kata pengantar - kemenkeu.go.id · PENGANTAR Menteri Keuangan ... Selain itu, realiasi penerimaan...
Transcript of kata pengantar - kemenkeu.go.id · PENGANTAR Menteri Keuangan ... Selain itu, realiasi penerimaan...
Informasi APBNPerubahan 2016
2
2016INFORMASI APBNP
Disusun olehDirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,Direktorat Jenderal Anggaran
Penanggung jawab:Direktur Jenderal Anggaran
Editor:Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kontributor:Pejabat dan pegawaiDirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Informasi APBNPerubahan 2016
3
Disusun olehDirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,Direktorat Jenderal Anggaran
Penanggung jawab:Direktur Jenderal Anggaran
Editor:Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kontributor:Pejabat dan pegawaiDirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
20 61
INFORMASI
APBNPERUBAHAN
Informasi APBNPerubahan 2016
4
KATAPENGANTARMenteri Keuangan Republik IndonesiaDalam rangka memberikan informasi dan mendukung transparansi anggaran, syukur Alhamdulillah kami telah menyelesaikan penyusunan buku Informasi APBN Perubahan 2016. Informasi yang berisi ringkasan APBN ini disusun berdasarkan APBN Perubahan Tahun 2016 yang telah disetujui oleh DPR RI dalam Sidang Paripurna pada tanggal 28 Juni 2016.
Perkembangan perekonomian global yang mengalami perlambatan sepanjang tahun 2015 dan berlanjut hingga triwulan I tahun 2016 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja perekonomian domestik. Penurunan harga minyak dan penguatan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap proyeksi realisasi APBN tahun 2016. Pendapatan negara khususnya dari perpajakan sektor migas dan PNBP sumber daya alam diperkirakan mengalami penurunan. Selain itu, realiasi penerimaan pajak tahun 2015 sebagai basis perhitungan penerimaan pajak pada APBN tahun 2016 juga memengaruhi proyeksi realisasi pendapatan negara tahun 2016.
Di sisi lain, Pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat antara lain melalui pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi, yang selama triwulan I sektor tersebut telah memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan. Selain itu, Pemerintah juga tetap menjaga pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan.
Perkiraan penurunan realisasi pendapatan negara dari target APBN tahun 2016 dan diiringi dengan komitmen belanja negara pada APBN tahun 2016, dapat mengakibatkan adanya potensi pelebaran defisit yang melampaui 3,0 persen dari produk domestik bruto.
Memperhatikan perkembangan realisasi tersebut, Pemerintah melakukan konsolidasi fiskal terhadap pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan anggaran melalui APBN Perubahan dengan beberapa kebijakan, terutama (1) kebijakan tax amnesty/voluntary disclosure dan penguatan tax base; (2) penghematan dan pemotongan belanja yang kurang produktif; (3) rasionaliasi anggaran pada Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus; (4) kebijakan perubahan besaran fixed subsidi; (5) peningkatan dana tambahan infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan (6) peningkatan pengeluaran pembiayaan yang mendukung program pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan rakyat.
Perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan langkah-langkah konsolidasi fiskal disertai dengan beberapa kebijakan strategis tersebut selanjutnya dituangkan dalam APBN Perubahan tahun 2016 agar pelaksanaan APBN tahun 2016 dapat berjalan efektif dan efisien serta tercipta kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).
Harapan kami semoga Informasi APBN ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas kepada para pembaca dan dapat memberikan kontribusi positif, bagi pembentukan persepsi para pemangku kepentingan dalam menggunakan APBN.
Kepada tim penyusun dan para pihak yang telah menyampaikan masukan baik langsung maupun tidak langsung hingga terbitnya Informasi APBN ini kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
Terima kasih.
Informasi APBNPerubahan 2016
5
Asumsi DasarEkonomi Makro
Inflasi
PertumbuhanEkonomi
APBN 2016PERUBAHANPerekonomian global yang melemah sepanjang tahun 2015 dan berlanjut hingga triwulan Itahun 2016 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja perekonomian domestik.Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan dan menyepakati pembahasan terkaitAPBN Perubahan 2016.
Informasi APBNPerubahan 2016
6
Januari
Siklus APBN
Mei
Maret
Penetapan Arah Kebijakan danPrioritas Pembangunan Nasional
Penyusunan resource envelope,Rancangan RKP dan Pagu Indikatif
Pengajuan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro dan RKP ke DPR dan dibahas s.d. akhir Juli
JuliPenetapan Pagu Anggaran
oleh Menteri Keuangandan Penyusunan RKAKL oleh
Kementerian/ Lembaga AgustusPidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Pengajuan RAPBN (RUU dan Nota Keuangan)
NovemberPenetapan Rincian APBN dalamPeraturan Presiden
Oktober
Desember
Sidang Paripurna pengambilan keputusan persetujuan DPR terhadap
RAPBN (paling lambat pada akhir bulan Oktober) setelah dibahas bersama
Pemerintah sejak pidato kenegaraan
Penetapan DIPA
Pelaksanaan Anggaran(Januari - Desember)
Informasi APBNPerubahan 2016
7
APBN PERUBAHANPerekonomian global yang melemah sepanjang tahun 2015 dan berlanjut hingga triwulan Itahun 2016 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja perekonomian domestik.Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan dan menyepakati pembahasan terkaitAPBN Perubahan 2016.
Mengapa harusAPBNP 2016?
KebijakanPengendalianFiskal
Realisasi APBNP 2015, policy update
Belanja prioritas & subsidi tepat sasaran
men
gaki
batk
an
Pem
erin
tah
mel
akuk
anse
hing
ga
antara lain
terhadap PDB
De�sit Terjaga
2,48%Perubahan AsumsiDasar Ekonomi Makro
Perubahan Baseline
Policy Update
Pendapatan Perpajakan
PNBP
Pendapatan Negara
Subsidi
Pembayaran bunga utang
Belanja Negara
DAMPAK FISKAL
Inflasi
ICP Lifting
Nilai TukarRupiah
Informasi APBNPerubahan 2016
8
APBN PERUBAHANPerekonomian global yang melemah sepanjang tahun 2015 dan berlanjut hingga triwulan Itahun 2016 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja perekonomian domestik.Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan dan menyepakati pembahasan terkaitAPBN Perubahan 2016.
Mengapa harusAPBNP 2016?
KebijakanPengendalianFiskal
Realisasi APBNP 2015, policy update
Belanja prioritas & subsidi tepat sasaran
men
gaki
batk
an
Pem
erin
tah
mel
akuk
anse
hing
ga
antara lain
terhadap PDB
De�sit Terjaga
2,48%Perubahan AsumsiDasar Ekonomi Makro
Perubahan Baseline
Policy Update
Pendapatan Perpajakan
PNBP
Pendapatan Negara
Subsidi
Pembayaran bunga utang
Belanja Negara
DAMPAK FISKAL
Inflasi
ICP Lifting
Nilai TukarRupiah
PEMERINTAH
alur penyusunanapbn perubahan 2016
1 Juni 2016
dprmengajukan
Presiden mengajukan RUU APBN-P TA 2016disertai nota perubahan dan dokumen pendukungnya.
2 Juni 2016Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan BI>> Penyampaian Penjelasan Pokok-Pokok RUU tentang APBN-P TA 2016
13 Juni 2016Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menko-menko>> Membahas RKA KL dalam RUU APBNP TA 2016
8-17 Juni 2016Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan >> Membahas perubahan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam RUU APBNP TA 2016
20 Juni 2016Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan BI>> Membahas Postur Sementara RUU APBNP TA 2016
20-21 Juni 2016
22 Juni 2016Rapat Panja Draft RUU APBNP 2016>> Membahas Draft RUU APBNP TA 2016
Rapat Paripurna
27 Juni 2016
28 Juni 2016
Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan BI>> Laporan dan Pengesahan Hasil Panja Pendapat Mini sebagai Sikap Akhir Fraksi; Penandatanganan Naskah RUU APBN-P; Pendapat Pemerintah; dan Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan TK.II
Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBNP 2016>> Membahas perubahan Belanja KL dan Non KL dalam RUU APBNP TA 2016
Rapat Panja Transfer Daerah dan Dana Desa RUU APBNP 2016>> Membahas perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RUU APBNP TA 2016
untuk kemudiandibahas bersama
Nota KeuanganbesertaRAPBN Perubahan
2016
Informasi APBNPerubahan 2016
9
APBN PERUBAHANPerekonomian global yang melemah sepanjang tahun 2015 dan berlanjut hingga triwulan Itahun 2016 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja perekonomian domestik.Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan dan menyepakati pembahasan terkaitAPBN Perubahan 2016.
Mengapa harusAPBNP 2016?
KebijakanPengendalianFiskal
Realisasi APBNP 2015, policy update
Belanja prioritas & subsidi tepat sasaran
men
gaki
batk
an
Pem
erin
tah
mel
akuk
anse
hing
ga
antara lain
terhadap PDB
De�sit Terjaga
2,48%Perubahan AsumsiDasar Ekonomi Makro
Perubahan Baseline
Policy Update
Pendapatan Perpajakan
PNBP
Pendapatan Negara
Subsidi
Pembayaran bunga utang
Belanja Negara
DAMPAK FISKAL
Inflasi
ICP Lifting
Nilai TukarRupiah
PEMERINTAH
alur penyusunanapbn perubahan 2016
1 Juni 2016
dprmengajukan
Presiden mengajukan RUU APBN-P TA 2016disertai nota perubahan dan dokumen pendukungnya.
2 Juni 2016Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan BI>> Penyampaian Penjelasan Pokok-Pokok RUU tentang APBN-P TA 2016
13 Juni 2016Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menko-menko>> Membahas RKA KL dalam RUU APBNP TA 2016
8-17 Juni 2016Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan >> Membahas perubahan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam RUU APBNP TA 2016
20 Juni 2016Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan BI>> Membahas Postur Sementara RUU APBNP TA 2016
20-21 Juni 2016
22 Juni 2016Rapat Panja Draft RUU APBNP 2016>> Membahas Draft RUU APBNP TA 2016
Rapat Paripurna
27 Juni 2016
28 Juni 2016
Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan BI>> Laporan dan Pengesahan Hasil Panja Pendapat Mini sebagai Sikap Akhir Fraksi; Penandatanganan Naskah RUU APBN-P; Pendapat Pemerintah; dan Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan TK.II
Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBNP 2016>> Membahas perubahan Belanja KL dan Non KL dalam RUU APBNP TA 2016
Rapat Panja Transfer Daerah dan Dana Desa RUU APBNP 2016>> Membahas perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RUU APBNP TA 2016
untuk kemudiandibahas bersama
Nota KeuanganbesertaRAPBN Perubahan
2016 Apa sajayang berubah?
Asumsi DasarEkonomi Makro
PendapatanNegara
BelanjaNegara
PembiayaanAnggaran
penurunan target pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan harga minyak
Mengoptimalkan kebijakan pengampunan pajakPenggalian potensi sektor unggulan memanfaatkan program Geo-tagging dan implementasi e-tax invoice Penghematan dan efisiensi belanja K/L
Pemberian penghargaan K/LPenambahan belanja untuk program-program prioritas yang mendesakPemberian THR untuk aparatur negaraPenyesuaian anggaran pendidikan dan kesehatanMendorong pemanfaatan energi yang berkelanjutan- Skema penerapan energi yang lebih tepat sasaran
- Dukungan dana penyangga dan ketahanan anggaran
Peningkatan pembiayaan anggaran untuk membiayai peningkatan defisit, terutama dari peningkatan penerbitan SBN (neto) dan penggunaan SALPeningkatan pengeluaran pembiayaan, antara lain untuk PMN kepada BPJS Kesehatan, PMN kepada PT PLN, dan BLU Lembaga Manajemen Aset NegaraPenyesuaian alokasi/target akibat perubahan nilai tukar rupiah
Informasi APBNPerubahan 2016
10
Asumsi DasarEkonomi Makro
PertumbuhanEkonomi
(%, yoy)Inflasi(%, yoy)
Tingkat Bunga SPN 3 Bulan
(%)
Nilai TukarRupiah(Rp/US$)
Harga Minyak(US$/barel)
Lifting Minyak(ribu barel/hari)
Lifting Gas(MPOEPD)
Penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro mempertimbangkanmasih lemahnya perekonomian dunia, sementara prospek pertumbuhanekonomi domestik diperkirakan masih akan cukup kuat.
