KATA PENGANTAR - ppid.bnn.go.id · rahmat dan ridhoNya, Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional...

Laporan Tahunan BNN Tahun 2016 i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan

rahmat dan ridhoNya, Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun

2016 ini berhasil disusun dan dipublikasikan.

Penyusunan laporan ini merupakan amanat dari pasal 70 (j) Undang-undang

(UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan BNN mempunyai

tugas membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Laporan Tahunan ini, berisi tentang gambaran penyelenggaraan dan hasil

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BNN selama Tahun 2016, yaitu Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN dan Program

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba.

Dengan semakin berkembangnya organisasi BNN, berdampak pula pada

peningkatan kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dibidang

P4GN terutama di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk.

Sedangkan BNN di Kabupaten/Kota yang belum terbentuk pemerintah

daerah seolah berlomba mengajukan pembentukan organisasi BNN diwilayah

kerjanya, oleh karena semakin maraknya masalah penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkoba yang menyebar hingga kepedesaan.

Semoga laporan tahunan ini, menjadi bagian sarana komunikasi dan

informasi terkait dengan penanganan permasalahan penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkoba di Indonesia, dan kepada semua pihak yang terlibat

dalam penyusunan laporan ini saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2017

Laporan Tahunan BNN Tahun 2016 ii

RINGKASAN SINGKAT

LAPORAN TAHUNAN BNN TAHUN ANGGARAN 2016

Laporan tahunan ini, menjelaskan terkait dengan pelaksanaan 2 Program

dengan gambaran realisasi kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

I. Program Dukungan Manajemen.

1. Sekretariat Utama BNN berhasil merealisasikan kegiatan sebesar

98,82% dan anggaran sebesar 87,86%.

2. Inspektorat Utama BNN berhasil merealisasikan kegiatan sebesar


3. Puslitdatin berhasil merealisasikan kegiatan sebesar 93,33% dan

anggaran sebesar 96,43%.

4. Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN berhasil merealisasikan kegiatan

sebesar 97,81% dan anggaran sebesar 75,97%.

5. Balai Laboratorium Narkoba BNN berhasil merealisasikan kegiatan


Secara kumulatif Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya BNN Tahun 2016, kegiatan dapat terealisir sebesar


II. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

1. Bidang Pencegahan berhasil merealisasikan kegiatan sebesar 99,39%

dan anggaran sebesar 90,76%.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat berhasil merealisasikan kegiatan


3. Bidang Rehabilitasi berhasil merealisasikan kegiatan sebesar 67,25%

dan anggaran sebesar 70,36%.

4. Bidang Pemberantasan berhasil merealisasikan kegiatan sebesar

100% dan anggaran sebesar 48,06%.

5. Bidang Hukum dan Kerjasama berhasil merealisasikan kegiatan


Laporan Tahunan BNN Tahun 2016 iii

Secara kumulatif Program P4GN Tahun 2016, kegiatan dapat terealisir


Dari segi persentase penyerapan total anggaran BNN Tahun 2016 adalah

sebesar 72,3%. Sisa anggaran merupakan penghematan dari belanja pegawai,

Belanja Barang dan Belanja Modal termasuk penghematan dengan blokir

langsung oleh Kementerian Keuangan. Jika realisasi anggaran BNN dikurang

dengan anggaran yang di blokir, maka realisasi anggaran BNN sesungguhnya

tahun 2016 adalah sebesar 89%.

Pada umumnya seluruh satuan kerja di lingkungan BNN telah berupaya

melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja anggaran yang tersedia.

Penghematan anggaran dari segi kegiatan merupakan efisiensi penggunaan

langganan daya dan jasa. Pelelangan barang/jasa (termasuk belanja Modal) serta

pengeluaran kegiatan operasional dilakukan seefisien mungkin.

Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pemotongan anggaran

berdampak pada pencapaian target tidak bisa optimal, sesuai dengan target dalam

rencana kerja yang ditetapkan sebelumnya.

Realisasi kegiatan dan anggaran BNN selama tahun 2016, perlu ditindak

lanjuti pada tahun 2017, tentunya dengan mengambil hikmat dari keberhasilan

maupun dari kegagalan dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan.

Laporan Tahunan BNN Tahun 2016 iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i RINGKASAN SINGKAT LAPORAN TAHUNAN BNN TAHUN ANGGARAN 2016 ………………………………………………………………..

ii

DAFTAR ISI ................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………….. 1

A. LATAR BELAKANG ………………………………………..... 1

B. DASAR HUKUM …………………………………………….... 3

C. MAKSUD DAN TUJUAN …………………………………….. 3

D. LINGKUP LAPORAN ………………………………………… 4

E. SISTEMATIKA PENULISAN ………………………………… 4

F. STRUKTUR ORGANISASI ………………………………….. 4 BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN BNN TAHUN ANGGARAN 2016. 5

A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BNN ………

5

1. Sekretariat Utama BNN ………………………………… 5 2. Inspektorat Utama BNN ………………………………… 6 3. Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN ……………. 6 4. Balai Diklat BNN …………………………………………. 6 5. Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN …………………. 7

B. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) …………………………………………..

7

1. Bidang Pencegahan BNN ………………………………. 7

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN ……............. 8

3. Bidang Rehabilitasi BNN ……………………………….. 9

4. Bidang Pemberantasan BNN …………………………... 11

5. Bidang Hukum dan Kerja sama BNN ………………….. 12 BAB III REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BNN TAHUN

ANGGARAN 2016 …………………………………………………...

13

A. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BNN…………………………………………………

13 1. Sekretariat Utama BNN ………………………………… 13 2. Inspektorat Utama BNN ………………………………… 14 3. Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN ……………. 14 4. Balai Diklat BNN ………………………………………… 14 5. Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN …………………. 14

Laporan Tahunan BNN Tahun 2016 v

B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) ……………………………………………

15

1. Bidang Pencegahan BNN ……………………………… 15

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN ……............. 15


4. Bidang Pemberantasan BNN ………………………….. 17

5. Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN …………………. 18

C. GAMBARAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA BNN TAHUN ANGGARAN 2016 ………………….

19

1. Sekretariat Utama BNN ………………………………… 19 2. Inspektorat Utama BNN ………………………………… 26

3. Pusat Penelitian, Data dan Informasi BNN …………… 27

4. Balai Diklat BNN ………………………………………… 34

5. Balai Laboratorium Narkoba BNN ……………………... 36

6. Bidang Pencegahan BNN ……………………………… 37

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN …………….. 42


9. Bidang Pemberantasan BNN ………………………….. 60

10. Bidang Hukum dan Kerjasamam BNN ………………... 77

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI PEMECAHAN

MASALAH ……………………………………………………...

86

1. Permasalahan …………………………………………… 86 2. Solusi Mengatasi Hambatan …………………………… 98

E. DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2016 …………………. 105

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………….. 108

A. KESIMPULAN ………………………………………………… 108 B. SARAN …………………………………………………………. 109

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Laporan Tahunan BNN Tahun 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkoba memerlukan keseriusan dan kerja keras dari seluruh komponen

masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini disebabkan permasalahan Narkoba

merupakan kejahatan yang luar biasa, terorganisir, tanpa batas (global), dan

sudah multi etnis (melibatkan berbagai suku bangsa).

Deklarasi politik PBB menganjurkan penanganan permasalahan

Narkoba harus dilaksanakan secara seimbang antara demand reduction dan

supply reduction dengan mengedepankan prinsip “common and share

responsibility”. Dewasa ini terjadi perubahan paradigma penanganan

penyalahgunaan Narkoba dengan memberikan hukuman alternatif selain

pidana penjara yaitu rehabilitasi bagi penyalah guna atau pecandu Narkoba.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba merupakan kejahatan

luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam dunia dan bisa digunakan

sebagai salah satu senjata dalam proxy war untuk melumpuhkan kekuatan

bangsa. Oleh karena itu, kejahatan ini harus diberantas dan ditangani secara

komprehensif.

Sebagai negara yang menjadi salah satu sasaran terbesar dalam

peredaran narkotika yang dikendalikan oleh jaringan nasional dan

internasional, Indonesia telah mengambil langkah tegas dalam menghadapi

bentuk perang modern ini.

Di awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menyatakan kepada

seluruh bangsa Indonesia, bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat

Narkoba dan menyerukan PERANG BESAR terhadap segala bentuk

kejahatan Narkoba.

Sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi generasi

bangsa dari ancaman Narkoba, Presiden Joko Widodo telah menolak grasi

terpidana kasus narkotika dan menyetujui dilaksanakan eksekusi mati kasus

narkotika. Meski menuai kontroversi dari pihak asing, sebanyak 15 terpidana

mati baik WNA maupun WNI kasus narkotika telah dieksekusi, salah satunya

adalah Freddy Budiman, gembong narkotika kelas ‘kakap’ di Indonesia, yang

kerap terlibat kasus-kasus penyelundupan narkotika dari mancanegara

meskipun tengah mendekam di balik jeruji besi.


Tindakan tegas ini mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN),

sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan pemerintahan di

bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika (P4GN), untuk lebih agresif dalam menangani

permasalahan narkotika di Indonesia melalui strategi demand reduction, yaitu

dengan tindakan preventif guna memberikan kekebalan kepada masyarakat

agar imun terhadap penyalahgunaan narkotika, dan strategi supply reduction,

melalui penegakan hukum yang tegas dan terukur agar sindikat narkotika

jera.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai focal point penanggulangan

Narkoba di tanah air telah melakukan berbagai upaya penanggulangan

permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, melalui

Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan

Pemberantasan serta meningkatkan kerja sama regional dan Internasional

guna mencegah Narkoba masuk ke Indonesia.

Di samping itu, BNN juga membangun kerja sama dan bersinergi

dengan Kementerian/Lembaga/Instansi (K/L/I) pemerintah guna membangun

dan mendorong partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dalam upaya

perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Pelaksanaan kerja sama Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ditingkat pusat

dengan Kementerian/Lembaga/Instansi didukung dengan perubahan

kebijakan pemerintah dalam sistem penganggaran dari semula

penganggaran berbasis fungsi (Money Follow Function) berubah menjadi

penganggaran berbasis program (Money Follow Program) yang berdampak

pada kemudahan bagi K/L/I mengalokasikan anggaran masing-masing

dalam pelaksanaan program P4GN.

Ditingkat Provinsi, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) saat ini

sudah terbentuk di 33 Provinsi, dan telah menunjukkan peningkatan peran

kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah daerah dengan dukungan

dari berbagai elemen masyarakat setempat.


Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota, pelaksanaan P4GN secara

perlahan juga telah menunjukkan perkembangan yang berarti seiring dengan

bertambahnya Satuan Kerja BNNKab./Kota dari semula 129 Satker menjadi

146 Satker. Hal ini tentunya akan memperkuat keberadaan BNN, dalam

upaya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam memerangi

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada

stakeholder dan masyarakat lainnya terkait dengan berbagai kegiatan yang

telah dilaksanakan BNN, sepanjang tahun 2016.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika

Nasional;

3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi

dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud.

Maksud penyusunan laporan tahunan 2016 ini, adalah sebagai betuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN,

melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga

sebagai sarana pemberian informasi berkaitan dengan permasalahan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

2. Tujuan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan tahunan ini, guna

memberikan informasi/gambaran tentang realisasi kegiatan dan

anggaran BNN selama tahun anggaran 2016.


D. LINGKUP LAPORAN

Laporan ini menggambarkan mengenai pelaksanaan dan pencapaian

kegiatan melalui 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN, dan Program Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang

ditetapkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam laporan ini termuat beberapa Bab yang berisi mengenai

penjelasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Narkotika

Nasional, yaitu:

1. BAB I Pendahaluan berisi Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi,

Lingkup Laporan, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II Program dan Kegiatan BNN Tahun 2016.

3. BAB III Realisasi Program dan Kegiatan BNN Tahun 2016.

4. BAB IV Penutup.

F. STRUKTUR ORGANISASI

SETTAMA

KEPALA

ITTAMA

DEPUTI BIDANG

PENCEGAHAN

DEPUTI BIDANG

DAYAMAS

DEPUTI BIDANG

BERANTAS

DEPUTI BIDANG

REHABILITASI

DEPUTI BIDANG

HUKUM & KERMA

PUS LITDATIN

BNNP

PUSLITDATIN

BALAI DIKLAT BALAI LAB BALAI REHAB

BNNK/KOTA


BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN BNN

TAHUN ANGGARAN 2016

A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN

TUGAS TEKNIS LAINNYA BNN

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya BNN, merupakan program generik/penunjang, guna mendukung

pelaksanaan kegiatan dukungan yang dilaksanakan oleh bagian

Sekretariat Utama BNN, Inspektorat Utama BNN, Pusat Penelitian Data

dan Informasi BNN, Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN dan Balai Uji

Laboratorium Narkoba BNN, dengan gambaran kegiatan sebagai berikut:

1. Sekretariat Utama BNN.

Program dan kegiatan Sekretariat Utama tahun 2016 adalah

sebagai berikut :

NO. URAIAN KEGIATAN TARGET

OUTPUT SATUAN PAGU (RP.) 1 2 3 4 5

1. Layanan Perkantoran 276 Layanan 425.679.361.000

2. Dokumen Pengelolaan

Keuangan BNN

313 Dokumen 11.009.398.000

3. Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

27 Unit 122.805.000

4. Urusan Organisasi,

Tatalaksana, dan

Kepegawaian

101 Dokumen 17.953.577.000

5. Layanan Perkantoran 48 Layanan 340.650.000


Data dan Komunikasi

3 Unit 24.000.000

7. Dokumen Perencanaan

dan Kinerja

227 Dokumen 27.005.259.000

8. Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran

16.625 Unit 151.441.109.000

9. Gedung/Bangunan 11.270 M2 46.942.577.000

10. Layanan Perkantoran 1.764 Layanan 144.520.930.000

11. Kendaraan Bermotor 251 Unit 43.842.791.000


Data dan Komunikasi

2.061 Unit 15.011.602.000

13. Layanan Urusan Umum 1.391 Layanan 77.869.094.000


2. Inspektorat Utama BNN.

Program dan kegiatan Inspektorat Utama tahun 2016 adalah

sebagai berikut :


OUTPUT SATUAN PAGU (RP.)

1 2 3 4 5



Data dan Komunikasi

45 Unit 616.040.000

3. Hasil Pengawasan

Kinerja dan Keuangan

199 Laporan 6.251.652.000

4. Hasil Penegakan Disiplin

dan Kode Etik Pegawai

14 Laporan 96.200.000

3. Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN.

Program dan kegiatan Pusat Penelitian, Data dan Informasi

tahun 2016 adalah sebagai berikut :



1 2 3 4 5


Perkantoran

4 Unit 21.147.000


3. Data dan Informasi 14 Informasi 16.082.743.000

4. Balai Diklat BNN.

Program dan kegiatan Balai Pendidikan dan Pelatihan tahun

2016 adalah sebagai berikut :



1 2 3 4 5



Data dan Komunikasi

23 Unit 651.500.000

3. Pegawai yang Mengikuti

Diklat

831 Orang 9.650.112.000


5. Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Program dan kegiatan Balai Laboratorium Narkoba BNN tahun

2016 adalah sebagai berikut :



1 2 3 4 5


Perkantoran

3 Unit 945.174.000



Data dan Komunikasi

1 Unit 47.748.000

4. Layanan Pengujian

Narkoba

1 Laporan 715.298.000

5. Laporan Pemeriksaan Uji

Narkotika, Psikotropika,

Prekursor dan Bahan

Adiktif Lainnya

16.000 Laporan 4.480.000.000

B. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

(P4GN)

Program P4GN merupakan program teknis yang dilaksanakan oleh

Kedeputian BNN yang terdiri dari Deputi Bidang Pencegahan BNN, Deputi

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Deputi

Bidang Pemberantasan BNN, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN

dan juga oleh Satker BNN di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan

program tersebut dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan masyarakat

Indonesia “IMUN” dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkoba. Adapun gambaran kegiatan terkait program teknis dimaksud

adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pencegahan BNN.

Program dan kegiatan Bidang Pencegahan tahun 2016 adalah

sebagai berikut:




1 2 3 4 5



Data dan Komunikasi

35 Unit 320.000.000

3. Advokasi Pembangunan

Berwawasan Anti

Narkoba kepada Institusi

Pemerintah dan Swasta

369 Advokasi 9.855.380.000


Berwawasan Anti

Narkoba kepada

Kelompok Masyarakat

dan Institusi Pendidikan

820 Advokasi 11.030.268.000


6. Informasi P4GN kepada

Keluarga

739 Informasi 7.669.382.000


Pelajar/Mahasiswa

1099 Informasi 16.659.102.000


Pekerja

408 Informasi 9.090.484.000


Kelompok Masyarakat

931 Informasi 125.916.593.000

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN.

Program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

tahun 2016 adalah sebagai berikut:


OUTPUT SATUAN PAGU (RP.) 1 2 3 4 5


2. Kendaraan Bermotor 80 Unit 39.659.360.000

3. Perangkat Pengolah Data

dan Komunikasi

9 Unit 75.000.000

4. Pemberdayaan Anti

Narkoba Di Kawasan atau

Wilayah Rawan

363 Pember-

dayaan

12.882.019.000


1 2 3 4 5



dan Komunikasi

16 Unit 115.463.000

7. Pemberdayaan Penggiat

Anti Narkoba Di Instansi

pemerintah

253 Pember-

dayaan

11.084.881.000


Anti Narkoba Di Dunia

Usaha/Swasta

157 Pember-

dayaan

6.264.739.000


Anti Narkoba Di Lingkungan

Masyarakat

687 Pember-

dayaan

20.863.148.000


Anti Narkoba Di Lingkungan

Pendidikan

454 Pember-

dayaan

15.435.944.000

3. Bidang Rehabilitasi BNN.

Program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi tahun 2016 adalah

sebagai berikut:



1 2 3 4 5

1. Gedung/Bangunan 3.72.4 M2 3.505.520.000

2. Kendaraan Bermotor 6 Unit 309.900.000

3. Lembaga Rehabilitasi

Medis dan Lembaga

Rehabilitasi Sosial Milik

Instansi Pemerintah dan

Komponen Masyarakat

yang Memperoleh

Peningkatan Kemampuan

215 Lembaga 22.473.333.000

4. Mantan Penyalah Guna,

Korban Penyalah Guna,

dan Pecandu Narkotika

yang Mengikuti Layanan

Pasca Rehabilitasi

16.185 orang 45.535.242.000


Perkantoran

125 Unit 423.660.000

6. Gedung/Bangunan 550 M2 1.500.000.000


dan Komunikasi

9 Unit 63.000.000


1 2 3 4 5

8. Lembaga rehabilitasi

Narkoba Medis dan Sosial

Milik Instansi Pemerintah

yang Memperoleh

Peningkatan Kemampuan

1318 Lembaga 125.368.379.000

9. Penyalah Guna, Pecandu

dan/Korban Penyalah

Guna yang Memperoleh

Layanan Rehabilitasi

Rawat Jalan

12423 Orang 51.590.689.000

10. Lembaga Rehabilitasi

Narkoba Medis dan Sosial

Milik Komponen

Masyarakat yang

Memperoleh Peningkatan

Kemampuan

497 Lembaga 40.629.087.000


Perkantoran

103 Unit 1.026.818.000



dan Komunikasi

51 Unit 286.240.000

14. Layanan rehabilitasi

Pecandu dan Korban

Penyalahgunaan Narkoba

Milik BNN

2 Layanan 2.610.921.000

15. Korban Penyalahgunaan

dan Pecandu Narkoba

yang Mendapat Pelayanan

Terapi dan Rehabilitasi

Medis dan Sosial Di Balai

Rehabilitasi Badan

Narkotika Nasional Tanah

Merah

200 Orang 4.375.950.000


dan Pecandu Narkoba




Besar Rehabilitasi BNN

750 Orang 18.041.496.000


dan Pecandu Narkoba




Rehabilitasi Badan

Narkotika Nasional

Baddoka

300 Orang 6.053.050.000


4. Bidang Pemberantasan BNN.

Program dan kegiatan Bidang Pemberantasan tahun 2016




1 2 3 4 5


Perkantoran

221 Unit 426.834.223.000



dan Komunikasi

157 Unit 42.506.615.000

4. Kasus Tindak Pidana

Narkotika Di Pintu Masuk

Bandar Udara, Pelabuhan

Laut, Perairan, Darat dan

Lintas Batas Wilayah

Indonesia yang Terungkap

dan Terselesaikan

125 Kasus 21.726.080.000


6. Informasi Jaringan

Sindikat Kejahatan

Narkoba

151 Informasi 185.813.144.000


8. Hasil Pengawasan dan

Perawatan Tahanan dan

Barang Bukti Tindak

Pidana Narkotika dan

Prekursor Narkotika

319 Laporan 12.231.450.000


Perkantoran

60 Unit 387.720.000



dan Komunikasi

33 Unit 339.000.000


Prekursor Narkotika dan

Psikotropika yang

Terungkap dan

Terselesaikan

19 Kasus 3.557.520.000



1 2 3 4 5

14. Tersangka dalam Daftar

Pencarian Orang (DPO)

Kasus Tindak Pidana

Narkotika dan Prekursor

Narkotika yang

Ditangkap

9 Tersang-

ka

86.125.535.000


Perkantoran

22 Unit 199.800.000



Data dan Komunikasi

46 Unit 1.477.820.000


Narkotika yang

Terungkap dan

Terselesaikan

1541 Kasus 64.024.947.000

19. Lahan Tanaman Ganja

dan Tanaman Terlarang

Lainnya yang

Dimusnahkan

5 Spot 2.665.585.000



Data dan Komunikasi

1 Unit 849.504.000

22. Tersangka Tindak

Pidana Narkoba yang

Disidik Asetnya Terkait

Hasil Tindak Pidana

Narkoba

19 Kasus 5.890.620.000

5. Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.

Program dan kegiatan Bidang Hukum dan Kerja Sama tahun

2016 adalah sebagai berikut:



1 2 3 4 5


2. Produk Hukum 6 Rancangan 4.367.045.000

3. Bantuan Hukum 5 Bankum 1.210.835.000


5. Kerja Sama Nasional,

Bilateral, Regional, dan

Internasional

27 Kerma 6.771.880.000


BAB III

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BNN

TAHUN ANGGARAN 2016

A. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DUKUNGAN

MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

BNN

Gambaran realisasi program dan kegiatan dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNN selama tahun anggaran 2016



NO. URAIAN KEGIATAN

TARGET REALISASI

OUT-PUT

SATUAN PAGU (RP.) OUT-PUT

SATUAN PAGU (RP.)

1 2 3 4 5

1. Layanan Perkantoran 276 Layanan 425.218.203.000 276 Layanan 389.257.947.171

2. Dokumen Pengelolaan

Keuangan BNN

313 Dokumen 11.009.398.000 313 Dokumen 9.100.608.965


dan Komunikasi

27 Unit 122.805.000 27 Unit 122.795.000

4. Urusan Organisasi,

Tatalaksana, dan

Kepegawaian

101 Dokumen 17.953.577.000 100 Dokumen 15.542.306.308

5. Layanan Perkantoran 48 Layanan 340.650.000 48 Layanan 244.805.000


dan Komunikasi

3 Unit 24.000.000 3 Unit 23.950.000

7. Dokumen Perencanaan

dan Kinerja

227 Dokumen 27.016.612.000 222 Dokumen 16.667.256.065


Perkantoran

16713 Unit 151.764.290.000 16399 Unit 139.319.967.567

9. Gedung/Bangunan 11270 M2 46.942.577.000 11270 M2 14.482.885.900


11. Kendaraan Bermotor 255 Unit 44.437.321.000 293 Unit 41.039.750.785


dan Komunikasi

2083 Unit 15.164.602.000 1959 Unit 13.375.454.162

13. Layanan Urusan Umum 1391 Layanan 77.973.524.000 1393 Layanan 71.655.405.876



NO. URAIAN KEGIATAN TARGET REALISASI

OUT-PUT


SATUAN PAGU (RP.)

