KATA PENGANTAR - …pphtp.tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document... ·...
-
Upload
trinhkhanh -
Category
Documents
-
view
215 -
download
1
Transcript of KATA PENGANTAR - …pphtp.tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document... ·...
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan i
KATA PENGANTAR
Dalam rangka mendukung pencapaian swasembada
berkelanjutan padi, jagung, dan pencapaian swasembada
kedelai tahun 2017, Kementerian Pertanian melaksanakan
Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi,
Jagung, dan Kedelai. Salah satu komponen dalam UPSUS
tersebut adalah penyediaan sarana pascapanen dan
pengolahan hasil tanaman pangan sebagai salah satu
upaya dalam menekan susut hasil (losses),
mempertahankan kualitas hasil serta meningkatkan nilai
tambah dan daya saing, dengan penyediaan dana melalui
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun
2016.
Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen
dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan ini disusun
sebagai acuan bagi para petugas pelaksana kegiatan dan
pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan yang
bersumber dari APBN Tahun 2016. Semoga buku petunjuk
teknis ini dapat bermanfaat.
Jakarta, Januari 2016 Direktur Jenderal,
Dr. Ir. Hasil Sembiring, M.Sc. NIP 196002101988031001
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ii
DAFTAR ISI
Hal.
KATA PENGANTAR ................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................. ii
DAFTAR TABEL………………………………………… iv
DAFTAR LAMPIRAN…………………………………… v
I. PENDAHULUAN ................................................ 1
1.1. Latar Belakang .......................................... 1
1.2. Tujuan ........................................................ 4
1.3. Sasaran ..................................................... 5
1.4. Dasar Hukum ............................................. 6
1.5. Pengertian .................................................. 10
II. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN ........ 14
2.1. Jenis dan Sumber Pembiayaan Bantuan .... 14
2.2. Kriteria Lokasi ............................................ 17
2.3. Kriteria Penerima ........................................ 18
2.4. Mekanisme Penetapan Calon Penerima
dan Calon Lokasi (CPCL) ........................... 19
2.5. Distribusi Bantuan Sarana .......................... 21
2.6. Penatausahaan Aset Bantuan .................... 25
III. PENGELOLAAN SARANA PASCAPANEN DAN
PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN…… 26
3.1. Penanganan Pascapanen dan Pengolahan
Hasil ........................................................... 26
3.2. Pengelolaan Sarana Pascapanen dan
Pengolahan Hasil ....................................... 30
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan iii
IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .. 34
4.1. Monitoring dan Evaluasi ............................. 34
4.2. Pelaporan ................................................... 35
V. PENUTUP .......................................................... 37
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan iv
DAFTAR TABEL
Hal.
Tabel 1. Jenis Sarana Pascapanen dan Pengolahan
Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016………15
Tabel 2. Contoh Sarana Pengolahan Hasil pada
Unit Pengolahan Hasil (UPH) ……………. .16
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan v
DAFTAR LAMPIRAN
Hal.
Lampiran 1. Alokasi Sarana Pascapanen dan Pengolahan
Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 ..... 40
Lampiran 2. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan
dan Serah Terima Hasil Pekerjaan
(BAP-STHP).......................................... 42
Lampiran 3. Contoh Format Dokumen Surat Pernyataan
Pengadaan Sarana ............................... 44
Lampiran 4. Contoh BASTB Kelompok Tani /
Gapoktan ............................................... 52
Lampiran 5. Contoh Surat Perjanjian Pendayagunaan
Sarana .................................................. 54
Lampiran 6. Contoh Surat Pernyataan Hibah Tanah /
Lahan .................................................... 58
Lampiran 7. Contoh Form Penggunaan Sarana
Pascapanen dan Pengolahan Hasil……. 62
Lampiran 8. Contoh Form Perbandingan Penggunaan
Sarana Pascapanen Secara Tradisional
Dan Mekanisasi………………………….. 63
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan menyatakan bahwa kedaulatan pangan adalah
hak negara dan bangsa secara mandiri menentukan
kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi
rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat
untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan
potensi sumber daya lokal. Salah satu prioritas utama
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah kedaulatan
pangan. Sebagai penjabaran dari RPJMN, maka
pembangunan pertanian periode 2015-2019 bertujuan
untuk: (1) Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi
untuk mewujudkan kedaulatan pangan, (2)
Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk
pangan dan pertanian, (3) Meningkatkan ketersediaan
bahan baku bioindustri dan bioenergi (4) Meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan petani, dan (5)
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
2
Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Pemerintah
bidang pertanian yang amanah dan profesional.
Kedaulatan pangan diwujudkan dari pencapaian
swasembada pangan yang secara bertahap diikuti
dengan peningkatan nilai tambah hasil pertanian dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam
rangka pencapaian swasembada pangan, maka setiap
tahun disusun sasaran produksi komoditas tanaman
pangan sejalan dengan meningkatnya permintaan.
Untuk tahun 2016, Pemerintah telah menetapkan
sasaran produksi padi sebesar 76,23 juta ton gabah
kering giling, jagung sebesar 21,35 juta ton pipilan
kering dan kedelai sebesar 1,50 juta ton biji kering.
Upaya peningkatan produksi tanaman pangan
khususnya padi, jagung dan kedelai masih dihadapkan
pada beberapa permasalahan, antara lain masih
tingginya susut hasil (padi 10,43 %, jagung 5,20 %,
kedelai 15,5 %) dan masih rendahnya nilai tambah
produk tanaman pangan. Salah satu upaya untuk
mengatasi masalah tersebut adalah melalui penerapan/
penggunaan inovasi teknologi pertanian termasuk
penggunaan alat mesin pertanian yang sesuai dengan
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
3
kondisi spesifik lokasi. Fasilitasi sarana pascapanen
tahun 2016 diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap target penurunan susut hasil yang telah
ditetapkan yaitu padi 0,18 %, jagung 0,48 % dan
kedelai 0,65 %.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun
2015 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian, fungsi pascapanen, pengolahan, mutu dan
standarisasi serta pemasaran dan investasi tanaman
pangan menjadi tugas pokok Direktorat Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP).
Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi
tersebut, Direktorat PPHTP mengalokasikan dukungan
fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hasil
untuk komoditas padi, jagung dan kedelai.
Salah satu kebijakan Direktorat PPHTP adalah
mengamankan produksi melalui penurunan susut hasil,
peningkatan mutu hasil dan peningkatan nilai tambah.
Penggunaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil
tanaman pangan memiliki peranan penting dan
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
4
strategis dalam mendukung peningkatan produktivitas,
efisiensi kerja, kualitas, nilai tambah dan daya saing.
Selain itu penggunaan sarana pascapanen dapat
mengatasi masalah kelangkaan tenaga kerja di sektor
pertanian yang banyak terjadi di daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah
memfasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hasil
tanaman pangan melalui sumber dana APBN Tahun
2016. Untuk mendukung optimalisasi kegiatan
pengelolaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil
tanaman pangan agar berjalan efektif dan efisien serta
sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka
disusun Petunjuk Teknis sebagai acuan dalam
melaksanakan kegiatan Tahun 2016.
Buku Petunjuk Teknis ini, selanjutnya segera
dijabarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan
menyusun petunjuk pelaksanaan secara rinci dan
lengkap, termasuk spesifikasi teknis sarana
pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan
yang akan dilakukan pengadaannya didaerah.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
5
1.2. Tujuan
1. Memberikan penjelasan secara umum tentang kriteria/
syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh
penerima sarana pascapanen dan pengolahan hasil
tanaman pangan.
2. Memperlancar penanganan sarana pascapanen dan
pengolahan hasil tanaman pangan.
3. Memudahkan dalam pengendalian, monitoring dan
evaluasi sesuai sasaran yang sudah ditetapkan.
4. Meningkatkan pemanfaatan sarana pascapanen dan
pengolahan hasil tanaman pangan.
1.3. Sasaran
1. Terpenuhinya kriteria/syarat dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh penerima sarana pascapanen dan
pengolahan hasil tanaman pangan.
2. Terlaksananya penanganan pascapanen dan
pengolahan hasil tanaman pangan.
3. Terlaksananya pengendalian, monitoring dan evaluasi
sesuai sasaran yang sudah ditetapkan.
4. Termanfaatkannya sarana pascapanen dan
pengolahan hasil tanaman pangan secara optimal.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
6
1.4. Dasar Hukum
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3478);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010
tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5106);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
7
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/
2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang-
Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015
tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung
jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada
Pengguna Barang;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/
2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
8
Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/
Lembaga;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat
dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat
Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang
Pelaksanaan Sistim Standardisasi Nasional di
Bidang Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang
Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil
Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good
Manufacturing Practices);
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor
44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
9
Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal
Tanaman (Good Handling Practices);
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tanggal 16
Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup
Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 63/Permentan/RC.130/12/2015 tanggal 16
Desember 2015 tentang Pelimpahan Wewenang
Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan
Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi
Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran
2016;
21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2015 tanggal 16
Desember 2015 tentang Penugasan Kepada
Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
10
Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas
Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2016;
1.5. Pengertian
1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak
memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh
Pemerintah kepada Perseorangan, Kelompok
Masyarakat atau Lembaga Pemerintah/Non
Pemerintah.
2. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar
yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional
dan berlaku secara nasional. Standardisasi
dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan
kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan
masyarakat baik untuk keselamatan, keamanan
maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta
untuk membantu kelancaran perdagangan dan
mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam
perdagangan.
3. Laporan uji (Test Report) adalah keterangan hasil
pengujian dari uji verifikasi, uji unjuk kerja, uji beban
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
11
berkesinambungan, uji pelayanan dan uji kesesuaian
terhadap alat dan mesin pertanian.
4. Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) adalah suatu
unit atau institusi yang tidak memihak atau netral
yang telah diakreditasi untuk melakukan penandaan
SNI.
5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat
yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)
untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh
Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat
yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa.
7. e-Procurement (Pengadaan Secara Elektronik)
adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
dengan menggunakan teknologi informasi dan
transaksi secara elektronik sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
8. e-tendering adalah tata cara pemilihan penyedia
barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan
dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang
terdaftar pada sistem pengadaan secara eletronik
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
12
dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran
dalam waktu yang telah ditentukan.
9. e-Catalogue (Katalog Elektronik) adalah sistem
informasi elektronik yang memuat daftar, jenis,
spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari
berbagai penyedia barang/jasa Pemerintah.
10. e-Purchasing adalah tata cara pembelian
barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
11. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang
dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan
pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan BMN.
14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pengguna Barang dalam mengelola dan
menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas
dan fungsi instansi yang bersangkutan.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
13
15. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan
Barang Milik Negara (BMN);
16. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau
dari Pemerintah Pusat kepada pihak lain, tanpa
memperoleh penggantian.
17. Belanja barang untuk diserahkan kepada
Masyarakat atau Pemda adalah belanja barang yang
diserahkan kepada masyarakat/pemda yang
merupakan pengeluaran anggaran belanja Negara
untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang
dikaitkan dengan tugas dan fungsi strategis
pencapaian kinerja suatu satuan kinerja dan tujuan
kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria belanja
sosial.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
14
II. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1. Jenis dan Sumber Pembiayaan
1. Jenis Sarana
Jenis sarana pascapanen dan pengolahan hasil
tanaman pangan secara rinci tertera pada Tabel 1
dan Tabel 2. Untuk Unit Pengolahan Hasil (UPH)
jagung dan kedelai apabila sarana yang dibutuhkan
tidak tertera pada Tabel 2 tersebut, maka dapat
menyesuaikan dengan kebutuhan poktan/gapoktan.
Jenis sarana pascapanen dan UPH Jagung/Kedelai
yang menggunakan mesin (engine) memiliki
Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional
Indonesia (SPPT-SNI) atau minimal memiliki laporan
uji/Test Report yang masih berlaku dari lembaga
pengujian yang ditunjuk oleh Kementerian.
2. Sumber Pembiayaan
Sumber pembiayaan untuk pengadaan dan
penyaluran sarana adalah dari APBN pada DIPA
Tugas Pembantuan Provinsi di masing-masing
Satker Dinas Pertanian Provinsi.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
15
Tabel 1. Jenis Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Awal Revisi I Revisi II Satuan
1. Combine Harvester Kecil (Daya Motor 7,0
kW - 11,0 kW)
2300 4016 6224 unit
2. Combine Harvester Sedang (Daya Motor
11,1 kW - 31,0 kW)
1500 2872 2872 unit
3. Combine Harvester Besar (Daya Motor
31,1 kW - 65,0 kW)
200 340 340 unit
4. Power Thresher Padi (kapasitas minimal
500 kg/jam) dengan kelengkapan 2 unit
terpal ukuran minimal 6 x 6 m
950 1000 2916 unit
5. Corn Sheller (kapasitas 1-3 ton/jam)
dengan kelengkapan 2 unit terpal ukuran
minimal 6 x 6 m
2000 6240 6240 unit
6. Unit Pengolahan Hasil (UPH) Jagung 60 60 60 paket
7. Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kedelai 30 30 30 paket
8. Power Thresher Multiguna (kapasitas
minimal 450 kg/jam) dengan
kelengkapan 2 unit terpal ukuran
minimal 6 x 6 m
300 6500 6500 unit
9. Destoner/pemisah batu (kapasitas 4-5
ton/jam)
0 2 2 unit
10. Polisher (kapasitas 500 - 700 kg/jam) 0 22 22 unit
11. Corn Combine Harvester (minimal Daya
Motor 45 kw)
0 180 180 unit
12. Vertical Dryer Padi Kapasitas 30
ton/proses
2 2 2 unit
13. Vertical Dryer Padi Kapasitas 6
ton/proses
3 3 3 unit
14 RMU Kapasitas 1 - 1,5 ton/jam 100 115 0 unit
15 Bangunan RMU 0 15 0 unit
16 Vertical Dryer Jagung Kapasitas 6
ton/proses
1 1 5 unit
17 Sarana Pengangkut Hasil Pertanian Roda
3 ( mesin minimal 200 cc)
500 700 700 unit
No. Jenis SaranaVolume
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
16
*) sedang dalam proses
Tabel 2. Contoh Sarana Pengolahan Hasil Pada Unit Pengolahan Hasil (UPH)
1 Jagung Pati Jagung 1 Bak Perendaman
2 Alat Pemisah Lembaga
3 Alat Penggiling
4 Alat Pengayak
5 Alat Pengemas
6 Alat Press Manual
7 Alat Pengering
Tepung Jagung 1 Alat Penepung
2 Pengayak
3 Timbangan
4 Alat Pengemas
Marning 1 Bak Perendaman
2 Alat Perebus Jagung Stainless
3 Alat Penggorengan
4 Alat Pengemas
5 Keranjang
6 Baskom
Grits Jagung 1 Bak Perendaman
2 Alat Pengering
3 Alat Penggiling
4 Alat Pengayak
5 Alat Pengemas
Tepung Instan 1 Alat Pembuat Brondong
Jagung 2 Penepung (discmill )
3 Alat Pengayak 80 Mesh
4 Alat Pengemas
Tortila 1 Bak Pencuci/Perendaman
2 Panci Perebus
3 Alat Peniris/Spinner
4 Alat Penggiling/Blender
5 Alat Pemipih
6 Alat Pengering/Oven
7 Alat Penggoreng
8 Alat Pengemas
2 Kedelai Bubuk Kedelai 1 Pengupas Kulit Kedelai
2 Alat Perebus
3 Alat Pengering
4 Mesin Penggiling
5 Pengayak
6 Pencampur
7 Pengemas
Sari Kedelai 1 Panci
2 Blender (alat penggiling)
3 Kain Saring
4 Kompor
5 Alat Pengemas
Tempe 1 Rak
2 Pengupas Kedelai
3 Sealer
Tahu 1 Mesin Pemecah Kedelai
2 Mesin Giling Kedelai
Kecap 1 Bak Perendaman
2 Alat Perebus
3 Alat Peniris/Spinner
4 Alat Penyaring
Keripik Tempe 1 Alat Pengiris
2 Alat Penggiling
3 Alat Penggoreng
4 Alat Peniris/Spinner
5 Alat Pengemas
No. Komoditas Produk Olahan Peralatan
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
17
2.2. Kriteria Lokasi
Kriteria lokasi mempertimbangkan beberapa hal
sebagai berikut :
1. Memenuhi persyaratan teknis untuk operasional
sarana pascapanen atau pengolahan hasil
disesuaikan kondisi spesifikasi lokasi.
2. Memperhatikan ketersediaan dan kebutuhan sarana
sejenis di wilayah tersebut dengan prioritas tingkat
kejenuhan sarana pascapanen dan pengolahan hasil
tanaman pangan yang masih rendah.
3. Mendukung upaya khusus peningkatan produksi
padi, jagung dan kedelai, diutamakan untuk kegiatan
ekstensifikasi dan Peningkatan Indeks Pertanaman
Padi, Jagung dan Kedelai.
4. Lokasi dryer padi sebaiknya lebih diprioritaskan pada
lokasi yang terintegrasi dengan unit penggilingan
padi yang sudah ada dan masih aktif.
5. Khusus sarana pengangkut hasil pertanian roda-
3 untuk mendukung kegiatan Seribu Desa Mandiri
Benih.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
18
2.3. Kriteria Penerima
Penerima sarana pascapanen dan pengolahan hasil
tanaman pangan adalah Kelompok tani/Gapoktan/
UPJA/Lembaga Masyarakat dan Pemerintah Daerah
dengan persyaratan sebagai berikut:
2.3.1.Kelompok tani/Gapoktan/UPJA/Lembaga Masyarakat
1. Kelompok tani/ Gapoktan/ UPJA/Lembaga
Masyarakat yang memiliki keabsahan
(pengukuhan) dari instansi yang berwenang dan
direkomendasikan oleh Dinas Pertanian.