4,7---4,05,5---5,5
50---40
5,3---5,2
13.900-------13.500
830----
APBN 2016 APBNP 2016
8201.155----1.150
Informasi APBNPerubahan 2016
11
Asumsi DasarEkonomi Makro
PertumbuhanEkonomi
(%, yoy)Inflasi(%, yoy)
Tingkat Bunga SPN 3 Bulan
(%)
Nilai TukarRupiah(Rp/US$)
Harga Minyak(US$/barel)
Lifting Minyak(ribu barel/hari)
Lifting Gas(MPOEPD)
Penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro mempertimbangkanmasih lemahnya perekonomian dunia, sementara prospek pertumbuhanekonomi domestik diperkirakan masih akan cukup kuat.
4,7---4,05,5---5,5
50---40
5,3---5,2
13.900-------13.500
830----
APBN 2016 APBNP 2016
8201.155----1.150
Informasi APBNPerubahan 2016
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
4,3
8,4
112,7
8,4
3,4
4,7
4,0
Inflasi(%, yoy)
APBN
APBN
APBN
APBNP
APBNP
2014
2015
2016
105,8
96,5
49,7 50,0
40,0Harga Minyak
(US$/barel)
11.878
13.500
13.392
13.900
APBNP
APBN
Nilai TukarRupiah(Rp/US$)
(0,6)
2,0
5,5
(5,8)
2,0
(2,0)
2,2
0,1
0,2
5,1
6,2 6,1
(Pembentukan ModalTetap Bruto)
PMTB
5,0 5,1 5,0
KonsumsiRumah Tangga
KonsumsiPemerintah
EksporBarang/Jasa
ImporBarang/Jasa
2015
2016APBN2016APBNP
PertumbuhanEkonomiMenurut
Pengeluaran(%, yoy)
I ACCOUNTAPBNP 2016
PendapatanNegara
KeseimbanganPrimer
De�sit
PembiayaanAnggaran
Pembiayaan Dalam Negeri
Pembiayaan Luar Negeri
PendapatanDalam Negeri
PendapatanPajak PerdaganganInternasional
PenerimaanPerpajakan
PendapatanPajak Dalam
Negeri
Pajak Lainnya
Pajak Bumi & Bangunan
Cukai
PajakPertambahanNilai
PajakPenghasilan
PPhNon Migas
PPh Migas
Bea Keluar
Bea Masuk
PenerimaanNegara Bukan
Pajak
PendapatanBLU
PNBPLainnya
PendapatanSDA
PendapatanBagianLaba BUMN
BelanjaNegara
Transfer Daerahdan Dana Desa
BelanjaPemerintahPusat Belanja
Non K/L
BelanjaK/L
BelanjaPegawai
BelanjaPegawai
(Triliun Rupiah)
BelanjaBarang
BelanjaModal
BantuanSosial
BelanjaBarang
PembayaranBunga Utang
Subsidi
BelanjaHibah
BantuanSosial
Transferke Daerah
DanaTransfer Umum
DanaTransferKhusus
DanaBagiHasil
DanaAlokasiUmum
DanaAlokasiKhususFisik
DanaAlokasiKhususNon Fisik
DanaInsentifDaerah
Dana OtonomiKhusus &
Keistimewaan DIY
BelanjaLain-lain
1.786,2 1.784,2
245,1
90,5
36,3
90,5
84,1
34,2
1.539,2
1.503,3
35,9
2,5
33,4
474,2
148,1
17,7
7,4
855,8
36,3
819,5
(105,5) (296,7)
296,7
299,3
(2,5)
2.082,9
1.306,7
776,3
767,8
538,9
209,1302,8
206,6
49,4
133,4
177,8
1,4
191,2
8,54,0
22,5
729,3
494,4
109,1
385,4
211,0 89,8
Dana Desa47,0
121,2
5,018,8
Hibah2,0
Informasi APBNPerubahan 2016
14
PendapatanNegara
Kebijakan perubahan pendapatan negara(1) Optimalisasi perpajakan dengan memerhatikan iklim investasi(2) Memertahankan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat(3) Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri domestik(4) Mengendalikan konsumsi barang kena cukai
PajakRp1.355,2 T
PNBPRp245,1 T
Kepabeanan danCukai Rp184,0 T
HibahRp2,0 T
Pendapatan NegaraRp1.786,2 T
Informasi APBNPerubahan 2016
15
PendapatanNegara
Kebijakan perubahan pendapatan negara(1) Optimalisasi perpajakan dengan memerhatikan iklim investasi(2) Memertahankan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat(3) Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri domestik(4) Mengendalikan konsumsi barang kena cukai
PajakRp1.355,2 T
PNBPRp245,1 T
Kepabeanan danCukai Rp184,0 T
HibahRp2,0 T
Pendapatan NegaraRp1.786,2 T
Pendapatan Negara2006 - 2016
Pajak
Hibah
PNBP
Kepabeanandan Cukai
1.355,2 184,0
2,0
245,1
1.786,2
707,8
981,6
848,8
995,3
1.210,6
1.338,1
1.438,9
425,4 215,165,6
544,5 227,275,4
628,2 268,995,1
358,2 227,051,0
1,8
1,7
1,7
571,1 320,687,6
2,3
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
APBN2016
APBNP2016
3,0
638,0
742,7 331,5131,1
5,3
835,8 351,8144,7
5,8
921,4 354,8156,0
6,8
1.550,6 985,1 398,7161,7
5,1
1.508,01.060,8 255,6179,6
12,0
2,0
1.360,2 186,5 273,8
1.822,5
(TRILIUN RUPIAH)
Informasi APBNPerubahan 2016
16
PenerimaanPerpajakan
2016APBNP
Pertumbuhan Perpajakan
Triliun Rupiah
PPh Migas Kepabeanan &Cukai
Pajak Nonmigas
1.318,9
184,0
36,3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016APBN
569,4
669,6
131, 1
73,1
83,5
144,7
752,4
88,7
155, 9
832,7
87,4
161, 7
897,7
1.011,1
179,6
49,7
1.318, 7
186, 5
41,4
95,1
58,9
-0,5%
16,7%
20,8%
12,2%
9,9%6,5%
8,1%
24,7%
Rata-rata pertumbuhan Penerimaan Perpajakan 2010 – 2016 adalah sebesar 13,5%
Target penerimaan perpajakan direncanakan secara realistis dengan mendasarkan pada kondisi perekonomian terkini dan dukungan pelaksanaan kebijakan perpajakan yang komprehensif. Selain itu, Pemerintah juga mempertimbangkan upaya untuk mengoptimalkan potensi pajak yang ada dalam perekonomian dengan tetap memperhatikan iklim investasi.
Informasi APBNPerubahan 2016
17
PenerimaanPerpajakan
2016APBNP
Pertumbuhan Perpajakan
Triliun Rupiah
PPh Migas Kepabeanan &Cukai
Pajak Nonmigas
1.318,9
184,0
36,3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016APBN
569,4
669,6
131, 1
73,1
83,5
144,7
752,4
88,7
155, 9
832,7
87,4
161, 7
897,7
1.011,1
179,6
49,7
1.318, 7
186, 5
41,4
95,1
58,9
-0,5%
16,7%
20,8%
12,2%
9,9%6,5%
8,1%
24,7%
PenerimaanPerpajakan
Kepabeanandan CukaiRp184,0 T
Kepabeanandan CukaiRp184,0 T
Pajak
Cukai
PPh Non Migas
Bea KeluarBea Masuk
PPh Migas PBB Pajak LainnyaPPN
Rp1.355,2 T
PajakRp1.355,2 T
12 %
88 %
Rp819,5 T Rp474,2 T Rp36,3 T Rp17,7 T Rp7,4 T
35%
60,5%
80,5%18,1% 1,4%
2,7% 1,3% 0,5%
Rp148,1 T Rp33,4 T Rp2,5 T
Target Penerimaan Perpajakan naik Rp49,9 T dari APBNP 2015 atau tumbuh sebesar 3,4%, yang terdiri dari:• Penerimaan Pajak naik Rp 60,9 T atau tumbuh sebesar 4,7% dari APBNP 2015,
terutama dipengaruhi oleh perbaikan pertumbuhan ekonomi dan extra effort dibidang perpajakan tahun 2016.
• Kepabeanan dan Cukai turun Rp11,0 T atau sebesar 5,7% dari APBNP 2015, terutama disebabkan turunnya tarif bea keluar CPO beserta turunannya sebagai dampak dari kebijakan pembentukan Badan Penghimpun Dana Perkebunan.
Informasi APBNPerubahan 2016
18
Extra Effort PengamananTarget Penerimaan Perpajakan
Tax Ratio (%)
Pajak Kepabeanandan cukai
PERBANDINGANTAX RATIO 10 NEGARA 2013
Sumber: OECD, CIA 2013
Jerman Jepang Inggris Amerika Serikat
Korea Selatan
Meksiko China Indonesia Filipina India
36,7% 34,7% 32,9% 25,4% 24,3% 19,7% 19,4% 13,6% * 14,3% 10,3%
*) tax ratio
Optimalisasi pemeriksaan a.l. fokus sektor unggulan masing-masing Kanwil, transfer pricing, dan fraud;
kasi a.l. data matching, optimalisasi IT, e-tax invoice, perbaikan regulasiImplementasi tahun 2016 sebagai tahun Penegakan Hukum (law enforcement) a.l. melalui penagihan aktif, pemeriksaan dan penyidikan
Meningkatkan kinerja audit memperbaiki targeting obyek audit.Meningkatkan pengawasan, penindakan, dan penyidikanPeningkatan operasi peredaran dan pengawasan Barang Kena Cukai
TAX
13,8 14,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016arti luas(penerimaan perpajakan +SDA Migas + pertambangan umum/PDB
arti sempit(penerimaan perpajakan/PDB)
10,5
12,913,6
13,1
11,6
12,9
11,211,4 11,3
10,9 10,8
12,2
Rp723,3 T Rp873,9 T Rp980,5 T Rp1.077,3 T Rp1.146,9 T Rp1.240,4 T Rp1.539,2 T
CUSTOMS
Pengampunan Pajak
Informasi APBNPerubahan 2016
19
Extra Effort PengamananTarget Penerimaan Perpajakan
Tax Ratio (%)
Pajak Kepabeanandan cukai
PERBANDINGANTAX RATIO 10 NEGARA 2013
Sumber: OECD, CIA 2013
Jerman Jepang Inggris Amerika Serikat
Korea Selatan
Meksiko China Indonesia Filipina India
36,7% 34,7% 32,9% 25,4% 24,3% 19,7% 19,4% 13,6% * 14,3% 10,3%
*) tax ratio
Optimalisasi pemeriksaan a.l. fokus sektor unggulan masing-masing Kanwil, transfer pricing, dan fraud;
kasi a.l. data matching, optimalisasi IT, e-tax invoice, perbaikan regulasiImplementasi tahun 2016 sebagai tahun Penegakan Hukum (law enforcement) a.l. melalui penagihan aktif, pemeriksaan dan penyidikan
Meningkatkan kinerja audit memperbaiki targeting obyek audit.Meningkatkan pengawasan, penindakan, dan penyidikanPeningkatan operasi peredaran dan pengawasan Barang Kena Cukai
TAX
13,8 14,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016arti luas(penerimaan perpajakan +SDA Migas + pertambangan umum/PDB
arti sempit(penerimaan perpajakan/PDB)
10,5
12,913,6
13,1
11,6
12,9
11,211,4 11,3
10,9 10,8
12,2
Rp723,3 T Rp873,9 T Rp980,5 T Rp1.077,3 T Rp1.146,9 T Rp1.240,4 T Rp1.539,2 T
CUSTOMS
Pengampunan Pajak
Penerimaan NegaraBukan Pajak
SDA MigasRp68,7 T
SDA NonmigasRp21,8 T
Bagian Laba BUMNRp34,2 T
PNBP LainnyaRp84,1 T
Pendapatan BLURp36,3 T
Optimalisasi penerimaan migas (merealisasikan produksi sumur minyak baru, menahan penurunan alamiah lifting migas, dan pengendalian cost recovery).