1 2 3 4 5



dan Komunikasi

45 Unit 616.040.000 45 Unit 595.133.553

3. Hasil Pengawasan Kinerja

dan Keuangan

199 Laporan 6.251.652.000 199 Laporan 5.301.413.180

4. Hasil Penegakan Disiplin

dan Kode Etik Pegawai

14 Laporan 96.200.000 12 Laporan 37.334.889

3. Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN.


OUT-PUT


SATUAN PAGU (RP.)

1 2 3 4 5

1. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

4 Unit 21.147.000 4 Unit 21.045.000


3. Data dan Informasi 14 Informasi 16.082.743.000 12 Informasi 15.706.720.544

4. Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN.


OUT-PUT


SATUAN PAGU (RP.)

1 2 3 4 5


2. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

23 Unit 651.500.000 23 Unit 630.291.600

3. Pegawai yang Mengikuti Diklat

831 Orang 9.650.112.000 812 Orang 6.443.051.932

5. Balai Laboratorium Narkoba BNN.


OUT-PUT


SATUAN PAGU (RP.)

1 2 3 4 5


Perkantoran

3 Unit 945.174.000 3 Unit 863.684.000



dan Komunikasi

1 Unit 47.748.000 1 Unit 46.213.000

4. Layanan pengujian

Narkoba

1 Laporan 715.298.000 1 Laporan 577.340.601

5. Laporan Pemeriksaan Uji

Narkotika, Psikotropika,

Prekursor dan Bahan

Adiktif Lainnya

16000 Laporan 4.480.000.000 20382 Laporan 4.234.703.874


B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN

DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN

PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)

Sedangkan realisasi program dan kegiatan P4GN yang dilakukan oleh

satuan kerja terkait program teknis adalah sebagai berikut:


NO. URAIAN KEGIATAN

TARGET REALISASI

OUT-PUT


SATUAN PAGU (RP.)

1 2 3 4 5



dan Komunikasi

35 Unit 320.000.000 35 Unit 316.692.300


Berwawasan Anti

Narkoba kepada Institusi

Pemerintah dan Swasta

369 Advokasi 10.006.905.000 352 Advokasi 8.510.908.275


Berwawasan Anti

Narkoba kepada

Kelompok Masyarakat

dan Institusi Pendidikan

820 Advokasi 11.030.268.000 811 Advokasi 10.250.871.539



Keluarga

739 Informasi 7.669.382.000 740 Informasi 7.156.092.674


Pelajar/Mahasiswa



Pekerja



Kelompok Masyarakat




OUT-PUT


SATUAN PAGU (RP.)

1 2 3 4 5


2. Kendaraan Bermotor 80 Unit 39.659.360.000 80 Unit 39.646.640.000


9 Unit 75.000.000 9 Unit 75.000.000

4. Pemberdayaan Anti Narkoba Di Kawasan atau Wilayah Rawan

363 Pember-dayaan

12.882.019.000 361 Pember-dayaan

10.879.948.696


1 2 3 4 5



16 Unit 115.463.000 16 Unit 115.463.000

7. Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba Di Instansi pemerintah

253 Pember-dayaan

11.283.631.000 249 Pember-dayaan

10.084.845.973

8. Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba Di Dunia Usaha/Swasta

157 Pember-dayaan

6.305.880.000 153 Pember-dayaan

5.514.506.615

9. Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba Di Lingkungan Masyarakat

687 Pember-dayaan

21.151.898.000 487 Pember-dayaan

19.395.472.420

10. Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba Di Lingkungan Pendidikan

454 Pember-dayaan

15.623.444.000 427 Pember-dayaan

14.264.929.840



OUT-PUT


SATUAN PAGU (RP.)

1 2 3 4 5


2. Kendaraan Bermotor 6 Unit 309.900.000 6 Unit 264.872.500

3. Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Milik Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat yang Memperoleh Peningkatan Kemampuan

215 Lembaga 22.473.333.000 186 Lembaga 19.526.993.887

4. Mantan Penyalah Guna, Korban Penyalah Guna, dan Pecandu Narkotika yang Mengikuti Layanan Pasca Rehabilitasi

16185 orang 45.535.242.000 10078 orang 31.309.655.707


125 Unit 423.660.000 167 Unit 219.391.000



9 Unit 63.000.000 9 Unit 62.100.000

8. Lembaga Rehabilitasi Narkoba Medis dan Sosial Milik Instansi Pemerintah yang Memperoleh Peningkatan Kemampuan

1318 Lembaga 125.368.379.000 1383 Lembaga 74.733.835.796

9. Penyalah Guna, Pecandu dan/Korban Penyalah Guna yang Memperoleh Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan

12423 Orang 51.590.689.000 8964 Orang 32.938.420.145

10. Lembaga Rehabilitasi Narkoba Medis dan Sosial Milik Komponen Masyarakat yang Memperoleh Peningkatan Kemampuan

497 Lembaga 40.629.087.000 477 Lembaga 30.668.742.466


1 2 3 4 5


103 Unit 1.026.818.000 103 Unit 1.012.055.264



51 Unit 286.240.000 51 Unit 284.176.950

14. Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN

2 Layanan 2.610.921.000 2 Layanan 2.350.728.190

15. Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial Di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah

200 Orang 4.375.950.000 301 Orang 4.011.762.843

16. Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial di Balai Besar Rehabilitasi BNN

750 Orang 18.041.496.000 750 Orang 14.255.197.187

17. Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial Di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka

300 Orang 6.053.050.000 356 Orang 6.022.450.850



OUT-PUT


SATUAN PAGU (RP.)

1 2 3 4 5


221 Unit 426.834.223.000 36 Unit 23.463.664.840



157 Unit 42.506.615.000 157 Unit 34.877.351.420

4. Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Pintu Masuk Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia yang Terungkap dan Terselesaikan

125 Kasus 21.726.080.000 114 Kasus 18.612.598.994


6. Informasi Jaringan Sindikat Kejahatan Narkoba




1 2 3 4 5

8. Hasil Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

319 Laporan 12.231.450.000 355 Laporan 10.362.430.338


60 Unit 387.720.000 60 Unit 384.440.000



33 Unit 339.000.000 33 Unit 310.261.800

12. Kasus Tindak Pidana Prekursor Narkotika dan Psikotropika yang Terungkap dan Terselesaikan

19 Kasus 3.557.520.000 35 Kasus 3.445.144.006


14. Tersangka dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Ditangkap

9 Tersangka 86.125.535.000 15 Tersangka 76.649.135.215


22 Unit 199.800.000 22 Unit 177.100.000



46 Unit 1.477.820.000 44 Unit 525.407.000

18. Kasus Tindak Pidana Narkotika yang Terungkap dan Terselesaikan

1541 Kasus 64.394.664.000 1644 Kasus 57.046.281.637

19. Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya yang Dimusnahkan

5 Spot 2.665.585.000 8 Spot 2.043.080.000



1 Unit 849.504.000 1 Unit 838.940.000

22. Tersangka Tindak Pidana Narkoba yang Disidik Asetnya Terkait Hasil Tindak Pidana Narkoba

19 Kasus 5.890.620.000 30 Kasus 4.925.975.813

5. Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.

NO. URAIAN KEGIATAN

TARGET REALISASI

OUT-PUT


SATUAN PAGU (RP.)

1 2 3 4 5


2. Produk Hukum 6 Rancangan 4.367.045.000 8 Rancanga

n

3.503.951.428

3. Bantuan Hukum 5 Bankum 1.210.835.000 7 Bankum 953.930.225


5. Kerja Sama Nasional,

Bilateral, Regional, dan

Internasional

27 Kerma 6.771.880.000 43 Kerma 5.978.691.034


C. GAMBARAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA

BNN TAHUN ANGGARAN 2016.

Sebagai lembaga pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden, BNN memberikan pelayanan kepada masyarakat

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan “Nawa Cita”

Presiden Jokowi-JK.

Tugas pokok dan fungsi BNN, terkait dengan butir ke enam “Nawa

Cita” yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama

bangsa-bangsa Asia lainnya, dengan gambaran realisasi program dan

kegiatan utama sebagai berikut:


Sekretariat Utama BNN, membawahi 4 Satuan Kerja yaitu Biro

Perencanaan, Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Umum dan Biro

Keuangan. Masing-masing Biro mempunyai tugas dan fungsi yang

berbeda. Adapun gambaran pelaksanaan tugas utama yang dilakukan

oleh masing-masing Biro di jajaran Sekretariat Utama BNN adalah

sebagai berikut:

a. Biro Perencanaan.

Biro Perencanaan mengkoordinasikan pelaksanaan dan

pengembangan kegiatan Kebijakan dan Strategi Nasional

dibidang P4GN, mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan dan

Strategi BNN, mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan

program dan anggaran BNN serta pelaksanaan monitoring dan

evaluasi program kegiatan BNN sebagai berikut:

1) Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) terkait

dengan Strategi BNN dalam pelaksanaan Program P4GN;

2) Penyusunan Grand Design P4GN;

3) Grand Design BNN;

4) Reviu Renstra BNN dan Renja BNN 2017;

5) Penyusunan Norma Biaya;

6) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran BNN 2017;


7) Revisi Rencana Kerja Anggaran;

8) Penyusunan POK/DIPA;

9) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan PMK Nomor 249 Tahun

2011;

10) Penyusunan Laporan Kinerja BNN Tahun 2016;

11) Penyusunan Lampiran Pidato Presiden;

12) Penyusunan Laporan Triwulan I;

13) Penyusunan Laporan Triwulan III;

14) Penyusunan Laporan Semester I;

15) Penyusunan Laporan Monitoring dan Program P4GN.

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan

program dan kegiatan BNN, telah dilakukan penyusunan Laporan

Kinerja (LK) atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diper-

janjikan oleh Kepala BNN dengan melibatkan seluruh Satuan

Kerja (Satker) dari Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Guna sinergi program dan kegiatan antar Satker

dilingkungan BNN, telah dilakukan Musyawarah Perencanaan

BNN. Melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan, BNN,

BNNP dan BNNK/Kota, telah tercipta suatu kondisi kebersamaan

untuk di implementasikan oleh seluruh Satker dari Pusat, Provinsi

hingga Kabupaten/Kota.

Kemudian rumusan hasil Musren menjadi bahan masukan

dalam pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak/Trilateral Meeting,

antara BNN dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Hasil

pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak/Trilateral Meeting menjadi

bahan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

BNN.

Dalam hal penyusunan RKA BNN Tahun Anggaran 2017,

Biro Perencanan mengubah pola kegiatan dengan pembatasan

mengundang Satker daerah ke Jakarta, Satker daerah diundang

hanya saat finalisasi penyusunan kegiatan dan anggaran

Satker.


Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka efisiensi anggaran,

yang apabila dalam setiap fase penyusunan anggaran

mengundang Satker daerah membutuhkan banyak anggaran baik

untuk biaya transportasi maupun kegiatan pertemuan rapat seperti

akomodasi dan konsumsi.

Sedangkan untuk mengetahui manfaat realisasi program dan

kegiatan yang ditetapkan pada Rencana Kerja Satker, pada setiap

akhir tahun anggaran, Biro Perencanaan melakukan monitoring

dan evaluasi kegiatan Satker ke berbagai Provinsi.

Kegiatan tersebut dimaksudkan guna mengetahui

sejauhmana realisasi kegiatan yang direncanakan dapat

terlaksana dan juga bagaimana pelaksanaan kegiatan dapat

mewujudkan visi misi organsisasi.

Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) menjadi

data pendukung dalam proses pengambilan keputusan untuk

pengembangan program dan kegiatan dimasa mendatang.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut merupakan

amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan

RKA-K/L. Perumusan hasil monitoring dan evaluasi juga sebagai

bahan pelaporan kinerja BNN kepada instansi pemerintah terkait.

b. Biro Kepegawaian dan Organisasi.

1) Tahun 2016 KEMENPAN & RB telah mengeluarkan

persetujuan penambahan Satker BNNKab./Kota sebanyak

16 Satker. Dengan demikian hingga berakhirnya tahun 2016,

kondisi Satker BNNP sudah terbentuk di 33 Provinsi

sedangkan di Kabupaten/Kota baru 145 BNNKab./Kota yang

telah terbentuk.

2) Realisasi dan Keberhasilan Penyusunan Peraturan Kepala

BNN tentang Pengembangan Organisasi dengan

terlaksananya sembilan kegiatan pengembangan organisasi

yang menghasilkan:

a) Tersusun Usulan Pembentukan dan Pengisian Personil

pada Instansi Vertikal.


b) Tersusun Identifikasi Kebutuhan SDM, Anggaran,

Fasilitas dan Sarana Prasarana.

c) Tersusun Persiapan SDM, Anggaran, Fasilitas dan

Sarana Prasarana untuk serta Pembekalan bagi

BNNKab./Kota yang baru terbentuk.

d) Tersusun Kebutuhan Personil, Anggaran, Sarana

Prasarana dan Pembekalan untuk 16 BNNKab./Kota

yang baru.

e) Teridentifikasi Kebutuhan SDM, Anggaran, Fasilitas

dan Sarana Prasarana.

f) Tersusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan

Peraturan Kepala BNN tentang Pengembangan

Organisasi.

g) Tersusun Tanggapan Kementerian PAN & RB tentang

pembentukan Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang.

h) Tersusun Pembahasan Rencana Perwakilan BNN di

Luar Negeri.

i) Tersusun Laporan Revisi Peraturan Presiden Nomor 23

Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

3) Realisasi dan Keberhasilan Penyusunan Dokumen

Pengembangan Tata Laksana dengan terbitnya:

a) Peraturan Kepala BNN Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembina Fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh

Narkoba, Tata Kerja Tim Penilai Kinerja Jabatan

Fungsional Penyuluh Narkoba dan Tata Cara Penilaian

Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.

b) Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/137/IV/KA/

OT.01/2016/BNN tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi

Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh

Narkoba Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

4) Realisasi dan Keberhasilan Penyusunan Dokumen Jabatan

Fungsional Penyidik.

5) Realisasi dan Keberhasilan Penyusunan Dokumen Jabatan

Fungsional Konselor.

6) Realisasi dan Keberhasilan Supervisi dan Evaluasi

Organisasi, Kepegawaian, dan Reformasi Birokrasi di 33

Provinsi.


7) Realisasi dan Keberhasilan Inpassing Jabatan Fungsional

Penyuluh Narkoba.

c. Biro Umum.

Pada tahun 2016 Biro Umum Settama BNN telah

melaksanakan pengadaan Satwa Anjing sebanyak 50 (lima puluh)

ekor. Adapun jenis satwa anjing antara lain: Belgian Malinois,

German Sheaperd, Labrador, dan Beagle. Sebagai catatan bahwa

satwa anjing yang dibeli BNN berdasarkan seleksi khusus dengan

kemampuan deteksi Narkoba.

Pemilihan satwa anjing selain dilihat dari jenis tetapi juga

dilihat dari Fisik (sehat, tidak cacat, dan proporsional) serta

kemampuan dalam mendeteksi Narkoba. Saat ini satwa anjing

BNN dititipkan di Direktorat Polsatwa Baharkam Polri mengingat

pembangunan sarana prasarana satwa anjing BNN masih

Pembangunan Tahap I (Pekerjaan Akses Jalan Utama, Jogging

Track, Drainer dan Trotoar, Pekerjaan Pemagaran Precast

Keliling, Pekerjaan Bangunan Toilet Barak Personil, Pekerjaan

Bangunan Pos Jaga dan Gerbang Utama, serta Pekerjaan

Bangunan Barak Personil).

Untuk menjaga dan memelihara serta mengoperasionalkan

satwa anjing diperlukan pawang khusus satwa anjing. Pawang ini

nantinya akan dijadikan anggota Unit K9 BNN. Namun demikian,

mengingat personil Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus pawang

satwa anjing belum tersedia maka tenaga tersebut akan

diambilkan dari Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

(PPNPN). Adapun jumlah tenaga pawang yang dibutuhkan sesuai

perbandingan dengan jumlah satwa anjing adalah sebanyak 100

orang (1 satwa anjing 2 orang pawang).

Satwa anjing merupakan makhluk hidup yang mempunyai

karakteristik khusus (animal instinc) maka untuk penggunaan/

pemanfaatannya dilakukan pelatihan khusus bagi para pawang

oleh Instruktur dari Direktorat Polisi Satwa Baharkam Polri dan

Instruktur dari Australian Border Force (ABF). Pelatihan ini

dimaksudkan untuk melihat kemampuan pawang dalam

mengendalikan satwa anjing dan membekali pawang dalam

melatih, merawat dan mengoperasionalkan satwa anjing.


d. Biro Keuangan.

Biro Keuangan melaksanakan pengelolaan urusan

keuangan dengan menyelenggarakan pelaksanaan pengeluaran

dan penerimaan anggaran, pelaksanaan urusan perbendaharaan,

pertimbangan masalah perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan

pembinaan tata usaha keuangan anggaran, pelaksanaan urusan

verifikasi dan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan.

Gambaran kegiatan yang dilakukan Biro Keuangan Tahun 2016

diuraikan sebagai berikut:

1) Penyusunan NSPK di Bidang Keuangan.

2) Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan.

3) Penyusunan Laporan Keuangan.

4) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan.

5) Layanan Perkantoran berupa pembayaran Gaji dan

Tunjangan serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Pembina fungsi bidang

keuangan, Biro Keuangan pada tahun 2016 memberikan

beberapa Bimbingan Teknis sebagai berikut:

1) Bimbingan Teknis Pengelolaan Belanja Pegawai

Semakin berkembangnya organisasi BNN sampai ketingkat

BNNP dan BNN Kab./Kota dan bertambahnya jumlah

pegawai BNN maka dalam rangka upaya memberikan

pelayanan yang prima dan optimal terkait belanja pegawai

bagi seluruh pegawai BNN, terhitung mulai tahun 2016 sudah

ada beberapa BNNP yang telah diberikan kewenangan

mengelola Gaji dan tunjangan melekat lainnya secara

mandiri tidak lagi melalui Biro Keuangan Settama BNN.

Ditahun 2017 direncanakan beberapa Satker di wilayah

Pulau Sumatera akan mengelola gaji dan tunjangan melekat

lainnya, oleh karena itu tahun 2016 dilaksanakan Bimbingan

Teknis Pengelolaan Belanja Pegawai di Badan Narkotika

Nasional Provinsi sebagai berikut:


a) BNNP Sumatera Utara

b) BNNP Sumatera Barat

c) BNNP Sumatera Selatan

d) BNNP Bengkulu

e) BNNP Kepulauan Riau

f) BNNP Riau

g) BNNP Aceh

2) Bimbingan Teknis Bagi Para Bendahara dan Penguji

Tagihan.

Bimbingan Teknis ini ditujukan bagi para Bendahara, staf

pengelola keuangan dan penguji tagihan, kegiatan ini

bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait

pengelolaan anggaran keuangan pemerintah. Melalui

Bimbingan Teknis ini diharapkan para pengelola keuangan

dan penguji tagihan pada satuan kerja di lingkungan BNN

mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaan APBN sesuai dengan peraturan dan ketentuan

yang berlaku. Bimbingan Teknis ini dilaksanakan di 3 (tiga)

Provinsi sebagai berikut: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa

Timur.

Dalam hal penyusunan laporan keuangan, Biro Keuangan

melalui Sekretariat Utama selaku Unit Akuntansi Kuasa

Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pengguna

Anggaran (UAPA) bertugas menyusun dan

mengkonsolidasikan laporan Keuangan yang sudah di susun

secara berjenjang oleh Unit Akuntansi seluruh satuan kerja

di BNN. Laporan Keuangan BNN disusun berdasarkan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku dan

disajikan secara transparan, akurat dan akuntabel. Kegiatan

Penyusunan Laporan Keuangan terdiri dari:

a) Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I.

b) Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III.

c) Penyusunan Laporan Keuangan Semester I.

d) Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited.

e) Penyusunan Laporan Keuangan Audited.


Selain bimtek dan penyusunan laporan keuangan, Biro

Keuangan juga melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Pengelolaan Keuangan. Kegiatan monitoring dan evaluasi

pengelolaan keuangan dilakukan pada beberapa satker di BNN

untuk mengevaluasi capaian penyerapan dan realisasi anggaran

serta dokumen pertanggungjawaban keuangan serta beberapa

kendala dan hambatan yang dihadapi oleh satker di lingkungan

BNN dalam melakukan penyerapan anggaran.

Layanan Perkantoran yang meliputi pembayaran gaji dan

tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Dalam hal

ini Biro Keuangan melaksanakan pengelolaan serta pembayaran

belanja pegawai baik gaji, tunjangan melekat lainnya, uang makan

bagi PNS dan tunjangan kinerja bagi para pegawai di lingkungan

BNN.

Di tahun 2016 beberapa satker yang sudah mengelola

anggaran belanja pegawai secara mandiri yaitu Inspektorat

Utama, Puslitdatin, Balai Laboratorium, Balai Diklat, Balai Besar

Rehabilitasi, BNNP Jawa Barat, BNNP Jawa Tengah, BNNP DIY,

BNNP Banten, BNNP DKI Jakarta, BNNP Bali, BNNP NTT, BNNP

NTB dan BNNP Lampung.

Dalam hal capaian output, pada Dokumen Pengelolaan

Keuangan ditetapkan target output sebanyak 12 dokumen dan

sudah terealisasi sebanyak 12 dokumen (100%). Sedangkan

untuk Layanan Perkantoran yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan

serta Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ditetapkan

target 12 bulan layanan sudah terealisasi sebanyak 12 bulan

layanan (100%).


Pengawasan dan pengembangan akuntabilitas kinerja. Target

output ditetapkan sebanyak 199 laporan, terealisasi 247 laporan

(124,12%), Capaian ini melebih dari target yang ditetapkan karena

adanya penambahan kegiatan hasil dari efisiensi biaya. Adapun

kegiatan yang melebihi target antara lain:


a. Kegiatan verifikasi serah terima jabatan, target yang ditetapkan 14

laporan, terealisasi 45 laporan (321,43%), dikarenakan:

1) Adanya efisiensi biaya perjalanan dinas dari 3 (tiga) orang

menjadi 2 (dua) orang.

2) Efisiensi kegiatan dengan menggabungkan pelaksanaan

verifikasi dengan pelaksanaan audit.

b. Kegiatan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus, target yang

ditetapkan 6 (enam) laporan, terealisasi 17 (tujuh belas) laporan

(283,33%), dikarenakan banyaknya jumlah pengaduan

masyarakat yang diterima sebanyak 36 kasus.

c. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit BPK RI dan Ittama BNN,

target yang ditetapkan 8 laporan, terealisasi 13 laporan (162,5%),

dikarenakan setiap bulannya dilakukan pemantauan atas tindak

lanjut temuan BPK maupun Ittama.

d. Penegakan disiplin dan kode etik pegawai BNN. Target output

ditetapkan sebanyak 14 laporan, terealisasi sebanyak 12 laporan

(85,71)%. Capaian ini tidak mencapai target dikarenakan belum

adanya evaluasi mengenai tingkat kedisiplinan kehadiran pegawai

selama periode semester dan tahunan.

3. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi merupakan unsur

pendukung dalam pelaksanaan program P4GN yang mempunyai tugas

melaksanakan penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan data

dan informasi di bidang P4GN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Pusat

Penelitian, Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang P4GN;

b. Pengelolaan data, dokumentasi, sistem informasi dan jaringan

komunikasi di bidang P4GN.

c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan teknologi

informasi dan komunikasi.

d. Pelaksanaan pelayanan data dan informasi; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.


Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Pusat

Penelitian, Data, dan Informasi BNN pada tahun 2016 melaksanakan

berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan utama yang dilakukan antara

lain:

1. Survei Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di Indonesia.

Survei Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di Indonesia

Tahun 2016 bekerjasama antara Badan Narkotika Nasional (BNN)

dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indone-sia

(Puslitkes UI). Survei ini dilaksanakan di 18 Provinsi yaitu : DKI

Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau,

Sulawesi Utara, Jawa Barat, Maluku, Sulawesi Selatan, DI

Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera

Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan

Kalimantan Utara dengan metode kuantitatif dan kualitatif dengan

jumlah responden sebanyak 32.547 responden.

Pelaksanaan survei nasional penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa

dari tanggal 15 Januari – 15 Desember 2016. Capaian target

survei nasional tersebut adalah sebesar 100%. Keberhasilan

tersebut disebabkan antara lain karena koordinasi BNN dengan

instansi terkait, diantaranya : BNNP, BNNKabupaten/Kota,BPS,

Pemda/Instansi Terkait setempat, Perguruan Tinggi/Universitas

setempat di 18 provinsi, serta jejaring penelitian yang telah

terbentuk dari setiap Perguruan Tinggi di setiap Provinsi. Adapun

hasil Survei Nasional Penyalahgunaan dan Perderan Gelap

Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa, diantaranya:

a) Angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba cenderung

semakin menurun dalam 10 tahun terakhir, baik untuk pernah

pakai dan setahun pakai. Angka prevalensi pernah pakai

menurun dari 8,1% (2006) menjadi 3,8% (2016). Atau bisa

diartikan, jika pada tahun 2006 ada 8 dari 100 orang

pelajar/mahasiswa yang pakai Narkoba maka sekarang

hanya ada 4 orang yang pakai Narkoba (2016).


Jadi dalam 1 dekade, telah berhasil dikurangi separuh

pelajar/mahasiswa yang pernah pakai Narkoba.

Kecenderungan angka prevalensi di kalangan pelajar

ditopang pula terjadinya penurunan pada kelompok lain,

terutama di kelompok rumah tangga.

b) Angka prevalensi setahun terakhir juga cenderung turun dari

5.2% (2006) menjadi 1,9% (2016). Atau bisa dikatakan pada

tahun 2006 mereka yang pakai Narkoba dalam setahun

terakhir (current users) ada 5 dari 100 pelajar/mahasiswa,

tetapi saat ini hanya ada 2 orang saja (2016).

Dengan demikian, lebih dari separuh mereka yang pakai

Narkoba dalam setahun terakhir dapat dikurangi dalam 1

dekade terakhir. Di tahun 2016, dari mereka yang pernah

pakai Narkoba (3,8%), sekitar separuhnya masih

mengkonsumsi Narkoba dalam setahun terakhir (1,9%).

Grafik Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2006-2016 Menurut

Waktu

2. Survei Pelaporan Kebutuhan Data Masyarakat (Pelajar dan

Mahasiswa) Melalui PPID Tahun 2016.

Survei pelaporan kebutuhan data masyarakat (pelajar dan

mahasiswa) melalui PPID dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta,

terdiri dari 34 Sekolah dan Universitas atau Perguruan Tinggi.


Capaian target survei tersebut adalah sebesar 100%.

Keberhasilan tersebut disebabkan antara lain karena koordinasi

BNN dengan instansi terkait, diantaranya : BNNProvinsi DKI

Jakarta, BPS, Pemda/Instansi Terkait setempat, Perguruan

Tinggi/Universitas di DKI Jakarta.

Adapun rekomendasi dari survei ini adalah:

a) Dalam memenuhi kebutuhan data oleh masyarakat (dalam

hal ini pelajar dan mahasiswa), BNN telah melakukan

berbagai kegiatan akan tetapi penyampaian data dan

informasi belum memperoleh feedback yang maksimal dari

penerima data dan informasi, oleh karena itu perlu adanya

informasi yang komprehensif tentang bahaya, dampak

penyalahgunaan Narkoba, upaya pencegahan penyalah-

gunaan narkotika dan cara menjaga lingkungan agar bebas

dari bahaya Narkoba yang dikemas secara menarik.

b) Penyampaian data dan informasi yang komprehensif dan

dapat diakses dengan cepat, tepat dan sederhana harus

dilakukan melalui PPID.

c) Untuk itu, dalam rangka keterbukaan informasi publik, BNN

harus segera membentuk struktural PPID agar data dan

informasi yang diberikan kepada masyarakat lebih tepat dan

efisien bukan justru membuka peluang masyarakat untuk

melakukan kejahatan narkotika.

d) Dalam mengembangkan data dan informasi, untuk Bidang

Pencegahan disarankan agar lebih banyak melakukan

pengkaderan Satgas Anti Narkoba. Melalui kegiatan ini

diharapkan masyarakat (pelajar dan mahasiswa) memiliki

kemampuan menyebarkan informasi khususnya tentang

P4GN sehingga dapat mendukung tupoksi dari pada PPID,

selain itu kegiatan diskusi/dialog interaktif/talkshow perlu

ditingkatkan agar terjadi komunikasi 2 (dua) arah yang lebih

efektif. Dalam kegiatan kampanye oleh BNN disarankan agar

mengedepankan informasi tentang bahaya dan dam-pak

negatif dari penyalahgunaan Narkoba karena dari hasil

survei menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan itu.


e) Untuk Bidang Dayamas disarankan agar mensosialisasikan

kegiatan Satgas Anti Narkoba, sehingga para mahasiswa ini

tertarik dan turut serta dalam kegiatan P4GN. Sama halnya

dengan kegiatan Pelatihan P4GN disarankan agar

melalukan kegiatan TOT dengan harapan terlatihnya para

mahasiswa dalam penanganan permasalahan Narkoba

sehingga mampu berinteraksi dengan masyarakat lain.

Selain itu kegiatan pengembangan kapasitas perlu

ditingkatkan lagi mengingat kecilnya animo masyarakat

(kusus pelajar dan mahasiswa) terhadap kegiatan ini.

f) Untuk Deputi Bidang Pemberantasan, disarankan agar

memberikan informasi tangkapan kasus dan tersangka

pengedar Narkoba namun tidak memberikan informasi yang

sifatnya rahasia. Terkait isue peredaran NPS berdasarkan

hasil penelitian sedikit yang mengetahuinya, disarankan agar

memberikan informasi tentang dampak negatif dari

penyalahgunaan NPS dan tetap menghimbau masyarakat

agar tidak mendekati peredaran gelap NPS.

g) Untuk Bidang Rehabilitasi disarankan agar dilakukan

sosialisasi kepada pelajar dan mahasiswa khususnya

tentang IPWL baik itu informasi prosedur pelaporan maupun

Institusi mana saja yang sudah ditunjuk sebagai IPWL.

Selain itu perlu pula disosialisasikan tempat tempat

pelaksanaan rehabilitasi baik milik pemerintah maupun non

pemerintah, hal ini mengingat banyak masyarakat yang

hanya mengetahui metode terapi yang bersifat keagamaan.

Hal ini dilakukan agar mereka dapat menginformasikan

kembali kepada masyarakat lainnya ketika terjadi

penyalahgunaan Narkoba.

h) Untuk Bidang Hukum dan Kerja Sama disarankan agar

melakukan sosialisasi tentang sanksi hukum

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Selain itu

informasi tentang bantuan hukum baik konsultasi maupun

pembelaan hukum harus lebih gencar disebarluaskan.

Dalam hal kerja sama BNN dengan Sekolah/Kampus

disarankan agar bentuk kerja samanya lebih menekankan

pada Satgas Anti Narkoba. BNN juga disarankan agar lebih

banyak membuka kerja sama dengan pihak swasta.


i) Untuk Bagian Humas disarankan agar mensosialisasikan

website dan media sosial BNN langsung tertuju kepada

pelajar dan mahasiswa. Hal ini dilakukan karena sebagian

mereka enggan membuka website yang sifatnya milik

pemerintah.

3. Laporan Informasi Melalui Layanan Contact Center BNN

Tahun 2016.

Kegiatan ini adalah dalam rangka pengumpulan informasi

dari masyarakat melalui layanan contact center BNN. Layanan

Contact Center BNN dibangun sejak tahun 2007 dan baru sebatas

melalui telepon dan SMS. Kemudian tahun 2015 dilakukan

pengembangan dalam rangka menjaring informasi yang lebih

banyak lagi, yang terdiri dari:

a) Telepon : 021-80880011

b) SMS : 081221675675

c) Whatsapp : 081221675675

d) BBM : 2BF297D7

e) Email : [email protected]

f) Twitter : @cc_bnn

g) Facebook : contact center bnn

Adapun target yang ditetapkan adalah sebanyak 5.659

informasi, sedangkan informasi yang masuk melalui Contact

Center BNN Januari – Desember 2016 adalah sebanyak 5.754

informasi, hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target

yang ditetapkan yaitu sebesar 101,7%. Hal ini disebabkan kare-na

gencarnya sosialisasi contact center BNN yang dilakukan oleh

Puslitdatin dan satuan kerja di lingkungan BNN serta semakin

pedulinya masyarakat terhadap Contact Center BNN.

Rincian data layanan masyarakat melalui Call Center dan

SMS Center BNN selama tahun 2016 sebanyak 5.754 informasi



1) Rehabilitasi : 423 Informasi

2) Berantas : 2.915 Informasi

3) Cegah : 160 Informasi

4) Humas : 27 Informasi

5) Datin : 48 Informasi

6) Informasi umum : 2.174 Informasi

7) Dumas Ittama : 7 Informasi

Dalam rangka meningkatkan layanan informasi dari

masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran

gelap Narkoba di lingkungannya, maka dilakukan kegiatan analisa

dan evalusi Contact Center BNN. Kegiatan analisa dan evaluasi

Contact Center BNN tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 2 (dua)

kali yaitu:

1) Rapat pertama dilaksanakan tanggal 20 Juli 2016.

2) Rapat kedua dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2016.

Data layanan Contact Center BNN 5 (lima) tahun terakhir

(tahun 2011 – 2015) adalah sebagai berikut:

NO. INFORMASI

YANG MASUK

TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

1. Rehabilitasi 359 183 305 365 684

2. Cegah 68 55 81 92 166

3. Humas 21 3 15 8 47

4. Informasi umum 793 2.615 2.948 4.391 2.917

5. Datin 29 11 12 5 58

6. Berantas 729 607 1.737 1.098 2.421

7. Dumas Ittama 2 1 18

JUMLAH 1.999 3.474 5.099 5.915 6.311


Grafik Data Layanan Contact Center BNN 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2011 – 2015)

4. Balai Diklat BNN.

Sebagaimana rencana kegiatan yang telah ditetapkan dalam

program kerja dan anggaran tahun anggaran 2016, Balai Diklat BNN

telah melaksanakan berbagai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) baik

Struktural maupun Fungsional. Pelaksanaan Diklat bagi personil BNN,

dilaksanakan dengan cara menggunakan sarana dan prasarana yang

ada milik BNN dan pelaksanaan Diklat melalui kerja sama dengan

Kementerian/Lembaga terkait. Adapun pelaksanaan Diklat yang telah

dilaksanakan sebagai berikut:

a. Diklat Auditor Muda untuk 6 (enam) orang personil dari lingkungan

Inspektoran Utama yang dilaksanakan di Pusdiklatwas BPKP

Ciawi.

b. Pelatihan Advance Trauma Life Support (ATLS) yang diikuti oleh

1 (satu) orang personil Balai Diklat, kegiatan dilaksanakan di

Baktikes Puskes TNI Jakarta.

c. Pelatihan Training Of Facilitator (TOF PIM IV) yang diikuti oleh 5

(lima) orang personil Balai Diklat, kegiatan dilaksanakan di

Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

d. Diklat Prajabatan CPNS BNN Golongan II yang diikuti oleh 5 (lima)

orang pegawai BNN, Diklat tersebut dilaksanakan di Pusdikmin

Lemdikpol Polri dan Pusdiklat BMKG.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2011 2012 2013 2014 2015

35

9

18

3

30

5

36

5 68

4

68

55 81 92 16

6

79

3

26

15 29

48

43

91

29

17

72

9

60

7

17

37

10

98

24

21

Rehabilitasi Cegah Humas Info Umum Datin Berantas Dumas Ittama


e. TOT Umum Bagi Non Widyaiswara yang diikuti oleh 4

(empatorang personil Balai Diklat, kegiatan dilaksanakan

di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

f. Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kelas A, B, C, D,

dan E di laksanakan di Balai Diklat BNN, yang diikuti oleh 178

(seratus tujuh puluh delapan) orang pegawai BNN/BNNK.

g. Pelatihan Manajemen SDM, dilaksanakan di Balai Diklat BNN,

yang diikuti oleh 40 (empat puluh) orang pegawai BNN

h. Pelatihan Kehumasan, dilaksanakan di Balai Diklat BNN, yang

diikuti oleh 40 (empat puluh) orang pegawai BNN/BNNP.

i. Diklat PIM III, dilaksanakan di Balai Diklat BNN bekerjasama

dengan LAN RI, Diklat tersebut diikuti oleh 40 (empat puluh) orang

pegawai BNN/BNNP.

j. Pelatihan Pelayanan Publik bagi Pegawai ASN, dilaksanakan

di LAN RI, Diklat tersebut di ikuti oleh 5 (lima) orang personil Balai

Diklat BNN.

k. Pelatihan Media Online, dilaksanakan di Balai Diklat BNN, yang

diikuti oleh 40 (empat puluh) orang pegawai BNN.

l. Diklat PIM IV, dilaksanakan di Balai Diklat BNN, Diklat tersebut

diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan) orang pegawai BNN/BNNP/

BNNK/Kota.

m. Workshop Logic Model Kelas A dan B, Workshop Logic Model

diselenggarakan di Balai Diklat BNN, yang diikuti oleh 40 (empat

puluh) orang pegawai BNN.

n. Diklat Prajabatan CPNS BNN Golongan III, Diklat Prajabatan

CPNS BNN Golongan III yang diikuti oleh 7 (tujuh) orang pegawai

BNN, Diklat tersebut dilaksanakan di Pusdikmin Lemdikpol Polri.

o. Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang Kelas A, dan B

dilaksanakan di Balai Diklat BNN, Diklat tersebut diikuti oleh 70

(tujuh puluh) orang pegawai BNN.


p. Pelatihan Teknis Pemetaan Jaringan Kelas A, B, C dan D

dilaksanakan di Balai Diklat BNN, yang diikuti oleh 129 (seratus

dua puluh sembilan) orang pegawai BNN/BNNK.

q. Pelatihan Petugas Pusat Komando Interdiksi Terpadu,

diselenggarakan di Balai Diklat BNN, diikuti oleh 40 (empat puluh)

orang pegawai BNN.

r. Pelatihan Revolusi Mental Bagi ASN di Lingkungan BNN,

diselenggarakan di Balai Diklat BNN, diikuti oleh 40 (empat puluh)

orang pegawai BNN.

s. Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa, diselenggarakan

di Pusdiklatwas BPKP Ciawi diikuti oleh 36 (tiga puluh enam)

orang pegawai BNN.

t. Pelatihan Training Officer Course, diselenggarakan oleh Lembaga

Admnistrasi Negara (LAN), diikuti oleh 10 (sepuluh) orang

pegawai BNN.

u. Diklat Penyidik BNN Tingkat Dasar Angkatan I dan II,

diselenggarakan di Pusdikreskrim Megamendung, diikuti oleh 60

(enam puluh) orang pegawai BNN.

v. Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS),

diselenggarakan Kantor AGD Dinkes Pemprov DKI Jakarta, diikuti

oleh 1 (satu) orang pegawai Balai Diklat BNN.

w. Diklat Auditor Utama Di Pusdiklatwas BPKP Ciawi, diikuti oleh 1

(satu) orang pegawai Ittama BNN.

5. Balai Laboratorium Narkoba BNN

Tahun 2016 Balai Laboratorium Narkoba BNN menargetkan

jumlah sampel yang diuji sebanyak 16.000 sampel, namun jumlah

sampel yang dikirim pengguna layanan melebihi target yaitu 18.812

sampel. Diantara sampel yang diuji tersebut, Balai Laboratorium

Narkoba BNN mendeteksi beberapa senyawa narkotika jenis baru (New

Psychoactive Substances/NPS) sebanyak 9 (sembilan) senyawa.

Hingga tahun 2016, total NPS beredar yang telah diidentifikasi

sebanyak 46 (empat puluh enam) senyawa. Jumlah sampel yang

dilaporkan tersebut belum termasuk sampel spesimen (rambut) dalam

rangka seleksi calon peserta Pilkada serentak 2017 sebanyak 293 (dua

ratus sembilan puluh tiga).


Dari hasil survei kepuasan pelanggan yang dilakukan secara

berkala (triwulan) diperoleh indeks sebesar 83 (delapan puluh tiga)

yang menunjukkan bahwa kualitas layanan Balai Laboratorium Narkoba

BNN termasuk kategori “sangat baik”. Beberapa aspek layanan yang

dinilai sangat baik oleh para penyidik adalah :

a. Kepuasan terhadap kecepatan dalam mendapatkan hasil

pengujian.

b. Bebas pungutan.

c. Etika petugas.

d. Kepuasan terhadap janji layanan.

Dengan demikian, pelibatan partisipasi para penyidik dalam

meningkatkan kualitas layanan, peningkatan kemudahan mendapat-

kan informasi/akses layanan, dan mempertahankan/meningkatkan

lingkup Akreditasi ISO 17025:2008 ternyata mampu memberikan

pengaruh terhadap kualitas layanan. Kualitas layanan yang sangat baik

tersebut secara signifikan memengaruhi jumlah sampel yang diuji

sehingga melebihi target.


Sebagai upaya untuk melindungi generasi bangsa dari kejahatan

narkotika, pada tahun 2016, BNN semakin aktif melakukan langkah-

langkah preventif yang bertujuan memberikan peningkatan

pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, yang pada akhirnya

diharapkan masyarakat semakin imun dari penyalahgunaan Narkoba.

Langkah ini merupakan salah satu solusi yang paling tepat untuk

menimalisir pangsa pasar Narkoba di Indonesia, sehingga Indonesia

tidak lagi menjadi lahan yang subur bagi sindikat narkotiba.

Pada tahun 2016, BNN dengan menggandeng masyarakat

melakukan berbagai kegiatan pencegahan baik melalui tatap muka

termasuk dengan pertunjukan rakyat tradisional maupun melalui

berbagai media (Cetak, Elektronik, Media Sosial). Pelaksanaan

komunikasi langsung melalui: advokasi, sosialisasi, dan kampanye

STOP Narkoba telah dilakukan sebanyak 12.566 kegiatan yang

melibatkan 9.177.785 orang dari berbagai kalangan, baik kelompok

masyarakat, pekerja, maupun mahasiswa/pelajar. Kegiatan

pencegahan merupakan komunikasi “Gethok Tular”.


Tercatat sebanyak 894 instansi pemerintah dan swasta, serta 834

kelompok masyarakat dan lingkungan pendidikan, yang didorong BNN

untuk peduli terhadap permasalahan narkotika, hingga akhirnya

memiliki kebijakan pembangunan berwawasan Anti Narkoba di

lingkungannya masing-masing. Sepanjang tahun 2016, juga telah

terbentuk 15.772 relawan P4GN yang siap sedia membantu BNN dalam

menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari penyalahgunaan

narkotika.

Dalam upaya mengoptimalkan penyebar luasan informasi

pencegahan bahaya Narkoba, BNN senantiasa berinovasi dalam

mengemas pesan STOP Narkoba, salah satunya dengan meluncurkan

36 unit mobil sosialisasi P4GN yang tersebar di seluruh provinsi

di Indonesia. Dengan mobil ini diharapkan dapat menjangkau seluruh

pelosok negeri sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan

masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkoba.

a. Kegiatan Advokasi.

Kegiatan Advokasi Bidang Pencegahan BNN periode

Januari – Desember 2016 dengan gambaran kegiatan sebagai

berikut:

1) Advokasi pembangunan berwawasan anti Narkoba kepada

institusi pemerintah dan swasta meliputi kegiatan:

a) Rapat koordinasi.

b) Sinegeritas pelaksanaan advokasi.

c) Bimbingan teknis reginonal 1 dan 2.

d) Penjajakan membangun jejaring.

e) Membangun Jejaring

f) Asistensi dalam rangka pembangunan berwawasan

anti Narkoba di Provinsi Gorontalo.

g) Supervisi di Provinsi Sulawesi Barat, Nusa Tenggara

Timur dan Gorontalo.

h) Forum Komunikasi

i) Asistensi kebijakan berwawasan anti Narkoba

j) Asistensi penguatan

k) Intervensi advokasi P4GN

l) Monitoring dan evaluasi.


2) Advokasi pembangunan berwawasan anti Narkoba kepada

kelompok masyarakat dan institusi pendidikan meliputi

kegiatan:

a) Rapat koordinasi.

b) Asistensi.

c) Membangun jejaring.

d) Asistensi penguatan.

e) Intervensi di lingkungan melalui salam pagi.

f) Supervisi.

g) Sarasehan.

h) Pekan Indonesia sehat 1 dan 2.

i) Monitoring dan evaluasi.

Dari rangkaian kegiatan diatas kegiatan membangun jejaring

adalah kegiatan yang sangat efektif karena kegiatan advokasi

dalam rangka membangun kebijakan P4GN ini diselenggarakan

dalam bentuk anjangsana oleh pihak BNN ke institusi pemerintah

dan swasta melalui komunikasi tatap muka yakni presentasi dan

dilanjutkan dengan diskusi antara dua instansi terkait.

Adapan tujuan kegiatan jajaring adalah:

1) Kegiatan membangun koordinasi antara BNN dengan

seluruh lembaga institusi pemerintah dan swasta terkait

upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan

kerja.

2) Melahirkan gagasan-gagasan alternatif yang sinergis antara

BNN dengan instansi pemerintah dan swasta dengan

mengoptimalisasi kebijakan yang sudah ada maupun yang

baru akan dibangun sehingga terbentuknya lingkungan kerja

yang bersih Narkoba.

3) Mendorong juga secara perlahan adanya kegiatan langsung

pada masyarakat melalui sosialisasi maupun pemberdayaan

masyarakat hidup sehat oleh masing-masing lembaga

pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Menghasilkan rekomendasi yang mendorong adanya

penguatan implementasi kebijakan P4GN secara sistematis

di instansi.


b. Diseminasi Informasi.

Diseminasi Informasi adalah kegiatan penyebaran informasi

tentang P4GN bidang Pencegahan yang ditujukan kepada

kelompok target atau individu agar memperoleh pengetahuan,

menimbulkan sikap kesadaran, dan akhirnya berubah perilakunya

untuk menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkoba.

Dalam melakukan Diseminasi Informasi, dibutuhkan media

sebagai alat penyampaian atau sarana kepada masyarakat.

