KATA PENGANTAR...Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2019. Penyusunan...

i

Segala puji dan syukur kita panjatkan

kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa

karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum

Kota Pontianak Tahun 2019. Penyusunan

Laporan Kinerja (LK) ini didasarkan melalui

analisis terhadap pencapaian dan realisasi

kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan

perencanaan strategis yang tertuang dalam

Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan

Kinerja Tahun 2019. Laporan kinerja ini

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian

sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Pada tahun 2019 KPU Kota Pontianak melaksanakan untuk pertama kalinya

Pemilihan Umum Serentak Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh KPU Kota Pontianak, namun KPU

Kota Pontianak berhasil menghadapi dan menjawab tantangan tersebut dengan

suksesnya penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

yang aman dan berkualitas di Kota Pontianak. Hal tersebut tidak lepas dari dukungan dan

sinergi dari Komisioner KPU Kota Pontianak dan Sekretariat KPU Kota Pontianak

bersama pihak – pihak terkait yaitu Pemerintah Kota Pontianak, Kepolisian Resort Kota

Pontianak, Komando Distrik Militer 1207/Kota Pontianak, DPRD Kota Pontianak, Bawaslu

Kota Pontianak, Partai Politik, Civitas Akademika, NGO/LSM, Ormas, Komunitas, Media

Massa dan Masyarakat serta organisasi – organisasi atau komunitas yang aktif

memperjuangkan hak – hak kaum disabilitas dan marginal dalam Pemilu.

Selain itu KPU Kota Pontianak juga berhasil menorehkan prestasi dengan meraih

beberapa penghargaan dari KPU Provinsi Kalimantan Barat dibeberapa katagori dan

penghargaan dari KPPN Pontianak.

KATA PENGANTAR

ii

Hasil kinerja KPU Kota Pontianak yang berorientasi pada output maupun outcome

diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan

peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan

pelaksana di lingkungan KPU Kota Pontianak pada tahun tahun selanjutnya, sehingga

dapat mendukung kinerja KPU Kota Pontianak secara keseluruhan dalam mewujudkan

penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas, penyelenggara yang berintegritas dan

lembaga penyelenggara pemilu yang handal.

Pontianak, Januari 2020 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PONTIANAK,

DENI NULIADI

iii

KPU merupakan organisasi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Laporan

Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Pontianak kepada

publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU Kota Pontianak telah

menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun

2015 – 2019, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis

capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan.

Pencapaian target indikator kinerja KPU Kota Pontianak dalam penyelenggaran

Pemilu Tahun 2019 di tandai dengan peningkatan kualitas dalam daftar pemilih, tingkat

partisipasi dan sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Pontianak. Secara

umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1 Capaian Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA

KINERJA

TARGET %

REALISASI %

% CAPAIAN

(1) (2) (3) (4)

Sasaran 1 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, jujur dan adil

Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu

3 0 100

Opini BPK atas LHP WTP 0* 0*

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan Oleh KPU

86 100 116

Keterangan : *KPU RI belum mendapatkan opini atas LHP tahun 2019

Pada tahun 2019, KPU Kota Pontianak mendapatkan pagu awal anggaran sebesar

Rp. 24.049.833.000. KPU Kota Pontianak mengalami 9 (Sembilan) kali revisi anggaran

dan pagu anggaran revisi terakhir sebesar Rp. 25.816.026.000 dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 25.751.745.454 atau sebesar 99,75%.

RINGKASAN EKSEKUTIF

iv

KPU Kota Pontianak menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan DPR,

DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden Tahun 2019. Beberapa tahapan penyelenggaran telah dilaksanakan pada tahun

2018. Tahapan Pemilihan Umum 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak pada

tahun 2019 yaitu:

1. Sosialisasi Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

2. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

a. Penyusunan dan Rekapitulasi DPTb Pemilu 2019 Kota Pontianak

b. Pemasukkan data DPK Pemilu 2019

3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

(logistik pemilu)

4. Pelaksanaan kampanye

5. Pelaporan audit dana kampanye

6. Pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2019

7. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Tahun 2019

8. Penyelesaian sengkata hasil pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

9. Menetapkan peroleh kursi dan calon terpilih

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisioner KPU Kota

Pontianak dan sekretariat di KPU Kota Pontianak yang senantiasa konsisten dalam

pelaksanaan kinerjanya. Apresiasi terhadap capaian kinerja KPU Kota Pontianak di Tahun

2019 tercermin dari beberapa penghargaan dan prestasi yang diberikan kepada KPU

Kota Pontianak, yaitu:

1. Menerima penghargaan dari KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai terbaik

Pertama se Kabupaten/Kota katagori Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu

Tahun 2019;


Pertama se Kabupaten/Kota katagori Pemilu Akses Tahun 2019;

v


Pertama se Kabupaten/Kota katagori Penyelenggara Pemilu Yang Berintegritas

Tahun 2019;

4. Menerima penghargaan dari KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai terbaik Kedua

se Kabupaten/Kota katagori Iklan Layanan Masyarakat Kreatif dan Inovatif Tahun

2019;


Pertama se Kabupaten/Kota Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019;

6. Menerima penghargaan dari KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai terbaik Kedua

se Kabupaten/Kota katagori Daftar Pemilih Berkualitas Tahun 2019;

7. Menerima penghargaan dari KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai terbaik Ketiga

se Kabupaten/Kota Untuk Kepatuhan Dalam Pengisian Aplikasi E-Monev dan

Aplikasi Smart Tahun 2019;

8. Menerima penghargaan dari KPPN Pontianak sebagai terbaik Ketiga Realisasi

Anggaran Semester I Tahun 2019;

Hasil capaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Kota Pontianak

di tahun 2019 terdapat beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU

Kota Pontianak untuk perbaikan di masa mendatang, antara lain:

1. Meningkatkan bimbingan teknis setiap tahapan yang melibatkan badan adhoc mulai

dari PPS, PPK hingga KPPS sehingga dapat meningkatkan pemahaman

penyelenggara pemilu tentang tahapan yang sedang dijalani dan yang akan

dilakukan.

2. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja KPU Kota Pontianak

yaitu mulai dari pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas sosialisasi

dengan mengembangkan sebanyak mungkin kreativitas untuk menciptakan media

sosialisasi yang efektif dan efisien.

3. Meningkatkan kerjasama dengan Penyelenggara Pemilu yaitu Bawaslu, dengan

stakeholders, antara lain Partai Politik, Civitas Akademika, NGO/LSM, Ormas,

Komunitas, Media Massa dan Masyarakat serta organisasi – organisasi atau

vi

komunitas yang aktif memperjuangkan hak – hak kaum disabilitas dan marginal

dalam Pemilu.

4. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja dan atau rapat

koordinasi mengenai tahapan pemilu, aturan – aturan/peraturan tentang

penyelenggaran pemilu serta informasi – informasi penting lainnya dengan berbagai

pihak dan stakeholder.

5. Melakukan perbaikan kualitas regulasi dan data pemilih melalui mekanisme uji

publik.

6. Meningkatkan transparasi terkait hasil pemungutan suara, rekapitulasi data pemilih,

informasi – informasi seputar pemilu pada website KPU Kota Pontianak.

Kedepan, KPU Kota Pontianak berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan

Pemilu terus meningkat. Terhadap aspek – aspek teknis penyelenggaraan Pemilu perlu

senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan.

vii

Kata Pengantar ........................................................................................... i

Ringkasan Eksekutif ................................................................................... iii

Daftar Isi ..................................................................................................... vii

BAB I Pendahuluan .................................................................................. 1

A. Latar Belakang ........................................................................ 1

B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban ......................................... 3

C. Struktur Kelembagaan KPU Kota Pontianak ........................... 6

D. Struktur Organisasi .................................................................. 6

E. Isu – Isu Strategis KPU ........................................................... 12

F. Sistematika .............................................................................. 13

BAB II Perencanaan Kinerja ..................................................................... 15

A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019 ................................................. 15

B. Rencana Strategis 2015 – 2019 .............................................. 20

C. Revisi Renstra ......................................................................... 25

D. Rencana Kinerja Tahunan ....................................................... 27

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ................................................ 27

BAB III Akuntabilitas Kinerja ...................................................................... 29

A. Pengukuran Capaian Kinerja ................................................... 29

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .................................... 31

C. Kinerja Tambahan ................................................................... 41

D. Akuntabilitas Keuangan ........................................................... 67

BAB IV Penutup .......................................................................................... 69

Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Lampiran II Pengukuran Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2019

DAFTAR ISI

1

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil

Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU Kota

Pontianak diberikan mandat oleh Undang – Undang 1945 untuk menyelenggarakan

Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian

dijabarkan di dalam Undang – Undang yang mengatur tugas, wewenang, dan

kewajiban KPU Kota Pontianak dalam setiap jenis Pemilu.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada

bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap

kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap

penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam

menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang – Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

sebagaimana terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016

mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan

Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota

secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka

pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan

PENDAHULUAN

2

Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010

tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas

dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan,

transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban

membuat Laporan Kinerja (LKj).

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Pontianak mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja; Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan

3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian KInerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum

LKj KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas

dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakkan untuk

meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKj ini memberikan

penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2019,

setiap capaian kinerja (performance resuls) Tahun 2019 sebagai tolak ukur dan

gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana terget kinerja digunakan

sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan

kinerja

3

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

berikut Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Pontianak :

1. Tugas

Pasal 18 menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten/Kota adalah :

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;

c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh

PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;

e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan

memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh

Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang

bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan

suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu

Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai

dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota

yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

4

i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan

oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

Penyelenggaraan Pemilu; dan

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau

ketentuan peraturan perundang – undangan.

2. Kewenangan

Pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan KPU Kabupaten/Kota adalah :

a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulas penghitungan suara Pemilu

anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan

suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan

sertifikat rekapitulasi suara;

d. Menerbitkan keputasan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil

Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara

anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu

berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang –

undangan; dan

f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,

dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan.

5

3. Kewajiban

Pasal 20 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah :

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat

waktu;

b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada

masyarakat;

d. Melaporakan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang – undangan;

e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan

Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU

Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan

pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik

Indonesia;

g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan

peraturan perundang – undangan;

h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan

Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya

kepada Bawaslu;

i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan

ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

6

k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap – tiap TPS pada tingkat

kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah

rekapitulasi di kabupaten/kota;

l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara

berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai

ketentuan peraturan perundang – undangan;

m. Melaksanakan putusan DKPP; dan

n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi

dan/atau peraturan perundang – undangan.

C. STRUKTUR KELEMBAGAAN KPU KOTA PONTIANAK

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kota Pontianak

beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan sesudahnya

dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU sesuai dengan

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dibentuk Sekretariat KPU Kota

Pontianak.

D. STRUKTUR ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di KPU Kota Pontianak terbagi menjadi dua komponen

utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pagawai sekretariat.

Anggota KPU Kota Pontianak memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima)

tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Sedangkan pegawai

sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), tenaga honorer dan tenaga

pendukung dengan status non-PNS.

7

a. Anggota KPU

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja.

Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi

Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi

KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan

misi organisasi yan telah ditetapkan.

Anggota KPU Kota Pontianak terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat)

orang Anggota. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU

Kota Pontianak dilakukan pembagian tugas dalam Divisi sesuai dengan Surat

Edaran KPU RI Nomor : 420/KPU/VIII/2016 Tanggal 1 Agustus 2016. Struktur

keanggotaan KPU Kota Pontianak Masa Jabatan 2018 – 20123 menurut

Surat Keputusan KPU Kota Pontianak Nomor: 1.1/HK.04-1-Kpt/6171/KPU-

Kot/I/2019 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kota Pontianak Masa Jabatan 2018 – 2023 yaitu :

1. Deni Nuliadi sebagai Ketua KPU membidangi Divisi Keuangan, Umum,

Logistik, dan Rumah Tangga

2. Julhaimi, ST sebagai Anggota KPU yang membidangi Divisi Teknis

Penyelenggaraan

3. Immy Iniawaty Imiliyah, M.Pd sebagai Anggota KPU yang membidangi

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan

Sumber Daya Manusia

4. David Teguh M. S.E.T sebagai Anggota KPU yang membidangi Divisi

Perencanaan, Data dan Informasi

5. Heru Hermansyah, SH sebagai Anggota KPU yang membidangi Divisi

Hukum dan Pengawasan

8

(KETUA KPU)

DENI NULIADI

DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK,

DAN RUMAH TANGGA

(ANGGOTA KPU)

HERU HERMANSYAH, SH

DIVISI HUKUM DAN

PENGAWASAN

(ANGGOTA KPU)

DAVID TEGUH M, S.E.T

DIVISI PERENCANAAN,

DATA DAN INFORMASI

(ANGGOTA KPU) IMMY INIAWATY IMILIYAH, M.Pd

DIVISI SOSIALISASI,

PENDIDIKAN PEMILIH,

PARTISIPASI MASYARAKAT

DAN SDM

(ANGGOTA KPU)