2. Bersedia, mau dan mampu mengoptimalkan
bantuan, bertanggung jawab dalam
memanfaatkan dan merawat bantuan sarana
pascapanen atau pengolahan hasil tanaman
pangan yang diterimanya dengan baik.
3. Bersedia memanfaatkan dan mengelola sarana
pascapanen atau pengolahan hasil tanaman
pangan untuk mendukung upaya khusus
peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai,
serta peningkatan nilai tambah.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
19
4. Penerima bantuan sarana pascapanen pada
tahun 2015 tidak boleh menerima kembali
bantuan yang sama pada tahun 2016.
2.3.2. Pemerintah Daerah
1. Bersedia mengelola bantuan sarana dalam
bentuk Brigade atau instansi lain yang memenuhi
kriteria penerima bantuan dan memiliki
keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang
berwenang.
2. Bersedia menyediakan gudang penyimpanan
sarana.
3. Bersedia memobilisasi sarana.
4. Bersedia mengalokasikan dana APBD untuk
biaya pemeliharaan sarana.
2.4. Mekanisme Penetapan Calon Penerima dan Calon
Lokasi (CPCL)
1. Calon penerima sarana pascapanen dan pengolahan
hasil tanaman pangan mengajukan usulan/proposal
kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
20
menyampaikan usulan CPCL kepada Dinas
Pertanian Provinsi.
2. Usulan CPCL tersebut diseleksi oleh tim verifikasi
yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi
selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau
pimpinan unit kerja yang mengelola kegiatan sarana
tersebut selaku KPA.
3. Tim verifikasi melakukan seleksi CPCL berupa
seleksi administrasi dan seleksi aspek teknis.
4. Usulan CPCL selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi dan disahkan
oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi selaku Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA). SK penetapan dan
pengesahan penerima bantuan tersebut
disampaikan kepada Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, C.q Direktorat Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Tanaman Pangan.
5. Hasil CPCL yang telah ditetapkan oleh Dinas
Pertanian Provinsi tersebut merupakan dasar
penyaluran bantuan sarana kepada penerima
bantuan.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
21
6. Sebagian CPCL bantuan sarana pascapanen dapat
sama dengan CPCL pada kegiatan ekstensifikasi
dan peningkatan Indeks Pertanaman, sepanjang
belum pernah menerima sarana pascapanen sejenis.
7. Pengadaan sarana pascapanen atau pengolahan
hasil menggunakan sistem e-purchasing.
Sedangkan untuk pengadaan sarana pascapanen
atau pengolahan hasil tanaman pangan yang belum
tercantum dalam e-purchasing, dilakukan dengan
metode pelelangan atau sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
8. Spesifikasi teknis sarana pascapanen atau
pengolahan hasil tanaman pangan secara rinci/detail
ditentukan oleh masing-masing Provinsi sesuai
spesifik lokasi atau kebutuhan daerah, dan tetap
memperhatikan aspek kualitas sarana dalam rangka
meningkatkan kinerja sarana dan kualitas hasil.
2.5. Distribusi Sarana
Pendistribusian sarana sebagaimana pada lampiran 1
mengikuti beberapa ketentuan sebagai berikut:
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
22
1. Bantuan sarana didistribusikan sampai ke titik bagi
sesuai kesepakatan dalam dokumen kontrak antara
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia
Barang/Sarana.
2. Penyaluran bantuan tersebut harus dinyatakan
dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima
Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) dari penyedia kepada
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau
pejabat yang mewakili Kepala Dinas Pertanian.
Format BAP-STHP tersebut sebagaimana tercantum
pada Lampiran 2.
3. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menerbitkan Surat
Pernyataan bersedia menerima bantuan sarana
yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama
Pemerintah Daerah dengan format sebagaimana
Lampiran 3.
4. Surat BAP-STHP dan Surat Pernyataan
sebagaimana tersebut pada butir 2) dan butir 3)
digunakan sebagai dasar pembayaran kepada pihak
penyedia.
5. Penyerahan bantuan sarana kepada Kelompok tani/
Gapoktan/ UPJA/ Lembaga Masyarakat dengan
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
23
Berita Acara sebagaimana tercantum pada Lampiran
4 menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota. Berita Acara tersebut disampaikan
kepada Dinas Pertanian Provinsi dan tembusan ke
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Cq. Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan, segera setelah penyerahan sarana.
6. Penyerahan bantuan sarana tersebut agar dilengkapi
dokumentasi foto saat penyerahan sarana, baik dari
Penyedia kepada Dinas Pertanian Kabupaten serta
Dinas kepada Kelompok tani/Gapoktan/UPJA/
Lembaga Masyarakat/Pemda.
7. Sarana yang didistribusikan harus dalam keadaan
baik, baru, terakit sempurna, lengkap dan dilakukan
uji coba (running test).
8. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat sarana
yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan,
maka Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dapat
merealokasi sarana tersebut ke kelompok lainnya di
wilayah kecamatan yang sama/antar kecamatan.
Apabila diperlukan realokasi antar Kabupaten/Kota,
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
24
maka menjadi kewenangan Kepala Dinas Pertanian
Provinsi.
9. Sarana pengering (vertical dryer), sebelum
didistribusikan terlebih dahulu disiapkan bangunan
dryer sesuai dengan anggaran yang tersedia.
Ukuran bangunan dryer disesuaikan dengan dimensi
sarana dryer dan kelengkapannya;
10. Untuk sarana dryer, pihak penyedia barang
diharuskan untuk melakukan pemasangan instalasi
dan merakit komponen dryer hingga siap
dioperasikan;
11. Penyedia barang menjamin bahwa barang tersebut
memenuhi persyaratan teknis, baik kuantitas
maupun kualitasnya dan memperhatikan jaminan
layanan purna jual dan suku cadang;
12. Penyedia barang diharuskan melaksanakan
pelatihan operasional sarana pascapanen, agar
operator dapat memahami penggunaan dan
pemeliharaan sarana tersebut;
13. Setiap sarana bantuan diberi tanda dengan
grafir/plat nama (name plate) terbuat dari plat yang
pemasangannya dirivet secara rapi, sehingga tidak
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
25
mudah untuk dihilangkan dan ditempatkan di bagian
sarana yang mudah terlihat. Plat nama
mencantumkan sumber pendanaan kegiatan dan
tahun pengadaan. Selain itu perlu juga dicantumkan
kontak person produsen (nama dan nomor telepon)
yang mudah dihubungi bila terjadi kerusakan. Tata
letak name plate dan kontak person penyedia barang
ditentukan oleh penyedia barang.
2.6. Penatausahaan Aset Bantuan
Mekanisme penatausahaan aset dari bantuan
Pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat
(MAK 526) mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.07/
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 96/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan
Pemindahtanganan Barang-Barang Milik Negara.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
26
III. PENGELOLAAN SARANA PASCAPANEN DAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN
3.1. Penanganan Pascapanen dan Pengolahan Hasil
Penanganan pascapanen tanaman pangan yang baik
dan benar (Good Handling Practices/GHP)
merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan
secara baik dan benar, dimulai dari panen sampai
dengan siap dikonsumsi dan/atau diolah, meliputi :
pengumpulan, perontokan, pembersihan,
pengupasan, sortasi, pengeringan, pengemasan,
penyimpanan dan pengangkutan.
Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik (Good
Manufacturing Practices/ GMP) merupakan
serangkaian kegiatan yang baik untuk memproduksi
suatu produk olahan antara lain mencakup lokasi,
bangunan, ruang dan sarana pabrik, proses
pengolahan, peralatan pengolahan, penyimpanan dan
distribusi produk olahan, kebersihan dan kesehatan
pekerja, serta penanganan limbah dan pengelolaan
lingkungan. Hal tersebut diupayakan untuk dapat
mencegah terjadinya kontaminasi/pencemaran oleh
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
27
mikro organisme, benda/bahaya fisik dan senyawa
kimia yang dapat mengganggu atau membahayakan
kesehatan manusia dan masyarakat serta menjaga
kesehatan dan keselamatan pekerja.
Pengelolaan pascapanen dan pengolahan hasil
tanaman pangan merupakan suatu proses kegiatan
yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan
penanganan pascapanen dan pengolahan hasil
tanaman pangan, serta penggunaan sumberdaya
dalam mencapai tujuan yang tidak terlepas dari aspek
sumberdaya manusia.
Pengelolaan yang baik adalah sebagai pondasi bagi
pengembangan setiap organisasi dan unsur yang
terlibat langsung meliputi : perencanaan (planning),
pengorganisasian (organizing), pelaksanaan
(actuating), dan pengawasan (controlling).
Pengelolaan pascapanen dan pengolahan hasil
tanaman pangan diarahkan pada upaya untuk
mewujudkan pengembangan dari hulu hingga industri
hilir pada kawasan yang diarahkan untuk mengolah
komoditas pertanian primer menjadi produk olahan
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
28
baik produk antara (intermediate product) maupun
produk akhir (final product) agar terjadi peningkatan
nilai tambah dan memiliki daya saing produk.
