KATA PENGANTAR - balilatfo.kemendesa.go.id · KATA PENGANTAR Buku Data dan ... yaitu Peraturan...
Transcript of KATA PENGANTAR - balilatfo.kemendesa.go.id · KATA PENGANTAR Buku Data dan ... yaitu Peraturan...
i
KATA PENGANTAR
Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten
Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara ini disusun dengan mengacu dua sumber
hukum, yaitu Peraturan Presiden No 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah
Tertinggal Tahun 2015-2019 dan arahan Presiden terkait penyusunan RKP 2017
tentang fokus prioritas pembangunan 54 kabupaten tertinggal. Buku ini berisi
data dan informasi mengenai gambaran umum Kabupaten Nunukan yang
menguraikan 6 indikator (perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia,
infrastruktur, aksesibilitas, keuangan lokal dan karakteristik daerah) dan 27 sub
indikator yang menjadi faktor yang mempengaruhi ketertinggalan suatu daerah.
Data dan informasi yang disajikan diolah dari sumber data Potensi Desa
(PODES) Tahun 2011 dan 2014, Data dan Informasi Kabupaten/Kota Tahun
2010 dan 2013, Indeks Pembangunan Manusia 2010 dan 2013, dan Daerah
dalam Angka Tahun 2013. Sedangkan data spasial diolah dari sumber data Peta
Dasar yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2010.
Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten
Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara ini diharapkan dapat digunakan sebagai
dasar penentuan kebijakan pembangunan daerah tertinggal bagi stakeholders
terkait dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal di
Indonesia.
Jakarta, Oktober 2016
Kepala Pusat
Data dan Informasi
Helmiati, SH, M.Si
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan 3
1.3. Ruang Lingkup 3
1.4. Metodologi 3
1.4.1. Pengumpulan dan Pengolahan Data 3
1.4.2. Penganalisisan dan Penyajian Data 5
1.5. Tim Penyusun 6
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL 7
2.1. Konsep Pembangunan Daerah Tertinggal 7
2.2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal 9
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA 12
3.1. Administrasi 12
3.2. Penduduk 15
3.3. Jaringan Jalan 17
3.3.1. Jaringan Transportasi Darat 17
3.3.2. Jaringan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan 19
3.3.3. Jaringan Transportasi Laut 21
3.3.4. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara 22
3.4. Wisata 25
iii
BAB IV PERKEMBANGAN KABUPATEN TERTINGGAL
NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 26
4.1. Perekonomian Masyarakat 40
4.2. Sumber Daya Manusia 41
4.3. Insfrastruktur 42
4.3.1. Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Utama
Terluas Aspal/Beton, Diperkeras, Tanah dan Lainnya 42
4.3.2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
dan Telepon 44
4.3.3. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 45
4.3.4. Persentase Desa yang Mempunyai Pasar Tanpa
Bangunan Permanen/Semi Permanen 49
4.3.5. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan per 1000
Penduduk 50
4.3.6. Jumlah SD-SMP Per 1000 Penduduk 53
4.4. Kelembagaan atau Keuangan Lokal (Celah Fiskal) 54
4.5. Aksesibilitas 55
4.5.1. Rata-rata Jarak Kantor Desa ke Kantor Kabupaten
Yang Membawahi 55
4.5.2. Persentase Desa dengan Jarak ke Pelayanan
Kesehatan > 5 Km 56
4.5.3. Rata-Rata Jarak dari Desa ke Pelayanan Pendidikan
Dasar 62
4.6. Karakteristik Daerah 64
4.6.1. Persentase Jumlah Desa Rawan Bencana 64
4.6.2. Persentase Jumlah Desa yang Berada di Kawasan
Hutan Lindung dan Berlahan Kritis 66
4.6.3. Persentase Jumlah Desa Rawan Konflik 67
iv
BAB V KESIMPULAN 69
DAFTAR PUSTAKA 71
v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Sebaran Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019 8
Tabel 2.2. Daerah Otonom Baru yang Menjadi Daerah Tertinggal 9
Tabel 3.1. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten
Nunukan Tahun 2010 13
Tabel 3.2. Penduduk Kabupaten Nunukan menurut Jenis Kelamin dan
Sex Rasio Tahun 2012 15
Tabel 3.3. Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Nunukan
per Kecamatan Tahun 2012 16
Tabel 4.1. Persebaran 122 Kabupaten Tertinggal di Indonesia serta
Kabupaten Prioritas Pembangunan 2017 26
Tabel 4.2. Status Ketertinggalan Desa di Kabupaten Nunukan 30
Tabel 4.3. Persentase Penduduk Miskin dan Konsumsi per Kapita di
Kabupaten Nunukan 40
Tabel 4.4. Persentase Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah
Dan Angka Melek Huruf di Kabupaten Nunukan 41
Tabel 4.5. Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Terluas
Aspal/Beton, Diperkeras, Tanah dan Lainnya di
Kabupaten Nunukan 42
Tabel 4.6. Jumlah Keluarga Pengguna Listrik dan Telepon di Kabupaten
Nunukan 44
Tabel 4.7. Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di
Kabupaten Nunukan 46
Tabel 4.8. Persentase Desa yang Mempunyai Pasar Tanpa Bangunan
Permanen di Kabupaten Nunukan 49
Tabel 4.9. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan per 1000 Penduduk
di Kabupaten Nunukan 50
Tabel 4.10. Jumlah SD-SMP per 1000 Penduduk di Kabupaten Nunukan 53
vi
Tabel 4.11. Persentase Kelembagaan atau Keuangan Lokal
(Celah Fiskal) di Kabupaten Nunukan 54
Tabel 4.12. Jarak dari Kantor Desa Ke Kabupaten di Kabupaten
Nunukan 55
Tabel 4.13. Persentase Desa dengan Akses Pelayanan Kesehatan
> 5 Km di Kabupaten Nunukan 56
Tabel 4.14. Rata-rata Jarak Kantor Desa Ke Pelayanan Pendidikan
(SD-SMP) di Kabupaten Nunukan 63
Tabel 4.15. Persentase Jumlah Desa Rawan Bencana di
Kabupaten Nunukan 64
Tabel 4.16. Persentase Jumlah Desa yang Berada di Kawasan Lindung
dan Berlahan Kritis di Kabupaten Nunukan 66
Tabel 4.17. Persentase Jumlah Desa Rawan Konflik di Kabupaten
Nunukan 67
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Tahap Pengolahan dan Penyajian Data Spasial
Perkembangan Kabupaten Tertinggal 5
Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Nunukan, Provinsi
Kalimantan Utara 14
Gambar 4.1. Grafik Status Ketertinggalan Desa per Kecamatan di
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara 37
Gambar 4.2. Peta Status Ketertinggalan berdasarkan Indeks
Pembangunan Desa Kabupaten Nunukan, Provinsi
Kalimantan Utara 39
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Permasalahan sumber daya manusia, sosial ekonomi, serta infrastruktur yang
tidak merata di Indonesia mengakibatkan adanya perbedaan pencapaian
pembangunan di setiap daerah. Daerah dengan pencapaian pembangunan yang
rendah dikategorikan sebagai daerah tertinggal dan diperhitungkan memiliki indeks
kemajuan pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia di bawah rata-rata
indeks nasional. Pada umumnya, daerah tertinggal memiliki faktor geografis yang
sulit dijangkau, media komunikasi yang sulit dijangkau, sumber daya manusia dan
alam yang rendah berakibat langsung terhadap mata pencaharian penduduk yang
tidak memadai.
Presiden Joko Widodo pada 4 November 2015 telah menandatangani
Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal
Tahun 2015 – 2019. Berdasarkan Perpres tersebut, terdapat 122 kabupaten yang
ditetapkan sebagai daerah tertinggal yang tersebar hampir di seluruh wilayah
Indonesia, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,
Maluku dan Papua. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015–2019 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, ditetapkan 122 kabupaten tertinggal yang harus
ditangani. Penetapan ini merupakan hasil perhitungan pada RPJMN Tahun 2010–
2014 dimana terdapat 183 kabupaten tertinggal yang melalui upaya percepatan
dapat terentaskan sebanyak 70 kabupaten tertinggal, namun pada Tahun 2013
terdapat 9 Daerah Otonom Baru (DOB) pemekaran yang masuk dalam daftar
daerah tertinggal, sehingga secara keseluruhan menjadi 122 kabupaten tertinggal.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1
Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2014 tentang
2
percepatan pembangunan daerah tertinggal, bahwa penetapan daerah tertinggal
berdasarkan pada 6 (enam) kriteria yaitu Perekonomian Masyarakat, Sumberdaya
Manusia, Infrastruktur (sarana dan prasarana), Celah Fiskal, Aksesibilitas dan
Karakteristik Daerah, yang terdiri dari 27 sub indikator.
Pembuatan Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal di
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dilatarbelakangi oleh arahan
presiden terkait penyusunan RKP 2017 (Hasil sidang kabinet 10 Februari 2016).
Hasil sidang tersebut secara garis besar mengarahkan agar pada tahun 2017
penanganan daerah tertinggal fokus terhadap 54 (dari 122) kabupaten tertinggal
sehingga dampak yang dihasilkan lebih signifikan. Kabupaten Nunukan yang
terletak di Provinsi Kalimantan Utara menjadi salah satu bagian dari 54 kabupaten
tertinggal.
Prioritas Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal dalam RKP 2017 terdiri
dari empat hal penting yaitu peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan
ekonomi lokal, pemenuhan pelayanan dasar publik, peningkatan
aksesibilitas/konektivitas. Dari keempat unsur tersebut dibutuhkan kerjasama antar
lembaga penyedia data dan pelaksana pembangunan seperti Kemenkeu,
Kemendagri, Kemendag, Pemda, LSM, dan K/L lainnya. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki peran strategis baik
dalam fungsi koordinasi dan fungsi gap filter pada seluruh Program Prioritas
Nasional (Sumber: Paparan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Perbatasan dalam RKP 2017 oleh Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal
Kementerian PPN/Bappenas).
Dengan adanya peran serta fungsi yang menjadi tugas dari Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam pembangunan daerah
tertinggal, maka salah satu kegiatan yang akan dilakukan Tahun 2016 adalah
menyediakan data dan informasi detail, lengkap serta informatif mengenai profil
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
3
1.2. Tujuan
Membantu menyediakan data dan informasi yang detail, lengkap serta
informatif agar dapat mendukung pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk
pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
1.3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pembahasan penyusunan data dan informasi pembangunan
daerah tertinggal Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara meliputi 6
indikator (aspek perekonomian masyarakat, sumber daya manusia,
infrastruktur/sarana prasarana, keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik
daerah) serta 27 sub indikator penetapan daerah tertinggal di Kabupaten Nunukan,
Provinsi Kalimantan Utara. Semua indikator maupun sub indikator akan dibahas
lebih detail hingga batas administrasi terkecil di kabupaten yaitu desa/kelurahan.
1.4. Metodologi
Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan data dan informasi
pembangunan daerah tertinggal Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
adalah sebagai berikut:
1.4.1. Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan Data dan
Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Nunukan, Provinsi
Kalimantan Utara merupakan kompilasi data sekunder. Koordinasi dengan
unit teknis terkait dilakukan dalam proses pengumpulan data yang terkait
dengan pembangunan daerah tertinggal. Pengumpulan data sekunder juga
dilakukan melalui koordinasi dengan instasi terkait, khususnya Badan Pusat
Statistik untuk memperoleh data Potensi Desa Tahun 2011 dan 2014, Provinsi
dalam Angka (PDA), Daerah dalam Angka (DDA), Kecamatan dalam Angka
(KDA), dan Indeks Pembangunan Desa (IPD).
4
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software Microsoft
Excel dan SPSS, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk
meggambarkan keadaan data secara umum. Analisis deskriptif membantu
menyederhanakan data dalam jumlah besar dengan cara yang logis. Data
diringkas sehingga lebih sederhana dan lebih mudah diinterpretasikan.
Pada analisis deskriptif ini terdapat informasi yang bisa diperoleh dari
data yang digunakan seperti:
1. Mean (rata-rata) merupakan ukuran rata-rata yang merupakan
penjumlahan dari seluruh nilai dibagi jumlah datanya.
2. Median merupakan suatu nilai di mana setengah dari data berada di
bawah nilai tersebut dan setengahnya lagi berada atas nilai tersebut
setelah nilai itu disusun berurut. Dengan kata lain, median
membagi data menjadi dua bagian.
3. Modus merupakan salah satu ukuran rata-rata yang menunjukkan
skor atau nilai data yang memiliki frekuensi terbanyak pada suatu
distribusi. Modus biasanya digunakan untuk data nominal.
4. Variansi merupakan ukuran variasi yang menunjukkan seberapa
jauh data tersebar dari mean (rata-ratanya). Semakin bervariasi data
tersebut maka semakin jauh data tersebut tersebar di sekitar
meannya.
5. Maksimum merupakan yang paling besar/tinggi dari data.
6. Minimum merupakan nilai yang paling rendah/kecil dari data.
Untuk hasil olahan terhadap indikator dan sub indikator akan terbatas
pada nilai mean (rata-rata), variansi, nilai maksimum dan nilai minimum.
Data yang diperoleh untuk pembuatan buku Data dan Informasi
Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan
Utara meliputi 6 indikator dan 27 sub indikator yang disajikan dari hasil
olahan secara statistik deskriptif.
5
1.4.2. Penganalisisan dan Penyajian Data
Dalam penyajian data dan informasi ini, hal penting yang harus
diperhatikan adalah angka yang bertambah atau menurun dari setiap sub
indikator, berikut disajikan tabel rumusan bertambah atau menurunnya setiap
sub indikator.
Penyusunan peta tematik memerlukan peta dasar yang digunakan
sebagai dasar untuk menempatkan simbol dari tema yang dipetakan. Peta
dasar berisi informasi batas administrasi terkecil yaitu desa tahun 2010,
sedangkan peta tematik berupa peta Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun
2014. Peta yang digunakan sudah dalam bentuk shapefile yang dapat
langsung ditampilkan.
Gambar 2.1.
Tahap Pengolahan dan Penyajian Data Spasial Perkembangan
Kabupaten Tertinggal
Layout
Software ArcGIS
Peta Administrasi
Kabupaten
Output
Input Data Atribut
Data Spasial Administrasi
Kabupaten
Data Spasial Status Ketertinggalan
Berdasarkan IPD
Peta Status Ketertinggalan Berdasarkan
IPD
6
1.5. Tim Penyusun
Tim Penyusunan Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:
1. Pengarah
Helmiati, S.H., M.Si;
2. Penanggung Jawab
Ir. Elly Sarikit, M.M.;
3. Tim Penyusun
Anton Tri Susilo, BE, SE;
Ria Fajarianti, S.E., M.M.;
Alfandi Pramandaru, S.T;
Esti Afriyani, S.Sos;
Nur Fajriah, S.T;
Dimas Haryoyuda, S.E;
Dina Rosmalia Listya Utami, S.Si.
7
BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL
2.1. Konsep Pembangunan Daerah Tertinggal
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berada di kawasan
Asia Tenggara. Layaknya sebuah negara berkembang, Indonesia tak akan pernah
lepas dengan program-program pembangunan baik dalam skala lokal maupun skala
nasional. Pada hakikatnya tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat
yang mempunyai tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi. Namun dalam
perjalanannya, berbagai kendala masih sering dijumpai.
Kesenjangan pembangunan di berbagai sektor masih banyak dijumpai baik
antar wilayah, sektor wilayah, maupun antar masyarakat. Kondisi tersebut menjadi
salah satu pemicu munculnya pandangan tentang “daerah tertinggal” yang
menandakan belum optimalnya pemerataan pembangunan di Indonesia.
Kesenjangan pembangunan terutama terjadi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI)
dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Salah satu akar dari permasalahan
pembangunan di Indonesia adalah strategi pembangunan yang belum tepat.