JULHAIMI, ST

DIVISI TEKNIS

PENYELENGGARAAN

9

b. Pegawai KPU

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pontianak diketahui

sebanyak 17 pegawai. Dari jumlah PNS tersebut, dapat dikatagorikan menjadi

2 (dua) kelompok berdasarkan status kepegawaiannya, yakni :

1) Pegawai dengan status PNS organik, yang diangkat dan dimiliki oleh

KPU Kota Pontianak sebanyak 15 (lima belas) orang atau setara

dengan 88,23% (delapan puluh delapan koma dua puluh tiga persen)

dari total PNS di Sekretariat KPU Kota Pontianak; dan

2) Pegawai dengan status dipekerjakan, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang

berasal dari Pemerintah Daerah dengan status dipekerjakan di

Sekretariat KPU Kota Pontianak Jumlah pegawai yang dipekerjakan di

Sekretariat KPU Kota Pontianak sebanyak 2 (dua) orang atau setara

dengan 11,76% (sebelas koma tujuh puluh enam persen) dari total

PNS di Sekretariat KPU Kota Pontianak.

Apabila dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan terakhir yang

ditamatkan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pontianak

88,23%

11,76%

Konfigurasi Sumber Daya Manusia

Sekretariat KPU Kota Pontianak

PNS Organik

PNS Diperkerjakan (DPK)

10

terdiri dari pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1)

hingga tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pegawai dengan latar

belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) menjadi yang paling dominan yaitu

sebanyak 13 (tiga belas) orang atau setara dengan 76,47% (tujuh puluh enam

koma empat puluh tujuh persen) dari total keseluruhan pegawai. Untuk

pegawai dengan latar belakang D3 sebanyak 1 (satu) orang atau setara

dengan 5,88% (lima koma delapan puluh delapan persen) dari total

keseluruhan pegawai. Sedangkan pegawai berlatar belakang SMA sebanyak

3 (tiga) orang atau setara dengan 17,64 % (tujuh belas koma enam puluh

empat persen) dari total keseluruhan pegawai.

76,47%

5,88%17,64%

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

SEKRETARIAT KPU KOTA PONTIANAK

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

S1

D3

SMA

11

2. Bagan Hubungan Organisasi

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, bagan organisasi KPU

Kota Pontianak dapat dilihat pada gambar berikut ini

KASUBBAG HUKUM

SEKRETARIS KPU KOTA

PONTIANAK

KETUA

ANGGOTA - ANGGOTA

KASUBBAG UMUM,

KEUANGAN DAN LOGISTIK KASUBBAG PROGRAM

DAN DATA KASUBBAG TEKNIS

PENYELENGGARAAN

PEMILU DAN HUPMAS

12

E. ISU – ISU STRATEGIS KPU

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

perubahan struktur kelembagaan KPU, dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilih

yang masih terjadi, maka selama 5 (lima) tahun ke depan, isu – isu strategis yang

dihadapi KPU antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan

agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT

yang komprehensif, akurat, dan terkini;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU agar tercipta sumber daya

yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggungjawab;

3. Melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem

informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang

transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam

rekapitulasi hasil penghitungan suara;

4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan

meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;

5. Meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Indonesia;

6. Melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU untuk menjadikan KPU

sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan

pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;

7. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

negara;

8. Melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan

penghitungan suara Pemilu Serentak 5 (lima) surat suara agar proses

pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan sesuai undang –

undang dan mengurangi tingkat kesalahan;

13

9. Memastikan penyusunan regulasi kepemiluan yang komprehensif; tegas;

progresif, dan partisipatif; dan

10. Peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.

F. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam

Keputusan KPU Nomomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek

strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkisan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja

Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi

14

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah

di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

15

A. SASARAN RPJMN 2015 – 2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal. KPU Kota Pontianak telah

menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Renstra KPU RI 2015 – 2019

yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk

kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun ke depan. Renstra KPU Kota Pontianak ini disusun dengan mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.

Sesuai dengan RPJMN Tahun 2015 – 2019 sasaran utama pembangunan politik

dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur

dengan pencapaian angka indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun

2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5% dan terselenggaranya Pemilu

yang aman, adil dan demokratis pada tahun 2019 yang akan dicapai melalui sasaran

– sasaran sebagai berikut :

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi

demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya Pemilu

Serentak Tahun 2019 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;

2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak – hak politik rakyat dengan

capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak – hak politik sebesar

68 pada Tahun 2019;

3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik

hingga 30%;

4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik serta

meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;

5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya

jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di

masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

16

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran

pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih

kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan

strategi:

a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang

terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilu dan pengawasan Pemilu

yang partisipatif;

b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih

keras;

c. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan

demokratis;

d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu;

e. Fasilitasi peningkatan peran Parpol;

f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk

keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;

g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga

pemerintah;

h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat

ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;

i. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga

penyelenggara Pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian,

pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.

2. Memperbaiki perundang – undangan bidang politik, yang ditempuh melalui

strategi sebagai berikut :

17

a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan

pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu;

b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik

dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan

keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui

APBN/DPBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan

demokrasi;

c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan,

sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak – hak dan kewajiban politik

rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan

ditempuh dengan strategi:

a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan

daerah;

b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan Pemilu

yang partisipatif;

c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader

politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan

pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk

terlibat dalam politik partainya;

d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan,

penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;

e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok

marjinal;

f. Pembangunan jaringan antarkelompok perempuan di Indonesia.

18

4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik yang

ditempuh dengan strategi:

a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk

keterbukaan informasi publik, pengelolaa dan penyebaran informasi

publik;

b. Fasilitas untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib

membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai

dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan

penyelenggaran negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel,

serta dapat dipertanggungjawabkan;

c. Fasilitas dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID

Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi

secara berkualitas;

d. Fasilitas untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan

partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan

publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan

pengambilan keputusan;

e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan

kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan

sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan

konflik;

f. Penguatan media center, media komunikasi, media publik lainnya,

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media

penyebaran informasi publik yang efektif;

g. Kampanye publik terkait reformasi mental;

h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;

i. Penguatan komunikasi informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.

19

5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan

memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:

a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi

masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat

mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses

penyusunan dan pengawasan kebijakan;

b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan

dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media

sesuai dengan kebutuhannya;

c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program

pembangunan nasional melalui berbagai media.

6. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab,

memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan,

yang akan ditempuh dengan strategi:

a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Penanganan Konflik Sosial;

b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan

wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;

c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter

bangsa yang terintegrasi dan komprehensif;

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia

dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang

lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara

serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014

yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada tahun 2019.

Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu

memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik dimata

masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang – undang Pemilu yang

diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan

20

Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk

meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada Pemilu Presiden maupun

Pemilu Legislatif, khususnya pada tingkat provinsi/kabupaten/kota melalui

pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan

barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

B. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kota Pontianak telah menetapkan Rencana

Strategis Tahun 2015 – 2019 dengan berpedoman pada RPJPN 2005 – 2025 dan

RPJMN 2015 – 2019.

1. Visi dan Misi

KPU Kota Pontianak memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

“ Terlaksananya pemilihan umum di Kota Pontianak yang berintegritas,

berkualitas, bertanggung jawab, jujur dan adil serta tidak memihak berdasarkan

asas pemilu yang demokratis dan transparan dengan melibatkan partisipasi

masyarakat seluas – luasnya, sehingga hasil Pemilu dapat dipercaya”

Visi KPU Kota Pontianak merupakan perwujudan komitmen untuk

menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri

yang dilandasi oleh mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh

pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional

sehingga menjadikan KPU Kota Pontianak sebagai lembaga penyelenggara

Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya. KPU Kota Pontianak juga berkomitmen penuh dalam upaya

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang

politik kepemiluan. Dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih

dari KKN, efektif, efisien, demokratis dan terpercaya serta meningkatkan

21

kualitas sumber daya manusia akan semakin memperkuat kelembagaan

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sebagai penyelenggara Pemilu yang

berintegritas, professional dan independen sehingga dapat mewujudkan

penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menyusun misi untuk

mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yaitu sebagai

penyelenggara pemilu yang yang berintegritas, berkualitas, bertanggung

jawab, jujur dan adil serta tidak memihak. Adapun misi Komisi Pemilihan

Umum Kota Pontianak yaitu :

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan

penyelenggara Pemilu yang professional;

2. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian

hukum, progresif, dan partisipatif;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para

pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan

pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;

6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan

pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai

kode etik penyelenggara Pemilu;

7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan,

akuntabel dan aksesable

22

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk dapat mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan

tersebut, tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota

Pontianak adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi,

kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang –

undangan yang berlaku;

3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan

demokrasi di Indonesia;

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;

5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel,

dan aksesable.

Sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai pemerintah sebagaimana

tercantum di dalam RPJMN 2015 – 2019 adalah berupaya meningkatkan

partisipasi politik dalam pemilihan umum dan kualitas dari penyelenggara

pemilihan umum tahun 2019. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai

oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tahun 2015 – 2019 adalah

sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja

sasaran strategis sebagai berikut:

1) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;

2) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;

3) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang

menggunakan hak pilihnya;

23

4) Persentase oemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam

daftar pemilih;

5) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan

dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari

pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

b. Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja

sasaran strategis sebagai berikut:

1) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;

2) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;

3) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;

4) Opini BPK atas LHP;

5) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca

pemilu;

6) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan

Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

c. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indikator kinerja

sasaran strategis sebagai berilkut:

1) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan

regulasi;

2) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU;

Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Renstra dan Rencana Kinerja

dengan RPJMN Tahun 2015 – 2019, telah dilakukan revisi pertama Renstra

terkait Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai KPU, antara lain :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi,

kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

24

2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan perundangan yang

berlaku yang elektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel;

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam

pelaksanaan demokrasi di Indonesia;

Selain tujuan dan sasaran strategis, KPU juga telah menetapkan indikator

kinerja utama sebagai berikut :

1. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota

yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan

ketentuan yang berlaku;

2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;

3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

4. Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;

5. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar

Pemilih;

Sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Tahun 2015 –

2019 sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang

demokratis, dengan indikator:

a. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota

yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan

ketentuan yang berlaku;

b. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;

c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;

d. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;

e. Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak

pilihnya;

2. Sasaran terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil,

dengan indikator:

25

a. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota

yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;

b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan

pelanggaran Pemilu/Pemilihan;

c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU;

3. Sasaran meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara

Pemilu/Pemilihan dengan indikator:

a. Nilai akuntabilitas kinerja

b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;

c. Indeks reformasi birokrasi.

C. REVISI RENSTRA

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan membawa dampak

perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggaraan Pemilu,

khususnya KPU dan terhadap penyelenggara Pemilu di Indonesia. Beberapa

perubahan signifikan terhadap lembaga KPU diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan komposisi keanggotaan KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017. Komposisi anggota KPU Provinsi/KIP

Aceh ditentukan oleh dua faktor yaitu jumlah pemilih/penduduk, jumlah wilayah

administrasi yang dilayani dan kondisi geografis.

2. Penguatan Sekretariat Jenderal KPU dimana berdasarkan Undang – Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal

yang dibantu paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) inspektur utama.

Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan aparatur sipil

negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Selain itu, Undang – Undang

Nomor 7 Tahun 2017 juga memberikan penekanan bahwa pegawai KPU,

Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota

berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Artinya KPU memiliki

kewenangan yang penuh untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan

26

pengendalian terhadap seluruh pegawai KPU ditingkat pusat, provinsi dan

kabupaten/kota.

3. Perubahan lain yang sangat penting dan berdampak terhadap penyelenggaraan

Pemilu di Indonesia adalah desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak atau

bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 akan menjadi sejarah

yang pertama kali bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilu

nasional serentak.

Mengingat dinamika perubahan terkait kepemimpinan, struktur kelembagaan, dan

tantangan penyelenggaraan Pemilu yang akan dihadapi oleh KPU lima tahun

kedepan, maka KPU telah melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap Rencana

Strategis KPU 2015 – 2019 dengan menetapkan Keputusan KPU Nomor 51/HK.03-

Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan

Umum 2015 – 2019.

Perubahan kedua Renstra adalah terkait Misi KPU, yang semula terdapat 7 (tujuh)

Misi, dirubah menjadi 6 (enam) Misi, yaitu Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak

dicapai KPU, antara lain:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien,

transparan, akuntabel, serta aksesibel;

2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme

penyelenggaran Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara

Pemilu;

3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum,

progesif, dan partisipatif;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;

27

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat

Negara kuat; dan

6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam

penyelenggaraan Pemilu.