Adapun media komunikasi yang digunakan adalah media

elektronik dan media non elektronik yang meliputi media

penyiaran, media online, media cetak dan media konvensional.

Hal tersebut dapat ditunjukkan pada bagan dibawah ini:


Media elektronik meliputi media penyiaran dan media

online. Diseminasi informasi yang dilakukan melalui media

elektronik antara lain pembuatan konten pencegahan (PSA TV

dan Radio, jingle, video animasi, filler), penayangan PSA melalui

media televisi dan radio skala nasional, insert program P4GN di

LPP RRI, pengadaan dan penempatan videotron di 13 (tiga belas)

provinsi rawan Narkoba, pengadaan mobil sosialisasi sebanyak 36

(tiga puluh enam) unit yang didistribusikan ke BNNP di seluruh

Indonesia, pengelolaan radio streaming Indonesia bergegas,

placement melalui media online nasional baik berbasis website

maupun microblogging dan media sosial lainnya, pengelolaan

website Indonesia bergegas (www.indonesiabergegas.bnn.go.id)

serta pengelolaan sosial media Bidang Pencegahan yang meliputi:

1) Twitter : @BNNbergegas

2) Facebook : BNNbergegas

3) Path : BNN Indonesia Bergegas

4) Instagram : bnn_indonesiabergegas

5) Website : www.indonesiabergegas.bnn.go.id

6) YouTube : INDONESIA BERGEGAS ON YOUTUBE

Sedangkan Media Non Elektronik terdiri dari media cetak dan

media konvensional, antara lain adalah pemuatan konten

pencegahan di beberapa media cetak nasional berupa komik dan

iklan kuping, penyebaran informasi P4GN dalam bentuk media

luar ruang: visualisasi narkotika sintetis, stiker, poster, leaflet,

spanduk, umbul-umbul serta kegiatan tatap muka dalam bentuk

sosialisasi berupa talkshow, seminar, workshop, pameran, forum

komunikasi, dan pergelaran seni budaya.

Diseminasi informasi sampai dengan triwulan empat tahun

2016, telah berhasil mencapai target sasaran (output) sebesar

100%, adapun yang menjadi sasaran kegiatan ditujukan kepada

keluarga, pelajar/mahasiswa, pekerja, kelompok masyarakat.

http://www.indonesiabergegas.bnn.go.id/



Banyak faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkoba di Indonesia antara lain disebabkan

kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya

Narkoba itu sendiri. Disamping itu bisnis Narkoba merupakan peluang

yang menggiurkan bagi bandar Narkoba ataupun oleh masyarakat yang

terhimpit masalah ekonomi untuk memperoleh penghasilan secara

mudah dengan keuntungan yang berlipat ganda, meskipun pun

dihadapkan pada resiko terkena aturan hukum yang berat sampai

dengan ancaman hukuman mati.

Oleh karena itu tak dapat dipungkiri bahwa suburnya pangsa

pasar narkotika menjadi alasan bagi beberapa orang untuk menjadikan

narkotika sebagai ladang bisnis. Bahkan bagi beberapa daerah yang

dikenal rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, bisnis

kejahatan ini bersifat turun temurun.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka BNN melakukan kegiatan

pemberdayaan masyarakat berupa penyuluhan dan pelatihan

keterampilan yang bertujuan untuk menggali potensi diri masyarakat,

khususnya yang berada di daerah rawan narkotika, untuk melahirkan

individu mandiri yang memiliki etos kerja yang baik sehingga tidak lagi

menjadikan narkotika sebagai pilihan bisnis untuk melanjutkan

kehidupan.

Pada tahun 2016, BNN telah melakukan 2.932 kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang melibatkan 423.961 orang. Kegiatan

ini telah mampu meningkatkan potensi diri masyarakat daerah rawan

narkotika sehingga lebih produktif dan kreatif dalam menciptakan

peluang bisnis yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup

sekaligus mampu mengubah daerah rawan narkotika menjadi daerah

yang kondusif dan layak huni.

Sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkotika, BNN

memfasilitasi kegiatan tes urine yang diikuti oleh 180.858 orang,

dengan hasil sebanyak 844 orang terindikasi positif mengonsumsi

narkotika.


Guna memaksimalkan pelayanan tes urine, pada tahun 2016 BNN

juga telah menambah armada fungsional pemberdayaan masyarakat

sebanyak 80 unit yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan tes

urine di beberapa provinsi rawan narkotika di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan peran serta seluruh potensi

masyarakat dalam melakukan perlawanan terhadap kejahatan

Narkoba, BNN telah bersinergi dengan potensi masyarakat baik

dilingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat

membentuk satuan tugas anti Narkoba.

Satuan tugas tersebut dimaksudkan untuk menjadi kader anti

Narkoba dalam upaya menciptakan lingkungan bebas dari masalah

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Adapun gambaran

uraian kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui 2

(dua) bidang kegiatan yaitu:

a. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat.

1) Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Instansi

Pemerintah.

2) Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Dunia Usaha/

Swasta.

3) Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan

Masyarakat.

4) Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan

Pendidikan.

Keberhasilan program Pemberdayaan Peran Serta

Masyarakat dalam mendorong masyarakat, instansi pemerintah

maupun dunia usaha/swasta untuk dapat berperan secara aktif

dan mandiri dalam pelaksanaan program Pencegahan dan

Pemberdayaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

(P4GN) antara lain :

1) Pelaksanaan pemberdayaan dan tes urine berkala di

lingkungan instansi pemerintah.

2) Mudik aman tanpa Narkoba yang digagas BRI kerjasama

dengan Direktorat Peran Serta Masyarakat.


3) Sosialisai bahaya penyalahgunaan Narkoba dengan peserta

terbanyak yang dilakukan oleh SOGO Group kerjasama

dengan Direktorat Peran Serta Masyarakat hingga

mendapatkan rekor MURI.

b. Pemberdayaan Alternatif.

1) Raker Pemetaan

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka melakukan pemetaan

dan membangun sinergitas dengan stakeholder dan

masyarakat, seperti :Instansi Pemerintah, Dunia Usaha

(Swasta), Tokoh Masyarakat dan serta seluruh komponen

masyarakat lainnya.

2) Pelatihan dalam Peningkatan Life Skill

Kegiatan Pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan hidup

(life skill) bagi sasaran agar memiliki pemahaman tentang

hidup sehat tanpa Narkoba, memiliki keterampilan untuk

meningkatkan pendapatan dan mampu membangun jejaring

kerja dengan mitra kerja (Dinas pemerintah dan dunia

usaha). Life skill dilakukan secara berjenjang mulai tahapan

pemula, tahapan menengah dan mahir. Beberapa life skill

yang dilatihkan antara lain: peningkatan kemampuan

wirausaha Kain Perca (Decoupage), Sablon, dan

Snack/Kuliner.

3) Hasil Pembinaan Alternatif.

a) Peta Kerawanan Narkoba

Dari hasil rapat kerja pemetaan kawasan rawan

Narkoba di seluruh Indonesia oleh BNN, BNNP dan

BNNKab./Kota telah dihasilkan hasil pemetaan sebagai

berikut:

NO. PELAKSANA

RAKER KEGIATAN PESERTA SASARAN

1. BNN 2 100 3

2. BNNP 33 990 33

3. BNNK 129 3.870 129

JUMLAH 163 4.960 163


Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil pemetaan

kawasan rawan oleh BNN dilakukan 163 kali kegiatan

yang diikuti 4.960 peserta dari berbagai unsur

(Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dan

merekomendasi sasaran program pada 163 kawasan

rawan Narkoba.

b) Pelatihan (Pemberdayaan Alternatif) dalam rangka Alih

Profesi

Rapat kerja pemetaan merekomendasi wilayah rawan

Narkoba dan sasaran penerima manfaat program.

Pada setiap Rapat Pemetaan merekomendasi 1 (satu)

atau 2 (dua) lokasi rawan Narkoba yang dipilih

(diprioritaskan) dari banyak alternatif kawasan rawan

Narkoba yang akan disasar baik di Perkotaan maupun

di Perdesaan.

Selanjutnya dari tiap 1 (satu) kawasan rawan dipilih

hanya beberapa orang yang diprioritaskan untuk

mendapatkan manfaat program berupa pelatihan

(Pemberdayaan Alternatif atau Dayatif) dalam rangka

alih profesi. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut:

NO. PELAKSANA

DAYATIF (SATKER) KAWASAN

BINAAN PESERTA DAYATIF

1. BNN 3 190

2. BNNP 46 460

3. BNN Kab./Kota 21 210

JUMLAH 70 860

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa program dayatif

bagi kawasan rawan Narkoba menyasar 70 kawasan

rawan Narkoba baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Kegiatan dayatif diterima manfaatnya oleh 860 peserta

dengan menerima materi-materi tentang pola hidup

sehat dan tidak mengedarkan Narkoba serta bentuk

beragam latihan yang disesuaikan dengan kearifan

lokal masyarakat.


c) Sinergitas Program Pemberdayaan Alternatif.

Bentuk kegiatan lain untuk mendukung program

pemberdayaan alternatif adalah menggerakkan potensi

sumber daya instansi pemerintah dan komponen

masyarakat melalui peningkatan sinergitas, kerjasama

dan kemitraan. Sebagai contoh yang dilakukan oleh

BNN, beberapa hasil kegiatan sinergitas tersebut,

antara lain:

(1) Dukungan Swasta melalui Pemanfaatan

Corporate Social Responsibility (CSR), seperti:

NO. PEMERINTAH PUSAT & LSM

BANTUAN CSR PENERIMA MANFAAT

1. APRINDO dan Matahari Group

Pemberian instruktur bidang manajemen wirausaha

25 orang

2. AKUMANDIRI Pemberian instruktur dalam pelatihan kuliner di Kampung Permata

25 orang

3. HIPMIKINDO Pemberian instruktur bidang manajemen wirausaha

25 orang

JUMLAH 75 orang

(2) Dukungan Instansi Pemerintah Pusat dalam

pemberdayaan alternatif di kawasan rawan

Narkoba di DKI Jakarta, antara lain:

NO. PEMERINTAH PUSAT & LSM

BANTUAN PROGRAM PENERIMA MANFAAT

1. Kemenkop & UKM Penyediaan gallery Indo-nesia WOW di Smesco

10 orang

2. Kemendagri Pameran Produk Binaan di TMII

20 orang

3. Kemeneg PPPA Bantuan 50 Mesin Jahit 50 orang

JUMLAH 80 orang

(3) Dukungan Instansi Pemerintah Daerah dalam

pemberdayaan alternatif di kawasan rawan

penanaman Ganja bagi mantan penanam Ganja,

antara lain:

NO. PEMERINTAH

DAERAH PROGRAM

LUAS LAHAN

JUMLAH PETANI

1. Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Bantuan sarana produksi pertanian

10 Ha 20 orang

2. Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan

Cetak sawah 110,2 Ha 55 orang

JUMLAH 2 program 120,2 Ha 75 orang


d) Binaan Pemberdayaan Alternatif BNN sebagai Role

Model.

Bentuk kegiatan lain sebagai keberhasilan program

pemberdayaan alternatif adalah dijadikannya binaan

pemberdayaan alternatif di kawasan rawan Narkoba,

sebagai role model (contoh sukses) program

penciptaan lingkungan bersih Narkoba. Sebagai contoh

yang dilakukan oleh binaan BNN, yang dijadikan role

model, antara lain:

(1) Kunjungan International Narcotics And Law

Enforcement Affairs (INL) dan Community Anti

Drug Coalition of America (CADCA) untuk survey

ke daerah rawan di Johar Baru, Pegangsaan,

Putat Jaya dan Penggilingan.

(2) Kunjungan BNN Kota Mataram telah mengadakan

study banding ke workshop Komplek Permata dan

Kampung Pertanian sebagai role model untuk

Program pemberdayaan alternatif di kota

Mataram.

e) Pameran Hasil Kerajinan Binaan Pemberdayaan

Alternatif.

Kegiatan ini adalah capaian hasil binaan BNN yang

disaksikan secara antusias oleh masyarakat dan

diharapkan mengubah paradigma bahwa masyarakat

rawan Narkoba sekalipun dapat dibina dan mandiri,

sebagai contoh yang dilakukan oleh BNN, beberapa

event tentang pameran tersebut, antara lain:

(1) Acara off road di Pemda Kabupaten Bogor pada

tanggal 23 – 24 Maret 2016.

(2) Hari Anti Narkoba Internasional (HANI 2016) di

Lapangan Parkir Kota Tua pada tanggal 26 Juni

2016.


(3) Nusantara Expo dan Forum Menuju Indonesia

Mandiri yang diselenggarakan oleh Kementerian

Dalam Negeri melibatkan K/L dan Swasta di

Pelataran Keong Mas pada tanggal 19 – 23

Oktober 2016.

f) Pengadaan Kendaraan Bermotor (Mobil Fungsional

Pemberdayaan Masyarakat).

Dalam upaya meningkatkan mobilitas BNN dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, pada

tahun 2016 telah terlaksana pengadaan kendaraan

fungsional Pemberdayaan Masyarakat, pendistribusian

kendaraan ditujukan khusus pada wilayah yang masih

tergolong sangat rawan peredaran dan

penyalahgunaan Narkoba, adapun rincian wilayah yang

mendapat kendaraan dimaksud adalah: .

NO. TUJUAN PENGIRIMAN JUMLAH KETERANGAN

1 2 3 4

1. Kantor BNNP Aceh di

Banda Aceh

1 Unit BNNP Aceh

2. Kantor BNNP Sumatera

Utara di Medan

12 Unit BNNP Sumatera Utara, BNN

Kab./Kota (Pematang Siantar,

Deli Serdang, Langkat,

Asahan, Mandailing Natal,

Tapanuli Selatan, Serdang

Begadai, Karo, Tanjung Balai,

Binjai dan Gunung Sitoli)

3. Kantor BNNP Sumatera

Selatan di Palembang

1 Unit BNNP Sumatera Selatan

4. Kantor BNNP Riau di

Pekanbaru

1 Unit BNNP Riau

5. Kantor BNNP Kepulauan

Riau di Tanjung Pinang

4 Unit BNNP Kepulauan Riau, BNN

Kab./Kota (Tanjung Pinang,

Karimun dan Batam)

6. Kantor BNNP Banten di

Serang

1 Unit BNNP Banten


NO. TUJUAN PENGIRIMAN JUMLAH KETERANGAN

1 2 3 4

7. Kantor BNN Pusat dan

BNNP DKI Jakarta di

Jakarta

8 Unit PSM 2 Unit, Dayatif 2 Unit,

BNNP DKI Jakarta dan BNN

Kota (Jakarta Selatan,

Jakarta Timur dan Jakarta

Utara) masing-masing 1 Unit.

8. Kantor BNNP Jawa Barat

di Bandung

12 Unit BNNP Jawa Barat, BNN

Kab./Kota (Depok, Garut,

Kuningan, Ciamis, Karawang,

Cirebon, Bogor, Cimahi,

Bandung, Cianjur dan

Sukabumi)

9. Kantor BNNP Jawa Tengah

di Semarang

1 Unit BNNP Jawa Tengah

10. Kantor BNNP DIY di

Yogyakarta

3 Unit BNNP DI Yogyakarta, BNN

Kota (Yogyakarta dan

Sleman)

11. Kantor BNNP Jawa Timur

di Surabaya

16 Unit BNNP Jawa Timur, BNN

Kab./Kota (Batu, Kota

Malang, Surabaya, Kediri,

Nganjuk, Tulungagung, Kab.

Malang, Gresik, Trenggalek,

Lumajang, Blitar, Kediri,

Sidoarjo, Mojokerto dan

Sumenep)

12. Kantor BNNP Kalimantan

Barat di Pontianak

1 Unit BNNP Kalimantan Barat

13. Kantor BNNP Kalimantan

Timur di Samarinda

4 Unit BNNP Kalimantan Timur,

BNN Kab./Kota (Samarinda,

Balikpapan, Tarakan)

14. Kantor BNNP Sulawesi

Selatan di Makassar

4 Unit BNNP Sulawesi Selatan, BNN

Kab.Kota (Palopo, Tana

Toraja, Bone)

15. Kantor BNNP Sulawesi

Utara di Manado

4 Unit BNNP Sulawesi Utara, BNN

Kab./Kota (Manado, Bitung,

Bolaang)

16. Kantor BNNP Bali di

Denpasar

4 Unit BNNP Bali, BNN Kab./Kota

(Denpasar, Badung, Gianyar)

17. Kantor BNNP Maluku di

Ambon

3 Unit BNNP Maluku, BNN Kab./

Kota (Tual, Buru Selatan)

18. Deputi Bidang

Pemberdayaan Masyarakat

4 Unit BNN Pusat



Salah satu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka

mengurangi peredaran Narkoba di tengah-tengah masyarakat adalah

dengan pelaksanaan program rehabilitasi (medis dan sosial), pelaksaan

rehabilitasi korban Narkoba dewasa ini telah dijalankan baik oleh

lembaga rehabilitasi instansi pemerintah (Rumah Sakit Pusat dan

Daerah, Rehabilitasi Sosial Kemensos, dan Balai Rehabilitasi BNN,

Lembaga Pemasyarakatan) maupun oleh rehabilitasi komponen

masyarakat (Pondok Pesantren, Yayasan Sosial dan Keagamaan).

Rehabilitasi merupakan salah satu poin penting dalam menekan

angka prevalensi penyalah guna narkotika. Selain dapat memulihkan

penyalah guna, dengan rangkaian program rehabilitasi dapat

mencegah penyalah guna terperosok lebih dalam pada candu narkotika

serta mencegah agar mereka tidak kambuh kembali (relapse).

Pada tahun 2016, BNN telah merehabilitasi 16.185 penyalah guna

narkotika, baik di balai rehabilitasi maupun di dalam lembaga

pemasyarakatan, dan telah memberikan layanan pasca rehabilitasi

kepada 10.078 mantan penyalah guna narkotika.

Untuk mengoptimalkan program rehabilitasi, BNN yang

sebelumnya telah memiliki 4 (empat) balai rehabilitasi, yaitu Balai Besar

Rehabilitasi Lido – Jawa Barat, Balai Rehabilitasi Baddoka – Sulawesi

Selatan, Balai Rehabilitasi Tanah Merah – Kalimantan Timur, dan Loka

Rehabilitasi Batam – Kepulauan Riau, pada tahun ini terdapat

penambahan fasilitas rehabilitasi di 2 (dua) tempat, yaitu Loka

Rehabilitasi Kalianda – Lampung dan Balai Rehabilitasi Deli Serdang –

Sumatera Utara.

Selain meningkatkan fasilitas lembaga rehabilitasi, BNN juga

memaksimalkan jangkauan penyelenggaraan program rehabilitasi

dengan memberikan dukungan kepada lembaga rehabilitasi instansi

pemerintah dan komponen masyarakat yang tersebar di seluruh

Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputi

Rehabilitasi BNN yaitu memberikan penguatan baik ke lembaga

rehabillitasi instansi pemerintah maupun lembaga rehabilitasi

komponen masyarakat.


Dalam rangka memenuhi hak penyalah guna narkotika yang

sedang dalam proses hukum untuk memperoleh layanan rehabilitasi,

pada tahun 2016 BNN juga telah melaksanakan layanan asesmen

terpadu kepada 2.676 orang. Jumlah ini meningkat dua kali lipat atau

sekitar 111% dari tahun sebelumnya.

Melalui rehabilitasi massif ini, diharapkan mantan penyalah guna

narkotika dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara

normatif, produktif, dan dapat berfungsi secara sosial, serta menekan

angka prevalensi penyalah guna narkotika secara signifikan di tahun

mendatang. Deputi Rehabilitasi sebagai pembina fungsi rehabilitasi

melaksanakan fungsinya melalui 3 (tiga) direktorat yang ada dengan

uraian kegiatan yang dilakukan selama tahun 2016 sebagai berikut:

a. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah.

Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah

selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran (Januari– Desember

2016), telah melaksanakan tugas utama yaitu peningkatan

kemampuan lembaga rehabilitasi Narkoba medis dan sosial milik

instansi pemerintah baik pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.

Selama tahun 2016, Lembaga Rehabilitasi Instansi

Pemerintah yang telah memperoleh peningkatan kemampuan

sebanyak 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) dari seluruh target

yang ditetapkan (86,12%).

Bentuk kegiatan penguatan yang dilaksanakan adalah

sebagai berikut:

1) Pelatihan Asesmen kepada 840 petugas rehabilitasi Klinik

BNNP/BNNKab./Kota, RSUD/Puskesmas, dan petugas

lapas di 26 provinsi, serta Petugas Psikologi Polri.

2) Pelatihan Motivational Interviewing (MI), kepada 870 petugas

rehabilitasi Klinik BNN/BNNP/BNNKab./Kota, Balai

Rehabilitasi BNN, dan RSUD/Puskesmas di 29 provinsi.


3) Pelatihan rehabilitasi rawat jalan kepada 540 petugas

rehabilitasi Klinik BNN/BNNP/BNNK, Balai Rehabilitasi BNN,

RSUD/Puskesmas, dan RS Bhayangkara di 18 provinsi.

4) Pelatihan Cognitive Behavior Therapy (CBT) kepada 30

petugas rehabilitasi Klinik dan Balai Rehabilitasi BNN.

5) Pelatihan rehabilitasi melalui modalitas TC bagi 128 petugas

rehabilitasi di Lapas, dan 28 personil Rindam.

6) Pelatihan rehabilitasi melalui modalitas TC berbasis Rumah

Sakit bagi 90 petugas rehabilitasi Klinik BNNP, RSUD/RSJ

dan RS Bhayangkara dari 32 provinsi.

7) Pelatihan Kurikulum Konselor Adiksi Kurikulum 1 dan 2

kepada 180 petugas rehabilitasi Klinik BNN/BNNP/BNNK,

RSUD/Puskesmas, petugas Balai Rehabilitasi BNN, dan

petugas lapas di 5 provinsi.

8) Magang petugas rehabilitasi kepada 210 petugas Balai/Loka

Rehabilitasi BNN, petugas Lapas dan petugas RSUD/RSJ

dan RS Bhayangkara.

9) Sertifikasi ISO 9001:2015 di 6 Balai/Loka Rehabilitasi BNN

dan Sertifikasi ISO 14001: 2015 untuk Manajemen

Lingkungan di 2 (dua) Balai Rehabilitasi BNN (Balai Besar

Rehabilitasi Lido-Jawa Barat dan Balai Rehabilitasi

Baddoka-Sulawesi Selatan).

Selain melakukan peningkatan kemampuan kepada

lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, Direktorat Penguatan

Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah juga melakukan

pelayanan rehabilitasi rawat jalan kepada korban penyalah guna,

pecandu dan/korban penyalah guna.Target layanan rehabilitasi

rawat jalan semula direncanakan untuk 12.423 orang, namun yang

dapat tereralisasi hanya 8.964 orang (72,15%).


Adapun jenis layanan pada output ini adalah berupa

pemberian dukungan layanan rehabilitasi (klaim pembiayaan

layanan) rawat inap dan rawat jalan di loka rehabilitasi Batam, loka

rehabilitasi Kalianda, loka rehabilitasi Deli Serdang dan klinik

IPWL BNN.

Kegiatan lainnya yaitu pemberian layanan terapi dan

rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika

Nasional Tanah Merah. Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis

dan Sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah

Merah telah melampaui target output kegiatan yang direncanakan

semula yaitu sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan)

orang dari target yang telah ditetapkan sebanyak 200 (dua ratus)

orang (144,00%).