Presiden telah menetapkan 122 daerah tertinggal yang menjadi lokus prioritas
pada Tahun 2015–2019. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden
Nomor 131 Tahun 2005. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa daerah
tertinggal merupakan daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang
berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
Adapun ketertinggalan suatu daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan
6 (enam) kriteria utama:
1. Perekonomian masyarakat;
2. Sumber daya manusia;
3. Infrastruktur;
8
4. Kemampuan keuangan daerah;
5. Aksesibilitas; dan
6. Karakteristik daerah.
Penetapan daerah tertinggal dilakukan berdasarkan usulan menteri dengan
melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah yang dilakukan
setiap 5 (lima) tahun sekali.
Tabel 2.1.
Sebaran Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019
Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, BPS,
Tahun 2015
Pembangunan daerah tertinggal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2014 merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni
oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan
fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama
atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya.
Pembangunan di daerah tertinggal perlu memperhatikan isu-isu strategis,
antara lain:
1. Belum optimalnya pembangunan antar sektor yang mengakibatkan
lemahnya koordinasi antar pelaku pembangunan;
9
2. Regulasi yang bersifat afirmatif terhadap percepatan pembangunan
daerah tertinggal belum terintegrasi;
3. Belum optimalnya kerangka sistem kelembagaan yang menempatkan
masing-masing pelaku pada tugas, dan fungsi yang jelas;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana serta aksesibilitas daerah tertinggal
terhadap wilayah cepat tumbuh;
5. Pemanfaatan sumber daya lokal sebagai sumber perekonomian di daerah
tertinggal belum optimal; dan
6. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dan lemahnya kualitas belanja
daerah tertinggal.
Tabel 2.2.
Daerah Otonom Baru yang Menjadi Daerah Tertinggal
No. Kabupaten Daerah Induk
Dasar Hukum Provinsi Kabupaten
1 Pesisir Barat Lampung Lampung Barat UU No. 22 Th 2012
2 Malaka NTT Belu UU No. 3 Th 2013
3 Mahakam Ulu Kalimantan Timur Kutai Barat UU No. 2 Th 2013
4 Banggai Laut Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan UU No. 5 Th 2013
5 Mamuju Tengah Sulawesi Barat Mamuju UU No. 4 Th 2013
6 Pulau Taliabu Maluku Utara Kepulauan Sula UU No. 6 Th 2013
7 Morowali Utara Sulawesi Tengah Morowali UU No. 12 Th 2013
8 Musi Rawas Utara Sumatera Selatan Musi Rawas UU No. 16 Th 2013
9 Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara Konawe UU No. 13 Th 2013 Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, BPS, Tahun 2015
2.2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015– 2019
telah menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang antara lain
meliputi: promosi potensi daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah
tertinggal, pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar publik, dan
pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya
manusia yang berkualitas dan infrastruktur yang memadai. Tujuannya adalah
10
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan dan
mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dan daerah maju.
Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah
tertinggal ditujukan untuk mengentaskan minimal 80 (delapan puluh) daerah
tertinggal dengan target sebagai berikut:
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-
rata 7,24%;
2. Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi
rata-rata 14,00%;
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
menjadi rata-rata 69,59%;
4. Indeks komposit pembangunan daerah tertinggal di bawah satu atau
negatif (<1) sebanyak 80 kabupaten.
Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal, salah satu
upaya yang dapat ditempuh adalah melalui strategi percepatan. Dalam Dokumen
STRANAS PPDT Tahun 2015–2019, disebutkan beberapa alternatif strategi
percepatan berbasis kewilayahan, antara lain:
1. Pemerintah harus memantapkan kelembagaan untuk meningkatkan
„urbanisasi perdesaan‟ di wilayah yang sebagaian besar merupakan
daerah perdesaan;
2. Di wilayah yang merupakan daerah tertinggal, pemerintah harus
mengembangkan pelayanan dasar secara merata, agar mobilitas
masyarakat lebih baik sebagai upaya mempercepat integritas ekonomi
antar wilayah;
3. Pemerintah perlu menyediakan tiga instrumen di wilayah yang jauh dari
pasar, yaitu: pelayanan infrastruktur wilayah, kelembagaan sosial–
ekonomi dan insentif ekonomi untuk memantapkan ekonomi lokal;
4. Penyeimbangan perkembangan antar wilayah, melalui:
a. Peningkatan kemampuan masyarakat dan kemandirian daerah;
11
b. Pemanfaatan potensi wilayah darat dan laut secara optimal;
c. Integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan daerah maju;
5. Penanganan daerah tertinggal dilakukan melalui pendekatan potensi
kewilayahan secara terintegrasi dalam kondisi internal pulau-pulau itu
sendiri.
12
BAB III
GAMBARAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
3.1. Administrasi
Kabupaten Nunukan secara geografis terletak antara 115033‟00” s/d
11803‟00” Bujur Timur dan 3
015‟00" s/d 4
024‟55” Lintang Utara. Kabupaten
Nunukan merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara,
sekaligus menjadi daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Hal ini
menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah strategis dalam peta lalu lintas
antar negara. Kabupaten Nunukan berdiri pada Tahun 1999 dan merupakan hasil
pemekaran Kabupaten Bulungan dengan total luas wilayah kurang lebih 14.247,50
Km2
sebagai kabupaten terluas kedua di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten
Nunukan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
Batas Utara : Negara Malaysia Timur (Sabah);
Batas Selatan : Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau;
Batas Barat : Negara Malaysia Timur (Serawak);
Batas Timur : Laut Sulawesi.
Kabupaten Nunukan memiliki keadaan topografi yang bervariasi, sebelah
utara bagian barat terdapat kawasan perbukitan terjal, di bagian tengah terdapat
perbukitan sedang, dan di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur
akan ditemui daratan bergelombang landai. Perbukitan terjal di sebelah utara
merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500–3.000 m diatas permukaan
laut. Kemiringan untuk daerah dataran tinggi berkisar antara 8–15%, sedangkan
untuk daerah perbukitan memiliki kemiringan yang sangat terjal, yaitu diatas 15%.
Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar 0–50%. Kabupaten Nunukan terdiri
dari 16 kecamatan dengan 232 desa dan 8 kelurahan. Empat kelurahan tersebut
berada di Kecamatan Nunukan. Ibukota Kabupaten Nunukan adalah Kota Nunukan.
13
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Nunukan menurut
Kecamatan Tahun 2015 ditampilkan pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1.
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Nunukan
Tahun 2015
No. Kecamatan
Luas dan Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan
Luas Wilayah (Km2) Presentase (%)
1 Krayan 1.834,74 12,88
2 Krayan Selatan 1.757,66 12,34
3 Lumbis 290,23 2,04
4 Lumbis Ogong 3.357,01 23,56
5 Nunukan 564,50 3,96
6 Nunukan
Selatan 181,77 1,28
7 Sebatik 51,07 0,36
8 Sebatik Barat 93,27 0,65
9 Tulin Onsoi 1.513,36 10,62
10 Sebatik Tengah 47,71 0,33
11 Sebatik Timur 39,17 0,27
12 Sebatik Utara 15,39 0,11
13 Sebuku 1.608,48 11,29
14 Sei Manggaris 850,48 5,97
15 Sembakung 1.764,94 12,39
16 Sembakung
Atulai 277,72 1,95
Jumlah 14.247,50 100,00
Sumber : Kabupaten Nunukan dalam Angka, BPS, Tahun 2016
14
Ga
mb
ar
3.1
.
Pet
a A
dm
inis
trasi
Kab
up
ate
n N
un
uk
an
, P
rovin
si K
ali
man
tan
Uta
ra
15
3.2. Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan pada Tahun 2015 adalah 177.607
orang, yang terdiri atas 94.517 orang laki-laki dan 83.090 orang perempuan. Dari
hasil Sensus Penduduk sebesar 35,11% tinggal di Kecamatan Nunukan, hal ini
mengindikasikan penyebaran penduduk Kabupaten Nunukan paling padat. Dari 16
kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan, Kecamatan Krayan Selatan memiliki
penduduk paling sedikit, hal ini tampak dari kecilnya persentase penduduk yang
mendiami, yakni hanya sekitar 1,15%. Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan dan
Sebatik Timur adalah 3 kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah
penduduk terbanyak, masing-masing berjumlah 62.358 orang, 20.527 orang dan
12.524 orang. Kecamatan Krayan Selatan merupakan kecamatan dengan penduduk
paling sedikit yaitu 2.045 orang. Dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten
Nunukan, seluruhnya memiliki sex ratio diatas 100. Sex ratio paling besar adalah
Kecamatan Tulin Onsoi yaitu sebesar 134,51%.
Tabel 3.2.
Penduduk Kabupaten Nunukan Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun
2015
No. Kecamatan Jenis Kelamin
Jumlah Sex Ratio Laki-laki Perempuan
1 Krayan 3.609 3.126 6.735 115,45
2 Krayan Selatan 1.075 970 2.045 110,82
3 Lumbis 2.573 2.353 4.926 109,35
4 Lumbis Ogong 2.667 2.568 5.235 103,86
5 Nunukan 32.926 29.432 62.358 111,87
6 Nunukan Selatan 11.149 9.378 20.527 118,88
7 Sebatik 2.492 2.153 4.646 115,79
8 Sebatik Barat 4.183 3.654 7.837 114,48
9 Sebatik Tengah 3.876 3.461 7.337 111,99
10 Sebatik Timur 6.387 6.137 12.524 104,07
11 Sebatik Utara 2.869 2.779 5.648 103,24
12 Sebuku 6.570 5.467 12.037 120,18
13 Sei Manggaris 5.094 4.079 9.173 124,88
14 Sembakung 3.180 2.889 6.069 110,07
15 Sembakung Atulai 1.325 1.268 2.593 104,50
16
No. Kecamatan Jenis Kelamin
Jumlah Sex Ratio Laki-laki Perempuan
16 Tulin Onsoi 4.541 3.376 7.917 134,51
Total 94.517 83.090 177.607 113,75
Sumber : Kabupaten Nunukan dalam Angka, BPS, Tahun 2016
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk, sex ratio Kabupaten Nunukan adalah
13,75 yang artinya jumlah penduduk laki-laki 6,4% lebih banyak dibandingkan
jumlah penduduk perempuan. Secara keseluruhan kecamatan yang ada di
Kabupaten Nunukan memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih banyak
dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Tidak ada kecamatan yang memiliki
jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-
laki.
Tabel 3.3.
Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Nunukan Per Kecamatan
Tahun 2015
No. Kecamatan Luas
(km2)
Rumah
Tangga Penduduk
Kepadatan
Penduduk per km2
1 Krayan 1.834,74 1.961 6.735 3,67
2 Krayan Selatan 1.757,66 618 2.045 1,16
3 Lumbis 290,23 1.549 4.926 16,97
4 Lumbis Ogong 3.357,01 981 5.235 1,56
5 Nunukan 564,50 14.566 62.358 110,47
6 Nunukan Selatan 181,77 3.079 20.527 112,93
7 Sebatik 51,07 1.208 4.646 90,97
8 Sebatik Barat 93,27 1.874 7.837 84,02
9 Sebatik Tengah 47,71 1.637 7.337 153,78
10 Sebatik Timur 39,17 3.170 12.524 319,73
11 Sebatik Utara 15,39 1.571 5.648 366,99
12 Sebuku 1.608,48 1.886 12.037 7,48
13 Sei Manggaris 850,48 1.909 9.173 10,79
14 Sembakung 1.764,94 1.601 6.069 3,44
15 Sembakung Atulai 277,72 792 2.593 9,34
16 Tulin Onsoi 1.513,36 4.786 7.917 5,23
Jumlah 14.247,50 43.188 177.607 1.298,53
Sumber : Kabupaten Nunukan dalam Angka, BPS, Tahun 2016
17
Luas wilayah Kabupaten Nunukan adalah 14.247,50 km2. Kecamatan
Lumbis Ogong merupakan wilayah terluas di Kabupaten Nunukan dengan luas
3.357,01 km2, sedangkan Kecamatan Sebatik Utara merupakan wilayah terkecil
yang ada di Kabupaten Nunukan dengan luas adalah 15,39 km2. Menurut data yang
diperoleh dari BPS Tahun 2016, tercatat jumlah penduduk Kabupaten Nun ukan
adalah 177.607 jiwa dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk sebesar 12
jiwa/km2. Kecamatan Sebatik Utara merupakan wilayah yang memiliki tingkat
kepadatan tertinggi yaitu 367 jiwa/km2 sedangkan Kecamatan Krayan Selatan
merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu kurang
lebih 1 jiwa/km2.
3.3. Jaringan Jalan
3.3.1. Jaringan Transportasi Darat
Menurut RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013–2033 karakter fisik
Kabupaten Nunukan yang berbentuk pulau-pulau kecil dan kepulauan besar
menjadikan sistem transportasi darat hanya melayani simpul per pulau.
Sistem jaringan jalan yang sudah berkembang ada di Pulau Nunukan dan
Pulau Sebatik, sedangkan untuk transportasi darat di Pulau Kalimantan
(besar) telah terbentuk jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Ibukota
Provinsi Samarinda hingga ke Seimanggaris. Adapun simpul jaringan
transportasi di Kabupaten Nunukan terdapat di:
a. Perkotaan Nunukan sebagai simpul primer yang menjadikan transit
ke Kota Tarakan dan kota-kota kecil lainnya antar kabupaten dan
menuju/dari Tawau Malaysia.
b. Perkotaan Sungai Nyamuk dan Perkotaan Binalawan sebagai
simpul sekunder yang menjadikan kota transit ke Kota Tawau
(jalur antar negara) dan antar kota regional antar kabupaten
(Tarakan).
18
c. Perkotaan Sei Manggaris sebagai simpul penyebar ke arah
pedalaman Pulau Kalimantan yang terhubung dengan pola jalan
trans Kalimantan yang sudah berkembang.
d. Perkotaan Long Bawan dan Perkotaan Long Layu sebagai simpul
penyebar yang berada di pedalaman Kalimantan yang hanya dapat
ditempuh melalui lintas udara dan terhubungkan dengan desa-desa
di pedalaman melalui penerbangan misi.
e. Perkotaan Pembeliangan, Atap dan Mansalong sebagai simpul
penyebar yang dapat ditempuh dengan menggunakan lintas sungai
di pedalaman Kalimantan yang masih bersifat pelayaran rakyat
(charter).
Rencana jaringan jalan yang ada di Kabupaten Nunukan meliputi:
1. Jalan Nasional yang berfungsi sebagai jalan arteri meliputi ruas jalan
Mensalong – Simpang Tiga Apas; ruas jalan Simpang Tiga Apas –
Seimanggaris; ruas jalan Seimanggaris – Sei Ular; dan ruas jalan
Simanggaris – Batas Negara;
2. Jalan Nasional yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer 1 (K-1)
adalah ruas jalan lingkar Pulau Sebatik;
3. Jalan Strategis Nasional meliputi ruas jalan Mensalong – Tau Lumbis –
Batas Negara Malaysia; ruas jalan Long Midang (Batas Negara) – Long
Semamu di Kabupaten Malinau dan ruas jalan Lingkar Sebatik di Pulau
Sebatik;
4. Jalan Kabupaten yang meliputi Ruas Simpang Long Midang-Pa‟Rupai;
Ruas Dalam Kota Long Layu; Ruas Long Layu-Pa‟Dali; Ruas Long
Padi-Binuang; Ruas Lembudud-Long Layu; Ruas Long Rungan-Long
Pa‟di; Ruas Masuk SMK Krayan; Ruas Antasari-GOR; Ruas
Kalampising-Jalan Propinsi; Ruas Desa Pa‟Loo menuju Labungan; Ruas
Dalam Kota Mansalong; Ruas Buduk Tumu-Long Bawan; Ruas Terang
Baru-Simpang Pa‟kebuan; Simpang Kuburan-Berian Baru; Ruas
19
Pa‟upan-Long Rungan; Ruas Simpang Lingkar-Kurid; Ruas Atap-
Lubakan; Ruas Tembelenu-Lubuk; Ruas Atap-Kunyit; Ruas Dalam Kota
Bhayangkara Dalam Kota Atap; Ruas SP3-Apas; Ruas Tepian
Pembeliangan; Ruas Pangkalan 3 menuju Transmigrasi; Ruas Bebatu-
Simpang Tiga Binasalam; Ruas Bambangan-Mentadak; Ruas
Bambangan-Sianak; Ruas Simpang Tiga Stabu-Binalawan; Ruas Muara
Sungai-Simpang Bambangan; Ruas Simpang Tiga Binasalam-Simpang
Bahagia; Ruas Antasari Tanjung Aru; Ruas Padaeolo Sungai Bajau Desa
Tanjung Aru; Ruas Jalan P. Antasari Desa Bukit Aru Indah; Ruas H.