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak

Tahun 2015 – 2019, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun

2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 RKT Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2019

No Indikator Kinerja Target

Sasaran 1 : Terlaksananya pemilu/pemilihan yang aman, jujur dan adil

1 Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu

3%

2 Opini BPK atas LHP WTP


1 Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan oleh KPU

86%

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka melaksanakan RENSTRA KPU Tahun 2015 – 2019 dan RKT Tahun

2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menetapkan PK sebagai

pernyataan tekat dan janji rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2019 yang

dijabarkan sebagai berikut:

28

1. Terlaksananya pemilu/pemilihan yang aman, jujur dan adil

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.2 Terlaksananya pemilu/pemilihan yang aman, jujur dan adil



3%

2 Opini BPK atas LHP WTP

2. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.3 Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan


1 Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan oleh KPU

86%

29

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana

Kerja Tahunan. Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2019 pada merupakan bagian

dari proses atau kegiatan untuk mencapai Renstra 2015 – 2019. Dengan demikian,

pencapaian kinerja pada tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran

yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2019 merupakan bagian dari

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan

penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan – satuan

kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen – elemen sasaran Renstra. Dengan

demikian, maka penilaian satuan – satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja

KPU secara keseluruhan.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama KPU Tahun 2019

sebagaimana pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Terhadap IKU Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA

KINERJA

TARGET %

REALISASI %

% CAPAIAN

(1) (2) (3) (4)


3 0 100

Opini BPK atas LHP WTP 0* 0*


86 100 116


Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menetapkan 2 (dua) sasaran

strategis yang akan dicapai pada tahun 2019 melalui Perjanjian Kinerja. Sasaran –

sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja. Capaian kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

30

diukur dengan membandingkan antara target dan realisasinya sebagaimana tersaji

di tabel 3.2

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA

KINERJA

TARGET %

REALISASI %

% CAPAIAN

(1) (2) (3) (4)

Sasaran 1 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, jujur dan adil


3 0 100

Opini BPK atas LHP WTP 0 0



86 100 116

Rata – rata capaian kinerja keseluruhan Komisi Pemilihan Umum Kota

Pontianak pada Tahun 2019 adalah sebesar 108, sehingga dapat diambil

kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dikatagorikan “Sangat

Berhasil” dalam menempuh 2 (dua) sasaran stategis dalam 3 (tiga) indikator kinerja.

Adapun kesimpulan cukup berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal

dengan kelompok klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3 Skala Katagori Penilaian

No Rentang Nilai Kategori Keterangan

1 > 100 Sangat Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan melampaui target indikator kinerja

2 91 – 100 Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja

3 71 – 90 Cukup Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja

31

4 51 – 70 Kurang Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja

5 0 – 50 Tidak Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah dapat mencapat target kinerja

sebagaimana telah ditetaplan pada tahun 2019. Analisis dan evaluasi capaian

kinerja KPU Kota Pontianak pada tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas

penyelenggara Pemilu. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2019 adalah

sebagai berikut:

1. Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu

Menurut Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, kode etik penyelenggara Pemilu,

selanjutnya disebut kode etik merupakan suatu kesatuan landasan norma moral,

etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara Pemilu

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara

langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara

demokratis.

32

Menurut Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman

Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, kode etik penyelenggara Pemilu

adalah suatu kesatuan asas moral, etika dan filosofi yang menjadi pedoman

perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan

dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara

Pemilu.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib berkerja, bertindak, menjalankan tugas,

wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan

Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji

jabatan. Pengaturan Kode Etik penyelenggaraan Pemilu bertujuan menjaga

integritas, kehormatan, kemandirian dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi,

KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,

Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Kode Etik bersifat

mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS serta jajaran sekretariat KPU

dan Bawaslu.

Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu

untuk menjaga integritas dan profesionalitas. Penyelenggara Pemilu yang

berintegritas adalah penyelenggara yang berpedoman pada prinsip jujur, mandiri,

adil dan akuntabel dalam menyelenggarakan Pemilu. Profesionalisme

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip berkepastian hokum,

aksesibilitas, tertib, terbuka, proposional, professional, efektif, efisien dan

kepentingan umum.

DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu

yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang diberikan

berupa:

33

a. Teguran tertulis, yaitu berupa peringatan atau peringatan keras

b. Pemberhentian sementara

c. Pemberhentian tetap, yaitu berupa pemberhentian tetap dari jabatan ketua

atau pemberhentian tetap sebagai anggota.

Definisi operasional yaitu dari 22 orang yang terdiri dari 5 (lima) orang

anggota KPU Kota Pontianak dan 17 (tujuh belas) orang PNS di lingkungan

sekretariat KPU Kota Pontianak ( terdiri dari 15 PNS Organik KPU dan 2 PNS

DPK) yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan

sesuai rekomendasi DKPP sepanjang tahun 2019.

Indikator diukur melalui jumlah orang yang melakukan pelanggaran kode

etik dibandingkan dengan 3% (1 orang) anggota KPU Kota Pontianak dan PNS

di lingkungan sekretariat KPU Kota Pontianak sesuai Rencana Strategis KPU RI

tahun 2015 – 2019. KPU Kota Pontianak adalah Penyelenggara Pemilu di

tingkat Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2019


No INDIKATOR KINERJA

Tahun 2019

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

(1) (2) (3) (4) (5)


3 0 100

Sebagaimana telah tercantum pada tabel 3.4 dapat dilihat bahwa KPU Kota

Pontianak berhasil melampaui target dalam hal menekan presentase

pelanggaran Pemilu/Pemilihan di Tahun 2019. Dari target kinerja sebesar 3% ( 1

orang), persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang melakukan

pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai rekomendasi

34

DKPP sepanjang tahun 2019 sebanyak 0 orang (0%) dari total 22 orang, yang

terdisi dari 5 (lima) orang anggota KPU Kota Pontianak dan 17 (tujuh belas) PNS

dan 5 orang tenaga honor dan pendukung. Hal ini dapat tercapai melalui

berbagai kegiatan yang bersifat pencegahan (preventive), diantaranya berupa

pendidikan dan pelatihan bagi anggota KPU Kota Pontianak serta PNS yang

berkerja di sekretariat KPU Kota Pontianak.

Akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase Penyelenggaraan

Pemilu/pemilhan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan

sebagaimana pada tabel..

Tabel 3.5 Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2019

Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan Pemilu

No Indikator Kinerja

Kinerja Anggaran

Target

(%)

Realisasi

(%) (%) Pagu (Rp) Realisasi (Rp) (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


3 0 100 0 0 0

Pada tabel 3.5 dilihat dari aspek akuntabilitas, dapat dijelaskan bahwa

pencapaian penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan

Pelanggaran Kode etik terhadap penyelenggaraan Pemilihan di Tahun 2019

terbukti efektif karena berhasil melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar

3%.