Penyesuaian tarif PNBP dan ekstensifikasi.
Peningkatan kinerja BUMN.
Peningkatan pengawasan dan pelaporan PNBP.
Perbaikan administrasi dan sistem PNBP.
Penyempurnaan regulasi PNBP.
Target PNBP turun Rp24,0 T atau tumbuh sebesar negatif 8,9% dari APBNP 2015, antara lain disebabkan oleh:PNBP SDA Migas turun Rp12,7 T antara lain dipengaruhi melemahnya harga minyak mentah (ICP)PNBP Minerba turun Rp15,1 T antara lain dipengaruhi oleh turunnya harga batubara di pasar internasional serta penundaan kenaikan tarif mineral, logam dan batubara.
Kebijakan PenerimaanNegara Bukan Pajak
Informasi APBNPerubahan 2016
20
Perkembangan Penerimaan NegaraBukan Pajak 2006 - 2016
38,021,5167,5
2,156,923,2132,9
29 63,3 3,7,1224,5
139,0 26,0 53,8 8,4
168, 30,1 59,4 10,68
20,169,428,2213,8
21,773,530,8225,8
24,669,734,0226,4
29,685,840,3242,9
35,479,434,2124,9
2006
2007
2008
2009
201 0
201 1
201 2
201
2014
3
227,0
215,1
320,6
227,2
268,9
331,5
351,8
354,8
398,7
2015 255,635,381,737,6101,0
SDA Migas & Non Migas Bagian Laba BUMN PNBP Lainnya Badan Layanan Umum
273,8 APBN2016
nilai tukar(Rp/USD 1)
64 9.164
70 9.140
97 9.691
62
959
10.408
79 9.087
112 8.779
113 9.400
106 10.46 0
97 11.878
50 13.90 0
lifting minyakharga minyak(USD/barrel) (MBDP)
lifting gas(MBOEDP)
49 13.392
899
931
944
954
898
863
-
-
-
-
-
-
-
825
794
779
830
1.213
1.224
1.195
1.155
36,384,134,290,5
245,1APBNP2016 40 820 1.150 13.500
(TRILIUN RUPIAH)
Informasi APBNPerubahan 2016
21
Perkembangan Penerimaan NegaraBukan Pajak 2006 - 2016
38,021,5167,5
2,156,923,2132,9
29 63,3 3,7,1224,5
139,0 26,0 53,8 8,4
168, 30,1 59,4 10,68
20,169,428,2213,8
21,773,530,8225,8
24,669,734,0226,4
29,685,840,3242,9
35,479,434,2124,9
2006
2007
2008
2009
201 0
201 1
201 2
201
2014
3
227,0
215,1
320,6
227,2
268,9
331,5
351,8
354,8
398,7
2015 255,635,381,737,6101,0
SDA Migas & Non Migas Bagian Laba BUMN PNBP Lainnya Badan Layanan Umum
273,8 APBN2016
nilai tukar(Rp/USD 1)
64 9.164
70 9.140
97 9.691
62
959
10.408
79 9.087
112 8.779
113 9.400
106 10.46 0
97 11.878
50 13.90 0
lifting minyakharga minyak(USD/barrel) (MBDP)
lifting gas(MBOEDP)
49 13.392
899
931
944
954
898
863
-
-
-
-
-
-
-
825
794
779
830
1.213
1.224
1.195
1.155
36,384,134,290,5
245,1APBNP2016 40 820 1.150 13.500
(TRILIUN RUPIAH)
Perkembangan Penerimaan NegaraBukan Pajak Lainnya 2010 - 2016
Penjualan Hasil Tambang Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja TAYL
Pendapatan 5 K/L Besar LainnyaDomestic Market Obligation (DMO)
5KEMENTERIANNEGARA/LEMBAGAPENYUMBANG PNBPTERBESAR
KementerianKomunikasidan Informatika
KementerianPerhubungan
Kementerian Hukum dan HAM
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Pertahanan
Rp14,0 T Rp8,9 T Rp8,0 T
Rp3,6 T Rp3,6 T
(TRILIUN RUPIAH)
9,2
11,8
12,3
12,9
15,5
7,3
6,0
5,4
5,9
7,9
8,1
9,8
14,1
11,9
7,5
13,6
5,8
8,0
4,7
5,2
4,3
4,4
6,7
5,0
17,7
17,5
18,4
20,3
23,0
26,8
38,0
36,2
20,8
24,2
29,9
21,4
28,9
31,3
21,2
23,9
59,4
69,4
73,5
69,6
85,8
81,7
79,4
84,1
2010
2011
2012
2013
2014
2015
APBN2016
APBNP2016
Informasi APBNPerubahan 2016
22
BELANJANEGARA
Transfer ke BelanjaNon K/L
BelanjaK/L
Program PengelolaanUtang Negara
Tr
DanaDesa
Program PengelolaanSubsidi
Program PengelolaanHibah Negara
Program PengelolaanBelanja Lainnya
Program PengelolaanTransaksi Khusus
Rp191,2 T
Rp177,8 T
Rp8,5 T
Rp50,8 T
Rp110,6 T
Rp729,3 T
Rp47,0 T
Rp767,8 T
37%
26%37%
Rp776,3 T Rp538,9 TDaerah dan Dana Desa
Transfer ke Daerah
BELANJA NEGARARP2.082,9 T
Informasi APBNPerubahan 2016
23
BELANJANEGARA
Transfer ke BelanjaNon K/L
BelanjaK/L
Program PengelolaanUtang Negara
Tr
DanaDesa
Program PengelolaanSubsidi
Program PengelolaanHibah Negara
Program PengelolaanBelanja Lainnya
Program PengelolaanTransaksi Khusus
Rp191,2 T
Rp177,8 T
Rp8,5 T
Rp50,8 T
Rp110,6 T
Rp729,3 T
Rp47,0 T
Rp767,8 T
37%
26%37%
Rp776,3 T Rp538,9 TDaerah dan Dana Desa
Transfer ke Daerah
BELANJA NEGARARP2.082,9 T
Belanja Pegawai Pembayaran Bunga UtangBelanja Barang
Subsidi Belanja Lain Lain
Belanja Modal
Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial
Rp342,4 T Rp304,2 T Rp206,6 T Rp191,2 T
Rp177,8 T Rp8,5 T Rp53,4 T Rp22,5 T
26,2%
4,1%
14,6%23,3% 15,8%
0,7%13,6% 1,7%
Belanja Pemerintah PusatMenurut Fungsi
Menurut Jenis
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Rp66,1 T
Rp9,8T
0,8%
0,4%0,7%
Rp38,3 T
PendidikanRp143,3 T
PerlindunganSosialRp150,8 T
Pelayanan UmumRp322,6 T
PertahananRp109,0T
Ketertibandan KeamananRp122,9 T
EkonomiRp331,0 T
BELANJAPEMERINTAH PUSATRp1.306,7 T
24,7%
8,3%
9,4%
25,3%
2,6%
5,1%
11,0%
11,5%
Perumahandan Fasilitas Umum 2,6%
PerlindunganLingkungan Hidup
0,8%0,8%0,8%
Rp11,0 T
Rp5,9 T
Informasi APBNPerubahan 2016
24
Belanja Pemerintah PusatMenurut Organisasi
POKOK-POKOK KEBIJAKANBELANJA PEMERINTAH PUSAT, APBNP 2016
Belanja K/L
Rp784,1 T
Rp110,0 T
Rp59,9 T
Rp182,6 T
Rp4,0 T
Rp184,9 T
59%
14%
14%
5%8%
APBNP2016
Rp1.325,6 T Rp1.306,7 T
APBN2016
Program PengelolaanBelanja Lain nya
Program PengelolaanTransaksi Khusus
Program PengelolaanSubsidi
Program PengelolaanHibah Nega ra
Program PengelolaanUtang Nega ra
Rp767,8 T 59%
Rp191,2 T
15%
Rp8,5 T
Rp177,8T 14%
Rp50,8 T
4%
Rp110,6 T
8%
Penghematan dan efisiensi Belanja K/L:Efisiensi Belanja OperasionalEfisiensi Belanja Lainnya (belanja jasa, honorarium, dll)
--
Mendorong pemanfaatan energi yang berkelanjutan:Skema penerapan subsidi yang lebih tepat sasaranDukungan dana penyangga dan ketahanan energi
--
Penambahan Belanja untuk program-program prioritas yang mendesak
Pemenuhan anggaran pendidikan dan kesehatan masing-masing sebesar 20% dan 5% dari APBN
-
Informasi APBNPerubahan 2016
25
10 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGADENGAN ANGGARAN TERBESAR
PerkembanganBelanja K/L(TRILIUN RUPIAH)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 APBNP2016
332,9
417,6
489,4
582,9 577,2
732,1
767,8
99,5
104,1
73,0
63,5
57,1
49,2
48,5
40,6
39,3
31,5
177,9
108,7
97,1
79,3
62,7
56,2
43,6
42,9
40,6
38,1
27,6
171,0
KEMENHAN
KEMEN PU PERA
POLRI
KEMENKES
KEMENAG
KEMENDIKBUD
KEMENHUB
KEMENRISTEKDIKTI
KEMENKEU
KEMENTAN
K/L LAINNYA
APBN 2016784,1 APBNP 2016767,8
(TRILIUN RUPIAH)
Belanja Pemerintah PusatMenurut Organisasi
POKOK-POKOK KEBIJAKANBELANJA PEMERINTAH PUSAT, APBNP 2016
Belanja K/L
Rp784,1 T
Rp110,0 T
Rp59,9 T
Rp182,6 T
Rp4,0 T
Rp184,9 T
59%
14%
14%
5%8%
APBNP2016
Rp1.325,6 T Rp1.306,7 T
APBN2016
Program PengelolaanBelanja Lain nya
Program PengelolaanTransaksi Khusus
Program PengelolaanSubsidi
Program PengelolaanHibah Nega ra
Program PengelolaanUtang Nega ra
Rp767,8 T 59%
Rp191,2 T
15%
Rp8,5 T
Rp177,8T 14%
Rp50,8 T
4%
Rp110,6 T
8%
Penghematan dan efisiensi Belanja K/L:Efisiensi Belanja OperasionalEfisiensi Belanja Lainnya (belanja jasa, honorarium, dll)
--
Mendorong pemanfaatan energi yang berkelanjutan:Skema penerapan subsidi yang lebih tepat sasaranDukungan dana penyangga dan ketahanan energi
--
Penambahan Belanja untuk program-program prioritas yang mendesak
Pemenuhan anggaran pendidikan dan kesehatan masing-masing sebesar 20% dan 5% dari APBN
-
Informasi APBNPerubahan 2016
26
Arah Kebijakan dan Sasaran PembangunanBeberapa K/L
Kementerian PU PERA
APBNP 2016 Rp97,1 TAPBN 2016 Rp104,1 T
Perubahan disebabkan:Penghematan/pemotongan anggaran Rp8.495,4 miliarTambahan anggaran Rp963,0 miliar untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka persiapan pelaksanaan Asian Games tahun 2018Kenaikan rencana penarikan anggaran yang bersumber dari PHLN Rp524,8 miliar
Pemanfaatan anggaran, antara lain:Pembangunan/Pemeliharaan jalan dan jembatanPembangunan jalan tolPembangunan rusunPembangunan embung, bendungan, dan penampungan air lainnya
Kementerian Perhubungan
APBNP 2016 Rp42,9 TAPBN 2016 Rp48,5 T
Kementerian Pertanian
APBNP 2016 Rp27,6 TAPBN 2016 Rp31,5 T
Perubahan disebabkan:Penghematan dan pemotongan anggaran Rp3,750,2 miliarPenurunan rencana penarikan anggaran yang bersumber dari PHLN Rp1.813,0 miliar
Pemanfaatan anggaran, antara lain:Pembangunan kapal perintis penumpang dan barangPembangunan jalur kereta apiPembangunan/pengembangan bandar udara
Perubahan disebabkan, a.l.: Penghematan dan pemotongan anggaran Rp3.923,0 miliarTambahan anggaran yang berasal dari realokasi BA BUN untuk penagihan dan pengendalian, percepatan pengembalian pinjaman petani perkebunan
Pemanfaatan anggaran, antara lain:Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelaiPeningkatan produksi daging, telur, dan susuPenambahan luas tanam padi
Perubahan disebabkan, a.l. :Penghematan dan pemotongan anggaran Rp6.523,9 miliarPenurunan rencana penarikan anggaran yang bersumber dari PHLN Rp321,7 miliarTambahan anggaran pendidikan Rp1.218,6 miliar untuk menjaga rasio anggaran pendidikan 20% dari APBN
Pemanfaatan anggaran, antara lain:Wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia PintarPeningkatan kompetensi tenaga pendidikPembangunan dan rehabilitas ruang kelas/sekolah
Kementerian Pendidikandan Kebudayaan
APBNP 2016 Rp43,6 TAPBN 2016 Rp49,2 T
Informasi APBNPerubahan 2016
27
Arah Kebijakan dan Sasaran PembangunanBeberapa K/L
Kementerian PU PERA
APBNP 2016 Rp97,1 TAPBN 2016 Rp104,1 T
Perubahan disebabkan:Penghematan/pemotongan anggaran Rp8.495,4 miliarTambahan anggaran Rp963,0 miliar untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka persiapan pelaksanaan Asian Games tahun 2018Kenaikan rencana penarikan anggaran yang bersumber dari PHLN Rp524,8 miliar
Pemanfaatan anggaran, antara lain:Pembangunan/Pemeliharaan jalan dan jembatanPembangunan jalan tolPembangunan rusunPembangunan embung, bendungan, dan penampungan air lainnya
Kementerian Perhubungan
APBNP 2016 Rp42,9 TAPBN 2016 Rp48,5 T
Kementerian Pertanian
APBNP 2016 Rp27,6 TAPBN 2016 Rp31,5 T
Perubahan disebabkan:Penghematan dan pemotongan anggaran Rp3,750,2 miliarPenurunan rencana penarikan anggaran yang bersumber dari PHLN Rp1.813,0 miliar
Pemanfaatan anggaran, antara lain:Pembangunan kapal perintis penumpang dan barangPembangunan jalur kereta apiPembangunan/pengembangan bandar udara
Perubahan disebabkan, a.l.: Penghematan dan pemotongan anggaran Rp3.923,0 miliarTambahan anggaran yang berasal dari realokasi BA BUN untuk penagihan dan pengendalian, percepatan pengembalian pinjaman petani perkebunan
Pemanfaatan anggaran, antara lain:Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelaiPeningkatan produksi daging, telur, dan susuPenambahan luas tanam padi
Perubahan disebabkan, a.l. :Penghematan dan pemotongan anggaran Rp6.523,9 miliarPenurunan rencana penarikan anggaran yang bersumber dari PHLN Rp321,7 miliarTambahan anggaran pendidikan Rp1.218,6 miliar untuk menjaga rasio anggaran pendidikan 20% dari APBN
Pemanfaatan anggaran, antara lain:Wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia PintarPeningkatan kompetensi tenaga pendidikPembangunan dan rehabilitas ruang kelas/sekolah
Kementerian Pendidikandan Kebudayaan
APBNP 2016 Rp43,6 TAPBN 2016 Rp49,2 T
Kementerian Riset Teknologidan Perguruan Tinggi
APBNP 2016 Rp40,6 TAPBN 2016 Rp40,6 T
Perubahan disebabkan, a.l. :Penghematan dan pemotongan anggaran Rp1.953,3 miliarTambahan anggaran pendidikan Rp1.881,2 miliar untuk menjaga rasio anggaran pendidikan 20% dari APBN
Pemanfaatan anggaran, antara lain:Pemberian Beasiswa Bidik Misi dan Bantuan Siswa MiskinPeningkatan kualitas dosen Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Kesehatan
APBNP 2016 Rp62,7 TAPBN 2016 Rp63,5 T
Perubahan disebabkan, a.l. :Penghematan dan pemotongan anggaran Rp1.399,4 miliarTambahan anggaran pendidikan Rp548,5 miliar untuk menjaga rasio anggaran pendidikan 20% dari APBN
Pemanfaatan anggaran, antara lain:Pemberian bantuan operasional sekolah untuk MI/Ula, MTs/Wustha, dan MA/UlyaPembangunan dan rehabilitas ruang kelas/sekolah
Perubahan disebabkan, a.l. :Penghematan dan pemotongan anggaran Rp1.051,4 miliarTambahan anggaran kesehatan Rp250,0 miliar untuk menjaga rasio anggaran kesehatan 5% dari APBN
Pemanfaatan anggaran, antara lain:Peningkatan layanan persalinanPeningkatan persentase anak yang mendapatkan imunisasi lengkapPeningkatan cakupan pelayanan universal melalui Kartu Indonesia Sehat (peserta Penerima Bantuan Iuran)
Perubahan disebabkan, a.l. :Tambahan anggaran prioritas dan mendesak Rp10.086,5 miliar (termasuk untuk rumah sakit TNI dan satelit pertahanan)Tambahan anggaran yang berasal dari realokasi BA BUN sebesar Rp1.923,0 miliar (a.l. untuk pembayaran hutang bahan bakar minyak dan pelumas tahun 2014)Penghematan dan pemotongan anggaran Rp2.857,3 miliar;
Pemanfaatan anggaran, antara lain:Pengadaan alutsistaPengadaan kendaraan taktis (matra darat), KRI, KAL, Alpung, ranpur , rantis (matra laut), dan pesawat (matra udara)
Perubahan disebabkan, a.l. :Tambahan anggaran mendesak dan prioritas Rp9.810,7 miliar (antara lain untuk penambahan peralatan dan personil tindak pidana terorisme)Penurunan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP Rp2,303,3 miliarTambahan anggaran yang berasal dari realokasi BA BUN sebesar Rp322,3 miliar untuk penguatan Densus 88 Anti Teror PolriPenghematan dan pemotongan anggaran Rp1.560,3 miliar
Pemanfaatan anggaran, antara lain:Penambahan almatsus PolriPemberantasan tindak kriminalPengamanan objek vital
Kementerian Agama
APBNP 2016 Rp56,2 TAPBN 2016 Rp57,1 T
Kementerian Pertahanan
APBNP 2016 Rp108,7 TAPBN 2016 Rp99,5 T
Polri
APBNP 2016 Rp79,3 TAPBN 2016 Rp73,0 T
Informasi APBNPerubahan 2016
28
Perbandingan Subsidi Energi, Anggaran Pendidikan, Infrastruktur dan Kesehatan 2010-2016
Anggaran PendidikanMempertahankan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Belanja Negara
Meningkatkan alokasi pembangunaninfrastruktur untuk meningkatkan produktivitas
Peningkatan produksi untuk mencapai swasembadapangan dan ketersediaan pasokan
Pemenuhan pertama kali anggaran kesehatansebesar 5% dari Belanja Negara
Anggaran Kesehatan
Anggaran Infrastruktur Anggaran Kedaulatan Pangan
AnggaranPendidikan
2010 2011 2012 2013 2014 2015
AnggaranInfrastruktur
AnggaranKesehatan
triliun rupiah
SubsidiEnergi
0
100
200
300
400
500
APBNP2016
2010 2011 2012 2013 2014 20150
100
200
300
400
500
APBNP2016
2010 2011 2012 2013 2014 20150
160
80
240
320
400
APBNP2016
Belanja Pemerintah Pusat Transfer Ke Daerah Pembiayaan
2010 2011 2012 2013 2014 APBNP2016
20150
80
160
120
40
2010 2011 2012 2013 2014 20150
25
50
75
100
125
APBNP2016
Kebijakan pengalihan subsidi energi untuk belanja yang lebih produktif seperti belanja infrastruktur
triliun rupiah triliun rupiah
triliun rupiah triliun rupiah
Informasi APBNPerubahan 2016
29
Perbandingan Subsidi Energi, Anggaran Pendidikan, Infrastruktur dan Kesehatan 2010-2016
Anggaran PendidikanMempertahankan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Belanja Negara
Meningkatkan alokasi pembangunaninfrastruktur untuk meningkatkan produktivitas
Peningkatan produksi untuk mencapai swasembadapangan dan ketersediaan pasokan
Pemenuhan pertama kali anggaran kesehatansebesar 5% dari Belanja Negara
Anggaran Kesehatan
Anggaran Infrastruktur Anggaran Kedaulatan Pangan
AnggaranPendidikan
2010 2011 2012 2013 2014 2015
AnggaranInfrastruktur
AnggaranKesehatan
triliun rupiah
SubsidiEnergi
0
100
200
300
400
500
APBNP2016
2010 2011 2012 2013 2014 20150
100
200
300
400
500
APBNP2016
2010 2011 2012 2013 2014 20150
160
80
240
320
400
APBNP2016
Belanja Pemerintah Pusat Transfer Ke Daerah Pembiayaan
2010 2011 2012 2013 2014 APBNP2016
20150
80
160
120
40
2010 2011 2012 2013 2014 20150
25
50
75
100
125
APBNP2016
Kebijakan pengalihan subsidi energi untuk belanja yang lebih produktif seperti belanja infrastruktur
triliun rupiah triliun rupiah
triliun rupiah triliun rupiah
SUBSIDIStabilitas harga kebutuhan pokokDaya beli masyarakat tetap terjaga terutama masyarakat miskinKetersediaan pasokan kebutuhan pokok dan peningkatan produktivitasDaya saing produksi dan akses permodalan UMKM makin meningkat
Arah Kebijakan Subsidi Tahun
2016
Subsdi Non energiRp83,4 T
47%
Subsdi EnergiRp94,4 T
53%
%
Subsidi Energi
Subsidi Nonenergi %
Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan BBM, LPG tabung 3 kg, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.
Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi.
Informasi APBNPerubahan 2016
30
PERKEMBANGAN SUBSIDI2006 - 2016
Subsidi Energi Subsidi Nonenergi Persentase terhadap Belanja Negara
94,6
116,9
223,0
94,6
140,0
255,6
306,5
310,0
341,8
119,1
102,1
94,4
12,8
16%
20%
28%
15%
18%
23%
23%
22%
22%
10%
9%
9%
33,3
52,3
43,5
52,8
39,7
39,9
45,1
50,2
66,9
80,5
83,4
107,4
150,2
275,3
138,1
192,7
295,4
346,4
355,0
392,0
186,0
182,6
177,8
(TRILIUN RUPIAH)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
APBN2016
APBNP2016
Informasi APBNPerubahan 2016
31
PERKEMBANGAN SUBSIDI2006 - 2016
Subsidi Energi Subsidi Nonenergi Persentase terhadap Belanja Negara
94,6
116,9
223,0
94,6
140,0
255,6
306,5
310,0
341,8
119,1
102,1
94,4
12,8
16%
20%
28%
15%
18%
23%
23%
22%
22%
10%
9%
9%
33,3
52,3
43,5
52,8
39,7
39,9
45,1
50,2
66,9
80,5
83,4
107,4
150,2
275,3
138,1
192,7
295,4
346,4
355,0
392,0
186,0
182,6
177,8
(TRILIUN RUPIAH)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
APBN2016
APBNP2016
SUBSIDI ENERGI
Volume Minyak Tanah:0,69 juta KL
Volume Minyak Solar: 16,0 juta KL
Volume LPG Tabung 3 KG: 6,6 metrik ton
Subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, LGV terutama untuk rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan dan transportasi
Subsidi listrik terutama untuk golongan pelanggan 450-900 VA
46%54%
Subsdi ListrikRp50,7 T
Subsdi BBMRp43,7 T
KebijakanSubsidi BBM
KebijakanSubsidi Listrik
Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar Rp500/liter dan(selisih harga) untuk minyak tanah
MelaksanakanMeningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan untuk transportasiMeningkatkan dan mengembangkan pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tanggaMeningkatkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg antara lain melalui penggunaan data dan teknologi, danMeningkatkan peranan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi dan LPG tabung 3kg
MeningkatkanMeningkatkanMemberikan subsidi untuk pelanggan rumah tangga miskin dan rentan dengan daya 450 VA dan 900 VAMengembangkan energi baru dan terbarukanMeningkatkan pengawasan terhadap kegiatan investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
untuk premium tidak ada subsidi serta subsidi dan LPG tabung 3 kg;
Informasi APBNPerubahan 2016
32
PERKEMBANGAN SUBSIDI ENERGI2006 - 2016
(TRILIUN RUPIAH)
Volume Konsumsi BBM Bersubsidi2005-2016(JUTA KILO LITER)
59,7
37,5 38,7 38,1 37,0 38,241,8
45,0 46,2 46,0
17,9 16,7
2005
2006 2007 2008 2009 20102011
2012 2013 2014
2015 2016
30,4
94,6
116,9
223,0
94,6
140,0
64,2
33,183,8
83,9139,1
49,545,0
57,682,4
255,690,4165,2
306,594,6211,9
210,0
310,0100,0
341,8101,8240,0
119,158,360,8
102,138,463,7
94,450,743,7
2010
2011
2012
2013
2014
2015
APBN2016
APBNP2016
2009
2007
2008
2006
16,2APBNP2016
Listrik
BBM, LPG Tabung 3 kg, dan LGV
SUBSIDINONENERGI
Subsidi PanganRp22,5 T
Subsidi Bunga Kredit ProgramRp15,8 T
Subsidi BenihRp1,0 T
Subsidi PSORp3,8 T
Subsidi PajakRp10,2 T
SubsidiNonenergi
Rp83,4 T
Subsidi PupukRp30,1 T
Penyediaan beras dengan harga tebus/jual Rp1.600/Kg bagi 15,5 juta RTS @15 Kg/RTS selama 12 bulan.
Mendukung program pengembangan UMKM, peningkatan ketahanan pangan, dan program
Mendukung program stabilitas harga kebutuhan
pokok dan pengembangan industri strategis.
Subsidi Pajak dialokasikan untuk- PPh DTP sebesar Rp9,7 T
- Bea Masuk DTP sebesar Rp0,5 TBeberapa jenis bunga kredit program, antara lain:a. Subsidi Bunga KUR- Dialokasikan sebesar Rp10,5 T;- Coverage Rp100 T-Rp120 T;- Bunga kredit sebesar 9 %;- Sasaran: usaha kecil, menengah, dan koperasi
b. Subsidi bunga kredit perumahan- Dialokasikan sebesar Rp1,3 T- Coverage 531.445 unit rumah- Sasaran: masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)- Bunga kredit 5%
Subsidi PSO diberikan untuk- PSO KAI sebesar Rp1,8 T
- PSO Pelni sebesar Rp1,8 T- PSO LKBN Antara sebesar Rp0,1 T
- Subsidi benih diberikanuntuk benih padi dan kedele
-Subsidi benih dialokasikanuntuk 116.500 ton benih bersubsidi
- Subsidi benih diberikan untuk pupuk non organik seperti urea, ZA, NPK dan pupuk organik- Subsidi pupuk dialokasikan untuk 9,5 juta ton pupuk bersubsidi
Membantu petani memenuhi kebutuhan pupuk dengan harga terjangkau, serta mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan.
Membantu petani memenuhi kebutuhan benih dengan harga
terjangkau, serta mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan.
Diberikan untuk penumpang angkutan kereta api, penumpang
angkutan kapal laut kelas ekonomi, dan penyediaan informasi publik.
Rp %
27%
36%
5%
19%
12%
1%
Informasi APBNPerubahan 2016
33
SUBSIDINONENERGI
Subsidi PanganRp22,5 T
Subsidi Bunga Kredit ProgramRp15,8 T
Subsidi BenihRp1,0 T
Subsidi PSORp3,8 T
Subsidi PajakRp10,2 T
SubsidiNonenergi
Rp83,4 T
Subsidi PupukRp30,1 T
Penyediaan beras dengan harga tebus/jual Rp1.600/Kg bagi 15,5 juta RTS @15 Kg/RTS selama 12 bulan.
Mendukung program pengembangan UMKM, peningkatan ketahanan pangan, dan program
Mendukung program stabilitas harga kebutuhan
pokok dan pengembangan industri strategis.
Subsidi Pajak dialokasikan untuk- PPh DTP sebesar Rp9,7 T
- Bea Masuk DTP sebesar Rp0,5 TBeberapa jenis bunga kredit program, antara lain:a. Subsidi Bunga KUR- Dialokasikan sebesar Rp10,5 T;- Coverage Rp100 T-Rp120 T;- Bunga kredit sebesar 9 %;- Sasaran: usaha kecil, menengah, dan koperasi
b. Subsidi bunga kredit perumahan- Dialokasikan sebesar Rp1,3 T- Coverage 531.445 unit rumah- Sasaran: masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)- Bunga kredit 5%
Subsidi PSO diberikan untuk- PSO KAI sebesar Rp1,8 T
- PSO Pelni sebesar Rp1,8 T- PSO LKBN Antara sebesar Rp0,1 T
- Subsidi benih diberikanuntuk benih padi dan kedele
-Subsidi benih dialokasikanuntuk 116.500 ton benih bersubsidi
- Subsidi benih diberikan untuk pupuk non organik seperti urea, ZA, NPK dan pupuk organik- Subsidi pupuk dialokasikan untuk 9,5 juta ton pupuk bersubsidi
Membantu petani memenuhi kebutuhan pupuk dengan harga terjangkau, serta mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan.
Membantu petani memenuhi kebutuhan benih dengan harga
terjangkau, serta mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan.
Diberikan untuk penumpang angkutan kereta api, penumpang
angkutan kapal laut kelas ekonomi, dan penyediaan informasi publik.
Rp %
27%
36%
5%
19%
12%
1%
Informasi APBNPerubahan 2016
34
PERKEMBANGAN SUBSIDI NONENERGI2006 - 2016
(TRILIUN RUPIAH)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
APBN2016
50,2
45,1
39,9
39,7
52,8
43,5
52,3
33,3
12,80,35,3 3,2 0,96,2
1,5
6,6 6,3 1, 017,1
0,3
12,1 15,2 1,721,0
0,1 0,3
0,5
0,3
1,0
1,6
0,9
13,0 18,3 1,38,2 1,1
2,2
15,2 18,4 1,414,8 0,8
0,1
16,5 16,3 1,83,4 1,5
0,1
19,1 14,0 1,93,8 1,1
0,4
20,3 17,6 1,54,1 1,1
18,2 2,5,8
1,0
21,0 3,8 16,5
1,5
6,6 6,3 1,017,1
0,3
12,1 15,2 1,721,0
0,5
0,3
1,0
1,6
0,9
13,0 18,3 1,38,2 1,1
2,2
15,2 18,4 1,414,8 0,8
0,1
16,5 16,3 1,83,4 1,5
0,1
19,1 14,0 1,93,8 1,1
0,4
20,3 17,6 1,54,1 1,1
0,3
18,2 21,0 2,1 2,8
30,1
0,1
21,8 31,3 1,9
66,9 2015
8,2 3,8
8,5 3,3
1,0
1,01,030,1 16,521,0
80,5
APBNP2016
3,8 15,830,1 10,2 3,83,830,122,5
83,4
Subsidi Pangan
Subsidi Bunga Kredit Program
Subsidi Pupuk Subsidi Pajak
Subsidi Lainnya
Subsidi PSO
Subsidi Benih
22,522,5
3,83,8
Informasi APBNPerubahan 2016
35
PERKEMBANGAN SUBSIDI NONENERGI2006 - 2016
(TRILIUN RUPIAH)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
APBN2016
50,2
45,1
39,9
39,7
52,8
43,5
52,3
33,3
12,80,35,3 3,2 0,96,2
1,5
6,6 6,3 1, 017,1
0,3
12,1 15,2 1,721,0
0,1 0,3
0,5
0,3
1,0
1,6
0,9
13,0 18,3 1,38,2 1,1
2,2
15,2 18,4 1,414,8 0,8
0,1
16,5 16,3 1,83,4 1,5
0,1
19,1 14,0 1,93,8 1,1
0,4
20,3 17,6 1,54,1 1,1
18,2 2,5,8
1,0
21,0 3,8 16,5
1,5
6,6 6,3 1,017,1
0,3
12,1 15,2 1,721,0
0,5
0,3
1,0
1,6
0,9
13,0 18,3 1,38,2 1,1
2,2
15,2 18,4 1,414,8 0,8
0,1
16,5 16,3 1,83,4 1,5
0,1
19,1 14,0 1,93,8 1,1
0,4
20,3 17,6 1,54,1 1,1
0,3
18,2 21,0 2,1 2,8
30,1
0,1
21,8 31,3 1,9
66,9 2015
8,2 3,8
8,5 3,3
1,0
1,01,030,1 16,521,0
80,5
APBNP2016
3,8 15,830,1 10,2 3,83,830,122,5
83,4
Subsidi Pangan
Subsidi Bunga Kredit Program
Subsidi Pupuk Subsidi Pajak
Subsidi Lainnya
Subsidi PSO
Subsidi Benih
22,522,5
3,83,8
PEMBAYARANBUNGA UTANG
Memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan
Menjagabunga utang, antara lain melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang optimal dan melaksanakantransaksi lindung nilai.