Untuk itu dibutuhkan adanya dukungan Pemerintah
berupa fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan
tanaman pangan, sehingga produk tanaman pangan
yang dijual tidak hanya dalam bentuk segar namun
sudah dalam bentuk produk olahan. Oleh sebab itu,
produk olahan tersebut perlu dilakukan standarisasi
produk akhir terutama untuk komoditas yang
mempunyai prospek di pasar luar negeri.
Pengembangan unit pengolahan pertanian yang akan
dilaksanakan saat ini melalui pendekatan sistem
agribisnis. Pendekatan agribisnis dalam
pengembangan kawasan komoditi tanaman pangan
bermakna bahwa kegiatan pertanian pada suatu
kawasan agar lebih berorientasi pada keuntungan
usaha tani. Pendekatan agribisnis mensyaratkan
adanya keterpaduan antar pemangku kepentingan
pertanian yang terdiri dari kalangan bisnis atau usaha,
masyarakat dan Pemerintah.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
29
Salah satu indikator dan kriteria keberhasilan di
tingkat kawasan pertanian tanaman pangan adalah
meningkatnya aktivitas penanganan pascapanen dan
pengolahan hasil serta nilai tambah produk.
Keberadaan aktivitas usaha pascapanen dan
pengolahan hasil mencerminkan bahwa kawasan
pertanian telah ada dan terintegrasi dalam sistem dan
usaha agribisnis mulai hulu sampai hilir. Peningkatan
aktivitas pascapanen dan pengolahan akan
meningkatkan efisiensi kerja, kualitas dan nilai
tambah dari produk yang dihasilkan dan dapat diukur
dari bertambahnya volume komoditas yang diolah,
bertambahnya jumlah dan jenis usaha pascapanen
dan pengolahan produk, meningkatnya penggunaan
alat dan mesin pascapanen dan pengolahan.
Pengembangan agroindustri tanaman pangan
merupakan suatu sistem yang terintegrasi mulai dari
aspek budidaya (on-farm), pascapanen hingga
pengolahan (off-farm) dan pemasaran. Semua aspek
tersebut dilakukan dalam suatu aktivitas yang saling
terkait antara seluruh komponen pendukung mulai dari
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
30
hulu (kontinuitas pasokan bahan baku) sampai hilir
(pengolahan dan akses pemasaran).
Pada saat ini penanganan pascapanen maupun
pengolahan hasil tanaman pangan masih belum
dilaksanakan secara optimal, sehingga membutuhkan
adanya sentuhan dan perbaikan teknologi dengan
turut memperhatikan segi efektivitas, efisiensi, mutu
dan pasar. Untuk mendukung perbaikan teknologi
tersebut Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan melalui dana APBN tahun 2016
telah mengalokasikan fasilitasi sarana pascapanen
dan fasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman
pangan.
3.2. Pengelolaan Sarana Pascapanen dan
Pengolahan Hasil
Pengelolaan pemanfaatan sarana pascapanen dan
pengolahan hasil tanaman pangan agar dapat
berjalan secara optimal harus memperhatikan
beberapa aspek penting yaitu aspek operasional
sarananya, manajemen, maupun struktur
kelembagaannya.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
31
Pengelolaan pemanfaatan bantuan sarana adalah
sebagai berikut :
1. Kelompoktani/ Gapoktan/ UPJA/ Lembaga
Masyarakat/Pemda
a. Kelompok tani/ Gapoktan/ UPJA/ Lembaga
Masyarakat harus mempunyai struktur
organisasi yang dilengkapi uraian tugas dan
fungsi secara jelas dan disepakati semua
anggota.
b. Kepemilikan alat dan sarana adalah milik
Kelompok tani/ Gapoktan/ UPJA/ Lembaga
Masyarakat (bukan milik perorangan) dan
dioperasionalkan oleh Kelompok tani/
Gapoktan/ UPJA/ Lembaga Masyarakat.
c. Mekanisme dan tata hubungan kerja antar
anggota Kelompok tani/Gapoktan/ UPJA/
Lembaga Masyarakat disusun secara
partisipatif.
d. Proses pengambilan keputusan dilakukan
secara musyawarah/mufakat dan dituangkan
dalam berita acara atau risalah rapat yang
ditandatangani oleh pengurus dan diketahui
oleh unsur pembina atau instansi terkait.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
32
e. Anggota melakukan pengawasan terhadap
pengembangan usaha Kelompok tani/
Gapoktan/ UPJA / Lembaga Masyarakat.
f. Pengembangan Kelompok tani/Gapoktan/
UPJA/ Lembaga Masyarakat diarahkan untuk
menuju terbangunnya lembaga ekonomi seperti
koperasi atau unit usaha berbadan hukum
lainnya.
g. Bersedia untuk mendukung panen serempak
dan percepatan panen
2. Pemerintah Daerah
a. Brigade agar dilengkapi dengan struktur
organisasi pengelolaan brigade.
b. Pengelolaan brigade harus sesuai dengan
aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
c. Pengelolaan brigade dilaksanakan oleh Dinas
Pertanian bersama-sama dengan Instansi
Terkait untuk mendukung kelancaran
penerapan panen serempak dalam rangka
pelayanan kepada petani/kelompok tani yang
membutuhkan layanan penggunaan sarana
panen dengan mempertimbangkan keberadaan
sarana didaerah tersebut.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
33
d. Operasional pemanfaatan sarana dibebankan
kepada pengguna jasa (Kelompok
tani/Gapoktan/UPJA/ Lembaga Masyarakat).
e. Brigade wajib melakukan pemeliharaan atau
perawatan sarana secara regular, sehingga
kondisi sarana selalu terawat dengan baik.
Hasil akhir yang diharapkan dengan dilakukannya
pengelolaan sarana pascapanen dan pengolahan
hasil tanaman pangan adalah :
1. Penerima bantuan sarana mampu mengoptimalkan
pemanfaatan sarana dalam penanganan
pascapanen dan pengolahan hasil tanaman
pangan, sehingga dapat menghasilkan keuntungan
bagi kelompok untuk pengembangan usaha.
2. Penerima bantuan sarana mampu mengatur arus
kas dan berorientasi profit oriented.
3. Penerima bantuan sarana mengembangkan
kapasitas organisasi dan skala usaha kelompok.
4. Penerima bantuan sarana memiliki kesadaran
dalam meminimalkan susut hasil tanaman pangan.
5. Penerima bantuan sarana sudah berorientasi
peningkatan nilai tambah dan daya saing.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
34
IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
4.1. Monitoring dan Evaluasi
Pembinaan terhadap pemanfaatan sarana
dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi agar
bantuan sarana dapat berdayaguna dan berhasil
guna. Untuk itu diperlukan pengawalan terhadap
Kelompok tani/Gapoktan/UPJA/Lembaga
Masyarakat penerima bantuan sarana.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan
oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
untuk mengetahui kondisi sarana, perkembangan
pemanfaatan dan permasalahan yang muncul di
lapangan, serta untuk mendapatkan masukan
langsung dari pengguna terhadap sarana yang diterima.
Masukan yang diperoleh digunakan untuk acuan dalam
penentuan kebijakan selanjutnya.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
35
4.2. Pelaporan
Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari
penerima bantuan, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota,
Dinas Pertanian Provinsi sampai Pusat.
Penerima bantuan sarana pascapanen tanaman
pangan melaporkan kinerja penggunaan sarana
setiap mus im tanam,sedangkan untuk Kelompok
tani/Gapoktan/UPJA/Masyarakat penerima bantuan
sarana pengolahan menyampaikan laporan kinerja,
kondisi sarana pengolahan dan perkembangan
usahanya 1 (satu) kali setiap tahun. Laporan ditujukan
pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan dilengkapi
dengan gambar/foto pemanfaatan sarana tersebut di
lapangan.
Laporan dari penerima bantuan sarana pascapanen
tanaman pangan dibuat rekapitulasinya oleh Dinas
Pertanian Kabupaten/Kota untuk disampaikan ke
Dinas Pertanian Provinsi. Laporan dari Dinas
Pertanian Provinsi selanjutnya disampaikan kepada
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, Kementerian Pertanian dengan alamat:
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
36
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan - Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Jalan Ragunan Nomor 15 Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
Telp : (021) 7806090 Fax : (021) 78832318, 7804658
e-mail : [email protected]
Pelaporan ini merupakan masukan pent ing bagi
perencanaan pengembangan sarana pascapanen
dan pengolahan hasi l tanaman pangan pada masa
mendatang, sehingga keterlambatan maupun
kelalaian dalam pembuatan laporan tersebut akan
menjadi evaluasi k iner ja dan pert imbangan dalam
kebi jakan pemberian bantuan selanjutnya.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
37
V. PENUTUP
Dukungan terhadap ketersediaan sarana pascapanen
dan pengolahan hasi l tanaman pangan di lokasi
sentra-sentra tanaman pangan sebagai salah satu
upaya khusus untuk mendukung tercapainya sasaran
peningkatan produksi tanaman pangan dan
kesejahteraan masyarakat tani. Dengan adanya dukungan
sarana tersebut akan diperoleh efisiensi waktu, efisiensi
jumlah tenaga kerja, efisiensi biaya usaha tani,
meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian dan
pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani.
