Kata Pengantar - djpb.kemenkeu.go.id
Transcript of Kata Pengantar - djpb.kemenkeu.go.id
i LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Kata PengantarAkuntabilitas merupakan salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(good governance) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 Tahun 2014. Azas tersebut mengamanatkan bahwa seluruh kegiatanpenyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para stakeholders,khususnya rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Republik Indonesia.
Dalam rangka menyelaraskan antara akuntabilitas dengan perencanaan danpenganggaran, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan Kinerja instansi Pemerintah dan akuntabilitas. Penyelarasan inimerupakan salah satu upaya untuk mengaplikasikan konsep anggaran berbasis kinerja(performance based budgeting) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistempenganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara. Untuk itu, setiap instansi pemerintah diwajibkan untukmembuat Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk transparansi pertanggungjawabanatas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, penggunaan atas alokasi anggaran sertapencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.
Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) sebagai salah satu unit eselon II dilingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuanganberkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisiberbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai bentuk daritransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PKN yangbertanggung jawab untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasiteknis di bidang pengelolaan kas negara.
LAKIN tahun 2020 ini diharapkan dapat digunakan sebagai mediapertanggungjawaban kinerja Direktorat PKN kepada pihak-pihak yang berkepentingandan juga dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai Direktorat PKN untukmemperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalampelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.
Jakarta,Direktur Pengelolaan Kas Negara
ttdDidyk Choiroel
ii LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Ikhtisar Eksekutif
Pada tahun 2020, Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) secara umum telahmenunjukkan kinerja yang memuaskan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsiDirektorat PKN. Pencapaian kinerja Direktorat PKN pada tahun 2020 dapat dilihat daripencapaian indikator-indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:
1. Indeks Likuiditas Kas Negara terealisasi indeks sebesar 3,33 dari target indeks 4.2. Indeks Optimalisasi Kas terhadap bunga utang terealisasi sebesar 3,5 dari target
indeks 43. Indeks Kepatuhan Bank Operasional Dan Bank/Pos Persepsi dalam Melaksanakan
Kontrak, terealisasi indeks sebesar 4 dari target indeks 4.4. Indeks kepuasan publik atas layanan Direktorat PKN, terealisasi indeks sebesar 4,71
dari target indeks 4,53.5. Indeks Efektivitas Implementasi Layanan Hai DJPb pada Direktorat PKN, terealisasi
indek sebesar 3,89 dari target indeks 4.6. Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan, terealisasi pada Direktorat PKN,
terealisasi sebesar 4 dari target indeks 47. Indeks Deviasi akurasi perencanaan kas pemerintah pusat terealisasi sebesar 2,71%
dari target 4,75%.8. Indeks ketepatan penerapan strategi portofolio instrumen investasi dalam
pengelolaan kelebihan kas terealisasi sebesar skala 5 dari target skala 3.9. Indeks Pengendalian Biaya atas SILPA terealisasi indeks sebesar 4 dengan target
indeks sebesar 3,75 dari target 4.10. Indeks Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas, terealisasi sebesar Rp. 7.359,7
Milyar dari target sebesar indeks 5 Milyar.11. Indeks Efektivitas Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas, terealisasi sebesar
indeks 4 dari target indeks 3.12. Indeks Efektivitas Pengendalian Rekening Pemerintah, terealisasi sebesar indeks 4
dari target sebesar indeks 3.13. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kas Pinjaman dan Hibah terealisasi indeks 4 dari
target sebesar indeks 3,3.14. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi, terealisasi indeks sebesar 94,79 dari
target indeks 87.15. Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti,
dengan target indeks pada tahun 2020 terealisasi sebesar 100% dari target sebesar89%.
16. Indeks kualitas laporan keuangan Kuasa BUN Pusat terealisasi indeks sebesar 4 dariskala 4
iii LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
17. Nilai rata-rata hard competency pegawai, terealisasi sebesar 94,71 dari target sebesar78
18. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terealisasi sebesar 98,77dari target sebesar 83
19. Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja berbasis Strategy Focused Organization dengantarget sebesar 83, dapat terealisasi sebesar 94,93.
20. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat PKN, pada tahun 2020 IKU initerealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95%.
Berdasarkan data capaian kinerja utama tersebut, Direktorat PKN berhasil
melampaui seluruh target indikator kinerja yang telah disepakati dengan pimpinan,
dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan. Keberhasilan tersebut merupakan hasil
kerja keras dan sinergi dari seluruh elemen yang ada pada Direktorat PKN.
Selain kinerja utama tersebut, Diretorat PKN juga berhasil mencapai milestone
dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan kas baik itu dari sisi
penerimaan kas maupun pengeluaran kas, yaitu: penggunaan rekening pengeluaran
dalam bentuk virtual yang dikelola oleh satker yang terkonsolidasi dalam suatu rekening
Giro induk pada Eselon I Kementerian Negara/Lembaga untuk meminimalkan jumlah
rekening konvensional dalam bentuk Giro Pemerintah.
iv LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2019
Daftar Isi
KATA PENGANTAR .......................................................................................................... IIKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................................... IIDAFTAR ISI...................................................................................................................... IVDAFTAR TABEL ...............................................................................................................VIDAFTAR GAMBAR .........................................................................................................VIIBAB I : PENDAHULUAN .................................................................................................. 8A. LATAR BELAKANG ........................................................................................................ 8B. TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA ........................ 8
TUGAS DAN FUNGSI...............................................................................................................8STRUKTUR ORGANISASI..........................................................................................................9SUMBER DAYA MANUSIA .......................................................................................................9
C. PERAN STRATEGIS .......................................................................................................11D. SISTEMATIKA LAPORAN ...............................................................................................12BAB II : PERENCANAAN KINERJA................................................................................ 13A. RENCANA STRATEGIS...................................................................................................13B. VISI DAN MISI DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA..............................................15
VISI .................................................................................................................................... 15MISI ................................................................................................................................... 15
C. SASARAN STRATEGIS ...................................................................................................16D. PERJANJIAN KINERJA 2020 .........................................................................................34BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020....................................................... 36A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....................................................................................36
SASARAN STRATEGIS 1 : PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAN PEMBIAYAAN YANG
AKUNTABEL DAN PRODUKTIF DENGAN RESIKO TERKENDALI ................................................. 36SASARAN STRATEGIS 2 : BIROKRASI DAN LAYANAN PUBLIK YANG AGILE, EFEKTIF, DAN EFISIEN42SASARAN STRATEGIS 3 : PERUMUSAN KEBIJAKAN YANG OPTIMAL ........................................ 45SASARAN STRATEGIS 4 : PENGELOLAAN KAS DAN PEMBIAYAAN YANG PRUDEN DAN OPTIMAL46SASARAN STRATEGIS 5 : PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA YANG
OPTIMAL DAN ANDAL ......................................................................................................... 54SASARAN STRATEGIS 6 : PENGELOLAAN KAS PINJAMAN DAN HIBAH YANG OPTIMAL ............ 60SASARAN STRATEGIS 7 : KOMUNIKASI. EDUKASI. DAN STANDARDISASI YANG
BERKESINAMBUNGAN ......................................................................................................... 63SASARAN STRATEGIS 8 : AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN NEGARA YANG AKUNTABEL.TRANSPARAN. DAN TEPAT WAKTU. ....................................................................................... 65SASARAN STRATEGIS 9 : PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM YANG OPTIMAL .................. 67SASARAN STRATEGIS 10 : PENGELOLAAN KEUANGAN YANG OPTIMAL.................................. 71INISIATIF STRATEGIS ............................................................................................................... 60
B. REALISASI ANGGARAN................................................................................................... 61PAGU ANGGARAN............................................................................................................... 61CAPAIAN IKU KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN............................................................ 63REALISASI/PENYERAPAN ANGGARAN ATAS PAGU NETO ...................................................... 64KEGIATAN-KEGIATAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2020.................. 65
v LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2019
C. KINERJA LAINNYA ......................................................................................................... 69PENGHARGAAN .................................................................................................................. 69CAPAIAN TAHUN 2020 LAINNYA......................................................................................... 72
BAB IV: PENUTUP.......................................................................................................... 77LAMPIRAN I : FORM PERJANJIAN KINERJA ..................................................................78LAMPIRAN II : MANUAL IKU 2020 ...............................................................................80LAMPIRAN III : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) ....................................................99LAMPIRAN IV : FORM PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020........................................100LAMPIRAN V : NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) TAHUN 2020.................................102
vi LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2019
Daftar Tabel
Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024..................................................................... 14Tabel 2. Nilai NKO Direktorat PKN 2015-2020........................................................................................... 36Tabel 3. Realisasi IKU Indeks Likuiditas Kas Negara .................................................................................. 37Tabel 4. Rincian Data Saldo Kas Rata-rata per Bulan ................................................................................ 37Tabel 5. Rincian Data Rasio Optimalisasi Kas terhadap Bunga Hutang .................................................... 38Tabel 6. Realisasi IKU Indeks Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang per Triwulan................................ 38Tabel 7. Rincian Data Kepatuhan Bank Operasional dan Bank/Pos Persepsi dalam melaksanakan kontrak................................................................................................................................................................... 39Tabel 8. Tabel Perbandingan Kepatuhan BO/BPG/Persepsi/Lembaga Lainnya ........................................ 41Tabel 9. Realisasi IKU Indeks Kepatuhan Bank Operasional dan Bank/Pos Persepsi dalam MelaksanakanKontrak per Triwulan ................................................................................................................................. 42Tabel 10. Realisasi IKU Indeks Implementasi Layanan Konsultasi HAI DJPb secara Berkualitas dan TepatWaktu Tahun 2020 .................................................................................................................................... 44Tabel 11. Peraturan yang diselesaiakan oleh Direktorat PKN Tahun 2020 ............................................... 45Tabel 12. Tabel Realisasi Capaian IKU Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan Tahun 2020.......... 45Tabel 13. Realisasi Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat Pada Tahun 2020 .................... 49Tabel 14. Realisasi IKU Deviasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat Tahun 2020 per Triwulan ............... 49Tabel 15. Target dan Capaian Indeks Ketepatan Penerapan Strategi Portofolio Instrumen Investasi dalamPengelolaan Kelebihan Kas ........................................................................................................................ 52Tabel 16. Tabel Capaian IKU Pengendalian Biaya atas SILPA .................................................................... 53Tabel 17. Realisasi Capaian IKU Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas per Jenis Penerimaan........... 54Tabel 18. Tabel Target dan Realisasi Capaian IKU Jumlah Penerimaan Kas dari Pengelolaan Kas ........... 55Tabel 19. Realisasi IKU Berdasarkan Komponen IKU ................................................................................. 56Tabel 20. Tabel Rincian Capaian IKU Berdasarkan Komponen Penilaian ................................................. 58Tabel 21. Tabel Rincian Komponen Penyusun IKU Indeks Efektivitas Pengelolaan Kas Pinjaman dan Hibah................................................................................................................................................................... 61Tabel 22. Realisasi Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Berdasarkan Komponen Penyusun ......... 64Tabel 23. Nilai Rata-Rata Tes Hard-Competency Pegawai Direktorat PKN tahun 2020............................ 68Tabel 24. Komponen penilaian Kepatuhan Internal................................................................................... 70Tabel 25. Tabel Pergerakan Pagu Anggaran Direktorat PKN T.A. 2020 .................................................... 61Tabel 26. Rincian Pagu Per Output Per Subdit T.A. 2020........................................................................... 62Tabel 30. Capaian Penyerapan Anggaran atas Pagu Neto Direktorat PKN T.A. 2020 ............................... 65Tabel 31. Peringkat PPDH Kanwil tahun 2020 ........................................................................................... 73Tabel 32. Eselon I/Badan Penerima Pembiayaan SBSN tahun 2020N ....................................................... 76
vii LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2019
Daftar GambarGrafik 1. Grafik Perkembangan Capaian IKU Deviasi Akurasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat......... 51Grafik 2. Grafik Perolehan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di LingkunganDirektorat PKN ........................................................................................................................................... 69Grafik 3. Perbandingan Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran T.A. 2019 dan 2020 .................... 64Grafik 4. Perbandingan Realisasi Bruto T.A. 2019 dan 2020 .................................................................... 64Grafik 5. Realisasi Bruto per Subdit Lingkup Direktorat PKN T.A. 2020 .................................................... 65
8 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
BAB I : Pendahuluan
A. Latar Belakang
Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk transparansi
pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan, penggunaan alokasi anggaran
serta pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah. Selain itu, LAKIN
merupakan manifestasi dari azas akuntabilitas sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.
Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) sebagai salah satu unit instansi
pemerintah yang berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja
tahun 2020 sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan
fungsi Direktorat PKN yang bertanggung jawab untuk merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
B. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Tugas dan FungsiSesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Pengelolaan Kas Negara
(PKN) adalah organisasi eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang pengelolaan kas negara.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat PKN menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kas negara;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kas negara;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengelolaan kas negara;
9 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan kas
negara; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Struktur Organisasi
Struktur organisasi Direktorat PKN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah
sebagai berikut:
a. Subdirektorat Optimalisasi Kas (Opkas);
b. Subdirektorat Kebijakan Treasury Dealing Room (TDR) dan Manajemen Risiko
(KTDRMR);
c. Subdirektorat Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas (MPPK);
d. Subdirektorat Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah (MKPH);
e. Subdirektorat Manajemen Rekening Lainnya dan Pembinaan
Pertanggungjawaban Bendahara (MRLPPB);
f. Subdirektorat Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas (SAPPK);
g. Subbagian Tata Usaha; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sumber Daya Manusia
Pegawai merupakan salah satu aset organisasi yang penting. Pengelolaan
pegawai yang tepat akan menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai
tujuannya. Perubahan struktur organisasi tanpa didukung oleh sumber daya manusia
yang memadai tentu saja tidak akan membawa Direktorat Pengelolaan Kas Negara
(PKN) ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan.