KEBIJAKAN PEMBAYARANBUNGA UTANG 2016
91%
9%
Pembayaran Bunga UtangDalam Negeri
Pembayaran Bunga UtangLuar Negeri
Rp174,0 T
Rp17,2 T
Informasi APBNPerubahan 2016
36
TRANSFER KE DAERAHDAN DANA DESA
Dana Otonomi Khusus
91%
70% 30%
6%
2%
1%
Rp47,0 T
Rp5,0 T
Rp0,5 TRp18,3 T
Rp705,5 T
DanaPerimbangan
Rp109,1 T
Rp494,4 T
DanaBagi Hasil Rp121,2 T
DAKNonfisik
Rp89,8 T
DAKFisik
DanaTransferUmum
Rp776,3 TTransfer ke Daerah
dan Dana Desa
Rp211,0 T
DanaTransferKhusus
Rp385,4 TDana
Alokasi Umum
DanaTransferUmum
DanaTransferKhusus
Dana Desa
Dana Insentif Daerah
Dana Keistimewaan DIY
43%
57%
78%
22%
Informasi APBNPerubahan 2016
37
TRANSFER KE DAERAHDAN DANA DESA
Dana Otonomi Khusus
91%
70% 30%
6%
2%
1%
Rp47,0 T
Rp5,0 T
Rp0,5 TRp18,3 T
Rp705,5 T
DanaPerimbangan
Rp109,1 T
Rp494,4 T
DanaBagi Hasil Rp121,2 T
DAKNonfisik
Rp89,8 T
DAKFisik
DanaTransferUmum
Rp776,3 TTransfer ke Daerah
dan Dana Desa
Rp211,0 T
DanaTransferKhusus
Rp385,4 TDana
Alokasi Umum
DanaTransferUmum
DanaTransferKhusus
Dana Desa
Dana Insentif Daerah
Dana Keistimewaan DIY
43%
57%
78%
22%
PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAHDAN DANA DESA 2006 - 2016
(TRILIUN RUPIAH)
222,3
244,0
278,9
287,3
316,7
347,2
411,3
430,4
477,1
485,8
700,4
705,5
3,5
4,0
7,5
9,5
9,1
10,4
12,0
13,5
16,2
17,1
17,2
0,6
5,3
6,2
11,8
18,9
53,7
57,4
69,3
80,1
98,9
0,1
0,4
0,5
0,5
0,5
20,8
47,0
47,0
5,0
5,0
226,4
253,3
292,6
308,6
344,7
411,3
480,6
513,3
573,7
623,1
770,2
776,3
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
APBN2016
APBNP2016
Dana Insentif DaerahDana Desa
Dana Keistimewaan DIYDana Transfer Lainnya
Dana Otonomi KhususDana Perimbangan
18,3
Informasi APBNPerubahan 2016
38
PERUBAHAN POSTUR TRANSFER KE DAERAHDAN DANA DESA
Meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, agar dapat mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan perwujudan dari ciri Indonesia
Melakukan perubahan struktur dan ruang lingkup Transfer ke Daerah dan Dana Desa agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta kebutuhan pendanaan daerahMeningkatkan kualitas penganggaran dan penyaluran DBH guna meningkatkan kepastian jumlah dan ketepatan waktu penyaluranReformulasi alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah
Reformulasi dan penguatan DAK untuk mendukung Nawacita dan pencapaian prioritas nasionalMeningkatkan kualitas pengelolaan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIYReformulasi DID untuk memberikan penghargaan yang lebih besar kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian, dan kesejahteraan daerahPeningkatan alokasi Dana Desa minimal 6 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah sesuai Road Map Dana Desa tahun 2015-2019
Kebijakan Transfer Ke Daerahdan Dana Desa
Transfer ke Daerah Transfer ke Daerah
PosturTransfer ke Daerahdan Dana Desa
PosturTransfer ke Daerahdan Dana Desa
2015 2016
Dana Perimbangan Dana PerimbanganDBHDAUDAK
Dana Transfer UmumDBHDAU
Dana Transfer KhususDAK FisikDAK Nonfisik
Dana Transfer Lainnya
Dana Otonomi Khusus
Dana Keistimewaan DIY
Dana Insentif Daerah
Dana Otonomi Khusus
Dana Keistimewaan DIY
Dana Desa Dana Desa
Informasi APBNPerubahan 2016
39
PERUBAHAN POSTUR TRANSFER KE DAERAHDAN DANA DESA
Meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, agar dapat mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan perwujudan dari ciri Indonesia
Melakukan perubahan struktur dan ruang lingkup Transfer ke Daerah dan Dana Desa agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta kebutuhan pendanaan daerahMeningkatkan kualitas penganggaran dan penyaluran DBH guna meningkatkan kepastian jumlah dan ketepatan waktu penyaluranReformulasi alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah
Reformulasi dan penguatan DAK untuk mendukung Nawacita dan pencapaian prioritas nasionalMeningkatkan kualitas pengelolaan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIYReformulasi DID untuk memberikan penghargaan yang lebih besar kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian, dan kesejahteraan daerahPeningkatan alokasi Dana Desa minimal 6 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah sesuai Road Map Dana Desa tahun 2015-2019
Kebijakan Transfer Ke Daerahdan Dana Desa
Transfer ke Daerah Transfer ke Daerah
PosturTransfer ke Daerahdan Dana Desa
PosturTransfer ke Daerahdan Dana Desa
2015 2016
Dana Perimbangan Dana PerimbanganDBHDAUDAK
Dana Transfer UmumDBHDAU
Dana Transfer KhususDAK FisikDAK Nonfisik
Dana Transfer Lainnya
Dana Otonomi Khusus
Dana Keistimewaan DIY
Dana Insentif Daerah
Dana Otonomi Khusus
Dana Keistimewaan DIY
Dana Desa Dana Desa
DANA
ALO
KASI
UMU
MRp
385,4
T
Papu
a Ba
rat
Papu
aM
aluku
Malu
ku U
tara
Sulaw
esi T
enga
h
Goro
ntal
o
Sulaw
esi B
arat
Sulaw
esi T
engg
ara
Sulaw
esi S
elat
an
Sulaw
esi U
tara
Kalim
anta
n Ba
rat
Kalim
anta
n Ut
ara
Kalim
anta
n Ti
mur
Kalim
anta
n Se
latan
Kalim
anta
n Te
ngah
Nan
ggro
e Ac
eh D
arus
sala
m
Sum
ater
a Ut
ara
Riau
Kepu
lauan
Riau
Jam
bi
Bang
ka B
elitu
ng
Lam
pungSu
mat
era
Selat
an
Sum
ater
a Ba
rat Be
ngku
lu
Rp14
,1 T
Rp23
,3 T
Rp13
,0 T
Rp6,
3 T
Rp7,
0 T
Rp3,
8 T
Rp7,
7 T Rp
11,7
T
Rp12
,5 T
Rp8,
0 T
Rp35
,9
Rp5,
3 T
T
Rp11
,7 T
Rp10
,0 T
Rp7,
7 T
Rp4,
3 T
Rp9,
2 T
Rp8,
2 T
Rp4,
0 T
Rp6,
1 T
Rp7,
5 T
Rp22
,5 T
Rp7,
9 T
Rp9,
5 T
Rp17
,3 T
Rp4,
2 T
Rp3,
3 T
Rp6,
8 T
Rp8,
2 T
Rp13
,0 T
Rp38
,3 T
Rp33
,1 T
Rp4,
2 T
Bant
enJa
wa B
arat
Jawa
Ten
gah
DIYo
gyak
arta
Jawa
Tim
ur
Bali
Nus
a Te
ngga
ra B
arat
Nus
a Te
ngga
ra T
imu
r
Informasi APBNPerubahan 2016
40
DANA BAGI HASILRp109,1 TDialokasikan kepada daerah bersumber dari pendapatan APBN berdasarkan persentase tertentu guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
DBH Pajak:APBNP 2016 Rp68,6 T
DBH Sumber Daya Alam:APBNP 2016 Rp40,5 T
DAK Reguler Rp62,3 T
Pendidikan Rp2,7 T
DAK Infrastruktur dan Publik Daerah Rp24,9 T
Kesehatan dan KB Rp17,4 T
Perumahan, Permukiman, Air Minum & Sanitasi Rp0,7 T
Kedaulatan Pangan Rp8,4 T
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp1,4 T
Energi Skala Kecil Rp0,5 T
Kelautan dan Perikanan Rp1,1 T
Prasarana Pemerintahan Daerah Rp0,3 T
Transportasi Rp27,9 T
Sarana Perdagangan, Industri Kecil Menengah & Pariwisata Rp1,5 T
DAK FISIKRp89,8 T
DAK NONFISIK
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp43,9 T
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) Rp2,3 T
Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp69,8 T
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Rp0,4 T
Tambahan Penghasilan Guru PNSD Rp1,0 T
BOK dan BOKB Rp3,6 T
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan Rp0,3 T
Rp121,2 T
DANA TRANSFER KHUSUSRp211,0 T
DAK Afirmasi Rp2,6 T
Informasi APBNPerubahan 2016
41
DANA BAGI HASILRp109,1 TDialokasikan kepada daerah bersumber dari pendapatan APBN berdasarkan persentase tertentu guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
DBH Pajak:APBNP 2016 Rp68,6 T
DBH Sumber Daya Alam:APBNP 2016 Rp40,5 T
DAK Reguler Rp62,3 T
Pendidikan Rp2,7 T
DAK Infrastruktur dan Publik Daerah Rp24,9 T
Kesehatan dan KB Rp17,4 T
Perumahan, Permukiman, Air Minum & Sanitasi Rp0,7 T
Kedaulatan Pangan Rp8,4 T
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp1,4 T
Energi Skala Kecil Rp0,5 T
Kelautan dan Perikanan Rp1,1 T
Prasarana Pemerintahan Daerah Rp0,3 T
Transportasi Rp27,9 T
Sarana Perdagangan, Industri Kecil Menengah & Pariwisata Rp1,5 T
DAK FISIKRp89,8 T
DAK NONFISIK
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp43,9 T
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) Rp2,3 T
Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp69,8 T
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Rp0,4 T
Tambahan Penghasilan Guru PNSD Rp1,0 T
BOK dan BOKB Rp3,6 T
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan Rp0,3 T
Rp121,2 T
DANA TRANSFER KHUSUSRp211,0 T
DAK Afirmasi Rp2,6 T
DANA OTONOMI KHUSUSRp18,3 T
DANA INSENTIF DAERAHRp5,0 T
DANA KEISTIMEWAAN DIYRp0,5 T
DANA DESARp47,0 T
Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat terutama ditujukan untuk pembiayaan Pendidikan dan Kesehatan. Dana Otsus Provinsi Aceh terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selanjutnya Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dermaga, sarana transportasi darat, sungai maupun laut dalam rangka mengatasi keterisolasian dan kesenjangan penyediaan infrastruktur antara Papua dan Papua Barat dengan daerah lainnya
Alokasi OtsusProvinsi Aceh
Rp7,7 T Rp2,3 T Rp5,4 T
Rp2,0 TRp0,9 T
Alokasi OtsusProvinsi Papua Barat Alokasi Otsus
Provinsi Papua
Alokasi Tambahan InfrastrukturProvinsi Papua
Alokasi Tambahan InfrastrukturProvinsi Papua Barat
Dialokasikan untuk mendanai urusan Keistimewaan DIY, meliputi: a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c) kebudayaan; d) pertanahan; dan e) tata ruang
Kriteria:Dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja
Tujuan:Memberikan penghargaan (reward) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam:- Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah- Pelayanan Dasar Publik
Dana Desa diperuntukkan antara lain untuk: (1) mendanai penyelenggaraan pemerintahan, (2) pelaksanaan pembangunan, dan (3) pemberdayaan masyarakat desa. Anggaran Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Untuk itu, kebijakan Dana Desa pada tahun 2016 salah satunya diarahkan untuk meningkatkan pagu anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN, yakni minimal sebesar 6 persen dari anggaran Transfer ke Daerah.
- Perekonomian dan kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi)
Informasi APBNPerubahan 2016
42
PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN2006 - 2016
Defisit APBN (triliun Rupiah)
Defisit LKPP (triliun Rupiah)
Defisit LKPP (% terhadap PDB)
Defisit APBN (% terhadap PDB)
diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing
jangka menengah dan panjang
(TRILIUN RUPIAH)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
APBN2016
APBNP2016
0,87
1,26
0,08
1,58
0,73
1,14
1,86
2,33
2,25
2,59
1,28
1,55
2,11
2,40
2,14
2,09
2,23
2,38
2,40
1,90
2,15
2,40
40,0
58,3
94,5
129,8
133,7
150,8
190,1
241,5
222,5
273,2
296,7
29,1
49,8
4,1
88,6
46,8
153,3
211,7
298,5
226,7
224,2
84,4
diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal yang
dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaga kesinambungan fiskal adalah dengan mengendalikan defisit dalam batas aman, mengendalikan rasio utang terhadap PDB, dan mengendalikan keseimbangan primer
Informasi APBNPerubahan 2016
43
PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN2006 - 2016
Defisit APBN (triliun Rupiah)
Defisit LKPP (triliun Rupiah)
Defisit LKPP (% terhadap PDB)
Defisit APBN (% terhadap PDB)
diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing
jangka menengah dan panjang
(TRILIUN RUPIAH)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
APBN2016
APBNP2016
0,87
1,26
0,08
1,58
0,73
1,14
1,86
2,33
2,25
2,59
1,28
1,55
2,11
2,40
2,14
2,09
2,23
2,38
2,40
1,90
2,15
2,40
40,0
58,3
94,5
129,8
133,7
150,8
190,1
241,5
222,5
273,2
296,7
29,1
49,8
4,1
88,6
46,8
153,3
211,7
298,5
226,7
224,2
84,4
diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal yang
dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaga kesinambungan fiskal adalah dengan mengendalikan defisit dalam batas aman, mengendalikan rasio utang terhadap PDB, dan mengendalikan keseimbangan primer
PEMBIAYAANANGGARAN
Utang Nonutang
PEMBIAYAAN
PenerbitanSBN Neto
Perbankan Dalam Negeri
Non Perbankan Dalam Negeri
Pinjaman DalamNegeri Neto
Pinjaman LuarNegeri Neto
Rp
Rp Rp
Rp296,7 T
Rp365,7 T
-Rp2,5 T
Rp364,9 T
Rp3,4 T
Angka negatif pada nonutang dan nonperbankan dalam negeri menunjukkan nilai komponen pengeluaran pembiayaan di dalamnya lebih besar dari pada komponen penerimaannya.
APBNPRp273,2 T
APBN
APBNP-Rp69,0 T
-Rp94,4 T
Rp25,4 T
APBNPRp330,9 T
Rp0,4 T
Rp327,2 T
Rp3,3 T
APBN-Rp57,7 T
Rp5,5 T
-Rp63,2 T
APBN
Pembiayaan anggaran mengalami perubahan karena beberapa faktor antara lain:1. kenaikan defisit anggaran dari 2,15 persen terhadap PDB dalam APBN tahun 2016 menjadi 2,48 persen
dalam RAPBNP tahun 20162. peningkatan pengeluaran pembiayaan anggaran terutama untuk investasi pemerintah3. penyesuaian akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro.
Informasi APBNPerubahan 2016
44
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN ANGGARAN2006 - 2016
(TRILIUN RUPIAH)
Nonutang
Pembiayaan Anggaran
Utang
Penurunan pembiayaan anggaran pada tahun 2010 karena menyesuaikan dengan menurunnya realisasi
20
30,6
16,6
28,7
4,6
28,3
38,1
18,1
-4,3
-55,2
-57,7
-69,0
9,4
11,8
67,5
83,9
86,9
102,7
137,0
219,3
253,2
378,3
330,9
365,7
29,4
42,5
84,1
112,6
91,5
131,0
175,1
237,4
248,9
323,1
273,2
296,7
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
APBN2016
APBNP2016
Informasi APBNPerubahan 2016
45
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN ANGGARAN2006 - 2016
(TRILIUN RUPIAH)
Nonutang
Pembiayaan Anggaran
Utang
Penurunan pembiayaan anggaran pada tahun 2010 karena menyesuaikan dengan menurunnya realisasi
20
30,6
16,6
28,7
4,6
28,3
38,1
18,1
-4,3
-55,2
-57,7
-69,0
9,4
11,8
67,5
83,9
86,9
102,7
137,0
219,3
253,2
378,3
330,9
365,7
29,4
42,5
84,1
112,6
91,5
131,0
175,1
237,4
248,9
323,1
273,2
296,7
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
APBN2016
APBNP2016
Kebijakan Pembiayaan AnggaranAPBNP 2016
Kebijakan PembiayaanUTANG
Kebijakan PembiayaanNONUTANG
Kebijakan Pembiayaan Anggaran sama dengan kebijakan APBN 2016 yaitu:Menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah BUMN sebagai agen pembangunan antara lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, dan kemaritimanMengendalikan rasio utang pemerintah dalam batas yang amanMembuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas antara lain melalui penerbitan obligasi ritelMengoptimalkan dana kelolaan BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan termasuk memperluas akses sektor UMKM, perumahan murah dan pendidikanMemprioritaskan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) untuk mendukung pembangunan infrastrukturMemberikan penjaminan dalam rangka percepatan pembangunan infrastrukturMendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Kebijakan Pembiayaan Anggaran sama dengan kebijakan APBN 2016 yaitu:Mengendalikan rasio utang terhadap PDBMengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar obligasi domestikMengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasis proyekMemanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, terutama untuk bidang infrastruktur dan energiMeningkatkan pemanfaatan fasilitas pinjaman sebagai alternatif instrumen pembiayaanMelakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka asset liabilities management (ALM)
Mendukung pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana transportasi, pemukiman, air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur energi melalui alokasi dana investasi pemerintah, dan kewajiban penjaminanMendukung peningkatan ekspor melalui alokasi PMNMendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional serta mempertahankan persentase kepemilikan modal melalui alokasi PMNMendukung pemenuhan ketersediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) baik melalui program PMN, maupun dana bergulir serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya agar tepat sasaranMendukung peningkatan kapasitas dana pengembangan pendidikan nasional untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, dan mendukung usaha pemerintah dalam melakukan perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam
Perubahan kebijakan Pembiayaan Nonutang:Mendukung PT PLN (Persero) dalam rangka program 35.000 MW melalui alokasi PMNMendukung pembangunan infrastruktur melalui alokasi pembiayaan investasi kepada BLU LMAN untuk pendanaan pengadaan tanahMendukung kebijakan penyelesaian permasalahan program kesejahteraan rakyat, antara lain melalui alokasi PMN kepada BPJS Kesehatan demi keberlanjutan program JKN, dan alokasi cadangan pembiayaan untuk dana antisipasi pembayaran kepada masyakarat terdampak lumpur SidoarjoPemanfaatan dana SAL
Informasi APBNPerubahan 2016
46
PENGELUARAN PEMBIAYAANAPBNP 2016
91%
8%
Kewajiban Penjaminan
Rp0,9 T
Dana PengembanganPendidikan Nasional
Rp5,0 T
Dana Investasi PemerintahRp57,6 T
Dana BergulirRp9,2 T
16%
84%PMN
Rp48,4 T
PMN LainnyaRp4,1 T
PMN kepada Organisasi/LKI
Rp3,9
PMN kepada BUMNRp40,4
Pengeluaran PembiayaanNonutang Rp63,5 T
Dana Investasi PemerintahRp90,4 T
Kewajiban PenjaminanRp0,7 T
Dana PengembanganPendidikan NasionalRp5,0 T
Cadangan Pembiayaan untuk Dana Antisipasi PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo JayaRp0,05 T
Pengeluaran Pembiayaan
Nonutang Rp96,1 T
Dana BergulirRp9,2 T
BLU LMANRp16,0 T
PMN LainnyaRp10,9 T
PMN kepada Organisasi/LKIRp3,8
PMN kepada BUMNRp50,5 T
72%
10%18%
PMNRp65,2 T
5%
94%
Pengeluaran pembiayaan anggaran 2016 juga dialokasikan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, Kewajiban Penjaminan, Cadangan Pembiayaan untuk Dana Antisipasi PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo, dan Dana Investasi Pemerintah
Dana Investasi Pemerintah 2016 terutama dialokasikan untuk PMN kepada BUMN/Lembaga, antara lain guna mendukung agenda prioritas Pemerintah yang tertuang dalam Nawacita
Dana PMN digunakan untuk melakukan investasi dalam rangka pelaksanaan program prioritas Pemerintah, sekaligus untuk memperbaiki dan memperkuat struktur permodalan BUMN/lembaga
Dana PMN diharapkan dapat meningkatkan kemampuan BUMN/lembaga untuk me-leverage pendanaan yang selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan/atau percepatan pelaksanaan program prioritas Pemerintah.
Dana Investasi Pemerintah 2016 juga dialokasikan untuk PMN lainnya yaitu untuk LPEI dan BPJS Kesehatan, PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional, dana bergulir Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, pembiayaan investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara
Alokasi pembiayaan investasi kepada BLU LMAN ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi land bank, yang akan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya proyek strategis nasional terutama jalan tol. Manfaat alokasi pembiayaan investasi bagi Pemerintah dan masyarakat yaitu terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dan menurunkan biaya distribusi
Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan utang dialokasikan untuk penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri
Penerusan Pinjaman kepada BUMN/Pemda Rp5,9 T
PT PLN Rp4,0 T digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi melalui pembangunan/restrukturisasi pembangkit listrik (PLTU, PLTA, dan PLTG)
PT Pertamina Rp1,6 T digunakan untuk pembangunan geothermal sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp14,5 M digunakan untuk fasilitas penjaminan proyek infrastruktur dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan proyek-proyek infrastruktur
Pemprov DKI Jakarta Rp179,4 M digunakan untuk pengendalian banjir Jakarta melalui pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk, serta rehabilitasi/penguatan tanggul
APBN2016
APBNP2016
Informasi APBNPerubahan 2016
47
KEBIJAKANPMNBUMN yang melaksanakan kebijakan/program
Perbedaan PMN kepada BUMN dalam APBN 2016 dan APBNP 2016 sebagai berikut:1. Penghapusan alokasi PMN kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sebesar Rp1,0 T, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar Rp1,0 T, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp500,0 M;2. Pengurangan alokasi PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp1,0 T sehingga menjadi Rp2,0 T; dan3. Penambahan alokasi PMN kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp13,6 T sehingga menjadi Rp23,6 T.
Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup orang banyakPeningkatan kapasitas usaha BUMN antara lain dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur, kedaulatan pangan dan energi dengan memperhatikan kemampuan keuangan negaraMempertahankan porsi kepemilikan, sehingga Pemerintah masih dapat mengendalikan BUMN yang bersangkutanMempertimbangkan efek pengganda bagi pertumbuhan ekonomi;
PMN pada Organisasi/Lembaga keuangan internasional dan badan usaha lain, bertujuan untuk: Memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (shares) dan hak suara (voting rightsMemperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan
keuangan negara.
PMN KEPADA BUMNMENURUT PRIORITAS
Infrastrukturdan Maritim
KedaulatanPangan
KedaulatanEnergi
PengembanganIndustri Strategis
Rp20,7 T
Infrastrukturdan Maritim
Rp18,7 T
51%
10%
4%
25%
10%Rp4,2 T
KedaulatanPanganRp3,2 T
Rp1,5 T
Rp3,9 T
PengembanganIndustri StrategisRp3,9 T
Rp10,0 T
KedaulatanEnergiRp23,6 T
Kemandirian EkonomiNasional
Rp1,0 T
KemandirianEkonomi Nasional
37%
47%
8%
6%2%
APBN2016
APBNP2016
Informasi APBNPerubahan 2016
48
Mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional
RINCIANPMN
Mendukung Program Kedaulatan Pangan
Mendukung Program Kedaulatan Energi
Mendukung Program Pengembangan Industri Strategis
Perum Bulog Rp2,0 T, untuk mempercepat pembangunan unit-unit modern rice milling plant, drying centre beserta SILO dan Cold Storage, guna mempercepat proses pengeringan, pengolahan, dan meningkatkan kapasitas penyimpanan gabah/beras, jagung, produk hortikultura dan dagingPT Rajawali Nusantara Indonesia Rp692,5 M (konversi utang pokok RDI), untuk revitalisasi pabrik gula, pengembangan bisnis sawit, dan pengembangan bisnis properti yang dimiliki perseroanPT Perikanan Nusantara Rp29,4 M, PMN (konversi Piutang SLA/RDI) untuk memperbaiki struktur permodalan perseroan sehingga kinerja keuangan perseroan akan semakin baikPT Pertani Rp500,0 M untuk peningkatan kuantitas benih padi, jagung hibrida, kedelai, gabah, dan beras
PT Krakatau Steel Rp1,5 T (tunai) dan Rp956,5 M (nontunai), untuk mendukung pembiayaan pembangunan Hot Strip Mill (HSM) #2 dan pembangunan pembangkit listrik.PT Industri Kereta Api Rp1,0 T, untuk mendukung proyek KRL Airport Link Bandara Soekarno-Hatta, serta pembangunan workshop di Gresik.PT Barata Indonesia Rp500,0 M, untuk pengembangan pabrik pengecoran (foundry), pembangunan pabrik pusat penempaan (forging) dan permesinan (machining center), serta pengembangan pabrik industri agro.
PT Asuransi Kredit Indonesia, dan Perum Jamkrindo, masing-masing Rp500,0 M, dalam rangka pelaksanaan penjaminan KUR bagi KUMKM.
PT PLN Rp23,6 T, untuk mendukung pendanaan proyek 35.000 MW sampai dengan tahun 2019 serta mem-biayai pembangunan infrastruktur kelistrikan.
PT Sarana Multi Infrastruktur Rp4,2, T, untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis.PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp1,0 T, untuk memperkuat struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha PT PII untuk melakukan penjaminan dalam proyek infrastruktur.PT Sarana Multigriya Finansial Rp1,0 T, untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan.PT Jasa Marga Rp1,3 T, untuk melaksanakan pembangunan proyek jalan tol baru.PT Hutama Karya Rp2,0 T, untuk melaksanakan penugasan Pemerintah dalam melakukan pengusahaan jalan tol di SumateraPT Wijaya Karya Rp4,0 T, untuk melaksanakan proyek infrastruktur antara lain pembangkit listrik, Kawasan Industri Kuala Tanjung, Pembangunan Water Treatment Plant serta jalan tol.PT Pembangunan Perumahan Rp2,3 T, untuk melaksanakan proyek di bidang infrastruktur berupa pelabuhan dan kawasan industri pelabuhan serta jalan tol.Perum Perumnas Rp250 M (tunai) dan Rp235,4 M (konversi utang pokok RDI), untuk mempercepat pengadaan lahan dan penyediaan rumah, baik rumah tapak maupun rumah susun untuk masyarakat menengah ke bawah. PT Pelni Rp564,8 M (konversi utang pokok SLA) untuk meningkatkan kemampuan perseroan dalam pendanaan investasinya.PT Angkasa Pura II Rp2,0 T, digunakan dalam rangka pembebasan lahan untuk pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-HattaPT Amarta Karya Rp32,1 M (konversi utang pokok SLA) untuk meningkatkan kapasitas usaha dan percepatan program prioritas Pemerintah terkait infrastruktur energi.
Mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Maritim
Informasi APBNPerubahan 2016
49
Mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional
RINCIANPMN
Mendukung Program Kedaulatan Pangan
Mendukung Program Kedaulatan Energi
Mendukung Program Pengembangan Industri Strategis
Perum Bulog Rp2,0 T, untuk mempercepat pembangunan unit-unit modern rice milling plant, drying centre beserta SILO dan Cold Storage, guna mempercepat proses pengeringan, pengolahan, dan meningkatkan kapasitas penyimpanan gabah/beras, jagung, produk hortikultura dan dagingPT Rajawali Nusantara Indonesia Rp692,5 M (konversi utang pokok RDI), untuk revitalisasi pabrik gula, pengembangan bisnis sawit, dan pengembangan bisnis properti yang dimiliki perseroanPT Perikanan Nusantara Rp29,4 M, PMN (konversi Piutang SLA/RDI) untuk memperbaiki struktur permodalan perseroan sehingga kinerja keuangan perseroan akan semakin baikPT Pertani Rp500,0 M untuk peningkatan kuantitas benih padi, jagung hibrida, kedelai, gabah, dan beras
PT Krakatau Steel Rp1,5 T (tunai) dan Rp956,5 M (nontunai), untuk mendukung pembiayaan pembangunan Hot Strip Mill (HSM) #2 dan pembangunan pembangkit listrik.PT Industri Kereta Api Rp1,0 T, untuk mendukung proyek KRL Airport Link Bandara Soekarno-Hatta, serta pembangunan workshop di Gresik.PT Barata Indonesia Rp500,0 M, untuk pengembangan pabrik pengecoran (foundry), pembangunan pabrik pusat penempaan (forging) dan permesinan (machining center), serta pengembangan pabrik industri agro.
PT Asuransi Kredit Indonesia, dan Perum Jamkrindo, masing-masing Rp500,0 M, dalam rangka pelaksanaan penjaminan KUR bagi KUMKM.
PT PLN Rp23,6 T, untuk mendukung pendanaan proyek 35.000 MW sampai dengan tahun 2019 serta mem-biayai pembangunan infrastruktur kelistrikan.
PT Sarana Multi Infrastruktur Rp4,2, T, untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis.PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp1,0 T, untuk memperkuat struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha PT PII untuk melakukan penjaminan dalam proyek infrastruktur.PT Sarana Multigriya Finansial Rp1,0 T, untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan.PT Jasa Marga Rp1,3 T, untuk melaksanakan pembangunan proyek jalan tol baru.PT Hutama Karya Rp2,0 T, untuk melaksanakan penugasan Pemerintah dalam melakukan pengusahaan jalan tol di SumateraPT Wijaya Karya Rp4,0 T, untuk melaksanakan proyek infrastruktur antara lain pembangkit listrik, Kawasan Industri Kuala Tanjung, Pembangunan Water Treatment Plant serta jalan tol.PT Pembangunan Perumahan Rp2,3 T, untuk melaksanakan proyek di bidang infrastruktur berupa pelabuhan dan kawasan industri pelabuhan serta jalan tol.Perum Perumnas Rp250 M (tunai) dan Rp235,4 M (konversi utang pokok RDI), untuk mempercepat pengadaan lahan dan penyediaan rumah, baik rumah tapak maupun rumah susun untuk masyarakat menengah ke bawah. PT Pelni Rp564,8 M (konversi utang pokok SLA) untuk meningkatkan kemampuan perseroan dalam pendanaan investasinya.PT Angkasa Pura II Rp2,0 T, digunakan dalam rangka pembebasan lahan untuk pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-HattaPT Amarta Karya Rp32,1 M (konversi utang pokok SLA) untuk meningkatkan kapasitas usaha dan percepatan program prioritas Pemerintah terkait infrastruktur energi.
Mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Maritim
GLOSSARYKeseimbangan primermenggambarkan kemampuan Pemerintah membayar pokok dan bunga utang dengan menggunakan pendapatan negara. Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Apabila nilai keseimbangan primer negatif, maka Pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk membayar pokok dan bunga utang. Sebaliknya apabila nilai keseimbangan primer positif, maka Pemerintah bisa menggunakan sumber pendapatan negara untuk membayar sebagian atau seluruh pokok dan bunga utang.
PajakTerdiri atas penerimaan PPh Migas, PPh Nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya.
Kepabeanan dan CukaiTerdiri atas penerimaan cukai (hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol), bea masuk, dan bea keluar.
PNBPTerdiri atas penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas (pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi), bagian laba BUMN, PNBP lainnya (PNBP yang dipungut oleh K/L), serta Pendapatan BLU.
Penerimaan HibahTerdiri atas penerimaan hibah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.
Tax ratio
pertambangan minerba dengan PDB nominal. Sedangkan tax ratiopenerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal.
Pembayaran Bunga UtangBelanja Pemerintah Pusat atas penggunaan utang dalam dan luar negeri. Dihitung dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk biaya yang timbul terkait pengelolaan utang.
Transfer ke DaerahDialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.
Belanja Kementerian Negara/LembagaAnggaran belanja yang dialokasikan melalui Kementerian Negara/ Lembaga untuk membiayai urusan tertentu dalam pemerintahan.
Belanja Non-K/L (BA BUN)
Dana DesaDana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
SubsidiPemberian dukungan dalam bentuk alokasi anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.
Pengeluaran negara untuk Program Pengelolaan Utang Negara, Program Pengelolaan Subsidi, Program Pengelolaan Hibah, Program Pengelolaan Belanja Lainnya, dan Program Pengelolaan Transaksi Khusus
Informasi APBNPerubahan 2016
50
GLOSSARY
Belanja Menurut Fungsi, terdiri dari:Fungsi Pelayanan Umum a.l. terdiri atas Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Anggaran PBI Jamkes), Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan seluruh Belanja Non K/L (Subsidi, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Lain-lain);Fungsi Pertahanan a.l. terdiri atas Pengadaan Barang dan Jasa Militer, Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan, Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat, Laut dan Udara;Fungsi Ketertiban dan Keamanan a.l. terdiri atas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah, Pengembangan Peralatan Polri, Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas;Fungsi Ekonomi a.l. terdiri atas Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;
Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum a.l. terdiri atas Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;Fungsi Kesehatan a.l. terdiri atas Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif a.l. terdiri atas Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata, Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri;Fungsi Agama a.l. terdiri atas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha;Fungsi Pendidikan a.l. terdiri atas Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD, SMP, dan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan;Fungsi Perlindungan Sosial a.l. terdiri atas Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan).
Subsidi EnergiAlokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan BBM, BBN,LPG tabung 3 kg, LGV, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.
Subsidi NonenergiAlokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi.
Dana Perimbanganmerupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah-daerah yang menjalankan otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh
Dana Transfer Lainnyamerupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu berdasarkan undang-undang.
Fungsi Lingkungan Hidup a.l. terdiri atas Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan, dan Pengelolaan Pertanahan Provinsi;
Informasi APBNPerubahan 2016
51
GLOSSARY
Belanja Menurut Fungsi, terdiri dari:Fungsi Pelayanan Umum a.l. terdiri atas Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Anggaran PBI Jamkes), Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan seluruh Belanja Non K/L (Subsidi, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Lain-lain);Fungsi Pertahanan a.l. terdiri atas Pengadaan Barang dan Jasa Militer, Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan, Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat, Laut dan Udara;Fungsi Ketertiban dan Keamanan a.l. terdiri atas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah, Pengembangan Peralatan Polri, Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas;Fungsi Ekonomi a.l. terdiri atas Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;
Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum a.l. terdiri atas Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;Fungsi Kesehatan a.l. terdiri atas Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif a.l. terdiri atas Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata, Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri;Fungsi Agama a.l. terdiri atas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha;Fungsi Pendidikan a.l. terdiri atas Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD, SMP, dan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan;Fungsi Perlindungan Sosial a.l. terdiri atas Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan).
Subsidi EnergiAlokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan BBM, BBN,LPG tabung 3 kg, LGV, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.
Subsidi NonenergiAlokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi.
Dana Perimbanganmerupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah-daerah yang menjalankan otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh
Dana Transfer Lainnyamerupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu berdasarkan undang-undang.
Fungsi Lingkungan Hidup a.l. terdiri atas Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan, dan Pengelolaan Pertanahan Provinsi;