Selain pelayanan terapi dan rehabilitasi korban

penyalahgunaan di Tanah Merah, BNN juga melaksanakan

Rehabilitasi Medis dan Sosial di Balai Rehabilitasi di Baddoka,

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Dari sisi target pelayanan di

Baddoka juga melebihi target yang direncanakan. Adapun jumlah

target yang ditetapkan adalah 300 orang, akan tetapi target telah

melampaui menjadi 306 orang (102%).

Target kegiatan pelayanan terapi dan rehabilitasi di seluruh

tempat rehabilitasi milik BNN, telah melampaui target yang

ditetapkan, hal ini menunjukkan animo masyarakat untuk

mengikuti Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial di

Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional mengalami

peningkatan dari yang direncanakan.

b. Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido.

Balai Besar Rehabilitasi BNN merupakan satuan kerja

mandiri yang melaksanakan tugas pelayanan masyarakat berupa

rehabilitasi penyalah guna dan / atau pecandu Narkoba secara

terpadu berdasarkan aspek medis, psikologis, dan sosial. Balai

Besar Rehabilitasi BNN berada dalam ruang lingkup pelaksanaan

tugas dan fungsi Deputi Bidang Rehabilitasi.


Pelayanan di Balai Besar Rehabilitasi BNN pada tahun 2016

telah memenuhi target 100% dari angka yang ditetapkan 750

orang. Secara detail jika dilihat dari total residen yang

mendapatkan layanan di Balai Besar Rehabilitasi BNN tahun 2016

berjumlah 1145 orang dengan rincian 306 residen lanjutan dari

tahun 2015 dan sebanyak 839 residen yang masuk pada tahun

2016 terhitung tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30

Desember 2016. Adapun rincian dari 1145 adalah 1083 residen

voluntary dan 62 residen compulsory. Total residen yang pulang

tahun 2016 berjumlah 848 residen dengan rincian 795 residen

voluntary dan 53 residen compulsary. Sehingga jumlah residen

yang masih menjalani rehabilitasi saat ini sebanyak 297 residen

per tanggal 30 Desember 2016.

c. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat.

Lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang

memperoleh penguatan, dorongan, atau fasilitasi/capacity building

selama tahun 2016 tercapai sebanyak 477 lembaga dari target

semula 497 lembaga (95,97%).

Alur mekanisme penetapan Lembaga Rehabilitasi

Komponen Masyarakat yang menjadi pedoman BNNP/K/Kab

dalam merekomendasikan lembaga rehabilitasi komponen

masyarakat adalah sebagai berikut:

ALUR MEKANISME PENETAPAN LRKM

Pembuatan PKS

BNNP/ Kab/ Kota: 1. Verifikasi

materiil, dan/atau 2. Verifikasi faktual

Lolos Verifikasi

Tdk Lolos Verifikasi

Rekomendasi LRKM untuk PKS (lampirkan

lembar verifikasi)

Dit.PLRKM Dep. Bid. Rehab BNN: 1. Verifikasi mate-

riil, max. 4 hari 2. Verifikasi faktual

(bila diperlukan)

BNNP/Kab/Kota: - Koordinasi dengan LRKM untuk melengkapi berkas sesuai dengan Perka Nomor 4 Tahun 2015

Pengajuan proposal dari LRKM dengan melampirkan: 1. Profil lembaga (visi-misi, tujuan, struktur organisasi, program,

kegiatan, kapasitas per tahun (rawat jalan) atau per periode (rawat inap), SDM, sarpras, data klien 1 tahun terakhir)

2. Rincian biaya perawatan per klien per bulan/ pola tarif lembaga 3. Salinan legalitas lembaga 4. Salinan NPWP an. Lembaga 5. Salinan rekening bank a.n. lembaga

BNNP/Kab/Kota: - Koordinasi

dengan LRKM untuk penanda-tanganan PKS (max. 1 minggu)

Dit PLRKM

Depbid

Rehab

BNN:

- Verifikasi

final

Penerbitan

Surat

Keputusan

Kepala BNN


Penguatan lembaga rehabilitasi dilaksanakan melalui

kegiatan yang dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah:

1) Tingkat Pusat.

a) Peningkatan kompetensi petugas lembaga rehabilitasi

komponen masyarakat berupa: Pelatihan kurikulum

adiksi, pelatihan asesmen dan manajemen

penyelenggaraan rehabilitasi, pelatihan motivational

interviewing dan CBT, penanganan pertama

kegawatdaruratan medis dan psikiatris, serta magang

di lembaga rehabilitasi medis dan social.

b) Bimbingan teknis peningkatan mutu layanan lembaga

rehabilitasi komponen masyarakat, dengan cara

mengidentifikasi masalah serta penyelesaiannya,

menerapkan suatu sistem layanan terstruktur melalui

peningkatan kapasitas program, kompetensi petugas

dan mutu layanan serta memberikan dampak positif

pada suatu sistem layanan rehabilitasi yang bergerak

secara dinamis sesuai kebutuhan wilayah.

c) Penilaian grade lembaga rehabilitasi komponen

masyarakat.

Penilaian grade ini dilakukan kepada lembaga

rehabilitasi komponen masyarakat yang telah 2 (dua)

tahun atau lebih mendapatkan penguatan dari Deputi

Bidang Rehabilitasi.

2) Tingkat Daerah.

Fasilitasi dan dukungan lembaga rehabilitasi komponen

masyarakat, kegiatan ini meliputi pemetaan lembaga

rehabilitasi, verifikasi lembaga rehabilitasi dan dukungan

pembiayaan layanan rehabilitasi komponen masyarakat.


d. Pascarehabilitasi.

Realisasi program dan kegiatan Pascarehabilitasi selama

kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran (Januari – Desember 2016)

dengan gambaran sebagai berikut:

1) Rapat Integrasi Program Pascarehabilitasi.

Rapat Integrasi Program Pascarehabilitasi dengan

tujuan menyamakan pemahaman dalam melaksanakan

program pascarehabilitasi kepada lembaga penyelenggara

pascarehabilitasi.

Adapun lembaga yang mengikuti rapat integrasi

program rehabilitasi adalah sebagai berikut:

NO. JENIS LEMBAGA JUMLAH LEMBAGA

1. BNN 1

2. BNNP 33

3. BNNKab./Kota 29

4. Bapas 34

5. Rumah Sakit Bhayangkara 21

6. Yayasan Rumah Damping 11

TOTAL 129

2) Peningkatan Kompetensi Petugas Lembaga

Penyelenggara Pascarehabilitasi.

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kompetensi

Petugas Lembaga Penyelenggara Pascarehabilitasi di

Tingkat Nasional diikuti 129 lembaga dari 130 lembaga

(99,23%) dari yang direncanakan.

Tujuan dari kegiatan tersebut dimaksudkan untuk

meningkatkan kemampuan dan memberikan gambaran

secara spesifik mengenai pekerjaan yang harus dilakukan

oleh pelaksana program pascarehabilitasi.

Adapun peningkat kompetensi yang diberikan kepada

lembaga adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan Kompetensi Program Manajer Layanan

Pascarehabilitasi dan Rawat Lanjut.

b) Peningkatan Kompetensi Program Manajer Rumah

Damping.


c) Peningkatan Kompetensi Pendamping Layanan

Pascarehabilitasi.

d) Peningkatan Kompetensi Pendamping Rawat Lanjut.

e) Peningkatan Kompetensi Pendamping Rumah

Damping.

f) Peningkatan Kompetensi Petugas Verifikasi.

g) Peningkatan Kompetensi Petugas rehabilitasi

Berkelanjutan.

h) Peningkatan Kompetensi Kompetensi Pembina Fungsi

Pascarehabilitasi.

i) On Job Training.

3) Layanan Pascarehabilitasi.

Layanan Pascarehabilitasi Tahun 2016 hanya

terlaksana kepada 10.078 orang dari 16.185 orang (62,26%)

yang ditargetkan. Layanan pascarehabilitasi kepada mantan

penyalah guna Narkoba di BNNP, BNNKab./Kota, dan

Bapas. Layanan pascarehabilitasi adalah layanan

rehabilitasi intensif yang diberikan kepada klien setelah

mengikuti rehabilitasi rawat jalan ataupun rawat inap.

Layanan pascarehabilitasi dilakukan dengan sistem

rawat jalan dimana klien mendatangi tempat layanan secara

periodik sesuai jadwal yang telah ditentukan sesuai

kesepakatan dengan target 7 kali pertemuan atau 2 bulan

layanan.

Adapun kegiatan yang diberikan pada layanan

pascarehabilitasi adalah sebagai berikut:

a) Peer Group (Interaksi teman Sebaya).

Peer Group bertujuan untuk menciptakan hubungan

timbal balik beberapa klien yang memiliki masalah

penyalahgunaan narkotika untuk saling memberikan

dukungan dan saling menguatkan dalam proses

pemulihan.


b) Seminar Pengembangan Diri.

Seminar pengembangan diri bertujuan untuk

memberikan pengetahuan kepada klien untuk dapat

mengembangkan dirinya dalam lingkungan masyarakat

c) Konseling.

Konseling bertujuan memberikan informasi dan

edukasi, membantu klien dalam mengambil keputusan

yang bijaksana dan realistis agar mampu mengemban

konsekuensi yang ditimbulakan dalam permasalahan

ketergantungan narkotika.

d) Family Support Group (Kelompok Dukungan Keluarga)

FSG bertujuan memberikan informasi kepada keluarga

cara bagaimana mendukung klien dalam membantu

pemulihan dari ketergantungan narkotika.

4) Layanan Rumah Damping.

Kegiatan Layanan Pascarehabilitasi tahun 2016

berhasil dilaksanakan kepada 1.380 orang dari 2.405

(57.38%). Layanan rumah damping diberikan kepada

mantan penyalah guna Narkoba di BNNProvinsi.

Layanan rumah damping adalah layanan rehabilitasi

intensif yang diberikan kepada klien setelah mengikuti

rehabilitasi rawat inap. Layanan rumah damping dilakukan

dengan sistem rawat inap selama 50 hari dengan kegiatan

rutin yang telah terjadwal kepada klien dengan kriteria

sebagai berikut:

a) Tidak ada dukungan sosial.

b) Tidak memiliki pekerjaan.

c) Tinggal di lingkungan yang rawan.

d) Mengalami ketergantungan tingkat berat.

Adapun kegiatan yang diberikan pada layanan rumah

damping adalah sebagai berikut:


a) Mempertahankan Pemulihan (Relapse Prevention).

Relapse Prevention adalah cara yang diberikan oleh

pendamping kepada klien dalam mempertahankan

pemulihan klien, seperti mengetahui apa saja yang

menjadi pemicu dalam kekambuhan, bagaimana cara

merubah pikiran jika keinginan memakai kembali

muncul, dan bagaimana cara mengatasi rasa ingin

memakai kembali.

b) Life Skill (Pelatihan Keterampilan).

Pelatihan keterampilan bertujuan untuk memberikan

keterampilan/keahlian yang dapat digunakan oleh klien

setelah kembali ke masyarakat untuk produktif.

c) Konseling.




konsekuensi yang ditimbulkan dalam permasalahan

ketergantungan narkotika.

5) Layanan Rawat Lanjut

Pelaksanaan kegiatan Layanan Rawat Lanjut

terlaksana kepada 1.171 orang dari 3.578 orang target

(60.68%). Layanan Rawat Lanjut ditujukan kepada mantan

penyalah guna Narkoba di BNNP dan BNN Kab./Kota.

Layanan Rawat Lanjut adalah layanan tahapan akhir

dari program rehabilitasi berkelanjutan yang diberikan

kepada klien yang telah menjalankan rehabilitasi dan

pascarehabiitasi rawat jalan dan rawat inap, layanan ini

dilakukan selama 4 – 6 bulan.

Adapun kegiatan yang diberikan pada layanan rawat

lanjut adalah sebagai berikut:


a) Mempertahankan Pemulihan (Relapse Prevention).

Relapse Prevention adalah cara yang diberikan oleh

pendamping kepada klien dalam mempertahankan

pemulihan klien, seperti mengetahui apa saja yang

menjadi pemicu dalam kekambuhan, bagaimana cara

merubah pikiran jika keinginan memakai kembali

muncul, dan bagaimana cara mengatasi rasa ingin

memakai kembali.

b) Konseling Klien dan Keluarga.




konsekuensi yang ditimbulkan dalam permasalahan

ketergantungan narkotika, dan mengedukasi keluarga

bagaimana dalam memberikan dukungan kepada klien

dalam proses pemulihannya.


Selain mengintensifkan upaya preventif (primer dan sekunder),

BNN juga semakin mengintensifkan pemberantasan Narkoba termasuk

dengan peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait,

baik pusat maupun daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mempersempit

ruang gerak penyelundupan Narkoba masuk ke Indonesia.

Guna mendukung upaya penegakan hukum yang lebih baik dalam

memerangi narkotika, BNN mempersenjatai diri dengan senjata yang

lebih modern serta menambah kekuatan pasukan dengan K9 sebanyak

50 unit beserta 100 orang Satgas K9 BNN.

Dengan penguatan yang telah dilakukan, pada periode 2016 ini,

BNN telah mengungkap 807 kasus narkotika dan mengamankan 1.238

tersangka, yang terdiri dari 1.217 WNI dan 21 WNA. Sedangkan

barang bukti narkotika yang disita BNN pada periode tersebut adalah

berupa:


NO. BARANG BUKTI JUMLAH SITAAN SATUAN

1. Ganja 2.687.624,89 Gram

2. Pohon Ganja 20.000 Batang

3. Ladang Ganja 16 Ha

4. Sabu 1.016.198,95 Gram

5. Ekstasi 754.094 Butir

568,15 Gram

6. Heroin 581,5 Gram 7. Morfin 108,12 Gram

8. Kokain 4,94 Gram 9. Hashish 0,32 Liter

10. Daftar G 5.012 Butir 11. Benzodiazepine 2 Butir

Sedangkan untuk kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

hasil kejahatan narkotika, BNN telah mengungkap 21 kasus dari 30

tersangka dan melakukan penyitaan aset yang nilainya mencapai

Rp. 261.863.413.345,-.

Dari jumlah tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2015,

pengungkapan kasus narkotika sebanyak 638 kasus dan TPPU

sebanyak 15 kasus, maka terjadi peningkatan sebanyak 56% dalam

pengungkapan kasus narkotika dan 58% dalam kasus TPPU.

Meskipun pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika

kian gencar dilakukan, nyatanya sindikat narkotika tetap berusaha

mencari celah menyusupi negara ini dengan narkotika melalui jenis dan

bentuk baru untuk menghindari jerat hukum.

Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam

penanganan permasalahan narkotika, BNN terus meningkatkan

kewaspadaan terhadap ancaman narkotika jenis baru atau NPS (New

Psychoactive Substances) tersebut dan sampai dengan akhir tahun

2016, BNN telah mengidentifikasi 46 NPS.

Dari jumlah tersebut, 18 diantaranya sudah masuk dalam lampiran

Permenkes No. 13 Tahun 2014, sedangkan 28 lainnya masih dalam

tahap pembahasan dan akan segera masuk dalam lampiran Permenkes

sehingga memiliki ketegasan hukum.


Adapun capaian kegiatan Bidang Pemberantasan Tahun 2016,

termasuk yang dilaksanakan oleh daerah berupa pemutusan jaringan

sindikat narkotika baik jaringan Internasional maupun Nasional dengan

gambaran capaian sebagai berikut:

a. Jaringan Malaysia dengan tersangka Lim Angie Sugianto dan

ditangkap 3 tersangka dengan barang bukti Sabu 13.777.7 gram

Tempat Kejadian di Tangerang, Banten.

b. Jaringan Malaysia, dengan tersangka Hairul Amri Harahap

bersama 4 orang, telah ditangkap di terminal Amplas Medan,

dengan barang bukti berupa Sabu seberat 25.431,9 gram

c. Jaringan Nigeria, dengan tersangka Bowen Tobias Alexander

Penangkapan di Blok A4 Kamar 6, LP Klas IIA Bulak Kapal Bekasi,

jaringan ini mengendalikan jaringan dari dalam Lapas dengan

menggunakan 5 (lima) unit handphone beserta SIM CARDnya.

d. Terungkapnya kasus ini berawal dari tertangkapnya 3 orang (LKN

03) Lim Angie Sugiarto, May Aldrin dan Sri Lestari dengan barang

bukti berupa 28 bungkus narkotika seberat 13777,7 gram yang

disembunyikan di dalam 14 buah water heater.

e. Jaringan Nigeria dengan tersangka Abraham Yakobus Kanatalo

dan 2 orang kawan terlibat dalam jaringan Nigeria di tangkap di

Apartement The Habitat, Tower George Town, Unit G27,

Karawaci, Kota Tangerang, Banten, kedapatan membawa Sabu

seberat 668,7 gram.

f. Jaringan Akiong Cipinang (China) dengan tersangka Fery Septian

als. Fery di tangkap di tempat penitipan barang Carefour Taman

Palem Cengkareng Jakarta Barat, dengan barang bukti berupa

Sabu seberat 2.000 gram.

g. Jaringan China yang dikendalikan oleh LI YIN LIN beserta 3 orang

di tangkap di Didepan RS. Atmajaya Jalan. Pluit Raya RT. 21/08

Penjaringan Jakarta Utara dengan barang bukti berupa Sabu

seberat 12.307 gram.

h. Jaringan Riaz Pakistan telah ditangkap Muhammad Riaz als. Mr.

Khan, WNA Pakistan beserta 7 orang lainnya, menyimpan/

menguasai narkotika jenis Sabu seberat 97.155,8 gram dengan

TKP Desa Pekalongan RT. 07 RW. 02 Kec. Batealit Jepara Jawa

Tengah, dengan modus menyimpan narkotika dalam Genset.


i. Jaringan TPPU Agung Adiyaksa. Penangkapan di Kalimantan

Barat.terhadap seorang tersangka laki-laki WNA Malaysia

bernama Teoh Wooi Hang als. Hendry Hendra als. Henry Teoh

kasus TPPU dengan barang bukti adanya bukti transaksi rekening

bank dengan anggota jaringan sindikat lain.

j. Jaringan Acin MedanPenangkapan terhadap seorang wanita WNI

yang terkait tindak pidana narkotika bernama Mirawati als. Achin

(LKN/36-P2/IV/2016/BNN) dengan barang bukti Sabu 19.800 dan

Ekstasi 46.000 dari TKP di Jl. Depan Kantor BBLKIM di Jl. Gatot

Subroto KM 7,8 Medan Sumatera Utara, Selanjutnya dari jaringan

ini dikembangkan dan ditangkap juga seorang wanita WNI

bernama Janti (LKN /38-TPPU/IV/2016/BNN) karena terlibat

kasus tindak pidana pencucian uang. Anggota jaringan lainnya

pun berhasil ditangkap yaitu Tjun Hin als. Ahin dan Ichwan lubis

(LKN/44-TPPU/IV/2016/BNN) karena terlibat kasus tindak pidana

pencucian uang.

k. Pemutusan Jaringan Anshar, dengan penangkapan terhadap dua

laki-laki WNI yang terkait tindak pidana narkotika (LKN/37-

INTD/IV/2016/BNN) dengan barang bukti 2.839 gram dari TKP di

Depan Polsek Gunung Tabur, Jl. Bulungan, RT.08, Kelurahan

Gunug Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau,

Kalimantan Timur.

l. Jaringan Lim Aceh, telah ditangkap Ayunda als. Linarti Binti

beserta 3 orang di Bandara Terminal 1B Bandara Internasional

Juanda, Jl. Ir. Haji Juanda No. 1 Sidoarjo, JawaTimur yang

membawa Narkotika jenis Sabu disimpan di dalam sanggul dan di

dalam kaos kaki yang disembunyikan pada kemaluan tersangka

dengan menggunakan jalur udara/pesawat, dengan barang bukti

narkotika jenis Sabu seberat 2.000 gram. Dan juga ditangkap

Syukri bin M.Harun di Jl. Raya Merak (Tol Atas) Kel. Grem Kec.

Grogol Merak Banten, didapatkan Narkotika yang disembunyikan

bersama 4 bungkus plastik teh China dan dibawa menggunakan

mobil truk FUSO dari Aceh menuju Jakarta. Adapun Sabu yang

ditemukan seberat 3.980,8 gram.


m. Jaringan Adam Cs (Malaysia – Batam – Jakarta).

Telah ditangkap Denny Satria als. Denny beserta 6 orang lain

terkait dengan penyelundupan narkotika jenis Sabu dan Ekstasi

modus nya dengan menyimpan narkotika jenis Sabu dan Ekstasi

di dalam Ban mobil diangkut kapal KM Mufida Pelabuhan Merak,

Banten. Adapun barang bukti Sabu 54.276,9 gram dan Ekstasi

40.894 butir.

n. Jaringan Adam Cs (Malaysia-Batam-Jakarta)/Jaringan TPPU.

Pengungkapan jaringan TPPU yang merupakan bagian dari

jaringan Muhammad Adam als. Adam, pengungkapan kasus ini

merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya dan

berhasil menyita assetnya.

o. Jaringan Aceh Klimik, telah ditangkap Iswandi Bin M. Yacob dan

temannya membawa Sabu 254,1 gram di tangkap di Depan

Terminal Induk Pal 6 Jl. Pramuka Kel. Pemurus Luar Kec.

Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan

Selatan, modus operandi yaitu disembunyikan ke dalam dubur

tersangka.

p. Jaringan Akiong LP Cipinang telah ditangkap Endro Joso Susan-

to als. Endro Bin Alm. Edy beserta 3 (tiga) orang, di Gang Misbar

Jl. Rawa Bebek RT. 01 RW. 12 No. 9 Kelurahan Penjaringan

dengan barang bukti Sabu 36.000 gram dengan modus

mengemas dan menyembunyikan Sabu dalam Hydraulic Pump.

q. Jaringan Pony Tjandra telah ditangkap Loei Kok Min als. Aming

als. Koming, dalam pengembangan kasus TPPU dengan menyita

asset bergerak dan tidak bergerak di Wilayah Hukum Jakarta.

r. Operasi Jaringan TPPU: “Jaringan TPPU Akiong”, Berdasarkan

LKN/62-TPPU/VII/2016/BNN pada tanggal 11 Juli 2016. Telah

diungkap kasus TPPU dengan tersangka Chandra Halim als.

Akiong dengan peran sebagai pengendali pengiriman narkotika di

Indonesia yang mengendalikan jaringan dari Lapas Cipinang dan

pengusutan assetnya terkait kasus penyelundupan narkotika jenis

Sabu seberat 34.502,6 gram yang disimpan di dalam hydraulic

pump dengan tersangka Endang Setiawati,dkk.


s. Operasi Jaringan China: “Jaringan HK-ACAY”, berdasarkan

LKN/66-P2/VII/2016/BNN pada tanggal 30 Juli 2016.

Pengungkapan jaringan Hong Kong yang menyelundupkan/

membawa narkotika jenis Sabu yang disimpan di Apartemen

Mediterania. Hasil penggerebekan ditemukan narkotika jenis Sabu

seberat 15.281,9 gram. Pelaku: Lu Chu Wen als. ACAY.

t. Operasi Jaringan Malaysia: “Jaringan Sulaiman Malaysia - Aceh”,

berdasarkan LKN/-72/P2/VIII/2016/BNN Tanggal 4 Agustus 2016.