Diperlukan peran aktif dari Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau instansi
terkait dalam pendampingan, pengawalan dan
pengawasan pengelolaan sarana kepada Kelompok tani/
Gapoktan/UPJA/Masyarakat, sehingga investasi
sarana tersebut dapat mendorong pengelolaan
sarana pascapanen dan pengolahan hasi l
tanaman pangan ke arah mandiri, serta menjadi
perintis berkembangnya kelembagaan dan sarana di
wilayahnya masing - masing.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
38
Bantuan sarana ini diharapkan dapat membantu Kelompok
tani/Gapoktan/UPJA/Masyarakat agar tahapan pasca
panen dan pengolahan hasil tanaman pangan menjadi
efisien dan dapat menurunkan susut hasil, serta
memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan seluruh
anggotanya.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016
39
LAMPIRAN
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 40
AWAL REVISI I REVISI II AWAL REVISI I REVISI II AWAL REVISI I REVISI II
1 Jawa Barat 168 383 413 21 26 26
2 Jawa Tengah 435 554 594 103 155 155
3 DI Yogyakarta 32 35 35
4 Jawa Timur 108 474 675 283 381 381
5 Banten 66 83 113 20 20
6 Bali 51 47 57 1 1 1
7 Aceh 124 161 386 79 141 141 15 15
8 Sumatra Utara 120 260 145 306 306 29 41 41
9 Sumatra Barat 7 7
10 Riau 64 110 110 16 70 70
11 Jambi 62 128 178 4 9 9 2 2
12 Sumatra Selatan 25 122 472 35 141 141 14 50 50
13 Lampung 173 279 525 141 204 204 15 18 18
14 Kalimantan Barat 60 99 124 36 36 36
15 Kalimantan Tengah 90 170 170 10 10
16 Kalimantan Selatan 148 240 340 53 95 95 9 9 9
17 Kalimantan Timur 65 117 137 48 43 43
18 Sulawesi Utara 65 112 237 10 90 90 3 3
19 Sulawesi Tengah 98 24 34 59 169 169 15 44 44
20 Sulawesi Selatan 55 170 400 400 65 81 81
21 Sulawesi Tenggara 140 160 75 143 143 16 20 20
22 Maluku 52 90 190 16 30 30 2 4 4
23 Nusa Tenggara Barat 172 178 178 50 137 137 9 10 10
24 Nusa Tenggara Timur 48 35 85 30 30 30 6 6 6
25 Papua 34 70 35 57 57 8 10 10
26 Bengkulu 8 10 50
27 Maluku Utara 84 98 198 15 50 50 5 5
28 Bangka Belitung 20 20 25
29 Gorontalo 72 72 46 41 41 5 9 9
30 Kepulauan Riau
31 Papua Barat 35 74 99 13 13
32 Sulawesi Barat 30 175 30 75 75 6 12 12
33 Kalimantan Utara 17
Total 2300 4016 6224 1500 2872 2872 200 340 340
COMBINE HARVESTER KECIL
(UNIT)
COMBINE HARVESTER SEDANG
(UNIT)
COMBINE HARVESTER BESAR
(UNIT)
SARANA PASCAPANEN PADI
NO PROVINSI
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 41
AWAL REVISI I REVISI II AWAL REVISI I REVISI II AWAL REVISI I REVISI II
1 Jawa Barat 3 3 3 142 160 374
2 Jawa Tengah 126 128 325
3 DI Yogyakarta 16 20 56
4 Jawa Timur 154 154 428
5 Banten 42 42 117
6 Bali 41 41 102
7 Aceh 20 20 49
8 Sumatra Utara 24 24 124
9 Sumatra Barat 30 30 60
10 Riau 18 18 53
11 Jambi 10 10 43
12 Sumatra Selatan 43 43 153
13 Lampung 10 14 92
14 Kalimantan Barat 65 100
15 Kalimantan Tengah 10 16 54
16 Kalimantan Selatan 14 26 95
17 Kalimantan Timur 6 17 50
18 Sulawesi Utara 10 10 30
19 Sulawesi Tengah 12 12 32
20 Sulawesi Selatan 2 2 2 137
21 Sulawesi Tenggara 10 10 30
22 Maluku 27 22 49
23 Nusa Tenggara Barat 20
24 Nusa Tenggara Timur 21 21 21
25 Papua 45
26 Bengkulu 85 85 118
27 Maluku Utara 28
28 Bangka Belitung 12 12 46
29 Gorontalo 30
30 Kepulauan Riau
31 Papua Barat 55
32 Sulawesi Barat 30
33 Kalimantan Utara 37
Total 2 2 2 3 3 3 950 1000 2916
VERTICAL DRYER PADI KAP 30 TON
(UNIT)
VERTICAL DRYER PADI KAP 3,5-6 TON
(UNIT)POWER THRESHER (UNIT)
SARANA PASCAPANEN PADI
NO PROVINSI
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 42
AWAL REVISI I REVISI II AWAL REVISI I REVISI II AWAL REVISI I REVISI II
1 Jawa Barat 8 8 1 1
2 Jawa Tengah 7 5
3 DI Yogyakarta 1 1
4 Jawa Timur 7 7 1 1
5 Banten 4 4 22 22
6 Bali 4 4
7 Aceh 4 2
8 Sumatra Utara 4
9 Sumatra Barat
10 Riau
11 Jambi 2 2
12 Sumatra Selatan 8 10
13 Lampung 6 6
14 Kalimantan Barat 2 2
15 Kalimantan Tengah 2 2
16 Kalimantan Selatan 3 3
17 Kalimantan Timur 2 2
18 Sulawesi Utara 2 2
19 Sulawesi Tengah 3 9
20 Sulawesi Selatan 6 11
21 Sulawesi Tenggara 2 2
22 Maluku
23 Nusa Tenggara Barat 3 3
24 Nusa Tenggara Timur 3
25 Papua 3 3
26 Bengkulu 2 2
27 Maluku Utara 15
28 Bangka Belitung
29 Gorontalo 5 5
30 Kepulauan Riau
31 Papua Barat
32 Sulawesi Barat 5 5
33 Kalimantan Utara 2
Total 100 115 0 0 22 22 0 2 2
RMU (UNIT) POLISHER (UNIT) DESTONER (UNIT)
SARANA PASCAPANEN PADI
NO PROVINSI
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 43
AWAL REVISI I REVISI II AWAL REVISI I REVISI II
1 Jawa Barat 6 6 105 350 344
2 Jawa Tengah 9 9 115 358 358
3 DI Yogyakarta 9 3 9
4 Jawa Timur 17 17 180 636 636
5 Banten 6 24 24
6 Bali 15 34 34
7 Aceh 8 8 65 240 240
8 Sumatra Utara 9 9 100 412 412
9 Sumatra Barat 162 162
10 Riau 2 2 25 66 66
11 Jambi 4 4 45 54 54
12 Sumatra Selatan 7 7 85 225 225
13 Lampung 14 14 95 464 464
14 Kalimantan Barat 40 52 52
15 Kalimantan Tengah 10 22 22
16 Kalimantan Selatan 10 10 65 220 220
17 Kalimantan Timur 10 29 29
18 Sulawesi Utara 14 14 156 480 480
19 Sulawesi Tengah 7 7 60 140 140
20 Sulawesi Selatan 17 17 247 686 686
21 Sulawesi Tenggara 1 1 90 100 100
22 Maluku 20 15 15
23 Nusa Tenggara Barat 14 14 135 400 400
24 Nusa Tenggara Timur 12 12 107 408 408
25 Papua 7 7
26 Bengkulu 25 53 53
27 Maluku Utara 20 12 12
28 Bangka Belitung
29 Gorontalo 14 14 130 388 388
30 Kepulauan Riau
31 Papua Barat 4 4
32 Sulawesi Barat 15 15 40 184 184
33 Kalimantan Utara 12 12
Total 0 180 180 2000 6240 6240
SARANA PASCAPANEN JAGUNG
CORN COMBINE HARVESTER
(UNIT)CORN SHELLER (UNIT)
NO PROVINSI
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 44
AWAL REVISI I REVISI II AWAL REVISI I REVISI II
1 Jawa Barat 1 1 1
2 Jawa Tengah
3 DI Yogyakarta
4 Jawa Timur 3
5 Banten
6 Bali
7 Aceh
8 Sumatra Utara
9 Sumatra Barat
10 Riau
11 Jambi
12 Sumatra Selatan
13 Lampung
14 Kalimantan Barat
15 Kalimantan Tengah
16 Kalimantan Selatan
17 Kalimantan Timur
18 Sulawesi Utara
19 Sulawesi Tengah
20 Sulawesi Selatan
21 Sulawesi Tenggara
22 Maluku
23 Nusa Tenggara Barat
24 Nusa Tenggara Timur 4
25 Papua
26 Bengkulu
27 Maluku Utara
28 Bangka Belitung
29 Gorontalo
30 Kepulauan Riau
31 Papua Barat
32 Sulawesi Barat
33 Kalimantan Utara
Total 1 1 5 0 3 0
GUDANG/LANTAI JEMUR JAGUNG
(PAKET)
SARANA PASCAPANEN JAGUNG
VERTICAL DRYER JAGUNG KAP 3,5-6 TON
(UNIT)
NO PROVINSI
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 45
AWAL REVISI I REVISI II AWAL REVISI I REVISI II
1 Jawa Barat 23 362 362 23 40 40
2 Jawa Tengah 23 166 166 22 38 38
3 DI Yogyakarta 6 7 7
4 Jawa Timur 24 1293 1293 32 40 40
5 Banten 10 123 123 10 12 12
6 Bali 9 9 9 5 3 3
7 Aceh 21 270 270 15 38 38
8 Sumatra Utara 18 294 294 23 33 33
9 Sumatra Barat 9 42 42
10 Riau 6 72 72 13 17 17
11 Jambi 10 122 122 16 17 17
12 Sumatra Selatan 12 409 409 27 35 35
13 Lampung 15 71 71 17 38 38
14 Kalimantan Barat 37 37 13 30 30
15 Kalimantan Tengah 30 30 13 21 21
16 Kalimantan Selatan 8 491 491 18 28 28