Sumber Daya Manusia yang mengelola organisasi Direktorat PKN berdasarkan
data per Desember 2020 sebanyak 94 pegawai dengan rincian sebagai berikut:
a. Berdasarkan Eselon Eselon II : 1 pegawai Eselon III : 6 pegawai Eselon IV : 24 pegawai Pelaksana : 57 pegawai Fungsional : 6 pegawai
10 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
b. Berdasarkan Golongan
Golongan I : - pegawai Golongan II : 10 pegawai Golongan III : 66 pegawai Golongan IV : 18 pegawai
c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Strata 3 (S3) : 3 pegawai Strata 2 (S2) : 36 pegawai Strata 1 (S1) : 32 pegawai Diploma 4 (D4) : 9 pegawai Diploma 3 (D3) : 10 pegawai Diploma 1 (D1) : 2 pegawai SLTA : 2 pegawai SLTP : - pegawai
d. Berdasarkan kedudukan dalam Subdirektorat :
Optimalisasi Kas : 16 pegawai KTDRMR : 20 pegawai MPPK : 17 pegawai MKPH : 13 pegawai MRLPPB : 13 pegawai SAPPK : 15 pegawai
Dengan jumlah pegawai yang belum memadai tentunya menjadi tantangan
tersendiri untuk dapat melaksanakan tugas fungsi Direktorat Pengelolaan Kas
Negara secara maksimal, sehingga diperlukan perhatian khusus dalam hal
pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki saat ini secara maksimal dan sesuai
dengan kompetensi yang sudah dimiliki oleh para pegawai. Selain itu peningkatan
kualitas dan kompetensi pegawai juga secara berkelanjutan akan terus dilakukan
dengan berbagai program pengembangan sumber daya manusia demi terwujudnya
perbaikan kualitas kinerja organisasi. Pengelolaan pegawai secara umum bertujuan
untuk mewujudkan pegawai Direktorat PKN yang berkomitmen pada integritas,
moralitas, profesionalitas dan kesejahteraan (committed to integrity, morality,
professionality and prosperity).
Pada gambar 1 akan dijabarkan mengenai struktur organisasi Direktorat
Pengelolaan Kas Negara pada tahun anggaran 2020.
11 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PKN Tahun 2020
C. Peran Strategis
Direktorat PKN memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan APBN,
khususnya dalam hal mengelola dan menjaga ketersediaan kas pemerintah dengan
menyusun perencanaan kas yang akurat. Selain itu, Direktorat PKN berupaya untuk
mengimplementasikan active cash management secara profesional dengan
mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk mengoptimalkan remunerasi atas idle
cash pemerintah.
Di sisi pengelolaan penerimaan kas, Direktorat PKN bermitra dengan Bank
Umum Nasional maupun Daerah dan Lembaga Non Bank dalam mengelola
penerimaan dan pengeluaran. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 85 Bank/Pos
Persepsi, 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD), BukaLapak, Tokopedia, Finnet dan
Mitra Pajakku. Sementara di sisi pengelolaan pengeluaran kas, terdapat 4 (empat)
Bank Umum yang bekerja sama dengan Direktorat PKN untuk menjadi Bank
12 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Operasional (BO) pemerintah yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara
Indonesia, dan Bank BTN.
Direktorat PKN juga mengelola rekening dengan total sebanyak 23.218
rekening untuk pengelolaan Uang Persediaan (UP) dalam dan luar negeri. Tidak hanya
itu, Direktorat PKN juga mengelola penyaluran dana ke Rekening Kas Umum Daerah
untuk penyaluran dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebanyak 542
rekening. Sementara itu, untuk penyaluran belanja pemerintah lainnya, Direktorat PKN
mengelola Rekening Pengeluaran (BPG) sebanyak 26 rekening.
D. Sistematika Laporan
Sistematika Penyusunan LAKIN Direktorat Pengelolaan Kas Negara Tahun 2020
adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi serta permasalahan utama yang
dihadapi oleh organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana strategis organisasi dan ringkasan
perjanjian kinerja tahun bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran tahun
bersangkutan dan capaian lainnya.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah
di masa mendatang yang akan dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya.
Lampiran
Lampiran LAKIN Direktorat PKN memuat data atau dokumen pendukung antara lain
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat PKN tahun 2020, Formulir Pengukuran
Kinerja Direktorat PKN tahun 2020, dan Informasi Kinerja lainnya tahun 2020.
13 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
BAB II : Perencanaan Kinerja
A. Rencana Strategis
Rencana Strategis Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) memuat arah
pelaksanaan dan pencapaian kebijakan strategis organisasi dengan
mempertimbangkan dinamika organisasi serta implementasi pengelolaan active cash
management di masa mendatang.
Kebijakan strategis Direktorat PKN disusun secara sistematis, berkelanjutan dan
saling bersinergi antar unit internal dan eksternal Direktorat PKN serta mampu
merespon perkembangan aktual yang terjadi, mengingat semakin luasnya rentang
potensi, tantangan global dan permasalahan yang harus dihadapi.
Rencana strategis Direktorat PKN Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:
A. Kas Negara yang Optimal dan Efisien.
B. Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi.
C. Tingkat kepatuhan dan penegakan hukum.
D. Pelayanan prima.
E. Pengelolaan kas Negara yang pruden, efisien dan optimal.
F. Manajemen penerimaan dan pengeluaran yang andal.
G. Peningkatan kapasitas pengelolaan kas negara.
H. Pertanggungjawaban pengelolaan kas negara yang transparan dan tepat waktu.
I. Sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.
J. Organisasi sehat, andal dan berkinerja tinggi.
K. Sistem Pengelolaan kas yang andal dan modern.
L. Pengelolaan anggaran yang optimal
Rencana strategis Direktorat PKN tersebut dijabarkan menjadi Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel berikut. Dalam
pelaksanaannya, terdapat beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan untuk
mengakomodir dinamika organisasi.
14 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024
No. SasaranStrategis dan
Indikator Kinerja
2020 2021 2022 2023 2024T R T R T R T R T R
1. Pengelolaan Perbendaharaan dan Kekayaan Negara yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yangTerkendali
a. Indeks optimalisaikas terhadapbunga utang
3(skala4)
3(skala4)
3,1(skala4)
3,15(skala4)
3,20(skala4)
2. Pengelolaan kas Negara yang pruden, efisien dan optimala. Deviasi proyeksi
perencanaan kaspemerintah pusat
4,75% 4,50% 4,25% 4,25% 4,25%
b. Indekspenyelesaiankebijakan/regulasiprioritas
100 100 100 100 100
c. Indeks efektivitasedukasi dankomunikasi
87 87,5 88 88,5 89
d. Indekspengendalianbiaya atas SiLPA
3(skala4)
3(skala4)
3,10(skala4)
3,15(skala4)
3,20(skala4)
e. Persentaserekomendasi BPKatas LKPP dan LKBUN yang telahditindaklanjuti
89% 89,5% 89,5% 90% 90%
f. Rata-rata nilaikualitas evaluasipelaksanaananggaran K/L(yang menjadikewenangan Dit.PKN)
3,0(skala4)
) 3,1(skala4
3,2(skala4)
3,4(skala4)
3,5(skala4)
g. Persentasepemenuhanstandar soft danhard competency
92% 93% 93% 94% 94%
h. Indeks kepuasanpengguna layanan
4,00(skala5)
4,05(skala5)
4,10(skala5)
4,15(skala5)
4,20(skala5)
15 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
B. Visi dan Misi Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Visi
Visi Direktorat Direktorat PKN disusun untuk memberi arah yang akan ditempuh
dan dapat mengartikulasikan sosok organisasi secara utuh mencakup seluruh fungsi
treasury yang ada dan dapat diterjemahkan dan dipahami oleh seluruh elemen
dengan mudah sekaligus menginspirasi sehingga mampu direalisasikan dengan baik
menuju peningkatan kualitas pelayanan publik dan good governance.
Visi Direktorat PKN adalah:
“Menjadi pengelola Kas Negara yang profesional,modern, pruden dan akuntabel”.
Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat PKN menyusun misi yang sejalan
dengan core business yang meliputi:
1. Mewujudkan sistem penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan pruden.
Sebagai fund manager pemerintah melalui perencanaan kas, penempatan dan
minimalisasi cost of fund sehingga pemanfaatan kas dapat lebih optimal dan
menguntungkan keuangan negara. Kedepan, penerapan all-electronic/digital
treasury secara penuh dan terintegrasi akan menjadi prioritas.
2. Mewujudkan pengelolaan kas yang profesional, optimal dan akurat.
Optimalisasi idle cash yang dapat menghasilkan tingkat penerimaan negara yang
optimal, penatausahaan penerimaan negara yang efektif dan akuntabel, serta
sentralisasi kas melalui penerapan Treasury Single Account (TSA) dan Treasury
Notional Pooling (TNP), sehingga dapat menyajikan informasi posisi kas negara
secara akurat dan tepat waktu.
3. Mewujudkan manajemen penyediaan dana yang memadai dan tepat waktu.
Penguatan dan fokus pada pengelolaan kas yang optimal dilakukan melalui
perencanaan kas yang efektif sehingga dapat menghindarkan terjadinya cash
mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara tepat jumlah dan tepat waktu.
16 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Dalam rangka pencapaian misi-misi tersebut diatas, perlu diambil langkah-
langkah strategis oleh Direktorat PKN untuk menjabarkan misi-misi menjadi sebuah
rumusan strategis yang implementatif dan menyeluruh sehingga seluruh komponen
Direktorat PKN dapat bersinergi dan berkontribusi secara proaktif.
Berkaitan dengan telah diimplementasikannya alat bantu proses pengelolaan
kinerja berbasis balance score card dalam memetakan strategi, target, dan penilaian
pencapaian kinerja, Rencana Strategis Direktorat PKN dalam pada prinsipnya bergerak
paralel dan saling terkait dengan Peta Strategi, sebagai produk dari pengelolaan
kinerja berbasis balance score card.
C. Sasaran Strategis
Sasaran Strategis Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) diklasifikasikan dan
dijabarkan sebagai berikut:
1. Stakeholder Perspective
a) Pengelolaan perbendaharaan dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif
dengan risiko terkendali
1) 1a-CP Indeks likuiditas kas negara (OPKAS)
2) 1b-CP Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang (OPKAS)
3) 1c-N Indeks kepatuhan Bank Operasional dan Bank/Pos Persepsi dalam
melaksanakan kontrak (MPPK)
2. Customer Perspective
a) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.
1) 2a-N Indeks kepuasan publik atas layanan Direktorat PKN
2) 2b-N Indeks efektifitas implementasi layanan pengguna melalui HAI
DJPb pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara (TU)
3. Internal Process Perspective
a) Formulasi kebijakan yang Optimal
1) 3a-N Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan (KTMR)
b) Pengelolaan kas dan pembiayaan yang pruden dan optimal
1) 4a-CP Deviasi akurasi perencanaan kas pemerintah pusat
17 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
2) 4b-N Indeks ketepatan penerapan strategi portofolio instrumen
investasi dalam pengelolaan kelebihan kas
3) 4c-CP Indeks pengendalian biaya atas SILPA
c) Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara yang optimal dan andal
1) 5a-N Jumlah penerimaan dari pengelolaan kas
2) 5b-N Indeks efektivitas pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas
3) 5c-N Indeks efektifitas pengendalian rekening pemerintah
d) Pengelolaan kas pinjaman dan hibah yang optimal
1) 6a-N Indeks efektivitas pengelolaan kas pinjaman dan hibah.
e) Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan
1) 7a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi
f) Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan
tepat waktu
1) 8a-CP Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK
BUN yang telah ditindaklanjuti
2) 8b-N Indeks kualitas laporan keuangan Kuasa BUN Pusat
4. Learning and growth perspective
a) Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal
1) 9a-N Nilai rata-rata hard competency pegawai
2) 9b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal
3) 9c-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused
organization
b) Pengelolaan keuangan yang optimal
1) 10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat PKN
1. STAKEHOLDER PERSPECTIVE
Dalam stakeholder perspective Direktorat PKN, hanya terdapat 1 (satu) Sasaran
Strategis yaitu “Pengelolaan perbendaharaan dan pembiayaan yang akuntabel dan
produktif dengan risiko terkendali”.
18 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Pengelolaan perbendaharaan dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif
dengan risiko terkendali
Sebagai fund manager, penguatan dan fokus pengelolaan kas, yang optimal
melalui perencanaan kas yang efektif sehingga dapat menghindarkan terjadinya cash
mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu,
optimalisasi idle cash. Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen
Perbendaharaan sebagai regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga
tercipta iklim investasi yang kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara
yang optimal.
Pengelolaan kas negara yang optimal artinya dapat memanfaatkan kas yang ada
sesuai dengan kebutuhan, memanfaatkan idle cash dengan hasil yang maksimal, dan
meminimalisir cost. Sedangkan efisiensi dalam pengelolaan kas negara berarti
kemampuan dalam mengelola pengelolaan negara dengan mempertimbangkan
biaya dan manfaat, dimana manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan
biaya yang harus dikeluarkan.
Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan capaian dari
3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu “Indeks Likuiditas Kas negara”, “Indeks
Optimalisasi kas terhadap bunga utang”, dan “Indeks Kepatuhan Bank Operasional
dan Bank/Pos Persepsi dalam melaksanakan kontrak”.
1. Indeks Likuiditas Kas Negara
Pengelolaan perbendaharaan dan pembiayaan yang akuntabel berarti seluruh
kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan perbendaharaan dan pembiayaan
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para stakeholders. Tidak hanya itu,
pengelolaan dimaksud produktif yaitu pengelolaan harus memberikan nilai tambah,
khususnya terhadap penerimaan negara dan mengurangi biaya yang harus
dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya pencapaian target output/outcome yang
direncanakan namun dengan tetap dilakukan secara cermat dan hati-hati sehingga
risiko dapat dikendalikan.
19 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Tingkat likuiditas kas negara adalah jumlah saldo pada kas negara yang dijaga
pada nilai tertentu sehingga dapat memenuhi kewajiban pemerintah secara tepat
waktu dan optimal penggunaannya dan diukur dengan menjumlahkan saldo kas
operasional dan saldo kas SAL yang disimpan di Bank Indonesia dengan rentang
kendali tertentu yang harus dijaga posisinya.
Saldo kas SAL yaitu rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
yang digunakan untuk menampung SAL yang dapat digunakan pada Bank Sentral
Saldo kas operasional adalah saldo kas yang digunakan untuk membiayai
kewajiban pemerintah sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Saldo kas operasional terdiri dari:
1. Saldo kas Rekening Kas Umum Negara (RKUN) adalah saldo pada rekening
tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral dalam
bentuk Rupiah dan valuta asing.
2. Saldo kas Rekening Penempatan adalah saldo pada rekening Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan dalam rangka
penempatan uang negara pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum dalam
bentuk Rupiah dan valuta asing.
Berdasarkan Cash Management Protocol, rentang kendali saldo kas yang harus dijaga
tersebut yaitu:
1. Lebih dari Rp200 Triliun dinyatakan dengan status "sangat berlebih"
2. Lebih dari Rp185 Triliun s.d. Rp200 Triliun dinyatakan dengan status "berlebih"
3. Lebih dari Rp170 Triliun s.d. Rp185 Triliun dinyatakan dengan status
"melampaui kebutuhan"
4. Lebih dari Rp140 Triliun s.d. Rp170 Triliun dinyatakan dengan status "aman"
5. Lebih dari Rp125 Triliun s.d. Rp140 Triliun dinyatakan dengan status "waspada"
6. Rp 95 Triliun s.d. Rp125 Triliun dinyatakan dengan status "siaga"
7. Kurang dari Rp95 Triliun dinyatakan dengan status "krisis"
20 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
2. Indeks Optimalisasi Kas terhadap Bunga utang
IKU Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang adalah IKU Kemenkeu-Wide
yang bertujuan untuk mengukur kemampuan BUN dalam rangka meminimalkan biaya
bunga atas penerbitan surat utang. IKU tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2020,
sebagai indikator kinerja pada Sasaran Strategis Pengelolaan Perbendaharaan dan
Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko Terkendali. Pengelolaan
perbendaharaan dan pembiayaan yang akuntabel berarti seluruh kegiatan yang
dilakukan dalam rangka pengelolaan perbendaharaan dan pembiayaan harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada para stakeholders. Tidak hanya itu, pengelolaan
dimaksud produktif yaitu pengelolaan harus memberikan nilai tambah, khususnya
terhadap penerimaan negara dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh
pemerintah dalam upaya pencapaian target output/outcome yang direncanakan
namun dengan tetap dilakukan secara cermat dan hati-hati sehingga risiko dapat
dikendalikan.
Rasio Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang adalah perbandingan antara
penerimaan optimalisasi kas atau return on investment (RoI) oleh DJPb dengan cost
of fund atas utang yang diterbitkan oleh DJPPR pada tahun berkenaan. Hasil DJPb
adalah return on investment dari pengelolaan atas penempatan saldo kas pada Bank
Indonesia dan hasil dari optimalisasi melalui pengelolaan Treasury Dealing Room
berupa penempatan uang pada bank umum pemerintah serta transaksi reverse repo
SBN. Sedangkan Biaya Bunga merupakan biaya bunga atas penerbitan (issuance)
utang pada tahun berkenaan (tidak memperhitungkan biaya bunga dari utang-utang
pada tahun-tahun sebelumnya).
Formula dari Rasio Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang tersebut adalah
sebagai berikut:
= 0.2Hasil DJPb >>Biaya Bunga <<
21 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Hasil dari perhitungan rasio tersebut kemudian diindeksasi dengan kategori sebagai
berikut:
Indeks Uraian Kriteria
1 Rasio > 0,2 Sangat baik
2 0,15 ≤ Rasio ≤ 0,2 Baik
3 0,1 ≤ Rasio < 0,15 Cukup
4 Rasio < 0,1 Kurang
3. Indeks Kepatuhan Bank Operasional dan Bank/Pos Persepsi dalam
melaksanakan kontrak
Direktorat Pengelolaan Kas Negara memiliki ekspektasi tinggi terhadap publik
yang patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan pengelolaan perbendaharaan,
khususnya terkait bidang pengelolaan kas. Kepatuhan diperlukan agar tata
pemerintahan (good governance) berjalan dengan baik. Peraturan dan kebijakan yang
diterapkan harus transparan dan akuntabel sehingga dapat dijalankan dengan baik
dan dipahami secara bersama.
Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan capaian dari
1 (satu) IKU, yaitu “Indeks Kepatuhan Bank Operasional dan Bank Pos/Persepsi Dalam
Melaksanakan Kontrak”.
Indeks kepatuhan Bank Operasional (BO) dan/atau Bank Penyalur Gaji (BPG)
serta kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam melaksanakan kontrak diukur dari 7 (tujuh)
komponen kepatuhan berikut:
a) Kepatuhan BO dan BGP menihilkan saldo RPKBUNP SPAN dan Gaji setiap hari
(Kepatuhan I).
b) Kepatuhan BO menyalurkan SP2D tepat waktu setiap hari (Kepatuhan II).
c) Jumlah Bank/Pos Persepsi yang menyampaikan laporan penerimaan negara tepat
waktu (Kepatuhan III).
d) Jumlah Bank/Pos Persepsi yang melaksanakan pembayaran denda atas
keterlambatan pelimpahan penerimaan negara sesuai ketentuan (Kepatuhan IV).
22 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
e) Jumlah Bank/Pos Persepsi yang melaksanakan pelimpahan penerimaan negara
tepat waktu (Kepatuhan V).
f) Jumlah BO yang menyampaikan rekening koran elektronik secara tepat waktu
(Kepatuhan VI).
g) Kepatuhan BO dalam menyampaikan data PPN BI RTGS setiap bulannya
(Kepatuhan VII).
2. CUSTOMER PERSPECTIVE
Dalam Customer Perspective Direktorat PKN, terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis,
yaitu “Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien”.
Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan capaian dari
2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu “Indeks kepuasan publik atas layanan
Direktorat PKN” dan Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI
DJPb pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Perbendaharaan
telah dimulai sejak tahun 2005. Untuk menguji keberhasilan reformasi tersebut, salah
satunya diukur dengan tingkat kepuasan mitra kerja Direktorat PKN terhadap layanan
yang diberikan.
Kepuasan pengguna layanan yang tinggi didefinisikan sebagai persepsi mitra
kerja terhadap produk atau layanan yang telah memenuhi atau melebihi dari harapan
mitra. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan meningkatkan citra Direktorat
PKN sebagai pengelola kas negara. Kepuasan pelanggan adalah kepuasan mitra kerja
terhadap seluruh produk layanan yang mereka gunakan dan manfaatkan.
Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan capaian dari
2 (dua) IKU, yaitu:
1. Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan Direktorat PKN
Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan Direktorat PKN adalah nilai kepuasan
mitra kerja Direktorat PKN terhadap seluruh produk layanan Direktorat PKN yang
mereka gunakan dan manfaatkan.
Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan Direktorat PKN diukur dari hasil
survey (metode sampling) yang dilakukan oleh unit eselon III (Sub Direktorat)
23 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
lingkup Direktorat PKN dengan menggunakan kuesioner kepuasan layanan dan
disebarkan kepada responden dari seluruh stakeholder yang dilayani.
2. Indeks efektifitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb pada
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Ditjen Perbendaharaan menyediakan layanan pengguna yang terintegrasi
sebagai upaya untuk menjamin penyediaan layanan yang tepat waktu dan
profesional atas permasalahan yang dihadapi oleh pengguna layanan di bidang
perbendaharaan.
Penyelenggaraan layanan pengguna pada Ditjen Perbendaharaan yang
terintegrasi diwujudkan dengan pembentukan HAI-DJPB sesuai amanat
Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-428/PB/2016 tentang Layanan
Pengguna Terintegrasi.
HAI-DJPB (Help, Answer, Improve) menggabungkan seluruh layanan
helpdesk Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Selanjutkan perwakilan masing-
masing Direktorat teknis dan Sekretariat Ditjen bertindak sebagai agen HAI yang
akan menyelesaikan setiap pertanyaan/permasalahan yang ditetapkan ke
departemen layanan masing-masing.
Atas tiket yang masuk tersebut, maka jumlah jawaban yang diberikan
(resolve time) dibandingkan dengan jumlah seluruh tiket yang ditetapkan ke
departemen terkait menunjukkan capaian masing-masing direktorat teknis dan
Sekretariat Ditjen pada akhir tahun.
3. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
Dalam Internal Process Perspective Direktorat PKN, terdapat 6 (enam) Sasaran
Strategis, yaitu “Formulasi Kebijakan Yang Optimal”, "Pengelolaan Kas dan
Pembiayaan yang Pruden dan Optimal", “Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran
Negara yang Optimal dan Andal”, “Pengelolaan Kas Pinjaman dan Hibah yang
Optimal”, “Komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan” dan
“Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat
Waktu”.
A. Formulasi Kebijakan yang optimal
24 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Kebijakan adalah konsep besar yang menjadi dasar dan pemberi arah dalam
pelaksanaan dan pengembangan Sistem Perbendaharaan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Optimal adalah sesuai dengan kebutuhan, implementatif,
dan tidak saling bertentangan.
Formulasi kebijakan yang optimal mengandung makna bahwa perumusan
konsep besar yang menjadi dasar dan pemberi arah dalam pelaksanaan dan
pengembangan Sistem Perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sudah sesuai dalam menghasilkan output/outcome sesuai tujuan.
Direktorat PKN perlu melakukan formulasi kebijakan yang efektif agar
dalam pelaksanaan pengelolaan kas berjalan dengan baik dan tetap terjaga
kehati-hatiannya. Formulasi kebijakan dilakukan untuk mendukung
pengelolaan kas yang profesional dan pruden, pengelolaan kas pinjaman dan
hibah yang optimal, manajemen penerimaan dan pengeluaran negara yang
andal.
Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan capaian dari
1 (satu) IKU, yaitu “Indeks efektivitas peraturan Perbendaharaan”. Indeks
Penyelesaian RPMK adalah Persentase Jumlah RPMK yang telah diselesaikan sesuai
dengan waktu yang ditetapkan dibandingkan dengan Jumlah RPMK yang
diusulkan.
B. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan yang pruden dan optimal
Pengelolaan kas harus dilakukan secara optimal dan dengan mengedepankan
prinsip kehati-hatian (prudent), baik itu dari sumber dana yang berasal dari Dalam
Negeri maupun Pinjaman/Hibah Luar/Dalam Negeri, agar terhindar dari hal-hal yang
dapat mengakibatkan kerugian terhadap negara. Pengelolaan kas yang optimal
berarti pengelolaan dilakukan dengan menjaga kondisi kas dalam kondisi yang tidak
kelebihan dan tidak kekurangan. Kedua hal tersebut diharapkan dapat
menghindarkan terjadinya cash mismatch dan dapat menjamin ketersediaan kas
secara akurat dan tepat waktu untuk membiayai pengeluaran negara serta
optimalisasi terhadap idle cash.
25 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan capaian dari
3 (tiga IKU), yaitu :
1. Deviasi akurasi perencanaan kas pemerintah pusat,
Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan
realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran.
Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas,
dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.
Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi,
belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non
energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan.
Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target
APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap
pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.
Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu)
kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-
pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim
teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi
penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.
2. Indeks ketepatan penerapan strategi portofolio instrumen investasi dalam
pengelolaan kelebihan kas
Strategi instrumen keuangan disusun dalam rangka optimalisasi kas apabila
terjadi kelebihan kas. Dasar dari adanya IKU ini adalah uraian jabatan Seksi
MRPDALCO yaitu menyusun strategi instrumen keuangan untuk pengalokasian
kelebihan kas secara optimal.
Strategi instrumen keuangan disusun secara periodik dan secara resmi
dituangkan dalam dokumen Investment Policy Statement (IPS).
3. Indeks Pengendalian biaya atas SILPA
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi
pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu
26 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
periode pelaporan. Sedangkan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
adalah selisih kurang realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit
anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan
Anggaran (SiKPA) diukur dengan menjumlahkan Surplus / Defisit APBN dengan
Pembiayaan Netto. Biaya SiLPA merupakan biaya oportunitas atas sisa lebih
pembiayaan anggaran dalam periode tertentu. Biaya SiLPA dihitung dengan
menggunakan pendekatan perhitungan nominal SiLPA dikalikan dengan selisih
rata-rata tertimbang yield utang tunai dikurangi dengan rata-rata tertimbang
optimalisasi Kas.