Telah diungkap jaringan penyelundupan narkotika di Kp. Bulak

Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau dan menangkap Idrizal

Efendi yang kedapatan membawa narkotika jenis Sabu dan

Ekstasi dengan menyimpan narkotika dalam ban mobil. Jumlah

narkotika Ekstasi sebanyak 150.298 butir dan Sabu 44.676,5 gr.

u. Operasi Jaringan Clandestine Laboratory: “Jaringan Lab.

Narkotika Aceh”. berdasarkan LKN/74–P2/VIII/2016/BNN tanggal

13 Agustus 2016. Clandestin Lab yang memproduksi Sabu di

Gudang milik Edi Subhan di Desa Palo Lada, Dewantara, Aceh

Tengah dan menangkap 2 orang tersangka ( Muldani dan Edy

Subhan) dengan barang bukti prekursor narkotika / bahan

pembuat Sabu dan Operasi Jaringan Clandestine Laboratory:

“Jaringan Lab Ecstasy Tangerang”, berdasarkan LKN/84–P2/IX/

2016/BNN tanggal 28 September 2016.

v. Pengungkapan Clandestin Laboratory di Jalan Utama 1 Neglasari

Tangerang dan menangkap tersangka KOK HWA als. ACAI.

Dengan barang bukti narkotika jenis ekstasi sebanyak 2.262 tablet

dan 13,5 gram bubuk kristal dan juga disita peralatan yang

digunakan untuk mengolah Ekstasi.

w. Operasi Jaringan Malaysia: “Jaringan Susanto Malaysia –

Pontianak-Jakarta”, berdasarkan LKN/81-P2/IX/2016/BNN

tanggal 10 September 2016. Pengungkapan kasus TPPU yang

melibatkan jaringan Susanto als. Acun terkait pengiriman

narkotika jenis Sabu seberat 10.414,2 gram yang dimasukkan

dalam keranjang pisang kepok yang berasal dari Singkawang ke

Pontianak.


a. Penanganan Kasus Narkotika.

Kasus Tindak Pidana narkotika yang terungkap pidana dan

terselesaikan hingga berakhirnya tahun anggaran 2016 sebanyak

1.644 kasus dari Target 1.541 kasus (106,68%) Pengungkapan

kasus narkotika menunjukkan kesungguhan petugas dalam

pelaksanaan tugas pemberantasan serta didukung dengan

peralatan teknologi informasi yang memadai.

Salah satu kasus tindak pidana narkotika yang berhasil

diungkap adalah pemutusan jaringan sindikat narkotika di Jepara,

Jawa Tengah yang dikendalikan oleh WNA asal Pakistan bernama

Muhammad Riaz als. Mr. Khan. Modus operandi yang digunakan

pelaku adalah dengan menyimpan narkotika jenis Sabu di dalam

mesin genset dengan total mencapai 97.155,8 Kg Sabu.

Pemusnahan tanaman ganja dan tanaman terlarang

dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1) Pemetaan ladang ganja dan tanaman terlarang lainnya untuk

dimusnahkan,

2) Penyelidikan ladang ganja dan tanaman terlarang lainnya,

dan

3) Pemusnahan ladang Ganja dan tanaman terlarang lainnya.

Pemetaan, penyelidikan dan pemusnahan ladang ganja

dilakukan atas kerja sama yang dilakukan BNN dengan Polda

Aceh, Polres Aceh Besar, TNI, Brimob, dan BNNP Aceh yang telah

banyak membantu dilakukannya pemusnahan ladang ganja.

Salah satu lahan yang dimusnahkan adalah di Kaki Gunung

Seulawah Desa Lamkabeu Kec. Selimum Kab. Aceh Besar

dengan luas lahan ±19.953 m².

b. Psikotropika dan Prekursor.

Kasus yang menonjol kegiatan pemberantasan psikotropika

dan Prekursor adalah:


1) Clandestein Laboratory (CL) Medan.

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa

di wilayah Kec. Medan Area tepatnya dialamat Jl. Ar Hakim

Nomor 2 Lingkungan XII Kel. Sukarame Kec. Medan Area

Kota Medan Sumatera Utara ada sebuah rumah yang

memproduksi narkotika jenis Sabu dan Ekstasi, kemudian

Tim BNN melakukan penyelidikan dengan pemantauan

terhadap alamat atau TKP di atas, yang diduga menjadi

tempat atau rumah yang digunakan untuk memproduksi

narkotika dan prekursor Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi.

Kemudian Tim bergerak ke TKP dan melakukan

penangkapan terhadap tersangka yang diduga sebagai

pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika,

kemudian Tim melakukan penggeledahan secara bersama-

sama dengan disaksikan pengurus lingkungan setempat,

dan didalam rumah tersebut ditemukan peralatan-peralatan

laboratorium atau clandestine lab yang digunakan untuk

memproduksi atau membuat narkotika jenis Sabu dan

Ekstasi.

Barang bukti yang disita :

a) Narkotika :

(1) Sabu : 4,983 gram

(2) Ekstasi : 468 butir / 171,9 gram

b) Prekursor :

- Acetone : 40 ml

c) Bahan Kimia Lain :

(1) Metanol : 800 ml

(2) Amoniak : 800 ml

(3) Theopylin : 762 gram


d) Peralatan Laboratorium :

(1) Gelas ukur pyrex 500 ml

(2) Gelas ukur pyrex 1.000 ml

(3) Kompor listrik

(4) Kompor elektrik

(5) Batang pengaduk

(6) Batang reaksi

(7) Timbangan digital

(8) Alumunium foil

(9) Saringan plastic.

2) Clandestein Laboratory (CL) Aceh.

Pengungkapan kasus clandestein laboratory (CL) di

Aceh dengan alamat Jl. Raya Medan – Banda Aceh Dusun

Tengoh Desa paloh lada Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara.

Pengungkapan kasus tersebut atas dukungan

informasi dari masyarakat, kemudian Tim BNN melakukan

penyelidikan dengan pemantauan terhadap alamat atau

TKP diatas, yang diduga menjadi tempat atau rumah yang

digunakan untuk memproduksi narkotika dan prekursor

Narkotika jenis Sabu.

Kemudian Tim BNN dengan dibantu Tim dari BNNK

Lhokseumawe melakukan penangkapan dan

penggerebekan, di TKP ditemukan 2 (dua) orang diduga

sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor

narkotika yang sedang bekerja memproduksi narkotika jenis

Sabu (methamphetamine).

Selanjutnya ke 2 (dua) tersangka diamankan dan di

interogasi dan diketahui dari kedua tersangka bahwa

kegiatan memproduksi Narkotika dan prekursor Narkotika

sudah mulai pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2016, dan

diketahui bahwa semua alat-alat dan bahan kimia prekursor

didapat dari kiriman seseorang dari Medan melalui kiriman

Paket Bus.


Setelah dilakukan olah TKP dan pengumpulan barang

bukti kedua tersangka selanjutnya oleh Tim BNN dibawa

kekantor BNN Pusat Jl. MT Haryono No. 11 Cawang Jakarta

Timur untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya.

Barang bukti yang disita :

a) Prekursor.

(1) Ephedrine : 102,1 gram

(2) Acetone : 10.600 ml

(3) Toluene : 5.500 ml

(4) HCl : 30.200 ml

(5) H2SO4 : 14.400 ml

b) Bahan Kimia Lain.

(1) Metanol : 2.300 ml

(2) NaOH : 468,3 gram

(3) Iodine : 728,5 gram

(4) Red fosfor : 529,8 gram

c) Peralatan Laboratorium.

(1) Beaker glass pyrex 500 ml.

(2) Beaker glass pyrex 1.000 ml.

(3) Kompor listrik.

(4) Timbangan digital

(5) Batang pengaduk.

(6) Tabung erlemeyer.

(7) Tabung destilasi.

(8) Kertas PH.

(9) Pipet tetes.

(10) Allumunium foil.

(11) Corong kaca.

(12) Saringan plastik.


c. Interdiksi.

Adapun kegiatan utama Interdiksi tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

1) Operasi Interdiksi di bandar udara, pelabuhan laut, perairan,

darat dan lintas batas wilayah Indonesia.

2) Koordinasi penyelidikan dan menghadiri konferensi

Internasional.

3) Operasi Bersama Interdiksi Terpadu 2016.

4) ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF) Meeting

2016.

5) Pembinaan teknis iterdiksi terpadu di pintu masuk bandar

udara, pelabuhan laut, perairan, darat dan lintas batas.

6) Berkas perkara kasus kejahatan Narkoba di bandar udara,

pelabuhan laut, perairan, darat dan lintas batas wilayah

Indonesia.

7) Layanan perkantoran.

8) Perangkat pengolah data dan komunikasi.

9) Peralatan dan fasilitas perkantoran.

Kasus tindak pidana pada Interdiksi yang berhasil terungkap

dan terselesaikan hingga akhir Desember 2016 adalah 48 (empat

puluh delapan) kasus (Laporan Kasus Narkotika) dalam 103

(seratus tiga) Berkas Perkara, dengan total barang bukti:

1) Sabu Kristal sebanyak 224.641,52 (dua ratus dua puluh

empat ribu enam ratus empat puluh satu koma lima puluh

dua) gram.

2) Ganja sebanyak 730,37 (tujuh ratus tiga puluh koma tiga

puluh tujuh) gram.

3) Ekstasi sebanyak 12.649 (dua belas ribu enam ratus empat

puluh sembilan) butir.

4) MDMA sebanyak 82,5 (delapan puluh dua koma lima) gram.


5) Heroin sebanyak 581,3 (lima ratus delapan puluh satu koma

tiga) gram.

6) Kokain sebanyak 174,6 (seratus tujuh puluh empat koma

enam) gram.

7) THC sebanyak 9,2 (sembilan koma dua) gram.

Hasil tersebut bisa tercapai berkat dukungan kerja sama

antara BNN dengan instansi terkait seperti Bea & Cukai, Dirjen

Lapas Menkumham; Jasa Pengiriman Paket; Tokoh Masyarakat;

dukungan anggaran dan peralatan teknologi informasi yang

memadai (analis).

Adapun kasus tindak pidana Narkotika melalui interdiksi

yang berhasil diungkap adalah sebagai berikut:

1) Pemutusan jaringan sindikat Narkotika yang dikendalikan

oleh Warga Binaan di dalam Lembaga Permasyarakatan

Kelas IIA Bulak Kapal Bekasi Jl. Pahlawan Nomor 1 Bulak

Kapal, Bekasi yang bernama Bowen Alexander Tobias als.

Brother als. Alex.

Modus operandi barang yang diduga berisi Narkotika

Golongan I jenis Sabu Kristal dengan total berat bruto

13.777,7 (tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma

tujuh) gram, yang disimpan/dimasukkan ke dalam 13 (tiga

belas) unit mesin.

2) Pemutusan jaringan sindikat Narkotika yang dikendalikan

oleh Warga Binaan di dalam Lembaga Permasyarakatan

Wanita Kelas IIA Tangerang Jl. Moh Yamin, Tangerang,

Banten yang bernama Pa Thida als. Thida (WN Kamboja).

Modus operandi yang dilakukan dengan cara menyuruh

temannya yang bernama Meirian Syah untuk mengambil 2

(dua) buah koli Paket kiriman yang berisi gulungan selang

yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu

Kristal dengan total berat bruto 2.994,7 (dua ribu sembilan

ratus sembilan puluh empat koma tujuh) gram di daerah

Cileungsi, Kab. Bogor.


3) Pemutusan 2 (dua) kelompok jaringan sindikat Narkotika

yaitu kelompok Jakarta yang ditangkap di Halaman Parkir

Hotel Aruni Jalan RE Martadinata Jakarta Utara dengan

tersangka Andi Candra, Muhammad Jufri, Fauzi als. Andi,

Udin Muas als. Kumis dan Halte Bis Terminal 1B Bandara

Internasional Soekarno Hatta dengan tersangka MHD Said

Harahap, Muhammad Wishnu, Andi Pratama Putra.

Modus operandi MHD Said Harahap, Muhammad Wishnu,

Andi Pratama Putra dengan mengambil paket di daerah

Bekasi dimana paket tersebut berisi 2 (dua) buah peti yang

didalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik

warna coklat yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu

Kristal dengan total berat bruto 39.606 (tiga puluh sembilan

ribu enam ratus enam) gram. Tersangka kasus tersebut yaitu

Saiful Hadi als. Agam bin Abdul Jalil, Irwansyah als. Ade bin

Suwandi, Fahrul Razi als. Radir als. Raden bin alm Yusuf,

Mukhtaruddin als. Din bin alm Kamaruzaman, Ik Min als.

Amin bin alm Ami. Adapun barang bukti Narkotika Golongan

I jenis Sabu Kristal dengan total berat bruto 11.005 gram dan

ekstasi 4.951 butir.

4) Pemutusan jaringan sindikat Narkotika di daerah Berau

Kalimantan Timur, yang merupakan barang masuk melalui

perbatasan Indonesia-Malaysia, dengan berhasil ditangkap

di Jl. Bulungan, Kel. Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur,

Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur dengan tersangka

Hendri dan Ashar. Barang bukti kasus tersebut berupa

Narkotika Golongan I jenis Sabu Kristal dengan total berat

bruto 2.839 (dua ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan)

gram.

5) Pemutusan jaringan sindikat Narkotika di Gang Misbar Jl.

Rawa Bebek RT.01 RW. 12 No. 9 Kelurahan Penjaringan

Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan tersangka Endro

Joso Susanto als. Endro, Gunawan Gozali als. Deni, Dedy

Hartono als. Dedy, Harjono Djawoto als. Akiong als. Iwan,

Endang Setiawan als. Dessy Kristianti. Adapun barang

buktinya adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu Kristal

dengan total berat bruto 34.502,6 gram.


6) Pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2016, di Pergudangan

Wira Jl. Ancol Barat III No. 6 Kel. Ancol Barat Kec. Pade-

mangan Jakarta Utara dengan tersangka Chandra Halim als.

Akiong. Dengan barang bukti Narkotika Golongan I jenis

Sabu Kristal dengan total berat bruto 33.610,2 gram.

d. Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.

Pada tahun 2016 ini, Direktorat Pengawasan Tahanan dan

Barang Bukti melaksanakan 16 (enam belas) kegiatan

pemusnahan barang bukti dengan uraian sebagai berikut:

NO. BARANG BUKTI MUSNAH KETERANGAN

1. Sabu 798.586,10 gram

2. Heroin 568,80 gram

3. Ganja 823.140,10 gram

4. Ekstasi Butir 505.585 butir

5. Prekursor Cairan 78.370,00 ml Aceton, dll

6. Sabu Cair 290,00 ml

Sedangkan barang bukti narkotika yang disita oleh Penyidik

BNN pada tahun 2016 dan diserahkan ke Direktorat Pengawasan

Tahanan dan Barang Bukti adalah:

NO. BARANG BUKTI MUSNAH KETERANGAN

1. Sabu 770.952,80 gram 2. Heroin 581,30 gram 3. Ganja 581,30 gram 4. Ekstasi Butir 506.998,00 butir 5. Prekursor Cairan 78.370,00 ml Aceton, dll 6. Sabu Cair 290,00 ml

Dalam hal barang bukti yang dimusnahkan dengan barang

bukti yang disita ada perbedaan, hal ini terjadi karena ada barang

bukti yang disita pada akhir tahun 2015 dan dilakukan

pemusnahan barang bukti narkotika pada awal tahun 2016.

Pengawasan tahanan dan barang bukti dalam tahun 2016

telah terlaksana dengan baik, BNN telah melakukan pengawasan

tahanan, pengelolaan/penyimpanan barang bukti dan monitoring

dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan perawatan serta

pembinaan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika dan

presursor narkotika Kegiatan utama yang dilakukan yaitu:


1) Pemusnahan barang bukti yang telah mendapat penetapan

dari Kejaksaan Negeri dengan jumlah barang bukti yang

disita dari tersangka.

2) Penyerapan makan tahanan menyesuaikan jumlah tahanan

yang ada dalam Rutan BNN, sehingga anggaran tidak

terserap sesuai target yang ditentukan.

Adapun pelaksanaan pemusnahan Barang Bukti Narkotika

yang dilakukan BNN tahun 2016 sebagai berikut:

1. Pemusnahan Barang Bukti yang kesatu dilaksanakan pada

tanggal 3 Februari di Lapangan Parkir BNN dengan barang

bukti narkotika jenis Sabu yang dimusnahkan sebanyak

27.992,5 gram.

2. Pemusnahan Barang Bukti yang kedua dilaksanakan pada

tanggal 10 Februari di Gargabe Plants Bandara Udara

Soekarno Hatta dengan barang bukti narkotika yang

dimusnahkan terdiri dari:

a. Sabu 14.838,7 gram.

b. Ekstasi 80 butir.

c. Ganja 822.669,1 gram.

3. Pemusnahan Barang Bukti yang ketiga dilaksanakan pada

hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 di Lapangan Parkir Jl.

Cengkeh, Taman Sari – Jakarta Barat dengan barang bukti

narkotika jenis Sabu yang dimusnahkan sebanyak 110.365,6

gram.

4. Pemusnahan Barang Bukti yang keempat dilaksanakan pada

hari Jumat tanggal 15 April 2016 di Gargabe Plants Bandara

Udara Soekarno Hatta dengan barang bukti narkotika yang

dimusnahkan terdiri dari:

a. Sabu 107.718,08 gram.

b. Ekstasi 59.470 butir.


5. Pemusnahan Barang Bukti yang kelima dilaksanakan pada

hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 di Lapangan Parkir BNN

dengan barang bukti narkotika yang dimusnahkan terdiri dari:

a. Sabu 115.415, 94 gram.

b. Ekstasi 14 butir.

c. Ganja 250,2 gram.

6. Pemusnahan Barang Bukti yang keenam dilaksanakan pada

hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 di RSPAD Gatot Subroto


a. Sabu 54.149,883 gram.


c. Sabu cair 290 ml.

d. Prekusor Narkotika Cair 10 ml.

7. Pemusnahan Barang Bukti yang ketujuh dilaksanakan pada

tanggal 30 Juni 2016 di Lapangan Parkir BNN dengan

barang bukti narkotika jenis Sabu yang dimusnahkan

sebanyak 6.190,9 gram.

8. Pemusnahan Barang Bukti yang kedelapan dilaksanakan

pada tanggal 4 Agustus 2016 di Lapangan Parkir BNN

dengan barang bukti narkotika jenis Sabu yang dimusnahkan


9. Pemusnahan Barang Bukti yang kesembilan dilaksanakan

pada tanggal 25 Agustus 2016 di Lapangan Parkir BNN

dengan barang bukti narkotika jenis ganja yang

dimusnahkan sebanyak 230,8 gram.

10. Pemusnahan Barang Bukti yang kesepuluh dilaksanakan

pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 di Lapangan Parkir

BNN dengan barang bukti narkotika yang dimusnahkan

terdiri dari:

a. Sabu 74.073,10 gram.



11. Pemusnahan Barang Bukti yang ke 11 dilaksanakan pada

hari Rabu tanggal 7 September 2016 di RSPAD Gatot

Subroto dengan barang bukti narkotika jenis Sabu yang

dimusnahkan sebanyak 45.703,40 gram.


hari Selasa tanggal 27 September 2016 di PT. Prasadha

Pamunah Limbag Industri, Cilengsi-Bogor dengan barang

bukti Prekursor Narkotika yang dimusnahkan terdiri dari:

a. Prekursor Narkotika Cair 78.340 ml.

b. Prekursor Narkotika Padat 3.318,4 gram.


hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 di Lapangan Parkir BNN


a. Sabu 22.027,2 gram.



hari Jumat tanggal 24 Oktober 2016 di Lapangan Parkir BNN

dengan barang bukti narkotika jenis Sabu yang dimusnahkan



hari Jumat tanggal 6 Desember 2016 di Lapangan Monas

dengan barang bukti narkotika yang dimusnahkan jenis Sabu

sebanyak 219.470,50 gram dan Ekstasi 140.840 butir.


hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 di Lapangan BNN

dengan barang bukti narkotika yang dimusnahkan jenis

Heroin yang sebanyak 568,80 gram.

e. Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam penangan kasus tindak pidana narkotika, para

penyidik BNN selalu mengembangkan setiap penanganan kasus

dengan menelisik harta benda bandar Narkoba yang biasanya

disamarkan melalui berbagai cara untuk mengelabui petugas.


Hasil penyelidikan dalam penanganan kasus sejak tahun

2010 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan adanya

peningkatan jumlah asset bandar Narkoba yang berhasil disita

penyidik BNN, dengan gambaran sebagai berikut:

DATA PENYITAAN ASET BANDAR NARKOTIKA OLEH BNN

NO. TAHUN JUMLAH KASUS

JUMLAH TERSANGKA

JUMLAH ASET YANG DISITA

(Rp.) (USD)

1. 2010 2 8 3.628.442.314 279.111

2. 2011 9 16 33.173.753.301 2.551.827

3. 2012 14 18 24.620.666.864 1.893.897

4. 2013 15 18 52.375.590.387 4.028.892

5. 2014 11 12 83.207.159.514 6.400.551

6. 2015 12 14 85.330.158.337 6.563.858

7. 2016 17 24 89.882.569.508 6.914.044

f. Penindakan dan Pengejaran.

Penindakan dan Pengejaran DPO terhadap bandar dan

jaringan Narkoba, selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran

(periode Januari – Desember 2016) telah terlaksana dengan baik

dengan melampaui target yang ditetapkan.

Semula target penindakan dan pengejaran tersangka

kejahatan kasus narkotika dalam tahun anggaran 2016 ditetap-

kan target penindakan dan pengejaran DPO sebanyak 9 kasus,

namun karena kasus Narkoba sangat banyak target tersebut

melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebanyak 13 (tiga belas)

DPO. Penindakan dan pengejaran juga sangat dipengaruhi kasus

yang ditangani oleh Satuan kerja lainnya terutama Satker Pusat.

Capaian 13 (tiga belas) kegiatan penindakan dan pengejaran

terhadap DPO dengan melakukan penggerebekan dan

penangkapan, pengejaran terhadap pelaku dan pengamanan

barang bukti.

10. Bidang Hukum dan Kerjasama BNN.

Penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi

tanggung jawab seluruh elemen bangsa.


Selain menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam

penanganan pemberantasan narkotika, pada tahun 2016, BNN juga

telah membangun sinergitas terkait pencegahan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika, baik nasional maupun internasional.

Di lingkup nasional, BNN menjalin kerja sama dengan 31 (tiga

puluh satu) elemen bangsa, yang terdiri dari 8 (delapan) instansi

pemerintah, 4 (empat) lingkungan pendidikan, dan 19 (sembilan belas)

kelompok masyarakat. Sedangkan di lingkup Internasional, BNN

membangun kerja sama dengan berbagai negara, diantaranya

Kolombia dan Thailand.

Bidang hukum dan kerja sama, perlu lebih di dorong untuk

menciptakan sinergitas diseluruh elemen bangsa, hal ini diperlukan

sebagai akselerasi terciptanya Indonesia yang terbebas dari

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Berikut gambaran kinerja dari bidang hukum dan kerjasama,

dalam mendukung sinergitas dalam pelaksanaan P4GN dengan uraian

sebagai berikut:

a. Direktorat Hukum.