35

2. Opini BPK atas LHP

Berdasarkan Renstra KPU tahun 2015 – 2019 menargetkan mendapatkan Opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

dimana opini BPK merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan

didasarkan pada 4 kriteria yaitu:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;

2. Kecukupan pengungkapan;

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan;

4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

KPU Kota Pontianak berupaya untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang

akuntabel dan tepat waktu. Untuk mencapai tujaun tersebut dibutuhkan

pengelolaan yang baik dan transparan. Selain itu diperlukan adanya

pengendalian atas proses pengelolaan dan penyajian Laporan keuangan yang

andal melaui adanya pengendalian Intern. Pengukuran atas Laporan keuangan

KPU Kota Pontianak yaitu:


Opimi BPK atas LHP

No INDIKATOR KINERJA Realisasi 2018 (%)

Tahun 2019

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Opini BPK atas LHP WDP WTP 0* 0*


Sebagaimana telah tercantum pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian

kualitas akuntabilitas keuangan KPU Kota Pontianak sudah baik. Hal ini

tercermin dari Opini BPK atas laporan keuangan KPU RI yang memberikan opini

WDP pada tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2019, BPK RI belum

36

memberikan Opini atas Laporan Keuangan KPU. Komisi Pemilihan Umum Kota

Pontianak telah menyampaikan Laporan Keuangan Semester I dan II serta

Laporan Keuangan Tahunan kepada KPU RI. KPU Kota Pontianak juga

senantiasa melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN Pontianak

dan KPU Provinsi Kalimantan Barat. Laporan Keuangan yang disajikan oleh

KPU Kota Pontianak telah menyampaikan informasi pengelolaan penggunaan

anggaran yang cukup memadai. Upaya yang dilakukan KPU Kota Pontianak

dalam rangka menyajikan Laporan Keuangan yang andal yaitu:

1. Senantiasa melakukan monitoring atas pengelolaan keuangan hingga

penyusunan laporan keuangan;

2. Memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan dengan melakukan

implementasi SPIP;

a. Melakukan pencatatan yang akurat terhadap pengelolaan dan

penatausahan hibah barang, operasional, maupun hibah pilkada sesuai

dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

b. Melakukan pencatatan yang terperinci kedalam Buku Kas dan Buku

Pembantu lainnya;

c. Melakukan prinsip Efektif dan Efisien penggunaan anggaran keuangan;

d. Melakukan penatausahaan Barang Milik Negara berupa asset, barang

persediaan rutin maupun logistic Pemilu sesuai mekanisme yang diatur

oleh Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran dari KPU RI;

AKuntabilitas Keuangan terhadap indikator Nilai Hasil Akuntabilitas

sebagaimana pada tabel 3.7


Opini BPK atas LHP

No

Indikator Kinerja

Kinerja Anggaran

Target

(%)

Realisasi


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2 Opini BPK atas LHP

WTP 0* 0* 21.600.000 21.559.550 100


37

Pada tabel 3.7, dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dilihat bahwa

pencapaian target sasaran strategis KPU Kota Pontianak dengan indikator Opini

BPK atas LHP Laporan Keuangan Tahun 2019 KPU RI belum mendapatkan

penilaian atas laporan keuangan tahun 2019 dari Menteri Keuangan. Dana nilai

anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 99,75 % dari anggaran yang

tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas regulasi Kepemiluan

yang berkepastian hukum. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan

kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2019

adalah sebagai berikut:

1. Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan Oleh KPU

Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, KPU Kota Pontianak

dihadapkan pada sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh

Peserta Pemilu/Pemilihan. Pada tahun 2019. KPU Kota Pontianak

melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

.Pengukuran kinerja terhadap Persentase sengketa hukum yang

dimenangkan oleh KPU Kota Pontianak yaitu dengan cara membandingkan

jumlah sengketa yang dimenangkan oleh KPU Kota Pontianak dengan jumlah

sengketa yang ditujukan kepada KPU Kota Pontianak. Pengukuran terhadap

persentase tersebut disajikan sebagai berikut:

38


Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Pontianak

No INDIKATOR KINERJA

Tahun 2019

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU

86 100 116

Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU

Kota Pontianak adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang

dimenangkan KPU Kota Pontianak dengan jumlah total sengketa hukum.

Pada tahun 2019. Tercatat ada 2 (dua) gugatan yang diajukan ke pengadilan

Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pemilu yaitu gugatan dari Peserta Pemilu

Tahun 2019 yaitu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02

dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XVII/2019 dengan locus TPS 12

Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur dan gugatan dari Partai Gerindra

untuk Dapil Kalimantan Barat 1 dalam perkara Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 dengan Locus Kota Pontianak (11 TPS).

Hasil Putusan dari Perselisihan Perolehan Suara oleh Mahkamah Konstitusi

yaitu :

1. untuk Locus gugatan dari Peserta Pemilu Tahun 2019 yaitu Pasangan

Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02 dalam perkara Nomor

01/PHPU.PRES-XVII/2019 dengan Putusan Nomor

:01/PHPU.PRES/XVII/2019 yang dibacakan pada tanggal 27 Juni Tahun

2019 adalah sebagai berikut :

a. Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

untuk seluruhnya.

b. Dalam Pokok Permohonan : Menolak permohonan Pemohon untuk

seluruhnya.

39

2. untuk Locus gugatan dari Peserta Pemilu Tahun 2019 yaitu dari Partai

Gerindra dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XVII/2019 dan gugatan

dari Partai Gerindra dalam perkara Nomor : 154-02-20/PHPU.DPRDPRD/

XVII/2019 dengan Putusan Nomor : 154-02-20/PHPU.DPRDPRD/

XVII/2019 yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus Tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

a. Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Termohon

b. Dalam Pokok Permohonan :

1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2) Menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pemohon

atas nama Hendri Makaluasc, A.Md., SE..M.Th Calon

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6 Partai Gerindra

Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 adalah

5.384 suara;

3) Menolak permohonan Pemohon sepanjang menyangkut DPR

RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I serta permohonan

Pemohon selain dan selebihnya;

4) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan a

quo. Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum 2019

Dibacakan pada hari kamis tanggal 8 (Delapan Agustus 2019

Putusan Nomor : 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Jumlah perkara sengketa yang dimenangkan sejumlah 2 Perkara atau dengan

persentase sebesar 100 % dari jumlah total perkara sengketa yang masuk.

