;
d. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis
manajemen kerja, yang dapat menjadi dasar pengalokasian anggaran
sesuai dengan tujuan yang lebih terukur;
e. menjadi alat untuk meningkatan pertanggungjawaban UNM terhadap
mahasiswa, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
sebaliknya mahasiswa, masyarakat dan pemangku kepentingan
lainnya dapat mengukur tingkat ketercapaian standar layanan yang
disediakan;
f. memperjelas tugas pokok dan mendorong terwujudnya checks and
balances yang efektif dan efesien; dan
- - 7 -
-
- 7 -
g. mendorong transparansi dan parstisipasi mahasiswa, masyarakat
dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses penyelenggaraan
pelayanan.
1.2 Daftar Istilah
Pengertian istilah dalam SPM:
a. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM
adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
wajib diberikan oleh Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum kepada masyarakat,
baik di lingkungan perguruan tinggi maupun di luar perguruan
tinggi.
b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang
meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar
Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada
Masyarakat.
c. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang
pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem
penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria
minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada
perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
f. Pendidikan Tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang
diselenggarakan untuk menyiapkan anak didik menjadi anggota
masyarakat yang memiliki potensi akademis dan/atau profesional
yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
g. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan
pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin
ilmu pengetahuan tertentu.
- - 8 -
-
- 8 -
h. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan
peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan
tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
i. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana
yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan
persyaratan keahlian khusus.
j. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
k. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan
metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data,
dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau
pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
l. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika
yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
m. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan
penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
n. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh
tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk
dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di
bidang pekerjaan tertentu.
o. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas
utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
p. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan
pendidikan.
q. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan.
r. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama
paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah
semester dan ujian akhir semester.
- - 9 -
-
- 9 -
s. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah
takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa
per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui
berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas
keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler
di suatu program studi.
t. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang
ditetapkan oleh Rektor.
u. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran
tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi,
dan/atau pendidikan vokasi.
v. Program Pascasarjana adalah penyelenggara pendidikan
multidisiplin pada jenjang yang lebih tinggi dari pendidikan sarjana,
yang terdiri atas program magister dan doktor.
w. Jurusan adalah unsur pelaksana administrasi akademik
(pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) dalam
lingkungan UNM sebagai unit kerja yang mengelola sumber daya
manusia, administrasi, dan fasilitas pelaksanaan program studi.
x. Laboratorium adalah unit kerja pengampu kompetensi keilmuan
beserta peralatan utama dan pendukung yang mengembangkan
mata kuliah.
y. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif
yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak
dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan,
proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
z. Ketercapaian Minimum adalah batasan kuantitas atau kualitas
untuk setiap indikator SPM.
aa. Batas Waktu Pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan
untuk mencapai indikator SPM.
1.3 Pendekatan Penyusunan SPM
SPM UNM disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan tridharma
perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat) dan layanan administrasi yang selama ini telah
dilaksanakan di UNM serta mempertimbangkan kemungkinan
- - 10
- -
- 10 -
perkembangan UNM selama 10-20 (sepuluh sampai dengan dua puluh)
tahun mendatang. SPM UNM yang disusun disesuaikan dengan prioritas
kebutuhan, kemampuan sumber daya, dan kelembagaan serta
perkembangan UNM sebagai penyelenggara tridharma perguruan tinggi
yang dinamis, sehingga dalam penyusunannya SPM UNM mengacu pula
kepada statuta, peraturan akademik, panduan penyelenggaraan program
studi, dan berbagai dokumen mutu universitas.
SPM disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2018-
2022. Sesuai dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang sudah
berlangsung di UNM, pemantauan terhadap kinerja UNM yang akan
diukur dari keberhasilan pelaksanaan SPM UNM.
2. DASAR PENGEMBANGAN SPM
2.1 Dasar Hukum Penyusunan SPM
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5340);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- - 11
- -
- 11 -
f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
h. Keputusan Presiden Nomor 272 Tahun 1965 tentang Pengesahan
Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ujung Pandang;
i. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang perubahan
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ujung Pandang menjadi
Universitas Negeri Makassar;
j. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 200/O/2003
tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 277/O/1999 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas
Negeri Makassar;
k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
615);
l. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
Minimum bagi Perguruan Tinggi yang Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1641);
n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang
Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Badan
Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1792);
o. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 7
Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Makassar (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2018).
- - 12
- -
- 12 -
2.2 Prinsip Dasar Penyusunan SPM
Prinsip penyusunan SPM UNM disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan dan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik.
Sebagai penyelenggara pelayanan publik, UNM telah dan akan
memperhatikan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan, yaitu:
a. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah
diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur dengan prosedur yang
jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
b. Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan
masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan
mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil
kesepakatan.
c. Akuntabel. Hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang
berkepentingan.
d. Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan
perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi
pelayanan.
e. Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah
diakses oleh masyarakat.
f. Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan
yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda
status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas
fisik dan mental.
- - 13
- -
- 13 -
3. RUANG LINGKUP SPM
Standar Pelayanan Minimum UNM disusun dan diterapkan dalam rangka
pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional
Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi, terdiri atas Standar Nasional Pendidikan,
Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada
Masyarakat.
Penetapan standar dibutuhkan UNM sebagai acuan dasar dalam
mewujudkan visi dan menjalankan misinya yang dituangkan dalam
bentuk kriteria minimal dalam berbagai aspek penyelenggaraan. Standar
tersebut juga dapat digunakan sebagai alat pemacu peningkatan kinerja
UNM dalam memberikan layanan yang berkualitas untuk mendorong
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam
penyelenggaraan tugas UNM. Standar juga merupakan komitmen UNM
untuk meningkatkan kinerja pelayanan dengan mempertimbangkan
kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta
kemudahan untuk mendapatkan layanan yang ingin dicapai UNM selama
kurun waktu pencapaian SPM selama lima tahun ke depan, yang dapat
juga digunakan sebagai salah satu acuan penganggaran.
Ruang lingkup penyusunan SPM UNM meliputi komponen Standar
Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional
Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Layanan Administrasi
selama kurun waktu tahun 2018 sampai 2022. SPM ini merupakan
komitmen UNM dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada
masyarakat. Indikator pencapaian kinerja disajikan dalam bentuk
matriks indikator keberhasilan setiap standar.
3.1 Standar Nasional Pendidikan
Standar Nasional Pendidikan terdiri atas 8 (delapan) komponen, yaitu
standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses
pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga
kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar
pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran yang
menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi
kurikulum.
- - 14
- -
- 14 -
3.1.1 Standar Kompetensi Lulusan
Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran
lulusan. Luaran yang diharapkan dari pendidikan berupa lulusan dengan
kompetensi yang relevan dengan bidang ilmu, sehingga standar
kompetensi lulusan menjadi acuan utama dalam pengembangan standar
isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian
pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana
dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan
standar pembiayaan pembelajaran. Standar kompetensi lulusan
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
a. Sikap
Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi
UNM harus memiliki sikap:
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral, dan Teknologi Informasi
Komunikasi;
3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan Pancasila;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah
air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada
negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian
terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;
8. menginternalisasi nilai, norma, dan Teknologi Informasi
Komunikasi akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri; dan/atau
- - 15
- -
- 15 -
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan.
b. Pengetahuan
Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi
UNM diharapkan:
1. memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup
dalam masyarakat;
2. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi yang menjadi keahlian utamanya;
3. menguasai materi pembelajaran sebagaimana yang tercantum
dalam kurikulum;
4. memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup
dalam masyarakat; dan
5. mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuannya secara
baik dan benar.
c. Keterampilan
Seluruh lulusan UNM diharapkan:
1. memiliki keterampilan khusus atau keterampilan umum dalam
menggunakan konsep, teori, dan metode sesuai dengan tingkat
program, jenis pendidikan, dan bidang keahlian program studi;
2. memiliki keterampilan yang memadai untuk melaksanakan
tugas di lingkungan instansi pemerintah dan atau bidang kerja
sesuai dengan keakhliannya;
3. memiliki kemampuan untuk melanjutkan kejenjang pendidikan
yang lebih tinggi; dan
4. memiliki kemampuan untuk dapat menciptakan lapangan kerja
mandiri.
Lingkup jenis layanan standar kompetensi lulusan mencakup sistem
penerimaan dan proses penerimaan, registrasi mahasiswa, penerbitan
ijazah, peningkatan kompetensi lulusan, penyediaan sistem penyaluran
lulusan dan alumni yang dijabarkan sebagai berikut:
a. Sistem penerimaan mahasiswa merupakan suatu mekanisme
layanan penerimaan mahasiswa pada Program Diploma, Program
Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor dengan indikator
kinerja:
- - 16
- -
- 16 -
1. Rasio pendaftar dan yang diterima menggambarkan tingkat
keketatan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru yang
dihitung berdasarkan jumlah peminat yang dinyatakan lulus
dengan total jumlah peminat yang mendaftar.
2. Jalur penerimaan per strata merupakan jalur penerimaan
mahasiswa baru dalam sistem penerimaan mahasiswa baru.
b. Jalur Penerimaan Program Diploma dilakukan melalui 3 (tiga) jalur,
yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN),
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan
Seleksi Jalur Mandiri Perguruan Tinggi.
c. Jalur Penerimaan Program Sarjana dilakukan melalui 3 (tiga) jalur,
yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN),
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan
Seleksi Jalur Mandiri Perguruan Tinggi.
d. Jalur Penerimaan program doktor dan program magister hanya
melalui jalur mandiri.
1. Kesempatan bagi calon mahasiswa berprestasi dari masyarakat
yang kurang mampu disediakan melalui jalur prestasi dan
beasiswa Bidik Misi.
2. Daya tampung baru merupakan jumlah mahasiswa yang dapat
diterima pada program studi pada setiap awal tahun akademik.
Daya tampung disesuaikan dengan ketersedian sarana dan
prasarana pendukung.
e. Proses penerimaan merupakan tahapan dari proses penerimaan
calon mahasiswa, dengan indikator kinerja:
1. penyebaran informasi merupakan proses penyebaran informasi
sebagai bentuk promosi dan/atau sosialisasi kepada para calon
mahasiswa dan masyarakat diukur berdasarkan 5 (lima) variasi
media yang digunakan, yaitu surat kabar, website
www.unm.ac.id dan website resmi SNMPTN dan SBMPTN,
audio visual, papan pengumuman, dan spanduk;
2. pendaftaran merupakan proses pendaftaran mahasiswa baru
diukur berdasarkan media yang digunakan, yaitu pendaftaran
secara daring;
- - 17
- -
- 17 -
3. seleksi merupakan proses seleksi mahasiswa baru diukur
berdasarkan prestasi, portofolio akademik dan jalur tes;
4. pengumuman merupakan proses menyampaikan hasil seleksi
mahasiswa baru diukur berdasarkan variasi media yang
digunakan, yaitu media cetak (surat kabar) dan daring (online).
f. Registrasi mahasiswa merupakan mekanisme dalam sistem
penerimaan yang dilakukan oleh calon mahasiswa untuk terdaftar
sebagai mahasiswa dengan indikator kinerja:
1. ketersediaan informasi merupakan layanan informasi untuk
mahasiswa baru dalam melakukan registrasi melalui situs,
media elektronik, surat kabar, dan papan pengumuman;
2. kemudahan pelaksanaan berbasis teknologi informasi dan
komunikasi merupakan ketersediaan layanan teknologi
informasi dan komunikasi yang memudahkan mahasiswa baru
melakukan registrasi akademik; dan
3. persentase mahasiswa baru yang daftar ulang terhadap
mahasiswa yang diterima merupakan perbandingan antara
mahasiswa melakukan registrasi dengan jumlah mahasiswa
diterima setiap tahun yang dihitung dengan formulasi:
Jumlah mahasiswa baru yang melakukan daftar ulang pada
tahun akademik 2017/2018 mencapai 90%.
g. Penerbitan ijazah merupakan layanan yang diberikan kepada
lulusan setelah mengikuti wisuda, dengan indikator kinerja:
1. tenggang waktu penerbitan ijazah dengan wisuda (hari). Saat
ini diperlukan waktu sekitar 14 (empat belas) hari agar ijazah
dapat diterima oleh wisudawan. Penerbitan ijazah belum dapat
diberikan pada saat wisuda. Hal ini dilakukan untuk
mengantisipasi tertukarnya ijazah wisudawan. Ke depannya
proses ini akan diupayakan agar dipersingkat, sehingga pada
tahun 2020 tenggang waktu penerbitan ijazah dan wisuda
adalah 0 (nol) hari karena ijazah diberikan saat pelaksanaan
wisuda.
Selain itu, peningkatan pelayanan juga dapat berupa ijazah dan
transkrip yang diberikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris. Surat Keterangan Pendamping
- - 18
- -
- 18 -
Ijazah (SKPI) yang merupakan catatan prestasi yang
bersangkutan selama mengikuti kuliah ke depannya akan
diterbitkan dan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris.
2. kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah. Kecepatan proses
legalisasi ijazah bervariasi dari satu fakultas ke fakultas lainnya.
Secara keseluruhan proses tersebut berjalan sampai dua hari
kerja. Ke depannya proses legalisasi ijazah akan dipersingkat,
sehingga pada tahun 2018 hanya memerlukan waktu satu hari
saja.
h. Peningkatan kompetensi lulusan merupakan tolok ukuran
keberhasilan yang menjelaskan prestasi mahasiswa dalam bentuk
kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan lulusan, diukur dengan indikator kinerja:
1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan merupakan jumlah
hasil perkalian nilai kredit dengan nilai bobot setiap mata
kuliah yang sudah lulus, dibagi dengan jumlah kredit semua
mata kuliah yang sudah lulus;
Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif lulusan Universitas Negeri
Makassar saat ini adalah 3,42. Pada tahun 2019 diharapkan
akan terjadi peningkatan IPK lulusan sampai 3,5. Peningkatan
ini sangat mungkin terjadi dengan adanya peningkatan kualitas
layanan akademik kepada mahasiswa.
2. waktu tunggu lulusan yang mendapat pekerjaan merupakan
waktu yang dibutuhkan oleh lulusan untuk mendapatkan
pekerjaan untuk pertama kali.
Rata-rata waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan
adalah 5 (lima) bulan. Namun demikian, cukup banyak lulusan
yang telah mendapat pekerjaan bahkan sejak masih kuliah dan
belum diwisuda. Diharapkan waktu tunggu lulusan dalam
mendapatkan pekerjaan dapat lebih singkat, sehingga pada
tahun 2018 menjadi empat bulan. Dengan menjadi PK BLU
diharapkan jaringan kerja dan kerja sama dengan institusi lain
akan mengalami peningkatan yang signifikan sehingga dapat
membantu alumni untuk segera mendapatkan pekerjaan.
- - 19
- -
- 19 -
3. lama studi merupakan kurun waktu yang ditempuh oleh
mahasiswa sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa.
Rata-rata masa studi mahasiswa saat ini adalah 4,7 (empat
koma tujuh) tahun. Keterlambatan mahasiswa di dalam
menyelesaikan studinya pada umumnya terjadi pada semester
akhir dimana mahasiswa harus menulis skripsi dan
mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah. Saat ini
setiap fakultas telah memfasilitasi mahasiswa dengan
menyediakan jurnal khusus mahasiswa yang dipublikasikan
secara daring (online). Selain itu, akses internet sudah tersedia
secara memadai untuk mengakses e-jurnal dan e-book secara
daring (online). Fasilitas jaringan internet di Universitas Negeri
Makassar sudah cukup besar dengan kapasitas 650 Mbps. Oleh
karena itu, lamanya masa studi mahasiswa ke depannya
diharapkan akan menurun.
i. Penyediaan sistem penyaluran lulusan merupakan layanan yang
bertujuan untuk memberikan informasi bursa kerja, rekruitmen dan
ketersediaan lulusan berdasarkan kompetensi sehingga para lulusan
terserap dalam dunia kerja, dengan indikator kinerja:
1. tersedianya informasi bursa kerja;
2. tersedianya pembekalan bagi lulusan untuk memasuki dunia
kerja; dan
3. adanya kegiatan yang menghubungkan lulusan dengan dunia
kerja.
UNM terkadang menyediakan informasi bursa tenaga kerja melalui
website kampus. Beberapa fakultas telah memberikan pembekalan
kepada mahasiwa untuk memasuki dunia kerja. Kedepannya
pembekalan seperti ini akan diterapkan oleh seluruh fakultas.
Kegiatan pembekalan selalu disertai dengan kegiatan yang
menghubungkan lulusan dengan dunia kerja. Namun demikian,
kegiatan tersebut belum secara rutin dilakukan di setiap fakultas.
Untuk mempersiapkan lulusan UNM yang mampu berwiraswasta,
dalam kurikulum di setiap program studi dimasukkan mata kuliah
kewirausahaan sebagai salah satu perwujudan visi UNM.
- - 20
- -
- 20 -
j. Layanan alumni merupakan bentuk layanan yang diberikan kepada
lulusan, dengan indikator kinerja:
1. tersedianya wadah alumni; dan
2. tersedianya sistem informasi alumni.
Telah tersedia wadah alumni UNM melalui Ikatan Alumni (IKA) UNM
dan di setiap fakultas, bahkan jurusan telah memiliki wadah alumni
sendiri. Sistem informasi alumni UNM telah tersedia dan telah
digunakan secara rutin untuk kegiatan tracer study.
3.1.2. Standar Isi Pembelajaran
Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman
dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian
pembelajaran (learning outcome) lulusan dari Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI). Tingkat kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam
bentuk mata kuliah.
Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut:
a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep
umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar
pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep
teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara
umum;
d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit
menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan
tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam
bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi
bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling
sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan
tertentu.
- - 21
- -
- 21 -
Lingkup standar isi pembelajaran meliputi penyediaan kurikulum dan
silabus per program studi sesuai dengan program pendidikan, beban
studi per mahasiswa, penyediaan kalender akademik, pembaharuan dan
pengembangan kurikulum yang dijabarkan sebagai berikut:
a. Penyediaan kurikulum dan silabus setiap program studi sesuai
dengan program pendidikan merupakan layanan akademik yang
wajib disediakan program studi untuk memenuhi standar
pembelajaran, dengan indikator kinerja:
1. ketersediaan kurikulum dan silabus program studi; dan
2. kesesuaian kurikulum dan silabus program studi dengan
program pendidikan.
Strategi yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian tolok ukur
target antara lain melalui perubahan dan penyempurnaan
kurikulum dengan lebih menekankan pada pencapain kompetensi
atau capaian belajar lulusan berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI). Kurikulum dirancang agar mahasiswa dapat
menyelesaikan kuliah tatap muka dalam 6 (enam) semester dan
diharapkan dapat meningkatkan lulusan tepat waktu dan
pengurangan masa studi.
Setiap program studi telah memiliki kurikulum dan silabus yang
sesuai dengan ketentuan. Penyusunan kurikulum setiap program
studi mengacu kepada kesepakatan himpunan profesi secara
nasional. Setiap himpunan profesi telah secara rutin mengadakan
pertemuan minimal satu kali setiap tahun. Pertemuan tersebut
biasa dihadiri oleh ketua-ketua jurusan/program studi dan pejabat
terkait di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Beberapa himpunan profesi bahkan menetapkan beban studi
minimal bagi setiap program studi.
b. Beban studi per program pendidikan merupakan layanan dalam
bentuk penetapan beban belajar mahasiswa yang dinyatakan satuan
kredit semester (sks). Masa dan beban belajar penyelenggaraan
program pendidikan, yaitu:
1. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma
satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga
puluh enam) sks;
- - 22
- -
- 22 -
2. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma
dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh
puluh dua) sks;
3. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma
tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108
(seratus delapan) sks;
4. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana,
program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar
mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat)
sks;
5. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi
setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma
empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa
paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
6. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program
magister, program magister terapan, atau program spesialis,
setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma
empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa
paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
7. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor,
setelah menyelesaikan program magister atau program magister
terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42
(empat puluh dua) sks.
Beban belajar mahasiswa setiap semester ditentukan oleh
pencapaian belajar pada semester terakhir yang diukur dengan
Indeks Prestasi Semester (IPS), kecuali pada semester 1 dan
semester 2. Jumlah sks yang dapat ditempuh mahasiswa ditentukan
sebagai berikut:
1. jika pada semester terakhir memperoleh IP 3,50 (tiga koma nol
nol) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol), yang
bersangkutan berhak menempuh mata kuliah pada semester
berikutnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks;
2. jika pada semester terakhir memperoleh IP 2,50 (dua koma lima
nol) sampai dengan 2,99 (dua koma sembilan sembilan), yang
bersangkutan berhak menempuh mata kuliah pada semester
berikutnya paling banyak 21 (dua puluh satu) sks;
- - 23
- -
- 23 -
3. jika pada semester terakhir memperoleh IP 2,00 (dua koma nol
nol) sampai dengan 2,49 (dua koma empat sembilan), yang
bersangkutan berhak menempuh mata kuliah pada semester
berikutnya paling banyak 18 (delapan belas) sks;
4. jika pada semester terakhir memperoleh IP 1,50 (satu koma
lima nol) sampai dengan 1,99 (satu koma sembilan sembilan),
yang bersangkutan berhak menempuh mata kuliah pada
semester berikutnya paling banyak 15 (lima belas) sks; atau
5. jika pada semester terakhir memperoleh IP 0,00 (nol koma nol
nol) sampai dengan 1,49 (satu koma empat sembilan) yang
bersangkutan berhak menempuh mata kuliah pada semester
berikutnya paling banyak 12 (dua belas) sks.
6. Penyediaan kalender akademik merupakan layanan dalam
bentuk penyediaan rencana kegiatan akademik universitas
dalam periode 1 (satu) tahun kegiatan akademik, dengan
indikator kinerja ketersediaan kalender akademik.
Kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, jadwal
kuliah efektif, jadwal ujian, hari libur, dan kegiatan akademik
lainnya. Kalender akademik dibuat pada setiap awal tahun akademik
yang merupakan satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari
dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap. Kegiatan
selama satu tahun akademik antara lain:
1. rapat penentuan kalender akademik;
2. persiapan penerimaan mahasiswa baru;
3. pengumuman jadwal penerimaan mahasiswa baru;
4. pelaksanaan seleksi mahasiswa baru;
5. pengumuman mahasiswa baru yang diterima;
6. daftar ulang administrasi mahasiswa baru dan mahasiswa lama;
7. masa pelaksanaan kuliah;
8. pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
9. minggu tenang, libur hariraya, libur natal dan tahun baru ; dan
10. pelaksanaan wisuda.
c. Pembaharuan dan pengembangan kurikulum merupakan upaya
program studi dalam menyediakan kurikulum sesuai dengan
perkembangan keilmuan dan kebutuhan dunia kerja, dengan
indikator kinerja frekuensi pembaharuan dan pengembangan
- - 24
- -
- 24 -
kurikulum per program studi.
Saat ini setiap program studi yang ada di UNM rutin melakukan
peninjauan kurikulum tergantung pada perkembangan keilmuan
dan kebutuhan kerja. Peninjauan kurikulum dilakukan dan diikuti
workshop kurikulum dengan menghadirkan dosen, mahasiswa,
alumni, dan stakeholder.
3.1.3 Standar Proses Pembelajaran
Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang
pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh
capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran mencakup:
a. Karakteristik proses pembelajaran
Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif,
holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif,
dan berpusat pada mahasiswa. Proses pembelajaran
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan
dapat memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, sehingga
peserta didik mampu berkreativitas dan mandiri sesuai dengan
minat bakatnya.
b. Perencanaan proses pembelajaran
Standar perencanaan proses pembelajaran didasarkan pada prinsip
sistematis dan sistemik. Sistematis berarti secara runtut, terarah,
dan terukur dari jenjang kemampuan rendah hingga tinggi secara
berkesinambungan. Sistemik berarti mempertimbangkan berbagai
faktor yang berkaitan, yaitu tujuan (yang mencakup aspek sikap,
pengetahuan, dan ketrampilan), karakteristik peserta didik,
karakteristik materi ajar (yang mencakup fakta, konsep, prosedur,
dan prinsip), kondisi lingkungan dan hal-hal lain yang menghambat
atau mendukung terlaksananya proses pembelajaran. Perencanaan
proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan
disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah
lain paling sedikit memuat:
1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester,
sks, nama dosen pengampu;
- - 25
- -
- 25 -
2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata
kuliah;
3. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap
pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan
dicapai;
5. metode pembelajaran;
6. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap
tahap pembelajaran;
7. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam
deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama
satu semester;
8. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. daftar referensi yang digunakan.
c. pelaksanaan proses pembelajaran
Standar pelaksanaan proses pembelajaran didasarkan pada prinsip
intensitas interaksi antara peserta didik, dosen, dan sumber belajar.
Untuk itu, perlu diperhatikan jumlah maksimal peserta didik dalam
setiap kelas, beban pembelajaran maksimal pendidik, dan
ketersediaan buku teks pelajaran bagi peserta didik.
Syarat Mengikuti Perkuliahan di Universitas Negeri Makassar adalah:
1. Mahasiswa melaksanakan registrasi administrasi
a) membayar biaya pendidikan dan biaya lain yang telah
ditentukan untuk setiap semester.
b) mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) untuk
semester yang bersangkutan.
2. Mahasiswa melaksanakan registrasi akademik
a) Menyusun rencana studi dan mengisi Kartu Rencana Studi
(KRS) serta mengonsultasikannya kepada dosen Penasehat
Akademik (PA) yang ditentukan.
b) Mahasiswa memasukkan daftar mata kuliah yang telah
disetujui dosen PA ke dalam Sistem Informasi Akademik
(SIA) secara daring (online), kemudian dicetak dan
ditandatangani oleh dosen PA.
- - 26
- -
- 26 -
c) Perubahan mata kuliah yang telah terdaftar dalam KRS
dapat dilakukan paling lama 2 (dua) minggu setelah
perkuliahan berjalan dengan persetujuan dosen PA.
Lingkup layanan proses pembelajaran meliputi pelaksanaan
perkuliahan, kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, praktikum,
tugas mandiri dan reponsi/tutorial yang dijabarkan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan perkuliahan merupakan bentuk pelaksanaan
kegiatan akademik dalam 1 (satu) semester yang terdiri dari
minimal 16 (enam belas) minggu kegiatan tatap muka, dengan
indikator kinerja berupa ketepatan waktu dalam perkuliahan,
yaitu kepatan waktu dosen masuk kelas dan lama
melaksanakan kegiatan perkuliahan.
2. Kehadiran mahasiswa merupakan jumlah minimal kehadiran
mahasiswa mengikuti perkuliahan dan sebagai persyaratan
mengikuti ujian akhir semester, dengan indikator kinerja,
yaitu kehadiran minimal mahasiswa (%) yang dihitung dari
jumlah kehadiran minimal pelaksanaan perkuliahan setiap
semester.
Jumlah kehadiran X 100 %
Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan perkuliahan telah dilaksanakan secara tepat waktu sesuai
dengan yang direncanakan di dalam kalender akademik. Sesuai dengan
Pedoman Akademik Universitas Negeri Makassar, mahasiswa wajib hadir
minimal 80% (delapan puluh persen) kehadiran. Jika kurang dari 80%
(delapan puluh persen) maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan
mengikuti ujian. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa mahasiswa
tersebut tidak lulus mata kuliah.
a. Kehadiran dosen merupakan jumlah minimal kehadiran dosen
mengikuti perkuliahan sebagai persyaratan pelaksanaan ujian
semester, dengan indikator kinerja, yaitu kehadiran minimal dosen
(%) yang dihitung dari jumlah kehadiran minimal pelaksanaan
perkuliahan setiap semester.
Setiap dosen wajib hadir minimal 75% (tujuh puluh lima persen)
kehadiran. Jika masih kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen)
kehadiran (12 kali pertemuan dalam satu semester), maka dosen
tersebut harus mencari waktu pengganti agar jumlah kehadiran
- - 27
- -
- 27 -
terpenuhi atau dapat menggunakan e-learning. Dosen yang tidak
dapat memenuhi jumlah kehadiran tidak diperkenankan
menyelenggarakan ujian bagi mahasiswanya.
b. Praktikum merupakan bentuk lain pelaksanaan kegiatan akademik
dalam 1 (satu) semester yang merupakan bagian dari proses mata
kuliah, dengan indikator kinerja berupa kehadiran minimal dosen
dan mahasiswa, yaitu jumlah kehadiran dosen dan mahasiswa
dalam kegiatan praktikum sesuai materi praktikum.
c. Tugas mandiri merupakan bagian dari mata kuliah dalam
pelaksanaan kegiatan akademik selama 1 (satu) semester, dengan
indikator kinerja:
1) tugas yang diberikan dosen kepada mahasiswa; dan
2) mahasiswa yang menyelesaikan tugas mandiri.
d. Responsi/tutorial merupakan suatu bentuk pelaksanaan kegiatan
akademik selama 1 (satu) semester melengkapi kegiatan perkuliahan
mata kuliah tertentu melalui responsi/tutorial, dengan indikator
kinerja, yaitu jumlah mata kuliah dilengkapi responsi/tutorial.
Keberhasilan indikator kinerja pelaksanaan proses pembelajaran terkait
dengan jadwal perkuliahan, daya tampung, beban mengajar, dan bahasa
pengantar, yang dijabarkan sebagai berikut:
a. Jadwal Perkuliahan
Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kalender
akademik dan operasionalnya yang diatur dengan jadwal
perkuliahan untuk setiap kelas di awal semester ganjil dan genap.
Penetapan jadwal perkuliahan disahkan oleh ketua jurusan.
b. Daya Tampung Kelas
Jumlah mahasiswa dalam 1 (satu) kelas tergantung besarnya
ruangan. Dipersyaratkan jumlah mahasiswa dalam setiap kelas
tidak lebih dari 40 (empat puluh) orang. Sedangkan untuk program
magister setiap kelas tidak lebih dari 20 (dua puluh) orang.
c. Beban Mengajar
Setiap dosen tetap memiliki beban kerja sebesar 12 – 16 (dua belas
sampai dengan enam belas) sks setiap semester dengan kewajiban
mengajar per minggu 6 (enam) sks, selebihnya digunakan untuk
aktivitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tugas
tambahan, dan tugas untuk peningkatan institusi.
- - 28
- -
- 28 -
d. Bahasa Pengantar
Bahasa pengantar yang digunakan dalam proses pembelajaran
adalah Bahasa Indonesia, namun bahasa asing dapat digunakan
bila diperlukan dalam rangka menyampaikan pengetahuan.
Saat ini pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
UNM terdapat kelas Bilingual yang mewajibkan penggunaan dua
bahasa pengantar kuliah yakni bahasa Indonesia dan Inggris.
3.1.4 Standar Penilaian Pembelajaran
Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang
penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar
mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian,
mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan
penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
Penilaian hasil belajar oleh dosen dilakukan secara berkesinambungan
untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar dari
setiap peserta didik. Penilaian pendidikan tersebut digunakan untuk:
a. menilai pencapaian kompetensi peserta didik,
b. sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan
c. memperbaiki proses pembelajaran.
Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah
didasarkan pada 3 (tiga) alternatif penilaian, yaitu:
a. menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu dengan
cara menentukan batas kelulusan.
b. menggunakan sistem Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu dengan
cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai
kelompoknya.
c. menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu
menentukan nilai batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian
membandingkan nilai yang lulus relatif dengan kelompoknya.
- - 29
- -
- 29 -
Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan huruf dan angka
seperti tertera pada tabel berikut:
NO
.
NILAI
ABSOLUT
NILAI
HURUF
NILAI
MUTU 1. 80 – 100 A 4,00
2. 77 - 79,99 A- 3,75
3. 75 - 76,99 B+ 3,50
4 70 - 74,99 B 3,00
5 67 - 69,99 B- 2,75
6 63 - 66,99 C+ 2,50
7 60 - 62,99 C 2,00
8 55 - 59,99 D+ 1,50
9 45 - 54,99 D 1,00
10 < 44,99 E 0
Nilai absolut adalah nilai murni (nilai mutlak) yang dikelompokkan dalam
bentuk angka pecahan dengan rentang skor antara 0-100 (nol sampai
dengan seratus).
Nilai mutu ialah nilai yang berasal dari nilai absolut yang dikelompokkan
dalam bentuk angka desimal antara 0,00 – 4,00 (nol koma nol nol sampai
dengan empat koma nol nol).
Nilai huruf ialah nilai yang berasal dari nilai mutu yang dikelompokkan
dalam bentuk huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D+, D, dan E.
Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi
dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Dimana, IPK
digunakan untuk menetapkan predikat kelulusan sebagai berikut:
PREDIKAT KELULUSAN INDEKS PRESTASI KUMULATIF
DIPLOMA,
SARJANA
PROFESI,
MAGISTER,
DOKTOR Memuaskan 2,76 – 3,00 3,00 – 3,50
Sangat Memuaskan 3,01 – 3,50 3,51 – 3,75
Dengan Pujian (cum laude) 3,51 – 4,00 3,76 – 4,00
- - 30
- -
- 30 -
Lingkup indikator kinerja penilaian hasil pembelajaran meliputi ujian,
bimbingan tugas akhir, pengujian tugas akhir, dan praktik kerja
lapangan/praktik pengalaman lapangan.
a. Ujian merupakan proses penilaian keberhasilan pelaksanaan
pendidikan terhadap mahasiswa untuk setiap mata kuliah, dengan
indikator kinerja jumlah mata kuliah yang diumumkan tepat waktu.
Setiap mata kuliah pada umumnya diujikan sebanyak dua kali
dalam satu semester, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir
semester. Ujian tengah semester dilaksanakan setelah pertemuan ke
tujuh atau ke delapan. Ujian akhir dilaksanakan pada akhir
semester. Dosen umumnya diberikan waktu dua minggu untuk
mengumumkan nilai ujian kepada mahasiswa. Saat ini baru sekitar
95% (sembilan puluh lima persen) mata kuliah yang diumumkan
tepat waktu.
1. Ujian akhir semester hanya dapat diikuti oleh mahasiswa
apabila sudah mengikuti kegiatan tatap muka 80% (delapan
puluh persen) dari perkuliahan efektif yang telah dijalani dan
telah melaksanakan tugasnya yang diwajibkan kepadanya
2. Ujian praktikum hanya dapat diikuti oleh mahasiswa apabila dia
telah menyelesaikan tugas-tugas yang diwajibkan kepadanya
3. Ujian skripsi dapat dilakukan apabila:
a) telah menyelesaikan semua beban studi yang diwajibkan;
b) telah menyelesaikan penulisan skripsi yang dibuktikan oleh
persetujuan dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2
dengan membubuhkan tanda tangan; dan
c) telah menyelesaikan semua persyaratan administrasi.
b. Bimbingan tugas akhir merupakan proses pembimbing oleh dosen
kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Lama
pembimbingan ditentukan sejak dosen mendapat penugasan sampai
mahasiswa dinyatakan telah memenuhi semua persyaratan
kelulusan yang tercatat melalui sistem informasi akademik (SIA)
UNM, dengan indikator kinerja lama bimbingan rata-rata hingga
lulus per strata.
Idealnya bimbingan tugas akhir dilakukan selama satu semester
(enam bulan). Akan tetapi, sangat jarang mahasiswa yang dapat
menyelesaikan bimbingan tugas akhir dalam waktu enam bulan.
Secara rata-rata mahasiswa menyelesaikan antara 8 (delapan)
- - 31
- -
- 31 -
sampai dengan 18 (delapan belas) bulan.
c. Pengujian tugas akhir merupakan proses pengurusan administrasi
kelengkapan persyaratan kelulusan sejak pelaksanaan ujian akhir,
dengan indikator kinerja tenggang waktu antara pelaksanaan ujian
dengan akhir bimbingan.
Pengujian tugas akhir secara rata-rata dilakukan dalam tenggang
waktu 20 (dua puluh) hari setelah proses bimbingan dinyatakan
selesai. Kedepannya tenggang waktu tersebut diharapkan dapat
dikurangi menjadi 7 (tujuh) hari.
d. Praktik kerja lapangan/praktik pengalaman lapangan merupakan
kegiatan akademik yang harus dilakukan oleh mahasiswa pada
suatu lembaga atau instansi yang bertujuan untuk meningkatkan
capain pembelajaran, dengan indikator kinerja:
1. ketersediaan informasi program Praktik Kerja Lapangan
(PKL)/Program Pengalaman Lapangan (PPL); dan
2. adanya rencana terstruktur pelaksanaan Praktik Kerja
Lapangan (PKL)/Program Pengalaman Lapangan (PPL).
Mahasiswa yang telah menempuh dan lulus mata kuliah minimal 90
(sembilan puluh) SKS diperbolehkan untuk mengikuti praktek kerja
lapangan. Informasi program kerja praktek pada umumnya tersedia
di setiap fakultas. Pelaksanaan praktek kerja lapangan telah
direncanakan secara terstruktur di setiap fakultas. Informasi lokasi
praktek kerja lapangan sebagian tersedia di fakultas dan
jurusan/program studi. Lama pelaksanaan praktek kerja lapangan
bervariasi dari satu fakultas ke fakultas lainnya dalam kisaran satu
sampai tiga bulan.
3.1.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal
tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan.
a. Standar Dosen
Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi
pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan
untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan
- - 32
- -
- 32 -
capaian pembelajaran lulusan. Dosen harus memenuhi 3 (tiga)
kualifikasi, yaitu:
1. Kualifikasi Umum
Kualifikasi umum yang harus dimiliki oleh dosen terdiri atas:
a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b) sehat jasmani dan rohani, yaitu kondisi kesehatan fisik
dan mental yang memungkinkan Dosen dapat
melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik
dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang
cacat;
c) jujur, disiplin, dan tanggung jawab;
d) memiliki komitmen terhadap tugasnya; dan
e) memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan.
Tenaga pengajar/dosen tetap berjumlah 856 (delapan ratus lima
puluh enam) orang. Kualitas Sumber Daya Manusia UNM
menempati peringkat kelima pada tahun 2017. Jumlah dosen
dengan jabatan fungsional guru besar sebanyak 64 (enam puluh
empat) pada tahun 2013 dan saat ini mencapai 81 (delapan
puluh satu) dosen (9,4%). Dosen yang bergelar Doktor sebanyak
354 (tiga ratus lima puluh empat) orang (41,35%), dan yang
bergelar Magister sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh
delapan) orang (58,17%).
2. Kualifikasi Akademik
Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling
rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan
dengan ijazah untuk dapat mengajar pada jenjang pendidikan
tertentu.
PROGRAM KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
MINIMAL
KETERANGAN
Diploma Tiga,
Diploma Empat,
Sarjana
Magister
Profesi Magister Sertifikasi
Keilmuan (Level
8) KKNI
- - 33
- -
- 33 -
PROGRAM KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
MINIMAL
KETERANGAN
Magister Doktor
Doktor Doktor
Dari sisi kualifikasi dosen berdasarkan jabatan fungsional,
dosen yang sudah mencapai Guru Besar sebanyak 81 (delapan
puluh satu) orang (9,4%), Lektor Kepala 347 (tiga ratus empat
puluh tujuh) orang (40,53%), Lektor 254 (dua ratus lima puluh
empat) orang (29,67%), Asisten Ahli 119 (seratus sembilan belas)
orang (13,90%) dan 55 (lima puluh lima) orang (6.42%) yang
masih belum mendapat jabatan fungsional. Peningkatan
kualifikasi pendidikan tidak serta merta dapat diikuti dengan
peningkatan kualifikasi jabatan fungsional.