SiLPA yang terkendali adalah jumlah SiLPA akumulasi bulanan yang cost
of fund-nya paling minimal. Cost of SiLPA yang paling minimal adalah sebesar
biaya kelebihan penerbitan utang dikurangi dengan remunerasi hasil
optimalisasi idle cash. Biaya kelebihan penerbitan utang adalah jumlah utang
yang diterbitkan dikurangi dengan jumlah utang yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan kas bulanan.
C. Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Optimal dan Andal
Pengelolaan penerimaan negara yang optimal artinya dapat memanfaatkan kas
yang ada sesuai dengan kebutuhan, memanfaatkan idle cash dengan hasil yang
maksimal, dan meminimalisir cost. Pengelolaan penerimaan negara yang andal adalah
proses pencatatan transaksi penerimaan negara melalui sistem elektronik secara
lengkap dan akurat, penyimpanan dokumen sumber transaksi keuangan secara rapi
dan tertib, serta penyelesaian laporan penatausahaan transaksi keuangan secara
lengkap dan tepat waktu, sehingga menghasilkan data yang valid dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Selain itu, pengelolaan pengeluaran negara yang optimal dan andal adalah
dimana pemerintah memastikan bahwa seluruh tagihan yang masuk dapat
terbayarkan dengan tepat waktu dan jumlah.
Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan capaian dari
3 (tiga IKU), yaitu Jumlah penerimaan dari pengelolaan kas, Indeks Efektifitas
27 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas dan Indeks efektivitas pengendalian
rekening pemerintah.
1. Jumlah penerimaan dari pengelolaan kas
Penempatan di Bank Sentral adalah saldo rekening Bendahara Umum
Negara yang disimpan di Bank Indonesia dan diberikan remunerasi tertentu.
Penempatan di Bank Umum adalah saldo atas kelebihan kas pada rekening
Bendahara Umum Negara yang disimpan di bank umum dan mendapatkan
tingkat remunerasi tertentu. Pengelolaan investasi pada SBN dapat berupa
penerimaan bunga dari pembelian SBN secara outright dan remunerasi atas
transaksi reverse repo. Atas pengelolaan surplus kas diatas, negara memperoleh
remunerasi yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Diharapkan, remunerasi
akan dapat menutup cost of fund yang ditanggung pemerintah dalam
pembiayaan defisit APBN.
2. Indeks Efektifitas pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas
Penerimaan negara dilakukan dengan mengumpulkan setoran dari para
wajib pajak/wajib bayar/wajib setor menggunakan Modul Penerimaan Negara
Generasi Ke-3 (MPN G3) melalui berbagai kanal penerimaan yang disiapkan
oleh pemerintah dan Bank/Pos Persepsi serta Lembaga Persepsi Lainnya.
Pengeluaran negara dilakukan dengan mekanisme penerbitan SP2D oleh
KPPN dan penyaluran dana dari Kas Negara melalui rekening Bank Operasional
ke rekening Pihak penerima yang sah. Penyaluran dana tersebut harus dilakukan
secara tepat jumlah dan tepat waktu (akurat) agar kredibilitas pemerintah tetap
dapat terjaga.
Penyaluran dana yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para
penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional. Retur SP2D adalah
penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN
dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor
rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening
Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif. Retur ini mengakibatkan
28 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
pemerintah masih memiliki kewajiban kepada pihak ketiga karena dana belum
diterima oleh pihak terkait.
Efektivitas pengelolaan penerimaan kas yang diukur adalah peningkatan
jumlah transaksi wajib pajak/wajib bayar/wajib setor yang menggunakan kanal
Non-Teller Bank Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya. Efektivitas
pengelolaan pengeluaran kas yang diukur adalah kecepatan penyelesaian retur
SP2D yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia.
3. Indeks efektivitas pengendalian rekening pemerintah (5c-N)
Rekening pemerintah pusat adalah Rekening Milik Satker lingkup
Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari rekening penerimaan, rekening
pengeluaran dan rekening pemerintah lainnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.05/2017.
Dalam melaksanakan pengendalian rekening, Dit. PKN melakukan
beberapa langkah, yaitu rekonsiliasi data Rekening Milik Satker lingkup
Kementerian Negara/Lembaga dengan Bank Umum setiap triwulan, penerapan
restrukturisasi rekening pengeluaran, dan penggunaan aplikasi SPRINT.
Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang memuat
informasi data rekening yang sama dan data yang tidak sama antara data Dit.
PKN dengan data Bank Umum. Data rekening yang akurat adalah data rekening
yang nomor dan nama-nya sama antara data rekening milik K/L pada Dit. PKN
dengan data rekening milik K/L pada Bank Umum.
Penerapan restrukturisasi rekening pengeluaran pada tahun 2020 dilakukan
secara bertahap sampai dengan Desember 2020. Restrukturisasi yang berhasil
adalah yang sesuai dengan target penerapannya pada Kementerian
Negara/Lembaga.
Konsolidasi data saldo rekening di bank dilakukan melalui aplikasi SPRINT.
Konsolidasi dilakukan melalui mekanisme web upload dan host to host
D. Pengelolaan Kas Pinjaman dan Hibah yang Optimal
Anggaran belanja negara setiap tahunnya bersumber dari Penerimaan
Pajak, Hibah serta Pembiayaan dari Luar dan Dalam Negeri (berupa Pinjaman
29 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Program maupun Pinjaman Proyek). Pengelolaan kas yang berasal dari
Pinjaman dan Hibah Luar/Dalam Negeri harus dilakukan secara efisien dan
optimal, terutama untuk Pinjaman karena adanya beban bunga dan cicilan
pokok yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam jangka waktu yang
cukup lama. Optimalisasi pada Pinjaman dan Hibah Dalam/Luar Negeri
dilakukan dengan meminimalisir penggunaan dana pemerintah untuk
membayar pengeluaran kegiatan yang seharusnya dibiayai dengan Pinjaman
dan Hibah serta optimalisasi remunerasi atas dana pinjaman dan hibah yang
disimpan pada rekening di Bank Indonesia/Bank Umum.
Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan
capaian dari IKU Indeks efektivitas pengelolaan kas pinjaman dan hibah
Pengelolaan kas pinjaman dan hibah dapat dinyatakan efektif apabila
penarikan dan pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan/proyek dengan
sumber dana pinjaman dan hibah senantiasa tersedia dan tidak menggunakan
dana RM APBN dalam pelaksanaannya. Efektivitas pengelolaan kas pinjaman
dan hibah dapat diukur dari pelaksanaan penarikan pinjaman dan hibah
dengan mekanisme penarikan Rekening Khusus (Reksus), Pembayaran
Langsung dan Pembiayaan Pendahuluan.
E. Komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan
Penyebaran informasi tugas bidang perbendaharaan adalah strategi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memberikan pemahaman kepada
stakeholders terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang
perbendaharaan secara komprehensif dan berkesinambungan, sehingga
mereka memiliki informasi sekaligus kompetensi yang cukup untuk
menunjang tugas perbendaharaan. Direktorat Pengelolaan Kas Negara
sebagai unit dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas untuk
menyebarkan informasi dan memberikan pemahaman di bidang pengelolaan
kas negara.
Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan
capaian dari IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi.
30 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap
peserta (stakehoklders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan
teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan
teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang
diberikan dalam pelatihan untuk satu periode.
Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi
diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan)
terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialiasi, maka total nilai efektivitas
edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil
pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.
F. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan
dan Tepat Waktu
Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah
Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara
profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat
diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian
rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.
Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan capaian
dari 2 (dua) IKU yaitu Presentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP
dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti dan Indeks kualitas laporan keuangan
Kuasa BUN Pusat
1. Presentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN
yang telah ditindaklanjuti
Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas
LKPP dan LK BUN perlu diselesaikan sebagaimana yang
direkomendasikan oleh BPK. Setiap K/L dan Pengguna Anggaran BUN
diwajibkan menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait. TP
BPK tersebut setiap akhir bulan Maret, Juli, November, dan Desember.
31 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah
selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK
sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan
pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:
a. rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang
diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang
diusulkan selesai, ditetapkan pada forum pembahasan bersama
DJPb, Itjen, unit eselon I terkait dan Auditor BPK.
b. rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang
dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam LHP.
2. Indeks kualitas laporan keuangan Kuasa BUN Pusat
LKPP adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan
APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas
dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kualitas LKPP Tingkat Kuasa BUN
Pusat diukur melalui opini dari LKBUN, karena LKPP Tingkat Kuasa BUN
Pusat tidak memperoleh opini dari BPK.
Kualitas LKBUN dengan nilai baik adalah opini yang diberikan oleh BPK
dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" dan "Wajar Dengan
Pengecualian" dan diukur dengan sumbangan hasil pemeriksaaan BPK
dalam LKBUN yang berasal dari LKPP Tingkat Kuasa BUN Pusat.
4. LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat,
mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan
kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. Selain itu, organisasi
yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki
komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap
anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif
dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola
komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang
mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur
32 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam
pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam
menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola
jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan
berjalan dengan baik.
Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan capaian dari
4 (empat) IKU yaitu nilai rata-rata hard competency pegawai, nilai hasil evaluasi
pelaksanaan tugas kepatuhan internal, nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis
strategy focused organization dan presentase kualitas pelaksanaan anggaran
Direktorat PKN
a. Nilai rata-rata hard competency pegawai
IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai Direktorat
Pengelolaan Kas Negara terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan,
sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency
pegawai. Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri
dari beberapa soal untuk diselesaikan, yaitu 70% tusi eselon IV yang
bersangkutan + 30% tusi/pengetahuan lainnya. Dengan demikian, pimpinan
unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para
pegawai di lingkungan masing-masing.
Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun
berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat
keterangan dari Direktur PKN, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah
N/A (Not Available). Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian
IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol). Pegawai yang tidak mengikuti
tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan.
b. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal
Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas
kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan
Direktorat PKN. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan c.q. Bagian Kepatuhan Internal Setditjen Perbendaharaan.
33 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Unsur-unsur pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas:
1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 40%)
2. Pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern (bobot: 40%)
3. Kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 20%)
c. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization
Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap
pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen
Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan
kualitas pengelolaan kinerja.
Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud
merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk
melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip
Strategy Focused Organization (SFO).
Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas
pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan
kinerja di unit masing-masing.
Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:
a. Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan
kinerja periode sampai dengan triwulan III 2019 (60%).
b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2018 (40%).
d. Presentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat PKN (10a-CP)
Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus
dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat,
efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah
direncanakan dalam DIPA.
Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan
komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian
keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto,
34 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian
tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara,
pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM.
Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian
Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30%
komponen proses.
Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:
1) Capaian Keluaran, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-K/L
sesuai formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini
dilakukan karena perhitungan Capaian Keluaran pada SMART dari DJA
sudah memperhitungkan capaian Indikator Kinerja Output (Value for
Money).
2) Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) di mana nilai efisiensi diperoleh dengan
asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus
efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu,
perlu dilakukan transformasi skala nilai efisiensi (NE) agar diperoleh skala
nilai yang mencerminkan reward atas usaha efisiensi.
3) Konsistensi (modifikasi SMART DJA dan IKPA dari Ditjen Perbendaharaan),
adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang
dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar
Ketiga DIPA. Terdapat ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi
maksimal 1 kali per triwulan, dan tidak merubah nilai konsistensi bulan
sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per
triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif (minus).
D. Perjanjian Kinerja 2020
Penetapan/perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Instruksi
Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan
merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang
menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan
amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan/perjanjian kinerja ini
35 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima
amanah kepada atasan langsungnya.
Penetapan Kinerja Direktorat PKN tahun 2020 merupakan kontrak kinerja
Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan,
terjabarkan dalam 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator
Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tersebut
terangkum dalam Peta Strategi Direktorat PKN tahun 2020.
Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat)
Perspective yaitu Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process
Perspective serta Learning and Growth Perspective kemudian diuraikan ke dalam 13
(tiga belas) SS sebagaimana tampak pada Gambar 1.
Gambar 2. Peta Strategi Direktorat PKN Tahun 2020
36 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
BAB III: Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada tahun 2020, Direktorat PKN berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
sebesar 113,21. Nilai NKO ini dihitung dari capaian dari target IKU yang meningkat pada
tahun 2020 sehingga nilai ini relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai NKO tahun
2018 dan 2017. Selain itu, pada tahun ini terdapat beberapa IKU baru dengan target yang
challenging.
Tabel 2. Nilai NKO Direktorat PKN 2015-2020
2016 2017 2018 2019 2020116,2 114,90 114,68 113,21 114,30
Rincian perhitungan NKO Direktorat PKN dapat dilihat pada Lampiran V dari
LAKIN.
Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Perbendaharaan dan Pembiayaan yangAkuntabel dan Produktif dengan Resiko Terkendali
IKU 1a-N: Indeks likuiditas kas negara
Indeks Likuiditas Kas Negara bertujuan untuk memantau status Kas Negara pada
periode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan APBN. IKU ini diukur
dengan menjumlahkan saldo kas operasional dan saldo kas SAL yang disimpan di Bank
Indonesia dengan rentang kendali tertentu yang harus dijaga posisinya. Jumlah saldo
pada kas negara yang dijaga diukur pada nilai tertentu sehingga dapat memenuhi
kewajiban pemerintah secara tepat waktu dan optimal penggunaannya.
Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi
terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan triwulanan, dan
jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka
rata- rata dari seluruh periode bersangkutan dalam setahun).
Selama tahun 2020 terdapat beberapa permasalahan dalam upaya mencapai target
kinerja yang sudah ditetapkan. Pertama adalah Saldo kas operasional rata-rata pada
triwulan IV (terutama bulan Oktober) banyak dipengaruhi oleh pengeluaran belanja PEN
37 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
dan Covid (PG dan NPG) yang harus didanai terlebih dahulu oleh RKUN. Sedangkan
pada bulan November dan Desember, saldo kas mengalami peningkatan karena
pengajuan pembiayaan PG dan NPG telah berhasil diproyeksikan.
Realisasi IKU Indeks likuiditas kas Negara per triwulan dapat ditunjukkan dari tabel
berikut.
Tabel 3. Realisasi IKU Indeks Likuiditas Kas Negara
IKUQ1 Q2 Q3 Q4 Tahunan
T R T R T R T R T RIndekslikuiditas kasnegara
3 3,33 3 3,67 3 3 3 3,33 3 3,33
*Keterangan : T: Target , R : Realisasi
Untuk rincian data terkait saldo kas rata-rata akan dijelaskan dalam tabel berikut.
Tabel 4. Rincian Data Saldo Kas Rata-rata per Bulan
Bulan TriwulanSaldo KasRata-rata
IndekBulanan
IndeksTriwulanan
JanuariI
150.569 M 4
3,33Februari 193.511 M 2Maret 164.700 M 4April
II147.373 M 4
3,67Mei 176.427 M 3Juni 158.417 M 4Juli
III172.796 M 3
2,67Agustus 167.296 M 4September 68,5 M 1
OktoberIV
98.984 M 23,33November 154.365 M 4
Desember 167.903 M 4
Sumber: Subdit OPKAS *Keterangan : M= Dinyatakan dalam satuan Miliar rupiah
IKU 1b-CP: Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang
IKU Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang adalah IKU Kemenkeu-Wide
yang bertujuan untuk mengukur kemampuan BUN dalam meminimalkan biaya bunga
atas penerbitan surat utang. IKU ini baru dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai indikator
kinerja pada sasaran strategis pengelolaan perbendaharaan dan pembiayaan yang
akuntabel dan produktif dengan risiko terkendali. Pengelolaan perbendaharaan dan
38 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
pembiayaan yang akuntabel berarti seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka
pengelolaan perbendaharaan dan pembiayaan harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada para stakeholders. Selain itu pengelolaan harus bersifat produktif yang berarti
bahwa pengelolaan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap penerimaan
negara dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dengan tetap
dilakukan secara cermat dan hati-hati sehingga risiko dapat terkendali.
Selama tahun 2020, perhitungan optimalisasi kas terhadap bunga utang akandijabarkan dalam tabel 5.
Tabel 5. Rincian Data Rasio Optimalisasi Kas terhadap Bunga Hutang
Bulan Kuartal Hasil Optimalisasi KasDJPb Bunga Utang DJPPR
Rasio Optimalisasi Kasterhadap Bunga Utang
Bulanan Triwulanan1
1
537.575.228.614,00 866.212.477.100,00 0,62
0,7362 619.280.210.268,00 530.164.985.800,00 1,17
3 623.830.795.572,00 1.485.300.000.000,00 0,42
4
2
582.591.340.295,00 6.659.000.000.000,00 0,09
0,1865 909.210.825.856,00 5.366.000.000.000,00 0,17
6 765.948.160.721,00 2.550.000.000.000,00 0,30
7
3
627.636.949.048,00 1.458.900.000.000,00 0,43
0,3138 597.158.521.186,00 2.188.400.000.000,00 0,27
9 689.402.690.153,00 2.939.000.000.000,00 0,23
10
4
486.322.160.476,00 6.482.672.287.249,00 0,08
0,19411 504.962.978.470,00 1.318.300.000.000,00 0,38
12 415.904.443.130,00 3.336.600.000.000,00 0,12
Realisasi IKU Indeks Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang per triwulan dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 6. Realisasi IKU Indeks Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang per Triwulan
IKUQ1 Q2 Q3 Q4 Tahunan
T R T R T R T R T RIndeksOptimalisasi Kasterhadap BungaUtang
3 4 3 3 3 4 3 3 3 3,5
*Keterangan: T: Target , R : Realisasi
39 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
IKU 1c-N: Indeks Kepatuhan Bank Operasional dan Bank/Pos Persepsi dalam
Melaksanakan Kontrak
IKU ini ditujukan untuk mengukur tingkat kepatuhan Bank Operasional dalam
melaksanakan Tresury Single Account (TSA) serta ketepatan waktu penyaluran SP2D Gaji
dan Bank/Pos Persepsi terkait dengan jam buka loket dan ketepatan pelimpahan
penerimaan negara serta penyampaian laporan ke KPPN sesuai dengan kontrak
Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh Bank/Pos dengan Kementerian
Keuangan.
Capaian indeks kepatuhan Bank Operasional dan Bank/Pos Persepsi dalam
melaksanakan kontrak pada tahun 2020 adalah sebesar 4. Adapun perhitungan atas
capaian untuk setiap triwulan adalah sebagai berikut:
Tabel 7. Rincian Data Kepatuhan Bank Operasional dan Bank/Pos Persepsi dalam melaksanakan kontrak
Triwulan I
Kriteria
Jumlah BankOperasional
/BPG/Bank/PosMitra Kerja
KPPN
JumlahHari
Kerja/Transaksi
BankOperasional
/BPG/Pos yangDitegur/Dendakarena TidakPatuh Sesuai
Kriteria
PerhitunganCapaian IKU
kepatuhan BankOperasional I
Pusat/Bank/Pos
CapaianIKU
KepatuhanBO/BPG
/Bank/PosPersepsi
Indeks
1 31 63 0 100% - 0%(0/(63x31)x100%) 100% 4
2 31 63 0 100% - 0%(0/(63x31)x100%) 100% 4
3 4 63 0 100% - 0%(0/(63x4)x100%) 100% 4
4 936 972 36 100% - 0,018%(36/(63x31)x100%) 99,98% 4
5 87 63 0 100% - 0%(0/(63x86)x100%) 100% 4
6 87 63 0 100% - 0%(0/(63x86)x100%) 100% 4
7 87 63 22 100% - 0,004%(22/(63x86)x100%) 99,99% 4
CAPAIAN IKU RATA-RATA 99,99% 4
40 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Triwulan II
Kriteria
Jumlah BankOperasional
/BPG/Bank/PosMitra Kerja
KPPN
JumlahHari
Kerja/Transaksi
BankOperasional
/BPG/Pos yangDitegur/Dendakarena TidakPatuh Sesuai
Kriteria
PerhitunganCapaian IKU
Kepatuhan BankOperasional I
Pusat/Bank/ Pos
CapaianIKU
kepatuhanBO/BPG
/Bank/PosPersepsi
Indeks
1 31 58 2 100% - 0,11%(2/(58x31)x100%) 99.89% 4
2 31 58 0 100% - 0%(0/(58x31)x100%) 100% 4
3 4 58 0 100% - 0%(0/(58x4)x100%) 100% 4
4 1241 1281 40 100% - 2,04%(40/(58x31)x100%) 97,95% 4
5 87 58 0 100% - 0%(0/(58x87)x100%) 100% 4
6 87 58 0 100% - 0%(0/(58x87)x100%) 100% 4
7 87 58 39 100% - 0,77%(22/(58x87)x100%) 99,22% 4
CAPAIAN IKU RATA-RATA 99,58% 4
Triwulan III
Kriteria
JumlahBO/BPG/Bank/Pos/LPL Mitra
Kerja KPPN danBS Tepat Waktu
JumlahHari
Kerja/Total BS
JumlahBO/BPG/Pos
yangDitegur/Dendakarena TidakPatuh Sesuai
Kriteria
PerhitunganCapaian IKU
kepatuhan BankOperasional
/Bank/Pos/LPL
CapaianIKU
kepatuhanBO/BPG
/Bank/PosPersepsi/L
PL
Indeks
1 30 62 0 100% - 0%(0/(62x30)x100%) 100% 4
2 30 62 0 100% - 0%(0/(62x30)x100%) 100% 4
3 4 62 0 100% - 0%(0/(62x4)x100%) 100% 4
4 1189 1210 21 100% - 1,13%(21(62x30)x100%) 98,87% 4
5 87 62 0 100% - 0%(0/(62x87)x100%) 100% 4
6 87 62 0 100% - 0%(0/(62x87)x100%) 100% 4
7 87 62 27 100% - 0,5%(27/(62x87)x100%) 99,49% 4
CAPAIAN IKU RATA-RATA 99,76% 4
41 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Triwulan IV
Kriteria
JumlahBO/BPG/Bank/Pos/LPL Mitra
Kerja KPPN danBS Tepat Waktu
JumlahHari
Kerja/Total BS
JumlahBO/BPG/Pos
yangDitegur/Dendakarena TidakPatuh Sesuai
Kriteria
PerhitunganCapaian IKU
Kepatuhan BankOperasional
/Bank/Pos/LPL
Capaian IKUkepatuhan
BO/BPG/Bank/PosPersepsi/
LPL
Indeks
1 30 62 0 100% - 0%(0/(62x30)x100%) 100% 4
2 30 62 1 100% - 0,05%(0/(62x30)x100%) 99,95% 4
3 4 62 0 100% - 0%(0/(62x4)x100%) 100% 4
4 886 908 22 100% - 1,18%(22(62x30)x100%) 98,82% 4
5 87 62 0 100% - 0%(0/(62x87)x100%) 100% 4
6 87 62 0 100% - 0%(0/(62x87)x100%) 100% 4
7 87 62 27 100% - 0,5%(27/(62x87)x100%) 99,49% 4
CAPAIAN IKU RATA-RATA 99,76% 4
Dapat diketahui bahwa mulai dari triwulan I tahun 2020 Dit. PKN berhasil
mempertahankan indeks kepatuhan dengan nilai 4. Selain itu juga dilakukan rekapitulasi
tingkat kepatuhan Bank operasional, Bank Persepsi, serta lembaga lainnya berdasarkan
masing-masing kategori kepatuhan selama tahun anggaran 2020 yang akan dijabarkan
dalam tabel berikut:
Tabel 8. Tabel Perbandingan Kepatuhan BO/BPG/Persepsi/Lembaga Lainnya
PERBANDINGAN KEPATUHAN BO/BPG/PERSEPSI/LEMBAGA LAINNYA
Komponen DefinisiPerbandingan Nilai
IndeksTri I Tri II Tri III Tri IV
Kepatuhan 1
Indeks Kepatuhan BO Dan BPG yang tepatwaktu dalam menihilkan saldoRPKBUNSPAN dan gaji pada akhir hari dandi awal bulan hari kerja (khusus gaji)
100% 99.89% 100% 100% 4
Kepatuhan 2
Indeks Kepatuhan BO menyalurkan SP2Dsesuai dengan Dropping dana yangdilakukan Dit PKN setiap hari secara tepatwaktu
100% 100% 100% 99,95% 4
Kepatuhan 3Indeks Kepatuhan BO menyampaikan dataPPN BI RTGS secara tepat waktunya setiapbulan
100% 100% 100% 100% 4
Kepatuhan 4Jumlah BO/BPG yang menyampaikanRekening koran secara tepat waktu setiaphari
98,15% 97,95% 98,87% 98,82% 4
42 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Kepatuhan 5Jumlah Bank Persepsi yang melaporkanpenerimaan negara (LHP) setiap harisecara tepat waktu
100% 100% 100% 100% 4
Kepatuhan 6 Jumlah Bank Persepsi yang melaksanakanpembayaran denda sesuai ketentuan 100% 100% 100% 100% 4
Kepatuhan 7Jumlah Bank Persepsi yang melaksanakanPelimpahan Negara secara tepat waktusetiap hari
99,59% 99,22% 99,49% 99,65% 4
RATA-RATA 99,67% 99,58% 99,76% 99,78% 4
Realisasi IKU Indeks Kepatuhan Bank Operasional dan Bank/Pos Persepsi dalam
Melaksanakan Kontrak per triwulan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 9. Realisasi IKU Indeks Kepatuhan Bank Operasional dan Bank/Pos Persepsi dalam Melaksanakan Kontrak perTriwulan
IKU Q1 Q2 Q3 Q4 TahunanT R T R T R T R T R
IndeksKepatuhan BankOperasionaldan Bank/PosPersepsi dalamMelaksanakanKontrak
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
*Keterangan: T: Target , R : Realisasi
Sasaran Strategis 2 : Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien
IKU 2a-N: Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan Direktorat PKN
Pengukuran indeks kepuasan publik atas layanan Direktorat PKN bertujuan untuk
mengetahui tingkat kepuasan mitra kerja terhadap layanan yang diberikan oleh
Direktorat PKN pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan mitra kerja yang tinggi secara
tidak langsung akan meningkatkan citra Direktorat PKN sebagai pengelola kas negara.
Mitra kerja Direktorat PKN antara lain adalah Bank, Kementerian/Lembaga dan
lender/donor.