Bakri Desa Sei Nyamuk; Ruas Aji Kuning-Bambangan; Ruas Poros
Tengah-Lapio; Ruas Padaidi-Padaelo; Ruas Bhayangkara I-II; Ruas DG
Mappuji; Ruas Kartini; Ruas Sianak-Kampung Bahagia; Ruas Simpang
Bahagia-Jembatan Bambangan IX; Ruas Simpang Bahagia-Masjid; Ruas
Sei Batang-Tanjung Karang; Ruas Sei. Batang-Simpang Stabu; Ruas
Maspul-Lodres; Ruas Kamaruddin-Pantai.
3.3.2. Jaringan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan
Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten
Nunukan terdiri dari:
1. Rencana pembangunan terminal penumpang Tipe A berada di Sei
Manggaris;
2. Rencana pembangunan terminal penumpang Tipe B berada di Kecamatan
Lumbis dan di Long Midang Kecamatan Krayan;
3. Rencana pembangunan terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan
Nunukan Selatan, Sebuku, Sembakung dan Kecamatan Sebatik;
4. Optimalisasi terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Nunukan
dan Desa Bambangan Kecamatan Sebatik Barat;
5. Pengembangan penerangan jalan umum (PJU) di seluruh kecamatan
menggunakan skala prioritas meliputi:
20
a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan
keberadaan PJU liar dan meminimalisir pencurian komponen dan
kabel PJU;
b. Pengembangan teknologi penggunaan energi dari listrik ke tenaga
surya dan tenaga bayu/angin; dan
c. Pemeliharaan penerangan jalan umum.
6. Pengembangan perlengkapan jalan berupa pengadaan dan pemasangan
perlengkapan jalan pada jaringan jalan di perkotaan dan jaringan jalan
strategis kabupaten;
7. Optimalisasi unit pengujian kendaraan bermotor berada di Kecamatan
Nunukan; dan
8. Pengembangan unit penguji kendaraan bermotor di Pulau Sebatik dan
wilayah daratan Pulau Kalimantan.
Rencana jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan di Kabupaten
Nunukan berupa penataan jaringan trayek angkutan penumpang meliputi:
1. Angkutan penumpang Pulau Nunukan, terdiri dari:
a. Dalam Kota Nunukan;
b. Sedadap – Mamolo; dan
c. Sei Fatimah – Binusan.
2. Angkutan penumpang dalam Pulau Sebatik;
3. Angkutan penumpang kabupaten daratan Kalimantan (mainland), terdiri
dari:
a. Sungai Ular – Sebuku – Sembakung – Lumbis – Sei Manggaris;
b. Mansalong – Malinau.
4. Angkutan umum perdesaan yang melayani pergerakan penduduk antar
ibukota kecamatan di wilayah kabupaten daratan Kalimantan meliputi:
a. Pembeliangan – Atap;
b. Pembeliangan – Sanur – Makmur – Sekikilan; dan
21
c. Pembeliangan – Mansalong.
3.3.3. Jaringan Transportasi Laut
Transportasi laut yang diarahkan di Kabupaten Nunukan terdiri:
1. Pelabuhan Nasional yang menyelenggarakan kegiatan bongkar-
muat barang antar pulau adalah Pelabuhan Tunon Taka di Pulau
Nunukan dan Pelabuhan Sungai Nyamuk di Pulau Sebatik;
2. Pelabuhan Penyeberangan Nunukan di Pulau Nunukan, melayani
lintas Nunukan – Tawau (Sabah Malaysia) dan Pelabuhan
penyeberangan Sebatik di Pulau Sebatik melayani lintas Sebatik –
Nunukan.
Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut di
Kabupaten Nunukan terdiri dari:
A. Rencana pengembangan pelabuhan laut di Kabupaten Nunukan
meliputi:
1. Optimalisasi pelabuhan laut meliputi:
a. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Mansapa berada di
Kecamatan Nunukan Selatan; dan
b. Dermaga ferry Sei Jepun di Kecamatan Nunukan Selatan.
2. Pengembangan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie
Jung;
3. Pengembangan pelabuhan Tunontaka berada di Kecamatan
Nunukan; dan
4. Pengembangan pelabuhan laut Sungai Nyamuk berada di
Kecamatan Sebatik.
B. Rencana pengembangan alur pelayaran lalu lintas laut di
Kabupaten Nunukan antara lain:
1. Optimalisasi alur pelayaran terdiri atas:
a. Nunukan – Sebatik;
22
b. Nunukan – Tarakan;
c. Nunukan – Balikpapan;
d. Nunukan – Makassar;
e. Nunukan – Pantoloan;
f. Nunukan – Pare-Pare;
g. Nunukan – Toli-Toli;
h. Nunukan – Bau-Bau;
i. Nunukan – Surabaya;
j. Nunukan – NTT; dan
k. Nunukan – Tawau (Malaysia).
2. Rencana pengembangan alur pelayaran internasional dan
nasional meliputi:
a. Nunukan – Bitung;
b. Nunukan – Sandakan (Malaysia); dan
c. Nunukan – Filipina Selatan.
3.3.4. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara
Guna mendukung pengembangan sistem transportasi udara di
Kabupaten Nunukan, maka rute-rute penerbangan sejalan dengan
berkembangnya bandara perlu diciptakan sehingga keterkaitan antar wilayah
dapat lebih terpadu dan diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi
melalui jasa pengangkutan orang dan barang. Adapun rute-rute penerbangan
existing dan rencana yang diusulkan untuk dikembangkan adalah sebagai
berikut:
1. Rute Penerbangan Domestik:
a. Krayan – Malinau – Tarakan;
b. Nunukan – Krayan;
c. Nunukan – Tarakan;
d. Nunukan – Samarinda; dan
23
e. Nunukan – Balikpapan.
2. Rute Penerbangan Internasional:
a. Nunukan – Tawau (Sabah – Malaysia);
b. Nunukan – Sandakan (Sabah – Malaysia);
c. Nunukan – Kinabalu (Sabah – Malaysia); dan
d. Nunukan – Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam).
Pembangunan transportasi udara untuk jangka pendek dan menengah
diarahkan untuk pengembangan:
1. Peningkatan bandara (runway dan fasilitas pendukungnya)
sehingga dapat disinggahi pesawat bermesin jet (jenis Fokker);
2. Penambahan jalur penerbangan dari Nunukan ke Tarakan dan
Nunukan ke Krayan;
3. Memantapkan / meningkatkan frekuensi jalur penerbangan
Nunukan ke Krayan;
4. Pengembangan jalur penerbangan domestik yaitu Bandara
Internasional Sepinggan Balikpapan sebagai access point/pintu
gerbang Kabupaten Nunukan.
Untuk jangka panjang pengembangannya adalah:
1. Peningkatan Bandara di Long Bawan, Krayan;
2. Membuka jalur penerbangan regular luar negeri: Tawau,
Kinabalu, Brunei Darussalam (Bandar Sri Begawan);
3. Pengembangan transportasi udara wisata ke pedalaman Krayan.
Sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Nunukan adalah
hirarki Bandar udara. Hierarki bandar udara terdiri dari:
1. Bandar udara pengumpul
Bandar udara pengumpul di Kabupaten Nunukan yaitu Bandar
udara Nunukan di Kecamatan Nunukan.
2. Bandar udara pengumpan
24
Bandar udara pengumpan di Kabupaten Nunukan yaitu Bandar
udara Yuvai Semaring di Kecamatan Krayan dan Bandar udara
Long Layu di Kecamatan Krayan Selatan.
3. Bandar udara khusus
Bandar udara khusus di Kabupaten Nunukan terdiri dari:
a. Bandar udara khusus Tau Lumbis di Kecamatan Lumbis;
b. Bandar udara khusus Binuang di Kecamatan Krayan Selatan;
c. Bandar udara khusus Kampung Baru di Kecamatan Krayan;
d. Bandar udara khusus Kurid di Kecamatan Krayan;
e. Bandar udara khusus Lembudud di Kecamatan Krayan;
f. Bandar udara khusus Berian Baru di Kecamatan Krayan;
g. Bandar udara khusus Pa‟Upan di Kecamatan Krayan;
h. Bandar udara khusus Buduk Kubul di Kecamatan Krayan;
i. Bandar udara khusus Long Rungan di Kecamatan Krayan
Selatan; dan
j. Bandar udara khusus Mansalong di Kecamatan Lumbis.
3.4. Wisata
Kabupaten Nunukan sebagai salah satu daerah tujuan wisata di wilayah
Kalimantan Utara, memiliki potensi budaya dan pariwisata yang tak kalah
menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Obyek Wisata Alam dan
Buatan merupakan andalan daerah wisata Nunukan antara lain:
1. Ekowisata Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) di Kecamatan
Krayan, Krayan Selatan, dan Lumbis Ogong;
2. Pembuatan Garam Gunung yang terletak di hulu Sungai Desa Long
Layu;
3. Wisata Budaya Suku Dayak Murud (Tegalen);
4. Air Terjun Sungai Binusan yang terletak di Kecamatan Nunukan;
5. Pantai Firdaus (Ecing) yang terletak di Kecamatan Nunukan Selatan;
25
6. Pantai Batu Lamampu yang terletak di Kecamatam Sebatik; dan
7. Wisata Batu Sicien yang terletak di Kecamatan Krayan Selatan.
26
BAB IV
PERKEMBANGAN KABUPATEN TERTINGGAL NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di
wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan menjadi
salah satu dari 54 daerah prioritas pembangunan kabupaten tertinggal pada Tahun
2017. Di bawah ini akan disajikan beberapa data terkait provinsi, kabupaten, jumlah
kecamatan, jumlah desa serta status ketertinggalan berdasarkan indikator yang
sudah ditetapkan. Data persebaran 122 kabupaten tertinggal di Indonesia serta
kabupaten yang masuk ke dalam 54 kabupaten prioritas disajikan pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1.
Persebaran 122 Kabupaten Tertinggal di Indonesia serta Kabupaten
Prioritas Pembangunan Tahun 2017
No Provinsi Kabupaten Jumlah
Kecamatan
Jumlah
Desa
Prioritas
2017
1 Aceh Aceh Singkil 11 116 -
2 Sumatera Utara Nias 10 170 -
3 Sumatera Utara Nias Selatan 31 461 -
4 Sumatera Utara Nias Utara 11 113 -
5 Sumatera Utara Nias Barat 8 105 √
6 Sumatera Barat Kepulauan Mentawai 10 43 -
7 Sumatera Barat Solok Selatan 7 39 -
8 Sumatera Barat Pasaman Barat 11 19 -
9 Sumatera Selatan Musi Rawas 14 199 -
10 Sumatera Selatan Musi Rawas Utara 7 89 -
11 Bengkulu Seluma 14 202 √
12 Lampung Lampung Barat 15 136 -
13 Lampung Pesisir Barat 11 118 -
14 Jawa Timur Bondowoso 23 219 -
15 Jawa Timur Situbondo 17 136 -
16 Jawa Timur Bangkalan 18 281 -
17 Jawa Timur Sampang 14 186 √
18 Banten Pandeglang 35 339 -
19 Banten Lebak 28 345 -
27
No Provinsi Kabupaten Jumlah
Kecamatan
Jumlah
Desa
Prioritas
2017
20 Nusa Tenggara Barat Lombok Barat 10 122 -
21 Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah 12 139 -
22 Nusa Tenggara Barat Lombok Timur 20 254 √
23 Nusa Tenggara Barat Sumbawa 24 165 -
24 Nusa Tenggara Barat Dompu 8 81 -
25 Nusa Tenggara Barat Bima 18 191 √
26 Nusa Tenggara Barat Sumbawa Barat 8 64 -
27 Nusa Tenggara Barat Lombok Utara 5 33 √
28 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat 6 74 -
29 Nusa Tenggara Timur Sumba Timur 22 156 √
30 Nusa Tenggara Timur Kupang 24 177 √
31 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Selatan 32 278 √
32 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Utara 24 193 -
33 Nusa Tenggara Timur Belu 12 81 √
34 Nusa Tenggara Timur Alor 17 175 -
35 Nusa Tenggara Timur Lembata 9 151 √
36 Nusa Tenggara Timur Ende 21 278 √
37 Nusa Tenggara Timur Manggarai 11 162 √
38 Nusa Tenggara Timur Rote Ndao 10 89 √
39 Nusa Tenggara Timur Manggarai Barat 10 169 -
40 Nusa Tenggara Timur Sumba Tengah 5 65 -
41 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat Daya 11 175 √
42 Nusa Tenggara Timur Nagekeo 7 113 √
43 Nusa Tenggara Timur Manggarai Timur 9 176 -
44 Nusa Tenggara Timur Sabu Raijua 6 62 √
45 Nusa Tenggara Timur Malaka 12 127 √
46 Kalimantan Barat Sambas 19 193 -
47 Kalimantan Barat Bengkayang 17 124 √
48 Kalimantan Barat Landak 13 156 -
49 Kalimantan Barat Ketapang 20 262 -
50 Kalimantan Barat Sintang 14 353 -
51 Kalimantan Barat Kapuas Hulu 23 282 -
52 Kalimantan Barat Melawi 11 169 -
53 Kalimantan Barat Kayong Utara 6 43 -
54 Kalimantan Tengah Seruyan 10 100 √
55 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara 10 219 -
28
No Provinsi Kabupaten Jumlah
Kecamatan
Jumlah
Desa
Prioritas
2017
56 Kalimantan Timur Mahakam Hulu 5 50 √
57 Kalimantan Utara Nunukan 16 240 √
58 Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan 12 144 -
59 Sulawesi Tengah Donggala 16 167 -
60 Sulawesi Tengah Toli-Toli 10 109 -
61 Sulawesi Tengah Buol 11 115 -
62 Sulawesi Tengah Parigi Moutong 23 283 -
63 Sulawesi Tengah Tojo Una-Una 12 146 √
64 Sulawesi Tengah Sigi 15 176 √
65 Sulawesi Tengah Banggai Laut 7 66 -
66 Sulawesi Tengah Morowali Utara 10 125 -
67 Sulawesi Selatan Jeneponto 11 113 -
68 Sulawesi Tenggara Konawe 23 298 -
69 Sulawesi Tenggara Bombana 22 143 -
70 Sulawesi Tenggara Konawe Kepulauan 7 79 -
71 Gorontalo Boalemo 7 82 -
72 Gorontalo Pohuwato 13 104 -
73 Gorontalo Gorontalo Utara 11 123 -
74 Sulawesi Barat Polewali Mandar 16 167 -
75 Sulawesi Barat Mamuju Tengah 5 54 √
76 Maluku Maluku Tenggara Barat 10 81 √
77 Maluku Maluku Tengah 18 192 -
78 Maluku Buru 10 82 -
79 Maluku Kepulauan Aru 10 119 -
80 Maluku Seram Bagian Barat 11 92 -
81 Maluku Seram Bagian Timur 15 198 √
82 Maluku Maluku Barat Daya 17 117 √
83 Maluku Buru Selatan 6 79 -
84 Maluku Utara Halmahera Barat 8 170 √
85 Maluku Utara Kepulauan Sula 12 78 -
86 Maluku Utara Halmahera Selatan 30 249 -
87 Maluku Utara Halmahera Timur 10 102 √
88 Maluku Utara Pulau Morotai 5 88 √
89 Maluku Utara Pulau Taliabu 8 71 -
90 Papua Barat Teluk Wondama 13 77 -
91 Papua Barat Teluk Bintuni 24 117 -
29
No Provinsi Kabupaten Jumlah
Kecamatan
Jumlah
Desa
Prioritas
2017
92 Papua Barat Sorong Selatan 15 123 √
93 Papua Barat Sorong 30 252 -
94 Papua Barat Raja Ampat 24 121 √
95 Papua Barat Tambrauw 29 216 √
96 Papua Barat Maybrat 24 260 -
97 Papua Merauke 20 190 -
98 Papua Jayawijaya 40 332 √
99 Papua Nabire 15 81 -
100 Papua Kepulauan Yapen 14 165 -
101 Papua Biak Numfor 19 268 -
102 Papua Paniai 23 221 √
103 Papua Puncak Jaya 26 305 √
104 Papua Boven Digoel 20 112 √
105 Papua Mappi 15 164 √
106 Papua Asmat 19 221 √
107 Papua Yahukimo 51 511 √
108 Papua Pegunungan Bintang 34 277 √
109 Papua Tolikara 46 545 √
110 Papua Sarmi 10 94 √
111 Papua Keerom 11 91 -
112 Papua Waropen 11 100 √
113 Papua Supiori 5 38 -
114 Papua Mamberamo Raya 8 69 √
115 Papua Nduga 32 248 √
116 Papua Lanny Jaya 39 355 √
117 Papua Mamberamo Tengah 5 59 √
118 Papua Yalimo 5 300 √
119 Papua Puncak 25 206 √
120 Papua Dogiyai 10 79 √
121 Papua Intan Jaya 8 97 √
122 Papua Deiyai 5 67 √
Sumber : Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan dalam RKP 2017,
Bappenas, Tahun 2016
30
Dari tabel di atas hanya satu kabupaten yaitu Kabupaten Nunukan di Provinsi
Kalimantan Utara yang termasuk ke dalam 122 Kabupaten Tertinggal. Berdasarkan
pengolahan data Indeks Pembangunan Desa (IPD) Tahun 2015, Kabupaten
Nunukan yang terdiri dari 16 kecamatan dan 232 desa dan 8 kelurahan yang terbagi
menjadi 3 status ketertinggalan, yaitu mandiri, berkembang dan tertinggal. Daftar
status ketertinggalan berdasarkan data IPD ditampilkan pada Tabel 4.2. berikut.