17 Kalimantan Timur 58 58 12 19 19
18 Sulawesi Utara 8 264 264 11 20 20
19 Sulawesi Tengah 11 146 146 13 21 21
20 Sulawesi Selatan 14 859 859 50 36 36
21 Sulawesi Tenggara 17 192 192 14 17 17
22 Maluku 35 35 16 8 8
23 Nusa Tenggara Barat 25 750 750 20 25 25
24 Nusa Tenggara Timur 8 100 100 18 24 24
25 Papua 11 37 37 16 13 13
26 Bengkulu 10 98 98 15 17 17
27 Maluku Utara 40 40 10 11 11
28 Bangka Belitung 2 7 7
29 Gorontalo 5 53 53 12 14 14
30 Kepulauan Riau
31 Papua Barat 6 30 30 14 13 13
32 Sulawesi Barat 51 51 15 16 16
33 Kalimantan Utara 6 38 38
Total 300 6500 6500 500 700 700
POWER THRESHER MULTIGUNA
(UNIT)RODA 3 (UNIT)
SARANA PASCAPANEN KEDELAI SARANA PENGANGKUT HASIL PERTANIAN
NO PROVINSI
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 46
AWAL REVISI I REVISI II AWAL REVISI I REVISI II
1 Jawa Barat 1 1 1 2 2 2
2 Jawa Tengah 6 6 6 2 2 2
3 DI Yogyakarta
4 Jawa Timur 2 2 2
5 Banten 1 1 1
6 Bali 3 3 3 1 1 1
7 Aceh 4 4 4 3 3 3
8 Sumatra Utara 6 6 6
9 Sumatra Barat
10 Riau
11 Jambi 1 1 1 1 1 1
12 Sumatra Selatan 2 2 2
13 Lampung 2 2 2
14 Kalimantan Barat 1 1 1
15 Kalimantan Tengah
16 Kalimantan Selatan
17 Kalimantan Timur
18 Sulawesi Utara 2 2 2 3 3 3
19 Sulawesi Tengah 1 1 1 2 2 2
20 Sulawesi Selatan 6 6 6 1 1 1
21 Sulawesi Tenggara 6 6 6 5 5 5
22 Maluku 1 1 1 2 2 2
23 Nusa Tenggara Barat 1 1 1
24 Nusa Tenggara Timur 7 7 7
25 Papua 3 3 3
26 Bengkulu 2 2 2 2 2 2
27 Maluku Utara
28 Bangka Belitung
29 Gorontalo 4 4 4 2 2 2
30 Kepulauan Riau
31 Papua Barat
32 Sulawesi Barat 1 1 1 1 1 1
33 Kalimantan Utara
Total 60 60 60 30 30 30
UPH JAGUNG (PAKET) UPH KEDELAI (PAKET)
SARANA PENGOLAHAN
NO PROVINSI
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 47
Lampiran 2. Contoh Format Berita Acara Pemeriksanaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP)
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN (BAP-STHP)
BANTUAN ....... (JENIS SARANA) KEGIATAN BANTUAN SARANA TAHUN 2016
Nomor :
Pada hari ini ...... tanggal ...... bulan ...... tahun dua ribu enam
belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA : Nama : .................. Jabatan : .................. Alamat : .................. PIHAK KEDUA : Nama : .................. Jabatan : .................. Alamat : .................. Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan
barang kepada PIHAK KEDUA berupa ......... (jenis sarana),
sesuai Perjanjian (kontrak) Nomor: ............... tanggal .............
2016, dengan rincian sebagai berikut :
No. Nama/Jenis Barang Merk/Tipe Jumlah Barang
1.
2.
3.
KOP DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 48
Seluruh barang yang diserahterimakan dalam keadaan baik,
baru, dan lengkap sesuai dengan spesifikasi terlampir, serta telah
dilakukan uji coba (running test).
Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil
Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak
dengan sebenarnya. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah
Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat rangkap 6 (enam) untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA **) PIHAK PERTAMA *) Yang Menerima, Yang Menyerahkan,
(........................... ) ( ............................. ) NIP.
Mengetahui : ***)
( ........................... ) NIP.
Keterangan : *) : Pihak Penyedia Barang **) : Petugas Penerima ........ (Jenis sarana) Kabupaten/Kota ***) : Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 49
Lampiran 3. Contoh Format Dokumen Surat Pernyataan Bersedia Menerima Bantuan Sarana
......, ............. 2016
Nomor : Lampiran : 2 berkas Hal : Penyampaian Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Yth. Kepala Dinas ................ Kabupaten/Kota ................... di
Tempat Sehubungan telah selesainya pendistribusian bantuan sarana
........... (jenis dan merk sarana), kegiatan Pengadaan Bantuan
Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
TA. 2016, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bantuan sarana tersebut merupakan pos belanja barang yang
menggunakan AKUN 526 yaitu belanja barang yang
diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah.
2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik
Negara (BMN), maka sarana tersebut akan dihibahkan kepada
Masyarakat/Pemerintah Daerah.
3. Untuk proses usulan penghibahan ke Pengelola Barang Cq.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dipersyaratkan
adanya Surat Pernyataan bersedia menerima hibah,
selanjutnya kami mohon kesediaannya agar dapat
menandatangani surat pernyataan sebagaimana lampiran 1
dan 2.
KOP SURAT DINAS PERTANIAN PROVINSI
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 50
4. Surat Pernyataan dibuat diatas kertas kop Dinas Pertanian,
ditandatangani dan distempel.
5. Surat pernyataan asli dan lampirannya agar dapat
dikirimkan kepada kami melalui pos dengan alamat :
Dinas Pertanian Provinsi ……………
Jalan …………….
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.
Kepala Dinas …..…..…
Provinsi …………..
( ………………. ….. ) NIP.
Tembusan : 1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan 2. Bupati ………….……. 3. Direktur PPHTP, Ditjen. Tanaman Pangan
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 51
Contoh Lampiran 1.Surat Pernyataan untuk barang yang diserahkan Ke Kelompoktani/Gapoktan/ UPJA/Mayarakat
SURAT PERNYATAAN
Nomor : ........................................ Yang bertandatangan dibawah ini : Nama : ........................... NIP : ........................... Pangkat/Golongan : ......... / ............... Jabatan : Kepala Dinas ........................ selaku SKPD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan ini menyatakan bersedia menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) yang akan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah pada Kantor Dinas Pertanian ............... dengan jenis barang sebagai berikut :
No Jenis Barang /
Volume AKUN Nilai (Rp) Keterangan
1. Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat
1)
2. Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat
1)
3. Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat
1)
Ket : 1) Pemerintah Daerah menyerahkan Sarana kepada Poktan/Gapoktan/UPJA dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)
KOP SATKER DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 52
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
..........., ................ 2016 a.n Bupati
Kepala Dinas,
( ........................... ) NIP.
Petunjuk Teknis P
engelolaan Sarana Pascapanen dan
Pengolahan H
asil Tanaman P
angan Tahun 2016
Dire
kto
rat J
en
de
ral T
an
am
an
Pan
gan
53
C
on
toh
. Lam
pira
n 2
. Su
rat P
ern
ya
taa
n U
ntu
k B
ara
ng
Ya
ng
Dis
era
hka
n K
e K
elo
mpo
kta
ni/G
ap
okta
n/
UP
JA
/Ma
sya
raka
t L
AM
PIR
AN
SU
RA
T P
ER
NY
AT
AA
N
Nom
or :
KA
BU
PA
TE
N
: ...................