Pada tahun 2020, survei kepuasan Direktorat PKN dilakukan oleh tiga unit eselon
III, yaitu: Subdit MPPK, Subdit MRLPPB, dan Subdit MKPH. Selama tahun 2020, survei
dilakukan sebanyak satu kali yang dilakukan pada semester II tahun 2020. Realisasi IKU
ini pada tahun 2020 adalah sebesar indeks 4,71 dari target sebesar indeks 4,53. Nilai
tersebut diperoleh dari rata-rata nilai tingkat kepuasan mitra kerja terhadap layanan dari
43 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
masing-masing unit, yang diukur melalui survei dengan metode sampling kepada mitra
kerja yang mendapat pelayanan dari unit eselon III (Sub Direktorat) pada Direktorat PKN
sebagai responden. Subdit MKPH, MPPK, dan MRLPPB memperoleh nilai masing sebesar
indeks 4,8 (MKPH); 4,8 (MPPK); dan 4,57 (MRLPPB), yang rincian kegiatannya adalah
sebagai berikut:
a. Subdit MRLPPB melaksanakan survei pada kegiatan rekonsiliasi perhitungan Jasa
Giro TNP dan Rekonsiliasi Rekening Satker Lingkup Kementerian Negara/Lembaga
pada Bank Umum periode Triwulan III 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d.
22 Oktober 2020. Responden sebanyak 38 orang dari Bank Umum dan K/L dan
mendapat nilai sebesar 4,57.
b. Subdit MPPK melaksanakan survei pada kegiatan Rapat Koordinasi BPG dengan
responden sebanyak 73 orang dan nilai sebesar 4,8.
c. Subdit MKPH melaksanakan survei dengan menyebar kuesioner kepada perwakilan
executing agency (EA) yang reksusnya dikelola oleh subdit MKPH. Jumlah
responden adalah sebanyak 38 orang dan mendapat nilai sebesar 4,8.
Hasil tersebut merupakan hasil dari berbagai tindakan yang telah dilaksanakan
untuk dapat mencapai kondisi tersebut diantaranya adalah dengan meningkatkan kinerja
layanan berupa bimbingan dan konsultasi serta peningkatan sarana dan prasarana dalam
memberikan layanan kepada mitra kerja.
Perbandingan Target dan Realisasi IKU dengan tahun-tahun sebelumnya dapat
dilihat pada tabel berikut.
2016 2017 2018 2019 2020T R T R T R T R T R
3 4 4,12 4,45 4,52 4,71 4,52 4,78 4,53 4,71
*Keterangan: T: Target , R : Realisasi
IKU 2b-N: Indeks Efektivitas Implementasi Layanan Pengguna Melalui HAI DJPBpada Direktorat Pengelolaan Kas Negara
IKU ini dihitung berdasarkan indeks kualitas dan indeks ketepatan waktu layanan
yang diberikan kepada pengguna untuk seluruh departemen layanan HAI yang berada
dibawah Direktorat PKN. Indeks kualitas layanan diukur berdasarkan tingkat kepuasan
stakeholder terhadap kualitas penyelesaian tiket pada Direktorat PKN dibandingkan yang
44 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
dilakukan pada akhir periode perhitungan pelaporan IKU dan memiliki bobot
perhitungan sebesar 37,75% Sementara itu, indeks ketepatan waktu penyelesaian tiket
diukur dengan berdasarkan persentase tiket yang diselesaikan tepat SLA dibandingkan
dengan seluruh tiket yang masuk dan memiliki bobot perhitungan sebesar 62,25%.
Perhitungan IKU ini menggunakan polarisasi indikator kinerja maximize (semakin
tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), jenis konsolidasi
periode average (realisasi yang digunakan adalah indeks rata-rata dari seluruh periode
bersangkutan dalam setahun), dan trajectory IKU triwulanan. Realisasi IKU Indeks
Implementasi Layanan Konsultasi HAI DJPb secara Berkualitas dan Tepat Waktu pada
Semester I tahun 2020 telah diselesaikan dengan rekapitulasi sebagaimana berikut.
Tabel 10. Realisasi IKU Indeks Implementasi Layanan Konsultasi HAI DJPb secara Berkualitas dan Tepat WaktuTahun 2020
PeriodeJml.Tiket
Ketepatan Waktu SurveyIndeks
TepatSLA
% Indeks Bobot Responden H Indeks Bobot
SemesterII
747 747 100 4 2,49 170 94,13 3,77 1,51 3,91
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, pada semester IItahun 2020 realisasi
IKU Indeks Implementasi Layanan Konsultasi HAI DJPb secara Berkualitas dan Tepat
Waktu telah melampaui target pada Kontrak Kinerja. Secara akumulasi nilai indeks
efektivitas implementasi layanan pengguna melalui aplikasi HAI DJPB pada direktorat
PKN adalah sebesar 3,88. Nilai ini didapatkan dari nilai rata-rata semester I dan semester
II tahun 2020. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 untuk
memaksimalkan capaian IKU ini adalah sebagai berikut:
1. Direktorat PKN telah membentuk tim gugus tugas yang bertujuan untuk
melakukan koordinasi terkait pembagian tugas penyelesaian tiket masuk secara
baik dan tepat waktu.
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi antara agen Layer 1 pada Direktorat SITP
dengan agen Layer 2 dan Layer 3 pada Direktorat PKN.
3. Menanggapi tiket masuk sesuai dengan kebutuhan stakeholder dalam kurun waktu
yang telah ditetapkan.
Perbandingan Target dan Realisasi IKU dengan tahun-tahun sebelumnya dapat
dilihat pada tabel berikut.
45 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
2016 2017 2018 2019 2020T R T R T R T R T R- - 80% 90,52% 95% 100% 3 4 3 3,88
*Keterangan: T: Target , R : Realisasi
Sasaran Strategis 3 : Perumusan Kebijakan yang Optimal
IKU 3a-N: Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan
IKU ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan tingkat penyelesaian rancangan
peraturan perbendaharaan yang berhasil di usulkan mencadi peraturan. Capaian yang
diperoleh Dit. PKN pada tahun 2020 yakni telah menyelesaikan 4 RPMK menjadi PMK,
yaitu sebagai berikut:
Tabel 11. Peraturan yang diselesaiakan oleh Direktorat PKN Tahun 2020
Subdit Jumah Uraian
MPPK 1a. PMK No. 63/PMK.05/2020 tentang Tata Cara
Pengelolaan Rekening Khusus PembiayaanProgram Pemulihan Ekonomi
KTDRMR 3
a. PMK No. 64/PMK.05/2020 tentang PenempatanDana Pada Bank Peserta Dalam Rangka ProgramPemulihan Ekonomi Nasional
b. PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang PenempatanUang Negara Pada Bank Umum Dalam RangkaPercepatan Pemulihan Ekonomi Nasional
c. PMK No. 104/PMK.05/2020 tentang PenempatanDana Dalam Rangka Pelaksanaan ProgramPemulihan Ekonomi Nasional
Formulasi perhitungan IKU Efektivitas Peraturan Perbendaharaan tahun 2020
memiliki perbedaan dengan metode pengukuran yang digunakan dalam periode
sebelumnya. Pengukuran Indeks ini menggunakan salah satu indikator berupa indeks uji
dampak dan juga indeks tindak lanjut uji dampak.
Tabel target capaian dan realisasi IKU indeks efektivitas peraturan perbendaharaan
tahun 2020.
Tabel 12. Tabel Realisasi Capaian IKU Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan Tahun 2020
T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Tahun 2020
Target - - - 3 3
Realisasi N/A N/A N/A 4 4
Capaian N/A N/A N/A 133,33% 133,33%
*Keterangan: T: Target , R : Realisasi
46 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Sampai dengan saat ini terdapat beberapa usulan yang masih dalam proses untuk
dilakukan review melalui ND-710/PB.3/2020 tanggal 12 Juni 2020 telah diusulkan kepada
Direktur Sistem Perbendaharaan untuk menghapus 2 RPMK dari daftar Program
Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kemenkeu 2020
1. RPMK tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada
Akhir Tahun Anggaran, dan
2. RPMK tentang Tata Cara Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian Penerimaan
Negara.
Selain itu Direktur PKN juga telah mengusulkan PMK 183/2019 tentang Rekening
Pengeluaran Milik K/L melalui ND-358/PB.3/2020 tanggal 9 Maret 2020 sebagai PMK
yang akan dilakukan uji dampak peraturan tahun 2020. Untuk selanjutnya, Bagian
Organisasi dan Tata Laksana serta Direktur Sistem Perbendaharaan akan melakukan
survey uji dampak peraturan dimaksud.
Dengan demikian, realisasi IKU Efektivitas Peraturan Perbendaharaan telah
mencapai target pada Kontrak Kinerja yaitu dengan indeks capaian 4 dari taget tahun
2020 adalah 3.
Perbandingan Target dan Realisasi IKU dengan tahun-tahun sebelumnya dapat
dilihat pada tabel berikut.
2016 2017 2018 2019 2020T R T R T R T R T R- - 30% 12,5% 70% 80% 70% 100% 3 4
*Keterangan: T: Target , R : Realisasi
Sasaran Strategis 4 : Pengelolaan Kas dan Pembiayaan yang Pruden dan Optimal
IKU 4a-CP: Deviasi Akurasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat
IKU Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat adalah IKU yang
bertujuan untuk memastikan BUN mengetahui rencana penerimaan/pengeluaran kas
dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas.
Pada awalnya IKU tersebut adalah salah satu IKU Kemenkeu-Wide Kementerian
Keuangan, yang merupakan refinement dari IKU Akurasi perencanaan pemerintah
pusat, yang mengukur akurasi dari rencana penerimaan kas dan rencana pengeluaran
kas. Pada tahun 2020, IKU ini menjadi IKU Kemenkeu-One Ditjen Perbendaharaan,
yang juga dimandatorikan ke seluruh unit eselon I terkait (Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan
47 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Cukai, Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko, Ditjen Kekayaan Negara, dan Ditjen Perbendaharaan sebagai
koordinatornya). Hal tersebut bertujuan agar tingkat akurasi perencanaan kas lebih baik
dari tahun-tahun sebelumnya, karena perencanaan kas yang akurat akan membantu
pengelolaan likuiditas yang lebih baik dalam hal penyediaan kas untuk menyelesaikan
kewajiban pemerintah.
Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan
realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan
meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai,
penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja
pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar
negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa,
serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data
yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap
pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.
Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali.
Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok
keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM
menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan
pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.
Yang dimaksud penerimaan kas adalah:
1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang
berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang
berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara
realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤
5%.
Yang dimaksud pengeluaran kas adalah
1. Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (cash outflows) yang
berasal dari belanja negara, dan pembiayaan
2. Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (cash outflows) yang
berasal dari belanja negara, dan pembiayaan.
Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi
pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu ≤ dari 5%.
48 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat tahun 2020 didapatkan
dengan merata-rata deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat triwulanan
selama tahun 2020. Deviasi penerimaan kas bulanan dan triwulanan, deviasi
pengeluaran kas bulanan dan triwulanan, dan deviasi perencanaan kas triwulanan
diformulasikan sebagai berikut:
Deviasi penerimaan kas:Deviasi
triwulan (t) =Ʃ Proyeksi penerimaan kas tiap bulan - Ʃ Realisasi penerimaan kas
tiap bulan x 100%
Ʃ proyeksi penerimaan kas tiap bulan
Deviasi pengeluaran kas:
Deviasi triwulan (t) = Ʃ Proyeksi pengeluaran kas tiap bulan - Ʃ Realisasipengeluaran kas tiap bulan x 100%
Ʃ proyeksi pengeluaran kas tiap bulan
Deviasi perencanaan kas:
Perhitungan polarisasi data menggunakan minimize (semakin rendah realisasi
terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (trajectory)
triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang
digunakan adalah angka rata-rata dari seluruh periode bersangkutan dalam setahun).
Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-
One Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020 adalah sebesar 4,75%. Demikian halnya dengan
target pada Renca Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, juga
ditargetkan sebesar 4,75% dan bertahap dikurangi sampai dengan 4,25% di tahun 2024.
Perlu diketahui bahwa deviasi dapat ditentukan dari nilai akurasi tersebut, dalam hal ini
deviasi perencanaan kas adalah 4,75%, yaitu 100% (atau 1) dikurangi 95,25%.
Realisasi deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat pada tahun 2020
adalah sebesar 2,21% untuk triwulan I, 0,54% untuk triwulan II, 3,73% untuk triwulan III,
dan 4,37% untuk triwulan IV. Dari data realisasi IKU triwulanan tersebut dapat diperoleh
nilai realisasi IKU tahunan sebesar 2,71% sehingga mengindikasikan capaian yang lebih
baik dari target tahunan IKU (4,75%) dan juga trajectory triwulanan yang telah ditentukan.
Nilai realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan yang dapat ditunjukkan sebagai
berikut:
49 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Tabel 13. Realisasi Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat Pada Tahun 2020
BULAN
PENERIMAAN PENGELUARAN% DEVIASIRENKASRp (miliar) %
DEVIASIRp (miliar) %
DEVIASIPerkiraaan Realisasi Perkiraan Realisasi
TRIWULAN I
1 189.769,35 176.352,29 7,07% 138.913,64 136.746,26 1,56% 4,32%
2 166.922,38 161.698,47 3,13% 127.116,58 134.155,28 5,54% 4,33%
3 124.062,57 131.450,89 5,96% 158.134,05 162.097,70 2,51% 4,23%
Q1 480.754,29 469.501,66 2,34% 424.164,28 432.999,24 2,08% 2,21%
TRIWULAN II4 316.182,35 327.904,28 3,71% 150.379,35 157.336,38 4,63% 4,17%
5 271.197,85 262.158,12 3,33% 223.705,37 203.011,24 9,25% 6,29%
6 212.056,94 212.390,86 0,16% 199.796,16 209.496,62 4,86% 2,51%
Q2 799.437,13 802.453,27 0,38% 573.880,88 569.844,24 0,70% 0,54%TRIWULAN III
7 199.627,57 213.743,67 7,07% 167.227,59 164.113,68 1,86% 4,47%
8 273.553,50 288.565,52 5,49% 233.034,90 241.099,69 3,46% 4,47%
9 244.368,16 252.978,18 3,52% 265.869,21 275.636,67 3,67% 3,60%
Q3 717.549,22 755.287,38 5,26% 666.131,70 680.850,04 2,21% 3,73%TRIWULAN IV
10 270.141,98 274.046,32 1,45% 204.056,30 187.863,03 7,94% 4,69%
11 323.206,58 328.207,51 1,55% 249.268,54 259.688,89 4,18% 2,86%
12 376.044,12 381.690,44 1,50% 147.313,69 133.159,02 9,61% 5,56%
Q4 969.392,67 983.944,27 1,50% 600.638,54 580.710,93 7,24% 4,37%Th 2020 2,71%
Deviasi perencanaan kas Pemerintah Pusat Triwulan IV sampai dengan run data
I Account tanggal 5 Januari 2021 berada pada nilai 4,37%. Angka tersebut diperoleh dari
rata-rata deviasi perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas bulan Oktober s.d.
Desember 2020 berturut-turut sebesar 1,50% dan 7,24%. Dengan demikian, capaian
IKU Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat Tahun 2020 dapat
ditunjukkan pada tabel dan grafik sebagai berikut:
Tabel 14. Realisasi IKU Deviasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat Tahun 2020 per Triwulan
T/R Q1 Q2 Smt 1 Q3 Sd. Q3 Q4 Y-20Target KK 2020 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75%Realisasi 2,21% 0,54% 1,375% 3,73% 2,16% 4,37% 2,71%Capaian 153,44% 188,62% 173,02% 121,38% 154,48% 108% 142,86%
Target IKU pada tahun 2020 adalah sebesar 4,75%. IKU dihitung average secara
triwulanan, dengan sumber data berasal dari data proyeksi yang disampaikan tim CPIN
tiap bulan dan data realisasi penerimaan dan pengeluaran I Account buku merah tiap
bulan. Pada triwulan terakhir tahun 2020, beberapa hal yang menjadi akar masalah
pencapaian IKU tersebut antara lain:
50 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
1. Sisi Pengeluaran: terdapat kendala dalam memproyeksi pola penyerapan Belanja
Negara, khususnya Belanja KL, karena minimnya informasi yang diperoleh oleh tim
CPIN terkait pola pengeluaran APBN di masa Pandemi Covid-19 dan adanya
kebijakan relaksasi Rencana Penarikan Dana Harian (RPDH) dalam rangka
akselerasi percepatan penyerapan anggaran dan pertumbuhan ekonomi.
2. Sisi Penerimaan: Proyeksi penerimaan APBN cenderung lebih baik sehingga
secara total target IKU renkas pengeluaran APBN dapat dicapai dengan baik.
Hal tersebut mengakibatkan isu-isu utama, antara lain:
1. Ada trade off antara upaya untuk mengakselerasi belanja negara melalui pemberian
fleksibititas RPDH dengan tingkat deviasi Renkas akibat tidak adanya RPDH.
2. Tidak adanya RPDH pada masa Pandemi Covid-19 menyebabkan Tim CPIN dan
Direktorat PKN kehilangan satu tool untuk memproyeksi pengeluaran APBN dengan
lebih akurat.
3. Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi proyeksi Pengeluaran Negara di masa
kebijakan fleksibilitas RPDH, Tim CPIN dan Direktorat PKN telah melakukan best
effort dengan menggali informasi rencana pengeluaran APBN melalui KPPN dan
satker mitra kerjanya dan mendeteksi SPM yang masuk melalui aplikasi OM SPAN.
4. Sisi Penerimaan cenderung lebih baik karena tim CPIN Penerimaan secara berkala
mengupdate proyeksi penerimaan berdasarkan perkembangan indikator ekonomi
dan hasil monitoring.
Hal tersebut di atas mengakibatkan implikasi sebagai berikut:
1. Tingkat Deviasi Renkas Sisi Pengeluaran APBN berada di level 7,24%.
2. Tingkat Deviasi Renkas sisi Penerimaan APBN berkisar di level 1,50%.
Namun demikian, dengan koordinasi yang baik antara Ditjen Perbendaharaan dengan
Tim CPIN serta Kementerian/Lembaga melalui KPPN, IKU tersebut tetap dapat tercapai
dengan realisasi sebesar dari target 4,37% dari target sebesar 4,75% pada triwulan IV.
Sedangkan realisasi tahunan sebesar 2,71% dari target sebesar 4,75%. Tindakan-
tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi akar masalah sebagaimana dimaksud di
atas adalah:
1. Melakukan koordinasi yang intensif dengan para Kepala KPPN terutama lingkup
Kanwil DJPb Provinsi Jakarta dengan berbagai media dan forum.
2. Melakukan koordinasi yang intensif dan proaktif dengan anggota Tim CPIN, baik
menggunakan forum formal seperti forum rapat CPIN mingguan dan secara informal
melalui jaringan pribadi (whatsapp/telepon/email).
3. Melakukan pemantauan, peneleaahan, dan reviu proyeksi dan realisasi APBN
secara harian.
51 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Pada tahun 2021, diharapkan Ditjen Perbendaharaan dapat terus melakukan
koordinasi secara intensif dengan stakeholder baik Tim CPIN dan
Kementerian/Lembaga (melalui KPPN), serta dapat menyusun kebijakan ataupun
sarana yang dapat mengoptimalkan skema RPDH dan RPD Harian tanpa mengurangi
urgensi percepatan penyerapan pengeluaran-pengeluaran terkait penanggualan Covid-
19 dan program pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan agar deviasi
perencanaan kas pemerintah dapat turun dan seminimal mungkin.Grafik 1. Grafik Perkembangan Capaian IKU Deviasi Akurasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat
IKU 4b-N: Indeks Ketepatan Penerapan Strategi Portofolio Instrumen Investasidalam Pengelolaan Kelebihan Kas
Strategi portofolio instrumen investasi disusun dalam rangka optimalisasi kas
apabila terjadi kelebihan kas. Dasar dari adanya IKU ini adalah uraian jabatan Seksi
MRPDALCO yaitu menyusun strategi instrumen keuangan untuk pengalokasian
kelebihan kas secara optimal. Strategi ini disusun secara periodik dan secara resmi
dituangkan dalam dokumen Investment Policy Statement (IPS). Berdasarkan manual IKU
yang sudah disepakati, pengukuran indeks kinerja ini menggunakan polarisasi maximize
dengan periode pelaporan adalah triwulanan.
Nilai Rata-rata Ketepatan Penerapan Strategi Portofolio Instrumen Investasi pada
akhir tahun anggaran 2020 adalah sebesar 4,57%, yang mana nilai ini masuk kedalam
kriteria Sangat Baik dengan indeks 5. Berikut adalah tabel capaian Indeks Ketepatan
Penerapan Strategi Portofolio Instrumen Investasi dalam Pengelolaan Kelebihan Kas
selama tahun 2020 per triwulanan.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Realisasi 4,09% 4,64% 3,84% 4,09% 1,22% 3,08% 2,71%Target 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4,75%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%Target / Toleransi Maximal
52 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Tabel 15. Target dan Capaian Indeks Ketepatan Penerapan Strategi Portofolio Instrumen Investasi dalamPengelolaan Kelebihan Kas
IKUQ1 Q2 Q3 Q4 Tahunan
T R T R T R T R T RIndeks KetepatanPenerapan StrategiPortofolioInstrumen Investasidalam PengelolaanKelebihan Kas
3 5 3 5 3 5 3 5 3 5
*Keterangan: T: Target , R : Realisasi
Adapun rincian terhadap capaian indeks ketepatan penerapan strategi portofolio
instrumen investasi dalam pengelolaan kelebihan kas akan dijelaskan dalam tabel
berikutnya. Tabel tersebut menjelaskan targaet dan capaian penempatan kas per bank
pada Triwulan III dan IV tahun anggaran 2020. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa
penempatan kas sudah dilakukan sesuai dengan target yang direncanakan akan
ditempatkan pada ketujuh bank Umum. Nilai yang diperoleh menunjukkan indeks 5 yang
berarti nilai capaian masuk dalam kategori Sangat Baik, atau memiliki nilai ketepatan
strategi lebih besar dari 8%.
Realisasi Ketepatan Penerapan Strategi Portofolio Instrumen Investasi dalam Pengelolaan Kelebihan Kas Triwulan IIIdan IV Tahun 2020
Triwulan I & II
Triwulan IIIIndikator Bank Mandiri Bank BRI Bank BNI Bank BTN
Target Rp 30.000 M Rp 30.000 M Rp 15.000 M Rp 15.000 MRealisasi Rp 39.043 M Rp 67.613,52 M Rp 18.477 M Rp 16.350 M
Selisih Realisasi Rp 9.043 M Rp 37.613,52 M Rp 3.477 M Rp 1.350 M% Selisih Realisasi 30.14% 125.38% 23.18% 9.00%
Skor 5 5 5 4AverageIndeks
4.755
53 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Triwulan IVIndikator
5 5 5 5 4 5 34,5714
5
Bank BJB Bank DKI Bank Jateng Bank Jatim BPD DIY BPD Bali Bank Sulutgo
SkorAverage Skor
Indeks
TargetTarget Paruh Waktu
Realisasi
117,80% 16,51% 66,40% 81,75% 2,50% 65,71% 0,00%
Rp 5000 M Rp 4300 M Rp 5000 M Rp 4000 M Rp 2000 M Rp 1400 M Rp 2000 MRp 2500 M Rp 2150 M Rp 2500 M Rp 2000 M Rp 1000 M Rp 700 M Rp 1000 MRp 8390 M Rp 2860 M Rp 5820 M Rp 5270 M Rp 1050 M Rp 1620 M Rp 1000 M
Selisih Realisasi Rp 5890 M Rp 710 M Rp 3320 M Rp 3270 M Rp 50 M Rp 920 M Rp -% Selisih Realisasi
Sumber: Subdit KTDRMR
IKU 4c-CP: Indeks Pengendalian Biaya atas SILPA
IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengendalian yang dilakukan dalam
rangka mememinimalisir biaya atas SILPA. Formula yang digunakan adalah dengan
memperhitungkan SiLPA (Selisih Lebih Penerimaan Anggaran) yang kemudian dikalikan
dengan biaya yang harus dikeluarkan. Biaya ini dihitung berdasarkan tingkat rata-rata
tingkat bunga pembiayaan (WAY) dikurangi dengan tingkat pengembalian atas
penempatan kas (WAR).
Rata-rata tertimbang yield (weighted average yield - WAY) utang tunai diperoleh
dari perhitungan rata-rata tertimbang dari yield atau biaya efektif utang tunai baru (SBN
dan pinjaman Program) yg ditarik atau diterbitkan pada tahun berjalan.
Rata-rata tertimbang remunerasi (weighted average remunerasi - WAR)
optimalisasi kas diperoleh dari perhitungan rata-rata tertimbang atas optimalisasi kas
melalui penempatan uang pada Bank Indonesia dan remunerasi pengelolaan Treasury
Dealing Room berupa penempatan uang pada bank umum pemerintah serta transaksi
repo/reverse repo SBN.
Tabel 16. Tabel Capaian IKU Pengendalian Biaya atas SILPA
IKUQ1 Q2 Q3 Q4 Tahunan
T R T R T R T R T RIndeksPengendalianBiaya atasSILPA
3 4 3 3 3 4 3 4 3 3,75
*Keterangan: T: Target , R : Realisasi
Selama tahun 2020, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka
pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan, diantaranya adalah adanya kendapa
54 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
pada triwulan IV SiLPA bulanan masih cukup tinggi karena penyerapan penyerapan
belanja pemerintah belum dapat terserap 100% sesuai dengan proyeksi yang telah
ditetapkan. Namun demikian, WAY bunga utang cenderung menurun berkisar di angka
4,80%-5,41%, sedangkan WA remunerasi DJPb cendering stabil berkisar di angka 4,38%-
4,63%, sehingga biaya atas SiLPA dapat dijaga.
Sasaran Strategis 5 : Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yangOptimal dan Andal
IKU 5a-N: Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas
IKU Jumlah penerimaan dari pengelolaan kas merupakan surplus pengelolaan kas
pemerintah yang diperoleh dengan melakukan penempatan di Bank Sentral,
penempatan di Bank Umum, Penerapan program Treasury National Pooling (TNP),
Pengelolaan investasi pada Surat Berharga Negara (SBN). Periode pengukuran adalah
triwulanan dengan target semesteran dan tahunan sesuai dengan besaran yang telah
ditetapkan. Sampai Semester II, Jumlah penerimaan dari pengelolaan kas terealisasi
7.332,21 Miliar rupiah.