Pada tahun 2016 Direktorat Hukum berhasil melaksanakan

kegiatan produk hukum berupa peningkatan jumlah rancangan

sehingga capaian melebihi target yang ditentukan.Selain

peningkatan capaian Direktorat Hukum melaksanakan kegiatan

terkait Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Adapun penjelasan keberhasilan kegiatan lainnya

sebagai berikut:

1) Kegiatan Produk Hukum

a) Adanya pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Penyusunan Rancangan Naskah Akademik.

c) Pelaksanaan rapat konsinyering dan rapat lainnya

untuk mendukung Revisi Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika.


d) Peningkatan jumlah rancangan produk hukum

didukung adanya perhatian khusus dari Pimpinan BNN.

e) Penambahan rancangan di luar program perencanaan

pembentukan Peraturan Kepala BNN berasal dari

kebutuhan organisasi sebagai landasan operasional

kinerja.

f) Adanya kesempatan bagi satuan kerja dilingkungan

BNN mengajukan usul Rancangan Peraturan Kepala

sebagaimana pengaturannya tercantum dalam Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional.

2) Kegiatan Bantuan Hukum.

Keberhasilan kegiatan Bantuan Hukum yang semula

ditargetkan 4 (empat) kasus meningkat menjadi 8 (delapan)

kasus yang ditangani disebabkan adanya gugatan pidana

dan perdata terutama pada kasus pra peradilan.

Selain kasus pada kegiatan Bantuan Hukum yang

bersifat litigasi, Direktorat Hukum juga melaksanakan

Kegiatan Bantuan Hukum yang bersifat non litigasi yaitu

berupa konsultasi hukum terkait implementasi peraturan

perundang-undangan dan proses kasus yang sedang

dihadapi sebelum memasuki proses hukum.

Keberhasilan yang dilaksanakan pada Bantuan Hukum

non litigasi sebagai berikut:

a) Pelayanan Hukum Non Litigasi di Provinsi DKI Jakarta

I.

b) Pelayanan Hukum Non Litigasi di Provinsi Jambi.

c) Pelayanan Hukum Non Litigasi di Provinsi DKI Jakarta

II.

d) Pelayanan Hukum Non Litigasi di Provinsi Aceh.


e) Pelayanan Hukum Non Litigasi di Provinsi Bangka

Belitung.

f) Pelayanan Hukum Non Litigasi di Provinsi Kalimantan

Tengah.

g) Pelayanan Hukum Non Litigasi di Provinsi Maluku

Utara.

h) Pelayanan Hukum Non Litigasi di Provinsi Papua Barat.

b. Direktorat Kerja Sama.

Pada tahun 2016, Direktorat Kerja Sama juga telah berhasil

melaksanakan kegiatan penandatangan Nota Kesepahaman dan

Perjanjian Kerja Sama yang tidak didukung dengan anggaran

APBN, melainkan pelaksanaan kegiatan tersebut didukung

dengan anggaran dan atas inisiasi dari mitra yang bekerja sama

dengan BNN di bidang P4GN yaitu sebanyak 19 (sembilan belas)

penandatanganan Nota Kesepahaman yang terdiri dari 6 (enam)

penandatanganan Nota Kesepahaman BNN dengan Instansi

Pemerintah dan 13 (tiga belas) penandatanganan Nota

Kesepahaman antara BNN dengan komponen masyarakat.

Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran instansi

pemerintah dan komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi

pada kegiatan-kegiatan di bidang P4GN dalam menghadapi

situasi Indonesia Darurat Narkoba guna mewujudkan masyarakat

Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkoba.

Adapun 19 (sembilan belas) keberhasilan pelaksanaan

kegiatan penantanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja

Sama atas partisipasi instansi pemerintah dan komponen

masyarakat dalam upaya P4GN adalah sebagai berikut:

1) Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja

Sama antara BNN dengan Instansi Pemerintah.


a) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara

Badan Narkotika Nasional dengan Bank Rakyat

Indonesia.

b) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan

Narkotika Nasional dengan Universitas Negeri Manado.

c) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara

Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional dengan

Bank Rakyat Indonesia.

d) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan

Narkotika Nasional dengan PT. Pelayaran Indonesia IV.

e) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan

Narkotika Nasional dengan Universitas Hasanuddin.

f) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan

Narkotika Nasional dengan Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban.

2) Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja

Sama antara BNN dengan Komponen Masyarakat:

a) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan

Narkotika Nasional dengan Komite Olah Raga Nasional

Indonesia.

b) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara

Badan Narkotika Nasional dengan Persaudaraan

Shourinji Kempo Indonesia.

c) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan

Narkotika Nasional dengan Indonesia Off-Road

Expedition Adventure Club.

d) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan

Narkotika Nasional dengan Universitas Pelita Harapan.

e) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara

Badan Narkotika Nasional dengan Keluarga Besar

Putra Putri Polri.


f) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan

Narkotika Nasional dengan Partai Keadilan Sejahtera.

g) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan

Narkotika Nasional dengan Kamar Dagang dan Industri

Indonesia.

h) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara

Badan Narkotika Nasional dengan Assosiasi Industri

Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia.

i) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan

Narkotika Nasional dengan Palang Merah Indonesia.

j) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan

Narkotika Nasional dengan Universitas Lampung.

k) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara

Badan Narkotika Nasional dengan PT. First Media Tbk.

l) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan

Narkotika Nasional dengan Lembaga Dakwah Islam

Indonesia.

m) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan

Narkotika Nasional dengan Dewan Masjid Indonesia

3) Kemitraan BNN Tingkat Internasional.

Selain kerjasama dalam negeri dengan Kementerian/

Lembaga/Instansi, BNN juga melaksanakan kerja sama

internasional dengan berbagai negara dan juga mengikuti

berbagai kerja sama internasional untuk memutus jaringan

peredaran Narkoba sebagai berikut:

a) ASEAN Ministerial Meeting on Drugs Matters (AMMD).

AMMD merupakan pertemuan tingkat menteri negara-

negara ASEAN yang menangani permasalahan

Narkotika di wilayah ASEAN untuk menegaskan

kembali komitmen masing-masing negara dalam

mewujudkan ASEAN Bebas Narkoba. Hasil AMMD

ditindaklanjuti pada pertemuan ASEAN Senior Official

Meeting on Drug Matters (ASOD).


AMMD kelima pada Tahun 2016 di Singapura diadopsi

ASEAN Work Plan on Securing Communities Against

Illicit Drugs 2016-2025 yang menjadi rujukan kerja

sama dalam menangani penyalahgunaan Narkoba di

kawasan ASEAN

b) ASEAN Senior Official on Drug Matters (ASOD).

Pertemuan ASOD dilaksanakan setiap tahun, dihadiri

oleh para pejabat senior dari instansi yang menangani

permasalahan Narkoba untuk melaporkan

perkembangan penanganan Narkoba. Dalam setiap

pertemuan terdapat 5 Working Group, yaitu : (a)

Preventive Education (Pendidikan Pencegahan), (b)

Therapy and Rehabillitation (Terapi dan Rehabilitasi),

(c) Law Enforcement (Penegakan Hukum), (d)

Research (Penelitian), (e) Alternative Development

(Pemberdayaan Alternatif).

c) Heads of National Drug Law Enforcement Agencies

(HONLEA) Asia Pacific.

Pertemuan HONLEA Asia Pasific dilaksanakan setiap

tahun yang dihadiri oleh pejabat tinggi negara anggota

yang menangani isu narkotika untuk membahas

penanganan perdagangan obat-obat terlarang oleh

para penegak hukum.

Negara anggota HONLEA Asia Pacific adalah negara-

negara di kawasan Asia Pasifik, yaitu: Australia, China,

Fiji, India, Indonesia, Iran, Hong Kong, Japan, Macau,

Malaysia, Myanmar, New Zealand, Pakistan,

Philippines, Korea, Singapura, Sri Lanka, Thailand.

Negara observer yaitu: Kanada, Jerman, Rusia, dan

Italia.

d) Commission on Narcotics Drugs (CND).

CND merupakan pertemuan antara Badan – Badan

PBB dengan negara anggota serta pengamat di

seluruh dunia. Agenda komisi dibagi menjadi 2 (dua)

segmen, yaitu:


(1) Segmen Normatif untuk menangani isu

pengendalian dan pengawasan Narkoba serta

tren masa kini.

(2) Segmen Operasional dimana komisi melak-

sanakan perannya sebagai badan utama dari

program Narkoba United Nations Office on Drugs

and Crime (UNODC) dalam mempertimbangkan

isu-isu terkait policy guidance.

e) United Nations General Assembly Special Session on

the World Drug Problem (UNGASS).

UNGASS adalah pertemuan khusus sidang khusus

PBB yang membicarakan permasalahan narkotika.

UNGASS 2016 mereview kemajuan implementasi

political declaration and plan of action on international

cooperation towards an integrated and balanced

strategy to counter the world drug problem 2009. Pada

forum tersebut akan dibahas juga capaian dan

tantangan dalam menghadapi persoalan obat – obatan

global dalam kerangka tiga konvensi pengawasan

narkotika internasional.

f) International Drugs Enforcement Conference (IDEC).

IDEC Merupakan konferensi internasional penegakan

hukum Narkotika di dunia, dihadiri para penegak

hukum di bidang pemberantasan kejahatan Narkotika

dari negara anggota dan pengamat. Dalam forum ini

selain pertukaran informasi mengenai sindikat,

pertukaran data dan juga kerja sama dalam bidang

capacity building atau peningkatan sumber daya ma-

nusia (SDM), berupa pelatihan di bidang penyidikan.

g) The Asean Work Plan on Securing Communities

Against Illicit Drugs 2016-2025.


Illicit Drugs 2016-2025 dihasilkan dalam AMMDM Ke-5

di Singapura,19-20 Oktober 2016. ASEAN Work Plan

on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-

2025 terdiri dari 7 bidang yaitu:


(1) Umum/General.

(2) Pendidikan pencegahan/Preventive Education.

(3) Penegakan Hukum/Law Enforcement.

(4) Terapi dan Rehabilitasi/Treatment and

Rehabilitation.

(5) Penelitian/Research.

(6) Pemberdayaan Alternatif/Alternative

Development.

(7) Kerja Sama regional/Extra-Regional Cooperation.


Illicit Drugs 2016-2025 merupakan tindak lanjut ASEAN

Work Plan on Combating Illicit Drug Production,

Trafficking and Use 2009-2015 yang disepakati

bersama pada Pertemuan ASOD Ke-30 di Phnom

Penh Kamboja Tahun 2009.

Segala pencapaian yang diraih pada tahun 2016 dan tahun-tahun

sebelumnya, tak menjadikan BNN berpuas diri dan larut dalam rasa bangga.

Hal ini menjadi motivasi bagi BNN untuk tetap berkomitmen memberantas

peredaran gelap narkotika secara tegas, sesuai dengan hukum yang berlaku,

serta meningkatkan kinerja demi melindungi generasi bangsa di masa yang

akan datang.

Kedepan, BNN akan tetap fokus pada strategi penanganan

permasalahan narkotika, yaitu supply reduction dan demand reduction,

dengan melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara massif

serta meningkatkan kerja sama nasional dan internasional di bidang P4GN.

Dengan adanya komitmen dan kerja sama yang kuat, BNN optimis

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat diberantas hingga ke

akar-akarnya. BNN juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat

untuk terus mengobarkan api semangat berjuang bersama melawan

kejahatan narkotika.


D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI PEMECAHAN MASALAH.

1. Permasalahan.

a. Sekretariat Utama.

Sebagai Satker pengemban fungsi pembinaan bidang

dukungan administrasi kepada seluruh Satker di lingkungan

BNN, Sekretariat Utama melaksanakan program dan kegiatan

dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, namun

demikian masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dan

kendala yang langsung maupun tidak langsung sangat

berpengaruh pada upaya pelayanan menjadi kurang optimal

sebagaimana uraian berikut:

1) Biro Perencanaan.

a) Pada umumnya para pelaksana perencana di Satker

belum pernah mendapat pelatihan fungsi perencana

(perencana ototidak).

b) Kurang matangnya perencanaan terkait dengan

penetapan target kegiatan dan jangka waktu

pelaksanaan kegiatan yang berakibat revisi rencana

kegiatan dan anggaran.

c) Koordinasi antar Satker belum bisa berjalan optimal

oleh karena keterbatasan sumber daya manusia.

d) Sarana dan prasarana kerja yang kurang representatif.

2) Biro Kepegawaian dan Organisasi.

a) Masih kurangnya Peraturan Kepala BNN yang dapat

dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan

dokumen.

b) Kurangnya koordinasi dan kerja sama yang dibangun

oleh BNNP dan BNNK dengan pemerintah daerah

setempat sehingga proses pelaksanaan upaya P4GN

belum optimal.


c) Kurangnya sosialisasi dan pendekatan jajaran BNNP

dan BNN Kab./Kota kepada pimpinan daerah setempat

sehingga proses vertikalisasi belum optimal

dilaksanakan.

d) Jumlah kebutuhan pegawai BNN yang terpenuhi baru

24% sehingga masih sangat kurang, sedangkan

pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium

pengadaan CPNS.

e) Pegawai BNN terdiri dari PNS organik, PNS

dipekerjakan dan Polri yang diperbantukan sehingga

muncul beberapa perbedaan data.

f) Pengetahuan akan persyaratan administrasi untuk

mutasi jabatan di BNNP dan BNN Kab./Kota masih

kurang dipahami.

3) Biro Keuangan.

a) Belum maksimalnya pengelolaan keuangan di

lingkungan satuan kerja BNN. Hal ini terlihat dari masih

berulangnya temuan inspektorat utama dan BPK.

b) Terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang

memahami dan menguasai analisa akuntansi dan

laporan keuangan.

c) Frekuensi perubahan kebijakan pemerintah yang cukup

banyak dan cepat terkait akuntansi dan pelaporan

keuangan.

d) Aplikasi dan dukungan Teknologi Informatika masih

kurang memadai.

e) Perubahan jumlah pegawai BNN tiap bulan tidak dapat

diprediksi sehingga berpengaruh pada belanja pegawai

(gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras,

tunjangan struktural, tunjangan umum dan tunjangan

PPh. 21).


b. Inspektorat Utama.

Gambaran umum kendala pelaksanaan tugas inspektorat utama


1) Keterbatasan pegawai dalam bidang pengawasan

dikarenakan belum adanya ruang untuk jabatan auditor

utama sebagai pengendali mutu dan auditor madya serta

masih kurangnya jumlah personil pada Inspektorat

Utama...auditor

2) Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi dengan satuan

kerja di lingkungan BNN karena masih ditemukan gap antara

auditor dan auditi sehingga menghambat dalam

pengumpulan data.

3) Keterbatasan ruang keja gedung BNN mengakibatkan

terpisah-pisahnya ruang kerja dan kendaraan operasional

bagi pegawai Inspektorat Utama BNN, sehingga mengalami

kendala dalam koordinasi dan kecepatan penyelesaian

pekerjaan.

4) Keterbatasan aplikasi e audit yang dimiliki oleh Inspektorat

Utama dan belum dimanfaatkan secara optimal aplikasi

e audit yang ada oleh para Auditor.

c. Puslitdatin BNN.

1) Masih minimnya kualitas maupun kuantitas personel di

bidang penelitian, data dan informasi.

2) Keterbatasan anggaran dan personil untuk menindaklanjuti

informasi yang masuk melalui Contact Center BNN

mengenai adanya peredaran gelap Narkoba di masyarakat.

3) Tidak adanya pendidikan dan pelatihan bagi petugas

operator untuk menggali informasi dari masyarakat,

sehingga informasi mengenai adanya peredaran gelap

Narkoba masih banyak yang sumir.


4) Masih rangkap jabatan operator aplikasi Sistem Informasi

Narkoba (SIN) baik di lingkungan BNN, BNNP maupun BNN

Kabupaten/Kota sehingga entri data tidak realtime.

d. Deputi Bidang Pencegahan.

Beberapa permasalahan pada Deputi Bidang Pencegahan BNN

sebagai berikut:

1) Direktorat Advokasi.

a) Kurang matangnya perencanaan antar target dan

jangka waktu pelaksanaan yang berakibat penjadualan

ulang pelaksanaan kegiatan.

b) Sulitnya pelaksanaan koordinasi antar instansi dengan

pelaksanaan progam.

c) Belum terbitnya regulasi pedoman penyusunan

rencana aksi P4GN bagi Kementerian/Lembaga/

Instansi sebagai pengganti Inpres Nomor 12 Tahun

2011 tentang pelaksanaan Kebijakan dan Strategi

Nasional di bidang P4GN.

2) Direktorat Diseminasi Informasi.

a) Program peningkatan kualitas sumber daya manusia

(capacity building) belum optimal, demikian juga dari

sisi kuantitas perlu penambahan pegawai, baik staf

maupun pegawai administrasi.

b) Kegiatan di bidang Media Elektronik dan non Elektronik

khususnya di BNN Provinsi dan Kabupaten, belum

optimal hal ini dipengaruhi kurangnya jumlah SDM yang

bisa bertanggung jawab dalam mengisi konten di media

online maupun memberikan informasi-informasi

kepada publik dalam menyelenggrakan kegiatan

konvensional maupun media cetak.

c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

belum optimal.


d) Para pengelola/manajemen media (cetak dan

elektronik), masih lebih memperhitungkan sisi ekonomi

terkait dengan penyiaran materi P4GN, yang berakibat

penyampaian informasi P4GN melalui media massa

kepada masyarakat belum optimal.

e. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Gambaran permasalahan yang dihadapi Deputi Bidang

Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

pemberdayaan alternatif BNN adalah:

1) Belum adanya legalisasi para binaan, sehingga proses untuk

pinjaman modal atau masuk display di Smesco agak

terhambat.

2) Jarak yang jauh antara tim pemberdayaan alternatif BNN

Pusat ke lokasi kegiatan di Provinsi Aceh, sehingga banyak

waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan

pemberdayaan alternatif.

3) Kondisi keamanan dan geografis dilokasi binaan yang

notabene adalah pegunungan dan melewati tebing/jurang

merupakan situasi yang sangat beresiko bagi tim

pemberdayaan alternatif.

4) Komunikasi dengan masyarakat perdesaan yang masih

banyak kurang mengerti bahasa Indonesia.

5) Belum semua instansi yang terkait di Provinsi Aceh

bersinergi dalam program Alternative Development dalam

rangka menciptakan kawasan rawan menjadi bersih

Narkoba.

f. Deputi Bidang Rehabilitasi.

Gambaran permasalahan yang dihadapi Deputi Bidang

Rehabilitasi dalam pelaksanaan kegiatan adalah:

1) Pada Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi

Pemerintah sebagai berikut:


a) Belum maksimalnya dukungan pimpinan institusi/

pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rehabilitasi

di beberapa daerah.

b) Dukungan terhadap rehabilitasi di daerah tergantung

pemahaman pimpinan daerah.

c) Status RS/PKM mitra rehabilitasi BLUD sehingga

kesulitan dalam klaim pembiayaan.

d) Tugas rehabilitasi bukan tugas pokok petugas RS/PKM,

dan tidak ada perintah langsung dari

Kadinkes/Gubernur.

e) Kesulitan mendapatkan klien, Klinik/PKM/RS bersifat

pasif (tidak ada penjangkauan).

f) WBP Klien rehabilitasi yang tidak selesai program juga

tidak melanjutkan program rehabilitasi di BNNP/BNN

Kab./Kota.

g) Pelaksanaan rehabilitasi melalui rekomendasi TAT

beberapa daerah tidak dilaksanakan karena perbedaan

persepsi diantara penegak hukum.

h) Belum mencukupinnya ketersediaan SDM yang terlatih

di lembaga yang menjalankan rehabilitasi.

i) Kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) SDM

mengenai adiksi dan penanganan rehabilitasi belum

maksimal).

j) SDM terlatih tidak melakukan layanan di RSU/RSUD/

Puskesmas.

k) Ditemukan asesmen dilakukan oleh petugas yang tidak

terlatih/tersertifikasi.

l) Kurangnya konselor yang dapat membantu

menjalankan program rehabilitasi dan konselor yang

ada kompetensinya kurang.

m) Belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas untuk

mendukung layanan rehabilitasi.


(1) Tidak memenuhi standar layanan.

(2) Tidak memenuhi standar keamanan.

n) Di beberapa Lapas tidak ada blok khusus dan kegiatan

rehabilitasi dicampur dengan kegiatan lainnya.

o) Beberapa BNNP/BNN Kab./Kota terkendala dalam

pembentukan klinik.

p) Di beberapa lembaga pelaksanaan rehabilitasi belum

sesuai petunjuk teknis:

(1) Kriteria klien yang direhabilitasi rawat inap/jalan

masih belum sesuai.

(2) Layanan program belum dilaksanakan sesuai

petunjuk teknis.

q) Kualitas pelaksanaan rehabilitasi belum memenuhi

standar pelayanan rehabilitasi karena petugas baru

dilatih dan dikenalkan dengan program.

r) Sistem pembayaran reimburse yang cukup menyulitkan

lembaga dalam menjalankan program rehabilitasi (di

lembaga tidak ada anggaran untuk melaksanakan

rehabilitasi di awal program).

s) Pelaporan pertanggungjawaban terlambat sehingga

klaim terlambat dibayar.

3) Permasalahan Direktorat Penguatan Lembaga

Rehabilitasi Komponen Masyarakat sebagai berikut:



di beberapa daerah.

b) Dukungan terhadap rehabilitasi di daerah tergantung

pemahaman pimpinan daerah.

c) Belum mencukupinnya ketersediaan SDM yang terlatih

di lembaga yang menjalankan rehabilitasi.

d) Kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) SDM

mengenai adiksi dan penanganan rehabilitasi belum

maksimal).


e) Ditemukan asesmen dilakukan oleh petugas yang tidak

terlatih/tersertifikasi.

f) Kurangnya konselor yang dapat membantu

menjalankan program rehabilitasi dan konselor yang

ada kompetensinya kurang.

g) Belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas untuk

mendukung layanan rehabilitasi:



h) Kualitas pelaksanaan rehabilitasi belum memenuhi

standar pelayanan rehabilitasi karena petugas baru

dilatih dan dikenalkan dengan program.

i) Sistem pembayaran reimburse yang cukup menyulitkan

lembaga dalam menjalankan program rehabilitasi (di

lembaga tidak ada anggaran untuk melaksanakan

rehabilitasi di awal program).

j) Pelaporan pertanggungjawaban terlambat sehingga

klaim dibayar terlambat.

k) Beberapa lembaga yang sudah memenuhi standar

layanan sudah menjadi IPWL.

l) Munculnya lembaga rehabilitasi baru yang di

rekomendasikan oleh BNNP/BNN Kab./Kota yang

belum memenuhi standar layanan.

4) Permasalahan pelaksanaan kegiatan Direktorat

Pascarehabilitasi adalah sebagai berikut:



di beberapa daerah dimana dukungan terhadap

rehabilitasi di daerah tergantung pemahaman pimpinan

daerah.

b) Kesulitan mendapatkan klien untuk mengikuti program

pascarehabilitasi.


c) Belum mencukupinya ketersediaan SDM yang terlatih

di lembaga yang menjalankan pascarehabilitasi dan

kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) SDM

mengenai adiksi dan penanganan pascarehabilitasi

belum maksimal.

d) Belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas untuk

mendukung layanan pascarehabilitasi:



e) Di beberapa lembaga pelaksanaan pascarehabilitasi

belum sesuai petunjuk teknis.

f) Kriteria klien yang dipascarehabilitasi rawat inap/jalan

masih belum sesuai.

g) Layanan program belum dilaksanakan sesuai juknis.

h) Kualitas pelaksanaan pascarehabilitasi belum

memenuhi standar pelayanan rehabilitasi karena

petugas baru dilatih dan dikenalkan dengan program.

i) Pencatatan dan pelaporan layanan tidak seragam.

g. Bidang Pemberantasan.