INS
TA
NS
I : ..................
No
Nam
a
kelo
mpok
Pene
rima
Nam
a
Bara
ng
K
ode
Bara
ng
M
erk
T
ipe
Jum
lah
(unit)
Harg
a
Pero
leha
n
(Rp)
Ta
hun
Pero
leha
n
Kond
isi
Loka
si
B
R
R
RB
K
ete
rangan :
- B
= B
aik
- R
R
= R
usak R
ingan
- RB
=
Rusak B
era
t ..........., ................ 2
01
6
a.n
Bu
pa
ti K
epa
la D
ina
s,
( ........................... )
NIP
.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 54
Contoh. Lampiran 1. Surat Pernyataan Untuk Barang Yang Diserahkan Ke Pemda Sebagai ASET PEMDA
SURAT PERNYATAAN
Nomor : ........................................ Yang bertandatangan dibawah ini : Nama : ........................... NIP : ........................... Pangkat/Golongan : ......... / ............... Jabatan : Kepala Dinas ........................ selaku SKPD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan ini menyatakan bersedia menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) yang akan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah pada Kantor Dinas Pertanian ............... dengan jenis barang sebagai berikut :
No Jenis Barang /
Volume AKUN Nilai (Rp) Keterangan
1. Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat
1)
2. Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat
1)
3. Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat
1)
Ket : 1) Sarana menjadi aset Pemerintah Daerah
KOP SATKER DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 55
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
..........., ................ 2016 a.n Bupati
Kepala Dinas,
( ........................... ) NIP.
P
etunjuk Teknis Pengelolaan Sarana P
ascapanen dan P
engolahan Hasil Tanam
an Pangan Tahun 20
16 D
irekto
rat J
end
era
l Ta
na
ma
n P
an
ga
n
56
C
on
toh
lam
pira
n 2
.Su
rat P
ern
ya
taa
n U
ntu
k B
ara
ng
Ya
ng
Dis
era
hka
n K
e P
em
da
Se
bag
ai A
SE
T P
EM
DA
(B
RIG
AD
E)
LA
MP
IRA
N S
UR
AT
PE
RN
YA
TA
AN
N
om
or :
KA
BU
PA
TE
N
: ...................
ES
ELO
N I
: Ditje
n T
an
am
an
Pan
ga
n
KE
ME
NT
ER
IAN
: Pe
rtan
ian
NO
N
AM
A
BA
RA
NG
K
OD
E
BA
RA
NG
M
ER
K
TIP
E
JU
MLA
H
(UN
IT)
HA
RG
A
PE
RO
LE
HA
N
(RP
)
TA
HU
N
PE
RO
LE
HA
N
KO
ND
ISI
LO
KA
SI
B
RR
R
B
Kete
rangan :
- B
= B
aik
- R
R
= R
usak R
ingan
- RB
=
Rusak B
era
t ..........., ................ 2
01
6
a.n
Bu
pa
ti K
epa
la D
ina
s,
( ........................... )
NIP
.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 57
Lampiran 4. Contoh BASTB KelompokTani/Gapoktan
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Nomor : ......................................
Pada hari ini.......... tanggal ............ bulan................tahun 2016, yang bertandatangan di bawah ini : 1. Nama : ..................................................
Jabatan : ..................................................
Alamat : ..................................................
..................................... (ditulis lengkap)
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (pihak yang
menyerahkan)
2. Nama : ..................................................
Jabatan : Ketua Kelompoktani/Gapoktan ....................
Alamat : ..................................................
...................................... (ditulis lengkap)
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (pihak yang
menerima)
Dengan ini PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menyatakan
dengan sesungguhnya bahwa :
1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil pelaksanaan
pekerjaan berupa :
No. Nama Barang Merk Jumlah Barang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 58
2. PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan tersebut diatas
dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan spesifikasi
terlampir, serta telah dilakukan uji coba (running test) untuk
selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya,
serta menyatakan sanggup melakukan pemeliharaan
terhadap sarana tersebut.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengoperasikan sarana
tersebut sesuai ketentuan, maka PIHAK KEDUA bersedia
atas pengalihan sarana tersebut kepada poktan/gapoktan
lainnya di wilayah setempat atau di wilayah lainnya oleh
PIHAK PERTAMA.
Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan
ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA Dinas Pertanian Ketua Poktan/ Kabupaten/Kota Gapoktan
( ............................. ) ( .............................) NIP.
Mengetahui
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/ Atasan Langsung Penerima Barang,
( ............................... ) NIP.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 59
Lampiran 5. Contoh Surat Perjanjian Pendayagunaan Sarana
SURAT PERJANJIAN PENDAYAGUNAAN BANTUAN SARANA PASCAPANEN DAN PENGOLAHAN HASIL
PADI/JAGUNG/KEDELAI *)
Pada hari ini.......... tanggal ............ bulan................tahun ........,
yang bertandatangan di bawah ini :
1. Nama : ..................................................
Jabatan : ..................................................
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ............
Alamat : ..............................................................
..................................... (ditulis lengkap)
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : .............................................................
Jabatan : Ketua Kelompok Tani/Gabungan Kelompok
Tani .......................
Alamat : .............................................................
......................................(ditulis lengkap)
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian
pendayagunaan bantuan sarana pascapanen dan pengolahan
hasil tanaman pangan dari dana APBN Tahun Anggaran 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian
dengan ketentuan sebagai berikut :
I. Sarana yang didayagunakan adalah :
1. a. Nama sarana : ...........................
b. Merk : ..........................
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 60
c. Kapasitas : ..........................
d. Jumlah : ................ (unit)
e. Kondisi sarana : Baik dan siap operasional
2. a. Nama sarana : ...........................
b. Merk : ..........................
c. Kapasitas : ..........................
d. Jumlah : ................(unit)
e. Kondisi sarana : Baik dan siap operasional
II. PIHAK PERTAMA berkewajiban :
- Melakukan pendampingan, bimbingan teknis dan
manajemen, pembinaan, monitoring dan supervisi kepada
PIHAK KEDUA.
III. PIHAK KEDUA akan mendayagunakan dan
mengembangkan bantuan sarana pascapanen dan
pengolahan hasil tanaman pangan tersebut dengan cara :
1. Bersedia, mau dan mampu mengoptimalkan bantuan,
bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat
bantuan sarana yang diterimanya dengan baik;
2. Bersedia memanfaatkan dan mengelola sarana untuk
mendukung peningkatan produksi pertanian dan
penguatan modal kelompok;
3. Memiliki komitmen menyediakan biaya operasional
kegiatan usaha sarana tersebut;
4. Kelompok penerima memanfaatkan bantuan bersedia
menjalin kerjasama/kemitraan atau berintegrasi dengan
unit pengelola alsintan/UPJA dalam atau di luar
kelompok;
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 61
5. Bersedia untuk dipindahkan ke lokasi lain jika
poktan/gapoktan tidak mampu memanfaatkan bantuan
sarana yang diterima (tidak operasional lagi);
6. Khusus penerima bantuan sarana pengering (dryer)
harus mampu menyediakan lahan untuk menempatkan
dryer tersebut yang dikukuhkan dengan surat
pernyataan hibah atau hak guna pakai.
7. Dapat menyisihkan dana hasil usaha pelayanan sarana
tersebut ke dalam kas kelompok untuk perbaikan dan
menambah sarana yang dibutuhkan secara swadana
dalam jangka waktu tertentu;
8. Menyiapkan dan menyampaikan laporan setiap
1 (satu) musim sekali mengenai pelaksanaan kegiatan
usahanya dan dilaporkan kepada Pihak Pertama (Kepala
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota), dan selanjutnya Pihak
Pertama akan melaporkan secara berjenjang ke Provinsi
dan Pusat.
IV. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya
dan memanfaatkan sarana tersebut 1 (satu) tahun sejak
sarana tersebut siap dioperasionalkan, maka bantuan
sarana tersebut dapat dipindahkan oleh PIHAK PERTAMA
atas persetujuan dari Dinas Pertanian Provinsi dan akan
diberikan ke poktan/gapoktan lain yang mau dan mampu
serta bertanggung jawab dalam mengelola bantuan sarana
tersebut. PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti rugi
dan tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum
dilaksanakan sebelumnya.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 62
Perjanjian kerjasama ini berlaku selama umur ekonomis sarana
pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan tersebut
sejak ditandatangani, dan dibuat rangkap 3 (tiga) yang masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua)
diantaranya bermaterai cukup.
Demikian perjanjian pendayagunaan bantuan sarana ini dibuat
dan ditandatangani oleh :
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA Dinas Pertanian Ketua Poktan/ Kabupaten/Kota Gapoktan
( ............................. ) ( ............................) NIP.
Mengetahui
Dinas Pertanian Provinsi,
( ............................... ) NIP.
*) coret yang tidak perlu
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 63
Lampiran 6. Contoh Surat Pernyataan Hibah Tanah/Lahan
SURAT PERNYATAAN
HIBAH ATAU HAK GUNA PAKAI TANAH/LAHAN
UNTUK PENEMPATAN BANGUNAN/REHABILITASI
BANGUNAN SARANA PENGERING (DRYER) / RMU
Hari ini ............ tanggal ........ bulan ............... tahun ........yang
bertandatangan di bawah ini :
1. Nama : .................................................
Jabatan : .................................................
.................................................
Alamat : .................................................
................................... (ditulis lengkap)
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : .................................................
Jabatan : Ketua Kelompok tani/Gabungan Kelompok
tani*).......................................
Alamat : .................................................
...................................(ditulis lengkap)
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Bahwa dengan ini saya (PIHAK PERTAMA) menghibahkan/
memberikan Hak Guna Pakai*) tanah/lahan hak milik saya
seluas ± ........... m² (p x l = ....... m x ......m) yang terletak di
RT/RW............ Dusun …………. Desa ........................
Kecamatan .................. Kabupaten/Kota ................... di Provinsi
.................., kepada Penerima Hibah atau Hak Guna Pakai
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 64
(PIHAK KEDUA) yang akan digunakan untuk penempatan
bangunan sarana pengering (dryer) atau RMU.
Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan : ....................
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : ....................
3. Sebelah Timur berbatasan dengan : ....................
4. Sebelah Barat berbatasan dengan : ....................
I. PIHAK PERTAMA sebagai penghibah atau yang memberikan
Hak Guna Pakai tanah/lahan :
1. Menghibahkan/menyerahkan hak guna pakai
tanah/lahannya untuk digunakan sebagai tempat
bangunan (dryer atau RMU) dan berjanji tidak akan
menuntut PIHAK KEDUA di kemudian hari atas
penggunaan tanah/lahan tersebut diatas selama perjanjian
berlangsung;
2. Mengawasi PIHAK KEDUA dalam menggunakan
tanah/lahan tersebut sebagaimana mestinya agar tidak
beralih fungsi;
3. Berhak menegur PIHAK KEDUA apabila tidak
menggunakan tanah/lahan tersebut sesuai perjanjian.
II. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
1. Memanfaatkan tanah/lahan tersebut sebagai tempat
untuk mendirikan bangunan sarana pengering (dryer)
atau RMU dengan ukuran bangunan mengikuti
ketentuan;
2. Mengembalikan hibah/hak guna pakai lahan jika masa
perjanjian telah berakhir.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 65
III. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya
sesuai dengan ketentuan, maka bantuan sarana pengering
(dryer) atau RMU tersebut akan ditarik oleh kepala Dinas
Pertanian Kabupaten/Kota dan akan direlokasi ke
poktan/gapoktan lain dan tanah/lahan yang telah
dihibahkan atau sebagai hak guna pakai dikembalikan
kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan luas tanah/lahan
yang diberikan semula tanpa menuntut dan meminta ganti
rugi dalam bentuk apapun dan tetap melaksanakan
kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan sebelumnya
dan mengganti bangunan sarana (dryer atau RMU) tersebut
yang telah didirikan di lokasi yang baru.
Surat Perjanjian ini dibuat di depan kedua belah pihak (PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA) dan disaksikan oleh
3 (tiga) orang saksi, yaitu dari 1 (satu) orang dari masing
masing-masing pihak dan 1 (satu) orang Pejabat/Aparat Desa
setempat, yaitu :
No. Nama Alamat Tandatangan
1. ..................... ................................. ..........................
2. ..................... ................................. ..........................
2. ..................... ................................. ..........................
Perjanjian kerjasama ini berlaku minimal selama 10
(sepuluh) tahun atau selama umur ekonomis sarana tersebut
(untuk Hak Guna Pakai) atau selama organisasi
gapoktan/poktan ada terhitung sejak surat perjanjian ini
ditandatangani, dan dibuat rangkap 3 (tiga) yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua)
diantaranya bermaterai cukup.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 66
Demikian surat pernyataan hibah atau hak guna pakai dari
penggunaan tanah/lahan ini untuk penempatan bangunan
sarana (dryer afau RMU) yang dibuat dengan sebenar-benarnya
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada
paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga. Dan
apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris pihak
pertama, maka sepenuhnya PIHAK PERTAMA akan
bertanggung jawab.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA Ketua Poktan/ Gapoktan
( ............................. ) ( ............................) *) coret yang tidak perlu
Petunjuk Teknis P
engelolaan Sarana Pascapanen dan
Pengolahan H
asil Tanaman P
angan Tahun 2016
Dire
kto
rat J
en
de
ral T
an
am
an
Pan
gan
66
La
mpira
n 7
CO
NT
OH
FO
RM
PE
NG
GU
NA
AN
SA
RA
NA
PA
SC
AP
AN
EN
DA
N P
EN
GO
LA
HA
N H
AS
IL
P
rovin
si
: K
abupate
n/K
ota
:
1.
Nam
a P
okta
n/G
apokta
n
: 2.
Ala
mat
: 3.
Nam
a K
etu
a
: 4.
Nom
or H
andphone
:
5.
Bantu
an T
ahun A
nggara
n :
Petunjuk Teknis P
engelolaan Sarana Pascapanen dan
Pengolahan H
asil Tanaman P
angan Tahun 2016
Dire
kto
rat J
en
de
ral T
an
am
an
Pan
gan
67
12
34
56
78
910
11
12
Jenis
Bahan
Baka
r
(Bensin
,
Sola
r,
Seka
m, d
ll)
Jum
lah
Pem
aka
ian
Bahan
Baka
r/Hari
Kerja
ata
u 1
kali p
roses
(liter)
Jenis
Bantu
an
Sara
na
Jum
lah
(Unit)
Jml H
ari K
erja
Opera
sio
nal
Sara
na/M
usi
m P
anen
Penggunaan
Sara
na
Bera
pa K
ali
Panen D
ala
m
1 T
ahun
Hasil T
ota
l
Penyew
aan
Sara
na
(Rp/M
usim
Panen)
Kebutu
han B
ahan B
aka
r
Upah
Opera
tor/H
a
ri Kerja
ata
u
1 ka
li
pro
ses
Tota
l Bia
ya
Pera
wata
n
Sara
na/M
us
im P
anen
(Rp)
Jml D
ana K
as
Yg D
ihasilka
n
Dari
Pengelo
laan
Sara
na d
ari
Aw
al
Pengelo
laan
(Rp)
Dana K
as
Tela
h
Dig
unaka
n
Untu
k
Sis
a D
ana
Kas
Sam
pai
Saat in
i
(Rp) **
Ke
t: *) Sa
ran
a d
ise
su
aik
an
de
ng
an
ko
mo
diti d
ap
at le
bih
da
ri 1 je
nis
da
n d
ise
bu
tkan
sa
ran
an
ya
Petunjuk Teknis P
engelolaan Sarana Pascapanen dan
Pengolahan H
asil Tanaman P
angan Tahun 2016
Dire
kto
rat J
en
de
ral T
an
am
an
Pan
gan
68
Lam
pira
n 8
PR
OV
INS
I:
KA
BU
PA
TE
N
:
KE
CA
MA
TA
N
:D
ES
A:
PO
KTA
N/G
AP
OK
TA
N/U
PJA
/……
:JE
NIS
BA
NTU
AN
SA
RA
NA
:
KE
BU
TU
HA
NTR
AD
ISIO
NA
LB
AN
TU
AN
SA
RA
NA
TR
AD
ISIO
NA
LB
AN
TU
AN
SA
RA
NA
TR
AD
ISIO
NA
LB
AN
TU
AN
SA
RA
NA
UP
AH
KE
RJA
:
BA
HA
N B
AK
AR
:
LA
IN-L
AIN
:
JU
ML
AH
:
Ket :
(*) Diis
i sesuai p
enggunaan s
ara
na d
ala
m 1
ha a
tau 1
ton a
tau 1
kali p
roses,
dis
esuaik
an je
nis
sara
na y
ang d
igunakan
Jum
lah h
ari p
anen d
ala
m 1
musim
panen : …
….. h
ari
CO
NT
OH
PE
RB
AN
DIN
GA
N P
EN
GG
UN
AA
N S
AR
AN
A P
AS
CA
PA
NE
N S
EC
AR
A T
RA
DIS
ION
AL D
AN
ME
KA
NIS
AS
I
WA
KTU
(HA
RI)
TE
NA
GA
MA
NU
SIA
(OR
AN
G)
BIA
YA
OP
ER
AS
ION
AL (R
p)
PE
RB
AN
DIN
GA
N P
EN
GG
UN
AA
N S
AR
AN
A T
RA
DIS
ION
AL D
AN
BA
NTU
AN
SA
RA
NA
DA
LA
M …
….. (*)