Tabel 4.2.
Status Ketertinggalan Desa di Kabupaten Nunukan
No Kecamatan Desa/Kelurahan Status
1
Krayan
Pa Pani Tertinggal
2 Long Api Tertinggal
3 Pa Sire Tertinggal
4 Pa Rangeb Tertinggal
5 Pa Lutut Tertinggal
6 Pa Nado Tertinggal
7 Pa Betung Tertinggal
8 Wa Yanud Tertinggal
9 Pa Kebuan Tertinggal
10 Long Umung Berkembang
11 Pa Pawan Tertinggal
12 Pa Melade Tertinggal
13 Long Nawang Tertinggal
14 Pa Pirit Tertinggal
15 Lepatar Tertinggal
16 Pa Terutun Tertinggal
17 Long Puak Tertinggal
18 Liang Turan Tertinggal
19 Lembada Tertinggal
20 Lembudud Tertinggal
21 Pa Urud Tertinggal
22 Liang Butan Tertinggal
23 Pa Pala Tertinggal
24 Sinar Baru Tertinggal
25 Ba Sikor Tertinggal
26 Liang Tuer Tertinggal
31
No Kecamatan Desa/Kelurahan Status
27 Long Berayang Tertinggal
28 Pa Lidung Tertinggal
29 Long Tenem Tertinggal
30 Long Nuat Tertinggal
31 Pa Raye Tertinggal
32 Buduk Kinangan Tertinggal
33 Bungayan Tertinggal
34 Pa Umung Tertinggal
35 Long Sepayang Tertinggal
36 Sembudud Tertinggal
37 Wa Yagung Tertinggal
38 Ma Libu Tertinggal
39 Kampung Baru Tertinggal
40 Buduk Tumu Tertinggal
41 Pa Rupai Tertinggal
42 Liang Bua Tertinggal
43 Long Bawan Berkembang
44 Pa Mering Tertinggal
45 Pa Payak Tertinggal
46 Long Katung Tertinggal
47 Long Rupan Tertinggal
48 Long Matung Tertinggal
49 Wa Laya Tertinggal
50 Liang Biadung Tertinggal
51 Pa Padi Tertinggal
52 Liang Alig Tertinggal
53 Pa Delung Tertinggal
54 Pa Kidang Tertinggal
55 Pa Butal Tertinggal
56 Pa Kemut Tertinggal
57 Long Tugul Tertinggal
58 Cinglat Tertinggal
59 Pa Putuk Tertinggal
60 Pa Matung Tertinggal
61 Buduk Kubul Tertinggal
32
No Kecamatan Desa/Kelurahan Status
62 Long Kabid Tertinggal
63 Long Mangan Tertinggal
64 Pa Inan Tertinggal
65 Pa Mulak Tertinggal
66
Krayan Selatan
Binuang Tertinggal
67 Ba Liku Tertinggal
68 Long Padi Tertinggal
69 Long Rian Tertinggal
70 Pa Yalau Tertinggal
71 Long Mutan Tertinggal
72 Tang Badui Tertinggal
73 Pa Milau Tertinggal
74 Long Pupung Tertinggal
75 Pa Urang Tertinggal
76 Long Rungan Tertinggal
77 Long Kelupan Tertinggal
78 Tang Paye Tertinggal
79 Pa Upan Tertinggal
80 Long Birar Tertinggal
81 Pa Dalan Tertinggal
82 Long Budung Tertinggal
83 Pa Sing Tertinggal
84 Pa Tera Tertinggal
85 Pa Kaber Tertinggal
86 Pa Amai Tertinggal
87 Pa Ibang Tertinggal
88 Liang Lunuk Tertinggal
89 Long Pasia Tertinggal
90
Lumbis
Sedongon Tertinggal
91 Kalampising Tertinggal
92 Pa Loo Tertinggal
93 Deralon Tertinggal
94 Tanjung Hilir Tertinggal
95 Siawang Tertinggal
96 Dubulon Tertinggal
33
No Kecamatan Desa/Kelurahan Status
97 Semalat Tertinggal
98 Libang Tertinggal
99 Mansalong Berkembang
100 Pa Lemumut Tertinggal
101 Sangkup Tertinggal
102 Saludan Tertinggal
103 Sumalumung Tertinggal
104 Nainsid Tertinggal
105 Sapuyan Tertinggal
106 Tanjung Hulu Tertinggal
107 Bulan Bulan Tertinggal
108 Liang Berkembang
109 Sasibu Tertinggal
110 Podong Tertinggal
111 Taluan Tertinggal
112 Patal I Tertinggal
113 Patal Ii Tertinggal
114 Lintong Tertinggal
115 Pulu Bulawan Tertinggal
116 Likos Tertinggal
117 Tubus Tertinggal
118
Lumbis Ogong
Semata Tertinggal
119 Labang Tertinggal
120 Tau Lumbis Tertinggal
121 Bulu Mengelom Tertinggal
122 Tukulon Tertinggal
123 Suyadon Tertinggal
124 Payang Tertinggal
125 Batung Tertinggal
126 Ubel Sulok Tertinggal
127 Ubel Alung Tertinggal
128 Nan Sapan Tertinggal
129 Sedalit Tertinggal
130 Salan Tertinggal
131 Sungoi Tertinggal
34
No Kecamatan Desa/Kelurahan Status
132 Sinampala I Tertinggal
133 Tadungus Tertinggal
134 Paluan Tertinggal
135 Sinampala Ii Tertinggal
136 Tambalang Hilir Tertinggal
137 Jukup Tertinggal
138 Samunti Tertinggal
139 Kalam Buku Tertinggal
140 Long Bulu Tertinggal
141 Nantukidan Tertinggal
142 Sanal Tertinggal
143 Tumatalas Tertinggal
144 Limpakon Tertinggal
145 Sumentobol Tertinggal
146 Linsayung Tertinggal
147 Labuk Tertinggal
148 Lagas Tertinggal
149 Ngawol Tertinggal
150 Sumantipal Tertinggal
151 Bulu Laun Hilir Tertinggal
152 Tantalujuk Tertinggal
153 Tambalang Hulu Tertinggal
154 Panas Tertinggal
155 Bokok Tertinggal
156 Kuyo Tertinggal
157 Langgason Tertinggal
158 Duyan Tertinggal
159 Bulu Laun Hulu Tertinggal
160 Sibalu Tertinggal
161 Mamasin Tertinggal
162 Kabungalor Tertinggal
163 Tetagas Tertinggal
164 Kalisun Tertinggal
165 Tantu Libing Tertinggal
166 Lepaga Tertinggal
35
No Kecamatan Desa/Kelurahan Status
167
Nunukan
Nunukan Tengah Belum Terklasifikasi
168 Binusan Berkembang
169 Nunukan Timur Belum Terklasifikasi
170 Nunukan Barat Belum Terklasifikasi
171 Nunukan Utara Belum Terklasifikasi
172
Nunukan Selatan
Mansapa Belum Terklasifikasi
173 Tanjung Harapan Belum Terklasifikasi
174 Nunukan Selatan Belum Terklasifikasi
175 Selisun Belum Terklasifikasi
176
Sebatik
Padaidi Berkembang
177 Balansiku Berkembang
178 Tanjung Karang Berkembang
179 Sei Manurung Berkembang
180
Sebatik Barat
Binalawan Berkembang
181 Setabu Berkembang
182 Liang Bunyu Berkembang
183 Bambangan Berkembang
184
Sebatik Tengah
Aji Kuning Berkembang
185 Bukit Harapan Tertinggal
186 Sungai Limau Tertinggal
187 Maspul Tertinggal
188
Sebatik Timur
Sungai Nyamuk Berkembang
189 Tanjung Harapan Berkembang
190 Bukit Aru Indah Berkembang
191 Tanjung Aru Berkembang
192
Sebatik Utara
Sungai Pancang Berkembang
193 Lapri Tertinggal
194 Seberang Tertinggal
195
Sebuku
Kunyit Berkembang
196 Pembeliangan Berkembang
197 Melasu Baru Tertinggal
198 Kekayap Tertinggal
199 Harapan Berkembang
200 Lulu Tertinggal
201 Sujau Tertinggal
36
No Kecamatan Desa/Kelurahan Status
202 Tetaban Tertinggal
203 Bebanas Tertinggal
204 Apas Tertinggal
205
Sei Menggaris
Samaenre Semaja Tertinggal
206 Tabur Lestari Tertinggal
207 Sekaduyan Taka Tertinggal
208 Sri Nanti Tertinggal
209
Sembakung
Labuk Tertinggal
210 Plaju Tertinggal
211 Lubakan Tertinggal
212 Butas Bagu Tertinggal
213 Pagar Tertinggal
214 Tujung Tertinggal
215 Manuk Bungkul Tertinggal
216 Atap Berkembang
217 Tagul Tertinggal
218 Tepian Tertinggal
219
Sembakung Atulai
Pagaluyon Tertinggal
220 Mambulu Tertinggal
221 Liuk Bulu Tertinggal
222 Pulau Keras Tertinggal
223 Sabuluan Tertinggal
224 Tulang Tertinggal
225 Saduman Tertinggal
226 Katul Tertinggal
227 Lubok Buat Berkembang
228 Binanun Tertinggal
229
Tulin Onsoi
Tembalang Tertinggal
230 Tinampak I Tertinggal
231 Salang Tertinggal
232 Kalun Sayan Tertinggal
233 Tinampak Ii Tertinggal
234 Sekikilan Tertinggal
235 Makmur Berkembang
236 Sanur Berkembang
37
No Kecamatan Desa/Kelurahan Status
237 Semunad Berkembang
238 Tau Baru Tertinggal
239 Belatikan Tertinggal
240 Naputi Tertinggal
Sumber: Indeks Pembangunan Desa, Bappenas, Tahun 2014
Berdasarkan tabel status ketertinggalan desa di Kabupaten Nunukan diatas,
ada 27 desa yang memiliki status berkembang dari 240 unit Desa / Kelurahan dan
sisanya memiliki status tertinggal. Sementara semua desa di 3 kecamatan yaitu
Kecamatan Krayan Selatan; Lumbis Ogong dan Sei Menggaris memiliki status
tertinggal. Sisanya, ada 8 kelurahan yang belum diklasifikasi status
ketertinggalannya yakni tersebar di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan.
Gambar 4.1.
Grafik Status Ketertinggalan Desa Per Kecamatan di Kabupaten Nunukan
Sumber: Indeks Pembangunan Desa, Bappenas, Tahun 2015
Gambar 4.1. diatas menggambarkan bahwa kecamatan yang memiiliki desa
dengan status tertinggal paling banyak berada di Kecamatan Krayan sebanyak 63
dari 65 unit desa dan diikuti oleh Kecamatan Lumbis Ogong sebanyak 43 unit desa.
2 2 1 4 4
1 4
1 3 1 1 3
63
24 26
49
3 2 7
4 9 9 9
4 4
0
10
20
30
40
50
60
70
Berkembang Tertinggal Belum Terklasifikasi
38
Semua desa di Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat dan Sebatik Timur memiliki
status berkembang. Di lain sisi, terdapat kelurahan di Kecamatan Nunukan dan
Nunukan Selatan yang belum terklasifikasi status ketertinggalannya. Gambaran
hasil diatas diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah yang akan
melaksanakan pembangunan di Tahun 2017 kedepan dalam memilih prioritas yang
tepat guna dan tepat sasaran.
39
Ga
mb
ar
4.2
.
Pet
a S
tatu
s K
eter
tin
gg
ala
n B
erd
asa
rkan
In
dek
s P
emb
an
gu
nan
Des
a K
ab
up
ate
n N
un
uk
an
, P
rovin
si K
ali
man
tan
Uta
ra
40
4.1. Perekonomian Masyarakat
Kriteria perekonomian masyarakat dalam penentuan ketertinggalan suatu
daerah terdiri dari sub indikator persentase penduduk miskin dan konsumsi per
kapita. Dari sumber data yang diperoleh, satuan wilayah administrasi terkecil dalam
persentase tersebut hanya sampai kabupaten. Secara rinci gambaran mengenai
perkembangan jumlah keluarga miskin dan konsumsi per kapita di Kabupaten
Nunukan disajikan pada Tabel 4.3. berikut:
Tabel 4.3.
Persentase Penduduk Miskin dan Konsumsi per Kapita di Kabupaten
Nunukan
No Sub Indikator Tahun
2011 2014 Progress (%)
1 Penduduk Miskin (%) 12,45 9,51 -24
2 Konsumsi Per Kapita 640,11 649,91 2
Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, BPS, Tahun 2010
dan 2014
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), BPS, Tahun 2010 dan 2014
Berdasarkan data yang terkumpul dan analisis yang dilakukan, terlihat bahwa
persentase penduduk miskin di Kabupaten Nunukan berkurang sebesar 24% dari
Tahun 2011 ke 2014. Hal ini tentu saja menjadi suatu hal yang menguntungkan,
karena dengan berkurangnya penduduk miskin tentu saja menambah angka harapan
kemakmuran penduduk di daerah tersebut. Analisis terhadap sub indikator
konsumsi per kapita menunjukkan bahwa di Kabupaten Nunukan mengalami
pertambahan sebesar 2%.
41
4.2. Sumber Daya Manusia
Kriteria sumber daya manusia dalam penentuan ketertinggalan suatu
daerah terdiri dari sub indikator persentase angka harapan hidup, rata-rata
lama sekolah dan angka melek huruf. Dari sumber data yang diperoleh,
satuan wilayah administrasi terkecil dalam persentase tersebut hanya sampai
kabupaten. Secara rinci gambaran mengenai angka harapan hidup, rata-rata
lama sekolah dan angka melek huruf di Kabupaten Nunukan disajikan pada
Tabel 4.4. berikut:
Tabel 4.4.
Persentase Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka
Melek Huruf di Kabupaten Nunukan
No Sub Indikator Tahun
2011 2014 Progress (%)
1 Angka Harapan Hidup (Th) 71,54 72,01 1
2 Rata-rata Lama Sekolah (Th) 7,42 7,57 2
3 Angka Melek Huruf (%) 94,35 94,82 0,5
Sumber : Indeks Pembangunan Manusia, BPS, Tahun 2011 dan 2014
Berdasarkan data yang terkumpul dan analisis yang dilakukan, terlihat
bahwa persentase angka harapan hidup di Kabupaten Nunukan mengalami
pertambahan sebesar 1% dari Tahun 2011 ke 2014. Analisis terhadap sub
indikator rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa di Kabupaten Nunukan
mengalami pertambahan sebesar 2%. Dan persentase angka melek huruf di
Kabupaten Nunukan mengalami pertambahan sebesar 0,5%.
Ketiganya menjadi parameter untuk melihat perkembangan mutu dan
kualitas sumberdaya manusia. Hal ini menjadi sesuatu yang baik karena
peningkatan pada tiga sub indikator tersebut menunjukkan korelasi bahwa
pertambahan pada angka harapan hidup dapat meningkatkan akan kesadaran
masyarakat mengenai pendidikan sehingga jenjang pendidikan yang ditempuh
42
masyakarat semakin tinggi yang akan berdampak pada meningkatnya angka
melek huruf menuju sumberdaya manusia yang kompeten dan kompetitif.
4.3. Infrastruktur
4.3.1. Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Utama Terluas
Aspal/Beton, Diperkeras, Tanah dan Lainnya
Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan terhadap sub indikator
persentase desa, terlihat bahwa jenis permukaan jalan terluas dengan tipe
aspal/beton mengalami penurunan, dimana penurunan terendah terdapat di
Kecamatan Sembakung sebesar 33%. Sedangkan untuk analisis yang
dilakukan terhadap sub indikator persentase desa dengan jenis permukaan
jalan terluas diperkeras, hanya terdapat satu kecamatan yang memiliki jenis
permukaan jalan utama terluas yang mengalami peningkatan sebesar 33%,
yaitu pada Kecamatan Lumbis tetapi jika dilihat dari nilai rata-rata, terlihat
bahwa jenis permukaan jalan terluas diperkeras berkurang sebesar 27%
selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Rincian data disajikan pada Tabel
4.5.berikut.
Tabel 4.5.
Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Terluas Aspal/Beton, Diperkeras,
Tanah dan Lainnya di Kabupaten Nunukan
No Kecamatan
Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Utama Terluas
Aspal/Beton (%) Diperkeras (%)
2011 2014 Progress 2011 2014 Progress
1 Krayan 0,00 0,03 ∞ 0,32 0,11 -67
2 Krayan Selatan 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
3 Lumbis 1,57 0,04 -98 0,21 0,29 33
4 Lumbis Ogong - 0,02 - - 0,00 -
5 Nunukan 1,00 0,20 -80 0,40 0,00 -100
6 Nunukan Selatan 0,50 0,00 -100 0,50 0,50 0
7 Sebatik 2,50 0,00 -100 0,25 0,00 -100
8 Sebatik Barat 0,00 0,25 ∞ 1,75 0,50 -71
9 Sebatik Tengah - 0,00 - - 0,25 -
10 Sebatik Timur - 0,00 - - 0,25 -
11 Sebatik Utara - 0,00 - - 0,67 -
43
No Kecamatan
Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Utama Terluas
Aspal/Beton (%) Diperkeras (%)
2011 2014 Progress 2011 2014 Progress
12 Sebuku 0,20 0,30 50 0.70 0,30 -57
13 Sei Menggaris - 0,00 - - 0,00 -
14 Sembakung 0,30 0,20 -33 0.30 0,10 -67
15 Sembakung Atulai - 0,00 - - 0,30 -
16 Tulin Onsoi - 0,00 - - 0,33 -
Rata-rata 0,38 0,06 -23 0.28 0,22 -27
No Kecamatan
Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Utama Terluas
Tanah (%) Lainnya (%)
2011 2014 Progress 2011 2014 Progress
1 Krayan 0,68 0,69 2 0,00 0,17 ∞
2 Krayan Selatan 1,00 0,58 -42 0,00 0,42 ∞
3 Lumbis 0,39 0,29 -27 0,18 0,36 100
4 Lumbis Ogong ND 0,37 - - 0,61 -
5 Nunukan 0,40 0,00 -100 0,00 0,00 0
6 Nunukan Selatan 0,00 0,50 ∞ 0,00 0,00 0
7 Sebatik 0,25 1,00 300 0,00 0,00 0
8 Sebatik Barat 0,00 0,25 ∞ 0,00 0,00 0
9 Sebatik Tengah - 0,75 - - 0,00 -
10 Sebatik Timur - 0,75 - - 0,00 -
11 Sebatik Utara - 0,33 - - 0,00 -
12 Sebuku 1,30 0,40 -69 0,00 0,00 0
13 Sei Menggaris - 1,00 - - 0,00 -
14 Sembakung 0,80 0,70 -13 0,00 0,00 0
15 Sembakung Atulai ND 0,70 ND ND 0,00 ND
16 Tulin Onsoi ND 0,67 ND ND 0,00 ND
Rata-rata 0,30 0,56 3 0,01 0,10 6
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Selanjutnya, untuk persentase desa dengan jenis permukaan jalan
terluas berupa tanah terlihat bahwa peningkatan terjadi di dua Kecamatan,
yaitu Kecamatan Krayan dan Kecamatan Sebatik sebesar 2% dan 300% dan
terdapat 1 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik Barat tidak dapat
dikonversikan peningkatannya dalam bentuk angka karena nilainya tidak
terdefinisi dan dilambangkan dalam bentuk simbol ∞. Dari nilai rata-rata
44
persentase desa dengan jenis permukaanutama terluas tanah di Kabupaten
Seluma terlihat bahwa bertambah sebesar 3% dibanding Tahun 2011.
Pada persentase jumlah desa dengan permukaan utama terluas lainnya
di Kabupaten Nunukan, terlihat bahwa selama kurun waktu tiga tahun yaitu
tahun 2011 ke tahun 2014 dapat dilihat rata-rata persentase perkembangan
sebesar 6%.
4.3.2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Telepon
Berdasarkan data yang diolah dan dianalisis sub indikator persentase
keluarga pengguna listrik (PLN+Non PLN) di Kabupaten Nunukan, terlihat
bahwa perkembangan terbesar terjadi di Kecamatan Nunukan Selatan yaitu
dengan bertambahnya jumlah pengguna listrik sebesar 334% dan terjadi
penurunan jumlah keluarga pengguna listrik terbesar di Kecamatan Sebatik
dengan persentae sebesar 71%. Dilihat dari nilai rata-rata keluarga pengguna
listrik di kabupaten tertinggal di Kabupaten Nunukan pada Tahun 2014
meningkat sebesar 22% dibanding Tahun 2011. Rincian data disajikan pada
Tabel 4.6. berikut:
Tabel 4.6.
Persentase Keluarga Pengguna Listrik dan Telepon di Kabupaten Nunukan
No Kecamatan
Jumlah Keluarga Pengguna
Listrik (PLN+Non PLN) (%) Telepon (%)
2011 2014 Progress 2011 2014 Progress
1 Krayan 14,83 36,62 147 0,02 0,00 -100
2 Krayan Selatan 15,92 15,79 -1 0,00 0,00 0
3 Lumbis 62,54 45,36 -27 0,07 0,00 -100
4 Lumbis Ogong - 12,90 - - 0,00 -
5 Nunukan 1406,40 2453,40 74 0,80 0,80 0
6 Nunukan Selatan 172,50 749,50 334 0,00 0,00 0
7 Sebatik 1179,00 338,50 -71 0,75 0,00 -100
8 Sebatik Barat 532,50 394,50 -26 0,00 0,00 0
9 Sebatik Tengah - 412,50 - - 0,00 -
10 Sebatik Timur - 788,50 - - 0,25 -
11 Sebatik Utara - 525,00 - - 0,33 -
12 Sebuku 253,60 207,90 -18 0,00 0,00 0
45
No Kecamatan
Jumlah Keluarga Pengguna
Listrik (PLN+Non PLN) (%) Telepon (%)
2011 2014 Progress 2011 2014 Progress
13 Sei Menggaris - 454,50 - - 0,00 -
14 Sembakung 241,20 112,60 -53 0,00 0,00 0
15 Sembakung Atulai - 50,90 - - 0,00 -
16 Tulin Onsoi - 134,67 - - 0,00 -
Rata-rata 242,41 420,82 22 0,10 0,09 -19
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan terhadap sub indikator
jumlah keluarga pengguna telepon di Kabupaten Nunukan, terlihat bahwa
tidak ada perkembangan dari Tahun 2011 ke 2014, sebaliknya yang terjadi
adalah penurunan sebesar 100% di 3 wilayah yaitu Kecamatan Krayan,
Lumbis dan Sebatik. Dilihat dari nilai rata-rata keluarga pengguna telepon di
kabupaten tertinggal Kabupaten Nunukan pada Tahun 2014 menurun sebesar
19% dari Tahun 2011.
4.3.3. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan terhadap sub indikator
jumlah rumah tangga pengguna air bersih (air kemasan, PDAM, sumur,
sungai/danau/kolam, pompa air dan lainnya) di Kabupaten Nunukan, dapat
diketahui bahwa tidak terlihat adanya angka perkembangan keluarga yang
menggunakan sumber air yang berasal dari air kemasan karena pada tahun
2011 seluruh kecamatan tidak memiliki data. Dari 16 kecamatan terdapat 4
kecamatan pada Tahun 2014 yang terjadi pertambahan angka rumah tangga
pengguna air bersih kemasan, yaitu Kecamatan Lumbis, Kecamatan
Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sebatik Barat.
Sumber air bersih lainnya yang digunakan sebagai sub indikator adalah
PDAM, sumur, pompa air dan sumber lainnya. Adapun rincian datanya
disajikan pada Tabel 4.7. berikut.
46
Tabel 4.7.
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Nunukan
No Kecamatan
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Air Kemasan PDAM Sumur
2011 2014 Progress 2011 2014 Progress 2011 2014 Progress
1 Krayan 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0
2 Krayan Selatan 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0
3 Lumbis 0 0,07 ∞ 0,04 0,00 -100 0,04 0 -100
4 Lumbis Ogong ND 0,00 ND ND 0,00 ND ND 0 ND
5 Nunukan 0 0,40 ∞ 0,80 0,40 -50 0,40 0,2 -50
6 Nunukan Selatan 0 0,50 ∞ 0,00 0,00 0 0,00 0,25 ∞
7 Sebatik 0 0,00 0 0,50 0,00 -100 0,00 0,25 ∞
8 Sebatik Barat 0 0,25 ND 0.00 0,00 0 0,00 0 0
9 Sebatik Tengah ND 0,00 ND ND 0,00 ND ND 0 ND
10 Sebatik Timur ND 0,00 ND ND 0,00 ND ND 0 ND
11 Sebatik Utara ND 0,00 ND ND 0,33 ND ND 0 ND
12 Sebuku 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0
13 Sei Menggaris ND 0,00 ND ND 0,00 ND ND 0 ND
14 Sembakung 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0
15 Sembakung Atulai ND 0,00 ND ND 0,00 ND ND 0 ND
16 Tulin Onsoi ND 0,00 ND ND 0,00 ND ND 0,08 ND
Rata-rata 0 0,08 0 0,08 0,05 -16 0,03 0,05 -9
No Kecamatan
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Sungai/Danau/Kolam Pompa Air Mata Air
2011 2014 Progress 2011 2014 Progress 2011 2014 Progress
1 Krayan 0,00 0,74 ∞ ND ND ND 0,02 0,08 400
2 Krayan Selatan 0,88 1,00 14 ND ND ND 0,13 0,00 -100
3 Lumbis 0,00 0,04 ∞ ND ND ND 2,04 0,29 -86
4 Lumbis Ogong ND 0,02 ND ND ND ND ND 0,98 ND
5 Nunukan 0,20 0,00 -100 ND ND ND 0,00 0,00 0
6 Nunukan Selatan 0,00 0,00 0% ND ND ND 0,00 0,00 0
7 Sebatik 0,00 0,00 0% ND ND ND 0,00 0,00 0
8 Sebatik Barat 0,25 0,25 0% ND ND ND 0,00 0,00 0
9 Sebatik Tengah ND 0,00 ND ND ND ND ND 0,00 ND
10 Sebatik Timur ND 0,00 ND ND ND ND ND 0,00 ND
11 Sebatik Utara ND 0,00 ND ND ND ND ND 0,00 ND
12 Sebuku 0,10 0,20 100 ND ND ND 0,10 0,10 0
13 Sei Menggaris ND 0,00 ND ND ND ND ND 0,00 ND
14 Sembakung 0,00 0,10 ∞ ND ND ND 0,00 0,10 ∞
47
No Kecamatan
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Sungai/Danau/Kolam Pompa Air Mata Air
2011 2014 Progress 2011 2014 Progress 2011 2014 Progress
15 Sembakung Atulai ND 0,20 ND ND ND ND ND 0,00 ND
16 Tulin Onsoi ND 0,08 ND ND ND ND ND 0,17 ND
Rata-rata 0,09 0,16 1 0 0 0 0,14 0,11 13
No Kecamatan
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Air Hujan Lainnya
2011 2014 Progress 2011 2014 Progress
1 Krayan 0,00 0,00 0 0 ND ND
2 Krayan Selatan 0,00 0,00 0 0 ND ND
3 Lumbis 0,61 0,61 0 0,01 ND ND
4 Lumbis Ogong ND 0,00 ND ND ND ND
5 Nunukan 0,40 0,00 -100 0,00 ND ND
6 Nunukan Selatan 1,00 0,25 -75 0,00 ND ND
7 Sebatik 2,50 0,75 -70 0 ND ND
8 Sebatik Barat 1,50 0,50 -67 0 ND ND
9 Sebatik Tengah ND 1,00 ND ND ND ND
10 Sebatik Timur ND 1,00 ND ND ND ND
11 Sebatik Utara ND 0,67 ND ND ND ND
12 Sebuku 2,00 0,70 -65 0 ND ND
13 Sei Menggaris ND 1,00 ND ND ND ND
14 Sembakung 2,00 0,80 -60 0 ND ND
15 Sembakung Atulai ND 0,80 ND ND ND ND
16 Tulin Onsoi ND 0,67 ND ND ND ND
Rata-rata 0,63 0,55 -27 0,000811688 0 0
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap sub indikator persentase
rumah tangga pengguna air bersih (PDAM) di Kabupaten Nunukan, terlihat
bahwa tidak ada perkembangan dari Tahun 2011 ke 2014, sebaliknya yang
terjadi adalah penurunan sebesar 100% di dua kecamatan yaitu Kecamatan
Lumbis dan Kecamatan Sebatik serta penurunan sebesar 50% di Kecamatan
Nunukan. Dilihat dari nilai rata-rata persentase rumah tangga pengguna air
bersih (PDAM) di kabupaten tertinggal Kabupaten Nunukan pada Tahun
2014 menurun sebesar 16% dibanding Tahun 2011.
48
Berdasarkan data yang terkumpul dan analisis yang dilakukan
terhadap sub indikator pengguna air bersih (sumur) di Kabupaten Nunukan,
tidak terjadi perkembangan tetapi mengalami penurunan dari Tahun 2011 ke
2014 di dua kecamatan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Lumbis dan
Nunukan dengan masing-masing penurunan sebesar 100% dan 50%. Jika
dilihat nilai rata-rata persentase rumah tangga pengguna air bersih (sumur) di
kabupaten tertinggal di Kabupaten Nunukan pada Tahun 2014 berkurang 9%
dibanding Tahun 2011.
Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan terhadap sub indikator
jumlah rumah tangga pengguna air bersih berupa Sungai/Danau/Kolam, dari
16 kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan, terlihat ada 2 kecamatan
yang mengalami perkembangan, yaitu Kecamatan Krayan Selatan (14%) dan
Kecamatan Sebuku (100%), terjadi pula penurunan di Kecamatan Nunukan
sebesar 100%. Rata-rata persentase rumah tangga pengguna air bersih
(sungai/danau/kolam) di kabupaten tertinggal Kabupaten Nunukan pada
Tahun 2014 bertambah 1% dibanding Tahun 2011.
Persentase rumah tangga pengguna air bersih lainnya dan pompa air
belum bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Hal ini dikarenakan data yang
tidak tersedia dari sumber Podes Tahun 2011 dan 2014.
Berdasarkan data yang dianalisis terhadap sub indikator persentase
rumah tangga pengguna air bersih yang bersumber dari mata air di Kabupaten
Nunukan menunjukkan bahwa pertambahan tertinggi terjadi di Kecamatan
Krayan yaitu sebesar 400% sedangkan Kecamatan Krayan Selatan mengalami
pengurangan terbesar yaitu 100%. Nilai rata-rata persentase rumah tangga
pengguna air bersih yang bersumber dari mata air di Kabupaten Nunukan
pada Tahun 2014 berkurang 13% dibanding Tahun 2011.
Hasil analisis terhadap sub indikator persentase rumah tanga pengguna
air bersih yang bersumber dari air hujan di Kabupaten Nunukan menunjukkan
bahwa tidak terjadi pertambahan melainkan terjadi penurunan. Pengurangan
49
terbesar terjadi di Kecamatan Nunukan sebesar 100%. Dari nilai rata-rata
indikator persentase rumah tangga pengguna air bersih (air hujan) di
Kabupaten Nunukan pada Tahun 2014 berkurang 27% dibanding Tahun
2011.
4.3.4. Persentase Desa yang Mempunyai Pasar Tanpa Bangunan
Permanen/Semi Permanen
Secara rinci, gambaran mengenai perkembangan desa yang
mempunyai pasar tanpa bangunan permanen di daerah tertinggal disajikan
pada Tabel 4.8. berikut.
Tabel 4.8.
Persentase Desa yang Mempunyai Pasar Tanpa Bangunan Permanen di
Kabupaten Nunukan
No Kecamatan Pasar Tanpa Bangunan Permanen (%)
2011 2014 Progress
1 Krayan 0,97 0,00 -100
2 Krayan Selatan 1,00 0,00 -100
3 Lumbis 2,71 0,00 -100
4 Lumbis Ogong ND 0,00 ND
5 Nunukan 0,60 0,40 -33
6 Nunukan Selatan 0,75 0,50 -33
7 Sebatik 1,50 1,00 -33
8 Sebatik Barat 1,25 1,00 -20
9 Sebatik Tengah ND 0,75 ND
10 Sebatik Timur ND 1,00 ND
11 Sebatik Utara ND 0,67 ND
12 Sebuku 2,10 0,00 -100
13 Sei Menggaris ND 0,50 ND
14 Sembakung 1,90 0,00 -100
15 Sembakung Atulai ND 0,00 ND
16 Tulin Onsoi ND 0,00 ND
Rata-rata 0,80 0,36 -39 Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.13., terlihat bahwa
persentase desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permanen di
50
Kabupaten Nunukan, mengalami penurunan terbesar di 5 kecamatan sebesar
100%. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Selatan,
Lumbis, Sebuku dan Sembakung. Nilai rata-rata persentase desa yang
mempunyai pasar tanpa bangunan permanen di Kabupaten Nunukan
menggambarkan adanya pengurangan sebesar 39%.
4.3.5. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan per 1000 Penduduk
Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan terhadap sub indikator
jumlah sarana dan prasarana kesehatan per 1000 penduduk di Kabupaten
Nunukan, terlihat bahwa untuk sarana rumah sakit tidak terjadi
perkembangan dari Tahun 2011 ke 2014. Sedangkan untuk jumlah prasarana
kesehatan per 1000 penduduk rumah sakit bersalin terjadi peningkatan jumlah
prasarana kesehatan pada satu kecamatan yaitu Kecamatan Sebuku. Pada
Kecamatan Lumbis dan Nunukan mengalami pengurangan jumlah prasarana
kesehatan masing-masing sebesar 100% dan 50%. Sedangkan kecamatan
lainnya tidak mengalami perkembangan maupun pengurangan. Adapun data
rinci disajikan pada Tabel 4.9. berikut:
Tabel 4.9.
Jumlah Prasarana Kesehatan per 1000 Penduduk di Kabupaten Nunukan
No Kecamatan
Jumlah Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk
Rumah Sakit (%) Rumah Sakit Bersalin
(%) Poliklinik (%)
2011 2014 Progress 2011 2014 Progress 2011 2014 Progress
1 Krayan 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0
2 Krayan Selatan 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,49 ∞
3 Lumbis 0,00 0,00 0 0,20 0 -100 0,00 0,00 0
4 Lumbis Ogong ND 0,00 ND ND 0 ND ND 0,00 ND
5 Nunukan 0,02 0,02 0 0,03 0,02 -50 0,05 0,06 33
6 Nunukan Selatan 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,05 ND
7 Sebatik 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0
8 Sebatik Barat 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0
9 Sebatik Tengah ND 0,00 ND ND 0 ND ND 0,00 ND
10 Sebatik Timur ND 0,00 ND ND 0 ND ND 0,00 ND
51
No Kecamatan
Jumlah Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk
Rumah Sakit (%) Rumah Sakit Bersalin
(%) Poliklinik (%)
2011 2014 Progress 2011 2014 Progress 2011 2014 Progress
11 Sebatik Utara ND 0,00 ND ND 0 ND ND 0,00 ND
12 Sebuku 0,00 0,00 0 0,00 0,22 ∞ 0,08 0,00 -100
13 Sei Menggaris ND 0,00 ND ND 0 ND ND 0,00 ND
14 Sembakung 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0,00 0,00 0
15 Sembakung
Atulai ND 0,00 ND ND
0 ND ND
0,00 ND
16 Tulin Onsoi ND 0,00 ND ND 0 ND ND 0,00 ND
Rata-rata 0,00 0,00 0% 0,01 0,01 -9 0,01 0,04 -4
No Kecamatan
Jumlah Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk
Puskesmas (%) Puskesmas
Pembantu (%)
Dokter Umum dan
Dokter Gigi (%)
2011 2014 Progress 2011 2014 Progress 2011 2014 Progress
1 Krayan 0,15 0,15 0 0,89 1,48 67 0,15 0,73 400
2 Krayan Selatan 0,49 0,49 0 1,47 2,93 100 0,96 2,40 150
3 Lumbis 0,20 0,00 -100 1,02 0,81 -20 0,41 1,02 150
4 Lumbis Ogong ND 0,00 ND ND 0,96 ND - 0,00 -
5 Nunukan 0,03 0,02 -50 0,02 0,03 100 0,17 0,49 190
6 Nunukan Selatan 0,05 0,05 0 0,15 0,19 33 0,05 0,16 200
7 Sebatik 0,22 0,00 -100 0,43 0,65 50 0,89 0,00 -100
8 Sebatik Barat 0,26 0,00 -100 0,51 0,26 -50 0,66 0,39 -40
9 Sebatik Tengah ND 0,00 ND ND 0,14 ND - 0,14 -
10 Sebatik Timur ND 0,00 ND ND 0,00 ND - 0,58 -
11 Sebatik Utara ND 0,00 ND ND 0,00 ND - 0,00 -
12 Sebuku 0,17 0,00 -100 0,33 0,58 75 1,11 0,67 -40
13 Sei Menggaris ND 0,00 ND ND 0,00 ND - 0,46 -
14 Sembakung 0,16 0,00 -100 1,32 1,15 -13 0,17 0,34 100
15 Sembakung
Atulai ND
0,00 ND ND
1,54 ND
- 0,00 -
16 Tulin Onsoi ND 0,13 ND ND 0,38 ND - 0,27 -
Rata-rata 0,11 0,05 -34 0,38 0,69 21 0,29 0,48 63
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
52
Hal lain yang digunakan sebagai salah satu sub indikator dalam
menentukan ketertinggalan suatu daerah adalah jumlah prasarana kesehatan
(poliklinik dan puskesmas) per 1000 penduduk
Data yang disajikan pada Tabel 4.9. menunjukkan adanya
pertambahan sekaligus pengurangan prasarana kesehatan (poliklinik) per
1000 penduduk. Kecamatan yang mengalami perkembangan adalah
Kecamatan Nunukan dengan persentase sebesar 33%. Sedangkan kecamatan
yang mengalami pengurangan adalah Kecamatan Sebuku dengan persentase
sebesar 100%. Nilai rata-rata persentase jumlah prasarana kesehatan
(poliklinik) per 1000 penduduk di Kabupaten Nunukan menggambarkan
adanya pengurangan sebesar 4%.
Analisis yang dilakukan terhadap jumlah prasarana kesehatan
(puskesmas) per 1000 penduduk di Kabupaten Nunukan tidak terjadi
perkembangan melainkan terjadi pengurangan. Pengurangan tersebut terjadi
pada 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Lumbis, Nunukan, Sebatik, Sebatik
Barat, Sebuku dan Sembakung. Dilihat pada nilai rata-rata sub indikator
jumlah prasarana kesehatan puskesmas per 1000 penduduk di Kabupaten
Nunukan, dapat disimpulkan bahwa selama 3 tahun terakhir ini terjadi
pengurangan yaitu sebesar 34%.
Hal lain yang digunakan sebagai salah satu sub indikator dalam
menentukan ketertinggalan suatu daerah adalah jumlah prasarana kesehatan
(puskesmas pembantu) per 1000 penduduk dapat diketahui bahwa terdapat 3
kecamatan yang mengalami penurunan yaitu Kecamatan Lumbis, Sebatik
Barat dan Sembakung. Sedangkan kabupaten yang mengalami perkembangan
adalah Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Nunukan, Nunukan Selatan,
Sebatik dan Sebuku. Dilihat dari nilai rata-rata sub indikator jumlah prasarana
kesehatan per 1000 penduduk (puskesmas pembantu) di Kabupaten Nunukan
dapat disimpulkan bahwa jumlah prasarana kesehatan berupa puskesmas
pembantu mengalami penambahan yaitu sebesar 21%.
53
Pada Tabel 4.9. diatas, terlihat bahwa jumlah dokter umum dan dokter
gigi yang mengalami perkembangan terbesar berada di Kecamatan Krayan
sebesar 400%, sedangkan Kecamatan Sebatik merupakan kecamatan dengan
penurunan tertinggi sebesar 100%. Jika dilihat dari nilai rata-rata jumlah
dokter umum dan dokter gigi di Kabupaten Nunukan bertambah sebesar 63%
dibandingkan tahun 2011.
4.3.6. Jumlah SD-SMP Per 1000 Penduduk
Secara rinci gambaran mengenai perkembangan jumlah SD-SMP per
1000 penduduk di Kabupaten Nunukan disajikan pada Tabel 4.10. berikut.
Tabel 4.10.
Jumlah SD-SMP Per 1000 Penduduk di Kabupaten Nunukan
No Kecamatan Jumlah SD-SMP Per 1000 Penduduk
2011 2014 Progress(%)
1 Krayan 2,93 3,67 25
2 Krayan Selatan 2,89 4,33 50
3 Lumbis 4,28 2,45 -43
4 Lumbis Ogong ND 2,50 ND
5 Nunukan 0,32 0,39 21
6 Nunukan Selatan 0,37 0,69 86
7 Sebatik 3,10 1,11 -64
8 Sebatik Barat 1,31 1,05 -20
9 Sebatik Tengah ND 0,84 ND
10 Sebatik Timur ND 0,58 ND
11 Sebatik Utara ND 1,09 ND
12 Sebuku 3,77 3,55 -6
13 Sei Menggaris ND 0,69 ND
14 Sembakung 2,91 3,25 12
15 Sembakung Atulai ND 1,84 ND
16 Tulin Onsoi ND 1,33 ND
Rata-rata 1,37 1,83 4
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Hasil analisis terhadap sub indikator jumlah SD-SMP negeri dan
swasta, Kecamatan Nunukan Selatan mengalami peningkatan terbesar yaitu
54
86%, sedangkan Kecamatan Sebatik merupakan kecamatan dengan
penurunan tertinggi yaitu sebesar 64%. Jika dilihat dari nilai rata-rata
persentase SD-SMP di Kabupaten Nunukan bertambah sebesar 4% selama
kurun waktu 3 tahun terakhir, hal tersebut menunjukkan adanya pertambahan
sarana pendidikan di Kabupaten Nunukan berdampak pada meningkatnya
standar pendidikan yang diharapkan dapat mengentaskan ketertinggalan
daerah.
4.4. Kelembagaan atau Keuangan Lokal (Celah Fiskal)
Berdasarkan data yang diperoleh, satuan wilayah administrasi terkecil dalam
persentase kelembagaan atau keuangan lokal (celah fiskal) tersebut hanya sampai
kabupaten. Secara rinci gambaran mengenai kelembagaan atau keuangan lokal di
Kabupaten Nunukan disajikan pada Tabel 4.11. berikut:
Tabel 4.11.
Persentase Kelembagaan atau Keuangan Lokal (Celah Fiskal) di
Kabupaten Nunukan
Sub Indikator Tahun
2011 2014 Progress (%)
Celah Fiskal (Rp) 503.105,577 1.134.691,00 125,54
Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id.
Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan, terlihat bahwa persentase
kelembagaan atau keuangan local (celah fiskal) di Kabupaten Nunukan mengalami
pertambahan sebesar 125,54% dari tahun 2011 ke 2014. Hal ini diartikan bahwa
ada peningkatan dalam selisih pendapatan dengan belanja masyarakat, yang
menunjukkan bahwa adanya peningkatan pendapatan di Kabupaten Nunukan
sehingga terjadi peningkatan daya beli masyarakat.
55
4.5. Aksesibilitas
4.5.1. Rata-Rata Jarak Kantor Desa ke Kabupaten yang Membawahi
Secara rinci gambaran mengenai perkembangan persentase rata-rata
jarak dari jarak kantor desa ke kabupaten, di Kabupaten Nunukan tersajikan
pada Tabel 4.12. dibawah ini:
Tabel 4.12.
Jarak dari Kantor Desa ke Kabupaten di Kabupaten Nunukan
No. Kecamatan 2011 (Km) 2014 (Km) Progress (%)
1 Krayan 325,94 297,98 -9
2 Krayan Selatan 262,01 363,88 39
3 Lumbis 1945,81 319,43 -84
4 Lumbis Ogong ND 561,45 ND
5 Nunukan 85,02 13,40 -84
6 Nunukan Selatan 7,50 6,00 -20
7 Sebatik 102,70 71,75 -30
8 Sebatik Barat 163,45 13,75 -92
9 Sebatik Tengah ND 94,50 ND
10 Sebatik Timur ND 83,00 ND
11 Sebatik Utara ND 90,00 ND
12 Sebuku 849,56 2117,80 149
13 Sei Menggaris ND 41,50 ND
14 Sembakung 289,60 9008,10 3011
15 Sembakung Atulai ND 8066,40 ND
16 Tulin Onsoi ND 4296,58 ND
Rata-rata 231,60 1571,72 181 Sumber:Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Hasil analisis yang dilakukan terhadap rata-rata jarak dari kantor desa
ke kabupaten, menunjukkan bahwa perkembangan terbesar dengan
berkurangnya jarak dari kantor desa ke kabupaten terjadi di Kecamatan
Krayan yaitu sebesar 9%, sedangkan perkembangan terkecil terjadi di
Kecamatan Nunukan yaitu sebesar 20%. Nilai rata-rata sub indikator rata-rata
jarak dari kantor desa ke kabupaten di Kabupaten Nunukan Tahun 2014
bertambah sebesar 181% dibandingkan dengan Tahun 2011.
56
4.5.2. Persentase Desa dengan Jarak ke Pelayanan Kesehatan > 5 Km
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap sub indikator desa
dengan akses pelayanan kesehatan (rumah sakit) > 5 Km, terjadi pertambahan
di Kecamatan Nunukan Selatan, yang sebelumnya ada 3 desa di Tahun 2011
menjadi 4 desa di tahun 2014 dengan persentase sebesar 33%. Selain terjadi
pertambahan terjadi pula pengurangan jumlah desa dengan akses pelayanan
kesehatan (rumah sakit) dengan jarak > 5 Km. Kecamatan yang paling
banyak mengalami pengurangan adalah Kecamatan Nunukan yaitu sebesar
75%. Pada Tahun 2011 di kecamatan ini terdapat 12 desa dengan jarak > 5
Km, sedangkan pada Tahun 2014 menurun menjadi 4 desa. Jika dilihat dari
nilai rata-rata indikator persentase desa dengan akses pelayanan kesehatan
(rumah sakit) > 5 Km di Kabupaten Nunukan tahun 2014 terjadi penurunan
jumlah desa sebesar 20%, dibanding dengan tahun 2011. Adapun data rinci
disajikan pada Tabel 4.13. berikut:
Tabel 4.13.
Persentase Desa dengan Akses Pelayanan Kesehatan > 5 Km di Kabupaten
Nunukan
No Kabupaten
Rumah sakit Rumah Sakit Bersalin Puskesmas
2011 2014 Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%)
1 Krayan 65 65 0 65 65 0 47 37 -21
2 Krayan Selatan 24 24 0 24 24 0 11 10 -9
3 Lumbis 77 28 -64 67 28 -58 66 6 -91
4 Lumbis Ogong - 49 - - 49 - - 44 -
5 Nunukan 8 2 -75 5 2 -60 4 1 -75
6 Nunukan Selatan 3 4 33 2 3 50 1 ND -
7 Sebatik 12 4 -67 12 4 -67 7 ND -
8 Sebatik Barat 7 4 -43 7 4 -43 1 1 0
9 Sebatik Tengah - 4 - - 4 - - 2 -
10 Sebatik Timur - 4 - - 4 - - 1.5 -
11 Sebatik Utara - 3 - - 3 - - 2 -
12 Sebuku 22 10 -55 22 9 -59 19 2 -89
13 Sei Menggaris - 4 - - 4 - - 2 -
14 Sembakung 19 10 -47 19 10 -47 18 2 -89
15 Sembakung - 10 - - 10 - - 3,5 -
57
No Kabupaten
Rumah sakit Rumah Sakit Bersalin Puskesmas
2011 2014 Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%)
Atulai
16 Tulin Onsoi - 12 - - 12 - - 7 -
Rata-rata 10,75 10,75 -20 9,875 10,625 -18 7,9375 5,25 -22
No Kabupaten
Puskesmas Pembantu Poliklinik Tempat Praktek Dokter
2011 2014 Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%)
1 Krayan 18 20 11 65 65 0 40 51 28
2 Krayan Selatan 14 7 -50 24 19 -21 11 24 118
3 Lumbis 37 10 -73 77 27 -65 66 8 -88
4 Lumbis Ogong - 12 - - 48 - - 49 -
5 Nunukan 8 3 -63 5 1 -80 5 1 -80
6 Nunukan Selatan - - - 3 1 -67 2 2 0
7 Sebatik 9 - - 12 4 -67 6 3 -50
8 Sebatik Barat 3 2 -33 7 4 -43 7 4 -43
9 Sebatik Tengah - - - - 1 - - 2 -
10 Sebatik Timur - - - - - - - 1 -
11 Sebatik Utara - - - - - - - 3 -
12 Sebuku 12 2 -83 21 10 -52 19 6 -68
13 Sei Menggaris - 2 - - 4 - - 2 -
14 Sembakung 8 1 -88 19 10 -47 19 10 -47
15 Sembakung
Atulai - 2 - - 10 - - 10 -
16 Tulin Onsoi - 7 - - 12 - - 12 -
Rata-rata 5,6875 3 -24 10,5 9,4375 -28 8,4375 8,5625 -16
No Kabupaten
Tempat Praktek Bidan Poskesdes Polindes
2011 2014 Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%)
1 Krayan 40 51 28 54 61 13 53 65 23
2 Krayan Selatan 13 24 85 24 16 -33 24 24 0
3 Lumbis 70 8 -89 67 9 -87 77 21 -73
4 Lumbis Ogong - 49 - - 49 - - 49 -
5 Nunukan 4 1 -75 8 4 -50 8 5 -38
6 Nunukan Selatan 2 1 -50 3 4 33 3 4 33
7 Sebatik 6 3 -50 6 1 -83 12 - -
58
No Kabupaten
Tempat Praktek Bidan Poskesdes Polindes
2011 2014 Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%)
8 Sebatik Barat 5 4 -20 7 1 -86 5 2 -60
9 Sebatik Tengah - 2 - - 3 - - 4 -
10 Sebatik Timur - - - - 1 - - - -
11 Sebatik Utara - 2 - - 3 - - 2 -
12 Sebuku 18 6 -67 22 8 -64 22 8 -64
13 Sei Menggaris - 3 - - 1 - - 4 -
14 Sembakung 19 10 -47 20 9 -55 20 10 -50
15 Sembakung
Atulai - 10 - - 7 - - 8 -
16 Tulin Onsoi - 9 - - 12 - - 11 -
Rata-rata 8,5625 8,25 -20 9,8125 8 -27 10,6875 9,5 -16
No Kabupaten
Apotek Toko Khusus Obat
2011 2014 Progress
(%) 2011 2014
Progress
(%)
1 Krayan 65 37 -43 44 37 -16
2 Krayan Selatan 24 10 -58 24 10 -58
3 Lumbis 74 6 -92 76 6 -92
4 Lumbis Ogong - 44 - - 44 -
5 Nunukan 5 - - 5 - -
6 Nunukan Selatan 3 - - 3 - -
7 Sebatik 5 - - 5 - -
8 Sebatik Barat 7 1 -86 7 1 -86
9 Sebatik Tengah - - - - - -
10 Sebatik Timur - 1 - - - -
11 Sebatik Utara - 1 - - - -
12 Sebuku 22 2 -91 20 2 -90
13 Sei Menggaris - 2 - - 2 -
14 Sembakung 20 2 -90 20 2 -90
15 Sembakung
Atulai - 3 - - 3 -
16 Tulin Onsoi - 7 - - 7 -
Rata-rata 10 4,9375 -26 10 4,8125 -26
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Hasil analisis terhadap sub indikator persentese desa dengan akses
pelayanan kesehatan (rumah sakit bersalin), menggambarkan bahwa terjadi
perkembangan terbesar Kecamatan Sebuku yaitu sebesar 59% sedangkan
59
perkembangan terkecil terdapat di Kecamatan Sebatik Barat yaitu sebesar
43%. Untuk kecamatan yang tidak mengalami perkembangan adalah
Kecamatan Nunkan Selatan dilihat dari bertambahnya jumlah desa dengan
akses pelayanan kesehatan berupa rumah sakit bersalin > 5 Km yaitu sebesar
50%. Jika dilihat dari nilai rata-rata indikator persentase desa dengan akses
pelayanan kesehatan (rumah sakit bersalin) > 5 Km di Kabupaten Nunukan
Tahun 2014 berkurang sebesar 0,18%, dibanding dengan Tahun 2011, dengan
kata lain jumlah desa bertambah dalam kurun waktu 3 tahun
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap sub indikator persentase
jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan (Puskesmas) > 5 Km terlihat
bahwa perkembangan terbesar terjadi di Kecamatan Lumbis dimana jumlah
desa dengan akses pelayanan kesehatan (Puskesmas) > 5 Km berkurang
sebanyak 91% sedangkan perkembangan terkecil terjadi di Kecamatan
Krayan Selatan dengan pengurangan sebanyak 9%. Jika dilihat dari nilai rata-
rata indikator persentase desa dengan akses pelayanan kesehatan (puskesmas)
> 5 Km di Kabupaten Nunukan tahun 2014 berkurang sebesar 22%, selama
kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kondisi ini menggambarkan jumlah desa
dengan akses pelayanan kesehatan > 5 Km semakin sedikit.
Analisis yang dilakukan terhadap persentase desa dengan akses
pelayanan kesehatan (puskesmas pembantu) > 5 Km di Kabupaten Nunukan
menunjukkan bahwa perkembangan terbesar terjadi di Kecamatan
Sembakung yaitu sebesar 88%, sedangkan perkembangan terkecil terjadi di
Kecamatan Sebatik Barat yaitu sebesar 33%. Untuk kecamatan yang tidak
mengalami perkembangan adalah Kecamatan Krayan dengan penambahan
jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan (puskesmas pembantu)
sebesar 11%. Jika dilihat dari nilai rata-rata sub indikator persentase desa
dengan akses pelayanan kesehatan (puskesmas pembantu) > 5 Km di
Kabupaten Nunukan tahun 2014 terjadi perkembangan dengan berkurangnya
jumlah desa sebesar 24%, dibanding dengan tahun 2011.
60
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap sub indikator persentase
jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan (Poliklinik) > 5 Km terlihat
bahwa perkembangan terbesar terjadi di Kecamatan Nunukan dimana jumlah
desa dengan akses pelayanan kesehatan (Poliklinik) > 5 Km berkurang
sebanyak 80% sedangkan perkembangan terkecil terjadi di Kecamatan
Krayan Selatan dengan pengurangan sebanyak 21%. Jika dilihat dari nilai
rata-rata indikator persentase desa dengan akses pelayanan kesehatan
(Poliklinik) > 5 Km di Kabupaten Nunukan tahun 2014 berkurang sebesar
28%, selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kondisi ini menggambarkan
jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan > 5 Km semakin sedikit.
Analisis yang dilakukan terhadap persentase desa dengan akses
pelayanan kesehatan (Tempat praktek dokter) > 5 Km di Kabupaten Nunukan
menunjukkan bahwa perkembangan terbesar terjadi di Kecamatan Lumbis
yaitu sebesar 88%, sedangkan perkembangan terkecil terjadi di Kecamatan
Sebatik Barat yaitu sebesar 43%. Jika dilihat dari nilai rata-rata sub indikator
persentase desa dengan akses pelayanan kesehatan (Tempat praktek dokter) >
5 Km di Kabupaten Nunukan tahun 2014 berkurang sebesar 16%, dibanding
dengan tahun 2011.
Pada analisis yang dilakukan, terhadap sub indikator jumlah desa
dengan akses pelayanan kesehatan > 5 Km (tempat praktek bidan) di
Kabupaten Nunukan, menunjukkan bahwa perkembangan terbesar terjadi di
Lumbis sebesar 89% sedangkan perkembangan terkecil terjadi di Kecamatan
Sebatik Barat dengan pengurangan sebanyak 20%. Kecamatan Krayan
Selatan mengalami penambahan jumlah desa terbesar yaitu sebanyak 85%
dan Kecamatan Krayan yaitu sebesar 28%. Jika dilihat dari nilai rata-rata
indikator persentase desa dengan akses pelayanan kesehatan (tempat praktek
bidan) > 5 Km di Kabupaten Nunukan Tahun 2014 mengalami perkembangan
sebesar 20%, selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kondisi ini
61
menggambarkan jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan > 5 Km
semakin sedikit.
Pada analisis yang dilakukan, terhadap sub indikator jumlah desa
dengan akses pelayanan kesehatan > 5 Km (poskesdes terlihat bahwa terjadi
perkembangan terbesar di Kecamatan Lumbis dengan persentase sebesar 87%
dan Kecamatan Krayan Selatan mengalami perkembangan terkecil yaitu
sebesar 33%. Jika dilihat dari nilai rata-rata indikator persentase desa dengan
akses pelayanan kesehatan (poskesdes) > 5 Km di Kabupaten Nunukan tahun
2014 berkurang sebesar 27%, selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir,
kondisi ini menggambarkan jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan >
5 Km semakin sedikit.
Pada analisis yang dilakukan, terhadap sub indikator jumlah desa
dengan akses pelayanan kesehatan > 5 Km (polindes) terlihat bahwa terjadi
pengurangan jumlah desa terbesar yaitu di Kecamatan Lumbis dengan
persentase sebesar 73%. Kecamatan Nunukan mengalami penguranan jumlah
desa terkecil yaitu sebesar 38%. Sedangkan kecamatan yang tidak mengalami
perkembangan yaitu Nunukan Selatan dilihat dari bertambahnya jumlah desa
dengan akses pelayanan kesehatan (polindes) > 5 Km. Dalam kurun waktu 3
tahun dapat dilihat bahwa di Kabupaten Nunukan terjadi perkembangan
sebesar 16
Sub indikator persentase desa dengan akses pelayanan kesehatan
(apotek) > 5 Km, Kecamatan Lumbis merupakan kecamatan dengan
perkembangan paling tinggi yaitu sebesar 92%. Hal ini menggambarkan
bahwa di Kecamatan Lumbis jumlah desa dengan jarak > 5 Km berkurang
sebesar 92%. Kecamatan dengan perkembangan terkecil adalah Kecamatan
Krayan, dengan persentase sebesar 43%. Jika dilihat dari nilai rata-rata
indikator persentase desa dengan akses pelayanan kesehatan (polindes) > 5
62
Km di Kabupaten Nunukan Tahun 2014 berkurang sebesar 26%, selama
kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
Persentase desa dengan akses pelayanan kesehatan (toko khusus obat)
> 5 Km, Kecamatan Lumbis merupakan kecamatan dengan perkembangan
paling tinggi yaitu sebesar 92%. Hal ini menggambarkan bahwa di
Kecamatan Lumbis jumlah desa dengan jarak > 5 Km berkurang sebesar
92%. Kecamatan dengan perkembangan terkecil adalah Kecamatan Krayan,
dengan persentase perkembangan sebesar 16%. Jika dilihat dari nilai rata-rata
indikator persentase desa dengan akses pelayanan kesehatan (toko khusus
obat) > 5 Km di Kabupaten Nunukan Tahun 2014 berkurang sebesar 26%,
selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
4.5.3. Rata-Rata Jarak dari Desa ke Pelayanan Pendidikan
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap sub indikator rata-rata
jarak kantor desa ke pelayanan pendidikan (SD) di Kabupaten Nunukan,
terdapat 3 kecamatan yang mengalami perkembangan terbesar dengan
persentase perkembangan sebesar 1%. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan
Nunukan, Kecamatan Sebatik Barat dan Kecamatan Sebuku. Perkembangan
tersebut ditunjukkan dengan adanya pengurangan jarak dari kantor desa ke
pelayanan pendidikan (SD) atau dengan kata lain dari Tahun 2011 k 2014
jarak tersebut semakin dekat. Nilai rata-rata sub indikator jarak kantor desa ke
pelayanan pendidikan (SD) di Kabupaten Nunukan pada Tahun 2014
berkurang 0,32%. Data rinci disajikan dalam Tabel 4.14. berikut:
63
Tabel 4.14.
Rata-rata Jarak Kantor Desa ke Pelayanan Pendidikan (SD-SMP) di
Kabupaten Nunukan
No Kecamatan
Rata-rata Jarak dari Kantor Desa ke Pelayanan
Pendidikan
SD SMP
2011 2014 Progress (%) 2011 2014 Progress (%)
1 Krayan 3,46 5,27 0,52 84,73 88,82 5
2 Krayan Selatan 18,42 13,67 -0,26 80,73 62,17 -0,23
3 Lumbis
34,23 1,10 -0,97 393,9
5 46,50 -0,88
4 Lumbis Ogong
ND 11,27 ND ND 655,0
0 ND
5 Nunukan 0,58 0,00 -1,00 3,06 0,21 -0,93
6 Nunukan
Selatan 0,00 0,00 0,00 0,83 0,83 0,00
7 Sebatik 0,31 0,33 0,09 1,63 1,25 -0,23
8 Sebatik Barat 0,40 0,00 -1,00 14,67 9,05 -0,38
9 Sebatik Tengah ND 5,00 ND ND 17,50 ND
10 Sebatik Timur ND 0,00 ND ND 6,50 ND
11 Sebatik Utara ND 0,00 ND ND 15,00 ND
12 Sebuku 12,92 0,00 -1,00 47,56 8,64 -0,82
13 Sei Menggaris ND 5,00 ND ND 24,50 ND
14 Sembakung 6,23 0,04 -0,99 68,23 11,20 -0,84
15 Sembakung
Atulai ND 9,50 ND ND
149,0
0 ND
16 Tulin Onsoi ND 2,25 ND ND 52,50 ND
Rata-rata 4,57 3,01 -0,32 38,17 66,24 -0,27
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
lebih lanjut dari analisis yang dilakukan seperti yang disajikan pada
Tabel 4.26. diatas, Kecamatan Nunukan merupakan kecamatan yang
mengalami perkembangan terbesar dengan persentase perkembangan sebesar
0,93%. Perkembangan tersebut ditunjukkan dengan adanya pengurangan
jarak dari kantor desa ke pelayanan pendidikan (SMP) atau dengan kata lain
dari Tahun 2011 ke 2014 jarak tersebut semakin dekat. Nilai rata-rata sub
indikator jarak kantor desa ke pelayanan pendidikan (SMP) di Kabupaten
Nunukan pada Tahun 2014 berkurang 0,27%.
64
4.6. Karakteristik Daerah
4.6.1. Persentase Jumlah Desa Rawan Bencana
Pada Tabel 4.15. terlihat bahwa dari 16 kecamatan yang ada di
Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu tiga tahun dari Tahun 2011 ke 2014
tidak mengalami bencana gempa bumi. Data rinci disajikan dalam Tabel 4.15.
berikut:
Tabel 4.15.
Persentase Jumlah Desa Rawan Bencana di Kabupaten Nunukan
No Kecamatan Gempa Bumi Tanah Longsor
2011 2014 Progress (%) 2011 2014 Progress (%)
1 Krayan 0 0 0 0 2 ∞
2 Krayan Selatan 0 0 0 0 0 0
3 Lumbis 0 0 0 50 18 -64
4 Lumbis Ogong 0 0 0 0 22 ∞
5 Nunukan 0 0 0 0 0 0
6 Nunukan Selatan 0 0 0 0 0 0
7 Sebatik 0 0 0 0 0 0
8 Sebatik Barat 0 0 0 25 0 -100
9 Sebatik Tengah 0 0 0 0 0 0
10 Sebatik Timur 0 0 0 0 75 ∞
11 Sebatik Utara 0 0 0 0 0 0
12 Sebuku 0 0 0 10 0 -100
13 Sei Menggaris 0 0 0 0 0 0
14 Sembakung 0 0 0 40 10 -75
15 Sembakung
Atulai 0 0 0 0 10 ∞
16 Tulin Onsoi 0 0 0 0 25 ∞
Rata-rata 0 0 0 8 10 -21
No Kecamatan Rawan Banjir Lainnya
2011 2014 Progress (%) 2011 2014 Progress (%)
1 Krayan 2 6 300 0 0 0
2 Krayan Selatan - 46 - 0 4 ∞
3 Lumbis 125 68 -46 21 4 -83
65
4 Lumbis Ogong - 47 - - 8 -
5 Nunukan 20 20 0 40 40 0
6 Nunukan Selatan - - - 0 0 0
7 Sebatik 175 - - 25 0 -100
8 Sebatik Barat 100 - - 0 0 0
9 Sebatik Tengah - - - - 25 -
10 Sebatik Timur - - - - 100 -
11 Sebatik Utara - - - - 100 -
12 Sebuku 20 30 50 10 0 -100
13 Sei Menggaris - - - - 25 -
14 Sembakung 170 80 -53 10 0 -100
15 Sembakung
Atulai - 80 - - 0 -
16 Tulin Onsoi - 58 - - 0 -
Rata-rata 38 27 16 7 19 -24
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan ada 9 kecamatan
yang mengalami bencana tanah longsor. Kecamatan Krayan, Lumbis Ogong,
Sebatik Timur, Sembakung Atulai dan Tulin Onsoi adalah kecamatan yang di
Tahun 2011 tidak mengalami bencana tanah longsor, tetapi di Tahun 2014
terjadi bencana tanah longsor. Penurunan tertinggi untuk bencana tanah
longsor terjadi di Kecamatan Sebatik Barat dan Sebuku dengan persentase
100%. Jika dilihat dari nilai rata-rata persentase jumlah desa rawan tanah
longsor di Kabupaten Nunukan secara umum pada tahun 2014 berkurang
sebesar 21% dibanding dengan Tahun 2011.
Persentase jumlah desa rawan banjir di Kabupaten Nunukan,
perkembangan terbesar terjadi di Kecamatan Krayan sebesar 300%. Hal ini
mengindikasikan bahwa di Kecamatan Krayan dalam kurun waktu 3 tahun
mengalami peningkatan persentase rawan banjir, dari 2% di Tahun 2011
menjadi 6% di Tahun 2014. Selain terjadi perkembangan juga terjadi
pengurangan perkembangan. Pengurangan perkembangan terbesar terjadi di
Kecamatan Sembakung, dari Tahun 2011 yang sebanyak 170% menjadi 80%
66
di Tahun 2014. Nilai rata-rata persentase jumlah desa rawan banjir di
Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan sebesar
16%.
Lebih lanjut hasil analisis persentase jumlah desa rawan bencana
lainnya, dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan, ada 3 kecamatan
yang mengalami penurunan perkembangan dengan persentase yang sama
yaitu sebesar 100%. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sebatik, Sebuku
dan Semabakung. Nilai rata-rata indikator persentase jumlah desa rawan
bencana lainnya di Kabupaten Nunukan menunjukkan adanya pengurangan
sebesar 24% dalam kurun waktu 3 tahun.
4.6.2. Persentase Jumlah Desa yang Berada di Kawasan Hutan Lindung
dan Berlahan Kritis
Analisis terhadap sub indikator persentase jumlah desa yang berada di
kawasan lindung di Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa peningkatan
terbesar terjadi di Kecamatan Sebuku dengan persentase sebesar 500%.
Kecamatan Lumbis merupakan kecamatan dengan penurunan tertinggi yaitu
sebesar 75%. Nilai rata-rata indikator persentase jumlah desa yang berada di
kawasan hutan lindung menunjukkan adanya pertambahan sebesar 29%
dalam kurun waktu 3 tahun.
Tabel 4.16.
Persentase Jumlah Desa yang Berada di Kawasan Lindung dan Berlahan
Kritis di Kabupaten Nunukan
No Kecamatan Kawasan Lindung Berlahan Kritis
2011 2014 Progress (%) 2011 2014 Progress (%)
1 Krayan 1,86 0,46 -75 ND 0,04 ND
2 Krayan Selatan ND 0,84 ND ND 0,02 ND
3 Lumbis 0,2 0,2 0 ND ND ND
4 Lumbis Ogong 0,5 0,5 0 ND ND ND
5 Nunukan ND 0,75 ND ND ND ND
6 Nunukan Selatan ND 1 ND ND ND ND
7 Sebatik ND 0,5 ND ND ND ND
67
No Kecamatan Kawasan Lindung Berlahan Kritis
2011 2014 Progress (%) 2011 2014 Progress (%)
8 Sebatik Barat ND ND ND ND ND ND
9 Sebatik Tengah ND ND ND ND ND ND
10 Sebatik Timur 0,1 0,6 500 ND ND ND
11 Sebatik Utara ND 0,25 ND ND 0,25 ND
12 Sebuku 1,2 0,5 -58 ND ND ND
13 Sei Menggaris ND 0,3 ND ND ND ND
14 Sembakung ND 0,5 ND ND ND ND
15 Sembakung
Atulai 1,86 0,46 -75 ND 0,04 ND
16 Tulin Onsoi ND 0,84 ND ND 0,02 ND
Rata-rata 0,3 0,49 29 0,01 0,03 0
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Dari tabel 4.16 diatas, analisis terhadap sub indikator persentase
jumlah desa yang berada di lahan kritis di Kabupaten Nunukan, dari 16
kecamatan hanya ada lima kecamatan yang tersedia datanya. Kelima
kecamatan tersebut adalah Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Sebatik Utara,
Sembakung Atulai dan Tulin Onsoi. Pada Tahun 2011, kelima kecamatan
tersebut tidak tersedia datanya dan di Tahun 2014 terdapat datanya dengan
masing-masing besarannya adalah 4%, 2%, 25%, 4% dan 2%.
4.6.3. Persentase Jumlah Desa Rawan Konflik
Selanjutnya data dan analisis data sub indikator persentase jumlah
desa rawan konflik, rincinya disajikan pada Tabel 4.17. berikut:
Tabel 4.17.
Persentase Jumlah Desa Rawan Konflik di Kabupaten Nunukan
No Kecamatan Desa Rawan Konflik
2011 2014 Progress (%)
1 Krayan 0,14 0,00 -100
2 Krayan Selatan ND 0,00 ND
3 Lumbis 0,2 0,00 -100
4 Lumbis Ogong ND 0,00 ND
5 Nunukan ND 0,00 ND
6 Nunukan Selatan ND 0,00 ND
68
No Kecamatan Desa Rawan Konflik
2011 2014 Progress (%)
7 Sebatik ND 0,00 ND
8 Sebatik Barat ND 0,00 ND
9 Sebatik Tengah ND 0,00 ND
10 Sebatik Timur ND 0,00 ND
11 Sebatik Utara ND 0,00 ND
12 Sebuku ND 0,00 ND
13 Sei Menggaris ND 0,00 ND
14 Sembakung ND 0,00 ND
15 Sembakung Atulai ND 0,00 ND
16 Tulin Onsoi ND 0,00 ND
Rata-rata 0,02 0,00 13
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Dari 16 kecamatan di Kabupaten Nunukan hanya tiga kecamatan yang
termasuk ke dalam wilayah rawan konflik, yaitu Kecamatan Krayan, Lumbis
dan Sembakung Atulai. Ketiga kecamatan tersebut mengalami penurunan
perkembangan yang signifikan sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa di
Tahun 2014 sudah tidak ada kecamatan yang masuk ke dalam wilayah rawan
konflik. Nilai rata-rata indikator persentase jumlah desa yang berada di kawasan
rawan konflik menunjukkan adanya pengurangan sebesar 13% dalam kurun
waktu 3 tahun.
69
BAB IV
KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa
kesimpulan yaitu:
1. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 menetapkan 122 daerah tertinggal
di Indonesia yang tersebar di 7 (tujuh) wilayah di Indonesia. Jumlah daerah
tertinggal paling banyak dijumpai di Wilayah Nusa Tenggara Barat yaitu
sebanyak 33 kabupaten (27,05%) dan paling sedikit dijumpai di Wilayah Jawa
hanya 6 kabupaten (4,92%) dari seluruh daerah tertinggal di Indonesia.
2. Berdasarkan hasil sidang kabinet pada 10 Februari 2016 mengenai Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) yang mengarahkan agar pada Tahun 2017
penanganan daerah tertinggal fokus terhadap 54 (dari 122) kabupaten tertinggal
agar dampak yang dihasilkan lebih signifikan. Kabupaten yang masuk dalam
54 kabupaten tertinggal prioritas paling banyak dijumpai di Wilayah Nusa
Tenggara Barat yaitu sebanyak 23 kabupaten (42,59%) dan paling sedikit
dijumpai di Wilayah Jawa yaitu sebanyak 1 kabupaten (1.85%) dari seluruh
daerah di Indonesia.
3. Berdasarkan hasil sidang kabinet pada 10 Februari 2016 mengenai Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) yang mengarahkan agar pada Tahun 2017
penanganan daerah tertinggal fokus terhadap 54 (dari 122) kabupaten tertinggal
agar dampak yang dihasilkan lebih signifikan. Kabupaten yang masuk dalam
54 kabupaten tertinggal prioritas paling banyak dijumpai di Wilayah Maluku
Utara yaitu sebanyak 23 kabupaten (42,59%) dan paling sedikit dijumpai di
Wilayah Jawa yaitu sebanyak 1 kabupaten (1.85%) dari seluruh daerah di
Indonesia.
4. Kabupaten Nunukan merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan
Utara, sekaligus menjadi daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Hal ini menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah strategis dalam peta
70
lalu lintas antar negara. Kabupaten Nunukan berdiri pada Tahun 1999 dan
merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bulungan dengan total luas wilayah
kurang lebih 14.247,50 Km2.
5. Pada indikator perekonomian masyarakat, kedua sub indikator mengalami
peningkatan. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya persentase penduduk
miskin dan meningkatnya konsumsi per kapita.
6. Untuk indikator sumber daya manusia mengalami perkembangan, hal ini dapat
dilihat dengan bertambahnya jumlah angka harapan hidup, rata-rata lama
sekolah dan angka melek huruf.
7. Pada indikator infrastruktur, sebagian besar sub indikatornya mengalami
penurunan. Sedangkan sub indikator yang mengalami perkembangan adalah
jumlah rumah tangga pengguna listrik, pengguna air bersih
(sungai/danau/kolam), persentase desa dengan pasar tanpa bangunan
permanen, jumlah sarana prasarana per 1000 penduduk (puskesmas pembantu,
dokter umum dan dokter gigi) dan jumlah SD-SMP per 1000 penduduk.
8. Untuk indikator keuangan lokal, dari tahun 2011 ke tahun 2014 mengalami
perkembangan, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya celah fiskal sebesar
125,54%.
9. Pada indikator aksesibilitas, sebagian besar sub indikatornya mengalami
perkembangan. Hanya pada rata-rata jarak dari kantor desa ke kabupaten yang
mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jarak dari kantor
desa ke kabupaten dari tahun 2011 ke tahun 2014 sebesar 181%.
10. Pada indikator karakteristik daerah, perkembangan hanya terjadi pada sub
indikator persentase desa dengan rawan tanah longsor dan bencana lainnya.
Hal ini dapat dilihat dari menurunnya persentase dari kedua sub indikator
tersebut masing-masing sebesar 21% dan 24%.
71
DAFTAR PUSTAKA
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Kebijakan Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Perbatasan dalam RKP 2017. Jakarta.
Badan Pusat Statistik. 2010. Indeks Pembangunan Manusia 2010-2011. Jakarta:
Badan Pusat Statistik Pusat
Badan Pusat Statistik. 2011. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota.
Jakarta: Badan Pusat Statistik Pusat.
Badan Pusat Statistik. 2011. Potensi Desa 2011. Jakarta: Badan Pusat Statistik
Pusat.
Badan Pusat Statistik. 2013. Indeks Pembangunan Manusia 2013. Jakarta:
Badan Pusat Statistik Pusat.
Badan Pusat Statistik. 2014. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota.
Jakarta: Badan Pusat Statistik Pusat.
Badan Pusat Statistik. 2014. Potensi Desa 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik
Pusat.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. 2016. Kabupaten Nunukan Dalam
Angka 2016. Diperoleh 16 September 2016, dari
https://nunukankab.bps.go.id.
Badan Pusat Statistik. 2015. Strategi Nasional Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal 2015. Jakarta.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia. 2010.LGF Anggaran 2010. Diperoleh 12 Oktober 2015, dari
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia. 2013.LGF Realisasi Annual 2013. Diperoleh 9 September
2015, dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/.
Elisa. 2004. Pendekatan dan Teori Perencanaan Wilayah. Diperoleh 2
November 2015, dari http://elisa.ugm.ac.id/.
Hariyanto. 2007. Konsep Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang
IndonesiaDi Era Otonomi Daerah dalam Jurnal Geografi. Semarang:
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
Oktafia, Dian. 2012. Informasi Geografis dan Informasi Keruangan. Diperoleh 2
November 2015, dari http://doktafia.staff.gunadarma.ac.id/.
Republik Indonesia. 2005. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta.
72
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2015. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.