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak untuk menyelesaikan sengketa

antara lain:

1. Menyiapkan barang bukti yang dibutuhkan untuk membantu penyelesaian

sengketa;

2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pelaksanaan putusan

peradilan.

3. Membuat kronologis sebagai jawaban dari permohonan pemohon.

40

Belajar dari pengalama menghadapi sengketa hasil Pemilu tahun 2019, upaya –

upaya yang akan dilakukan oleh KPU Kota Pontianak dimasa yang akan datang

untuk mengurangi potensi gugatan sengketa hukum yaitu:

1. Melakukan oerbaikan kualitas peraturan/keputusan KPU dengan mekanisme

uji publik;

2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan melalui

seleksi dan bimbingan teknis yang lebih intens;

3. Meningkatkan transparasi hasil pemungutan suara melalui kegiatan

penguploadan formulir C1 pada website KPU;

4. Meningkatkan akses publik terhadap regulasi dan produk hukum KPU

khususnya KPU Kota Pontianak melalui portal https://kpu-

pontianakkota.go.id/

5. Meningkatkan sosialisasi PKPU kepada penyelenggara Pemilu dan

stakeholder.

6. Meningkatkan atau memperketat proses rekuitmen badan adhoc untuk

memperoleh penyelenggara badan adhoc yang berkualitas dan berintegritas.


Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Pontianak

No

Indikator Kinerja

Kinerja Anggaran

Target

(%)

Realisasi


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU

86 100 116 176.604.000 176.521.100 99.95

Pada tabel 3.9 dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa

pencapaian target sasaran strategis KPU Kota Pontianak dengan indikator

Presentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU tahun 2019 mencapai

kinerja sebesar 116 % dan telah menggunakan 99,95 % dari anggaran yang

tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

41

C. KINERJA TAMBAHAN

Pada tahun 2019 terdapat pelaksanaan beberapa indikator kinerja yang dapat

mendukung pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak

namun belum ditetapkan menjadi indikator kinerja pada sasaran strategis KPU Kota

Pontianak. Indikator tersebut menjadi kinerja tambahan Komisi Pemilihan Umum

untuk meningkatkan penyelenggaran pemilihan yang transparan, adil, mandiri dan

berintegritas. Adapun indikator kinerja yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum

Kota Pontianak pada tahun 2019 sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan

oleh KPU RI dan Renstra KPU yaitu:

1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

adalah persentase partisipasi pemilih yang berpartisipasi pada pemungutan

suara pemilihan umum tahun 2019. Cara mengukurnya dengan mengetahui

persentase rata – rata pengguna hak pilih berdasarkan jumlah pemilih dalam

pemungutan suara Pemilu tahun 2019.

Esensi Pemilihan yang demokratis adalah ketika setiap warga Negara bebas

memilih maupun dipilih dan berpartisipasi dalam proses Pemilihan. Partisipasi

pemilih yang dimaksud dimaknai sebagai peran serta masyarakat dalam

menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan. Bertolak dari paham kedaulatan ada

di tangan rakyat maka partisipasi pemilih menjadi komponen utama bagi

suksesnya penyelenggaraan Pemilihan.

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur

keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan Pemilihan. Semakin tinggi

partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri

dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi

penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah

atau kegiatan kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi

pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilihan maka Pemilihan tersebut

42

memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara Pemilu dianggap

berhasil begitupun sebaliknya.

Pemilih merupakan elemen utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum

yang demokratis. Partisipasi pemilih menjadi bagian integral dari upaya

menciptakan demokrasi electoral yang berintegritas. Pemilu sebagai instrument

utama demokrasi menjembatani suara rakyar sebagai pemilik kedaulatan untuk

memberikan mandate kepada seseorang sebagai wakilnya yang akan

menjalankan kekuasaan baik di parlemen maupun di pemerintahan. Karenanya,

partisipasi pemilih dalam Pemilu berkaitan pula dengan tingkat legitimasi

kekuasaan. Atas dasar itupula sejumlah lembaga peringkat demokrasi di dunia

membuat katagorisasi partisipasi secara kuantitatif berdasarkan tingkat

kehadiran pemilih untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara atau

voter turn out.

Partisipasi pemilih diukur dari tingkat kehadiran pemilih di TPS pada hari

pemungutan suara. Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan

dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total

pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena

pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid

vote)

Dalam rangka memberikan pelayanan untuk mengetahui hasil pemilihan umum

tahun 2019 di wilayah Kota Pontianak dengan tepat dan akurat, KPU RI telah

membentuk portal yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat yaitu

https://Pemilu2019.kpu.go.id/

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih

dapat diukur dari rata – rata partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun

2019 yang di dapat dari formulir DB1-KPU untuk tingkat kabupaten/kota. Tingkat

partisipasi berdasarkan jenis pemilihan:

43

Tabel 3.10 Tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih berdasarkan jenis pemilihan

di Tahun 2019

No Jenis Pemilihan

Tingkat Partisipasi

Laki – Laki Perempuan Total

1 Presiden dan Wakil Presiden 77.15 % 79.21 % 78.20 %

2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 76.73 % 78.84 % 77.80 %

3 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 76.81 % 78.93 % 77.88 %

4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi)

76.59 % 78.66 % 77.64 %

5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kota)

76.53 % 78.66 % 77.61 %

Rata – Rata Pemilihan Umum Tahun 2019

76.76 % 78.86 % 77.83 %


Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan


(%) Realisasi

(%)

Capaian terhadap target (%)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Persentase Partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

77.50 77.83 100

Berdasarkan tabel 3.11 dapat dilihat bahwa rata – rata tingkat partisipasi pemilih

dalam Pemilihan Umum tahun 2019 sebesar 77.83 % dan telah berhasil

melampaui raget yang ditetapkan yaitu 77.50 %. Tingginya tingkat partisipasi ini

merupakan hasil dari upaya – upaya KPU Kota Pontianak dalam meningkatkan

kesadaran masyarakat Kota Pontianak untuk ikut aktif dan menjadi bagian dari

pesta demokrasi di Indonesia. Upaya – upaya yang dilakukan oleh KPU Kota

Pontianak yaitu :

44

1. Mensosialisasikan tahapan – tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada

masyarakat dengan berkerja sama dengan relawan demokrasi.

2. Mengembangkan dan mensosialisasikan Rumah Pintar Kapuas

3. Meningkatkan intensitas sosialisasi pendidikan pemilih pada pemilih pemula.

4. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Data pemilih dengan membuka

posko pelayanan dan pengecekan sudah terdaftar dalam DPT di titik – titik

keramaian.

5. Memberikan pelayanan dan sosialisasi pindah memilih ke instansi – instansi

vertikal, kampus dan titik – titik keramaian masyarakat seperti di kegiatan car

free day

6. Mensosialisasikan Pemilu 2019 melalui berbagai event yaitu Lomba marching

band tingkat SMA di Kota Pontianak, Konser Musik dengan tema “Melangkah

Bersama untuk Pemilu 2019 Berintegritas” dan Pemilu Run.

Kegiatan sosialisasi Pemilu Tahun 2019 oleh relawan demokrasi berbasis komunitas

45

Kegiatan sosialisasi Pemilu Tahun 2019 oleh relawan demokrasi berbasis keagamaan

Kegiatan sosialisasi Pemilu Tahun 2019 oleh relawan demokrasi berbasis keluarga

46

Kegiatan sosialisasi Pemilu Tahun 2019 untuk pendidikan pemula

Kegiatan sosialisasi Pemilu Tahun 2019 oleh relawan demokrasi berbasis pemilih

berkebutuhan khusus

47

Kegiatan sosialisasi Pemilu Tahun 2019 oleh relawan demokrasi berbasis marginal

Kegiatan sosialisasi Pemilu Tahun 2019 oleh relawan demokrasi berbasis warganet

48

Kegiatan sosialisasi Pemilu Tahun 2019 oleh relawan demokrasi berbasis pemuda

Kegiatan sosialisasi Pemilu Tahun 2019 oleh relawan demokrasi berbasis perempuan

49

Kegiatan sosialisasi Pemilu Tahun 2019 melalui Lomba marching band tingkat SMA

Kegiatan sosialisasi Pemilu Tahun 2019 Goes to Campus

50

Kegiatan sosialisasi Pemilu Tahun 2019 melalui Konser Musik “Melangkah Bersama untuk

Pemilu 2019 Berintegritas”

Kegiatan sosialisasi Pemilu Tahun 2019 melalui kegiatan Pemilu Run

51

Posko pelayanan pengecekan sudah terdaftar dalam DPT di kegiatan car free day

Posko pelayanan pengecekan sudah terdaftar dalam DPT di pusat perbelanjaan Ayani Mall

Pontianak

52

Posko pelayanan pindah memilih di kampus UNTAN Pontianak

Sosialisasi pindah memilih di Kantor KPPN Kota Pontianak

53


Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

No

Indikator Kinerja

Kinerja Anggaran

Target

(%)

Realisasi


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Persentase Partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

77.50 77.83 100 1.031.328.000 1.026.386.250 99.32


pencapaian indikator Presentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

tahun 2019 oleh KPU Kota Pontianak mencapai kinerja sebesar 100 % dan telah

menggunakan 99,32 % dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan

dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Sosialisasi pindah memilih melalui x-banner di Hotel Grand Mahkota Hotel Pontianak

54

2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Yang dimaksud dengan persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

adalah persentase partisipaso pemilih perempuan yang berpartisipasi pada

pemungutan suara pemilihan tahun 2019 di Kota Pontianak. Cara

pengukurannya adalah dengan mengetahui persentase rata – rata pengguna

hak pilih berdasarkan jumlah pemilih dalam pemungutan suara pemilihan umum

tahun 2019 di Kota Pontianak.

Pemilih perempuan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis

kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah.

Partisipasi perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam

menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya

partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dari persamaan hak

perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemiu/Pemilihan sebagai

indikator mutlak suatu Negara demokratis.

Partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat diukur

dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan

total pemilih perempuan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih

perempuan dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata – rata

partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yand didapat

dari data formulir model DB1-KPU untuk tingkat Kabupaten/Kota.

Pengukuran Kinerja persentase pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

pada tahun 2019 sebagaimana pada tabel 3.13

55


Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan


(%) Realisasi

(%)

Capaian terhadap target (%)

(1) (2) (3) (4) (5)

2 Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

78 78.86 100

Berdasarkan tabel 3.13 dapat dilihat bahwa persentase pemilih perempuan

dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Pontianak sebesar 78.86 % dan

telah berhasil melampaui raget yang ditetapkan yaitu 78 %. Capaian ini

merupakan hasil dari sosialisasi – sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota

Pontianak ke segmen perempuan dengan berkerja sama dengan LSM dan

ormas di Kota Pontianak yaitu:

1. Pusat pengembangan sumber daya wanita (PPSW)

2. Serikat Perempuan berbasis Khatulistiwa (SPBK)

3. Serikat PEKKA

Selain melibatkan ormas dan LSM berbasis perempuan, KPU Kota Pontianak

juga melakukan sosialisasi dengan berfokus pada segmen perempuan melalui

acara pengajian dan majelis taklim di Kota Pontianak.

56

Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih perempuan berkerjasama dengan Pusat

pengembangan sumber daya wanita (PPSW)

Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih perempuan berkerjasama dengan Pusat

pengembangan sumber daya wanita (PPSW)

57

Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih perempuan berkerjasama dengan Serikat

Perempuan berbasis Khatulistiwa (SPBK)

Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih perempuan berkerjasama dengan Serikat

Perempuan berbasis Khatulistiwa (SPBK)

58


Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

No

Indikator Kinerja

Kinerja Anggaran

Target

(%)

Realisasi


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2 Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

78 78.86 100 75.000.000 72.986.650 97.32


pencapaian indikator Presentase pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

tahun 2019 oleh KPU Kota Pontianak mencapai kinerja sebesar 100 % dan telah

menggunakan 97,32 % dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan

dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Sosialisasi Pemilu tahun 2019 di Forum Pengajian Al-Mu’minat

59

3. Persentase pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Yang dimaksud dengan persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam

Pemilu/Pemilihan adalah persentase partisipasi Pemilih Disabilitas yang

berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2019 di Kota

Pontianak. Cara pengukurannya dengan mengetahui persentase rata – rata

pengguna hak pilih berdasarkan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan

suara pemilihan tahun 2019 di Kota Pontianak.

Terkait partisipasi, KPU berfokus tidak hanya meningkatkan angka partisipasi

pemilih secara umum, namu menggarap segmen pemilih disabilitas agar makin

mudah berpartisipasi di Pemilu. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap

warga Negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam

pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Penyandang

disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari

adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Mereka punya hak

politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Dengan pengertian itu

masyarakat diharapkan tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia

yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan. Mereka harus

dipandang sebagaimana layaknya manusia umumnya, yang memiliki potensi

berbeda-beda.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 I ayat 2 amandemen ke 2 UUD

1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan per

KATA PENGANTAR...Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2019. Penyusunan...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR...Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2019. Penyusunan...