3. Kualifikasi Kompetensi
Kualifikasi kompetensi yang harus dimiliki dosen terdiri atas:
a) kompetensi profesional;
b) kompetensi pedagogik;
c) kompetensi kepribadian; dan
d) kompetensi sosial.
Selain kualifikasi di atas, dosen program vokasi (diploma tiga
dan diploma empat) harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai
dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang
dihasilkan oleh UNM.
b. Standar Tenaga Kependidikan
Standar tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki
kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang
tugasnya. Kualifikasi tenaga kependidikan terdiri atas kualifikasi
umum, kualifikasi pendidikan, dan kualifikasi kompetensi.
1. Kualifikasi Umum
Kualifikasi umum yang harus dimiliki oleh tenaga kependidikan
terdiri atas:
a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b) sehat jasmani dan rohani, yaitu kondisi kesehatan fisik
dan mental yang memungkinkan Dosen dapat
melaksanakan tugas dengan baik.
- - 34
- -
- 34 -
Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan
kepada penyandang disabilitas;
a) jujur, disiplin, dan tanggung jawab;
b) memiliki komitmen terhadap tugasnya; dan
c) memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan.
2. Kualifikasi Pendidikan
Kualifikasi pendidikan yang harus dimiliki oleh tenaga
kependidikan terdiri atas:
a) Pelaksana Akademik
1) Rektor : Doktor
2) Wakil Rektor : Doktor
3) Dekan : Doktor
4) Direktur Pascasarjana : Doktor
5) Wakil Dekan : Doktor
6) Wakil Direktur : Doktor
7) Ketua Prodi Pascasarjana : Doktor
8) Ketua Lembaga : Doktor
9) Sekretaris Lembaga : paling rendah Magister
b) Pelaksana Administrasi
1) Kepala Biro : paling rendah Sarjana
2) Kepala Bagian : paling rendah Sarjana
3) Kepala Sub Bagian : paling rendah Sarjana
4) Arsiparis : paling rendah Diploma Tiga
5) Pustakawan : paling rendah Diploma Tiga
6) Laboran : paling rendah Diploma Tiga
7) Pelaksana : paling rendah Diploma Tiga
3. Kualifikasi Kompetensi
Kualifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga
kependidikan terdiri atas:
a) menguasai sistem perkuliahan yang berlaku; dan
b) memiliki keterampilan yang memadai dalam pengelolaan
pendidikan.
Pada tahun 2017, tenaga kependidikan UNM berjumlah 658 (enam
ratus lima puluh delapan) orang terdiri atas tenaga kependidikan
- - 35
- -
- 35 -
dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 60 (enam puluh) orang,
S1 sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) orang, Diploma sebanyak 35
(tiga puluh lima) orang, SMA sebanyak 228 (dua ratus dua puluh
delapan) orang, SMP sebanyak 13 (tiga belas) orang dan SD sebanyak
6 (enam) orang. Tenaga kependidikan Non PNS sebanyak 458 (empat
ratus lima puluh delapan) terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga
medis pada poliklinik UNM. Kualitas dan kuantitas tenaga
kependidikan masih harus ditingkatkan agar mampu memberikan
layanan secara prima.
Standar administrasi yang akan dicapai perlu diupayakan dengan
tindakan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kejelasan aturan, mekanisme kerja horizontal
antar staf, subbagian, bagian dan unit kerja dan mekanisme
kerja dari tingkatan yang paling tinggi sampai yang paling
bawah, tanggung jawab dan standar kinerja yang mendukung
terciptanya manajemen informasi yang terintegrasi.
2. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan
hasil evaluasi diri yang mengacu pada Renstra UNM secara
bertahap dari unit yang paling bawah sampai tingkat
universitas.
3. Meningkatkan pemahaman pihak manajemen tentang
kepemimpinan dan tugas pokoknya, mengefektifkan
pemantauan dan evaluasi dan menindaklanjuti hasilnya.
4. Melaksanakan pertemuan rutin secara berjenjang dari tingkat
program studi sampai universitas.
5. Meningkatkan kualitas keputusan dan membuat keputusan
berdasarkan data yang valid.
6. Meningkatkan etos kerja, motivasi kerja dan kepercayaan diri
seluruh pimpinan, karyawan dan dosen UNM.
7. Optimalisasi peran Unit Penjaminan Mutu dan Satuan
Pengawasan Mutu Internal.
8. Optimalisasi peran International Office.
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas kerja sama.
- - 36
- -
- 36 -
Lingkup standar dosen dan tenaga kependidikan, meliputi
penyediaan dosen sesuai kualifikasi, penyediaan dosen,
pengembangan kompetensi dosen, peyediaan tenaga kependidikan
sesuai kualifikasi dan kompetensi dan peningkatan kompetensi
tenaga kependidikan, yang dijabarkan sebagai berikut:
1. Penyediaan dosen sesuai kualifikasi merupakan upaya
pemenuhan jumlah dosen yang seusai dengan kualifikasi
jenjang pendidikan dan bidang keilmuwan dalam satu program
studi, dengan indikator kinerja:
a) pemenuhan dosen dengan kualifikasi akademik paling
rendah magister yang mengajar program sarjana dan
program diploma;
b) pemenuhan dosen dengan kualifikasi akademik paling
rendah doktor yang mengajar program magister dan
program doktor; dan
c) kesesuaian bidang keilmuan dengan mata kuliah yang
diampu.
2. Penyediaan dosen merupakan upaya pemenuhan kebutuhan
dosen sesuai dengan kebutuhan pada setiap program studi,
dengan indikator kinerja:
a) perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa, yaitu batasan
ideal seorang dosen dalam memberikan pelayanan kepada
mahasiswa; dan
b) persentase jumlah dosen tetap dari jumlah seluruh dosen.
3. Pengembangan kompetensi dosen merupakan upaya
peningkatan kemampuan dan kompetansi dosen yang
menunjang kegiatan dan persyaratan akademik, dengan
indiktor kinerja:
a) jumlah dosen yang mengikuti peningkatan kualifikasi
pendidikan; dan
b) jumlah dosen yang mengikuti peningkatan kompetensi
merupakan jumlah dosen yang mengikuti kegiatan
pelatihan, workshop, semnar dan kegiatan sejenis yang
dapat meningkatkan kompetensi diri.
4. Penyediaan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi dan
kompetensi merupakan upaya pemenuhan penuhan jumlah
tenaga kependidikan sesuai dengan jenjang pendidikan dan
- - 37
- -
- 37 -
kompetensi, dengan indikator kinerja:
a) kesesuaian kualifikasi pendidikan merupakan jenjang
pendidikan minimal tenaga kependidikan untuk
menduduki suatu jabatan;
b) kesesuaian kompetensi/bidang keahlian merupakan
kompetensi atau keahlian seorang tenaga kependidikan
yang harus dimiliki tenaga kependidikan untuk
membidangi kegiatan administrasi tertentu;
c) tersedianya sasaran kinerja pegawai merupakan target
kerja yang harus dicapai oleh setiap tenaga kependidikan;
dan
d) perbandingan jumlah tenaga kependidikan (tertentu) dan
mahasiswa merupakan imbangan antara jumlah tenaga
kependidikan terhadap jumlah mahasiswa dalam
memberikan pelayanan administrasi.
5. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan merupakan
suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kesesuain
kompetensi, dengan indikator kinerja:
a) jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan
kualifikasi pendidikan; dan
b) jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan
kompetensi.
6. Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
a) Meningkatkan pemahaman terhadap metode perencanaan
dosen berdasarkan beban kerja dan keahlian.
b) Meningkatkan pemahaman terhadap metode audit kinerja
dosen dan proses pembelajaran.
c) Melakukan audit dosen dan staf pada seluruh unit kerja
mencakup beban kerja, keahlian/keterampilan, deskripsi
tugas dan mekanisme kerja.
d) Mengalokasikan kembali beban kerja dengan lebih merata,
transparans, dan akuntabel.
e) Menata ulang penempatan tenaga kependidikan sehingga
beban kerja menjadi lebih optimal sesuai dengan keahlian
yang dibutuhkan.
- - 38
- -
- 38 -
f) Membuat perencanaan kebutuhan dan pengembangan
dosen dan tenaga kependidikan untuk jangka pendek (satu
tahun) dan menengah (lima tahun).
g) Memperjelas mekasnisme kerja, tanggung jawab, penilaian
kinerja staf, serta pemberian reward dan punishment.
h) Merancang pedoman perekrutan dan pengelolaan dosen
dan staf.
i) Merancang dan melaksanakan kode etik dosen dan staf.
3.1.6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal
tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses
pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Standar sarana yang harus tersedia mencakup perabot, peralatan
pendidikan, media pembelajaran, buku, buku elektronik, dan repositori,
sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen,
sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan
habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
Prasarana yang harus tersedia meliputi lahan, ruang kelas,
perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat
berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa,
ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan
fasilitas umum.
UNM memiliki 4 (empat) kampus yang terletak di Kota Makassar, 1 (satu)
kampus di Kota Pare-Pare, dan 1 (satu) kampus di Kabupaten Bone yang
terdiri atas:
a. Lahan terbangun adalah lahan yang di atasnya berisikan bangunan.
b. Lahan terbuka adalah lahan yang belum ada bangunan di atasnya
termasuk taman, selasar, dan lapangan.
c. Lahan pengembangan adalah lahan yang diperlukan untuk
kebutuhan pengembangan bangunan, kegiatan praktik dan
perumahan.
- - 39
- -
- 39 -
Total lahan tanah yang dimiliki UNM seluas 52,90 (lima puluh dua koma
sembilan puluh) hektar dengan perincian berdasarkan lokasi sebagai
berikut:
a. Kampus 1 UNM Gunungsari:14,81 (empat belas koma delapn puluh
satu) ha;
b. Kampus 2 UNM Parangtambung: 16,57 (enam belas koma lima
puluh tujuh) ha;
c. Kampus 3 UNM Banta-bantaeng: 7,07 (tujuh koma nol tujuh) ha;
d. Kampus 4 UNM Tidung: 3,17 (tiga koma tujuh belas) ha;
e. Kampus 5 UNM Parepare: 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) ha;
f. Kampus 6 UNM Bone: 4,59 (empat koma lima puluh sembilan) ha;
g. Kompleks PPSP: 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) ha;
h. Perumahan Pegawai: 0,07 (nol koma nol tujuh) ha;
i. Tanah Pekuburan: 1 (satu) ha.
Lingkup standar sarana dan prasarana meliputi ruang kuliah, ruang
dosen, ruang administrasi, perpustakaan, laboratorium/bengkel/studio,
sistem informasi, dan sarana lainnya.
a. Penyediaan ruang kuliah adalah layanan yang diberikan dalam
bentuk penyediaan ruang kuliah yang memadai, dengan indikator
kinerja:
1) rasio luas ruang kuliah per mahasiswa. UNM rata-rata
melakukan 4 (empat) shift perkuliahan setiap hari sehingga
rasio luas ruang kelas terhadap mahasiswa dihitung dengan
formula:
2) jumlah ruang kuliah, yaitu ruang kelas yang tersedia untuk
kegiatan pembelajaran (kelas).
b. Penyediaan sarana ruang kuliah merupakan upaya pemenuhan
kebutuhansarana yang mendukung kegiatan perkuliahan, dengan
indikator persentase jumlah sarana ruang kuliah yang tersedia.
c. Penyediaan ruang dosen merupakan layanan yang diberikan dalam
bentuk penyediaan ruang dosen, dengan indikator kinerja ratio luas
ruang dosen, yaitu luasan yangg dibutuhkan oleh seorang dosen
yang menunjang aktivitas di ruangan (m2/dosen). Rasio luas ruang
- - 40
- -
- 40 -
dosen dihitung dengan formula:
d. Penyediaan sarana ruang dosen merupakan layanan yang diberikan
dalam bentuk penyediaan sarana ruang dosen, yaitu meubelair, TV,
dan majalah ilmiah dengan indikator persentase ketersediaan
sarana di ruang dosen.
e. Penyediaan ruang administrasi merupakan layanan yang diberikan
dalam bentuk penyediaan ruang administrasi, dengan indikator
kinerja rasio luas ruang administrasi, yaitu luas ruang tersedia
untuk kegiatan adminitrasi dibagi dengan jumlah pegawai.
f. Penyediaan sarana ruang administrasi merupakan layanan yang
diberikan dalam bentuk penyediaan sarana ruang, yaitu meubelair,
komputer, printer, scanner dengan indikator kinerja ketersediaan
sarana ruang administrasi.
g. Penyediaan ruang dan sarana ruangan perpustakaan merupakan
layanan perpustakaan melalui penyediaan ruang dan sarana
ruangan secara memadai, dengan indikator kinerja:
1) luas ruang perpustakaan; dan
2) ketersediaan sarana di ruang perpustakaan.
h. Penyediaan buku dan jurnal meruapakan bentuk layanan
perpustakaan melalui penyediaan buku dan jurnal secara memadai,
dengan indikator kinerja:
1) jenis buku dan jurnal untuk setiap program studi;
2) jumlah buku dan jurnal;
3) ketersediaan buku teks yang dirujuk mata kuliah;
4) kemutakhiran buku dan jurnal; dan
5) ketersediaan perpustakaan elektronik.
i. Waktu layanan merupakan bentuk dan lamanya waktu dalam
memberikan layanan perpustakaan, dengan indikator kinerja:
1) lamanya jam layanan, yaitu waktu yang disediakan dalam
pelayanan perpustakaan setiap hari;
2) jangka waktu peminjaman, yaitu tenggang waktu yang berikan
untuk sekali peminjaman buku; dan
3) kemudahan akses terhadap perpustakaan elektronik.
- - 41
- -
- 41 -
j. Kapasitas ruang baca merupakan bentuk layanan perpustakaan
melalui penyediaan ruang baca, dengan indikator kinerja ratio luas
ruang baca per mahasiswa, yaitu luasan ruang yang tersedia
dibandingkan jumlah mahasiswa.
k. Penyediaan ruang laboratorium, bengkel atau studio merupakan
bentuk layanan laboratorium, bengkel atau studio melalui
penyediaan ruang dan sarana ruangan secara memadai, dengan
indikator kinerja luas ruang rasio luas ruangan per mahasiswa.
l. Penyediaan sarana ruangan laboratorium merupakan layanan yang
diberikan dalam bentuk penyediaan sarana ruang ruang
laboratorium, bengkel atau studio, dengan indikator kinerja
kecukupan sarana untuk setiap ruangan.
m. Penyediaan alat dan bahan praktikum per program studi adalah
bentuk layanan laboratorium, bengkel atau studio melalui
penyediaan alat dan bahan praktikum per program studi secara
memadai, dengan indikator kinerja:
1) kecukupan alat untuk setiap mata kuliah praktikum;
2) kecukupan bahan untuk setiap mata kuliah praktikum; dan
3) ketersediaan prosedur penggunaan sarana praktikum.
n. Waktu layanan adalah lamanya waktu dalam memberikan layanan
laboratorium, bengkel atau studio, dengan indikator kinerja
lamanya jam layanan.
o. Penyediaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan
layanan yang diberikan dalam bentuk layanan, dengan indikator
kinerja:
1) ketersediaan jaringan (bandwidth);
2) ketersediaan system informasi manajemen, keuangan dan
pembelajaran;
3) ketersediaan prosedur; dan
4) ketersediaan basis data.
p. Penyediaan sarana/prasarana ibadah, olahraga, balai pengobatan
merupakan layanan penyediaan sarana penunjang, dengan
indikator kinerja ketersediaan sarana/prasarana ibadah, olahraga,
balai pengobatan, dan lain-lain.
- - 42
- -
- 42 -
q. Sarana bagi penyandang disabilitas adalah layanan yang diberikan
dalam bentuk ketersediaan sarana bagi penyandang disabilitas,
dengan indikator kinerja ketersediaan sarana/prasarana bagi
penyandang disabilitas.
Rekapitulasi Bangunan UNM Berdasarkan Pembagian Fungsi Ruangan:
NO.
BANGUNAN
LUAS
(m2)
RASIO (m2) KET.
Sekarang Ideal
1.
Ruang
Perkantoran/
administrasi
14.314 1:16,47 - -
2. Ruang kuliah 17.146 1:0.55 1:2,0 4 shift/ hari
3. Ruang Dosen 2.187 1:2,52 1:4
4. Ruang
rapat/seminar 3.737
5. Ruang
Perpustakaan 4.670 1:0,15 1:1,0 -
6.
Ruang
Laboratorium/
bengkel/studio
29.933 1:0,96 1:4,0 4 shift/ hari
7
Ruang
kegiatan
Mahasiswa
3.938
8
Gedung
Asrama
Mahasiswa
1.181
9 Gedung
Serbaguna 4.661
10 Gedung
Lainnya 65.854
*Jumlah Mahasiswa 2016/2017: 31.094 orang; jumlah dosen: 856 orang
- - 43
- -
- 43 -
Pada saat ini semua sarana dan prasarana yang penggunaannya dikuasai
oleh UNM merupakan barang milik negara yang pengelolaannya dilakukan
sesuai ketentuan sebagai berikut:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92);
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.6/2014 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Negara;
e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor
553.a/M/Kp/XII/2015 tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit
Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementrian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
sebagai media pembelajaran dan pengelolaan pendidikan melalui upaya-
upaya berikut:
a. Melakukan penguatan Sistem pengelolaan TIK secara integral,
menyeluruh dan berkelanjutan melalui pembentukan unit TIK di
tingkat fakultas.
b. Peningkatan kapasitas administrator jaringan, teknisi, operator TIK di
tingkat fakultas melalui pelatihan dan pengembangan yang kontinu
diimbangi dengan insentif proporsional atas beban kerja.
c. Menyusun kebijakan tentang pengelolaan e-learning sebagai media
pembelajaran.
d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana TIK seperti
meningkatkan bandwidth internet (saat ini bandwidth UNM adalah
650 Mbps).
e. Mengembangkan kegiatan e-learning sebagai media proses
pembelajaran dengan paradigma student-centered learning.
- - 44
- -
- 44 -
3.1.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,
serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang
mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran,
standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan,
serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
Perencanaan pembelajaran dilakukan dalam tingkat Universitas yang
meliputi penyusunan kebijakan, rencana strategis, dan rencana
operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas
akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman
bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
Perencanaan pada tingkat pengelola program studi meliputi penyusunan
kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah dan
penyusunan jadwal kuliah yang mendukung capaian pembelajaran
lulusan. UNM telah memiliki Sistem Informasi Akademik (SIA,
https://sia.unm.ac.id) yang mampu menyediakan daftar hadir secara
otomatis sesuai dengan rencana studi mahasiswa.
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum
pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu
pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI) untuk setiap program studi yang mencakup
pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang
harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
Kedalaman muatan kurikulum setiap mata kuliah pada setiap program
studi dituangkan ke dalam capaian pembelajaran yang harus dikuasai
oleh peserta didik sesuai dengan beban studi yang tercantum dalam
struktur kurikulum. Kurikulum program diploma dan sarjana terdiri dari
kelompok mata kuliah muatan nasional, kelompok mata kuliah muatan
universitas, kelompok mata kuliah muatan fakultas/program studi
diatur dalam peraturan akademik fakultas masing-masing.
- - 45
- -
- 45 -
UNM telah menyediakan sarana perkuliahan, sumber daya keuangan,
sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk
menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar
proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai
capaian pembelajaran lulusan.
Pengendalian proses pembelajaran merupakan upaya menjaga dan
meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan
program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang
sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Pengendalian dilakukan
diantaranya dengan menerbitkan peraturan yang terkait dengan
penyelenggaraan pendidikan yang dilengkapi dengan sanksi dan
penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan oleh
Universitas dan pengelola program studi. UNM memiliki Sistem
Pemantauan Perkuliahan yang dapat mencatat jadwal perkuliahan,
kehadiran mahasiswa dan dosen, dan materi perkuliahan yang
disampaikan pada setiap pertemuan. Peraturan Akademik UNM
memberikan batasan kehadiran mahasiswa dan dosen dalam kegiatan
perkuliahan setiap semester.
Pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber
data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan
pengembangan mutu pembelajaran.
a. Perencanaan pengelolaan pembelajaran melalui pembuatan
kurikulum, dengan indikator kinerja tersedianya kurikulum.
b. Perencanaan pengelolan pembelajaran melalui ketersediaan jadwal
kuliah, dengan indikator kinerja:
1. tersedianya jadwal kuliah tepat waktu;
2. tersedianya daftar hadir mahasiswa dan dosen; dan
3. tersedianya bahan ajar.
c. Perencanaan pengelolaan pembelajaran melalui penyusunan daya
tampung, dengan indikator kinerja tersedianya data daya tampung.
d. Perencanaan pengelolaan pembelajaran melalui layanan
perencanaan studi mahasiswa, dengan indikator kinerja:
1. tersedianya pedoman akademik; dan
2. tersedianya perangkat rencana studi.
- - 46
- -
- 46 -
e. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran melalui tersedianya sarana
perkuliahan, dengan indikator kinerja tersedianya sarana
perkuliahan yang memadai.
f. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaranan melalui penyediaan
tenaga yang kompeten, dengan indikator kinerja:
1. kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi;
2. jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi akademik; dan
3. jenis pelatihan bagi tenaga administrasi akademik.
g. Pengendalian pengelolaan pembelajaranan melalui penyediaan
pedoman dan prosedur layanan, dengan indikator kinerja:
1. tersedianya pedoman dan prosedur layanan; dan
2. tersedianya uraian tugas jabatan tenaga pemberi layanan.
h. Pengendalian pengelolaan pembelajaranan melalui evaluasi
perkuliahan, dengan indikator kinerja:
1. tersedianya sistem dan instrumen evaluasi;
2. adanya sistem reward dan punishment.
i. Pengendalian pengelolaan pembelajaranan melalui kecepatan dan
ketepatan waktu administrasi akademik (lainnya), dengan indikator
kinerja:
1. kecepatan waktu surat menyurat; dan
2. ketepatan waktu surat menyurat.
j. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan pembelajaran melalui
penilaian dan informasi nilai, dengan indikator kinerja:
1. tersedianya pedoman penilaian hasil belajar;
2. tersedianya informasi kemajuan studi; dan
3. kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian informasi hasil
belajar.
k. Pelaporan Pengelolaan Pembelajaran melalui sistem pelaporan
pembelajaran, dengan indikator kinerja:
1. tersedianya rekapitulasi kehadiran dosen per triwulan;
2. tersedianya rekapitulasi kehadiran mahasiswa per triwulan; dan
3. kecepatan laporan hasil ujian semester.
- - 47
- -
- 47 -
3.1.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang
komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang
disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya
investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan
tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen,
dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. Biaya operasional
pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang
diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup
biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, dan biaya bahan operasional.
Biaya investasi dan biaya operasional pembelajaran dibebankan kepada
pemerintah (APBN-RM) dan dana dari masyarakat (PNBP). Biaya
operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang
disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
Lingkup standar pembiayaan pendidikan meliputi penyediaan
pembiayaan pendidikan, pembebanan biaya pendidikan pada mahasiswa
dan sistem pencatatan dan analisis biaya.
a. Penyediaan pembiayaan pendidikan adalah komponen dan besarnya
biaya penyelenggaraan pendidikan, diukur dengan indikator kinerja:
1. Sumber pembiayaan dari masyarakat adalah persentase
sumber pembiayaan dari masyarakat terhadap total sumber
pembiayaan, dengan formula:
2. Sumber pembiayaan dari pemerintah adalah persentase sumber
pembiayaan dari pemerintah terhadap total sumber
pembiayaan, dengan formula:
3. Sumber pembiayaan dari usaha/jasa layanan lainnya adalah
persentase sumber pembiayaan dari usaha/jasa layanan
lainnya terhadap total sumber pembiayaan, dengan formula:
- - 48
- -
- 48 -
4. Maksimum sumber pembiayaan dari pinjaman adalah batas
maksimum tertinggi persentase sumber pembiayaan dari
pinjaman terhadap total sumber pembiayaan, dengan formula:
b. Pembebanan biaya pendidikan pada mahasiswa adalah besaran
beban biaya pendidikan, diukur dengan indikator kinerja:
1. Besaran biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa
selama 1 (satu) semester; dan
2. Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran
biaya per mahasiswa per tahun, dengan formula:
c. Sistem Pencatatan dan Analisis Biaya merupakan mekanisme sistem
pencatatan dan analisi biaya yang diukur dari indikator kinerja:
1. ketersediaan sistem pencatatan biaya; dan
2. pelaksanaan analisis dan evaluasi biaya pembelajaran.
3.2 Standar Nasional Penelitian
Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas standar hasil
penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar
penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana
penelitian, standar pengelolaan penelitian; dan standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian. Penelitian dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga)
kategori utama yaitu:
a. penelitian dasar atau fundamental, yaitu penelitian ilmu dasar yang
sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari
kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
b. penelitian terapan, yaitu kegiatan penelitian untuk menerapkan
ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak
bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat; dan
c. penelitian pengembangan, yaitu kegiatan penelitian pengembangan
teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk
yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.
Uang Kuliah Tunggal
- - 49
- -
- 49 -
3.2.1 Standar Hasil Penelitian
Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil
penelitian yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan
metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya
akademik. Hasil penelitian harus dapat mencakup:
a. penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan
output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian
yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output
buku ajar; buku panduan, modul, dan buku jenis lainnya; dan
b. penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan
ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian
pada publik dengan output berupa produk KI dan paten.
Lingkup layanan standar hasil penelitian meliputi fasilitasi hasil
penelitian yang dipublikasikan, fasilitasi aplikasi/penerapan hasil
penelitian dan pendaftaran hasil penelitian untuk mendapakan kekayaan
intelektual (KI/paten).
a. Memfasilitasi hasil penelitian yang dipublikasikan, dengan indikator
kinerja:
1. jumlah hasil penelitian yang dilaporkan ke Lembaga Penelitian;
2. jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang
terakreditasi;
3. jumlah hasil penelitian yang dipresentasikan baik forum
nasional maupun internasional; dan
4. jumlah hasil penelitian yang diseminarkan.
b. Fasilitasi aplikasi/penerapan hasil penelitian, dengan indikator
kinerja:
1. jumlah hasil penelitian yang diaplikasikan; dan
2. jumlah hasil penelitian yang tepat guna.
c. Pendaftaran hasil penelitian untuk mendapatkan KI/Paten, dengan
indikator kinerja:
1. jumlah hasil penelitian yang memperoleh KI/Paten.
Penelitian yang diselenggarakan oleh UNM diarahkan untuk mewujudkan
penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
bersifat strategis yang berguna untuk pembelajaran dan bermanfaat
sebagai solusi permasalahan pembangunan bangsa dan menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional. Hal-hal tersebut mendorong agar
- - 50
- -
- 50 -
jumlah dan kegiatan penelitian di UNM selalu dipacu sehingga memenuhi
standar perguruan tinggi terkemuka di level nasional dan internasional.
Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 693 (enam ratus sembilan puluh tiga)
judul penelitian yang mempunyai keluasan materi penelitian, terdiri dari
penelitian dasar, hasil penelitian terapan, penelitian yang berorientasi
kepada kepentingan nasional dan yang memuat prinsip pemanfaatan
pemutakhiran dan kebutuhan masa datang. Pada tahun 2017 sebanyak
711 (tujuh ratus sebelas) judul penelitian.
3.2.2 Standar Isi Penelitian
Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman
dan keluasan materi penelitian, yang meliputi materi pada penelitian
dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar dan
penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan
nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan
mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
a. materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran
penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk
mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau
postulat baru; dan
b. materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran
penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia
usaha, dan/atau industri.
Lingkup layanan standar isi penelitian adalah memiliki pedoman dan
keluasan materi penelitian dengan indikator kinerja:
a. jumlah hasil penelitian dasar;
b. jumlah hasil penelitian terapan;
c. jumlah hasil penelitian yang berorientasi kepada kepentingan
nasional; dan
d. jumlah hasil penelitian yang memuat prinsip pemanfaatan
pemutakhiran dan kebutuhan masa mendatang.
- - 51
- -
- 51 -
Standar Proses Penelitian
Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan
penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan
metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan
budaya akademik.
Perencanaan penelitian dilakukan melalui penyusunan proposal
penelitian baik untuk penelitian yang didanai oleh UNM, kementerian
maupun lembaga/instansi lain. Perencanaan penelitian diukur dengan
menggunakan indikator antara lain pelaksanaan seleksi proposal sampai
dengan penetapan proposal yang memenuhi persyaratan.
a. Penerimaan dan seleksi proposal, dengan indikator kinerja:
1. memenuhi kaidah dan metodologi secara sistematis; dan
2. ketepatan waktu seleksi yaitu waktu yang dibutuhkan dalam
melakukan seleksi proposal.
b. Seminar proposal yaitu jumlah proposal yang dipresentasikan dalam
penilaian, dengan indikator jumlah proposal yang diseminarkan.
c. Penetapan dan pengiriman proposal, dengan indikator kinerja:
1. jumlah proposal yang lolos seleksi seminar;
2. jumlah proposal yang didanai oleh lembaga; dan
3. jumlah proposal yang dikirim ke Kementerian.
Pelaksanaan penelitian diukur dengan menggunakan indikator
pendampingan pelaksanaan penelitian serta waktu pelaksanaan
penelitian.
a. Pendampingan untuk peneliti junior yaitu pemberian pendampingan
dosen junior oleh dosen senior, dengan indikator kinerja jumlah
ketersediaan dosen senior sebagai pendamping.
b. Bantuan pelaksanaan penelitian, dengan indikator kinerja:
1. ketersediaan sistem pemantauan pelaksanaan penelitian; dan
2. ketepatan waktu pelaksanaan penelitian.
Pelaporan penelitian dilakukan sebagai proses akhir penelitian yang
diukur dengan indikator ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil
penelitian.
- - 52
- -
- 52 -
3.2.3 Standar Penilaian Penelitian
Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian
terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi
paling sedikit memenuhi unsur:
a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar
terus meningkatkan mutu penelitiannya;
b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas
dari pengaruh subjektivitas;
c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan
dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
dan
d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil
penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
Lingkup standar penilaian penelitian mencakup pemantauan proses dan
hasil penelitian, standar penilaian penelitian dan metode dan instrumen.
a. Pemantauan proses dan hasil penelitian, dengan indikator:
1. ketersediaan instrumen pamantauan proses penelitian; dan
2. ketepatan waktu penyusunan laporan hasil penelitian.
b. Standar penilaian penelitian, dengan indikator kinerja:
1. tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses
dan hasil penelitian oleh Dosen; dan
2. tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses
dan hasil penelitian oleh Mahasiswa.
c. Metode dan Instrumen, dengan indikator kinerja tersedianya metode
dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran
ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
3.2.4 Standar Peneliti
Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk
melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi
akademik; dan hasil penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan
tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang
keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat
kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan
melaksanakan penelitian. Standar Peneliti dapat dikembangkan
berdasarkan:
- - 53
- -
- 53 -
a. pengalaman;
b. kredibilitas;
c. kemampuan kerja sama;
d. komitmen waktu;
e. penghargaan nasional dan internasional;
f. terlibat dalam penelitian internasional;
g. kelompok peneliti bermutu; dan
h. penelitian sesuai jadwal.
Lingkup layanan standar penelitian mencakup kualifikasi pendidik,
keterlibatan dosen dan pelibatan mahasiswa dalam penelitian dan hasil
penelitian.
a. Kualifikasi dosen yang melakukan penelitian, dengan indikator
penelitian:
1. kesesuaian bidang penelitian dengan keahlian dosen; dan
2. memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian.
b. Keterlibatan dosen dalam penelitian per tahun, dengan indikator
kinerja:
1. rasio dosen melakukan penelitian dibandingkan total dosen; dan
2. jumlah judul penelitian dibandingkan total dosen.
c. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, dengan indikator
kinerja rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dosen dibandingkan
total mahasiswa.
d. Hasil penelitian, dengan indicator jumlah penelitian dosen yang
dipublikasikan.
3.2.5 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal
sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi
dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
digunakan untuk:
a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu
program studi;
b. proses pembelajaran; dan
c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- - 54
- -
- 54 -
Sarana dan prasarana penelitian harus mempertimbangkan standar
mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan
peneliti, masyarakat, dan lingkungan
Lingkup standar sarana dan prasarana penelitian mencakup penyediaa
sarana dan prasarana, penyediaan fasilitas untuk melakukan penelitian,
penggunaan sarana dan parasana dan mutu sarana dan prasarana
penelitian, dengan indikator:
a. ketersediaan fasilitas oleh UNM untuk melakukan penelitian
(laboratorium, peralatan, dan sebagainya);
b. penyediaan fasilitas untuk melakukan penelitian, yang bekerja sama
dengan lembaga lain;
c. tersedianya teknologi informasi komunikasi untuk penelitian;
d. memfasilitasi proses pembelajaran;
e. memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
f. pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan, dan keamanan penelitian.
3.2.6 Standar Pengelolaan Penelitian
Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,
serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan
oleh unit kerja di lingkungan UNM dilaksanakan dan dikoordinasikan
oleh Lembaga Penelitian yang memiliki kewajiban:
a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai
dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem
penjaminan mutu internal penelitian;
c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk
melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan
kekayaan intelektual;
g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- - 55
- -
- 55 -
Lingkup standar pengeloaan penelitian mencakup panduan tentang
kriteraia dosen, sistem informasi penelitian, diseminasi dan pemberian
penghargaan, dengan indikator kinerja:
a. kriteria standar hasil penelitian;
b. kriteria standar isi penelitian;
c. kriteria standar proses penelitian;
d. tersedianya system informasi penelitian berbasis teknologi informasi
komunikasi;
e. tersedianya sistem diseminasi hasil penelitian; dan
f. jumlah penelitian yang mendapatkan penghargaan.
Panduan tentang kriteria dosen yang akan melakukan penelitian telah
tersedia. Panduan tersebut meliputi kriteria standar hasil penelitian,
kriteria standar isi penelitian, dan kriteria standar proses penelitian.
Selain itu, telah tersedia juga sistem informasi penelitian yang berbasis
teknologi informasi dan komunikasi. Sistem informasi penelitian juga
mencakup sistem diseminasi penelitian. Pemberian penghargaan terhadap
para peneliti terbaik saat ini secara rutin diberikan oleh universitas.
3.2.7 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria
minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
yang digunakan untuk membiayai:
a. perencanaan penelitian;
b. pelaksanaan penelitian;
c. pengendalian penelitian;
d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
e. pelaporan hasil penelitian; dan
f. diseminasi hasil penelitian.
Sumber pendanaan penelitian berasal dari:
a. dana internal UNM;
b. dana dari Pemerintah, baik dari Kemenristekdikti maupun lembaga
pemerintah lainnya;
c. dana kerja sama dengan lembaga dalam maupun luar negeri; dan
d. dana masyarakat.
- - 56
- -
- 56 -
Lingkup standar pembiayaan penelitian mencakup sumber dana dan
pembiayaan penelitian dengan indikator kinerja:
a. persentase dana penelitian dibandingkan dengan total anggaran;
b. persentase dana penelitian dari perguruan tinggi;
c. persentase dana penelitian dari pemerintah;
d. persentase dana penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain;
e. ketersediaan mekanisme pembiayaan penelitian; dan
f. ketersediaan pembiayaan pengelolaan penelitian untuk
peningkatan kapasitas peneliti.
Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 693 (enam ratus sembilan puluh tiga)
judul penelitian dengan total dana penelitian sebesar Rp. 18.562.670.000
dan pada tahun 2017 sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) judul penelitian
dengan total dana penelitian sebesar Rp. 22.491.451.000.
3.3 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
Ruang lingkup standar nasional pengabdian kepada masyarakat terdiri
atas standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi
pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada
masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat; dan standar pendanaan dan
pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3.3.1 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria
minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan,
mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi
guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat:
a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan
memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- - 57
- -
- 57 -
Lingkup standar hasil pengabdian kepada masyarakat mencakup
fasilitasi hasil pengabdian kepada masyarakat dengan indikator kinerja:
a. jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat untuk penerapan,
pengamalan, dan pembudayaan;
b. jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat untuk penyelesaian
masalah yang dihadapi masyarakat;
c. jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai bahan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d. jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai bahan
pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan.
3.3.2 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal
tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman
dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari
hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
meliputi:
a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan
oleh masyarakat pengguna;
b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka
memberdayakan masyarakat;
c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi
kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia
usaha, industri, dan/atau Pemerintah; dan
e. kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh
masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- - 58
- -
- 58 -
Lingkup Standar isi pengabdian kepada masyarakat mencakupi
memfasilitasi penyusunan materi pengabdian kepada masyarakat dengan
indikator kinarja berikut:
a. persentase materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil
penelitian yang dapat diterapkan langsung sebagai kegiatan
pengabdian kepada masyarakat; dan
b. persentase materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan
untuk pemberdayaan masyarakat.
3.3.3 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria
minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri
atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan
standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta
keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian
kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu
dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian
pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
a. pelayanan kepada masyarakat;
b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya;
c. peningkatan kapasitas masyarakat; dan
d. pemberdayaan masyarakat.
Lingkup standar proses pengabdian kepada masyarakat meliputi
pelatihan meliputi pelatihan,perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
1. Pelatihan meliputi pelatihan metodologi, penyusunan proposal dan
penulisan laporan, dengan indikator kinerja:
a. frekuensi pelatihan; dan
b. jumlah dosen yang mengikuti pelatihan.
2. Perencanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan
indikator kinerja jumlah proposal yang diseminarkan.
- - 59
- -
- 59 -
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan
indikator kinerja:
a. jumlah masyarakat yang dilayani;
b. jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian
kepada masyarakat; dan
c. jumlah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang
didanai.
4. Pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan
indikator waktu penyampaian laporan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat.
3.3.4 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria
minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada
masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan
dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel,
dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian
kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi paling
sedikit memenuhi unsur:
a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana
agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian
dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan
kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana
pengabdian kepada masyarakat; dan
d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil
penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus
memenuhi prinsip-prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian
dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada
masyarakat.
Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
a. tingkat kepuasan masyarakat;
b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada
masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- - 60
- -
- 60 -
c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di
masyarakat secara berkelanjutan;
d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta
pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi; dan
e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat
dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
Lingkup standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup
akuntabilitas, transparansi, dan pemanfaatan, dengan indikator kinerja:
a. tersedianya kriteria dan prosedur yang jelas untuk penilaian
terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
b. tersedianya prosedur dan akses pemangku kepentingan terhadap
kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
c. jumlah mahasiswa yang memanfaatkan hasil terhadap kegiatan
pengabdian kepada masyarakat; dan
d. persentase materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan
untuk pemberdayaan masyarakat.
3.3.5 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria
minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian
kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib
memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai
dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan
kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada
masyarakat ditentukan berdasarkan:
a. kualifikasi akademik; dan
b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
Lingkup standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat meliputi
keterlibatan dosen dan pelibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada
masyarakat, dengan indikator kinerja:
a. rasio dosen yang terlibat pengabdian kepada masyarakat dengan
total dosen;
b. kesuaian pengabdian kepada masyarakat dengan keahlian dosen; dan
- - 61
- -
- 61 -
c. rasio mahasiswa yang terlibat pengabdian kepada masyarakat
dibandingkan dengan total mahasiswa.
3.3.6 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang
diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat
dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana
dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan
fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang
terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang
dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
b. proses pembelajaran; dan
c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Lingkup standar sarana dan prasarana mencakup penyediaan sarana
dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, penyediaan sistem
informasi pengabdian kepada masyarakat, penjaminan sarana dan
parasaran pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu,
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamaman dan keamanan.
a. Penyediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
dengan indikator:
1. ketersediaan fasilitas penguruan tinggi yang digunakan untuk
kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait penerapan
bidang ilmu dari program studi;
2. ketersediaan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk
kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait proses
pembelajaran; dan
3. ketersediaan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk
kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait kegiatan
penelitian.
b. Penyediaan system informasi pengabdian kepada masyarakat
dengan indikator tersedianya sistem informasi pengabdian kepada
masyarakat.
- - 62
- -
- 62 -
c. Penjaminan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu,
keterselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan
dengan indikator persentase sarana dan prasarana yang memenuhi
standar mutu, keterselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan
keamanan.
3.3.7 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria
minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan
dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja
di lingkungan UNM yang dilakukan dan dikoordinasikan oleh Lembaga
Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki kewajiban:
a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian
kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian
kepada masyarakat perguruan tinggi;
b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem
penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian
kepada masyarakat;
e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana
pengabdian kepada masyarakat;
g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada
masyarakat yang berprestasi;
h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan
spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
dan
j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang
dikelolanya.
Lingkup standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mencakup
sistem pengelolaan dan kelembagaan pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat dengan indikator kinerja:
- - 63
- -
- 63 -
a. terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat; dan
b. adanya unit pengelola pengabdian kepada masyarakat.
3.3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada
Masyarakat
Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan
pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib
menyediakan dana untuk pengabdian kepada masyarakat. Sumber
pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari:
a. UNM (PNBP);
b. Pemerintah (kemenristekdikti maupun lembaga pemerintah lainnya);
c. hasil kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar
negeri; dan
d. masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
Dana pengabdian kepada masyarakat bagi sivitas akademika digunakan
untuk membiayai:
a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
UNM wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat digunakan untuk membiayai:
a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi
proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil
pengabdian kepada masyarakat; dan
b. peningkatan kapasitas pelaksana.
Lingkup standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat mencakup
sumber dana dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, dengan
indikator kinerja:
a. persentase dana pengabdian kepada masyarakat dibandingkan
dengan total anggaran;
- - 64
- -
- 64 -
b. persentase dana pengabdian kepada masyarakat dari perguruan
tinggi terhadap total anggaran pengabdian kepada masyarakat;
c. persentase dana pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah;
d. persentase dana pengabdian kepada masyarakat dari kerja sama
dengan lembaga lain;
e. ketersediaan mekanisme pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat; dan
f. pembiayaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk
peningkatan kapasitas pelaksana.
3.4. Standar Layanan Administrasi
3.4.1. Layanan Administrasi Kemahasiswaan
Lingkup standar adminitrasi kemahasiswaan mencakup sarana dan
tenaga, pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan, layanan
kegiatan kemahasiswaan, layanan kesejahteraan kemahasiswaan,
layanan adminitrasi kemahasiswaan lainnya dan pelaporan.
a. Penyediaan sarana layanan administrasi kemahasiswaan
merupakan penyediaan sarana layanan administrasi, dan kegiatan
kemahasiswaan, serta pelayanan kesehatan secara memadai,
dengan indikator:
1. tersedianya sarana layanan administrasi kemahasiswaan yang
memadai; dan
2. tersedianya sarana kegiatan kemahasiswaan yang memadai
(olahraga, kesenian, dan kegiatan lain).
b. Penyediaan tenaga administrasi kemahasiswaan yang kompeten
merupakan penyediaan tenaga administrasi dan pendamping
kegiatan kemahasiswaan sesuai kualifikasi tugas dan fungsi, serta
uraian tugas melalui pelatihan, dengan indikator kinerja:
1. kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi;
2. jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi kemahasiswaan;
3. jenis pelatihan bagi tenaga administrasi kemahasiswaan;
4. tersedianya uraian tugas jabatan; dan
5. tersedianya dosen/tenaga kependidikan pendamping kegiatan
kemahasiswaan.
- - 65
- -
- 65 -
c. Penyediaan pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan
merupakan layanan administrasi kemahasiswaan dalam bentuk
penyediaan pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan,
dengan indikator kinerja:
1. tersedianya pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan;
dan
2. tersedianya program kegiatan kemahasiswaan.
d. Penyusunan data kemahasiswaan adalah layanan administrasi
kemahasiswan dalam bentuk penyusunan data kemahasiswaan,
dengan indikator kinerja tersedianya database mahasiswa.
e. Layanan minat dan penalaran kegiatan kemahasiswaan adalah
layanan administrasi kemahasiswaan dalam bentuk penyediaan
layanan minat dan penalaran kegiatan kemahasiswaan, dengan
indikator kinerja:
1. tersedianya jadwal kegiatan kemahasiswaan;
2. jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan kepemimpinan; dan
3. jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan kewirausahaan.
f. Pemantauan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan adalah layanan
administrasi kemahasiswaan dalam bentuk pemantauan
pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sesuai panduan dan
ditindaklanjuti, dengan indikator kinerja:
1. tersedianya panduan pemantauan;
2. tersedianya saluran komunikasi kegiatan kemahasiswaan; dan
3. adanya tindak lanjut hasil pemantauan.
g. Evaluasi kegiatan kemahasiswaan adalah layanan administrasi
kemahasiswaan dalam bentuk evaluasi kegiatan kemahasiswaan
berdasarkan sistem dan instrument evaluasi, serta sistem reward
dan punishment berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi,
dengan indikator kinerja:
1. tersedianya sistem dan instrumen evaluasi;
2. adanya sistem reward dan punishment bagi pelaksana kegiatan
kemahasiswaan; dan
3. tersedianya layanan kegiatan mahasiswa berbasis teknologi
informasi komunikasi sebagai feed back dan kepuasan atas
layanan kepada mahasiswa.
- - 66
- -
- 66 -
h. Penyediaan beasiswa adalah layanan administrasi kemahasiswaan
dalam bentuk layanan kesejahteraan mahasiswa melalui penyediaan
beasiswa, dengan indikator kinerja:
1. rasio penerima beasiswa dengan jumlah mahasiswa; dan
2. kecepatan dan ketepatan penyaluran beasiswa.
i. Layanan kesehatan mahasiswa adalah layanan administrasi
kemahasiswaan dalam bentuk layanan kesehatan bagi mahasiswa
melalui penyediaan layanan kesehatan mahasiswa, dengan indikator
kinerja:
1. tersedianya sarana layanan kesehatan bagi mahasiswa; dan
2. jumlah mahasiswa yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
j. Layanan kesejahteraan lainnya adalah layanan administrasi
kemahasiswaan dalam bentuk layanan kesejahteraan (lainnya),
denganindikator kinerja ketersediaan kantin, asrama, dan rumah
ibadah.
k. Layanan administrasi kemahasiswaan lainnya adalah layanan
administrasi kemahasiswaan dalam bentuk layanan administrasi
kemahasiswaan lainnya secara cepat dan tepat waktu, dengan
indikator kinerja kecepatan dan ketepatan waktu surat menyurat
dan proses administrasi kemahasiswaan lainnya.
l. Laporan kegiatan kemahasiswaan adalah layanan administrasi
kemahasiswaan dalam bentuk ketersedian laporan kegiatan
kemahasiswaan dan layanan kesehatan secara cepat dan tepat
waktu, dengan indikator kinerja:
1. tersedianya laporan kegiatan kemahasiswaan;
2. tersedianya laporan layanan kesehatan; dan
3. kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian laporan.
3.4.2. Layanan Administrasi Keuangan
Lingkup standar layanan administrasi keuangan mencakup sarana dan
tenaga, pelaksanaan dan pelaporan:
a. Penyediaan Sarana administrasi keuangan merupakan pemberian
layanan administrasi keuangan dalam bentuk penyediaan sarana
administrasi keuangan, dengan indikator kinerja tersedianya sarana
layanan administrasi keuangan yang memadai.
- - 67
- -
- 67 -
b. Penyediaan tenaga yang kompeten adalah pemberian layanan
administrasi keuangan dalam bentuk penyediaan tenaga
administrasi keuangan yang kompeten, dengan indikator kinerja:
1. kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi;
2. jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi keuangan; dan
3. jenis pelatihan bagi tenaga adminitrasi keuangan.
c. Penyusunan anggaran adalah pemberian layanan administrasi
keuangan dalam bentuk penyusunan anggaran secara tepat dan
cepat berdasarkan pedoman penyusunan anggaran, dengan
indikator kinerja:
1. tersedianya pedoman penyusunan anggaran; dan
2. ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan anggaran.
d. Pelaksanaan anggaran adalah pemberian layanan administrasi
keuangan dalam bentuk pelaksanaan anggaran secara tepat dan
cepat sesuai usulan realisasi dan rencana berdasarkan pedoman
pelaksanaan program dan anggaran, dengan indikator kinerja:
1. tersedianya pedoman pelaksanaan program dan anggaran;
2. ketepatan dan kecepatan waktu pencairan anggaran; dan
3. kesesuaian usul realisasi dengan rencana.
e. Revisi program dan anggaran adalah pemberian layanan
administrasi keuangan dalam bentuk revisi program dan anggaran
secara tepat dan cepat sesuai usulan revisi program dan anggaran,
dengan indikator kinerja:
1. ketepatan dan kecepatan waktu revisi program dan anggaran;
dan
2. kesesuaian usul revisi program dan anggaran.
f. Pelaporan pelaksanaan program dan anggaran adalah pemberian
layanan administrasi keuangan dalam bentuk pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran secara
tepat dan cepat, dengan indikator kinerja ketepatan dan kecepatan
waktu pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
g. Pemantauan pelaksanaan anggaran adalah pemberian layanan
administrasi keuangan dalam bentuk pemantauan pelaksanaan
anggaran dan penyediaan informasi program, anggaran, dan
realisasi, dengan indikator kinerja:
1. terlaksananya pemantauan pelaksanaan anggaran; dan
2. keterbukaan informasi program, anggaran dan realisasi.
- - 68
- -
- 68 -
h. Penyusunan laporan keuangan adalah pemberian layanan
administrasi keuangan dalam bentuk penyusunan laporan
keuangan tepat waktu berdasarkan sistem pelaporan keuangan,
dengan indikator kinerja:
1. tersedianya sistem pelaporan keuangan;
2. tersusunya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus
kas, dan catatan atas laporan keuangan secara tepat waktu;
dan
3. tersusunnya LAKIP tepat waktu.
3.4.3. Layanan Administrasi Kepegawaian
Lingkup standar layanan administrasi kepagawaian mencakup sarana
dan tenaga, pelaksanaan dan pelaporan.
a. Sarana administrasi kepegawaian adalah pemberian layanan
administrasi kepegawaian dalam bentuk penyediaan sarana
administrasi kepegawaian, dengan indikator kinerja tersedianya
sarana layanan administrasi kepegawaian yang memadai.
b. Tenaga administrasi kepegawaian adalah layanan administrasi
kepegawaian dalam bentuk penyediaan tenaga administrasi
kepegawaian yang kompeten, dengan indikator kinerja:
1. kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi;
2. jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi kepegawaian; dan
3. jenis pelatihan bagi tenaga administrasi kepegawaian.
c. Penyusunan formasi pegawai adalah layanan administrasi
kepegawaian dalam bentuk penyusunan formasi pegawai secara
tepat dan cepat sesuai pedoman penyusunan formasi pegawai,
dengan indikator kinerja:
1. tersedianya pedoman penyusunan formasi pegawai; dan
2. ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan formasi pegawai.
d. Pelaksanaan penerimaan pegawai adalah layanan administrasi
kepegawaian dalam bentuk pelaksanaan penerimaan pegawai secara
tepat dan cepat sesuai pedoman pelaksanaan dan rencana
kebutuhan formasi pegawai, dengan indikator kinerja:
1. tersedianya pedoman pelaksanaan penerimaan pegawai;
2. ketepatan dan kecepatan waktu penerimaan pegawai; dan
- - 69
- -
- 69 -
3. kesesuaian penerimaan pegawai, dengan rencana kebutuhan
formasi pegawai.
e. Pemrosesan mutasi pegawai adalah layanan administrasi
kepegawaian dalam bentuk pemrosesan mutasi pegawai, dengan
indikator kinerja:
1. ketepatan dan kecepatan pemrosesan pengangkatan,
kepangkatan, pemindahan, dan mutasi lainya; dan
2. ketepatan dan kecepatan pemrosesan administrasi kepegawaian.
f. Disiplin dan pengembangan pegawai adalah layanan administrasi
kepegawaian yang mengatur disiplin dan pengembangan pegawai,
dengan indikator kinerja:
1. adanya sistem reward dan punishment; dan
2. tersedianya sistem pengembangan pegawai.
g. Pemantauan administrasi kepegawaian adalah layanan administrasi
kepegawaian dalam bentuk pelaksanaan pemantauan dan
keterbukaan informasi administrasi kepegawaian, dengan indikator
kinerja:
1. terlaksananya pemantauan pelaksanaan penerimaan, mutasi,
disiplin, dan pengembangan pegawai; dan
2. keterbukaan informasi dan penerimaan dan administrasi
pegawai.
h. Pelaporan administrasi kepegawaian adalah layanan administrasi
kepegawaian dalam bentuk penyediaan laporan administrasi
kepegawaian, dengan indikator kinerja:
1. tersedianya data dan informasi kepegawaian; dan
2. tersedianya laporan pengelolaan pegawai.
3.4.4. Layanan Adminitrasi Perlengkapan
Lingkup standar administrasi perlengkapan mencakup sarana dan
tenaga, pelaksanaan dan pelaporan.
a. Sarana administrasi perlengkapan adalah pemberian layanan
administrasi perlengkapan dalam bentuk penyediaan sarana
administrasi perlengkapan, dengan indikator kinerja tersedianya
sarana layanan administrasi perlengkapan yang memadai.
- - 70
- -
- 70 -
b. Tenaga administrasi perlengkapan adalah layanan administrasi
perlengkapan dalam bentuk penyediaan tenaga administrasi
perlengkapan yang kompeten, dengan indikator kinerja:
1. kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi;
2. jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi perlengkapan; dan
3. jenis pelatihan bagi tenaga administrasi perlengkapan.
c. Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana administrasi
perlengkapan adalah layanan administrasi perlengkapan dalam
bentuk penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana,
dengan indikator kinerja:
1. tersedianya pedoman penyusunan kebutuhan sarana dan
prasana;
2. ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan rencana
kebutuhan sarana dan prasarana; dan
3. kesesuaian rencana dengan kebutuhan.
d. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana adalah layanan
administrasi perlengkapan dalam bentuk pelaksanaan pengadaan
sarana dan prasarana berdasarkan pedoman administrasi
perlengkapan secara tepat, cepat, dan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan indikator kinerja:
1. tersedianya pedoman administrasi perlengkapan;
2. ketepatan dan kecepatan pengadaan sarana dan prasarana; dan
3. kesesuain proses pengadaan dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
e. Penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan
perawatan sarana dan prasarana adalah layanan administrasi
perlengkapan dalam bentuk pencatatan, penerimaan, penyimpanan,
pendistribusian, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan
prasarana sesuai rencana dan kebutuhan secara tepat dan cepat,
dengan indikator:
1. Kesesuaian pengadaan sarana dan prasarana dengan rencana
kebutuhan;
2. kesesuaian penyimpanan sarana dan prasarana;
3. ketepatan dan kecepatan pendistribusian sarana dan prasarana;
dan
4. ketepatan dan kecepatan pemeliharaan dan perawatan sarana
dan prasarana.
- - 71
- -
- 71 -
f. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan perlengkapan adalah layanan
administrasi perlengkapan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi
pengelolaan perlengkapan, dengan indikator kinerja:
1. terlaksananya pemantauan pendayagunaan asset; dan
2. terlaksananya inventarisasi asset.
g. Pelaporan administrasi perlengkapan adalah layanan administrasi
perlengkapan dalam bentuk penyediaan laporan administrasi
perlengkapan, dengan indikator kinerja.
3.4.5. Layanan Admidistrasi Umum
Lingkup layanan administrasi umum mencakup sarana dan tenaga,
pelaksanaan dan pelaporan.
a. Sarana administrasi umum adalah pemberian layanan administrasi
umum dalam bentuk penyediaan sarana administrasi umum,
dengan indikator kinerja tersedianya sarana layanan administrasi
umum yang memadai.
b. Penyediaan tenaga adalah pemberian layanan administrasi umum
dalam bentuk penyediaan tenaga layanan administrasi umum yang
kompeten, dengan indikator kinerja:
1. kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi;
2. jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi umum; dan
3. jenis pelatihan bagi tenaga administrasi umum.
c. Layanan persuratan/kearsipan adalah melaksanakan layanan
administrasi umum dalam bentuk layanan persuratan/ kearsipan,
dengan indikator:
1. tersedianya pedoman persuratan/kearsipan;
2. ketepatan dan kecepatan pendistribusian surat masuk dan
keluar;
3. ketepatan dan kecepatan perawatan dan pemeliharaan arsip;
4. ketepatan dan kecepatan penyusutan dan usul penghapusan
arsip; dan
5. ketepatan dan kecepatan pelayanan peminjaman arsip.
d. Layanan kerumahtanggaan adalah layanan administrasi umum
dalam bentuk layanan kerumahtanggaan, dengan indikator kinerja
kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan kebersihan, keamanan,
keindahan, ketertiban, dan kenyamanan.
- - 72
- -
- 72 -
e. Layanan keprotokolan adalah layanan administrasi umum dalam
bentuk layanan keprotokolan, dengan indikator kinerja:
1. kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan pimpinan dan tamu;
2. tersedianya data penerimaan tamu; dan
3. kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan rapat
dinas,upacara, wisuda, dan seminar.
f. Layanan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah
layanan administrasi umum dalam bentuk layanan layanan hukum
dan peraturan perundang-undangan, dengan indikator:
1. Tersedianya himpunan peraturan perundang-undangan yang
mendukung pelaksanaan tugas perguruan tinggi;
2. kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan; dan
3. kecepatan dan ketepatan waktu pemberian bantuan hukum.
g. Layanan organisasi dan ketatalaksanaan adalah layanan
administrasi umum dalam bentuk layanan layanan organisasi dan
ketatalaksanaan, dengan indikator:
1. tersedianya pedoman organisasi dan ketatalaksanaan;
2. kecepatan dan ketepatan waktu pengkajian usulan
pembentukan dan penyempurnaan unit organisasi;
3. tersedianya standar operasional prosedur untuk setiap layanan;
4. tersedianya uraian jabatan setiap pegawai;
5. kecepatan dan ketepatan waktu penyelenggaraan analisis
jabatan; dan
6. tersedianya standar pelayanan untuk setiap layanan.
h. Pelaporan adalah layanan administrasi umum dalam bentuk
layanan pelaporan administrasi umum, dengan indikator kinerja:
1. tersedianya data dan informasi administrasi; dan
2. tersedianya laporan pengelolaan administrasi.
3.5. Matriks Rencana Pencapaian SPM
Matriks rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal UNM, berisikan
ruang lingkup standar, yaitu:
a. Standar Pendidikan
1. standar kompetensi lulusan;
2. standar isi pembelajaran;
- - 73
- -
- 73 -
3. standar proses pembelajaran;
4. standar penilaian pembelajaran;
5. standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. standar pembiayaan pembelajaran.
b. Standar Penelitian
1. hasil penelitian;
2. isi penelitian;
3. proses penelitian;
4. penilaian penelitian;
5. peneliti dosen;
6. sarana dan prasarana penelitian;
7. pengelolaan penelitian; dan
8. pendanaan dan pembiayaan penelitian.
c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
1. hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. isi pengabdian kepada masyarakat;
3. proses pengabdian kepada masyarakat
4. penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (dosen);
6. sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. pengelolan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
d. Standar Administrasi
1. standar administrasi kemahasiswaan;
2. standar administrasi keuangan;
3. standar administrasi kepegawaian;
4. standar administrasi perlengkapan; dan
5. standar administrasi administrasi umum.
- - 74
- -
- 74 -
4. STRATEGI, PRINSIP, DAN TAHAPAN IMPLEMENTASI SPM
SPM UNM dibuat untuk memberikan pelayanan minimum kepada
masyarakat dengan memperhatikan kualitas layanan, kesetaraan layanan,
biaya dan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan dalam rangka
penerapan PK-BLU. Standar ketercapaian minimal yang ditetapkan
disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan
keuangan kelembagaan, serta sumber daya manusia yang tersedia.
Implementasi SPM UNM tidak terlepas dari komponen layanan SPM UNM
yang merupakan layanan tri dharma perguruan tinggi dengan dukungan
layanan administrasi yang berkualitas dan profesional. Untuk tercapainya
standar pelayanan minimal, diperlukan strategi implementasi dengan arah
yang jelas, terukur, terbuka, terjangkau dan dapat
dipertanggungjawabkan.
4.1. Strategi Implementasi SPM
Standar Pelayanan Minimum merupkan landasan dalam penyusunan
rencana anggaran pendidikan berbasis kinerja dan memberikan
pelayanan yang optimum kepada masyarakat pengguna jasa UNM.
Disamping itu, penyusunan SPM ini dimaksukan untuk memenuhi
sebagian persyaratan pengusulan UNM menjadi BLU. Sebagai dasar
dalam penyusunan SPM ini adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri
yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dalam
implementasi SPM yang telah disusun, UNM menggunakan berbagai
strategi pencapaian dengan mempertimbangkan kemampuan institusi
dalam pelaksanaannya. Strategi implementasi standar pelayanan
minimum dijalankan melalui proses berikut:
a. sosialiasi dan pemahamaan tentang standar pelayanan minumum
yang diakitkan dengan visi, misi, tujuan dan rencana straregis UNM
dalam;
b. setiap unit kerja menetapkan program kerja sesuai dengan indiktor
kinerja yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimum dan
menjabarkannnya menjadi standar mutu layanan yang harus
dicapai;
- - 75
- -
- 75 -
c. setiap unit kerja melaksanakan program kerja yang ditetapkan
dengan rambu-rambu target dan batas waktu pencapaian dalam
indiktor kinerja setiap standar pelayanan minimum;
d. setiap unit kerja melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program dan melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan dalam
pelaksanaan;
e. pemantauan dan evaluasi yang kegiatan dilakukan setiap unti kerja
dan pelaporan hasil evaluasi dilakukan secara berjenjang dan
berkesinambungan;
f. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP)
secara berkala melakukan pemantauan dan audit kinerja bidang
akademik serta Satuan Pengawasan Internal (SPI) melakukan
pemantauan dan evaluasi bidang non akademik; dan
g. hasil pemantauan dan audit dilaporkan secara berjenjang.
Pelaporan dari semua unit kerja dijadikan acuan dalam penyusun
kebijakan UNM dalam upaya pencapaian standar pelayanan
minimum dan untuk perbaikan atau peningkatan mutu yang
berkelanjutan.
4.2. Prinsip Implementasi SPM
Prinsip-prinsip implementasi standar pelayanan minimal didasarkan
pada prinsip-prinsip penjaminan mutu, sebagai berikut:
a. komitmen internal (Internally driven);
b. peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous Quality Improvement);
c. memprioritaskan mutu (Quality first);
d. mengutamakan kepuasan pemangku kepentingan (Stakeholders in
and the next process is our stakeholders);
e. pengambilan keputusan berdasarkan data (Speak with data);
f. pengambilan keputusan bersifat partisipatif (Upstream management);
dan
g. akuntabilitas public (Public accountability).
4.3. Tahapan Implementasi SPM
Implementasi standar pelayanan minimum dilakukan dalam 4 (empat)
tahapan, yaitu penetapan standar pelayanan minimum, pelaksanaan
program, pemantauan dan evaluasi, audit internal dan perbaikan mutu.
- - 76
- -
- 76 -
a. Penetapan standar pelayanan minimum dilakukan dengan
memperhatikan kondisi saat ini dan target yang akan dicapai sesuai
dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
b. Pelaksanaan program dengan menggunakan formulir-formulir isian
yang ada untuk melakukan pemantauan tridharma perguruan tinggi
sesuai dengan indikator kinerja dan tahun pencapaaian standar
pelayanan minimal yang dilakukan secara berkala.
c. Pemantauan dan evaluasi untuk mengkaji setiap indikator kinerja
dan ketercapaian minimal yang dapat dicapai unit kerja, serta
mencari solusi dan tindak lanjut untuk pemenuhan standar
pelayanan minimum.
d. Audit internal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran
untuk memastikan ketercapaian setiap indikator kinerja sesuai
tahun pencapaian standar pelayanan minimum.
e. Peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam mencapai dan
bahkan melampuai indikator kinerja, dan mempercepat waktu
pencapaian standar pelayanan minimum.
5. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM
Pelaksanaan standar pelayanan minimum akan efektif, efisien dan
ekonomis jika dilakukan secara profesional oleh setiap orang yang
bertanggung jawab dalam menjalankan jenis layanan tersebut. Untuk
meminimalisasi penyimpangan pelayanan, diperlukan pemantauan dan
evaluasi terhadap seluruh rangkaian jenis layanan, baik input, proses,
maupun output.
5.1. Tujuan Pemantau dan Evaluasi
Pemantauan dan evalausi implentasi standar pelayanan minimum
bertujuan untuk memastikan dan menjamin terlaksananya indiktor
kinerja standar pelayanan minimum secara tepat dan sesuai dengan
target dan waktu pencapaian secara berkesinambungan dalam upaya
memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pemantauan dan
evaluasi dilakukan melalui pengumpulan fakta dengan mengacu pada
indikator kinerja dan tahun pencapaaiannya, evaluasi diri kinerja unit
kerja, menyusun program perbaikan dan peningkatan kinerja dalam
rangka pencapaian indikator kinerja sesuai tahun pencapaiannya, dan
- - 77
- -
- 77 -
menyusun program ke arah pencapaian mutu dari indikator kinerja
sesuai tahun pencapaian pada standar pelayanan minimal.
5.2. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi SPM
Lingkup pemantauan dan evaluasi SPM, meliputi aspek input, proses,
output, dan outcome pada setiap standar pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat. Pemantauan dan evaluasi kegiatan
akademik dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan
Mutu Pendidikan (LP2MP), Unit Penjamin Mutu di tingkat fakultas, dan
Gugus Penjaminan Mutu yang ada di tingkat program studi. Pemantauan
dan pengelolaan bidang non-akademik dilaksanakan oleh tim
pengawasan internal, yaitu Satuan Pengawasan Internal dan pengawas
eksternal, yaitu Dewan Pengawas. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
didukung oleh ICT Center yang mendukung penyediaan data dan sistem
informasi.
5.3. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi SPM
Seiring dengan prinsip dalam penyusunan standar pelayanan minimum,
perinsp-prinsip pemantauan dan evalausi SPM, meliputi aspek
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran.
a. Prinsip transparansi, yaitu prinsip yang menjamin akses atau
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan UNM, yakni informasi tentang kebijakan, proses
pelaksanaandan hasil- hasil yang dicapai.
b. Prinsip kemandirian, yaitu prinsip yang menjamin bahwa
pengelolaan UNM sebagai PK-BLU dikelola secara professional tanpa
benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
c. Prinsip akuntabilitas, yaitu prinsip pengelolaan yang mampu
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan secara periodik.
d. Prinsip responsibilitas, yaitu prinsip pengelolaan yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
organisasi yang sehat.
- - 78
- -
- 78 -
e. Prinsip kewajaran, yaitu prinsip pengelolaan yang mengedepankan
keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder
yang timbul berdasarkan perjanjian maupun ketentuan peraturan
perundang- undangan.
5.4. Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi SPM
Intrumen yang digunakan dalam pemantauan dan pemantauan
pelaksanaan standar pelayanan minimum antara lain:
a. Instrumen Audit Mutu Akademik Internal (AMAI);
b. Instrumen Audit Mutu Internal (AMI);
c. Instrumen Satuan Pengawasan Internal (SPI); dan
d. Instrumen Dokumen Penjaminan Mutu Unit Kerja.
Dalam pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi SPM menggunakan
langkah-langkah PDCA (Plan, Do, Check, Action) yang akan menghasilkan
pengembangan mutu berkelanjutan yang meliputi tahapan kegiatan
perumusan kebijakan dan penetapan standar mutu, pelaksanaan
program, pemantauan, evaluasi diri, audit internal dan peningkatan
mutu.
5.5. Laporan dan Tindak Lanjut SPM
Hasil pemantauan dan evaluasi dari LP2MP, SPI dan unit kerja
dirangkum dalam sebuah laporan implementasi standar pelayanan
miminum. Pelaporan kegiatan meliputi:
a. Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi berdasarkan instrumen
Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) yang meliputi:
1. standar kompetensi lulusan;
2. standar isi pembelajaran;
3. standar proses pembelajaran;
4. standar penilaian pembelajaran;
5. standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. standar pembiayaan pembelajaran.
b. Pemantauan dan Evaluasi berdasarkan Audit Mutu Internal oleh
LP3M yang meliputi:
1. standar penelitian;
- - 79
- -
- 79 -
2. standar pengabdian kepada masyarakat; dan
3. standar layanan akademik.
c. Hasil kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
berdasarkan Instrumen Satuan Pengawasan Internal (SPI) dengan
penjadwalan yang disusun oleh Satuan Pengawasan Internal.
Laporan hasil pemantauan dari semua unit kerja disampaikan pada
rapat pimpinan untuk dibahas dan dicarikan solusinya untuk ditindak
lanjut oleh setiap unit kerja.
6. PENUTUP
Universitas Negeri Makassar senantiasa berupaya meningkatkan sistem
pelayanan pendidikan dengan berorientasi pada kinerja. Maka untuk
tujuan tersebut, UNM telah menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM).
SPM diharapkan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dilingkup UNM
terkait sistem pelayanan dasar dan pengukuran pencapaian standar
pelayanan minimal. Sistem pelayanan dasar meliputi standar pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masayarakat dengan mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dokumen SPM ini juga mecakup
indikator pencapaian standar pelayanan dasar yang jelas dan terukur,
yang akhirnya dapat memenuhi kepuasan pelanggan, baik internal
maupun eksternal.
Dengan adanya acuan ini, maka kegiatan pemantauan dan evaluasi
kinerja dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan yang
berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya SPM ini juga diharapkan dapat
lebih meningkatkatkan kinerja seluruh unit kerja yang ada di UNM.
Dengan demikian, UNM diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang
unggul, mampu bersaing di pasar kerja dalam era globalisasi.
6. SPM UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
BASE LINE
2017 2018 2020 2021 2022
1
1. Rasio pendaftar dan yang diterima % 8,83 8,81 7,82 7,52 7,51
2. Rasio mahasiswa diterima dan pendaftar tingkat
internasional% 0 100 90 85 80
3. Jalur penerimaan per strata
a. Diploma jalur 3 3 3 3 3
b. Sarjana jalur 3 3 3 3 3
c. Magister/Doktor jalur 1 1 1 1 1
1. Penyebaran informasi Variasi Media 5 5 5 5 5
2. Pendaftaran Variasi Media 1 1 1 1 1
3. Seleksi Metode Seleksi 3 3 3 3 3
4. Pengumuman Variasi media 2 2 2 2 2
1. Ketersediaan informasi Variasi media 4 4 4 4 4
3. Persentase Mahasiswa Baru yang daftar ulang
terhadap Mahasiswa yang diterima%/ Tahun 90 95 95 96 96
1. Tenggang waktu penerbitan ijazah dengan wisuda Hari 14 10 0 0 0
2. Kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah Hari 2 1 1 1 1
1. Indeks Prestasi Kumulatif lulusan IPK 3,42 3,47 3,52 3,55 3,57
2. Waktu tunggu lulusan yang mendapatkan pekerjaan Bulan 5 4 3 2 2
3. Lama Studi Tahun 4,7 4,6 4,35 4,25 4,23
Ada/Tidak Ada
Tersedia Tersedia TersediaTersediaTersediaTersedia2. Kemudahan pelaksanaan berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi
1. KOMPETENSI
LULUSAN
5. Peningkatan kompetensi lulusan
3,5
4
4,5
PENDIDIKAN
1. Sistem Penerimaan
8,11
95
3
3
1
NOKOMPONEN/SUB
KOMPONENJENIS LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INDIKATOR KINERJAKETERANGAN
SATUAN
TARGET 5 TAHUN
2019
100
AdaAdaAdaAdaAda4. Akses bagi calon mahasiswa berprestasi dari
masyarakat yang tidak mampu
AdaAdaAdaAdaAdaAda5. Kesempatan bagi calon mahasiswa asing
Ada
90
Ada/Tidak Ada
Mahasiswa/
Prodi
4
3. Registrasi mahasiswaTersedia/Tidak
1
7
908080766. Daya Tampung mahasiswa baru
2
3
1
5
2. Proses penerimaan
4. Penerbitan ijazah
95
BASE LINE
2017 2018 2020 2021 2022
NOKOMPONEN/SUB
KOMPONENJENIS LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INDIKATOR KINERJAKETERANGAN
SATUAN
TARGET 5 TAHUN
2019
3. Adanya kegiatan yang menghubungkan lulusan
dengan dunia kerjaAda/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada
2. Kesesuaian kurikulum dan silabus prodi dengan
progran pendidikanSesuai/Tidak Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
Kesesuaian dengan ketentuan Sesuai/Tidak Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
Frekuensi pembaharuan dan pengembangan Tahun 3 3 2 2 2
Ketepatan waktu perkuliahanTepat
Waktu/TidakTepat Tepat Tepat Tepat Tepat
% Kehadiran minimal mahasiswa % 80 80 85 90 90
% Kehadiran minimal dosen % 100 100 100 100 100
% Kehadiran minimal dosen dan mahasiswa % 100 100 100 100 100
% Tugas yang diberikan dosen kepada mahasiswa % 15 15 15 15 15
% Mahasiswa yang menyelsaikan tugas mandiri % 100 100 100 100 100
Jumlah mata kuliah yang dilengkapi responsi/tutorial % 30 30 40 40 40
4. PENILAIAN
PEMBELAJARAN Jumlah mata kuliah yang diuji diumumkan tepat waktu % 95 95 100 100 100
Lama bimbingan rata-rata hingga lulus per strata
a. Pembimbingan tugas akhir Diploma Bulan 6 5 4 4 4
b. Pembimbingan tugas akhir D4/Sarjana Terapan Bulan 8 8 8 8 8
c. Pembimbingan tugas akhir Magister Bulan 10 10 9 8 8
d. Pembimbingan tugas akhir Doktor Bulan 18 18 15 12 12
Tenggang waktu antara pelaksanaan ujian dengan akhir
bimbinganHari 20 16 12 7 7
Tersedia/Tidak Tersedia Tersedia
Tersedia/Tidak Tidak Ada2. Tersedianya pembekalan bagi lulusan untuk
memasuki dunia kerja
TersediaTersediaTersedia
Tersedia
2. Tersedianya sistem informasi alumni Tersedia
1. KOMPETENSI
LULUSAN
Tersedia/ Tidak
Tersedia/Tidak
6. Penyediaan sistem penyaluran lulusan
1. Tersedianya informasi bursa kerja Tersedia
Tersedia
2. beban studi per program pendidikan
Tersedia
Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia Tersedia
4. Pembaharuan dan pengembangan
kurikulum2
Sesuai
3. Penyediaan kalender akademik Ketersediaan kalender akademik Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Sesuai
1. Ujian 95
18
3. Pengujian tugas akhir 14
5. Tugas mandiri15
100
6. Responsi/Tutorial 35
2. Bimbingan tugas akhir
3. PROSES
PEMBELAJARAN1. Pelaksanaan perkuliahan Tepat
2. Kehadiran mahasiswa 80
3. Kehadiran dosen 100
4. Praktikum 100
2. ISI PEMBELAJARAN
1. Penyediaan kurikulum dan silabus per
prodi sesuai dengan program pendidikan
1. Ketersediaan kurikulum dan silabus prodi Tersedia
5
8
9
TersediaTersedia
Ada
AdaAdaAdaAdaAda
Tersedia1. Tersedianya wadah alumni
7. Alumni
Tersedia/Tidak
Tersedia/Tidak Tersedia
BASE LINE
2017 2018 2020 2021 2022
NOKOMPONEN/SUB
KOMPONENJENIS LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INDIKATOR KINERJAKETERANGAN
SATUAN
TARGET 5 TAHUN
2019
2. Adanya rencana terstruktur pelaksanaan PKL/PPL Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada
1. Pemenuhan dosen dengan kualifikasi minimal
Magister mengajar Sarjana dan Diploma% 98 100 100 100 100
2. Pemenuhan dosen dengan kualifikasi minimal Doktor
yang mengajar Magister dan Doktor% 100 100 100 100 100
3. Kesesuaian bidang keilmuan dengan mata kuliah
yang diampu% 80 85 90 90 95
1. Perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa
Jumlah dosen :
jumlah
mahasiswa
eksak 1:30,
noneksak
1:42
eksak 1:30,
noneksak
1:42
eksak 1:29,
noneksak
1:40
eksak 1:29,
noneksak
1:39
eksak 1:28,
noneksak
1:39
2. Persentase jumlah dosen tetap dari seluruh jumlah
dosen% 98 98 98 98 98
1. Jumlah dosen yang mengikuti peningkatan
kualifikasi pendidikanOrang 160 170 180 185 187
2. Jumlah dosen yang mengikuti peningkatan
kompetensi% 45 50 70 75 75
1. Kesesuaian kualifikasi pendidikan % 60 70 90 95 95
2. Kesesuaian kompetensi/bidang keahlian % 65 70 80 85 90
4. Perbandingan jumlah tenaga kependidikan (tertentu)
dan mahasiswa
Jumlah tendik :
jumlah
mahasiswa
1:47 1:47 1:50 1:55 1:55
1. Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti
peningkatan kualifikasi pendidikanorang 10 10 13 14 17
2. Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti
peningkatan kompetensi% 18 20 25 25 25
2. Jumlah ruang kuliah kelas 255 260 270 285 290
Jumlah sarana ruang kuliah yang tersedia % 75 80 100 100 100
Rasio luas ruang dosen m2/dosen 2,56 2,56 3,5 4 4
Tersedia
Tersedia/Tidak4. PENILAIAN
PEMBELAJARAN
Tersedia/Tidak
m2/ Mahasiswa
Tersedia/Tidak
Tersedia Tersedia
1,6
Tersedia
a. Ruang Kuliah
1. Penyediaan ruang kuliah1. Rasio luas ruang kuliah per mahasiswa 0,87 0,87 1,2 1,3 1,5
265
2. Penyediaan sarana ruang kuliah 100
b. Ruang Dosen 1. Penyediaan ruang dosen 3
2. Penyediaan sarana ruang kuliah Ketersediaan saran di ruang dosen
6. SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
Ada
5. DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1. Penyediaan dosen sesuai kualifikasi
100
100
85
4. Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Praktek
Pengalaman Lapangan (PPL)
1. Ketersediaan informasi program PKL/PPL Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia
1:50
5. Peningkatan kompetensi tenaga
kependidikan
11
22
4. Penyediaan tenaga kependidikan sesuai
kualifiksi dan kompetensi
80
75
3. Tersedianya sasaran kinerja pegawai Tersedia Tersedia Tersedia
2. Penyediaan dosen
eksak
1:29,
noneksak
1:40
98
3. Pengembangan kompetensi dosen
175
60
Tersedia
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
BASE LINE
2017 2018 2020 2021 2022
NOKOMPONEN/SUB
KOMPONENJENIS LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INDIKATOR KINERJAKETERANGAN
SATUAN
TARGET 5 TAHUN
2019
Rasio luas ruang administrasi m2/pegawai 18 18 16 15 15
Ketersediaan sarana di ruang admnistrasi Tersedia/Tidak Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
1. Luas ruang perpustakaan m2 4946 4946 5000 5100 5100
1. Jenis buku dan jurnal untuk setiap Prodi Jenis/Prodi 3 3 4 5 5
2. Jumlah buku dan jurnal Eksemplar 55000 60000 70000 75000 80000
4. Kemutakhiran buku dan junal Kali/Tahun 1 1 2 2 2
1. Lamanya jam layanan Jam/Hari 12 12 12 14 14
2. Jangka waktu peminjaman Hari 7 7 7 7 7
3. Akses terhadap perpustakaan elektronik Mudah/ Tidak Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah
Lamanya jam layanan Jam 8 8 8 8 8
1. Ketersediaan jaringan (bandwidth ) Mbps 650 650 700 750 800
3. Ketersediaan prosedur Prosedur (Sistem) 40 40 50 50 50
4. Ketersediaan data base Data Base 7 7 8 8 8
m2/Mahasiswa
f. Sistem Informasi
Penyediaan Teknologi informasi dan
komunikasi
700
3. Penyediaan alat dan bahan praktikum per
prodi
1. Kecukupan alat untuk setiap mata kuliah praktikum
2,0 2,3
Baik
Tersedia Tersedia
Tersedia/Tidak
Tersedia
Tersedia/Tidak
Tersedia Tersedia Tersedia
4
65000
d. Perpustakaan
1. Penyediaan ruang dan sarana ruangan
5000
2. Ketersediaan sarana di ruang perpustakaan Tersedia Tersedia Tersedia
c. Ruang Administrasi
1. Penyediaan ruang administrasi 16
2. Penyediaan sarana ruang administrasi Tersedia
3. Waktu Layanan
12
7
Mudah
Tersedia Tersedia
2
5. Ketersediaan perpustakaan dan buku elektronik Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
2. Penyediaan buku dan jurnal
3. Ketersediaan buku teks yang dirujuk mata kuliah Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
2. Penyediaan sarana ruangan Kecukupan sarana untuk setiap ruangan Cukup Cukup Baik Baik Baik
0,25 0,30
e. Laboratorium Bengkel
studio1. Penyediaan ruang Laboratorium Rasio luas ruangan per mahasiswa 1,5 1.5 1,8 1,9
4. Kapasitas Ruang baca Rasio luas ruang baca per mahasiswa 0,16 0,17 0,20 0,22m2/Mahasiswa
2. Kecukupan bahan untuk setiap mata kuliah
praktikumCukup Cukup
Baik
Cukup Cukup Baik Baik Baik Baik
3. Ketersediaan prosedur penggunaan sarana
praktikumTersedia Tersedia Tersedia Tersedia
40
7
1. Penyediaan sarana/prasarana
ibadah,olahraga, balai pengobatan, dan lain-
lain
Ketersediaan sarana/prasarana ibadah, olahraga, balai
pengobatan, dan lain-lainTersedia Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Cukup/ Sedang/
Kurang
Tersedia
4. Waktu layanan 8
Baik Baik Baik
Tersedia/ Tidak
2. Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen,
Keuangan dan PembelajaranTersedia
Tersedia
g. Sarana lainnya
Tersedia Tersedia Tersedia
2. Ketersediaan sarana/prasarana bagi
penyandang disabilitas
Ketersediaan sarana/prasarana bagi penyandang
disabilitasTidak Tersedia Tersedia
Tersedia/ Tidak
TersediaTersedia/Tidak
Cukup/ Sedang/
Kurang
Cukup/Sedang/K
urang
Tersedia/ Tidak
Tersedia/ Tidak
BASE LINE
2017 2018 2020 2021 2022
NOKOMPONEN/SUB
KOMPONENJENIS LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INDIKATOR KINERJAKETERANGAN
SATUAN
TARGET 5 TAHUN
2019
Tersedianya data daya tampung Tersedia/ Tidak Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
1. Tersedianya pedoman akademik Tersedia/ Tidak Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
2. Tersedianya perangkat rencana studi Tersedia/ Tidak Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedianya sarana perkuliahan yang memadai Tersedia/ Tidak Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan
fungsiSesuai/Tidak Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
2. Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi akademik Pelatihan 14 15 20 20 20
3. Jenis Pelatihan bagi tenaga administrasi akademik Jenis Pelatihan 8 8 9 10 10
2. Adanya sistem reward dan punishment Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada
Kecepatan dan ketepatan waktu surat menyurat Jam 48 48 24 24 24
1. Tersedianya pedoman penilaian hasil belajar Tersedia/ Tidak Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
2. Tersedianya informasi kemajuan Studi Ada Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
3. Kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian
informasi hasil belajarHari 14 10 7 7 7
3. Kecepatan Laporan hasil ujian semester UAS Hari 14 10 7 7 7
a. Perencanaan
Tersedia/Tidak
d. Pemantauan dan
Evaluasi
Penilaian dan Informasi nilai
Tersedia
Tersedia
7
Tersedia/ Tidak
2. Jadwal kuliah
1. tersedianya jadwal kuliah tepat waktu Tersedia Tersedia Tersedia
3. Penyusunan daya tampung Tersedia
7. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
1. Pembuatan Kurikulum Tersedianya kurikulum Tersedia Tersedia
TersediaTersedia/Tidak
Tersedia/Tidak3. Tersedianya bahan ajar Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
2. Tersedianya daftar hadir mahasiswa dan dosen Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
2. Tersedianya uraian tugas jabatan tenaga pemberi
layananTersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Sesuai
15
9
c. Pengendalian
1. Penyediaan pedoman dan prosedur
layanan
1. Tersedianya pedoman dan prosedur layanan Tersedia Tersedia Tersedia
Ada
3. Administrasi akademik lainnya 25
Tersedia
2. Evaluasi perkuliahan1. Tersedianya sistem dan instrumen Evaluasi Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
b. Pelaksanaan 1. Penyediaan sarana Tersedia
Tersedia
Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
2. Tersedianya rekapitulasi kehadiran mahasiswa per
triwulanTersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia/Tidak
e. Pelaporan
Sistem pelaporan pembelajaran
1. Tersedianya rekapitulasi kehadiran dosen per
triwulanTersedia Tersedia
7
Tersedia Tersedia Tersedia
4. Layanan perencanaan studi mahasiswaTersedia
Tersedia
2. Penyediaan tenaga yang kompeten
Tersedia
Tersedia Tersedia
Tersedia/Tidak
Tersedia/Tidak
Tersedia/Tidak
Tersedia/ Tidak
BASE LINE
2017 2018 2020 2021 2022
NOKOMPONEN/SUB
KOMPONENJENIS LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INDIKATOR KINERJAKETERANGAN
SATUAN
TARGET 5 TAHUN
2019
1. Sumber pembiayaan dari Masyarakat % 41.05 43.15 46.14 47.1 47.67
2. Sumber pembiayaan dari Pemerintah % 54.18 50.89 47.58 46.57 45.92
3. Sumber pembiayaan dari usaha/jasa layanan lainnya % 4.77 5.96 6.27 6.33 6.42
4. Maksimum sumber pembiayaan dari pinjaman % 0 0 0 0 0
1. Besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa Rp/Semester 2,264,000 2,270,000 2,285,000 2,292,000 2,299,000
2. Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa
dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahunUKT : BKT 1:3,75 1: 3,5 1:3,0 1:2,8 1:2,5
1. Ketersediaan sistem pencatatan biaya Tersedia/ Tidak Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
2. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi biaya
pembelajaran
Terlaksana/
TidakTerlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana
2
1. Jumlah hasil penelitian yang dilaporkanJudul
Penelitian/Tahun723 780 820 830 850
2. Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada
jurnal yang terakreditasi
Judul
Penelitian/Tahun108 250 280 290 300
3. Jumlah hasil penelitian yang dipresentasikan baik
forum nasional maupun internasional
Judul
Penelitian/Tahun721 755 820 860 885
1. Jumlah hasil penelitian yang diaplikasikanJudul
Penelitian/Tahun216 230 250 255 260
2. Jumlah hasil Penelitian yang tepat gunaJudul
Penelitian/Tahun26 28 33 34 36
2. ISI PENELITIAN
8. PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
Judul
Penelitian/Tahun
1. Penyediaan pembiayaan pendidikan
44.87
49.03
6.1
1. Jumlah hasil penelitian dasar 551 565 575
3. Pendaftaran hasil penelitian untuk
mendapatkan HKI/ PatenJumlah hasil penelitian yang memperoleh HKI/ Paten 2 3 3 3
1. HASIL PENELITIAN
Memiliki pedoman dan keluasan materi
penelitian
3 4
580 590 595
1. Memfasilitasi hasil penelitian yang
dipublikasikan
800
Judul
Penelitian/Tahun
(Paten)
PENELITIAN
270
790
2. Fasilitas aplikasi/penerapan hasil
penelitian
245
30
0
2. Pembebanan biaya pendidikan pada
mahasiswa
2,277,000
1:3,2
3. Sistem Pencatatan dan analisis biaya
Tersedia
BASE LINE
2017 2018 2020 2021 2022
NOKOMPONEN/SUB
KOMPONENJENIS LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INDIKATOR KINERJAKETERANGAN
SATUAN
TARGET 5 TAHUN
2019
1. Memenuhi kaidah dan metodologi secara sistematis
sesuai standar administrasi dalam buku panduanTerpenuhi/ Tidak Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi
2. Ketepatan waktu seleksi Hari 12 10 7 7 7
Jumlah proposal yang diseminarkan Proposal/ Tahun 780 790 860 900 910
Jumlah Ketersediaan Dosen senior sebagai pendamping Dosen/ penelitian 15 20 30 35 40
1. Ketersediaan sistem pemantauan pelaksanaan
penelitianTersedia/ tidak Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
2. Ketepatan waktu pelaksanaan penelitian Bulan 8 8 8 8 8
Ketepatan waktu laporan hasil penelitian Minggu 4 4 4 4 4
4. PENILAIAN
2. Ketepatan waktu penyusunan laporan hasil
penelitian% 95 98 100 100 100
3. PROSES PENELITIAN
a. Perencanaan
Judul
Penelitian/Tahun
100 110 125
3. Jumlah hasil penelitian yang berorientasi kepada
kepentingan Nasional/strategi nasional5 10 15 20 25 30
2. Jumlah hasil penelitian terapan 84 90
620 650
2. Seminar proposal 830
3. Penetapan dan pengiriman proposal
1. Jumlah proposal yang lolos seleksi 721 755 790
b. Pelaksanaan
penelitian 1. Pendampingan untuk penelitian junior 25
2. Bantuan pelaksanaan penelitianTersedia
8
665
Proposal/Tahun
Proposal/Tahun
820
210
2. Jumlah proposal yang didanai oleh lembaga 549 575 600
Tersedia Tersedia Tersedia
2. Tersedianya panduan tentang kriteria minimal
penilaian proses dan hasil penelitian oleh mahasiswa.Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia TersediaTersedia/Tidak
c. Pelaporan penelitian Penyelesaian Laporan hasil penelitian 4
1. Pemantauan proses dan hasil penelitian
1. Ketersediaan instrumen pamantauan proses
penelitianTersedia Tersedia Tersedia
Tersedia
860 885
1. Penerimaan dan seleksi proposal
8
4. Jumlah hasil penelitian yang memuat prinsip
pemanfaatan pemutakhiran dan kebutuhan masa
mendatang
81 90 100 110 120
130
130
TersediaTersediaTersedia1. Tersedianya panduan tentang kriteria minimal
penilaian proses dan hasil penelitian oleh dosen
2. Standar penilaian penelitian
100
Tersedia
2001901801723. Jumlah proposal yang dikirim ke kementerian
Tersedia/Tidak
Tersedia/Tidak
Proposal/Tahun
Judul
Penelitian/Tahun
Judul
Penelitian/Tahun
TersediaTersedia
220
BASE LINE
2017 2018 2020 2021 2022
NOKOMPONEN/SUB
KOMPONENJENIS LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INDIKATOR KINERJAKETERANGAN
SATUAN
TARGET 5 TAHUN
2019
5. PENELITI (DOSEN) 1.Kesesuaian bidang penelitian dengan keahlian dosen Ya/ Tidak Ya Ya Ya Ya Ya
2. Memiliki kemampuan penguasaan metodologi
penelitianYa/ Tidak Ya Ya Ya Ya Ya
1. Rasio dosen melakukan penelitian dibandingkan total
dosen
Dosen yang
melakukan
penelitian: Total
dosen
1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
Rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dosen
dibandingkan total Mahasiswa
Mahasiswa yang
terlibat penelitian
Dosen: Total
Mahasiswa
1:21 1:20 1:18 1:18 1:17
1. Ketersediaan fasilitas oleh UNM untuk melakukan
penelitian (Laboratorium, peralatan)Ya/Tidak Ya Ya Ya Ya Ya
2. Penyediaan fasilitas untuk melakukan penelitian,
yang bekerjasama dengan lembaga lainYa/Tidak Ya Ya Ya Ya Ya
Tersedia/
Tidak
1. Memfasilitasi proses pembelajaran Ya/ Tidak Ya Ya Ya Ya Ya
2. Memfasilitasi kegiatan Penelitian Ya/ Tidak Ya Ya Ya Ya Ya
Pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan penelitian% 60 80 100 100 100
7. PENGELOLAAN
PENELITIAN1. Kriteria standar hasil penelitian Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada
2. Kriteria standar isi penelitian Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada
3. Kriteria standar proses penelitian Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada
5. PENELITI (DOSEN)
6. SARANA DAN
PRASARANA
PENELITIAN
Tersedia/Tidak
1. Kualifikasi dosen yang melakukan
penelitian
Ya
3. Metode dan Instrumen
Tersedianya metode dan instrumen yang relevan,
akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian
kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Ya
2. Keterlibatan dosen dalam penelitian
pertahun
1:1
2. Jumlah judul penelitian dibandingkan dosen 1 : 0,84
3. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian
dosen1:19
4. Hasil Penelitian Jumlah penelitian Dosen yang Dipublikasikan 721 755 790Judul Penelitian/
Tahun
1 : 0,9 1:0,94 1 : 0,98 1 : 1,01 1 : 1,02
Judul
penelitian/Total
Dosen
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
3. Diseminasi hasil penelitian Tersedianya sistem diseminasi hasil penelitian Tersedia Tersedia Tersedia
1. Memiliki panduan tentang kriteria dosen
yang akan melakukan penelitian
Ada
Ada
Ada
2. Sistem informasi penelitian Tersedianya sistem informasi penelitian berbasis TIK Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia Tersedia
Ya
Ya
Tersedia/Tidak
3. Tersedianya TIK untuk penelitian
885860820
TersediaTersediaTersediaTersediaTersediaTersedia
1003. Mutu sarana dan prasarana penelitian
Ya
Ya2. Pengunaan sarana dan prasarana
penelitian
Tersedia/Tidak
1. Penyediaan sarana dan prasarana
penelitian
BASE LINE
2017 2018 2020 2021 2022
NOKOMPONEN/SUB
KOMPONENJENIS LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INDIKATOR KINERJAKETERANGAN
SATUAN
TARGET 5 TAHUN
2019
Jumlah Penelitian yang mendapatkan penghargaan Judul Penelitian/
Tahun7 8 12 14 17
1. Persentase dana penelitian dibandingkan dengan
total anggaran% 16.96 18 20 20 20
2. Persentase dana penelitian dari perguruan tinggi % 53.37 55 56 57 58
3. Persentase dana penelitian dari pemerintah % 42.82 40 36 34 32
4. Persentase dana penelitian dari kerja sama dengan
lembaga lain% 3.73 5 8 9 10
3
1. Jumlah Hasil PM untuk Penerapan, Pengamalan dan
Pembudayaan IptekHasil PM/Tahun 120 164 222 250 268
2. Jumlah hasil PM untuk Penyelesaian Masalah yang
di hadapi MasyarakatHasil PM/Tahun 158 188 229 247 287
3. Jumlah hasil PM sebagai bahan Pengembangan Iptek Hasil PM/Tahun 136 165 235 273 308
4. Jumlah hasil PM sebagai bahan pengayaan Bahan
Ajar atau Modul PelatihanHasil PM/Tahun 108 125 196 232 259
1. Presentase Materi PM berdasarkan hasil Penelitian
yang dapat diterapkan langsung sebagai Kegiatan PM% 12 15 20 25 30
2. Presentase Materi PM berdasarkan hasil
Pengembangan Ilmu% 88 88 91 93 94
1. Frekuensi pelatihan Kali/Tahun 2 2 2 2 2
2. Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan Dosen 174 210 294 328 374
Jumlah proposal yang diseminarkan Proposal 395 400 450 470 490
1. Jumlah masyarakat yang dilayani Orang 4,500 5,200 5,800 6,000 6,200
2. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PM Mahasiswa 1.044 1.284 1.762 2.004 2.244
3. Jumlah pelaksanaan PM yang di danai PM/Tahun 522 642 881 1.002 1.122
Waktu penyampaian laporan kegiatan PM Minggu 6 5 4 4 4
3. PROSES PM
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
8. PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN
PENELITIAN
1. Sumber dana penelitian
18
55
38
7
2. Pembiayaan penelitian
1. Ketersediaan mekanisme pembiayaan penelitian Tersedia
4. Pemberian penghargaan hasil penelitian 10
Tersedia/Tidak
2. ISI PM
Memfasilitasi Penyusunan Materi PM
17
89
a. Pelatihan
Tersedia
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PM)
1. HASIL PM
Memfasilitasi Hasil PM
192
209
205
156
2. Ketersediaan Pembiayaan pengelolaan penelitian
untuk peningkatan kapasitas penelitiTersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
2. Pelaporan Kegiatan PM 5
1. Pelatihan Metodologi PM dan Penyusunan
Proposal
2
247
2. Perencanaan Kegiatan PM 420
b. Pelaksanaan
1. Pelaksanaan Kegiatan PM
5,600
1.524
762
Tersedia/Tidak
BASE LINE
2017 2018 2020 2021 2022
NOKOMPONEN/SUB
KOMPONENJENIS LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INDIKATOR KINERJAKETERANGAN
SATUAN
TARGET 5 TAHUN
2019
Tersedianya kriteria dan prosedur yang jelas untuk
penilaian terhadap kegiatan PMTersedia/ Tidak Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedianya prosedur dan akses pemangku kepentingan
terhadap kegiatan PMTersedia/ Tidak Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
1. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil
terhadap kegiatan PMOrang 4,500 5,200 6,000 6,200 6,500
2. Persentase materi PM berdasarkan hasil
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
digunakan untuk pemberdayaan masyarakat
% 22 25 30 35 40
1. Rasio dosen yang terlibat PM dibandingkan dengan
total Dosen
Dosen yang
terlibat PM : Total
Dosen
1:1 1:1 1:1 1;1 1:1
2. Kesesuaian PM dengan Keahlian Dosen Sesuai/Tidak Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
Rasio Mahasiswa yang terlibat PM dibandingkan dengan
total mahasiswa
Mahasiswa yang
terlibat PM: Total
Mahasiswa
1:27 1:26 1:24 1:23 1:22
Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi
satndar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan, dan keamanan
% 70 75 100 100 100
27
5. PELAKSANAAN PM
1. Keterlibatan Dosen dalam PM1:1
Sesuai
2. Pelibatan Mahasiswa dalam PM 1:25
4. PENILAIAN PM1. Akuntabilitas Tersedia
2. Tranparansi Tersedia
3. Pemanfaatan
5,800
Tersedia
2. Ketersediaan fasilitas perguruan tinggi yang
digunakan untuk kegiatan PM terkait proses
pembelajaran
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana PM
1. Ketersediaan fasilitas perguruan tinggi yang
digunakan untuk kegiatan PM terkait penerapan bidang
ilmu dari program studi
Tersedia Tersedia
3. Ketersediaan fasilitas perguruan tinggi yang
digunakan untuk kegiatan PM terkait kegiatan
penelitian
Tersedia Tersedia
Tersedia/Tidak
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
TersediaTersediaTersediaTersediaTersediaTersedia
2. Ketersediaan fasilitas perguruan tinggi yang
digunakan untuk kegiatan PM terkait proses
pembelajaran
Tersedia
Tersedia Tersedia Tersedia
4. Penjaminan sarana dan prasarana
memenuhi standra mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenayamanan, dan kemanan
100
Tersedia/Tidak
6. SARANA DAN
PRASARANA PM
Tersedia Tersedia
2. Penyedia sarana dan prasarana PM
1. Ketersediaan fasilitas perguruan tinggi digunakan
untuk kegiatan PM terkait penerapan bidang ilmu dari
program studi
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia TersediaTersedia/Tidak
Tersedia/Tidak
Tersedia/Tidak
TersediaTersediaTersediaTersedianya sistem informasi PM3. Penyediaan sistem informasi PM
Tersedia/Tidak
BASE LINE
2017 2018 2020 2021 2022
NOKOMPONEN/SUB
KOMPONENJENIS LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INDIKATOR KINERJAKETERANGAN
SATUAN
TARGET 5 TAHUN
2019
Adanya unit pengelola PM Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada
1. Persentase dana PM dibandingkan dengan total
anggaran% 5.36 5,5 5,75 5,75 5,8
2. Persentase dana PM dari Perguruan Tinggi % 58.85 59 59,5 59,5 60
3. Persentase dana PM dari pemerintah % 41.15 40,5 39,5 39,25 38,5
4. Persentase dana PM dari kerjasama dengan lembaga
lain% 0 0,5 1 1,25 1,5
4
Sesuai/Tidak Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
Pelatihan 7 9 11 12 15 18
Jenis Pelatihan 3 4 4 5 6 7
Tersedia/Tidak Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia
2. Penyediaan tenaga yang kompeten
2. Kelembagaan pengelola PM Ada
7. PENGELOLAAN PM
1. Sistem Pengelolaan
Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan, dan evalusi, serta
pelaporan kegiatan PM
Terlaksana Terlaksana
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
8. PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PM
1. Sumber dana PM
5,5
59
40,25
0,75
2. Pembiayaan PM
1. Ketersediaan mekanisme pembiayaan PM Tersedia
Tersedia/Tidak2. Tersedianya sarana kegiatan kemahasiswaan yang
memadai (olahraga, kesenian, dan kegiatan lain)Tersedia
Tersedia/Tidak
5. Tersedianya dosen/tenaga kependidikan pendamping
kegiatan kemahasiswaanTersedia Tersedia Tersedia Tersedia
4. Tersedianya uraian tugas jabatan
Tersedia Tersedia
1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dan fungsi
2. Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi
kemahasiswaan
3. Jenis pelatihan bagi tenaga administrasi
kemahasiswaan
Tersedia
Tersedia
LAYANAN ADMINISTRASI
4.1. Layanan Administrasi Kemahasiswaan
A. Sarana dan Tenaga
1. Penyediaan sarana
1. Tersedianya sarana layanan administrasi
kemahasiswaan yang memadaiTersedia
2. Pembiayaan pengelolaan PM untuk peningkatan
kapasitas pelaksanaTersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia/Tidak
Tersedia/Tidak
Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia Tersedia
2. Tersedianya program kegiatan kemahasiswaan Tersedia Tersedia
1. Penyediaan pedoman dan prosedur
kegiatan kemahasiwaan
1. Tersedianya pedoman dan prosedur kegiatan
kemahasiswaanTersedia
Tersedia/Tidak
Tersedia/Tidak
Tersedia/Tidak Tersedia
B. Pedoman dan
prosedur kegiatan
kemahasiswaan
2. Penyusunan data kemahasiswaan Tersedianya database mahasiswa Tersedia
TerlaksanaTerlaksana
Tersedia/Tidak
Terlaksana
Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia
Terlaksana
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia
Terlaksana/
Tidak
BASE LINE
2017 2018 2020 2021 2022
NOKOMPONEN/SUB
KOMPONENJENIS LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INDIKATOR KINERJAKETERANGAN
SATUAN
TARGET 5 TAHUN
2019
Mahasiswa 6.589 6.964 7288 7612 7936 8296
Mahasiswa 6.413 6.865 7200 7590 7865 8200
Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Penerima
beasiswa :
jumlah
mahasiswa
1:6,19 1:6 1:5,5 1:5,5 1:5 1:5
Hari 1 1 1 1 1 1
E. Administrasi
kemahasiswaan lainnyaHari 2 2 2 1 1 1
Hari 5 4 3 2 2 2
Tersedia/Tidak
Ada/ Tidak
Tersedia/Tidak
Tersedia/Tidak
2. Monitoring pelaksanaan kegiatan
kemahasiswaan
1. Tersedianya panduan monitoring Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia Tersedia
Mahasiswa/
Tahun
Tersedia Tersedia
2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan
kepemimpinan
3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan
kewirausahaan
C. Layanan kegiatan
mahasiswa
1. Layanan minat dan penalaran kegiatan
kemahasiswaan
1. Tersedianya jadwal kegiatan kemahasiswaan Tersedia Tersedia
3. Adanya tindak lanjut hasil monitoring Ada Ada Ada Ada
Tersedia/Tidak
Tersedia Tersedia
2. Tersedianya saluran komunikasi kegiatan
kemahasiswaanTersedia
Tersedia Tersedia
2. Adanya sistem reward dan punishment
3. Tersedianya layanan kegiatan mahasiswa berbasis
TIK sebagai feed back dan kepuasan atas layanan
kepada mahasiwa
Tersedia Tersedia
3. Evaluasi kegiatan kemahasiswaan
1. Tersedianya sistem dan instrumen evaluasi Tersedia TersediaTersedia/Tidak
Tersedia/Tidak Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia
2. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan layanan
kesehatan6.789 7.812 8.136 8.496
2. Layanan kesehatan mahasiswa
1. Tersedianya sarana layanan kesehatan bagi
mahasiswaTersedia Tersedia
D. Layanan
kesejahteraan
mahasiswa
1. Penyedia beasiswa1. Rasio penerima beasiswa dengan jumlah mahasiswa
2. Kecepatan dan ketepatan penyalur beasiswa
Tersedia Tersedia
F. Pelaporan
1. Laporan kegiatan kemahasiswaan
1. Tersedianya laporan kegiatan kemahasiswaan Tersedia
3. Layanan lain Kantin, asrama, rumah ibadah Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Kecepatan dan keteapatan waktu surat-menyurat dan
proses adminitrasi kemahasiswaan lainnyaAdministrasi kemahasiswaan lainnya
TersediaTersedia2. Tersedianya laporan layanan kesehatan
7.164 7488
Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia
Tersedia/Tidak
Tersedia/Tidak
Tersedia/Tidak
Tersedia Tersedia
TersediaTersediaTersedia
3. Kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian
laporan2. Laporan kegiatan kemahasiswaan
Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia
Ada Ada
Tersedia Tersedia
BASE LINE
2017 2018 2020 2021 2022
NOKOMPONEN/SUB
KOMPONENJENIS LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INDIKATOR KINERJAKETERANGAN
SATUAN
TARGET 5 TAHUN
2019
3. Jenis pelatihan bagi tenaga administrasi keuangan Jenis Pelatihan 3 4 4 5 5
4. Pelaporan pelaksanaan Ketepatan dan kecepatan waktu pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaranHari 15 15 12 10 10 7
2. Tersusunnya laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan
secara tepat waktu.
Ya/ Tidak Ya Ya Ya Ya Ya
3. Tersusunnya LAKIP tepat waktu Ya/ Tidak Ya Ya Ya Ya Ya
Sesuai
2. Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi
keuanganPelatihan 5 6 6 7 7 7
Tersedia Tersedia
2. Penyedia tenaga yang kompeten
1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan
fungsiSesuai/ Tidak Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
1. Penyediaan saranaTersedianya sarana layanan adminsitrasi keuangan
yang memadaiTersedia/ Tidak Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia Tersedia
2. Ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan
anggaranHari 20 15 10 7 7
4
B. Pelaksanaan
1. Penyusunan anggaran
1. Tersedianya pedoman penyusunan anggaran Tersedia/ Tidak Tersedia Tersedia Tersedia
2. Ketepatan dan kecepatan waktu pencairan anggaran
A. Sarana dan Tenaga
5
3. Kesesuaian usul realisasi dengan rencana Sesuai/ Tidak Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
Hari 10 9 7 5
7
2. Pelaksanaan anggaran
1.Tersedianya pedoman pelaksanaan program dan
anggaranTersedia/ Tidak Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Sesuai
14 10 10
2. Kesesuaian usul revisi program dan anggaran Sesuai/ Tidak Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
3. Revisi program dan anggaran
1. Ketepatan dan kecepatan waktu revisi program dan
anggaranHari 16 15 15
2 2 2
C. Laporan keuangan Penyusunan laporan keuangan
1. Tersedianya sistem pelaporan keuangan Tersedia/ Tidak Tersedia Tersedia
5. Monitoring pelaksanaan anggaran
1. Terlaksananya monitoring pelaksanaan anggaranTerlaksana/
Tidak
2. Keterbukaan informasi program, anggaran, dan
realisasiVariasi media 2 2 2
Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana
Sesuai
2. Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi
kepegawaianPelatihan 5
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Ya
Ya
Tersedia Tersedia
1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan
fungsiSesuai/ Tidak Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
4.3 Layanan Administrasi Kepegawaian
1. Penyedia saranaTersedianya sarana layanan administrasi kepegawaian
yang memadaiTersedia/ Tidak Tersedia
6 6 6 7 7
Tersedia Tersedia Tersedia
4.2 Layanan Administrasi Keuangan
A. Sarana dan Tenaga
2. Penyediaan tenaga yang kompeten
8
BASE LINE
2017 2018 2020 2021 2022
NOKOMPONEN/SUB
KOMPONENJENIS LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INDIKATOR KINERJAKETERANGAN
SATUAN
TARGET 5 TAHUN
2019
B. Pelaksanaan
3. Keseuaian rencana dengan kebutuhan Sesuai/ Tidak Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
Terlaksana
7 73. Jenis pelatihan bagi tenaga administrasi
kepegawaianJenis pelatihan 5 5 6 6
Tersedia
4
1. Ketepatan dan kecepatan pemrosesan pengangkatan,
pemindahan, dan mutasi lainyaHari 120 100 90 90 90 90
Tersedia
2. Ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan formasi
pegawaiHari 7 6 5 5 5
1. Tersedianya pedoman penyusunan formasi pegawai Tersedia/ Tidak Tersedia Tersedia Tersedia
5
2. Ketepatan dan kecepatan pemrosesan administrasi
kepegawaianHari 7 6 5 5 5
Sesuai/ Tidak Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
1. Tersedianya pedoman pelaksanaan penerimaan
pegawaiTersedia/ Tidak Tersedia
5
3. Kesesuaian penerimaan pegawai, dengan rencana
kebutuhan formasi pegawai
2. Ketepatan dan kecepatan waktu penerimaan pegawai Hari 7 6 5 5
2 2
B. Pelaksanaan
1. Penyusunan formasi pegawai
Tersedia Tersedia
5. Monitoring administrasi
1. Terlaksananya monitoring pelaksanaan penerimaan,
mutasi, disiplin, dan pengembangan pegawai
Terlaksana/
TidakTerlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana
2. Tersedinya sistem pengembangan Tersedia/ Tidak Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia
Tersedia
5
4. Disiplin dan pengembangan pegawai
1. Adanya sistem reward dan punishment Ada/ Tidak Ada Ada
2. Pelaksanaan penerimaan pegawai
Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia
Jenis pelatihan
3. Pemrosesan mutasi
5
Sesuai Sesuai Sesuai
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
2. Tersedianya laporan pengelolaan pegawai Tersedia/ Tidak Tersedia Tersedia Tersedia
3 4 4 4 5
Terlaksana
Ada Ada Ada Ada
2. Keterbukaan informasi dan penerimaan dan
administrasi pegawaiVariasi media 2 2 2 2
C. Pelaporan Pelaporan adminitrasi1. Tersedianya data dan informasi kepegawaian Tersedia/ Tidak Tersedia
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
2. Penyedia tenaga yang
1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan
fungsiSesuai/ Tidak Sesuai Sesuai
Tersedia Tersedia Tersedia
4.4 Layanan Administrasi Perlengkapan
A. Sarana dan Tenaga
1. Penyedia saranaTersedianya sarana layanan administrasi perlengkapan
yang memadaiTersedia/ Tidak Tersedia
6 6
3. Jenis pelatihan bagi tenaga administrasi
perlengkapan
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
2. Ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan rencana
kebutuhan sarana dan prasaranaHari 5 5 5
1. Penyusunan
1.Tersedianya pedoman penyusunan kebutuhan sarana
dan prasanaTersedia/ Tidak Tersedia
Sesuai
2. Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi
perlengkapanPelatihan 4 5 5 5
5 5 5
Sesuai
BASE LINE
2017 2018 2020 2021 2022
NOKOMPONEN/SUB
KOMPONENJENIS LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INDIKATOR KINERJAKETERANGAN
SATUAN
TARGET 5 TAHUN
2019
2. Terlaksananya inventarisasi asetTerlaksana/
TidakTerlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana
1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan
fungsiSesuai/Tidak Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
2. Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi umum Pelatihan 4 5 7 7 7
3. Jenis pelatihan bagi tenaga administrasi umum Jenis Pelatihan 4 4 7 7 7
B. Pelaksanaan
2. ketepatan dan kecepatan pendistribusian surat
masuk dan keluarHari 2 1 1 1 1
3. Ketepatan dan kecepatan perawatan dan
pemeliharaan arsipHari 7 6 5 5 4
4. Ketepatan dan kecepatan penyusutan dan usul
pengahapusan arsipHari 20 14 14 14 10
5. Ketepatan dan kecepatan pelayanan peminjaman
arsipHari 4 3 1 1 1
Kecepatan dan kecepatan waktu pelayanan kebersihan,
kemanan, keindahan, ketertiban, dan kenyamananHari 2 2 1 1 1
B. Pelaksanaan
Tersedia
45 30 30 30502. Pelaksanaan pengadaan
1. Tersedianya pedoman administrasi perlengkapan Tersedia/ Tidak Tersedia Tersedia Tersedia
Sesuai Sesuai Sesuai
3. Ketepatan dan kecepatan pendistribusian sarana dan
prasaranaHari
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
3. Penerimaan, penyimpanan
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
2. Kesesuaian penyimpanan sarana dan prasarana Sesuai/ Tidak Sesuai Sesuai Sesuai
1.Kesesuaian pengadaan sarana dan prasarana dengan
rencana kebutuhanSesuai/ Tidak Sesuai
25
3. Kesesuaian proses pengadaan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangansesuai/ Tidak
Tersedia Tersedia
2. Kecepatan dan ketepatan pengadaan sarana dan
prasaranaHari
Terlaksana
2. Tersedianya laporan pengelolaan perlengkapan Tersedia/ Tidak
Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia
Terlaksana
3
4. Ketepatan dan kecepatan pemeliharaan dan
perawatan sarana dan prasaranaHari 14 14 14 10 7 7
Tersedia Tersedia TersediaTersedia
3 3 3 3 3
1
1. Layanan persuratan/kearsipan
1. tersedianya pedoman persuratan/kearsipan Tersedia Tersedia
6
14
2
1
Tersedia Tersedia Tersedia
Sesuai
7
5
Tersedia
Tersedia/Tidak
Tersedia/Tidak
A. Sarana dan Tenaga
1. Penyedia SaranaTersedianya sarana layanan administrasi umum yang
memadai
2. Layanan kerumah-tanggaan
Tersedia Tersedia
4.5 Layanan Administrasi Umum
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
2. Penyedia tenaga yang kompeten
Tersedia Tersedia
Terlaksana Terlaksana
C. Pelaporan Pelaporan adminitrasi
1. Tersedianya data dan informasi perlengkapan Tersedia/ Tidak
4. Monitoring evaluasi
1. Terlaksananya monitoring pendayagunaan asetTerlaksana/
TidakTerlaksana Terlaksana
BASE LINE
2017 2018 2020 2021 2022
NOKOMPONEN/SUB
KOMPONENJENIS LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INDIKATOR KINERJAKETERANGAN
SATUAN
TARGET 5 TAHUN
2019
1. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan pimpinan
dan tamuHari 1 1 1 1 1
3. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan rapat
dinas, upacara, wisuda, dan seminarHari 1 1 1 1 1
B. Pelaksanaan
2. Kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan
rancangan peraturanHari 7 6 5 5 4
3. Kecepatan dan ketepatan waktu pemberian bantuan
hukumHari 7 6 5 5 4
2. kecepatan dan ketepatan waktu pengkajian usulan
pembentukan dan penyempurnaan unit organiasiHari 7 6 5 5 4
5. Kecepatan dan ketepatan waktu penyelenggaraan
analisis jabatanHari 7 6 5 5 4
3. Layanan keprotokoleran
1
Tersedia/Tidak
Tersedia
6
6
1. Tersedianya pedoman organisasi dan
ketatalaksanaanTersedia
4. Layanan hukum dan peraturan perundang-
undangan
1. Tersedianya himpunan peraturan perundang-
undangan yang mendukung pelaksanaan tugas
perguruan tinggi
Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia
1
Tersedia Tersedia
6
6
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia/Tidak Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia/Tidak
C. Pelaporan Pelaporan administrasi umum
1. Tersedianya data dan informasi administrasi
6. Tersedianya standar pelayanan untuk setiap layanan
4. Tersedianya uraian jabatan setiap pegawai Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia Tersedia
2. Tersedianya laporan pengelolaan administrasi Tersedia/Tidak Tersedia
3. Tersedianya SOP untuk setiap layanan Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia5. Layanan organisasi dan ketatalaksanaan
Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia
Tersedia/Tidak
Tersedia/Tidak
Tersedia/Tidak
Tersedia/Tidak
Tersedia Tersedia
2. Tersedianya data penerimaan tamu Tersedia Tersedia
MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMAD NASIR
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
TTD.
Ani Nurdiani Azizah NIP. 195812011985032001