Permasalahan pelaksanaan tugas pada Satker di lingkungan

Deputi Bidang Pemberantasan sebagai berikut:

1) Direktorat Intelijen.

a) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada

Direktorat Intelijen.

b) Terbatasnya anggaran, sehingga pelaksanaan

pengungkapan jaringan hasilnya belum maksimal,

karena dalam pengungkapan jaringan sindikat

narkotika perlu mobilitas yang tinggi dan perlu adanya

dukungan operasional yang memadai.


c) Dengan perubahan Pola dan Modus jaringan sindikat

Narkotika di Indonesia, maka Bidang Pemberantasan

BNNP/BNNKab./Kota perlu mobilitas yang tinggi dan

berupaya menggunakan peralatan Teknologi Intelijen

dalam rangka pengungkapan jaringan yang ada di

daerah serta ingin adanya peningkatan pengungkapan

yang lebih besar, sedangkan peralatan Teknologi yang

ada masih terbatas, sehingga akan menghambat

pelaksanaan kerja dan saat ini dirasakan hasil masih

kurang maksimal.

2) Direktorat Psikotropika dan Prekursor.

Belum tersedianya peralatan untuk mendeteksi bahan-

bahan kimia prekursor atau bahan kimia lain, serta peralatan

keselamatan (safety) untuk para petugas lapangan/penyidik

yang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

3) Direktorat Penindakan dan Pengejaran.

a) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada

Direktorat Penindakan dan Pengejaran.

b) Terbatasnya Sarana dan Prasana di Direktorat

Penindakan dan Pengejaran.

c) Terbatasnya anggaran, sehingga pelaksanaan

pengungkapan jaringan hasilnya belum maksimal,

karena dalam pengungkapan jaringan sindikat

narkotika perlu mobilitas yang tinggi dan perlu adanya

dukungan operasional yang memadai.

d) Masih adanya tumpang tindih dalam Tupoksi.

h. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama.

Permasalahan pelaksanaan tugas pada Satker di lingkungan

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah sebagai berikut:


1) Direktorat Hukum.

a) Pelaksanaan Kegiatan.

(1) Produk hukum yang dihasilkan oleh satuan kerja

lain di luar Direktorat Hukum masih belum melalui

pembahasan yang melibatkan Direktorat Hukum

sehingga dalam proses pengundangan masih

terdapat kesalahan dan harus dikembalikan.

(2) Pelibatan Direktorat Hukum masih terbatas pada

permintaan paraf sehingga informasi yang

berkaitan dengan pembentukan peraturan

perundang-undangan belum tersampaikan.

(3) Kasus hukum pada Bantuan Hukum yang bersifat

Litigasi belum sepenuhnya disampaikan oleh

instansi vertikal.

(4) Hambatan implementasi peraturan perundang-

undangan dan potensi kasus belum disampaikan

sepenuhnya oleh instansi vertikal.

(5) Kurangnya kegiatan yang mempunyai

kemampuan teknis di bidang hukum baik

pembentukan peraturan perundang-undangan

dan litigasi.

(6) Kurangnya kegiatan dukungan yang bertugas

mengadministrasikan dan mengolah data.

b) Pelaksanaan Realisasi Anggaran.

(1) Adanya penurunan tingkat perwakilan peserta

atau narasumber dari pejabat yang dituju kepada

bawahan pejabat sehingga anggaran tidak

terserap sempurna.

(2) Durasi waktu perjalanan dinas yang dikurangi

sehingga anggaran tidak terserap pada durasi

waktu yang dikurangi.


(3) Penggantian biaya transportasi peserta yang lebih

kecil dari Pagu Anggaran pada kegiatan berskala

nasional atau kegiatan yang mengundang peserta

luar daerah.

(4) Anggaran honor Panitia Anggaran antar

Kementerian penyusunan Revisi Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak

terserap sempurna karena Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia sudah menganggarkan.

2) Direktorat Kerja Sama.

Seluruh kegiatan pada Direktorat Kerja Sama selama

tahun 2016 telah berhasil dilaksanakan, namun demikian

terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan

kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

a) Perbedaan struktur organisasi antara BNN dengan

instansi negara lain dimana BNN menangani

penegakan hukum, rehabilitasi, pencegahan, dan

pemberdayaan masyarakat, sedangkan pada instansi

lain hanya mencakup bidang yang spesifik.

b) Kebijakan dari negara lain tidak sama dengan kebijakan

yang ada di Indonesia;

c) Perubahan kurs dollar ketika penyusunan rencana kerja

dengan saat implementasi kegiatan yang berpengaruh

pada alokasi anggaran kegiatan.

d) Penentuan jadwal pelaksanaan penandatanganan

Nota Kesepahaman antara BNN dengan instansi

pemerintah terkait dikarenakan kesibukan para

pimpinan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

e) Tingginya ego sektoral masing-masing instansi

Pemerintah dalam upaya penanganan upaya P4GN.


2. Solusi Mengatasi Hambatan.

a. Sekretariat Utama.

1) Biro Perencanaan.

a) Peningkatan peran teknologi informasi (aplikasi

monevgar, e-budgeting) guna menjembatani efisiensi

kegiatan dan pendanaan.

b) Mengajukan usul pendidikan dan pelatihan kepada

Ninstansi terkait (Bappenas) untuk fungsi

perencanaan.

c) Optimalisasi segala sumber daya yang ada termasuk

sarana dan prasarana.

2) Biro Kepegawaian dan Organisasi.

a) Ditingkatkan peran serta aktif pihak pemerintah daerah

kabupaten/kota yang mengusulkan proses vertikalisasi

pembentukan Satker BNNK/Kota.

b) Optimalisasi Sumber Daya Manusia yang ada,

termasuk proses alih status pegawai yang

dipekerjakan.

c) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM yang

ada baik melalui pendidikan maupun melalui pelatihan.

3) Biro Keuangan.

a) Dilaksanakannya bimbingan teknis bagi para pengelola

keuangan di lingkungan BNN.

b) Merevisi peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2013

tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Peraturan

Kepala BNN ini digunakan untuk menyamakan persepsi

di semua satuan kerja di BNN sekaligus sebagai

jembatan teknis atas standar akuntansi pemerintahan

berbasis akrual yang diterapkan.

c) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan di lingkungan BNN.


d) Bekerja sama dengan Balai Diklat BNN secara

berkelanjutan dalam hal penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan teknis akuntansi dan pelaporan

keuangan di lingkungan Badan Narkotika.

e) Diseminasi/sosialisasi secara periodik. Hal tersebut

dapat digunakan untuk menyerap input berupa saran

ataupun keluhan dari daerah terkait akuntansi dan

pelaporan keuangan berbasis akrual di lingkungan

BNN.

b. Inspektorat Utama.

1) Dengan melakukan rekruitmen pegawai baik dari pengadaan

pegawai maupun mutasi pegawai dari instansi lain serta

melakukan perbaikan pada DSP Inspektorat Utama

mengenai ruang Auditor Utama dan Auditor Madya.

2) Untuk kedepannya diharapkan auditor melakukan

pendekatan kepada auditi dengan mengubah mindset

watchdog menjadi konsultan.

3) Dengan memenuhi ruang kerja dengan pengadaan gedung

kantor.

4) Dengan melakukan pelatihan kepada para auditor untuk

menggunakan aplikasi e-audit yang digunakan dalam

kegiatan audit.

c. Puslitdatin BNN.

1) Berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi

Settama BNN untuk peningkatan kemampuan personel

yang ada terkait bidang penelitian, data dan informasi.

2) Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Settama BNN

untuk mendapat tambahan dukungan anggaran.

3) Berkoordinasi dengan Balai Diklat BNN untuk diadakan

pendidikan dan pelatihan bagi para operator Contact Center

BNN.


4) Berkoordinasi dengan Kepala BNNP, BNN Kabupaten/Kota

dan para Kasatker di lingkungan BNN agar para operator

aplikasi SIN tidak rangkap jabatan.

d. Deputi Bidang Pencegahan.

1) Direktorat Advokasi.

a) Semua kegiatan harus dibuat time line sehingga kita

bisa melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan.

b) Dalam melaksanakan kegiatan harus dipersiapkan

kurang lebih 2 (dua) minggu.

c) Tim pelaksana harus sering menelpon peserta untuk

selalu mengingatkan akan kehadiran.

2) Direktorat Diseminasi Informasi.

a) Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia melalui

pelaksanaan RDK terkait dengan perencanaan

kegiatan untuk mematangkan kegiatan di lapangan.

b) Koordinasi dengan para peserta di lapangan dalam hal

tatap muka jauh sebelum melaksanakan kegiatan tatap

muka.

c) Memberikan sosialisasi kepada stakeholders baik yang

berhubungan dengan media penyiaran dan media

online serta jajaran yang melaksanakan publikasi lewat

sarana transportasi sehinggga mereka memahami dan

tergerak sendiri untuk melakukan sinergitas kegiatan

Anti Narkoba kepada masyarakat.

e. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

1) Proses legalisasi para binaan supaya dipercepat (kaitannya

dengan persyaratan yang diminta AKU MANDIRI), sehingga

dapat mempermudah dalam meminjam modal melalui Bank.

2) Supaya rincian biaya yang diperlukan dihitung dengan

cermat sehingga cepat mendapatkan pinjaman modal.


3) Lebih mengedepankan sinergitas dengan stakeholder

(instansi terkait) di Provinsi Aceh terkait dengan pembinaan

teknis bagi proses alih fungsi lahan dan alih profesi petani

baik melalui alih komoditi legal maupun alih usaha diluar

sektor pertanian.

4) Pembangunan infrastruktur oleh instansi terkait bagi

pembangunan jalan menuju lokasi binaan, supaya lebih

aman dan menjangkau sampai pelosok pedesaan.

5) Melalui pendekatan dengan tokoh masyarakat dan tokoh

pemuda mempermudah komunikasi dengan masyarakat

perdesaan di Provinsi Aceh.

6) Melalui penyusunan Grand Design Alternative Development,

akan merumuskan peran dan tanggung jawab stakeholder

baik dari tingkat pusat (kementerian/lembaga) dan

pemerintah daerah serta swasta (perusahaan/CSR/ LSM).

f. Deputi Bidang Rehabilitasi.

Solusi mengatasi masalah pelaksanaan kegiatan Bidang

Rehabilitasi sebagai berikut:

1) Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi

Pemerintah.

a) Peningkatan komunikasi, advokasi, terhadap pimpinan

institusi/pemangku kepentingan dalam rangka

pelaksanaan rehabilitasi.

b) Rapat koordinasi.

c) Materi penyuluhan di RS/PKM dimasukkan tentang

rehabilitasi.

d) Penetapan lembaga rehabilitasi milik Pemerintah

Daerah melalui Surat Keputusan Gubernur.

e) Penambahan jumlah SDM yang mendapat peningkatan

kemampuan.

f) Asistensi kepada stakeholder.


g) Peningkatan kemampuan SDM mengenai Adiksi yang

lebih mendalam.

h) Penilaian kebutuhan pelatihan.

i) Evaluasi training atau pelatihan untuk SDM terlatih

yang tidak melakukan layanan di RSU/RSUD/

Puskesmas.

j) Merekrut konselor adiksi.

k) Peningkatan kemampuan konselor.

l) Berkoordinasi dengan stakeholder untuk mendorong

kebijakan pemanfaatan dan penambahan sarana

prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan

layanan rehabilitasi.

m) Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya klinik di

BNNP/BNNKab./Kota.

n) Bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi.

o) Monitoring dan controlling dari BNNP/BNN Kab./Kota

p) Pengajuan dana awal untuk pelaksanaan program

rehabilitasi di lapas.

q) Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan untuk

keseragaman pembuatan laporan.

2) Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen

Masyarakat.

a) Komunikasi, advokasi, terhadap pimpinan institusi/

pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan

rehabilitasi.

b) Rapat roordinasi.

c) Penambahan jumlah SDM yang mendapat peningkatan

kemampuan.

d) Peningkatan kemampuan SDM mengenai adiksi yang

lebih mendalam.

e) Penilaian kebutuhan pelatihan.

f) Merekrut konselor adiksi.

g) Peningkatan kemampuan konselor.


h) Berkoordinasi dengan stakeholder untuk mendorong



layanan rehabilitasi.

i) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi.

j) Monitoring dan controlling dari BNNP/BNN Kab./Kota.

k) Pengajuan dana awal untuk pelaksanaan program

rehabilitasi.

l) Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan untuk


3) Direktorat Pascarehabilitasi.

a) Komunikasi, advokasi dan mengadakan rapat teknis

denngan pimpinan institusi/pemangku kepentingan

dalam rangka pelaksanaan pascarehabilitasi.

b) Mensosialisaikan kembali terkait rehabilitasi

berkelanjutan.

c) Penambahan jumlah SDM yang mendapat peningkatan

kemampuan SDM.

d) Berkoordinasi dengan stakeholder untuk mendorong



layanan pascarehabilitasi.

e) Bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi.

f) Monitoring dan controlling kepada BNNP/BNN

Kab./Kota.

g) Pelatihan pencatatan dan pelaporan untuk


g. Deputi Bidang Pemberantasan.

1) Direktorat Intelijen.

a) Perlu ada penambahan anggaran dalam rangka

pengungkapan jaringan yang lebih banyak, sementara

saat ini target masih banyak sementara anggaran

sudah habis.


b) Peningkatan kemampuan dengan melakukan

pelatihan terhadap personil di Pusat dan Daerah, dan

adanya sinergitas antara Pusat dan Daerah.

2) Direktorat Psikotropika dan Prekursor.

- Perlu di anggarkan / Pengadaan untuk alat pendeteksi

prekursor narkotika dan peralatan kesalamatan untuk

penyidik.

h. Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama.

1) Direktorat Hukum.

Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan yang

ada di atas, maka direkomendasikan solusi untuk

pemecahan masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

a) Rancangan Produk Hukum yang berasal dari satuan

kerja di luar Direktorat Hukum seyogyanya

melaksanakan pembahasan dengan Direktorat Hukum

untuk mengevaluasi Rancangan sebelum dilaksanakan

pengundangan.

b) Peningkatan kompetensi pegawai dapat dilakukan

dengan mengikuti Diklat Teknis atau pendidikan yang

diselenggarakan oleh swasta.

c) Perlu adanya penambahan pegawai yang mempunyai

kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.

d) Pada kegiatan yang melibatkan kementerian/lembaga

perlu ditindaklanjuti dengan koordinasi secara terpadu

agar dapat memfasilitasi segala persepsi dan

kepentingan.

e) Agar serapan anggaran dapat terserap dengan optimal

maka strategi yang dilakukan adalah memaksimalkan

penyerapan serta pelaksanaan kegiatan pada awal

tahun pelaksanaan kegiatan serta disusunnya rencana

kegiatan selama 1 (satu) tahun.


2) Direktorat Kerja Sama.

Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan yang

ada atas pelaksanaan kegiatan Direktorat Kerja Sama tahun

2016, maka direkomendasikan solusi untuk pemecahan

masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

a) Berkoordinasi secara optimal dengan bidang yang

menangani permasalahan Narkoba di instansi negara

lain sehingga diharapkan perbedaan struktur tersebut

tidak lagi menjadi permasalahan dalam menjalin

kerjasama dalam upaya penanganan permasalahan

Narkoba.

b) Bersikap fleksibel dalam menyikapi perbedaan

kebijakan negara lain dan kebijakan Indonesia

sehingga bisa dihasilkan kebijakan yang dapat

mengakomodir kepentingan dan kebijakan negara lain

dan kepentingan dan kebijakan Indonesia mengenai

penanganan permasalahan Narkoba.

c) Pada implementasi kegiatan internasional tetap

berpedoman pada nilai kurs yang ada pada saat

pelaksanaan kegiatan internasional.

d) Melakukan koordinasi secara maksimal mengenai

pengaturan jadwal pelaksanaan penandatanganan

Nota Kesepahaman.

e) Upaya persamaan persepsi dalam penanganan

permasalahan Narkoba di Indonesia dengan seluruh

intansi pemerintah dan komponen masyarakat.

E. DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2016.

Tahun 2016 BNN mendapat alokasi anggaran sebesar

Rp. 2.545.000.699.000,- (Dua triliun lima ratus empat puluh lima milyar

enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai

berikut:


NO. JENIS

BELANJA PAGU (Rp.) REALISASI (Rp.) SISA (Rp.) %

1. Belanja Pegawai 443.685.155.000 404.261.574.424 39.423.580.576 91,1%

2. Belanja Barang 950.667.057.000 782.156.055.417 168.511.001.583 82,3%

3. Belanja Modal 1.150.648.487.000 652.461.479.966 498.187.007.034 56,7%

TOTAL 2.545.000.699.000 1.838.879.109.807 706.121.589.193 72,3%

Dari segi persentase penyerapan total anggaran BNN Tahun 2016

adalah sebesar 72,3%. Sisa anggaran merupakan penghematan dari

belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal termasuk penghematan

dengan blokir langsung oleh Kementerian Keuangan. Jika realisasi

anggaran BNN dikurang dengan anggaran yang di blokir, maka realisasi

anggaran BNN sesungguhnya tahun 2016 adalah sebesar 89%.

Pada umumnya seluruh satuan kerja di lingkungan BNN telah

berupaya melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja anggaran

yang tersedia.

Penghematan anggaran dari segi kegiatan merupakan efisiensi

penggunaan langganan daya dan jasa, pelelangan barang/jasa (termasuk

belanja modal) serta pengeluaran kegiatan operasional dilakukan seefisien

mungkin.

Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pemotongan anggaran

berdampak pada pencapaian target tidak bisa optimal, sesuai dengan target

dalam rencana kerja yang ditetapkan sebelumnya. Adapun gambaran

realisasi anggaran BNN Tahun 2016 tergambar dalam grafik berikut ini.

Grafik Realisasi Anggaran BNN Tahun 2016 Sebelum Pagu Blokir

Pagu, 2,545,000,699,000

Realisasi, 1,838,879,109,807

(72,3%)

Sisa, 706,121,589,193

(27,7%)


Grafik Realisasi Anggaran BNN Tahun 2016 Setelah Pagu Blokir

Pagu, 2,066,658,926,000

Realisasi, 1,838,879,109,807

(89%)

Sisa, 227,779,816,193

(11%)


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Adapun kesimpulan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BNN

Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Semangat kebersamaan dan pantang menyerah untuk selalu

memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, merupakan

sikap profesional yang ditumbuhkembangkan oleh seluruh personil

BNN dalam melaksanakan tugas P4GN.

2. Semakin tumbuhnya kebersamaan dan kerja sama antara BNN dengan

Kementerian/Lembaga maupun dengan Kelompok masyarakat lainnya

dalam pelaksanaan program P4GN.

3. Eksekusi pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan di lembaga

rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat tahun 2015

yang lalu, mesti didahului dengan evaluasi menyeluruh (terkait dengan

metode rehabilitasi, bentuk kerja sama), berakibat pencapaian target

sebagaimana program kerja dan anggaran tidak terlaksana secara

optimal.

4. Berdasarkan penanganan kasus dan juga penangkapan bandar dan

jaringan narkotika baik yang berskala nasional maupun internasional

selama tahun 2016, membuktikan bahwa Indonesia memang telah

menjadi target pemasaran narkotika baik oleh jaringan nasional maupun

jaringan internasional.

5. Pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional terus ditumbuh

kembangkan terkait dengan tukar menukar informasi guna memutus

rangkaian peredaran narkotika.

6. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban setiap

Satker BNN sepanjang tahun 2016, dilakukan evaluasi secara rutin

guna mendapatkan umpan balik, baik internal maupun external BNN.


7. Nilai Kinerja BNN tahun 2015, yang biasanya dikeluarkan oleh instansi

terkait di akhir tahun anggaran berikutnya, hingga penyusunan laporan

ini belum dikeluarkan oleh Kemenpan & RB. Sedangkan penilaian

laporan keuangan BNN Tahun 2016 atas audit keuangan BNN Tahun

anggaran 2015 oleh BPK RI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

8. Guna mengetahui realisasi program dan kegiatan P4GN yang

dilaksanakan oleh BNN, Biro Perencanaan Settama BNN

melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di 20 provinsi. Tujuan

pelaksanaan Monev adalah untuk mengetahui sejauhmana manfaat

pelaksanaan kegiatan dan program P4GN yang telah dilaksanakan

BNN selama tahun 2016.

9. Target sasaran pelaksanaan Monev ditujukan kepada masyarakat yang

pernah menerima program dari BNN, yang terdiri dari: Siswa,

Mahasiswa, Guru, Dosen, Pegawai Pemerintah termasuk TNI/Polri,

Pegawai Swasta, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda,

LSM, mereka diminta pendapat melalui pengisian kuesioner yang telah

dipersiapkan sebelumnya, untuk mengisinya sesuai dengan kenyataan

yang ada.

10. Hasil rekapitulasi data masukan dari masyarakat kemudian menjadi

masukan untuk Laporan Kinerja BNN Tahun 2016, kegiatan tersebut

juga sejalan dengan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor

249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas

Pelaksanaan RKA-KL.

11. Selain itu, laporan tahunan ini juga menjadi media evaluasi terhadap

berbagai upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkoba dan juga terkait dengan langkah-langkah operasional P4GN

yang telah dilaksanakan selama ini.

B. S A R A N.

1. Agar seluruh personil BNN lebih meningkatkan peran sertanya dalam

setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2. Dukungan dan peran serta seluruh Kementeritan/Lembaga dan

Komponen masyarakat yang sudah tumbuh harus dipelihara dan

ditingkatkan dimasa yang akan datang.


3. Oleh karena harapan masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan

BNN termasuk dalam pelaksanaan rehabilitasi korban Narkoba, agar

menetapkan pola baku yang terintegrasi dengan pola dan metode

aspek kesehatan dan aspek sosial.

4. Pelaksanaan pengungkapan jaringan pengedar narkotika dan juga

pengungkapan asset bandar untuk terus lebih ditingkatkan dan jangan

sampai ada anggota yang tergoda yang main mata dengan bandar

narkotika.

5. Pelaksanaan kerja sama nasional dan internasional, agar lebih selektif

dan perlu diadakan evaluasi efektivitas pelaksanaan dari kerja sama

tersebut.

6. Agar para pelaksana kegiatan melakukan evaluasi mandiri terkait

dengan tugas pekerjaan yang dilaksanakan, hasil evaluasi kegiatan

menjadi landasan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

7. Yang paling nyata dari nilai kinerja adalah sambutan masyarakat atas

pelaksanaan tugas, semakin tumbuh kebersamaan antara pemerintah

dan masyarakat, diyakini masalah Narkoba bisa lebih cepat

ditanggulangi. Oleh karena itu, dukungan yang telah didapat saat ini

tidak boleh berhenti disitu saja akan tetapi harus tetap ditingkatkan.

8. Pelaksanaan Monev kinerja merupakan upaya mengetahui sambutan

dan manfaat program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi

harapan masyarakat dan juga guna mengetahui peran serta

masyarakat dalam pelaksanaan program P4GN, oleh karena itu agar

hasil masukan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program dan

kegiatan menjadi masukan yang berharga untuk meningkatkan kinerja

dimasa yang akan datang.

KATA PENGANTAR - ppid.bnn.go.id · rahmat dan ridhoNya, Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - ppid.bnn.go.id · rahmat dan ridhoNya, Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional...