KATA PENGANTAR -...

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bandung 2010-2015

i

KATA PENGANTAR

BAPPEDA Kabupaten Bandung sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di

Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung memiliki kewajiban untuk menyusun

Rencana Strategis Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 sebagai bentuk realisasi

perencanaan pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi

kegiatannya kepada seluruh stakeholder dalam kurun waktu lima tahunan.

Melalui Renstra Bappeda ini dapat terlihat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan,

program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten

Bandung selama Tahun 2010-2015. Dokumen Renstra diharapkan mampu mengakselerasi

dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Bandung dan seyogyanya dapat

menggunakan dokumen Renstra sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan

mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Mudah-mudahan Renstra Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan

oleh seluruh stakeholder tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA

Kabupaten Bandung selama Tahun 2010-2015. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk

meningkatkan kinerja lembaga ini di masa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat

memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pembangunan Kabupaten Bandung.

Soreang, Desember 2011

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Kepala,

ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda

NIP. 19591230 198503 1 012

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bandung 2010-2015

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………….. DAFTAR ISI ………………………………………………. ………………………………………………. BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………

1.1. Latar Belakang ……………………………..................................... 1.2. Landasan Hukum .………………………………………………………….. 1.3. Maksud & Tujuan …………………………................................... 1.4. Sistematika Penulisan …………………………………...................

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA ………………………………………….. 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ………………………………… 2.2. Sumber Daya Manusia ……………………………………………………….. 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda ……………………………………………….. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bappeda …………………………………………………………………………… BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ……………. 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda ……………………................................ 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih …………………………………………………………………………………. 3.3. Telaahan Renstra ………………………………………………………………….

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ………………………………………………….. 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ………………………………………………….. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN…………………………… 4.1. Visi dan Misi Bappeda ……………………........................................ 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda ……………………

4.3. Strategi BAPPEDA Kabupaten Bandung ………………………………… BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN …………………….. BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD………………............................ BAB VII PENUTUP..........................................................................................

i ii

I-1 I-1 I-2 I-4 I-5

II-1 II-1

II-19 II-22

II-23

III-1

III-1

III-2 III-5

III-6 III-7

IV-1 IV-1 IV-3 IV-5

V-1

VI-1

VII-1

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung 2010-2015 I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk memajukan kehidupan

masyarakat disuatu daerah, yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta para

pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen

bersama serta konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama

untuk mewujudkan harapan itu.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai penyelenggara

pemerintah daerah yang mengemban tugas dan fungsi dalam perencanaan, penyusunan

rencana strategis untuk perencanaan lima tahunan yang sepenuhnya mengarah pada

pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010

– 2015.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010- 2015 adalah dokumen

perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, melalui strategi

dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

Bappeda dalam kurun waktu tahun 2011 – 2015. Penyusunan Renstra Bappeda untuk

mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2005-

2010, yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari

perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat lokal,

regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini, yang

selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai

dengan prioritas yang akan dicapai.


1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan rencana strategis

Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4700);

5. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah & Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4737);


9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (

Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4725);

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);

14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor

0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 2025.


19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan

Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan

Perencanaan Pembangunaan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman

Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Bandung;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027;

26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015;

28. Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan

Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bappeda adalah untuk memberikan gambaran yang

jelas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran lima tahunan Bappeda Kabupaten Bandung,

termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, yang diterjemahkan dalam program dan

kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung visi dan misi organisasi.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bandung Tahun

2010 -2015 adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang

tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 20010 – 2015, melalui perencanaan

yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional.


1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2015 ini disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Bappeda, Kinerja Pelayanan Bappeda, Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bandung.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Provinsi dan Renstra Kabupaten Bandung Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Provinsi (KLHS), Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan Visi, Misi Bappeda, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda, Strategi dan Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI

BAB VII

:

:

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

PENUTUP

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung 2010-2015 II - 1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pembentukan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bandung di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun

2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, dan

Peraturan Bupati Bandung no. 6 tahun 2008 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata

kerja lembaga teknis Kabupaten Bandung.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, yang

selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah

sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung No. 6 tahun 2008 pasal 24 ayat 3, Bappeda

dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada Bappeda Kabupaten Bandung diuraikan sebagai

berikut :

1. Kepala Badan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala

Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur,

membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan

kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan dan statistik.

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas

pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang

pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian


penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan

keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan

kesekretariatan.

b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.

c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan.

d. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan.

e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan

kerumahtanggaan.

f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan

serta hubungan masyarakat.

g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.

i. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan tugas badan.

j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas

Badan.

k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan.

l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

n. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

o. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan

kesekretariatan.

Sekretariat, membawahkan:

a) Sub Bagian Penyusunan Program;

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,


mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan

pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam

melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program

mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan.

2) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program

kerja Badan.

3) Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan.

4) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

penunjang pelaksanaan tugas.

5) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD)

Badan.

6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan

sub unit kerja lain lingkungan Badan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi

dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan

tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

fungsi:


administrrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi

kepegawaian.

2) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat,

naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

3) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.


4) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi

dan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Badan.

5) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrrasi

perjalanan dinas.

6) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat

dinas.

7) Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat.

8) Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban

kantor.

9) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan

kantor,gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya.

10) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana

perlengkapan Kantor.

11) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi

perlengkapan Kantor.

12) Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

pelaksanaan tugas Badan.

13) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan

perundang-undangan.

14) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharan

data serta dokumentasi kepegawaian.

15) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi

pegawai.

16) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang

meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai,

karis/karsu, taspen, askes dan penghargaan serta peningkatan

kesejahteraan pegawai.

17) Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti

pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas.

18) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta

disiplin pegawai.


19) Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti

pegawai.

20) Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji

pegawai.


22) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tuigas dan

fungsinya.

23) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan unit kerja lain

di lingkungan Badan.

c) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai

tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud,

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan

administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Badan.

2) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan

pembiayaan Badan.

3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan

belanja.

4) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta

tambahan penghasilan pegawai negeri sipil.

5) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program

administrasi pengelolaan keuangan.

6) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja

Badan.

7) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan

pembinaan administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan

pembiayaan Badan.


8) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengeloaan anggaran pendapatan

dan belanja.

9) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan,

belanja dan pembiayaan Badan.

10) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksaan

tugas pengelolan keuangan.

11) Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan

dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan.


13) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

14) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan

Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang

perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang

meliputi perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan, pendidikan,

pemuda dan olah raga, kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang

Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan mempunyai

fungsi:

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, perencanaan

pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

b. Penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan standar

perencanaan dan pengendalian pembngunan daerah di bidang kesejahteraan

sosial dan pemerintahan.

c. Penetapan perumusan kerjasama pembangunan antar daerah, daerah dengan

swasta, baik dalam maupun luar negeri di bidang kesejahteraan sosial dan

pemerintahan.

d. Penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian



e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan

kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

f. Penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan

dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

g. Penetapan perumusan penyusunan usulan program pembangunan


h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan kesejahteraan

sosial dan pemerintahan.

i. Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan


j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/

instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan


Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan

membawahkan :

a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang

kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan

penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

dibidang Kesejahteraan sosial.

2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan

perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang

kesejahteraan sosial.

3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan

sosial.


4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar

perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang


5) Pelaksanaan SPM di bidang kesejahteraan sosial.

6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara

daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang


7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di

bidang kesejahteraan sosial.

8) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah

dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial;

9) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan

antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam

dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial;

10) Pelaksanaan penyusunan usulan program pembangunan tahunan

perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial;

11) Pelakasanaan evaluasi dan moitoring pelaksanaan perencanaan dan

pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial;

12) Pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan

dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial;

13) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;


fungsinya;

15) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan

kesejahteraan sosial dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang

pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai fungsi:



penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di

bidang Pemerintahan.


perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang

pemerintahan.

3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan.



pemerintahan.

5) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah

dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan.



dan luar negeri di bidang pemerintahan.



fungsinya.

9) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pemerintahan

dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian

yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dan pertambangan serta

industri, perdagangan, koperasi dan UKM.


Perencanaan pembangunan Perekonomian mempunyai fungsi:

1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan

dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.


2) Penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan

pembangunan daerah di bidang perekonomian.

3) Penetapan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dengan

swasta, baik dalam dan luar negeri di bidang perekonomian.

4) Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan, pengeloaan

dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

5) Pengkoordinasian penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan

perencanaan pembangunan perekonomian.

6) Penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan


7) Penyelenggaraan penyusunan usulan program pembangunan perekonomian.

8) Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian;

9) Evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan


10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

11) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/

instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan

perekonomian.

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian membawahkan :

a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan

pertambangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan

mempunyai fungsi:


perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan

pertambangan.



perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pertanian dan

pertambangan.

3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian dan

pertambangan.


perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pertanian

dan pertambangan.

5) Pelaksanaan SPM di bidang pertanian dan pertambangan.



pertanian dan pertambangan.


bidang pertanian dan pertambangan.



dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan.



fungsinya.


pertanian dan pertambangan dengan sub unit kerja lain dilingkungan

Badan.

b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi

dan UKM

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan

UKM dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok


tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian,

perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok


sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri,

Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan perencanaan dan

pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan

UKM.


perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang

perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi dan UKM.



perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

5) Pelaksanaan SPM di bidang Pelaksanaan SPM di bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi dan UKM.



perindustrian perdagangan, koperasi dan UKM.


bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.



dan luar negeri di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.



fungsinya.


perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dengan sub unit kerja lain

di lingkungan Badan.


5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik

Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di

bidang fisik yang meliputi perencanaan pembangunan tata ruang, lingkungan

hidup dan permukiman serta transportasi dan pengelolaan SDA.


Perencanaan pembangunan Fisik mempunyai fungsi:

1) Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan

pengendalian pembangunan fisik.

2) Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan

pengendalian pembangunan fisik.

3) Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan dan dan pengendalian

pembangunan fisik.

4) Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan

pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang fisik.

5) Pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan fisik.

6) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan

pembangunan fisik.

7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidng tugas dan fungsinya.

8) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/

instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan fisik.

Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik membawahkan:

a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan,

Lingkungan Hidup dan Permukiman.

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata ruang, pertanahan, lingkungan

hidup dan permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang

mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan

tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang


Perencanaan Pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan

permukiman mempunyai fungsi:

1) Penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan tata

ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman.

2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standard perencanaan

pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan

permukiman.

3) Penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di

bidang perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan,

lingkungan hidup dan permukiman.

4) Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan

jangka pendek, menengah dan panjang di bidang tata ruang, pertanahan,

lingkungan hidup dan permukiman.

5) Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang tata

ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman.

6) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan perencanaan

pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan

permukiman.


fungsinya.


tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman dengan sub

unit kerja lain di lingkungan Badan.

b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengeloaan SDA

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan pengelolaan SDA

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok


tugas perencanaan dan pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang

Perencanaan Pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA mempunyai

fungsi:


1) Penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan

transportasi dan pengelolaan SDA.

2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan

pembangunan daerah bidang transportasi dan pengelolaan SDA.

3) Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan jangka pendek,

menengah dan panjang bidang transportasi dan pengelolaan SDA.

4) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah

dan panjang di bidang transportasi dan pengelolaan SDA.

5) Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan perencanaan

jangka pendek, menengah dan panjang di bidang transportasi dan

pengelolaan SDA.


fungsinya.

7) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembagunan transportasi dan

pengelolaan SDA dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

6. Bidang Statistik dan Evaluasi

Bidang Statistik dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan

tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan

evaluasi yang meliputi pengelolaan data statistik serta evaluasi pelaporan;.


Perencanaan Statistik dan Evaluasi mempunyai fungsi:

1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan

dan pelayanan statistik dan evaluasi.

2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan pengelolaan dan

pelayanan statistik dan evaluasi.

3) Pengkoordinasian teknis monitoring dan evaluasi.

4) Perumusan Sasaran pelaksanaan tugas di bidang penyususnan, pengelolaan

dan pelayanan statistik dan evaluasi.

5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan,

pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.


6) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan


7) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan


8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/

instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang penyusunan, pengelolaan dan


Bidang Perencanaan Data dan Statisik membawahkan:

a) Sub Bidang Data Statistik

Sub Bidang Data Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang


melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan data dan pelayanan

statistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub

Bidang Data Statistik mempunyai fungsi:


pengelolaan data dan pelayanan statistik.

2) Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;

3) Pelaksanaan pengumpulkan, updating dan analisa data/ informasi capaian

target kinerja pembangunan daerah.

4) Pengumpulan dan pengolahan data informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan daerah.

5) Pelaksanaan analisa data informasi perencanaan pembangunan daerah.

6) Pelaksanaan penyusunan profil daerah.


fungsinya.

8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan data dan pelayanan

statistik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Perencanaan evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan


dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang

Evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan evaluasi dan

pelaporan pelaksamaan perencanaan pembangunan daerah.

2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah.

3) Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah tahunan.

4) Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan RPJMD.

5) Penyusunan dan pengumpulan laporan evaluasi pelaksanaan

pembangunan triwulan daerah.


fungsinya.

8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan

pelaporan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan

penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi penelitian

pembangunan sosial dan ekonomi serta fisik dan prasarana. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang penelitian dan pengembangan

mempunyai fungsi :

1). Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan

dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

2). Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan

pembangunan daerah.

3). Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan

pengembangan pembangunan daerah.


4). Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan

daerah.

5). Penyelenggaraan koordinasi penelitian anggaran daerah.

6). Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan

pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

7). Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan


8). Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9). Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi

/lembaga atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan


Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan:

a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi

Sub Bidang Sosial dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang


melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan Pengembangan di

bidang Sosial dan Ekonomi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud Sub Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi:


penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian.

2) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di

bidang sosial dan perekonomian.

3) Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang sosial

dan perekonomian.

4) Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran daerah di bidang sosial dan

perekonomian.

5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan

perekonomian.



fungsinya.


8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di

bidang sosial dan perekonomian sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

b). Sub Bidang Fisik dan Prasarana

Sub Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang


melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan pengembangan di

bidang fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud Sub Bidang fisik dan prasarana mempunyai fungsi:


penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasaran.

2) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di

bidang fisik dan prasarana.

3) Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang fisik

dan prasarana.

4) Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran di bidang fisik dan prasarana.

5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan

prasarana.



fungsinya.

8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di

bidang fisik dan prasarana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional perencana di Bappeda Kabupaten Bandung, mekanisme

pembentukannya akan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang

diberlakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Jabatan fungsional perencana Bappenas sudah terbentuk awal Tahun 2011, dan

rencana pembentukan Jafung Perencana Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2012.

Sehingga memungkinkan pembentukan jabatan fungsional perencana Bappeda

Kabupaten Bandung, akan dibentuk Tahun 2013 atau 2014.


Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 21 tahun 2007 tentang

Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung

Struktur Bappeda ini perlu mendapat perhatian lebih, terkait dengan tugas pokok dan

fungsi Bappeda dalam penyusunan RKPD tahunan, yang rencananya akan di sertifikasi ISO

9001:2008 oleh sebuah lembaga sertifikasi ISO pada tahun 2012. Karena secara tupoksi

bukan merupakan tupoksi suatu kasubag dibawah seorang sekretaris pada unit kerja,

melainkan tupoksi suatu bidang, baik dalam penetapan penyusunan rencana dan program

kerja penyusunan perencanaan pembangunan daerah; penetapan perumusan petunjuk

pelaksana, pedoman dan standar perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;

penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan

daerah; pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

SUB BAG PENYUSUNAN

PROGRAM

BIDANG PERENCANAAN

KESEJAHTERAAN & PEMERINTAHAN

SUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAG

KEUANGAN

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

FISIK

BIDANG STATISTIK DAN

EVALUASI

BIDANG PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

SUB BIDANG PERE NCANAAN PEMBANGUNAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN

SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN

SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

INDUSTRI, PERDAGANGAN

KOPERASI & UKMPEMERINTAHAN


TATA RUANG, PERTANAHAN,

LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMUKIMAN


TRANSPORTASI & PENGELOLAAN SDA

SUB BIDANG DATA DAN STATISTIK

SUB BIDANG EVALUASI DAN

PELAPORAN

SUB BIDANG SOSIAL DAN

EKONOMI

SUB BIDANG FISIK DAN

PRASARANA

FUNG-

SIONAL


daerah; dan penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan

dan pengendalian pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dipertimbangkan untuk dibentuk suatu

bidang khusus menangani rencana kerja pembangunan daerah dan rencana strategis

pembangunan daerah Kabupaten Bandung di Bappeda.

2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bandung

Sumber daya yang ada di Bappeda Kabupaten Bandung terdiri dari penyediaan sumber

daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan

formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung

penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai,

Fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

2.2.1. Sumber daya manusia pada Bappeda Kabupaten Bandung

Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada Bappeda

Kabupaten Bandung pada Tahun 2011.

Tabel 2.1 Jumlah PNS, CPNS dan TKK BAPPEDA Kabupaten Bandung

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011

No Pendidikan Status Kepegawaian

Jumlah % PNS CPNS TKK

1 SD 3 0 0 3 5.26%

2 SMP 0 0 0 0 0.00%

3 SMA 7 0 2 9 15.79%

4 D3 4 0 0 4 7.02%

5 S1 31 2 0 33 57.89%

6 S2 8 0 0 8 14.04%

Jumlah 53 2 2 57 100.00%

Sumber : Kepegawaian Bappeda Bulan Nopember 2011

Tabel 2.1 menunjukkan, Pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat

pendidikan terdiri atas: SD sebesar 5,26 %, SMA sebesar 15,79 %, D3 sebesar 7,02 %,

berpendidikan S1 sebesar 57,89 % dan 14,04 % berpendidikan S2. Bila dilihat dari tingkat

pendidikan, pegawai Bappeda Kabupaten Bandung yang rata-rata berpendidikan Sarjana dan

Pasca Sarjana, BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah, dari segi kuantitas memiliki sumber


daya manusia yang cukup memadai di dalam membangun proses perencanaan dan

mensinergikan program dan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung

Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2011

No Golongan Status Kepegawaian

Jumlah % PNS CPNS

1 Gol I 3 - 3 5.45%

2 Gol II 7 - 7 12.73%

3 Gol III 38 2 40 72.73%

4 Gol IV 5 0 5 9.09%

Jumlah 53 2 55 100.00%


Berdasarkan Tabel 2.2. di atas maka pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung

berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 5,45 %, Golongan II sebanyak 12,73

P%, Golongan III sebanyak 72,73 % dan Golongan IV sebanyak 9,09 %, melihat komposisi

tersebut, pagawai BAPPEDA didominasi oleh golongan III, sehingga untuk menunjang kinerja

yang lebih baik BAPPEDA memerlukan tambahan pegawai Golongan II dan I untuk tenaga

administrasi.

Di samping pendidikan formal, pegawai BAPPEDA juga telah mengikuti pendidikan

struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Data Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Bandung

yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Esselon Tahun 2011

No. Esselon Jumlah Pegawai

Tingkat Diklatpim

Jumlah Pegawai yang mengikuti

%

1. II b 1 orang II 1 100 %

2. III a 1 orang III 1 100%

III b 5 orang 5 100%

3. IV a 14 orang IV 10 100%

Jumlah 21 orang 17 100%



Tabel 2.4 Data Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Bandung

yang Telah Mengikuti Pendidikan Diklat Teknis Perencana, Barang Jasa, Monitoring Evaluasi dan Tata Ruang

Tahun 2011

No. Tingkat Diklat Teknis

Jumlah Pegawai yang mengikuti

1. Perencana 1

2. Barang dan Jasa 25

3. Monev 20

4. Tata Ruang 1

Jumlah 47

Sumber : Kepegawaian Bappeda Bulan Nopember 2011 2.2.2. Sarana dan prasarana pada Bappeda Kabupaten Bandung

Bappeda Kabupaten Bandung memiliki gedung kantor berlantai 2 (dua) dengan luas

sebesar 1.480 m2, Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 9 unit dan roda 2 sebanyak 13 unit,

saluran telepon sebanyak 1 line, fasilitas komputer terdiri dari 9 unit laptop, 29 unit

komputer PC dan 5 unit tablet dalam kondisi baik, yang didukung oleh jaringan internet yang

bisa diakses di seluruh ruangan. Jaringan internet ini merupakan media komunikasi yang

efektif, baik untuk kepentingan intern Bappeda maupun untuk dapat diakses instansi lainnya

dan masyarakat yang membutuhkan informasi. Bappeda memiliki ruang rapat yang

refresentatif dengan kapasitas 100 orang dengan dilengkapi oleh fasilitas audio visual dan

infocus yang baik. Di lantai 2 (dua) pun disediakan 2 (dua) ruang rapat biasa dengan meja

kursi yang memadai. Sarana lainnya yaitu tersedia Mushola untuk beribadah dengan 4

(empat) kamar mandi dan 2 (dua) kamar mandi di lantai 2 dalam keadaan layak pakai.

2. 3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bandung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Bandung, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun

2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, beserta

Peraturan Bupati Bandung No. 6 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh


Bappeda Kabupaten Bandung sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai

berikut :

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahunan), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (5 tahunan) dan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (per tahun);

2. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) (periode 1 tahun), tetapi

mulai tahun 2012 – 2015 kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan

Setda Kabupaten Bandung;

3. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka

Panjang, Jangka Menengah dan Musrenbang RKPD;

4. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana

pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten

Bandung;

5. Menyusun dan menganalisis hasil evaluasi rencana pembangunan dari masing-masing

SKPD Kabupaten Bandung (evaluasi Renja dan Renstra);

6. Membantu Bupati Bandung dalam menyelenggarakan koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan;

7. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung (20 tahunan);

8. Menyusun data dan informasi yang akurat dan inventarisasi hasil penelitian yang

dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;

9. Menyelenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Bandung dan Forum SKPD;

10. Menyusun bahan dan keikutsertaan dalam Musrenbang Tingkat Provinsi Jawa Barat

dan musrenbang Tingkat Nasional (periode 1 tahun);

11. Menyusun RKPD Kabupaten Bandung (periode 1 tahun) sebagai bahan penyusunan

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, yang selanjutnya KUA/PPAS ini menjadi

bahan untuk penyusunan RAPBD murni maupun RAPBD perubahan (periode 1

tahun);

12. Mengikutsertakan pendidikan dan latihan bagi aparat Bappeda dengan memberikan

bekal keterampilan profesional, kemampuan teknis dan pengetahuan yang

diperlukan bagi pelaksanaan keseluruhan dalam siklus kegiatan perencanaan

pembangunan daerah;


13. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka Bappeda

perlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka

mewujudkan good governance dan clean goverment, serta didukung oleh kinerja aparatur

perencanaan berstandar internasional (ISO 9001:2008), yang saat ini Bappeda Kabupaten

Bandung masih dalam proses penyusunan dokumen menuju sertifikasi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bandung Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan Bappeda

Kabupaten Bandung lima tahun kedepan, di identifikasi dari permasalahan-permasalahan

yang telah terjadi yaitu :

1. Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.

2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan

kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.

3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam

sifat inovasi pada para karyawan yang ada.

4. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun

kualitasnya.

5. Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran

6. Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berkaitan langsung dengan bahan

kebijakan perencanaan dan publikasi hasil penelitian belum sepenuhnya

ditindaklanjuti.

7. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem

informasi yang belum optimal.

8. Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil

evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi

kebutuhan perencanaan.

9. Belum adanya tenaga Fungsional Perencana dan Peneliti.

Melihat fenomena yang telah diungkapkan diatas, maka sesungguhnya keinginan

untuk memperbaiki kinerja Bappeda telah merupakan keharusan dan menjadi perhatian

yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda


Kabupaten Bandung menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan

pada lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal.

Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal Bappeda Kabupaten Bandung

adalah sebagai berikut :

1. Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan

2. Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki sekarang

3. Pengelolaan keuangan secara otonomi

4. Tersedia produk-produk perencanaan yang dihasilkan

5. Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik

6. Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai

7. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja pada Bappeda dan pola

komunikasi yang lancar antar atasan dan bawahan

Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal Bappeda

Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi

2. Masih adanya penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi

pendidikan

3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif

dan inovasi staf

4. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan

5. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil penelitian dalam perencanaan

pembangunan;

6. Rendahnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini

7. Belum konsistennya perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan

Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal Bappeda

Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Peran Bappeda sebagai Perencana Pembangunan semakin strategis dalam

menentukan arah pembangunan daerah. Produk yang dihasilkan menjadi pedoman

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan

Undang-undang.


2. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga

memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak – pihak lain, baik itu

melalui jaringan internet, telepon, komputer dan faximile.

3. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang

demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan

perencanaan yang lebih partisipatif.

4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah.

5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia.

6. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam

penyusunan produk-produk perencanaan.

7. Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat

dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan perencanaan

pembangunan daerah.

Faktor ancaman yang perlu ditekan pada lingkungan eksternal Bappeda Kabupaten

Bandung adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan dengan

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

2. Perundang-undangan yang senantiasa bisa berubah dalam jangka waktu relatif dekat

3. Masih adanya pemahaman yang berbeda dalam menterjemahkan substansi dalam

perencanaan

4. Masih adanya pemahaman yang terbatas dari sebagian pihak atas proses demokrasi

di daerah.

5. Faktor globalisasi yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung mempengaruhi

secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya.

6. Belum tersedianya petunjuk operasional yang mendukung dari suatu peraturan

sehingga menimbulkan multi tafsir dan akhirnya menimbulkan konflik antar pusat

dan daerah.

7. Pemahaman perencanaan pembangunan daerah masih sektoral, yang

mengakibatkan adanya kerancuan kewenangan dalam beberapa sektor


Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (strengths,

weaknesses, opportunities, threats). Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam lima tahun ke depan sebagai

berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi

2. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif

3. Peningkatan kesejahteraan aparatur

4. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan Prima

5. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM

6. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya

7. Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan

8. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi

perencanaan dan penganggaran

9. Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi kewilayahan

10. Peningkatan partisipatif masyarakat

11. Terjalinnya komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergiskan perencanaan

pembangunan

12. Memberikan keleluasaan kepada staf untuk berinovasi dan berkreasi dalam rangka

meningkatkan kinerjanya

Dari beberapa strategi di atas, kemudian ditetapkan prioritas strategi yang akan

ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisis tapisan yang

berdasarkan 9 (sembilan) indikator, yaitu: (a) waktu pelaksanaan strategi; (b) Besar

pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan sasaran; (c) Biaya yang diperlukan; (d)

Pelaksanaan strategi memerlukan Pengembangan baru, perubahan yang konsekuen,

penyesuaian terhadap perundang-undangan, penambahan fasilitas dan penambahan tenaga

kerja / staf; (e) Pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah; (f) akibat yang ditimbulkan

apabila salah dalam melaksanakan strategi; (g) Dampak yang timbul terhadap dinas-dinsa

lainnya; (h)Sensitivitas strategi terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik

Berdasarkan hasil analisis tapisan yang telah dilakukan, menghasilkan rumusan 6

(enam) strategi utama dari 12 alternatif rencana strategi Bappeda tahun 2010-2015 yaitu :

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi



3. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan Prima

4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM



Dengan penjelasan, bahwa sesuai visi dan misi Bappeda Kabupaten Bandung pada

lima tahun kedepan, perlunya memanfaatkan teknologi data dan informasi yang sedang

dikembangkan seperti peningkatan Band With dari 1 MB menjadi 3 MB, pada jaringan

internet yang digunakan sebagai sarana informasi kepada masyarakat dan instansi lainnya

yang membutuhkan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Perlunya menciptakan produk-produk perencanaan yang implementatif, yang dapat

menghasilkan output sesuai indikator kinerja kegiatan, yang menghasilkan capaian program

yang direncanakan, yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan berdampak pada

pembangunan daerah secara signifikan.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Bappeda, perlu dilakukan pendekattan

pelayanan prima yang handal (reliability), tanggap (responsif), dengan keyakinan

(confidence), peduli (empati), dan berwujud (tangible).

Untuk mewujudkan itu semua, perlu ditunjang dengan kapasitas sumber daya

manusia sesuai tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mempuni serta penerapan

system reward and punishment yang berkeadilan, sebagaimana yang tercantum dalam

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 –

2015.

2.4.1. Analisis Indikator Kinerja terhadap Capaian Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Bandung

Analisis bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas

pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Bandung, sesuai dengan

urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang yang

ada di lingkungan Bappeda.


Tabel 2.5 Indikator Kinerja terhadap Capaian keluaran (output) Renstra Bappeda

Kabupaten Bandung

No. Indikator Kinerja Capaian output Renstra Bappeda Kabupaten Bandung

(1) (2) (3)

1 Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi.

Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi

2 Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai.

Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

3 Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

Prosentase pemenuhan operasional perkantoran

4 Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

5 Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

6 Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

7 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah

Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang

8 Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

9 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan

Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

10 Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah

Jumlah dan jenis data statistik daerah

Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah

11 Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog

Prosentase pengolahan data spasial/peta analog


Berdasarkan data diatas, dapat kita sampaikan bahwa sasaran rencana strategis

Bappeda Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015 dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas

pelayanan bagi masyarakat (publik) perlu dilakukan dengan pendekatan pelayanan yang

prima yang handal (reliability), tanggap (responsif), dengan keyakinan (confidence), peduli

(empati), dan berwujud (tangible) dan memanfaatkan teknologi data dan informasi yang

sedang dikembangkan, sehingga menghasilkan produk-produk perencanaan dan dokumen

pendukung perencanaan serta hasil-hasil penelitian yang lebih implementataif. Pencapaian

produk-produk perencanaan yang implementatif, perlu dukungan manajemen (pimpinan)

dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya dan

profesionalitas yang mempuni serta penerapan system reward and punishment yang

berkeadilan.

2.4.2 Analisis terhadap RTRW Kabupaten Bandung

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau

aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung

atau budidaya.

Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis, perlu dilakukan kajian terhadap

Rencana Tata Ruang Kabupaten mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan

terdapat 3 stakeholders pemerintahan yang terlibat yaitu pemerintah, pemerintah provinsi

dan pemerintah kabupaten.

Dalam tabel 2.4.2 di bawah ini, terdapat perbandingan antara Renstra Struktur Ruang

dengan Struktur Ruang saat ini yang hasilnya terdapat kesamaan bahwa pola pembangunan

ruang masih berdasarkan kepada Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan beberapa indikasi

program seperti pola hunian vertikal, peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih, air

limbah serta persampahan. Selain itu pola struktur ruang juga dititikberatkan pada Pusat

Kegiatan Wilayah yang ada di Kabupaten Bandung, sedangkan untuk Pusat Kegiatan Lokal

Perkotaan dan Perdesaan masih menitikberatkan kepada peningkatan infrastruktur dasar

permukiman.


Tabel 2.6 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

No.

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

pada Periode Perencanaan

Berkenaan

Arahan Lokasi Pengembangan

Pelayanan Bappeda

1. Pengembangan WP Soreang-Kutawaringin-Katapang dengan pusat Kota Soreang

Pengembangan WP Soreang-Kutawaringin-Katapang dengan pusat Kota Soreang

- Penataan Sarana dan prasarana pemerintahan dan perkotaan skala kabupaten

- Perdagangan untuk mengatasi pengalihan perdagangan dari Kota Bandung

- Jasa yang mendukung kegiatan fungsi wilayah , baik skala WP maupun skala Kabupaten

- Pembangunan industri pada zone-zone industri yang ada (infiling) da diarahkan untuk menjadi kawasan industri

- Pengembangan pertanian sawah irigasi teknis sebagai lumbung padi Metropolitan Bandung

- Pengembangan ekowisata di Ciwidey, Pasir Jambu, dan Rancabali

- Pengembangan industri yang mendukung pertanian (agroindustri)

Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Ciwidey, Rancabali, Pasir Jambu,dan Katapang


No.





Berkenaan


Pelayanan Bappeda

- Pengembangan agropolitan Ciwidey, Pasirjambu, dan Rancabali

2.

Pengembangan WP Baleendah dengan pusat Kota Baleendah

Pengembangan WP Baleendah dengan pusat Kota Baleendah

- Penataan sarana dan prasarana perkotaan

- Pengembangan permukiman

- Pembangunan industri pada zone-zone industri yang sudah ada (infiling) dan diarahkan untuk menjadi kawasan industri

- Pengembangan pertanian sawah irigasi di Baleendah dan Bojongsoang

- Pengembangan perikanan di Bojongsoang

- Pengembangan pendidikan dan kegiatan soaial

Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot, dan Bojongsoang

3. Pengembangan WP Banjaran dengan pusat Kota Banjaran

Pengembangan WP Banjaran dengan pusat Kota Banjaran

- Penataan sarana dan prasarana perkotaan

- Pengembangan permukiman

- Pembangunan industri pada zone-zone industri yang sudah ada (infiling)dan diarahkan untuk menjadi kawasan industri

- Pengembangan pertanian sawah

Kecamatan Cimaung, Pangalengan, Arjasari.


No.





Berkenaan


Pelayanan Bappeda

irigasi teknis sebagai lumbung padi Metropolitan Bandung

- Pengembangan ekowisata di Pangalengan dan Cimaung

- Pengembangan agropolitan di Kecamatan Pangalengan

- Pengembangan agroforestry di Kecamatan Arjasari,Cimaung, dan Pangalengan

- Peternakan sapi perah dan kegiatan ikutannya di Kecamatan Pangalengan

4. Pengembangan WP Majalaya dengan pusat Kota Majalaya

Pengembangan WP Majalaya dengan pusat Kota Majalaya

- Pengembangan Permukiman

- Pengembangan Jasa serta perdagangan grosir

- Pengembangan industri pada zone-zone industri yang sudah ada dan diarahkan untuk menjadi kawasan industri

- Pengembangan pertanian

- Pengembangan agroforestry di Kecamatan Paseh,Kertasari, Paseh dan Ibun

- Pengembangan

Kecamatan Majalaya, Ciparay, Solokanjeruk, Pacet, Kertasari, Paseh dan Ibun


No.





Berkenaan


Pelayanan Bappeda

Peternakan sapi perah dan kegiatan ikutannya di kecamatan Kertsari dan Pacet serta pengembangan peternakan domba di Pacet

- Pengembangan Ekowisata di Ibun dan Kertasari

- Pengembangan Panas Bumi di Ibun

5. Pengembangan WP Cileunyi-Rancaekek dengan pusat Kota Cileunyi

Pengembangan WP Cileunyi-Rancaekek dengan pusat Kota Cileunyi

- Pengembangan industri Permukiman

- Pengembangan Perdagangan grosir

- Pengebangan industri pada zone-zone industri yang sudah ada


Kecamatan Cileunyi,dan Rancaekek

6. Pengembangan WP Cicalengka dengan pusat Kota Cicalengka

Pengembangan WP Cicalengka dengan pusat Kota Cicalengka

- Pengembangan industri pada zone-zone industri yang sudah ada

- Pengembangan perdagangan grosir

- Pengembnagan Pertanian


- Pengembangan pengolahan industri peternakan sapi potong di kecamatan Cikancung dan pengembangan peternakan ayam di

Kecamatan Cicalengka, Cikancung


No.





Berkenaan


Pelayanan Bappeda

Cicalengka

7. Pengembangan WP yang berorientasi ke Kota Bandung WP yang berorientasi ke Kota Bandung

Pengembangan WP yang berorientasi ke Kota Bandung WP yang berorientasi ke Kota Bandung


- Pengembangan perdagangan dan jasa


- Pengembangan kawasan industri di Margaasih

Margahayu-Margaasih dan Cimenyan-Cilengkrang yang merupakan PKN Kota Bandung

8. Kawasan Kota Baru Tegalluar

Kawasan Kota Baru Tegalluar

- Pengembangan Kawasan Industri, Permukiman, Jasa/Perdagangan, Pariwisata dan Kegiatan Komersial lainnya

- Pembangunan Waduk/danau buatan

Kecamatan Bojongsoang

9. Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat di Kecamatan Kutawaringin

Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat di Kecamatan Kutawaringin

- Pengembangan dan penataan Kawasan Olah Raga Si Jalak Harupat

- Manajemen Estat, Permukiman Atlet, Sarana Peribadatan, Sarana Telekomunikasi, Jasa , Perdagangan, Sarana kesehatan dan kegiatan komersial lainnya

- Pengembangan industri non polutif secara terbatas

Kecamatan Kutawaringin

10. Kawasan Industri Margaasih si Kecamatan

Kawasan Industri Margaasih si Kecamatan Margaasih

- Pengembangan Kawasan Industri Non Polutif, Permukiman, Jasa,

Kecamatan Margaasih


No.





Berkenaan


Pelayanan Bappeda

Margaasih Perdagangan dan Pariwisata

11.

Rencana sistem prasarana transportasi

- Meningkatkan pelayanan jaringan transpotasi wilayah

Kecamatan Se -Kabupaten Bandung

12. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Jalan

- Jaringan jalan Nasional

- Jaringan jalan Kabupaten

- Jaringan jalan lokal/desa

- Peningkatan Jalan Arteri Primer (Jalan Nasional) Yaitu Cileunyi- Cicalengka – Nagreg

- Peningkatan Jalan Kolektor Primer 1 (Jalan Nasional) yaitu Cileunyi – Sumedang

- Peningkatan Jalan Kolektor Primer 2 (Jalan Provinsi)

- Peningkatan Jalan Kolektor Primer 3 (jalan Provinsi)

- Peningkatan Jalan Kolektor Primer 4 (jalan Kabupaten)

- Peningkatan Jaringan Jalan Sekunder (Jalan Kabupaten)

- Pembangunan Jalan Baru Arteri Primer (Jalan Nasional)

- Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 1 (Jalan Nasional) yaitu Cileunyi – Sumedang

- Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 2 (Jalan Provinsi)

Kecamatan Cileunyi, Cicalengka, Nagreg, Majalaya, Bojongsoang, Soreang


No.





Berkenaan


Pelayanan Bappeda

- Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 3 (jalan Provinsi)

- Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 4 (jalan Kabupaten)

- Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer (jalan Kabupaten)

- Pembangunan Jalan Baru Jaringan Jalan Sekunder (jalan Kabupaten)

- Pembangunan Jalan Tol terdiri dari jalan tol Soreang atau Jalan Akses tol pasirkoja, Tol Ujungberung, Gedebage, Majalaya (tol Tegalluar) dan Jalan Tol Cileunyi, Sumedang Dauan

13. Rencana Pengembangan Sistem Angkutan dan terminal

- Sistem Angkutan perkotaan

- Sistem Angkutan Pedesaan

- Penataan angkutan umum

- Pengembangan sistem angkutan massal

- Pengembangan Terminal dan sub terminal

Kecamatan Se-Kabupaten Bandung


No.





Berkenaan


Pelayanan Bappeda

14. Pengembangan sistem jaringan irigasi

- Jaringan irigasi primer, sekunder, tersier, desa

- Penambahan prasarana jaringan dan peningkatan fungsi jaringan dengan cara rehabilitasi dilakukkan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya padi


15. Rencana Pengembangan sistem drainase

- Sungai, drainase jalan dan drainase permukiman

- Normalisasi jaringan drainase yang ada

- Pembangunan dan pengembangan kolam retensi di kawasan perkotaan

- Pembangunan sumur resapan di kawasan perkotaan

- Pembangunan dan pengembangan jaringan drainase di kawasan perkotaan

- Pembuatan embung penahan aliran yang tersebar pada beberapa anak sungai


16. Rencana utama sistem penyediaan air bersih

- Pembangunan sistem baru untuk melayani daerah yang belum terlayani

- Peningkatan kapasitas produksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan menurunkan kehilangan air

Kecamatan Cileunyi, Soreang, Kutawaringin, Ciparay, Paseh, Cicalengka, Rancaekek, Cikancung, Ciwidey, Pasir Jambu.


No.





Berkenaan


Pelayanan Bappeda

- Perbaikan dan rehabilitasi sistem

- Sistem penyediaan air trasmisi sn distribusi bersih regional akan dikembangkan di kecamatan Cileunyi,Soreang,Kutawaringin,Ciparay,Paseh,Cicalengka, Rancaekek, Cikancung,Ciwidey,dan Pasir Jambu.

- Pelayanan air bersih di kawasan perkotaan dikelola PDAM, sedangkan untuk kawasan perdesaan dikelola oleh Badan Pengelola Air Bersih Pedesaan

- Meningkatkan Pelayanan Sistem Distribusi Perpipaan di kawasan perkotaan

- Mengembangkan sistem Jaringan Pelayanan Lintas Wilayah

- Upaya pengelolaan sumber air yang ada, pemanfaatan sumber air baku dan peningkatan jaringan distribusi

17. Rencana pengembangan dan peningkatan

-Waduk dan embung Kabupaten Bandung

- Pembangunan Waduk Sukawana, 34.082 m3/hari

- Pembangunan



No.





Berkenaan


Pelayanan Bappeda

penyediaan air baku dari waduk dan embung

Waduk Tegalluar (luas lk 500 ha dan kedalaman 5 m) 82.192 m3/hari

- Pembangunan Waduk Santosa (Cisangkuy) 85.025 m3/hari

- Pembangunan Embung Cikuda,4.384 m3/hari

- Pembangunan Embung Peuris Hilir (Cirasea),9.753 m3/hari

- Pembangunan Embung Sekejolang (Cidurian), 3.425 m3/ hari

- Penyediaan Suplesi dari sungai Cisangkuy

- Penyediaan Suplesi dari sungai Cipamokolan, 82.192 m3/hari

- Pembangunan Embung Bojongbambu (Ciwidey) dan waduk lain di Ciwidey, 10.822 m3/hari

- Pembangunan Embung di Pangalengan, 71.233 m3/hari

- Pembangunan waduk Ciwidey (Kecamatan Ciwidey) dan waduk


No.





Berkenaan


Pelayanan Bappeda

Patrol (kecamatan Kutawaringin)

18. Rencana pengembangan prasarana dan sarana energi dan telekomunikasi

- Pengelolaan energi panas bumi, jaringan listrik dan telepon

- Penambahan kapasitas jaringan listrik sesuai dengan arah pengembangan

- Peningkatan luas daerah dan kualitas pelayanan serta menggunakan teknologi terkini


19. Pengembangan Fasilitas Pengolahan Sampah

- Diarahkan di Legok Nangka atau Citiis Kecamatan Nagreg, babakan kecamatan Ciparay.

- Pengelolaan limbah batubara diarahkan di kecamatan Majalaya dan Cikancung

- Lokasi stasiun peralihan antara sampah diarahkan di Kecamatan Soreang, Bojongsoang, Majalaya

- Pengaturan pengelolaan sampah diatur lebih rinci dalam masterplan persampahan

Kecamatan Nagreg, Ciparay, Majalaya, Cikancung, Bojongsoang, Soreang dan Majalaya.


No.





Berkenaan


Pelayanan Bappeda

20. Rencana pengembangan sistem air limbah

- Pengembangan sistem pengelolaan limbah domestik secara off site pada daerah-daerah yang secara teknis memungkinkan dan ekonomis

- Pada daerah perkotaan yang padat dan atau kumuh menggunakan sistem pengelolaan limbah domestik secara off site bila memungkinkan dan ekonomis

- Perencanaan dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah tinja baru apabila beban instalansi pengolahan limbah tinja Cibeet dan Babakan telah melewati batas kapasitas

- Revitalisasi dan optimalisasi penggunaan instalasi pengolahan air limbah Soreang

- Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mau membangun dan menggunakan MCK baik pribadi

Kecamatan Soreang, Dayeuhkolot, Banjaran, Arjasari, Pameungpeuk, Pameungpeuk, Majalaya, Solokan Jeruk,


No.





Berkenaan


Pelayanan Bappeda

maupun umum untuk mengurangi beban limbah domestik di badan air penerima

- Pembangunan kawasan permukiman baru wajib memiliki sistem penyaluran air limbah off site, apabila belum tersedia maka harus ditunjang oleh sistem penyaluran air limbah komunal

- Untuk wilayah dengan jumlah industri yang padat diarahkan melalui pembangunan IPAL terpusat yang dibagi menjadi 4 (empat) kelompok wilayah 1. Kelompok

wilayah Dayeuhkolot dilayani sebagian oleh IPAL Cisirung

2. Kelompok wilayah Banjaran melayani industri di kecamatan Banjaran, Arjasari dan Pameungpeuk.

3. Kelompok


No.





Berkenaan


Pelayanan Bappeda

wilayah Rancaekek melayani industri di Kecamatan Rencaekek

4. Kelompok wilayah Majalaya melayani industri di Kecamatan Majalaya dan Solokan Jeruk.

- Untuk wilayah dengan industri yang terpencar melalui pembangunan IPAL individual.

- Pengelolaan air limbah di luar kegiatan industri untuk kegiatan yang sama dan /atau karakteristik air limbahnya sejenis dan/atau lokasinya berdekatan dilakukan secara terpusat, untuk kegiatan lain dilakukkan secara individual

21. Pemenuhan terhadap kebutuhan fasilitas sosial dan fasilitas

- Dialokasikan sesuai dengan hirarhi fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut serta dengan kapasitas



No.





Berkenaan


Pelayanan Bappeda

umum untuk kawasan permukiman

yang disesuaikan dengan skala pelayanan

- Fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut meliputi sarana pemerintahan, sarana kesehatan, peribadatan, perdagangan, pendidikan, taman, gedung pertemuan dan fasilitas umum atau fasilitas lainnya

- Sarana perdagangan terdiri dari sarana perdagangan skala besar, menengah dan kecil

- Pengaturan sarana perdagangan diatur lebih lanjut oleh Bupati

- Pengaturan dan pengendalian jumlah sarana di tiap lingkungan agar perekonomian tetap berkembang dengan merata dan seimbang.

22 .

Rencana pengembangan fasilitas peribadatan

- Peningkatan kualitas sarana dan prasarananya seperti rehabilitasi dan perawatan bangunan tempat ibadah



Tabel 2.7 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

No.

Rencana Pola Ruang

Guna Lahan Ruang saat ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada

Periode Perencanaan Berkenaan

Arahan lokasi pengembangan

Pelayanan Bappeda

1.

Kawasan Lindung

Kawasan Lindung

1. Perlindungan dan observasi Hutan

2. Rehabilitasi dan Pemulihan Hutan

3. Menjaga dan mempertahankan hutan lindung.

4. Menjaga dan mempertahankan konservasi air tanah dan resapan air.

5. Penyelamatan dan pembinaan kawasan perlindungan setempat.

6. Menjaga dan mempertahankan fungsi kawasan pelestarian alam.

7. Pengendalian kawasan rawan bencana.

Kabupaten Bandung

2. Kawasan Budidaya Berfungsi Lindung

Kawasan Budidaya Berfungsi Lindung

1. Pengembangan budidaya tanaman tahunan dengan mempertimbangkan konservasi lahan pada hutan produksi terbatas dan hutan rakyat

WP. Cimenyan - Cilengkrang

3.

Kawasan Budidaya Pertanian

Kawasan Budidaya Pertanian

1. Pengendalian pemanfaatan kawasan pertanian lahan basah, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan serta peningkatan produksi

2. Pengendalian pemanfaatan kawasan budidaya pertanian

-WP. Soreang -Kutawaringin – Katapang -WP. Baleendah -WP. Banjaran -WP. Majalaya -WP. Cicalengka


No.

Rencana Pola Ruang

Guna Lahan Ruang saat ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada

Periode Perencanaan Berkenaan

Arahan lokasi pengembangan

Pelayanan Bappeda

lahan kering dengan tanaman semusim.

3. Pengembangan tanaman tahunan/perkebunan.

4. Pengembangan perikanan.

5. Pengembangan kawasan peruntukan peternakan.

4.

Kawasan Budidaya Non Pertanian

Kawasan Lindung

1. Pembangunan rumah susun (Rusunawa/Rusunawi)

2. Pengembangan sistem piranti lunak untuk mendukung rusun dan penataan kawasan kumuh.

3. Pengembangan fasilitas pendidikan.

4. Pengembangan fasilitas kesehatan.

5. Peningkatan kualitas sarana peribadatan.

6. Pengembangan sarana pemerintahan.

7. Pengembangan sarana olahraga dan rekreasi.

8. Pengelolaan areal pemakaman

9. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

10. Pengembangan perdagangan

11. Pengembangan industri

12. Koperasi dan UKM 13. Pengembangan

Investasi Daerah

Kawasan Perkotaan Kabupaten Bandung


2.4.3. Analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses

mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam

pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program. Tujuan

penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,

rencana dan program. KLHS sendiri memuat kajian tentang :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung belum mengacu pada KLHS.

Tetapi dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung meliputi Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah 2005 -2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2010 – 2015

dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah memasukkan unsur kelestarian

Lingkungah Hidup pada setiap dokumennya, sebagaimana dalam analisis isu strategis

tentang lingkungan dan penanganan bencana disampaikan dalam penanganan banjir dan

genangan masih diperlukan peningkatan efektivitas program dan partisipasi masyarakat

dalam mematuhi peraturan perundangan yang ada. Masih tingginya degradasi dan

longsoran-longsoran tebing yang diakibatkan oleh arus sungai yang cukup deras dan daerah

konservasi yang mulai mengalami penurunan fungsi, sedangkan daerah hilir sungai sudah

menunjukkan adanya abrasi yang cenderung membentuk badan sungai menjadi lebar dan

dangkal. Seluruh dokumen perencanaan yang terbentuk mengisyaratkan kepada para

perencana Bappeda, senantiasa memperhatikan kelestarian Lingkungan Hidup karena

lingkungan hidup merupakan bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan

daerah. Alasan lain nya adalah karena lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah


Kabupaten/Kota. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup

merupakan salah satu bagian rencana aksi daerah (RAD) Millenium Development Goals,

sesuai yang diamanatkan Inpres No.3 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Yang

Berkeadilan, dan saat ini Bappeda Kabupaten Bandung sedang mempersiapkan penyusunan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung 2010-2015 III - 1

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam

proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang

telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat

meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Bappeda dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu

menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi

pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan

lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari

permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.

2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan

kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.

3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat

inovasi dan kreativitas para karyawan yang ada.

4. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun

kualitasnya.

5. Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran

6. Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berkaitan langsung dengan bahan

kebijakan perencanaan dan publikasi hasil penelitian belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

7. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem

informasi yang belum optimal.

8. Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil

evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan

perencanaan.

9. Belum adanya tenaga Fungsional Perencana dan Peneliti.


Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan

faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak

ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang

untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama

kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi Bappeda tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih ini, akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan

Bappeda. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada

kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor

penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda

terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan

No. Misi dan Program KDH dan Wk. KDH Terpilih

Permasalahan Pelayanan Bappeda

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi

a. Program Pengembangan data/informasi

minimnya data/informasi hasil penelitian yang dapat dijadikan bahan acuan bagi perencanaan

Masih kurangnya pendukung pengolah data/ informasi hasil penelitian

Adanya jaringan internet dan sarana prasaran penunjang operasional (PC komputer/ laptop)

b. Program Kerjasama Pembangunan

Belum terbentuknya

Belum optimal pemahaman

Supporting Pemerintah





Faktor


dokumen perencanaan (RKPD) yang berstandar ISO 9001:2008

tentang penyusunan dokumen ISO

Provinsi Jawa Barat dalam pemenuhan sertifikasi ISO 9001:2008 RKPD se-Jabar

c. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Dokumen acuan yang lebih rinci belum tersedia

Belum ada acuan yang jelas dan rinci

Ada dokumen perencanaan yang telah dilegalitas

d. Program perencanaan pembangunan daerah

Aturan/Regulasi Pusat dalam dokumen perencanaan senantiasa berubah-ubah, sehingga menimbulkan multi tafsir di dalam penyusunan

Ada beberapa pasal dalam perundang-undangan perencanaan yang tidak sesuai untuk diterapkan di daerah

Kebijakan pimpinan yang lugas dan efisien

e. Program perencanaan pembangunan ekonomi

Belum adanya konsep perencanaan pembangunan ekonomi terpadu di Kab. Bandung

Dokumen Master Plan Ekonomi Kab.Bandung masih dalam proses penyusunan

- Potensi sektor ekonomi yang banyak dan beragam dimiliki oleh wil. Kab. Bandung

- Stakeholder yang saling mendukung merupakan sinergi MP3EI.

f. Program perencanaan sosial budaya

-Belum adanya acuan perencanaan sosial mengenai bantuan hibah/bansos -Belum adanya indikator pembiayaan SKPD kewilayahan (kecamatan,

-Masih dalam proses pembahasan - Masih dalam proses pembahasan

- Permen no 32 tentang Hibah Bansos -Potensi wilayah di 31Kecamatan dan 9 Kelurahan





Faktor


Kelurahan) -Belum semua SKPD mempunyai SPM ( Standar Pelayanan Minimal)

-Lamanya proses pembahasan

-Adanya surat dari Kemendagri tentang percepatan SPM

g. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Belum terintegrasinya konsep, data dan informasi potensi, permasalahan dan penanggulangan

Belum terintegrasi nya konsep, data dan informasi potensi, permasalahan dan penanggulangan

Tersedianya teknologi dan sumber daya

h. Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah

-Keterbatasan baku statistik yang tersedia -Belum adanya sistem data/ statistik yang komprehensif

Pengumpulan data yang dilaksanakan kadang-kadang terlambat oleh proses permintaan ijin dari SKPD/ Lembaga/ perusahaan

Belum ada perhitungan angka-angka statistik yang cepat dan pasti, terkait penggunaan data untuk perencanaan

Kerjasama dengan BPS sudah dilaksanakan sejak lama, dan disepakati serta diakui legislatif

Kerjasama dengan BPS sudah dilaksanakan sejak lama, dan disepakati serta diakui legislatif

2. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta Keterpaduan Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah

i Program Perencanaan Tata Ruang

Belum ada data yang lebih rinci

Acuan, masih bersifat umum/ global

Tersedia Perda No 3 Tahun 2008 tentang





Faktor


RTRW dan mekanisme prosedur perijinannya yang dikendalikan oleh BPMP

3.3 Telahaan Renstra

Hasil analisis terhadap Renstra Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten perlu

menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kabupaten

Bandung yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada

Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bandung berdasarkan Sasaran Renstra

Bappeda Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No. Sasaran Jangka

Menengah Renstra Bappeda Provinsi


Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1. Tercapainya peningkatan kinerja aparatur Bappeda

- Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di Bappeda.

- Jumlah SDM Bappeda yang telah memiliki sertifikat Pengandaan Barang/Jasa masih sedikit

- Kebijakan pendistribusian pegawai bukan kewenangan Bappeda.

- Masih kurangnya pengiriman diklat structural dan fungsional SDM Bappeda

SDM Bappeda mayoritas sarjana

2. Tersedianya sarana dan prasarana serta SOP pelayanan Bappeda

Belum tersedianya SOP. - Sarana dan yang belum memadai.

- Belum adanya

- Keterbukaan komunikasi dan informasi.

- Partisipasi dari


No. Sasaran Jangka

Menengah Renstra Bappeda Provinsi


Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

standarisasi. berbagai stakeholder.

3. Tercapainya koordinasi dan sinergitas perencanaan

Belum adanya sinergitas Perencanaan yang optimal.

- Persepsi yang masih berbeda dan masih munculnya ego sektoral.

- Sektoral mempunyai potensi cukup banyak dan beragam.

4. Tercapainya satu data dan informasi pembangunan Jawa Barat

Belum adanya keseragaman data /informasi antara BPS dengan SKPD

Kurangnya koordinasi antara SKPD dengan BPS

Keinginan bersama seluruh SKPD dalam menyamakan dan menseragamkan data yang tersedia.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

RTRW Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 memuat peruntukan ruang di

wilayah Kabupaten Bandung, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya

dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Lingkungan hidup merupakan isu

yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No. Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Bappeda


Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1. Sosialisasi RTRW Belum dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh

Anggaran dan mekanisme

Undang-Undang No 26 Tahun2007 Tentang Penataan Ruang

2. Pelayanan data dan informasi peta

Belum optimal hasil penelitian untuk bahan perencanaan

Anggaran dan SDM

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang


No. Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Bappeda


Faktor


Keterbukaan Informasi Publik

3. Pengendalian Penataan ruang

BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) belum optimal dilaksanakan

Peraturan perundangan kepala daerah belum direvisi

Undang-Undang No 26 Tahun2007 Tentang Penataan Ruang

4. Evaluasi pemanfaatan ruang

Belum dilaksanakan secara optimal masih bersifat parsial

Anggaran Undang-Undang No 26 Tahun2007 Tentang Penataan Ruang

3.5 Penentuan Isu- isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum

dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka

panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara

bertahap.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya,

maka isu strategis yang berkembang di Bappeda Kabupaten Bandung yaitu :

1. Kuantitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan

kondisi yang akhir-akhir ini menjadi penting, untuk menunjang aktivitas kinerja bappeda

dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan dokumen hasil-hasil

penelitian, sehingga menjadi lebih terarah, dan terukur. Dalam rangka mewujudkan

tujuan dan mencapai sasaran yang akan di capai Bappeda, faktor peluang yang ada di

lingkungan eksternal menjadi penting, agar jumlah SDM yang dibutuhkan sudah

terpenuhi, juga memiliki SDM yang berpotensi yang profesional sesuai tugas dan

fungsinya.

2. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, yang senantiasa berbeda, karena

proses perencanaan sampai dengan proses penganggaran (APBD) tidak luput dari

keterlibatan banyak pihak, seperti kepala SKPD, DPRD, Stakeholder dan masyarakat.

Sehingga mulai dari dokumen RKPD yang dilegalisasi oleh peraturan kepala daerah, yang


selanjutnya disusun KUA/PPAS yang disepakati antara kepala daerah dengan DPRD

(Bangar), yang memungkinkan terjadi perubahan-perubahan baik pada

program/kegiatan baru beserta anggarannya karena ada kebijakan-kebijakan dari

pemerintah pusat / provinsi dan kepentingan mendesak hasil kesepakan bersama untuk

kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung.

3. Produk-produk perencanaan yang mengarah pada pembangunan kewilayahan (core

bisnis), terukur dan berdaya guna, untuk mencapai tujuan visi dan misi bappeda yang

ingin dicapai. Kondisi akhir-akhir ini, dokumen-dokumen perencanaan yang telah

dihasilkan oleh Bappeda merupakan produk perencanaan hasil dari gabungan dari

rencana-rencana kerja dari SKPD, yang didalamnya berisi usulan-usulan dari wilayah hasil

musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Sehingga konsep

perencanaan pembangunan kewilayahan belum terbentuk disemua sektor, baru

beberapa sektor yang telah berjalan.

4. Hasil kajian/penelitian dan data – data statistik lebih bermanfaat dan informatif, dalam

menunjang dan mendukung dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kondisi akhir-

akhir ini, menunjukkan belum optimalnya hasil-hasil kajian/penelitian yang dapat

dijadikan bahan perencanaan, dan data-data statistik yang tersedia, belum menghasilkan

data yang terkini dan terbaru.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung 2010-2015 IV- 1

BAB IV

VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun

2010-2015 dan memperhatikan Rencana Strategi Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 -

2013. Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD yaitu Mewujudkan Kabupaten

Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan yang Baik

dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan

Lingkungan. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi.

2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan), memantapkan kesalehan sosial

berlandaskan iman dan taqwa.

3. Memantapkan pemulihan Keseimbangan Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan.

4. Menggali, menumbuhkembangkan dan melestarikan budaya sunda serta kearifan lokal

lainnya.

5. Memantapkan Pembangunan Perdesaan.

6. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur serta Keterpaduan pemanfaatan

Tata Ruang Wilayah.

7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daya

saing daerah.

Perwujudan Visi dan Misi tersebut akan dibangun untuk membantu bahu membahu,

dalam budaya sunda yang dikenal istilah “Sabilulungan”, dengan pengertian sareundeuk,

saigel, sabobot sapihanean, rempug jukung sauyunan, rampak gawe babarengan yang

mengandung arti silih asah, silih asuh, silih asih sareng silih wawangi. Kinerja pemerintahan

dan kehidupan masyarakat harus dilandasi oleh semangat “Sabilulungan” yang identik

dengan nyantri, nyunda, nyantana, nyantika, nyakola dan sikap yang luhur, luhung, parigel,

gesit binangkit. melalui filosofi nilai luhur budaya sunda ini, menjadikan energi kolektif luar

biasa yang secara konstektual dapat terwujud dalam bentuk kerjasama warga dengan

pemerintah atau tumbuhnya sinergitas antara peran pemerintah dengan partisipasi aktif

masyarakat dalam menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan.


Untuk bisa mewujudkan rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung

yang mengacu pada Visi dan Misinya, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

mempunyai Visi “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan

Profesional”.

Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah

sebagai berikut :

1. Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan.

2. Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari cara

untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan di

masa mendatang.

3. Pembangunan adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan mekanisme atau

kinerja suatu sistem.

4. Berkualitas adalah memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan parameter

yang ditetapkan.

5. Profesional adalah memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan (kompetensi,

menguasai informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien

dan efektif.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan

efisiensinya perencanaan pembangunan yang profesional maka rumusan Misi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional

2. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Bandung dengan Visi Misi Pemerintah

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015.

Visi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 “Mewujudkan Kabupaten Bandung yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015 “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional”

Misi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015

Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015


1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi. 2. Meningkatkan Kualitas SDM ( Pendidikan dan

Kesehatan), memantapkan Kesalehan Sosial berlandaskan Iman dan Taqwa.

3. Memantapkan pemulihan Keseimbangan Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan.

4. Menggali, menumbuhkembangkan dan melestarikan budaya sunda serta kearifan lokal lainnya.

5. Memantapkan Pembangunan Perdesaan. 6. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas

Infrastruktur serta Keterpaduan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah.

7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah.

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional

2. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Bandung.

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional

2. Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan

3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi.

2. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai.

3. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

4. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

5. Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap

program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

6. Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

7. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah

8. Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku

9. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

10. Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah

11. Meningkatnya luasan data spasial/peta analog terkini


Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap

tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Bandung

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Pada tahun ke-

1 2 3 4 5

Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional

Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi.

Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi

Orang 10 10 10 10 10

Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai.

Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

% 20 20 20 20 20

Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

Prosentase pemenuhan operasional perkantoran

% 20 20 20 20 20

Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan

Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

% 42,11 10,53 21,05 10,53 15,79

Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan


% 20 20 20 20 20

Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

% 20 20 20 20 20

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah

Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang

% 10 10 20 30 30

Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

% 20 20 20 20 20

Meningkatnya kuantitas dan

Meningkatnya pemanfaatan

Jumlah hasil penelitian dan

Doc 1 1 1 1 1


Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Pada tahun ke-

1 2 3 4 5

kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

hasil penelitian dan pengembangan

pengembangan

Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah

% 20 20 20 20 20

Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah.

Jumlah dan jenis data statistik daerah Jenis 6 8 10 10 10

Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah

% 13,63 18,18 22,73 22,73 22,73

Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog

Prosentase pengolahan data spasial/peta analog

% 20 20 20 20 20

4.3 Strategis Bappeda Kabupaten Bandung

Faktor-faktor yang mempengaruhi baik pada lingkungan internal maupun eksternal

dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (strengths, weaknesses, opportunities,

threats). Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam peningkatan data dan informasi


3. Peningkatan kesejahteraan aparatur

4. Peningkatan kualitas pelayanan menurut standar mutu/ ISO

5. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan



8. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi

perencanaan dan penganggaran

9. Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi kewilayahan


10. Peningkatan partisipatif masyarakat

11. Terjalinnya komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergiskan perencanaan

pembangunan

12. Memberikan keleluasaan kepada staf untuk berinovasi dan berkreasi dalam rangka

meningkatkan kinerjanya

13. Peningkatan kualitas data dan informasi

14. Penyediaan dokumen rencana tata ruang sesuai dengan kebutuhan / peruntukannya.

15. Peningkatan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran

16. Peningkatan pemenuhan operasional perkantoran

17. Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi perencanaan

pembangunan

18. Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran didalam

perumusan perencanaan pembangunan

19. Peningkatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan

20. Peningkatan konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah

21. Peningkatan kualitas pengolahan hasil – hasil penelitian dan pengembangan

22. Peningkatan kualitas dan kuantitas data statistik daerah

23. Peningkatan kualitas data spasial peta analog bagi perencanaan pembangunan

Dari beberapa strategi di atas, kemudian ditetapkan prioritas strategi yang akan

ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisis tapisan yang

berdasarkan 9 (sembilan) indikator, yaitu: (a) waktu pelaksanaan strategi; (b) Besar

pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan sasaran; (c) Biaya yang diperlukan; (d)

Pelaksanaan strategi memerlukan Pengembangan baru, perubahan yang konsekuen,

penyesuaian terhadap perundang-undangan, penambahan fasilitas dan penambahan tenaga

kerja / staf; (e) Pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah; (f) akibat yang ditimbulkan

apabila salah dalam melaksanakan strategi; (g) Dampak yang timbul terhadap dinas-dinsa

lainnya; (h)Sensitivitas strategi terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik

Berdasarkan hasil analisis tapisan yang telah dilakukan, menghasilkan rumusan 11

(sebelas) strategi utama dari 23 alternatif rencana strategi Bappeda tahun 2010-2015 yaitu :

1. Peningkatan kualitas pelayanan menurut standar mutu/ ISO

2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan


3. Peningkatan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran

4. Peningkatan pemenuhan operasional perkantoran

5. Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi perencanaan

pembangunan

6. Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran didalam

perumusan perencanaan pembangunan

7. Peningkatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan

8. Peningkatan konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah

9. Peningkatan kualitas pengolahan hasil – hasil penelitian dan pengembangan

10. Peningkatan kualitas dan kuantitas data statistik daerah

11. Peningkatan kualitas data spasial peta analog bagi perencanaan pembangunan

Dengan penjelasan, bahwa sesuai visi dan misi Bappeda Kabupaten Bandung pada

lima tahun kedepan, perlunya memanfaatkan teknologi data dan informasi yang sedang

dikembangkan seperti peningkatan Band With dari 1 MB menjadi 3 MB, pada jaringan

internet yang digunakan sebagai sarana informasi kepada masyarakat dan instansi lainnya

yang membutuhkan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Perlunya menciptakan produk-produk perencanaan yang implementatif, yang dapat

menghasilkan output sesuai indikator kinerja kegiatan, yang menghasilkan capaian program

yang direncanakan, yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan berdampak pada

pembangunan daerah secara signifikan.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Bappeda, perlu dilakukan pendekatan

pelayanan prima yang handal (reliability), tanggap (responsif), dengan keyakinan

(confidence), peduli (empati), dan berwujud (tangible).

Untuk mewujudkan itu semua, perlu ditunjang dengan kapasitas sumber daya

manusia sesuai tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mempuni serta penerapan

system reward and punishment yang berkeadilan, sebagaimana yang tercantum dalam

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 –

2015.


Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka

Bappeda menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM Secara Formal dan Non-Formal skala

nasional dan Internasional .

2. Meningkatkan penyediaan peralatan Kerja dan perlengkapan perkantoran secara memadai dan

mutakhir.

3. Meningkatkan penyediaan operasional perkantoran secara efektif dan efisien.

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

partisipatif.

5. Meningkatkan konsistensi perumusan perencanaan dan perumusan penganggaran

dalam program/kegiatan pembangunan

6. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan.

7. Meningkatkan sinergitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang antar

instansi dan stake holder (masyarakat).

8. Meningkatkan standar mutu pelayanan.

9. Meningkatkan penerapan hasil – hasil penelitian dan pengembangan dalam

perencanaan pembangunan.

10. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data statistik daerah bagi perencanaan

pembangunan

11. Meningkatkan pemanfaatan data spasial peta analog terkini bagi perencanaan

pembangunan


Visi : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional

MISI I : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Profesional

Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi.

Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM Secara Formal dan Non-Formal skala nasional dan Internasional

Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai.

Peningkatan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran

Meningkatkan penyediaan peralatan Kerja dan perlengkapan perkantoran secara memadai dan mutakhir.

Meningkatnya pemenuhan Operasional Perkantoran.

Peningkatan pemenuhan operasional perkantoran

Meningkatkan penyediaan operasional perkantoran secara efektif dan efisien.

MISI II : Meningkatkan kualitas produk perencanaan dan evaluasi pembangunan

Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi Pembangunan.

Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan.

Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi perencanaan pembangunan

Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan partisipatif.

Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati untuk dianggarkan.

Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran didalam perumusan perencanaan pembangunan

Meningkatkan konsistensi perumusan perencanaan dan perumusan penganggaran dalam program/kegiatan pembangunan

Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

Peningkatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan

Meningkatkan pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan.

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah.

Peningkatan konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah

Meningkatkan sinergitas perencanaan pemanfaatan dan


Visi : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional

pengendalian ruang antar instansi dan stake holder (masyarakat).

Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku.

Peningkatan kualitas pelayanan menurut standar mutu/ ISO

Meningkatkan standar mutu pelayanan.

MISI III : Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

Meningkatnya kuantitas dan kuallitas data dan informasi perencanaan pembangunan.

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

Peningkatan kualitas pengolahan hasil – hasil penelitian dan pengembangan

Meningkatkan penerapan hasil – hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan.

Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah.

Peningkatan kualitas dan kuantitas data statistik daerah

Meningkatkan kuantitas dan kualitas data statistik daerah bagi perencanaan pembangunan

Meningkatnya kelengkapannya data spasial/peta digital dan analog.

Peningkatan kualitas data spasial peta analog bagi perencanaan pembangunan

Meningkatkan pemanfaatan data spasial peta analog terkini bagi perencanaan pembangunan

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung 2010-2015 V- 1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan

Kebijakan maupum program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang secara

langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala

Daerah. Program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang akan

dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Bandung yang

berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tahun 2011 – 2015

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung 2010-2015 V- 2

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatnya

kemampuan

pegawai di bidang

perencanaan dan

evaluasi.

Jumlah pegawai

yang memiliki

keahlian bidang

perencanaan dan

evaluasi

x x 05 Program Peningkatan

Kapasitas sumber

daya aparatur

Jumlah pegawai yang memiliki

keahlian bidang perencanaan

dan evaluasi

10 30.000.000 10 - 10 - 10 - 10 - 30.000.000

Meningkatnya

kemampuan

pegawai di bidang

perencanaan dan

evaluasi.

Jumlah pegawai yang

memiliki keahlian

bidang perencanaan

dan evaluasi

x x 05 1 Pendidikan dan

pelatihan formal

1 paket 30.000.000 - - - - 1 paket 30.000.000 Bappeda

x x 03 Program peningkatan

disiplin aparatur

x x 03 02 Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas


kerja lapangan

Tersedianya Pakaian Kerja

Lapangan


KORPRI

Tersedianya Pakaian KORPRI


khusus hari-hari tertentu

Tersedianya Pakaian Olahraga

Meningkatnya

peralatan kerja dan

perlengkapan

perkantoran yang

memadai.

Prosentase

pemenuhan peralatan

dan perlengkapan

perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

127.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 357.500.000

Meningkatnya

peralatan kerja dan

perlengkapan

perkantoran yang

memadai.

Prosentase

pemenuhan peralatan

dan perlengkapan

perkantoran

1 6 1 12 Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya alat-alat listrik dan

elektronik

15/328 jns/sat 7.500.000 25/275 jns/sat 7.500.000 25/275 jns/sat 7.500.000 25/275 jns/sat 7.500.000 25/275 jns/sat 7.500.000 115 jenis 37.500.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

Meningkatnya

peralatan kerja dan

perlengkapan

perkantoran yang

memadai.

Prosentase

pemenuhan peralatan

dan perlengkapan

perkantoran

1 6 1 13 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor selama 1

tahun anggaran.

- Lemari Arsip

- Filling Kabinet

- Komputer PC

- Komputer Note Book

- Komputer Tablet

- Hardisk Eksternal

- Sofa

- Kursi

5 unit

5 unit

3 unit

4 unit

3 unit

2 unit

3 unit

30 buah

120.000.000

3 unit

3 unit

4 unit

3 unit

2 unit

50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 5 paket 320.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

Meningkatnya

peralatan kerja dan

perlengkapan

perkantoran yang

memadai.

Prosentase

pemenuhan peralatan

dan perlengkapan

perkantoran

1 6 2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terfungsikannya sarana dan

prasarana perkantoran

1.385.000.000 498.100.000 498.100.000 498.100.000 498.100.000 3.377.400.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

Meningkatnya

peralatan kerja dan

perlengkapan

perkantoran yang

memadai.

Prosentase

pemenuhan peralatan

dan perlengkapan

perkantoran

1 6 2 4 Pengadaan Mobil

Jabatan

Tersedianya kendaraan

Operasional

6 unit 1.080.000.000 0 0 0 0 6 unit 1.080.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

Meningkatnya Kualitas

SDM Perencanaan yang

profesional

Meningkatnya

kemampuan

pegawai di bidang

perencanaan dan

evaluasi.

Jumlah pegawai yang

memiliki keahlian

bidang perencanaan

dan evaluasi

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan

(output)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

4

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja

SKPD Penang-

gung-jawab

Lokasi

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPD

2


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Awal Perencanaan



(output)


4


SKPD Penang-

gung-jawab

Lokasi


Renstra SKPD

Meningkatnya

peralatan kerja dan

perlengkapan

perkantoran yang

memadai.

Prosentase

pemenuhan peralatan

dan perlengkapan

perkantoran

1 6 2 22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Terpeliharanya gedung dan

halaman kantor

1 paket 120.000.000 1 paket 78.000.000 1 paket 78.000.000 1 paket 78.000.000 1 paket 78.000.000 5 paket 432.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

Meningkatnya

peralatan kerja dan

perlengkapan

perkantoran yang

memadai.

Prosentase

pemenuhan peralatan

dan perlengkapan

perkantoran

1 6 2 24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

- Terpeliharanya kendaraan roda

empat

- Terpeliharanya kendaraan roda

empat

9 Unit

13 unit

185.000.000 9 Unit

13 unit

420.100.000 9 Unit

13 unit

420.100.000 9 Unit

13 unit

420.100.000 9 Unit

13 unit

420.100.000 45 Unit

65 unit

1.865.400.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

Meningkatnya

pemenuhan

operasional

perkantoran

Prosentase

pemenuhan

operasional

perkantoran

1 6 1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan tugas perkantoran

828.040.000 750.940.350 750.940.350 750.940.350 750.940.350 3.831.801.400

Meningkatnya

pemenuhan

operasional

perkantoran

Prosentase

pemenuhan

operasional

perkantoran

1 6 1 1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Meningkatnya koordinasi dan

informasi antar SKPD dengan

pembuatan surat keluar dan

Penerimaan Surat Masuk

1750 kel

2500 msk

10.000.000 1800 kel

2400 msk

10.000.000 1900 kel

2400 msk

10.000.000 1900 kel

2400 msk

10.000.000 1900 kel

2400 msk

10.000.000 9250 kel

12100 msk

50.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

Meningkatnya

pemenuhan

operasional

perkantoran

Prosentase

pemenuhan

operasional

perkantoran

1 6 1 2 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

• Tersedianya tenaga jasa

perbaikan isntalasi listrik

• Tersedianya air minum.

• Tersedianya jasa telekomunikasi

• Tersedianya jasa internet

1 org

1056 galon

12 bln

12 bln

80.040.000 1 org

990 galon

12 bln

12 bln

55.000.000 1 org

990 galon

12 bln

12 bln

55.000.000 1 org

990 galon

12 bln

12 bln

55.000.000 1 org

990 galon

12 bln

12 bln

55.000.000 5 org

5016 galon

60 bln

60 bln


Bandung

Meningkatnya

pemenuhan

operasional

perkantoran

Prosentase

pemenuhan

operasional

perkantoran


Kebersihan Kantor

• Tersedianya jasa petugas

kebersihan

• Tersedianya peralatan dan

bahan kebersihan.

2 org

44 jenis

45.000.000 2 org

30 jenis

48.000.000 2 org

40 jenis

48.000.000 2 org

40 jenis

48.000.000 2 org

40 jenis

48.000.000 10 org

194 jenis


Bandung

Meningkatnya

pemenuhan

operasional

perkantoran

Prosentase

pemenuhan

operasional

perkantoran


Perbaikan Peralatan

Kerja

• Tersedianya jasa servis

peralatan kantor

• Tersedianya biaya pengadaan

suku cadang (Printer, komputer

dan jaringan)

1 org

12 bln

40.000.000 1 org

12 bln

45.000.000 1 org

12 bln

45.000.000 1 org

12 bln

45.000.000 1 org

12 bln

45.000.000 5 org

60 bln


Bandung

Meningkatnya

pemenuhan

operasional

perkantoran

Prosentase

pemenuhan

operasional

perkantoran

1 6 1 10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

• Tersedianya alat tulis kantor 91 jns 185.000.000 91 jns 103.440.350 100 jns 103.440.350 100 jns 103.440.350 100 jns 103.440.350 482 jns 598.761.400 Bappeda Kabupaten

Bandung

Meningkatnya

pemenuhan

operasional

perkantoran

Prosentase

pemenuhan

operasional

perkantoran

1 6 1 11 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

• Tersedianya bahan cetakan

• Tersedianya hasil Penggandaan

24 jns

110.000 lbr

40.000.000 17 jns

70.320 lbr

38.000.000 25 jns

80000 lbr

38.000.000 25 jns

80000 lbr

38.000.000 25 jns

80000 lbr

38.000.000 25 jns

420320 lbr


Bandung

Meningkatnya

pemenuhan

operasional

perkantoran

Prosentase

pemenuhan

operasional

perkantoran

1 6 1 14 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor selama 1

tahun anggaran.

15 jenis 3.000.000 6 jenis 5.000.000 10 jenis 5.000.000 10 jenis 5.000.000 10 jenis 5.000.000 51 jenis 23.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

Meningkatnya

pemenuhan

operasional

perkantoran

Prosentase

pemenuhan

operasional

perkantoran

1 6 1 15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

- Tersedianya surat kabar lokal

- Tersedianya Surat Kabar

Regional

- Tersedianya Surat Kabar

Nasional

- Tersedianya buku peraturan

perundang-undangan

2 jenis

1 jenis

1 jenis

1 paket

20.000.000 2 jenis

1 jenis

1 jenis

1 paket

8.500.000 2 jenis

1 jenis

1 jenis

1 paket

8.500.000 2 jenis

1 jenis

1 jenis

1 paket

8.500.000 2 jenis

1 jenis

1 jenis

1 paket

8.500.000 10 jenis

5 jenis

5 jenis

5 paket


Bandung

Meningkatnya

pemenuhan

operasional

perkantoran

Prosentase

pemenuhan

operasional

perkantoran

1 6 1 17 Penyediaan Makanan

dan Minuman

• Tersedianya makanan dan

minuman harian Pegawai.


minuman rapat.


minuman tamu

4320 Hok

990 Hok

660 Hok

150.000.000 8208 Hok

432 Hok

621 Hok

175.000.000 288 Hok

250 Hok

320 Hok

175.000.000 288 Hok

250 Hok

320 Hok

175.000.000 288 Hok

250 Hok

320 Hok

175.000.000 9072 Hok

2172 Hok

2241 Hok

850.000.000 Bappeda `



profesional

3


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Awal Perencanaan



(output)


4


SKPD Penang-

gung-jawab

Lokasi


Renstra SKPD

Meningkatnya

pemenuhan

operasional

perkantoran

Prosentase

pemenuhan

operasional

perkantoran

1 6 1 18 Rapat-rapat Koordinasi

Ke Luar Daerah

• Terlaksananya pengiriman

pegawai mengikuti /memenuhi

undangan tingkat provinsi, luar

kabupaten dalam provinsi dan

ibukota negara

• Terlaksananya pengiriman


undangan di luar Provinsi Jawa

Barat dan Ibukota Negara

177 Hok

47 Hok

150.000.000 177 Hok

47 Hok

188.000.000 200 Hok

60 Hok

188.000.000 200 Hok

60 Hok

188.000.000 200 Hok

60 Hok

188.000.000 954 Hok

274 Hok


Bandung

Meningkatnya

pemenuhan

operasional

perkantoran

Prosentase

pemenuhan

operasional

perkantoran

1 6 1 20 Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam

Daerah

Terlaksananya pengiriman


undangan dan kunjungan kerja ke

dalam wilayah kabupaten

122 Hok 85.000.000 201 Hok 70.000.000 225 Hok 70.000.000 225 Hok 70.000.000 225 Hok 70.000.000 998 Hok 365.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

Meningkatnya

pemenuhan

operasional

perkantoran

Prosentase

pemenuhan

operasional

perkantoran

1 6 1 22 Penunjang Hari-hari

Besar Bersejarah

Terlaksananya keikutsertaan

pegawai dalam peringatan hari

besar daerah dan nasional

239 Hok 20.000.000 5 kali 5.000.000 5 kali 5.000.000 5 kali 5.000.000 5 kali 5.000.000 25 kali 40.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

Meningkatnya

ketepatan waktu

penyusunan

dokumen

perencanaan

Prosentase

ketepatan waktu

penyusunan

dokumen

perencanaan

1 6 21 Program

perencanaan

pembangunan daerah

Terwujudnya sinergitas

pembangunan antar sector

maupun wilayah dalam

pembangunan daerah

1.150.000.000 693.944.642 739.419.502 774.794.715 939.427.315 4.297.586.174

Meningkatnya

ketepatan waktu

penyusunan

dokumen

perencanaan

Prosentase ketepatan

waktu penyusunan

dokumen

perencanaan

1 6 21 06 Penyelenggaraan

Musrembang RPJMD

2011-2015

Terwujudnya Dokumen RPJMD

Yang Sinergis Antar Sector Dan

Wilayah Selama 5 Tahun

1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

Meningkatnya

ketepatan waktu

penyusunan

dokumen

perencanaan


waktu penyusunan

dokumen

perencanaan

1 6 21 07 Penetapan RPJMD

2011-2015



maupun wilayah dalam peraturan

daerah.

300 buku 250.000.000 300 buku 250.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

Meningkatnya

ketepatan waktu

penyusunan

dokumen

perencanaan


waktu penyusunan

dokumen

perencanaan

1 6 21 08 Penyusunan rancangan

RKPD

Tersedianya Dokumen

Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Bandung.

50 eks 75.000.000 50 buku 50.000.000 50 buku 65.000.000 50 buku 70.000.000 50 buku 70.000.000 250 buku 330.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

Meningkatnya

ketepatan waktu

penyusunan

dokumen

perencanaan


waktu penyusunan

dokumen

perencanaan

1 6 21 09 Penyelenggaraan

Musrembang RKPD

- Tersedianya dokumen prosiding

pelaksanaan proses dan tahapan

penyusunan RKPD.

- Tersedianya Sistem RKPD

Online.

1 paket 400.000.000 10 buku 500.000.000 10 buku

1 paket

525.000.000 10 buku

1 paket

550.000.000 10 buku

1 paket

550.000.000 40 buku 2.525.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

Meningkatnya

ketepatan waktu

penyusunan

dokumen

perencanaan


waktu penyusunan

dokumen

perencanaan

1 6 21 10 Penetapan RKPD -Tersedianya Perbup RKPD

beserta lampirannya

-Tersedianya Perubahan Perbup

RKPD beserta lampirannya

-Terlaksananya penyampaian

informasi RKPD.

1 paket 225.000.000 300 buku

150 buku

1 kali

143.944.642 300 buku

150 buku

1 kali

149.419.502 300 buku

150 buku

1 kali

154.794.715 300 buku

150 buku

1 kali

169.427.315 1200 buku

600 buku

5 kali


Bandung

Meningkatnya

ketepatan waktu

penyusunan

dokumen

perencanaan


waktu penyusunan

dokumen

perencanaan

1 6 21 05 Penyusunan

Draf/rancangan RPJMD

Tahun 2016-2020

Tersedianya Ranwal RPJMD

Tahun 2016-2020

- - - - 1 paket 150.000.000 1 paket 150.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung



profesional


produk Perencanaan dan

evaluasi pembangunan

4


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Awal Perencanaan



(output)


4


SKPD Penang-

gung-jawab

Lokasi


Renstra SKPD

Meningkatnya

kesesuaian

program/kegiatan

yang direncanakan

terhadap

program/kegiatan

yang disepakati

dianggarkan

Prosentase

kesesuaian

program/kegiatan

yang direncanakan

terhadap

program/kegiatan

yang disepakati

dianggarkan

Program

perencanaan

pembangunan daerah




pembangunan daerah

150.000.000 150.000.000 175.000.000 175.000.000 185.000.000 835.000.000

1 6 21 12 Koordinasi Penyusunan

Keterarangan

Pertanggungjawaban

Bupati (LKPJ)

Terwujudnya Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

Bupati sebagai bahan evaluasi

pembangunan

1 buku 150.000.000 1 buku 150.000.000 1 buku 175.000.000 1 buku 175.000.000 1 buku 185.000.000 5 buku 835.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

Terwujudnya Nota Pengantar

LKPJ

1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 5 buku -

1 6 19 Program Perencanaan

Pengembangan Kota-

kota menengah dan

besar

Sinergitasnya pembangunan

antar sector dalam

Perencanaan Pembanguan

Prasarana Fisik dan wilayah

400.000.000 290.000.000 329.000.000 340.000.000 350.000.000 1.709.000.000

1 6 19 2 Koordinasi

Penyelesaian

Permasalahan

Transportasi Perkotaan

Tersedianya dokumen prosiding

pemantauan, pengendalian,

pelaksanaan dan hasil

perencanaan pembangunan

sektor transportasi

1 paket 100.000.000 10 buku 100.000.000 12 buku 114.000.000 12 buku 115.000.000 12 buku 120.000.000 46 buku 549.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

1 6 19 3 Koordinasi

Penanggulangan dan

Penyelesaian Bencana

Alam/Sosial




perencanaan penanggulangan

dan penyelesaian bencana

alam/sosial


Bandung

1 6 19 9 Koordinasi

Perencanaan air

minum, drainasi dan

sanitasi perkotaan





sektor drainase dan sanitasi

perkotaan


Bandung

1 6 22 Program

perencanaan

pembangunan

ekonomi

Meningkatnya keterpaduan


perekonomian dari berbagai

sektor

600.000.000 575.000.000 613.000.000 650.000.000 688.000.000 3.126.000.000

1 6 22 03 Penyusunan

Perencanaan

Pengembangan

Ekonomi Masyarakat

Tersusunya dokumen analisis

jejaring partisipatif ekonomi

masyarakat

1 dok 250.000.000 25 buku 175.000.000 30 buku 183.000.000 30 buku 200.000.000 30 buku 215.000.000 115 buku 1.023.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

1 6 22 04 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang

ekonomi





ekonomi meliputi 9 sektor

pembangunan

1 dok 150.000.000 5 buku 275.000.000 7 buku 290.000.000 7 buku 300.000.000 7 buku 310.000.000 26 buku 1.325.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung




5


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Awal Perencanaan



(output)


4


SKPD Penang-

gung-jawab

Lokasi


Renstra SKPD

1 6 22 06 Penyusunan Masterplan

Penanggulangan

Kemiskinan

-Tersusunnya Laporan

Pelaksanaan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah Kab.Bandung

-Tersusunnya Dokumen

Sinergitas PJM Nangkis Lingkup

Kabupaten Bandung dan Desa

1 dok 200.000.000 12 buku

10 buku

125.000.000 12 buku

12 buku

140.000.000 12 buku

12 buku

150.000.000 12 buku

12 buku

163.000.000 48 buku

46 buku


Bandung

1 6 22 10 dst (Penyusunan

Rencana

Pengembangan

Kawasan Industri

Tembakau)

1 6 23 Program

perencanaan sosial

budaya

Tercapainya Kesepakatan

prioritas program dan kegiatan

yang diusulkan sebagai bahan


lingkup bidang sosial tahun

2011.

1 dok 600.000.000 1 dok 325.000.000 1 dok 335.000.000 1 dok 350.000.000 1 dok 350.000.000 1.960.000.000

1 6 23 3 Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan Bidang

Bosial dan Budaya

-Tersedianya dokumen prosiding




Kesos dan Pemerintahan meliputi

17 sektor

pembangunan

-Tersusunnya Pagu Indikatif

Kewilayahan

1 dok 600.000.000 10 buku

10 buku

325.000.000 10 buku

10 buku

335.000.000 10 buku

10 buku

350.000.000 10 buku

10 buku

350.000.000 40 buku

40 buku


Bandung

1 6 24 Program

Perencanaan

Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya

Alam

Sinkronisasi perencanaan

pembangunan prasarana fisik

dan kewilayahan

1 dok 200.000.000 1 dok 125.000.000 1 dok 130.000.000 1 dok 140.000.000 1 dok 150.000.000 745.000.000

1 6 24 4 Dst... Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Prasarana Fisik dan

Kewilayahan





Kesos dan Pemerintahan meliputi

Perumahan, Permukiman,

Kebersihan, Penataan Ruang,

Lingkungan Hidup dan

Pendampingan WISMP.

1 dok 200.000.000 10 buku 125.000.000 10 buku 130.000.000 10 buku 140.000.000 10 buku 150.000.000 40 buku 745.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

Meningkatnya

capaian

pelaksanaan

tahapan evaluasi

pembangunan

Prosentase capaian

pelaksanaan tahapan

evaluasi

pembangunan

Program

perencanaan

pembangunan daerah




pembangunan daerah

250.000.000 200.000.000 225.000.000 225.000.000 240.000.000 1.140.000.000

1 6 21 13 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan

daerah

-Tersedianya dokumen evaluasi

kesesuaian Renja SKPD dengan

RKPD.

-Tersedianya Laporan Triwulanan

pelaksanaan pembangunan.

-Tersedianya laporan

pelaksanaan monitoring.

-Tersedianya laporan evaluasi

hasil pembangunan dan laporan

evaluasi hasil pembangunan

semester I

-Tersedianya dokumen evaluasi

kesesuaian Renstra SKPD

dengan RPJMD Tahun 2010-2015

60 buku

15 buku

15 buku

250.000.000 30 buku

60 buku

30 buku

140 buku

30 buku

200.000.000 30 buku

60 buku

30 buku

140 buku

30 buku

225.000.000 30 buku

60 buku

30 buku

140 buku

30 buku

225.000.000 30 buku

60 buku

30 buku

140 buku

30 buku

240.000.000 120 buku

300 buku

135 buku

575 buku

120 buku


Bandung




6


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Awal Perencanaan



(output)


4


SKPD Penang-

gung-jawab

Lokasi


Renstra SKPD

Meningkatnya

kesesuaian

pemanfaatan ruang

terhadap rencana

tata ruang wilayah

Prosentase

Implementasi

pemanfaatan ruang

terhadap Perda Tata

ruang

1 5 15 Program Pemanfaatan

Ruang

Prosentase Implementasi

pemanfaatan ruang terhadap

Perda Tata ruang

80 - 85 500.000.000 95 525.000.000 97 525.000.000 100 540.000.000 2.090.000.000

1 5 15 13 Survey dan pemetaan Jumlah dokumen hasil Review

RTRW Kabupaten Bandung

Tahun 2007 - 2027

1 dok fakta dan

analisis

500.000.000 1 dok review

RTRW

525.000.000 1 dok monev

tata ruang

525.000.000 1 dok monev

tata ruang

540.000.000 4 dokumen 2.090.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

Meningkatnya

pelayanan

perkantoran sesuai

standar operasional

prosedur berlaku

Prosentase

pemenuhan

pelayanan

administrasi

perkantoran

1 6 6 Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Tersusunnya Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

29.600.000 27.239.000 27.239.000 27.239.000 27.239.000 138.556.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

1 6 6 1 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

- Tersusunnya Dokumen LAKIP

- Tersusunnya Dokumen Laporan

Tahunan

- Tersusunnya Dokumen Renja

- Tersusunnya Dokumen Laporan

Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III)

10 eks

10 eks

10 Eks

10 eks

21.000.000 8 eks

8 eks

8 eks

8 eks

20.226.000 10 buku

10 buku

10 buku

10 buku

20.226.000 10 buku

10 buku

10 buku

10 buku

20.226.000 10 buku

10 buku

10 buku

10 buku

20.226.000 48 buku

48 buku

48 buku

48 buku


Bandung


Keuangan Semesteran

- Tersusunnya dokumenlaporan

keuangan semester I

- Tersusunnya dokumenlaporan

keuangan semester II

6 buku

6 buku

3.600.000 6 buku

6 buku

2.510.000 6 buku

6 buku

2.510.000 6 buku

6 buku

2.510.000 6 buku

6 buku

2.510.000 30 buku

30 buku


Bandung


Prognosis Realisasi

Anggaran

Tersusunnya dokumen laporan

prognosis realisasi anggaran


Bandung

1 6 6 4 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya dokumen laporan

keuangan akhir


Bandung

1 6 16 Program Kerjasama

Pembangunan

Terlaksananya sinergitas

Perencanaan Pembangunan

Antara Pemerintah

Kabupaten/Kota se Jabar

dengan Pemerintah Prov. Jabar

150.000.000 - - - - 150.000.000

1 6 16 4 Koordinasai Dalam

Pemecahan Masalah-

masalah Daerah

Terlaksananya Pembangunan

Daerah secara sinegris antara

Pemerintah Prov. Jabar dengan

Pemkab/ Kota

1 paket 150.000.000 1 paket 150.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

1 6 15 Program

Pengembangan

Data/Informasi

Data/informasi sebagai

penunjang Penyusunan

Perencanaan Pembangunan

Daerah

400.000.000 300.000.000 325.000.000 325.000.000 340.000.000 1.690.000.000




Meningkatnya

pemanfaatan hasil

penelitian dan

pengembangan

- Jumlah hasil

penelitian dan

pengembangan

- Prosentase

pemanfaatan Data

hasil penelitian dalam

penunjang

penyusunan

perencanaan

pembangunan

daerah.

Meningkatnya kuantitas

dan kualitas data dan

informasi perencanaan

pembangunan

7


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Awal Perencanaan



(output)


4


SKPD Penang-

gung-jawab

Lokasi


Renstra SKPD

1 6 15 2 Penyusunan dan

Pengumpulan Data

Informasi Kebutuhan

Penyusunan Dokumen

Perencanaan/Inventaris

asi Hasil Penelitian dan

Pengembangan Untuk

Mendukung

Pembangunan Daerah.

- Tersedianya dokumen prosiding


pelaksanaan dan inventarisasi

hasil penelitian

-Tersedianya dokumen prosiding


pelaksanaan dan inventarisasi

hasil penelitian

-Tersusunnya data dan infomrasi

hasil inventarisasi hasil penelitian

terbaru.

-Terlaksananya penyampaian

informasi pelaksanaan Sistem

Informasi Manajemen, Pengkajian

Pembangunan Daerah (SIMAJID)

1 dok 400.000.000

10 buku

5 cd

1 kali

300.000.000 20 buku 325.000.000 20 buku 325.000.000 20 buku 340.000.000 60 buku

10 buku

5 cd

1 kali


Bandung

1 23 15 Program

pengembangan

data/informasi/statisti

k daerah

Terwujudnya data statistik

daerah Kabupaten Bandung

6 bk. statistik 1.150.000.000 6 bk 825.000.000 6 bk 865.000.000 6 bk 880.000.000 6 bk 880.000.000 4.600.000.000

1 23 15 02 Pengolahan, updating

dan analisis data dan

statistik daerah

-Tersedianya data profil dan

informasi kegiatan perkecamatan

-Tersusunnya buku Indeks

Pembangunan Manusia (IPM)

-Tersusunnya buku Kabupaten

Bandung Dalam Angka (KBDA),

-Tersusunnya buku Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM).

-Tersusunnya buku Data Pokok

Perencanaan Pembangunan.

- Suseda

- IHK

- Eksekutif Summary

25 buku

25 buku

25 buku

25 buku

25 buku

50 buku

850.000.000 35 buku

40 buku

40 buku

40 buku

40 buku

700.000.000 35 buku

40 buku

40 buku

40 buku

40 buku

725.000.000 35 buku

40 buku

40 buku

40 buku

40 buku

730.000.000 35 buku

40 buku

40 buku

40 buku

40 buku

730.000.000 140 buku

185 buku

185 buku

185 buku

160 buku

25 buku

25 buku

50 buku


Bandung

1 23 15 04 Pengolahan, updating

dan analisis data PDRB

Tersedianya Buku PDRB

Kabupaten

300.000.000 40 buku 125.000.000 40 buku 140.000.000 40 buku 150.000.000 40 buku 150.000.000 160 buku 865.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

1 5 15 Program Pemanfaatan

Ruang

Prosentase Implementasi

pemanfaatan ruang terhadap

Perda Tata ruang

80 900.000.000 - - - - 900.000.000

1 5 15 13 Survey dan pemetaan Jumlah ketersediaan data peta

yang sudah bergeoreferensi untuk

keperluan penataan ruang

1 dok pemetaan 900.000.000 1 dok pemetaan 900.000.000 Bappeda Kabupaten

Bandung

Jumlah 8.350.140.000 5.317.723.992 5.595.198.852 5.718.574.065 5.996.206.665 30.977.843.574

Meningkatnya

jumlah jenis dan

pemanfaatan data

statistik daerah

- Jumlah dan jenis

data statistik daerah

- Prosentase

implementasi

pemanfaatan produk

data statistik daerah

Meningkatnya

pemanfaatan hasil

penelitian dan

pengembangan

- Jumlah hasil

penelitian dan

pengembangan

- Prosentase

pemanfaatan Data

hasil penelitian dalam

penunjang

penyusunan

perencanaan

pembangunan

daerah.

Prosentase

pengolahan data

spasial/peta analog

Meningkatnya kuantitas

dan kualitas data dan

informasi perencanaan

pembangunan

Meningkatnya

kelengkapan data

spasial/peta digital

dan analog

8


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Awal Perencanaan



(output)


4


SKPD Penang-

gung-jawab

Lokasi


Renstra SKPD

8.350.140.000 5.317.723.992 5.595.198.852 5.718.574.065 5.996.206.665 30.977.843.574

- - - - - - - - - -

9

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung 2010-2015 VI- 1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja.

Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-

bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam

bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar

pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan

pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus

merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk

menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap

pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen

pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan

pengukuran,penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk

memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja

menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja

yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang

sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan

utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik

yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah

indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung 2010-2015 VI- 2

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bappeda Kabupaten Bandung

NO Indikator Satuan

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi

Orang 10 10 10 10 10 50

2 Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

% 20 20 20 20 20 100

3 Prosentase pemenuhan operasional perkantoran

% 20 20 20 20 20 100

4 Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

% 42,11 10,53 21,05 10,53 15,79 100

5


% 20 20 20 20 20 100

6 Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

% 20 20 20 20 20 100

7 Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang

% 10 10 20 30 30 100

8 Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

% 20 20 20 20 20 100

9 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan

Doc 1 1 1 1 1 5

10

Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

% 20 20 20 20 20 100

11 Jumlah dan jenis data statistik daerah Jenis 6 8 10 10 10 44

12 Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah

% 13,63 18,18 22,73 22,73 22,73 100

13 Prosentase pengolahan data spasial/peta analog

% 20 20 20 20 20 100

KATA PENGANTAR -...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR -...