KATA PENGANTAR - kawasan.bappenas.go.idkawasan.bappenas.go.id/images/data/Produk/Pemantau... · ......

Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

1

KATA PENGANTAR

Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP 2015 dalam Bidang Daerah

Tertinggal dan Kawasan Perbatasan ini disusun dalam rangka memenuhi

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan dan

Pengembangan Kawasan, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala

Bappenas No. 04/M.PPN/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan dan

Anggaran di Lingkungan Kantor Kementerian PPN/Bappenas.

Pelaksanaan Pemantauan Pelaksanaan RKP 2015 dalam Bidang Daerah

Tertinggal dan Kawasan Perbatasan ini dimaksudkan untuk menganalisis dan

memberikanpenilaian hasil-hasil yang telah dicapai dalam penerapan proses

perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan program di lapangan khususnya

dibeberapa lokasi sebagai studi kasus. Kemudian akan dilihat permasalahan dan

kendala apa saja yang ditemui untuk selanjutnya dilakukan pemberiaan saran

sebagai perbaikan proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada

tahun berikutnya.

Laporan Pemantauan Pelaksanaan RKP 2015 dalam Bidang Daerah

Tertinggal dan Kawasan Perbatasan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh

karena itu, kami mengharapkan saran dan kritiknya sebagai penyempurnaan

dalam pelaksanaan pemantauan perencanaan dan program/kegiatan

pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan pada tahun yang akan datang.

Jakarta, Desember 2015

Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas

Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, MSi


2

DAFTAR ISI

BAB I .................................................................................................................. 3

PENDAHULUAN ................................................................................................... 3

I.1. Latar Belakang .......................................................................................... 3

I.2. Tujuan dan Sasaran ................................................................................... 7

I.3 Ruang Lingkup Kegiatan ............................................................................. 8

I.4 Metode Pelaksanaan .................................................................................. 8

I.5 Keluaran ................................................................................................... 8

BAB II ............................................................................................................... 10

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN

PERBATASAN .................................................................................................... 10

II.1 Sasaran Pembangunan Nasional Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan

perbatasan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ........................... 11

II.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Rencana

Kerja Pemerintah tahun 2014 .................................................................... 12

BAB III ............................................................................................................. 15

HASIL KEGIATAN PEMANTAUAN ...................................................................... 15

III.1 Pemantauan Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan DAK Di Kabupaten

Lombok Tengah, NTB ............................................................................... 15

III.2 Pemantauan Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan DAK Di Surabaya,

Provinsi Jawa Timur ................................................................................. 19

III.3 Pemantauan Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan DAK Di Kabupaten

Manggarai Barat, NTT .............................................................................. 24

III.4 Pemantauan Pprogram Pembangunan Daerah Tertinggal dan DAK Di

Kabupaten Manggarai Barat, NTT .............................................................. 32

BAB IV .............................................................................................................. 38

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ................................................................... 38

IV. 1. Kesimpulan ............................................................................................. 38

IV. 2. Rekomendasi ........................................................................................... 39


3

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Daerah tertinggal merupakan suatu daerah dengan kabupaten yang

masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain

dalam skala nasional. Ketertinggalan daerah tersebut dapat diukur berdasarkan

enam kriteria utama yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas

keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Oleh karena itu,

diperlukan upaya pembangunan daerah yang terencana dan sistematis agar

daerah tertinggal tersebut pada akhirnya setara dengan daerah lainnya di

Indonesia yang telah maju terlebih dahulu.

Isu Utama pembangunan wilayah nasional saat ini adalah masih besarnya

kesenjangan antawilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan

Barat Indoneisa (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kondisi ini didukung

oleh fakta bahwa sebagian besar persebaran daerah tertinggal berada di KTI

khususnya di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan

Papua.

Gambar 1.1 Peta Persebaran Daerah Tertinggal


4

Dari gambaran di atas dapat dilihat persebaran daerah tertinggal di

kawasan Indonesia Timur lebih banyak. Jumlah kabupaten tertinggal di Kawasan

Indoensia Timur mencapai 103 kabupaten atau 84,42 persen dari total 122

kabupaten daerah tertinggal, sedangkan sisanya sebanyak 19 kabupaten

tertinggal atau 15,57 persen berada di Kawasan Barat Indonesia. Provinsi dengan

jumlah kabupaten tertinggal terbanyak adalah di Provinsi papua dimana 26 dari 29

kabupaten atau 89,66 persen wilayahnya adalah daerah tertinggal.

Dalam RPJMN 2015-2019 ditetapkan 122 kabupaten sebagai daerah

tertinggal. Penetapan ini merupakan hasil perhitungan bahwa pada periode

RPJMN 2010-2014 ditangani sebanyak 183 kabupaten tertinggal, melalui upaya

percepatan dapat terentaskan sebanyak 70 kabupaten tertinggal, namun pada

tahun 2013 terdapat 9 Daerah Otonom Baru (DOB) pemekaran yang masuk dalam

daftar daerah tertinggal, sehingga secara keseluruhan menjadi 122 kabupaten

tertinggal. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan dapat terentaskan

sebanyak 80 kabupaten tertinggal.

Beberapa isu strategis pembangunan daerah tertinggal yang akan menjadi

fokus penanganan dalam lima tahun kedepan, diantaranya adalah :

a. Adanya regulasi yang tidak memihak/disharmonis terhadap percepatan

pembangunan daerah tertinggal;

b. Masih lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatan

pembangunan daerah tertinggal;

c. Belum optimalnya kebijakan yang afirmatif pada percepatan pembangunan

daerah tertinggal;

d. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan

masyarakat di daerah tertinggal;

e. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah

tertinggal;

f. Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal;


5

g. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya lokal dalam

pengembangan perekonomian di daerah tertinggal;

h. Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan

wilayah;

i. Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk

berinvestasi di daerah tertinggal.

Untuk mengurangi adanya kesenjangan pembangunan antawilayah di

masing-masing wilayah pulau, sasaran pembangunan daerah tertinggal ditujukan

untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 kabupaten dengan target

outcome sebagai berikut : (1) meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah

tertinggal menjadi rata-rata sebesar 7,24 persen; (2) menurunnya persentase

penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen; dan (3)

meningkatkan Indeks Pembangunan Mansuia (IPM) di daerah tertinggal menjadi

rata-rata sebesar 69,59 persen.

Adanya disparitas kualitas sumberdaya manusia antarwilayah, perbedaan

kemampuan perekonomian antardaerah, serta belum meratanya ketersediaan

infrastruktur antarwilayah mendukung fakta kesenjangan antarwilayah. Dengan

memperhatikan isu strategis pembangunan daerah tertinggal dan sasaran

pembangunan daerah tertinggal, arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal

di fokuskan pada : (a) promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat

pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi

daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui

potensi daerah tersebut dan aktif dalam membantu pembangunan; (b) upaya

pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik; (c)

pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumberdaya

manusia yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antar daerah

tertinggal dan kawasan strategis.


6

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka diperlukan strategi dan

program pembangunan yang lebih difokuskan pada upaya percepatan

pembangunan di daerah tertinggal. Dalam rangka memfasilitasi dan mendukung

pelaksanaan Program P2DT khususnya dalam monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program-program pembangunan daerah tertinggal terhadap

pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2015-2019.

Peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang cukup

strategis salah satunya adalah pemantauan kegiatan pembangunan yang

direncanakan. Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 25/2004, pemantauan

dimaksudkan untuk memonitor dan mengevaluasi terhadap kegiatan program

pembangunan yang sedang berjalan dalam rangka menilai hasil-hasil atas

pelaksanaannya. Disamping itu, UU Nomor 17 Tahun 2013 tetang Keuanga

Negara dan dalam rangka pelaksanaan RPP tentang Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) dan Anggaran Instansi Pemerintah (RK-AIP), Bappenas memandang perlu

untuk melaksanakan pemantauan program.kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan pemantauan merupakan salah satu tahapan penting dalam

proses pelaksanaan pembangunan, untuk dapat mengahasilkan pembangunan

yang sesuai dengan tujuan dan sasaran, namun dalam prakteknya pemantauan

secara umu masih kurang menjadi perhatian dan justru terkadang tidak

dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut berakibat pada beberapa permasalahan

antara lain (1) Masih rendahnya kualitas hasil pelaksanaan program/kegiatan

pembangunan Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan; (2) kurangnya

efektifitas dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Daerah Tertinggal

dan Kawasan Perbatasan di Kementerian/Lembaga yang terkait; (3) masih

rendahnya kualitas kinerja pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Kawasan Perbaatasan; (4) rendahnya kualitas hasil pelaksanaan

program/kegiatan.


7

I.2. Tujuan dan Sasaran

Pemantauan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan

pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan yang dilaksanakan oleh

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BNPP dan

K/L lainnya yang terkait pembangunan bidang daerah tertinggal dan kawasan

perbatasan bertujuan untuk:

1. Mengindentifikasi terhadap program/kegiatan pembangunan daerah

tertinggal dan perbatasan yang sedang berjalan, bersama dengan

instansi terkait, termasuk kegiatan di daerah sebagai sampel;

2. Melakukan rapat-rapat koordinasi hasil pemantauan dan menilai

perkembangan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan untuk membahas

berbagai isu dan permasalahan dalam pembangunan daerah tertinggal

dan kawasan perbatasan;

3. Melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan penilaian terhadap

pelaksanaan program/kegiatan di daerah tertinggal dan kawasan

perbatasan, serta melihat apakah program/kegiatan yang telah

direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan mencapai

sasaran yang telah direncanakan;

4. Melakukan analisis untuk melakukan penilaian atas pelaksanaan

program pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan;

5. Melakukan penyusunan laporan akhir berkaitan dengan hasil-hasil

pemantauan pelaksanaan program/kegiatan.

Secara umum, sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pemantauan

pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan adalah meningkatkan

koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan bidang pembangunan

daerah tertinggal dan perbatasan guna meningkatkan efisiensi, efektifitas


8

pelaksanaan rencana pembangunan sebagai bahan masukan untuk pembuatan

kebijakan.

I.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup pelaksanaan pemantauan program/kegiatan pembangunan

daerah tertinggal, meliputi: (1) identifikasi dan inventarisasi pada

program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, (2)

analisis terhadap perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan

daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; (3) penilaian kinerja atas perencanaan

dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan

perbatasan. Adapun instansi terkait dengan pelaksanaan pemantauan program-

program tersebut khususnya monitoring pelaksanaan program Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L)

terkait pada tahun 2015.

I.4 Metode Pelaksanaan

Metodologi yang dikembangkan dalam pelaksanaan pemantauan ini adalah

melalui pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan program

pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan dari K/L terkait, Rapat-

rapat koordinasi, konsinyering, peninjauan pelaksanaan program/kegiatan yang

sedang berjalan dan pengumpulan informasi kemajuan pelaksanaan

pembangunan, permasalahan, dan melakukan analisis tentang kinerja

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan

perbatasan, memberikan rekomendasi tentang hasil dan tindak lanjut yang

diperlukan dalam usaha perbaikan dan pemecahan masalah.

I.5 Keluaran

Hasil keluaran yang diharapkan (output) kegiatan pemantauan

perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal


9

dan kawasan perbatasan adalah teridentifikasinya fakta secara sistematis sebagai

bahan penyusunan laporan yang berguna bagi perbaikan strategi dan kebijakan

program/kegiatan pembangunan nasional dimasa yang akan datang. Secara

lengkap output yang diharapkan dari hasil pemantauan ini adalah:

1. Terimplementasikannya program/kegiatan dalam RKP kedalam Renja-KL dan

RKA-KL secara konsisten;

2. Terindetifikasinya permasalahan dan kendala yang dihadapi serta alternatif

sebagai upaya pemecahan;

3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program/kegiatan

baik secara kualitas maupun kuantitas;

4. Meningkatnya kinerja dan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan

pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.


10

BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN

PERBATASAN

Perkembangan hasil pembangunan hingga saat ini masih menghadapi

persoalan adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah. Persoalan

kesenjangan ini tidak dapat dibiarkan semakin melebar, karena tidak sejalan

dengan orientasi pembangunan Indonesia kedepan untuk mewujudkan

pembangunan yang adil dan merata. Persoalan kesenjangan ini didukung oleh

fakta masih tingginya disparitas kualitas sumber daya manusis antar wilayah,

perbedaan kemampuan perekonomian antardaerah, serta belum meratanya

ketersediaan infrastruktur wilayah. Kondisi rendahnya pencapaian pembangunan

tersebut diidentifikasi sebagai daerah tertinggal, dan diperhitungkan memiliki

indeks kemajuan pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia dibawah rata-

rata indeks nasional.

Sesuai dengan PP 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan

Daerah Tertinggal. Daerah tertinggal merupakan suatu daerah dengan masyarakat

dan wilayahnya relative kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala

nasional. Ketertinggalan daerah tersebut dapat dilihat berdasarkan enam kriteria

utama yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan

daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Hal inilah yang mendasari

diperlukannya upaya pembangunan daerah tertinggal yang terencana dan

sistematis agar daerah tertinggal tersebut dapat terentaskan dari ketertinggalan

dan setara dengan daerah lain di Indonesia yang telah maju terlebih dahulu.

Dalam rangka mengarahkan perencanaan pembangunan daerah tertinggal,

RPJMN 2015-2019 terdapat 122 daerah tertinggal. Jumlah tersebut merupakan

hasil dari terentaskannya 70 daerah tertinggal dari 183 kabupaten tertinggal pada

periode RPJMN 2010-2014 dan adanya 9 Daerah Otonom Baru (DOB). Pada akhir


11

RPJMN 2015-2019 ditargetkan dapat terentaskan paling sedikit 80 kabupaten

daerah tertinggal.

Beberapa isu-isu strategis pembangunan daerah tertinggal yang akan

difokuskan penanganannya dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

(1) adanya regulasi yang kurang memihak/disharmonis terhadapa percepatan

pembangunan daerah tertinggal; (2) masih lemahnya koordinasi antarpelaku

pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; (3) belum

optimalnya kebijakan afirmatif pada percepatan pembangunan daerah tertinggal;

(4) masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan

masyarakat di daerah tertinggal; (5) terbatasnya ketersediaan sarana dan

prasarana publik dasar di daerah tertinggal; (6) rendahnya produktivitas

masyarakat di daerah tertinggal; (7) belum optimalnya pengelolaan sumber daya

lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal; (8) kurangnya

aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (9)

belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk

berinvestasi di daerah tertinggal.

II.1 Sasaran Pembangunan Nasional Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan perbatasan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

Memperhatikan permasalahan-permasalahan dan mendukung upaya

pencapaian sasaran pembangunan nasional maka, sasaran pembangunan daerah

tertingggal pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi

rata-rata 7,15 persen pada tahun 2015;

2. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-

rata 15,86 persen pada tahun 2015;

3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang

ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi

rata-rata 70,48 pada tahun 2015.


12

Sementara itu, sasaran pembangunan kawasan perbatasan negara pada

tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Berkembangnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong

pengembangan kawasan di sekitarnya;

2. Terwujudnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan

perbatasan negara sebagai simpul utama tranportasi yang menghubungkan

wilayah sekitarnya dan negara tetangga;

3. Terwujudnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan

perbatasan negara sebagai pintu gerbang internasional. 4. Terwujudnya 10

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara

sebagai pos pemeriksaan lintas batas negara tetangga.

II.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2014

Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal ditujukan pada pemenuhan

kebutuhan pelayanan publik dasar dan mengoptimalkan pengembangan

perekonomian masyarakat. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh dengan

strategi pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu

daerah, sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan percepatan pembangunan daerah

tertinggal, yaitu dengan melakukan sinergi dan sinkronisasi mulai perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan antar pelaku pembangunan, baik pemerintah,

pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan dunia usaha.

Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan-perundangan dengan didukung tata

kelola pemerintahan yang baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan tidak

cenderung sektoral dalam pelaksanaan percepatan pembangunan daerah

tertinggal. Pemahaman terhadap kebutuhan daerah tertinggal dengan

mendorong upaya afirmatif dari seluruh pemangku kepentingan dan tetap


13

mempertimbangkan karakteristik daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar

serta kerawanan dalam bencana alam dan bencana sosial;

2. Peningkatan ketersediaan pelayanan publik dasar dengan mengacu pada

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan diprioritaskan pada bidang pendidikan,

kesehatan, transportasi, air minum, listrik, dan telekomunikasi;

3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik

wilayah, potensi lokal, dan keterkaitannya dengan pengembangan kawasan

strategis lainnya khususnya dalam hal penyediaan prasarana ekonomi, kualitas

SDM pelaku usaha, manajemen usaha, jejaring usaha, pemasaran hasil, akses

permodalan, kemitraan usaha, akses inovasi teknologi, dan kebijakan yang

afirmatif;

4. Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan kawasan strategis,

diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pada

peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah;

5. Percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat diprioritaskan

terhadap: (i) pengembangan ekonomi masyarakat asli Papua; (ii) akselerasi

pelayanan pendidikan dan kesehatan yang menjangkau di kampung terisolir;

(iii) membuka akses infrastruktur di pegunungan tengah dan wilayah terisolir

Papua dan Papua Barat lainnya; (iv) pemihakan terhadap orang asli Papua;

dan (v) peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan Provinsi dan

Kabupaten/Kota dari Papua dan Papua Barat.

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan kawasan perbatasan negara,

maka arah kebijakannya adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan

negara untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan

berdaulat. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh dengan strategi pembangunan

sebagai berikut:


14

1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara

berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan

prospek (peluang) pasar negara tetangga. Pengembangan pusat pertumbuhan

didukung dengan pembangunan infrastruktur penunjang, seperti transportasi,

energi, dan telekomunikasi. Hal ini disertai dengan penguatan kelembagaan

BNPP untuk menggerakan sektor terkait dalam pengembangan kawasan;

2. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola

potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya

saing;

3. Membangun konektivitas simpul transportasi utama Pusat Kegiatan Strategis

Nasional (PKSN) dengan lokasi prioritas (Kecamatan disekitarnya), Pusat

Kegiatan Wilayah (Ibukota Kabupaten), dan Pusat Kegiatan Nasional (Ibukota

Provinsi) melalui jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan strategis nasional.

Untuk kabupaten perbatasan laut (kepulauan), maka pelayanan transportasi

laut perlu peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan. Konektivitas simpul

transportasi juga didorong untuk menghubungkan dengan negara tetangga;

4. Membuka akses transportasi darat, sungai, laut, dan udara di dalam maupun

menuju Lokasi Prioritas (Lokpri) dengan jalan/moda/dermaga non status dan

pelayanan keperintisan;

5. Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu Custom,

Immigration, Quarantine, Security (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan

yang terpadu;

6. Memperkuat pengelolaan batas wilayah negara dan sistem pertahanan dan

keamanan yang mendukung pengembangan PKSN.


15

BAB III

HASIL KEGIATAN PEMANTAUAN

Pada Bab ini akan dijelaskan hal-hal yang diperoleh dalam pelaksanaan

kegiatan pemantauan bidang pembangunan daerah tertinggal dan kawasan

perbatasan.

III.1 Pemantauan Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan DAK

Di Kabupaten Lombok Tengah, NTB

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu kabupaten tertinggal di

Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan status daerah tertinggal yang belum

terentaskan pada akhir RPJMN 2010-2014. Secara umum kondisi infrastruktur

Lombok Tengah relatif baik. Hampir semua aspek berada diatas rata-rata daerah

tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara barat. Sebagai contoh infrastruktur jalan,

terdapat 47,14 persen jalan tidak mantap, jauh di atas rata-rata daerah tertinggal

yakni sebesar 55,41 persen serta lebih tinggi dari rata-rata daerah tertinggal di

Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni sebesar 66,50 persen. Untuk bidang

kelistrikan, tingkat elektrifikasi Kabupaten Lombok Tengah relatif baik yakni

mencapai 98,98 persen. Sedangkan untuk bidang sarana informasi komunikasi,

terdapat 7,19 persen desa tidak terjangkau sinyal seluler dan 6,47 persen desa

tidak terjangkau siaran TVRI. Secara umum kondisi infrastruktur jalan, listrik,

telekomunikasi dan informasi di Kabupaten Lombok Tengah relatif baik.

Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Tengah, kami melakukan

FGD bersama Kepala Bidang Ekonomi beserta staf Bappeda terkait mendikusikan

beberapa program dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT)

yang lokasi kegiatannya berada di kabupaten Lombok Tengah.

Dalam diskusi tersebut kami juga menyampaikan beberapa list kegiatan

KPDT yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah mulai dari tahun anggaran

2011 – 2013 untuk di kami evaluasi perkembangan pemanfaatan dan


16

kebermanfaatan bagi masyarakat sasaran program. Daftar kegiatan tersebut

diantaranya adalah sebagai berikut :

Table 3.1 Kegiatan KPDT di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara

Barat Tahun Anggaran 2011

No. Jenis Bantuan Nilai Bantuan

(Rp) Deputi

1 Bantuan Pengadaan Prasarana dan

Sarana Air bersih 1,000,000,000

Deputi Bidang peningkatan

Infrastruktur

2 Bantuan Sosial Lainnya 100,000,000 Deputi Bidang Pembinaaan

Lembaga dan Sosial Budaya

3 Bantuan Sosial Kerjasama Lembaga

Sosial dan Budaya 100,000,000

Deputi Bidang Pembinaaan

Lembaga dan Sosial Budaya

4 Pengembangan Pengelolaan

Komoditas Unggulan 3,000,000,000

Deputi Bidang Pengembangan Daerah

Khusus

5 Pengembangan Kasawan Perdesaan

DT 1,800,000,000

Deputi Bidang

Pengembangan Daerah Khusus

Total Bantuan 6,000,000,000

DAK-SPDT -


Barat tahun Anggara 2012

No. Jenis Bantuan

Nilai

Bantuan

(Rp)

Deputi

1

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan

Fasilitasi Kesehatan Dasar dan lanjutan di

Daerah Tertinggal

590,000,000

Deputi Bidang

Pengembangan

Sumberdaya

2 Bantuan Peningkatana Infrastruktur Sosial 1,000,000,000 Deputi Bidang Peningkatan

Infrastruktur


17

No. Jenis Bantuan

Nilai

Bantuan

(Rp)

Deputi

3 Pengembangan Kebijakan Pengelolaan

komoditas Unggulan 1,000,000,000

Deputi Bidang Pembinaan

Ekonomi dan Dunia Usaha

4 Bantuan Kemandirian Kelembagaan KPPD

di 100 Kab DT 75,000,000


Lembaga Sosial dan

Budaya

5 Bantuan Sosial Penguatan Kelembagaan

Sosial dan Budaya (Keg.Tupoksi) 50,000,000


Lembaga Sosial dan

Budaya

6

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan

Fasilitasi Pengembangan Kawasan

Perdesaan di Daerah Tertinggal

1,000,000,000

Deputi Bidang

Pengembangan Daerah

Khusus

7

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi,

dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah

Strategis

200,000,000

Deputi Bidang

Pengembangan Daerah

Khusus


DAK-SPDT 1,231,710,000


Barat Tahun Anggara 2013


(Rp) Deputi

1 Bantuan Alat Peraga Penunjang

Pendidikan Keaksaraan 600,000,000

Deputi Bidang

Pengembangan

Sumberdaya

2 Bantuan Stimulan Peningkatan Kapasitas

Lembaga Poskesdes (Alat Kesehatan) 1,290,000,000

Deputi Bidang

Pengembangan

Sumberdaya


18


(Rp) Deputi

3 Bantuan Peningkatan Infrastruktur

Ekonomi Handtraktor 259,400,000

Deputi Bidang Peningkatan

Infrastruktur

4

Bantuan Infrastruktur Informasi

dan Telekomunikasi Warung

Informasi Masyarakat

560,000,000 Deputi Bidang Peningkatan

Infrastruktur

5 Bantuan Peningkatan Infra. Kesehatan

Air Bersih 300,000,000


Infrastruktur

6 Bantuan Peningkatan Infra. Sarana

Kesehatan Mobil Ambulans 300,000,000


Infrastruktur

7 Bantuan Peningkatan Infra. Sarana Alat

Kesehatan 5,000,000,000


Infrastruktur

8

Bantuan Peningkatan Infra.

Pendidikan

Pembangunan/Rehabilitasi Ruang

Kelas Baru

480,000,000 Deputi Bidang Peningkatan

Infrastruktur

9 Bantuan Peningkatan Infra. Sarana

Komputer Pendidikan 600,000,000


Infrastruktur

10 Bantuan Peningkatan Infrastruktur

Energi Biogas 1,200,000,000


Infrastruktur

11

Bantuan Sarana Informasi dan

Edukasi Kewirausahaan

Masyarakat Pedesaan DT Berbasis

TIK

280,000,000 Deputi Bidang Pembinaan


12 Bantuan Pengembangan Permodalan

KUB/PUSEKDES 380,000,000



13 Bantuan Bansos Hand Tractor 600,000,000 Deputi Bidang Pembinaan


14 Bantuan Motor Roda Tiga 450,000,000 Deputi Bidang Pembinaan


15 Bantuan Mesin Pompa Air 1,500,000,000 Deputi Bidang Pembinaan


16 Bantuan Kemandirian Kelembagaan di

100 Kab DT 166,560,000


Lembaga Sosial dan Budaya


19


(Rp) Deputi

17 Bantuan Sosial Penguatan Kelembagaan

Sosial Masyarakat 100,000,000



18

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Infrastruktur Dasar Pendukung

Ekonomi

700,000,000

Deputi Bidang

Pengembangan Daerah

Khusus


DAK-SPDT 2,244,040,000

Bappeda Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan koordinasi terhadap

SKPD terkait yang bertanggung jawab terhadap bidang yang menjadi sasaran

bantuan sosial dari KPDT agar program bantuan dari Pemerintah Pusat yang

diterima dapat terus dikoordinasikan dan diinformasikan kepada Bappeda agar

dapat teridentifikasi dan dapat terpantau perkembangannya oleh Bappeda

setempat.


Di Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka pemantauan dan

evaluasi program pembangunan daerah tertinggal dan DAK ini dilaksanakan pada

tanggal 24 Agustus 2015 bertempat di Ruang Rapat Utama Lantai 3, Kantor

Bappeda Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Kagiatan FGD ini dilaksanakan dengan

tujuan untuk mencoba mengevaluasi kesesuaian antara intervensi yang selama ini

telah dilakukan dengan masalah ketertinggalan yang ada dimasing-masing daerah

tertinggal khususnya di Provinsi Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, turut hadir

perwakilan dari Bappeda Kabupaten Daerah tertinggal di Provinsi Jawa Timur

(Kabupaten Bangkalan, Sampang, Bondowoso dan Situbondo), perwakilan dari

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta


20

perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam hal ini diwakili Kepala Bagian

Kesra. Dalam FGD tersebut dibahas beberapa hal sebagai berikut :

1. Klarifikasi terhadap Masalah utama ketertinggalan pada daerah tertinggal di

Jawa Timur;

2. Prioritas intervensi yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah tertinggal di

Jawa Timur;

3. Kesesuaian intervensi program pembangunan daerah tertinggal dengan

masalah ketertinggalan;

4. Koordinasi perencanaan pembangunan daerah tertinggal terkait dengan peran

aktif Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam perencanaan jenis kegiatan

dan lokasi penerima bantuan;

5. Efektifitas pelaksanaan program pembangunan daerah tertinggal terutama

berkaitan dengan waktu pelaksanaan, koordinasi dengan Pemda, pelibatan

sumberdaya lokal, dan integrasi dengan kegiatan K/L dan Pemda Lain.

Dalam FGD antara Bappenas, Kemendes, PDT dan Transmigrasi dan

Bappeda Kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Jawa Timur, Direktur KKDT

Bappenas selaku narasumber menyampaikan tentang telaah indikator

ketertinggalan yang selama ini dijadikan acuan dalam menentukan ketertinggalan

di daerah. Penyebab ketertinggal antara wilayah yang berbeda-beda membuat

telaah terhadap indikator ketertinggalan diperlukan untuk mengetahui penyebab

utama ketertinggalan di suatu daerah, sehingga dapat dijadikan sebagai alat

untuk menentukan strategi mengentaskan daerah tertinggal.

Pada kesempatan FGD tersebut juga ditegaskan terkait dengan ruang

lingkup tugas Direktorat jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, terutama

berkaitan dengan Tupoksi Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kebijakan

terutama pada kegiatan fasilitasi yang dimiliki Kemendes,PDT dan Trans yang

dapat diarahkan sebagai instrumen dalam koordinasi untuk mengembangkan

daerah tertinggal secara terintegrasi dengan stakeholder. Sehingga


21

Kemendes,PDT dan Trans harus lebih memperkuat kerangka kelembagaan

koordinasi penanganan daerah tertinggal.

Gambar 3.1 FGD Dalam Rangka Pemantauan dan evaluasi program

pembangunan daerah tertinggal dan DAK di Daerah tertinggal

Provinsi Jawa Timur.

Gambar 3.2 FGD Bersama Bappeda Kabupaten Daerah Tertinggal di

Provinsi Jawa Timur dan Perwakilan dari Kemendes,PDT dan

Transmigrasi

Setelah sesi pemaparan materi tentang kondisi dan Isu-isu pembangunan daerah

tertinggal di Provinsi Jawa Timur, dilanjutkan sesi FGD yang dilaksanakan dengan

penyampaian beberapa pandangan dan masukan dari Bappeda Kabupaten Daerah


22

tertinggal. Dari diskusi antara Bappenad, Kemendes,PDT dan Trans dan Bappeda

Kabupaten serta Provinsi tersebut didapatkan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan aspek masalah utama ketertinggalan daerah tertinggal di

Provinsi Jawa Timur hal ini akan dibahas lebih lanjut pada kesempatan lain,

mengingat data 6 indikator ketertinggalan yang dihitung oleh Kemendes,PDT

dan Trans Cq.Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal belum disosialisasikan

dan akan segera dishare kepada Bappenas sebagai bahan informasi

ketertinggalan terkini;

2. Pada aspek prioritas intervensi kegiatan yang diperlukan sesuai dengan

masalah ketertinggalan daerah disepakati bahwa kegiatan pembangunan

daerah tertinggal tidak hanya menjadi tugas dari Kemendes,PDT dan Trans

tetapi juga seluruh K/L di Pusat dan Daerah, oleh karena itu :

a. Kemendes, PDT dan Trans diharapkan dapat segera mensosialisasikan

STRANAS (gambaran umum dan strategi kegiatan pembangunan daerah

tertinggal) kepada Pemerintah Daerah;

b. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyusun STRADA pada tahun

2015;

c. Pemerintah daerah diharapkan dapat memetakan wilayah yang

memerlukan bantuan berdasarkan indeks ketertinggalan yang paling

dominan agar sinkron dengan proposal usulan kegiatan hingga tingkat

kecamatan/desa;

d. Dalam rangka peningkatan kondisi SDM, prioritas penanganan Angka

Melek Huruf (AMH) dilakukan pada kelompok usia tertentu. Fokus pada

lembaga pendidikan kejuruan (SMK & Politeknik) agar masyarakat

memiliki kemampuan untuk langsung bekerja;

e. Dalam rangka peningkatan perekonomian wilayah diharapkan dapat

fokus pada aspek pengolahan dan pemasaran agar tidak terjebak pada

tingkat subsisten. Diperlukan pembangunan pasar di tingkat wilayah

agar peningkatan nilai tambah dapat dinikmati oleh aktor lokal;


23

f. Kemendes PDT & Transmigrasi diharapkan dapat mengarahkan

intervensi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam

pengelolaan keuangan daerah agar dapat mengoptimalkan peneriman

PAD dan meningkatkan efektifitas pengelolaan APBD sehingga dapat

mengakselerasi pembangunan daerah tertinggal;

Gambar 3.3 Laporan Kemajuan Penggunaan Dana

Alokasi Khusus (DAK) TA.2012 Kabupaten Bondowoso

3. Koordinasi perencanaan PDT : Pelibatan aktif Pemerintah Provinsi & Kab

dalam perencanaan jenis kegiatan dan lokasi penerima bantuan. Terkait

hal tersebut diperlukan :

a. Diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah

dalam perencanaan dan pelaksanana kegiatan PDT;

b. Perencanaan kegiatan pusat diharapkan dilakukan pada saat

penyusunan APDB (T-1) agar in line dengan proses perencanaan dan

penganggaran di daerah sehingga Pemda dapat mempersiapkan dana

operasional kegiatan;

c. Kemendes, PDT dan Transmigrasi dan Pemda diharapkan dapat

merencanakan kegiatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan

pembagian kewenangan;

d. Pemda diharapkan dapat mempersiapkan data dukung pelaksanaan

kegiatan mengacu pada kesepakatan yang telah dibahas sebelumnya;


24


Di Kabupaten Manggarai Barat, NTT

Kabupaten Manggarai Barat merupakan suatu kabupaten di provinsi Nusa

Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten Mangarai Barat merupakan hasil

pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang Undang No. 8 Tahun

2003. Wilayahnya meliputi daratan Pulau Flores bagian Barat dan beberapa pulau

kecil di sekitarnya, diantaranya adalah Pulau Komodo, Pulau Rincah, Pulau Seraya

Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Bidadari dan Pulau Longgos. Luas wilayah

Kabupaten Manggarai Barat adalah 9.450 km² yang terdiri dari wilayah daratan

seluas 2.947,50 km² dan wilayah lautan 7.052,97 km².

Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai Barat, kami melakukan

FGD bersama Kepala Bidang Ekonomi beserta staf Bappeda terkait mendikusikan

beberapa program dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT)

yang lokasi kegiatannya berada di kabupaten Manggarai Barat.

Dalam diskusi tersebut kami juga menyampaikan beberapa list kegiatan

KPDT yang dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Barat mulai dari tahun anggaran

2011 – 2013 untuk di kami evaluasi perkembangan pemanfaatan dan

kebermanfaatan bagi masyarakat sasaran program. Daftar kegiatan tersebut

diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Matriks Kegiatan KPDT di Kabupaten Manggarai Barat,

Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2011

TA. 2011

No. Provinsi Kabupaten Jenis Bantuan Nilai Bantuan (Rp) Deputi

1 NTT Manggarai

Barat

Bantuan Pelayanan

Kesehatan Lingkungan

dan Kesehatan

Masyarakat

172.160.000

Deputi Bidang

Pengembangan

Sumberdaya

2 NTT Manggarai

Barat

Bantuan Sarana dan

Prasarana Air Bersih 1.000.000.000

Deputi Bidang

peningkatan

Infrastruktur

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten

http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi

http://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur

http://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Manggarai

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Flores

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Komodo

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Rincah&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Seraya_Besar&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Seraya_Besar&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Seraya_Kecil&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bidadari,_Nusa_Tenggara_Timur

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Longgos&action=edit&redlink=1


25

TA. 2011


3 NTT Manggarai

Barat

Bantuan Sosial

Kelembagaan Birokrasi 100.000.000

Deputi Bidang

Pembinaaan Lembaga

dan Sosial Budaya

Total Bantuan 1.272.160.000

DAK-SPDT



TA. 2012

No. Provinsi Kabupaten Jenis Bantuan Nilai Bantuan

(Rp) Deputi

1 NTT Manggarai

Barat

Bantuan Peningkatan

Infrastruktur Sosial Bidang

Infrastruktur Pendidikan Daerah

Tertinggal

600.000.000

Deputi Bidang

peningkatan

Infrastruktur

2 NTT Manggarai

Barat

Bantuan alat Pengelolaan

Produksi pertanian/perkebunan 250.000.000

Deputi Bidang

Pembinaaan

Ekonomi dan Dunia

Usaha

3 NTT Manggarai

Barat

Bantuan Sosial Penguatan

Kelembagaan Sosial Masyarakat 50.000.000

Deputi Bidang

Pembinaaan

Lembaga dan Sosial

Budaya

Total Bantuan 900.000.000

DAK-SPDT 1.638.460.000



TA. 2013


1 NTT Manggarai

Barat

Bantuan Alat Peraga Penunjang Pendidikan

Keaksaraan

600.000.000

Deputi Bidang Pengembangan

Sumberdaya

2 NTT Manggarai

Barat

Bantuan Stimulan Peningkatan Kapasitas Lembaga Poskesdes

(Alat Kesehatan)

1.290.000.000


Sumberdaya

3 NTT Manggarai

Barat Bantuan Pelatihan

Pengolahan Potensi

300.000.000 Deputi Bidang

Pengembangan


26

TA. 2013


Lokal dan Alat Penunjang Pelatihan

Sumberdaya

4 NTT Manggarai

Barat

Bantuan Stimulan Puskesmas Keliling

Perairan

1.741.310.000


Sumberdaya

5 NTT Manggarai

Barat

Bantuan Peningkatan Infrastruktur Ekonomi

Handtraktor

267.140.000

Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur

6 NTT Manggarai

Barat

Bantuan Sarana Informasi dan Edukasi

Kewirausahaan Masyarakat Pedesaan

DT Berbasis TIK

280.000.000



7 NTT Manggarai

Barat

Bantuan Kelembagaan Ekonomi di Kabupaten

DT

260.000.000



8 NTT Manggarai

Barat

Bantuan Pengembangan

Permodalan KUB/PUSEKDES

380.000.000



9 NTT Manggarai

Barat


Kelembagaan Sosial Masyarakat

100.000.000



10 NTT Manggarai

Barat


Kelembagaan Lokal

50.000.000



11 NTT Manggarai

Barat

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Ekonomi dan Sosial

500.000.000

Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus

12 NTT Manggarai

Barat Bantuan Kapal Feeder

1.500.000.000

Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus

Total Bantuan 7.268.450.000

DAK-SPDT 2.379.490.000

Bappeda Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan koordinasi terhadap

SKPD terkait yang bertanggung jawab terhadap bidang yang menjadi sasaran

bantuan sosial dari KPDT agar program bantuan dari Pemerintah Pusat yang

diterima dapat terus dikoordinasikan dan diinformasikan kepada Bappeda agar


27

dapat teridentifikasi dan dapat terpantau perkembangannya oleh Bappeda

setempat.

I. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Di Kabupaten Manggarai Barat

Jenis Bantuan : Bansos Sarana Prasarana Air Bersih

INPUT :

Alokasi Dana Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Air Bersih tahun 2011

sebesar Rp. 1 Milyar, ditetapkan melalui Keputusan Menteri PDT No. 103

Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana TP KPDT TA 2011.

Bantuan tersebut berupa sarana dan prasarana air bersih tenaga surya

Bantuan sarana air bersih ini merupakan proses pengandaan yang dilakukan

dipusat dengan daerah harus menyiapkan syarat-syarat seperti lahan untuk

dijadikan lokasi sumur bor dengan pompa tenaga surya ini.

Gambar 3.4 Sarana dan Prasarana Air Bersih Tenaga Surya

PROSES :

Dalam prosesnya pemerintah daerah kabupaten manggarai Barat

menentukan lokasi ditempatkannya bantuan social ini, yaitu di kelurahan

Wae Kelambu, dengan alasan bahwa di kelurahan Wae Kelambu ini

mempunyai potensi air dan listrik, serta memiliki lahan pemerintah yang akan

digunakan untuk berdirinya sumur dan panel surya sebagai pembangkitnya

sesuai dengan Juklak dan juknis yang diberikan. Penetapan lokasi ini sesuai

dengan SK Bupati Manggarai Barat No. 121/KEP/HK/2011


28

Untuk proses pengelolaan dan perawatan, bupati manggarai barat

membentuk Tim Pengendali sesuai SK No. 208/KEP/HK/2011

Gambar 3.5 Lokasi Instalasi ompa Air Tenaga Surya

OUTPUT :

Terbangunnya sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan

tersedianya Suplai air bersih untuk masyarakat di sekitar lokasi

Terbangunnya 4 menara air, dengan 1 unit dilengkapi dengan hidran air

untuk air minum masyarakat sekitar lokasi.

Masyarakat penerima manfaat dari kegiatan ini adalah 80 KK, Selain untuk

konsumsi masyarakat, juga akan dibangun kolam pembibitan ikan air tawar

untuk memenuhi biaya perawatan dari alat tersebut.

Gambar 3.6 Sarana dan Prasarana Air Bersih

OUTCOME :

Manfaat yang diharapkan dalam

Menara Penampungan air


29

Kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat

Meningkatnya kesehatan lingkungan dan masyarakat terutama masalah air

bersih dan sanitasi.

Jenis Bantuan : Bantuan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan

Kesehatan masyarakat

INPUT :

Alokasi Bansos Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat

Tahun 2011 untuk Kabupaten Manggarai Barat adalah sebesar 172 juta,

untuk pembangunan sarana 30 MCK

Sampai dengan akhir Desember 2011 dana yang cair hanya sebesar 51,47

juta dan sudah dmanfaatkan untuk pembangunan 10 MCK.

PROSES :

Penetapan SKPD/ Satker di daerah ditentukan berdasarkan arahan Bupati.

Pada tahun 2011, Satker pengelola Bansos Pelayanan Kesehatan dan

Lingkungan di Kabupaten Manggarai Barat adalah Dinas Kesehatan.

Sosialisasi kegiatan dilakukan pada bulan juni 2011 oleh tim dari Asdep

Sumberdaya Kesehatan, Deputi I KPDT.

Sisa dana yang seharusnya dapat

digunakan untuk pembangunan 20 MCK

(120.000.000) tidak dapat dicairkan

dikarenakan kesalahan yang dilakukan

oleh PPK pusat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai

Barat sudah memenuhi syarat

administrasi sesuai tenggat waktu

berdasar bukti ekspedisi yang disampaikan, komunikasi yang dilakukan oleh

Gambar 3.7 MCK dipinggir pantai

Labuan Bajo


30

Dinas Kesehatan Manggarai Barat dengan KPDT masih belum jelas, informasi

terakhir dana tersebut akan dicover dalam DIPA tahun 2012.

Akses dari sosialisasi dan pembangunan 10 MCK menyebabkan adanya

konflik horizontal dan vertikal, dimana masyarakat yang belum dapat

membangun menganggap dana sudah cair dan tidak disalurkan,

kecemburuan sosial antar masyarakat menjadikan hubungan yang kurang

harmonis dan sampai saat ini masih ada masyarakat yang datang ke kantor

Dinas Kesehatan mempertanyakan kelanjutan program tersebut.

OUTPUT :

Terbangunnya sarana kesehatan lingkungan dan masyarakat berupa 10

jamban/MCK

OUTCOME :

Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan.

Meningkatnya kesadaran perilaku masyarakat terhadap kesehatan keluarga

dan lingkungan.

Jenis Bantuan : Bantuan Sosial Kemandirian Kelembagaan KPPD (Kader

Penggerak Pembangunan Desa)

INPUT :

Alokasi Bansos kemandirian kelembagaan Kader Penggerak Pembangunan

Desa (KPPD) tahun 2012 untuk Kabupaten Manggarai Barat adalah sebesar

75 juta/5 kelompok.

Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2011 juga menerima Bansos

tersebut dengan nomenklatur P2SEDT dengan besaran 100 juta/10 desa,

dimana 1 desa terdiri 1 kelompok, sehingga masing-masing kelompok

mendapatkan 10 juta.


31

Bentuk kegiatan dari bansos tersebut adalah rapat koordinasi didesa,

pelatihan-pelatihan sehingga diharapkan masyarakat berperan aktif dalam

pembangunan desa. Sebagai penasehat dari kegiatan tersebut adalah kepala

desa.

Saat ini juknis tahun 2012 belum disosialisasikan.

Namun menurut info tahun 2012 turun menjadi 75 juta/5 kelompok.

Bappeda berkeinginan bahwa jumlah kelompok yg mendapatkan tetap 10

klpk sesuai tahun 2011 namun dengan resiko alokasi perkelompok hanya

7,5juta, hal tersebut bertujuan agar kegiatan tahun sebelumnya dapat

berkesinambungan.

Sampai saat ini dana bantuan untuk tahun anggaran 2012 belum cair.

PROSES :

Informasi dari Bappeda Kabupaten Manggarai Barat Bansos tersebut tidak

diadministrasikan ke Bappeda namun langsung dari Pusat (KPDT) kepada

kelompok masyarakat/KPPD (kader penggerak pembangunan desa) melalui

Badan Pemberdayaan Masyarakat di desa.

Mekanisme penyaluran dana dari Pusat melalui rekening BRI ke masing-

masing KPPD

Untuk Bansos Penguatan Kelembagaan KPPD tahun 2012 penyaluran dana

sama seperti tahun sebelumnya yaitu langsung dari Pusat ke KPPD.

Peran Bappeda Kabupaten adalah membantu proses legalitas SK lokasi dan

kelompok dari Bupati.

Kelemahan Bansos Penguatan Kelembagaan ini adalah pencairan dana yang

selalu cair diakhir tahun, sekitar Bulan Oktober/November sedangkan juknis

juga terbit menjelang akhir triwulan 3 setiap tahunnya, Bappeda tidak

diinformasikan mengenai pelaksanaan kegiatan Bansos tersebut, sehingga

tidak mengetahui secara detail bagaimana proses kegiatan berlangsung di

masyarakat. Bappeda mendapat informasi secara lisan dari konsultan


32

fasilitator Bansos tersebut ketika kegiatan sudah selesai dan tidak disertai

dengan dokumen atau laporan kegiatan.

OUTPUT :

Terlaksananya pelatihan penguatan kapasitas kelembagaan kader penggerak

pembangunan desa.

OUTCOME :

Meningkatnya peran serta aktif masyarakat terhadap proses-proses

perencanaan pembangunan terutama di tingkat desa.

III.4 Pemantauan Pprogram Pembangunan Daerah Tertinggal dan DAK

Di Kabupaten Manggarai Barat, NTT

Pembangunan Wilayah Papua dilaksanakan menggunakan pendekatan baru

yaitu pembangunan berbasis wilayah adat, untuk menjawab kegagalan

pendekatan-pendekatan yang digunakan sebelumnya. Pembangunan berbasis

wilayah adat berupaya untuk menghadirkan pembangunan sesuai dengan

karakteristik, potensi, kebutuhan, dan kondisi masyarakat Papua yang sangat

spesifik. Pembangunan berbasis wilayah adat dilakukan melalui pemetaan

kebutuhan/permasalahan, potensi, dan tantangan pada setiap kesatuan wilayah

adat (kedekatan kondisi sosial, geografis, adat, dan budaya). Sehingga terjadi

pengklasifikasian subyek pembangunan, untuk memudahkan dalam melakukan

intervensi kebijakan. Pendekatan pembangunan ini dilakukan mulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dengan melibatkan unsur-unsur adat

yang ada di wilayah Papua (hukum adat, masyarakat adat, tokoh adat).

Dalam pembagian wilayah berbasis kawasan adat, Kabupaten Merauke

termasuk ke dalam wilayah adat Anim-Ha, dengan beberapa kabupaten lain di

sekitarnya yaitu Asmat, Mappi, dan Boven Digoel. Potensi utama kabupaten

Merauke yaitu pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan (kelapa sawit),

serta beberapa komoditas lain yang potensial untuk dikembangkan, yaitu: tebu,


33

karet, kedelai, dan ubi jalar (cassava). Terdapat obyek wisata yang belum dikelola

secara optimal yaitu Taman Nasional Wasur dan Distrik Sota yang merupakan

perbatasan darat RI dengan PNG. Pada pengembangan sektor perikanan laut,

terdapat hambatan regulasi, sehingga menyebabkan pabrik pengolahan ikan

ekspor tidak dapat beroperasi lagi. Sedangkan pada sektor pertanian, sangat

membutuhkan dukungan infrastruktur irigasi, karena sumber air saat ini masih

menggunakan sistem tadah hujan. Terdapat sumber air yang cukup besar yaitu

dari Sungai Maro, namun belum dilakukan pengembangan untuk menjadi sumber

pengairan bagi pertanian di Merauke, misalnya melalui pembuatan long storage.

Pada sektor perkebunan, terdapat dua pabrik pengolahan kelapa sawit yaitu PT.

Korindo dan PT. Bio, sedangkan untuk perkebunan karet merupakan perkebunan

rakyat, sehingga dikelola secara mandiri oleh masyarakat, sistem penjualannya

belum terorganisir dengan baik, sehingga harga jual karet masih rendah. Untuk

komoditas ubi jalar, saat ini Pemerintah Daerah sedang menjalin kerjasama

dengan pengusaha pengolahan ubi di Kota Malang, untuk pengembangan ubi

menjadi tepung. Sehingga diharapkan ada proses produksi yang dapat

meningkatkan nilai tambah komoditas ubi dan membuka lapangan kerja bagi

masyarakat asli Papua. Untuk mendukung hilirisasi komoditas unggulan tersebut,

pemerintah daerah telah menginisiasi pembangunan Technopark, dengan

dilakukan pembebasan lahan seluas 4 ha untuk Technopark berbasis kemaritiman

dengan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam RPJMN 2015-2019, khususnya pada Arah Pengembangan Wilayah

Papua, pengembangan MIFEE (Merauke Integrated Food & Energy Estate)

dialokasikan seluas 1,2 juta Ha yang terdiri dari 10 Klaster Sentra Produksi

Pertanian (KSPP). Empat Klaster Sentra Produksi Pertanian yang dikembangkan

yaitu: Greater Merauke, Kali Kumb, Yeinan, dan Bian di Kabupaten Merauke.

Untuk jangka menengah (kurun waktu 2015 – 2019) diarahkan pada

terbangunnya kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura,

peternakan dan perkebunan, serta perikanan darat di Klaster Okaba, Ilwayab,


34

Tubang, dan Tabonji. Sedangkan untuk jangka panjang (kurun waktu 2020 –

2030) diarahkan pada terbangunnya kawasan sentra produksi pertanian tanaman

pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Dalam perlaksanaanya,

megaproyek ini yang seringkali mendapat penolakan dari masyarakat adat

setempat dan kritik oleh sejumlah gerakan sosial di Papua, gerakan kedaulatan

pangan se-Indonesia sampai Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, akan

diteruskan tanpa ada sebut syarat atau ketentuan baru yang membahas persoalan

yang sudah muncul selama ini. Pengembangan MIFEE dianggap merugikan

masyarakat asli setempat. Namun, berdasarkan keterangan dari Bappeda

Merauke, proyek MIFEE tetap dilanjutkan hingga saat ini, bahkan akan ada

kebijakan baru untuk menetapkan Merauke sebagai Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK). Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Merauke didukung Pemerintah

Pusat melalui alokasi DAK Reguler, DAK Afirmasi, dan DAK Tambahan Pendukung

Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2), dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 3.6 Alokasi DAK Tahun Anggaran 2015 Kabupten

Merauke, Papua

BIDANG DAK SUB BIDANG ALOKASI

(RP. JUTA)

PENDIDIKAN PENDIDIKAN SD/SDLB 11.778,4

PENDIDIKAN SMP/SMPLB 9.533,5

PENDIDIKAN SMA 6.668,7

PENDIDIKAN SMK 8.246,8

KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR 11.210,6

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 6.200,0

PELAYANAN KEFARMASIAN 3.516,8

INFRASTRUKTUR IRIGASI 10.135,5

AIR MINUM DAN SANITASI INFRASTRUKTUR AIR MINUM 4.254,6

INFRASTRUKTUR SANITASI 4.090,9


35


(RP. JUTA)

PRASARANA PEMERINTAH

DAERAH

PRASARANA PEMERINTAHAN

DAERAH 9.266,7

SARPRAS PEMADAM KEBAKARAN

SARPRAS SATPOL PP 4.018,5

KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.380,5

PERTANIAN 9.412,7

LINGKUNGAN HIDUP 3.987,5

KELUARGA BERENCANA 2.268,9

KEHUTANAN 2.739,3

PERDAGANGAN PASAR

GUDANG

METROLOGI

ENERGI PERDESAAN 5.065,8

PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN

TRANSPORTASI INFRASTRUKTUR JALAN 51.041,5

TRANSPORTASI PERDESAAN

KESELAMATAN TRANSPORTASI

DARAT 904,1

TOTAL DAK REGULER 74.721,4

INFRASTRUKTUR IRIGASI 8.709,7

INFRASTRUKTUR AIR MINUM

DAN SANITASI INFRASTRUKTUR AIR MINUM 2.302,1

INFRASTRUKTUR SANITASI 1.824,1

INFRASTRUKTUR

TRANSPORTASI INFRASTRUKTUR JALAN 10.496,7

TRANSPORTASI PERDESAAN 9.901,8

Dating 3.960,7

Perbatasan 5.941,1

TOTAL AFIRMASI 33.234,4

TOTAL ALOKASI DAK

2015 MERAUKE 207.955,9


36


(RP. JUTA)

DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET

KERJA (P3K2)

PERDAGANGAN SUBBIDANG PASAR 2.530,9

INFRASTRUKTUR

TRANSPORTASI

SUBBIDANG INFRASTRUKTUR

JALAN 89.500,0

TOTAL ALOKASI DAK

P3K2 92.030,9

Perkembangan pelaksanaan DAK tahun 2015 khususnya Dana Alokasi Khusus

Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) telah dilakukan

penyesuaian melalui APBD-P 2015. Sedangkan untuk DAK Transportasi Perdesaan

pada tahun ini fokus digunakan untuk pembangunan jalan, khususnya di Distrik

Wasur sudah pada tahap penimbunan (karena sebagian besar wilayahnya

merupakan rawa), serta Distrik Bukul Lima dan Bukul Enam yang masih pada

tahap penandatanganan kontrak.

Secara umum, untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Merauke,

diperlukan beberapa dukungan sebagai berikut.

1. Aspek Infrastruktur, yaitu:

Pengembangan Bandara Internasional Mopah

Pengembangan Pelabuhan Merauke

Pembangunan jaringan irigasi rawa di Merauke (long storage, bendungan,

embung)

Pengembangan air bersih yang bersumber dari Sungai Maro

2. Aspek Regulasi, yaitu:

Regulasi pengelolaan lintas batas

Regulasi Perdagangan lintas batas, Perjanjian kerjasama antara RI-Papua

New guinea dalam pengembangan kawasan perbatasan negara

Regulasi untuk mengatur pemanfaatan tanah ulayat


37

Regulasi penetapan Kawasan MIFEE sebagai KEK

3. Aspek Kelembagaan, yaitu:

Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan

Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat,

provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan

Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk

mengelola pos-pos lintas batas negara

Pengkhususan pemberian kewenangan bagi pemerintahan kecamatan di

wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan

penetapan daerah khusus untuk akselerasi pembangunan dan efektivitas

peningkatan kualitas pelayanan publik

Penyiapan kemampuan pengelolaan investasi pada usulan KEK di provinsi

Papua dan Papua Barat

Melakukan deliniasi hak ulayat pada kawasan kawasan strategis yang

dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi


38

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

IV. 1. Kesimpulan

Pembangunan daerah tertinggal masih terkendala oleh keterbatasan

infrastruktur, aksesibilitas dan kapasitas sumber daya manusia. Hal tersebur

menjadi faktor dominan penyebab ketertinggalan di daerah tertinggal. Kondisi

tersebut dapat di klasifikasikan berdasarkan wilayah pulau sebagai berikut :

Wilayah Sumatera, dengan aspek ketertinggalan paling dominan dan

merata di seluruh kabupaten daerah tertinggal adalah Ekonomi, SDM,

Kemampuan Keuangan Daerah dan Inftrastruktur;

Wilayah Jawa-Bali, dengan aspek ketertinggalan paling dominan dan

merata di seluruh kabupaten tertinggal adalah SDM, Kemampuan keuangan

daerah dan sebagian pada aspek infrastrktur dan aksesibilitas;

Wilayah Kalimantan, dengan aspek ketertinggalan paling dominan dan

merata di seluruh kabupaten adalah Infrastruktur, aksesibilitas,

karakteristik daerah dan SDM;

Wilayah Nusa Tenggara, dengan aspek ketertinggalan paling dominan dan

merata di seluruh kabupaten adalah Kemampuan keuangan daerah, SDM,

Ekonomi dan Karakteristik daerah;

Wilayah Sulawesi, dengan aspek ketertinggalan paling dominan dan merata

di seluruh kabupaten adalah Kemampuan keuangan daerah, SDM, Ekonomi

dan Karakteristik daerah;

Wilayah Maluku, dengan aspek ketertinggalan paling dominan dan merata

di seluruh kabupaten adalah Kemampuan keuangan daerah, Karakteristik

daerah, Ekonomi, dan Aksesibilitas;

Wilayah Papua, dengan aspek ketertinggalan paling dominan dan merata di

seluruh kabupaten adalah Ekonomi, Aksesibilitas, SDM, Infrastruktur dan

Kemampuan keuangan Daerah.


39

Permasalahan yang dihadapai dalam pengembangan kawasan perbatasan

adalah sebagai berikut :

1. Keterisolasian kawasan perbatasan negara Lokasi kawasan perbatasan

negara yang berbasis kecamatan menjadi suatu kendala tersendiri dalam

peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan sosial dasar di kawasan

perbatasan. Minimnya akses ke kawasan perbatasan juga disebabkan

minimnya anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk

pembangunan kecamatan perbatasan yang lokasinya terpencil dan terluar.

Selama ini, akses infrastruktur minim sekali yang dibangun di kecamatan-

kecamatan perbatasan. Keterbatasan akses infrastruktur perbatasan

terutama yaitu transportasi, energi (listrik dan BBM), komunikasi dan

informasi, serta minimnya pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan

dan kesehatan;

2. Belum ada sistem untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di

kawasan perbatasan baik industri maupun perdagangan berbasis potensi

sumber daya kawasan perbatasan, serta menjamin pemberdayaan

masyarakat perbatasan;

3. Terdapat overlapping claim areas segmen-segmen batas wilayah negara

Indonesia dengan negara tetangga;

4. Masih lemahnya pengamanan batas wilayah laut, darat, dan udara di

kawasan perbatasan negara;

5. Integrasi pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan negara

dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

IV. 2. Rekomendasi

Dalam rangka percepatan pembangunann daerah tertinggal, upaya yang

diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Pada asek Pengembangan ekonomi lokal, melalui pengembangan hillirisasi

potensi komoditas unggulan di daerah yang pemasarannya diarahkan pada

pusat-pusat pertumbuhan terdekat;


40

b. Pada aspek Peningkatan aksesibilitas, melalui percepatan pembangunan sarana

dan prasarana transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan membuka

keterisolasian di daerah tertinggal;

c. Pada Aspek Pemenuhan pelayanan dasar publik, dengan percepatan

penyediaan infrastruktur publik dasar di daerah tertinggal;

d. Pada Aspek Peningkatan SDM dan IPTEK, dengan meningkatkan kualitas

tenaga pengajar, tenaga kesehatan, pendistribusian tenaga penyuluh pertanian

dan perkebunan, serta pengembangan program balai latihan kerja dan praktek

magang kerja dengan bekerja sama dengan stakeholder terkait;

e. Pada Aspek Penguatan kelembagaan pemerintah daerah, melalui koordinasi

antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan SKPD dalam

penyelenggaraan program pembangunan daerah tertinggal.

Berdasarkan sasaran pembangunan kawasan perbatasan negara yang telah

disusun, maka pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk

mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai

beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan

perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan

lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan semakin kuatnya

pertahanan keamanan nasional.

KATA PENGANTAR - kawasan.bappenas.go.idkawasan.bappenas.go.id/images/data/Produk/Pemantau... · ......

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - kawasan.bappenas.go.idkawasan.bappenas.go.id/images/data/Produk/Pemantau... · ......