Detil realisasi capaian per jenis penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 17. Realisasi Capaian IKU Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas per Jenis Penerimaan
JenisPenerimaan
Q1 Q2 Q3` Q4Jumlah
(dalammiliar
rupiah)PenempatanUang Negara diBI
1.562.099.742.170 2.026.315.928.548 1.444.242.981.354 1.169.912.162.491 6.202
PenempatanUang Negara diBank Umum
25.389.863.015 59.257.263.744 258.608.219.178 4.283.769 343
Penerimaandari InvestasiSBN
2.019.076.533 0 0 0 2,01
PenerapanProgram TNP
163.561.114.374 172.177.134.580 211.346.959.855 237.277.419.585 784
TOTAL 7.332
Nilai capaian penerimaan kas dari hasil pengelolaan kas pada Direktorat PKN
secara keseluruhan selalu berada diatas target yang sudah ditentukan. Namun terdapat
beberapa jenis penerimaan yang tidak dapat dicapai sesuai target yaitu terkait
penerimaan dari investasi SBN. Sejak triwulan II tidak terdapat penempatan dana kepada
55 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
investasi SBN karena terkait hasil rapat yang dilakukan dengan ALCO disepakati bahwa
transaksi repo/reverse repo TDR DJPb harus dilakukan penundaan. Adapun nilai sub
total penerimaan kas per triwulan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 18. Tabel Target dan Realisasi Capaian IKU Jumlah Penerimaan Kas dari Pengelolaan Kas
T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y-20
Target 1.077.5 M 1.250 M 1.364.5 M 1.308 M 5.000 M
Realisasi 1.780.6 M 2.257.7 M 1.914.2 M 1.407.2 M 7.332 M
Capaian 165.26% 180.52% 140.33% 107.61% 147.19%
Perbandingan Target dan Realisasi IKU dengan tahun-tahun sebelumnya dapat
dilihat pada tabel berikut.
2017 2018 2019 2020T R T R T R T R
3.400 M 5.041 M 3.900 M 5.623 M 4.000 M 7.688 M 5.000 M 7.359.8 M
*Keterangan: T: Target . R : Realisasi
IKU 5b-N: Indeks Efektivitas Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Penerimaan negara dilakukan dengan mengumpulkan setoran dari para wajib
pajak/wajib bayar/wajib setor menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi Ke-3
(MPN G3) melalui berbagai kanal penerimaan yang disiapkan oleh pemerintah dan
Bank/Pos Persepsi serta Lembaga Persepsi Lainnya.
Pengeluaran negara dilakukan dengan mekanisme penerbitan SP2D oleh KPPN
dan penyaluran dana dari Kas Negara melalui rekening Bank Operasional ke rekening
Pihak penerima yang sah. Penyaluran dana tersebut harus dilakukan secara tepat jumlah
dan tepat waktu (akurat) agar kredibilitas pemerintah tetap dapat terjaga.
Penyaluran dana yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima
yang tidak di-retur oleh Bank Operasional.
Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer
pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama.
alamat. nomor rekening. dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data
rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif. Retur ini mengakibatkan
56 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
pemerintah masih memiliki kewajiban kepada pihak ketiga karena dana belum diterima
oleh pihak terkait.
Efektivitas pengelolaan penerimaan kas yang diukur adalah peningkatan jumlah
transaksi wajib pajak/wajib bayar/wajib setor yang menggunakan kanal Non-Teller Bank
Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya.
Efektivitas pengelolaan pengeluaran kas yang diukur adalah kecepatan
penyelesaian retur SP2D yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia.
Tabel 19. Realisasi IKU Berdasarkan Komponen IKU
Komponen IKU Bobot Rumus Nilai Indeks IndeksTertimbang
ATransaksi Penerimaan Negara melaluiNon Teller Bank Persepsi (KPPN KhususPenerimaan) 50% (11.731.901/18.060.374) x 100%) 65% 4 2
B1 Akurasi Penerbitan SP2D (Subdit MPPK) 30% ((1.441.743-17.492)/1.441.743 x100%) 98.8% 4 1.2
B2 Kecepatan Penyelesaian Retur (Subdit MPPK) 20% Rata-rata Q4= 6.27 6.27 4 0.8
CAPAIAN IKU ((4x50%) + (4x30%)+(4x20%)) 4
Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian terget kinerja
pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas
1. Mendorong bank persepsi tetap mengoptimalkan/mengembangkan kanal
elektronik. terutama sejak terjadi Pandemi COVID-19.
2. Hingga 31 Desember 2020. sebanyak 82 dari 84 bank persepsi telah memisahkan
kanalnya antara teller dan overbooking.
3. UAT kanal elektronik baru (Internet Banking. Mobile Banking. ATM. EDC)
dilaksanakan secara online dengan menguji 3 (tiga) aspek. yaitu: proses bisnis.
sistem informasi dan teknologi. serta pelaporan/rekonsiliasi MPN G3 selama
Pandemi COVID 19.
4. Pengembangan Aplikasi OMSPAN untuk memvalidasi rekening penerima
sehingga memitigasi terjadinya retur (baru pada rekening penerima di Bank
Himbara).
5. Koordinasi dengan KPPN/BO/BPG dan SITP dalam mencegah terjadinya retur.
6. Mendorong dan memonitor KPPN dalam melaksanakan penyelesaian Retur.
57 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
IKU 5c-N: Indeks Efektivitas Pengendalian Rekening Pemerintah
IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengendalian rekening
pemerintah pusat (rekening milik satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga). IKU ini
merupakan Indeks pengukuran kinerja yang baru diterapkan pada tahun 2020. Dalam
melakukan pengukuran kinerja. IKU ini memiliki 3 (tiga) unsur penilaian. yang pertama
adalah akurasi data rekening Direktorat PKN. kedua adalah kepatuhan Bank Umum
dalam melakukan pengiriman data saldo harian ke dalam Aplikasi SPRINT. dan ketiga
adalah penerapan restrukturisasi rekening pengeluaran pada Kementerian
Negara/Lembaga.
Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi
terhadap target. semakin baik capaian kinerjanya). periode pelaporan triwulanan. dan
jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka
rata- rata dari seluruh periode bersangkutan dalam setahun). Target yang ditetapkan atas
IKU ini pada setiap periodenya adalah sebesar 3 (indeks hasil konversi persentase) yang
berasal dari perhitungan sebagai berikut:
4. Perbandingan antara jumlah rekening milik satker lingkup K/L yang sama-sama
tercatat pada Aplikasi SPRINT dan Bank Umum dengan jumlah rekening yang tercatat
pada Aplikasi SPRINT (40%);
5. Perbandingan antara jumlah ADK data saldo rekening yang dikirim oleh Bank Umum
ke dalam Aplikasi SPRINT dengan jumlah ADK yang seharusnya dikirim (30%); dan
6. Perbandingan antara jumlah KL yang sudah melakukan restrukturisasi rekening
pengeluaran dengan jumlah KL yang ditargetkan untuk melakukan restrukturisasi
rekening pengeluaran (30%).
Pencapaian atas IKU ini dipengaruhi oleh 3 faktor. yaitu
1. Kepatuhan Satker dalam menjalankan amanat Peraturan Menteri Keuangan nomor
182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satker Lingkup Kementerian
Negara/Lembaga. khususnya dalam hal pembukaan. pelaporan pembukaan. dan
pelaporan penutupan rekening.
2. Kepatuhan Bank Umum dalam melakukan upload saldo harian ke dalam Aplikasi
SPRINT. baik melalui mekanisme Host To Host maupun upload manual.
58 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
3. Koordinasi yang baik antara Direktorat PKN. KPPN. Eselon I Kementerian
Negara/Lembaga. dan Bank Umum dalam menjalankan amanat Peraturan Menteri
Keuangan nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik
Kementerian Negara/Lembaga.
Capaian yang diperoleh atas IKU ini pada tahun 2020 adalah 4. dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 20. Tabel Rincian Capaian IKU Berdasarkan Komponen Penilaian
Tabel rincian berdasarkan unsur data rekening
Unsur Akurasi Data Rekening
TriwulanJumlah Data Sama
antara SPRINT dan BankJumlah Data Rekeningpada Aplikasi SPRINT
PersentaseKesamaan Data
Proporsi Nilai
a b c d (b : c) e (d x 40%)
I 32.989 33.333 98.96% 39.59%
II 34.352 34.645 99.15% 39.66%
III 33.511 33.824 99.07% 39.63%
IV 35.147 35.482 99.06% 39.62%
Rata-rata Tahun 2020 99.06%
Tabel rincian berdasarkan unsur kepatuhan bank dalam melakukan upload
Unsur Kepatuhan Bank dalam Melakukan Upload Saldo
Triwulan Jumlah Data Saldoyang Diupload
Jumlah Data Saldo yangSeharusnya Diupload
(jumlah bank x jumlahhari)
PersentaseKepatuhan
Proporsi Nilai
a b c d (b : c) e (d x 30%)
I 3.761 3.822 98.40% 29.52%
II 3.742 3.822 97.91% 29.37%
III 3.646 3.864 94.36% 28.31%
IV 3.764 3.772 99.79% 29.94%
Rata-rata Tahun 2020 97.62%
59 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Tabel rincian berdasarkan unsur penerapan restrukturisasi rekening pengeluaran
Unsur Penerapan Restrukturisasi Rekening Pengeluaran K/L
Triwulan
Jumlah KL yang TelahMelakukan
Restrukturisasi RekeningPengeluaran
Jumlah KL yangDitargetkan untuk
MelakukanRestrukturisasi Rekening
Pengeluaran
PersentaseKesamaan Data
Proporsi Nilai
a b c d (b : c) e (d x 30%)
I 1 1 100% 30%
II 67 10 100% 30%
III 79 67 100% 30%
IV 86 86 100% 30%
Rata-rata Tahun 2020 100%
Rekapitulasi perhitungan IKU berdasarkan tiga unsur penilaian efektivitas
Perhitungan IKU Indeks Efektivitas Pengendalian Rekening Pemerintah
TriwulanUnsur Akurasi Data
Rekening
Unsur KepatuhanBank dalam
Melakukan UploadSaldo
Unsur PenerapanRestrukturisasi
RekeningPengeluaran K/L
PersentaseTotal
IndeksCapaian
a b c d e (b + c + d) f
I 39.59% 29.52% 30% 99.11% 4
II 39.66% 29.37% 30% 99.03% 4
III 39.63% 28.31% 30% 97.94% 4
IV 39.62% 29.94% 30% 99.56% 4
Rata-rata Tahun 2020 98.91% 4
Capaian jumlah K/L yang melakukan restrukturisasi selalu mencapai target 100%
setiap triwulan. Namun. akurasi data rekening dan kepatuhan Bank dalam melakukan
upload saldo tidak mencapai 100% dikarenakan adanya kelalaian/ketidakpatuhan oleh
Satker maupun oleh Bank Umum. Beberapa penyebab selisih antara lain sebagai berikut:
- Satker tidak/belum melaporkan pembukaan/penutupan rekening yang
dikelolanya pada tanggal cut-off data (tanggal terakhir setiap triwulan);
- Satker salah menginput nomor rekening pada Aplikasi SPRINT;
- Satker salah menginput kode/nama bank pada Aplikasi SPRINT; dan
- Bank salah mengkategorikan rekening pemerintah pusat sebagai non
pemerintah pusat dan sebaliknya.
- Bank terlambat/tidak melakukan upload data saldo harian karena adanya
kelalaian atau gangguan sistem.
60 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Direktorat PKN senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk
menghasilkan solusi dan tindak lanjut atas permasalahan tersebut. baik solusi dan tindak
lanjut yang bersifat jangka pendek berupa konfirmasi selisih ke Bank dan Satker melalui
KPPN yang dilanjutkan dengan pemblokiran dan/atau penutupan rekening yang tidak
memenuhi ketentuan. serta solusi yang bersifat jangka panjang berupa pembangunan
sistem pengiriman data rekening dari Bank Umum ke Direktorat PKN melalui skema Host
To Host.
Sasaran Strategis 6 : Pengelolaan Kas Pinjaman dan Hibah yang Optimal
IKU 6a-N: Indeks Efektivitas Pengelolaan Kas Pinjaman dan Hibah
Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan mengenai 4 aspek penilaian yang
menjadi fokus perhatian sasaran strategis sekaligus dasar penilaian IKU ini. Dapat dilihat
bahwa IKU Indeks Efektifitas Pengelolaan Kas Pinjaman dan Hibah telah memberi
gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian sasaran strategis Pengelolaan Kas
Pinjaman dan Hibah yang Optimal. Sebagai tambahan. perlu dipahami bahwa terkait IKU
Kecepatan Penggantian dana RPK BUNP SPAN terdapat potensi terjadi jeda antara
penalangan RPKBUNP dengan penggantian dari reksus berkenaan. Potensi jeda ini tentu
juga dapat diartikan menjadi potensi tidak optimalnya pengelolaan kas Negara. Terdapat
dua sisi yang dapat disorot terkait hal tersebut yaitu adanya opportunity lost karena kas
Negara yang dipakai untuk menalangi seharusnya dapat digunakan untuk membiayai hal
lain dan opportunity cost berupa hilangnya potensi pendapatan yang berasal dari bunga
yang bisa didapatkan dari dana pinjaman/ hibah jika sudah dipindahkan ke rekening
penempatan.
Dengan mempertimbangkan kompleksitas baik dari sisi konsekuensi maupun
prosedur sebagaimana telah diuraikan di atas maka Indeks Efektifitas Pengelolaan Kas
Pinjaman dan Hibah ini cukup berbobot untuk menjadi indicator kinerja utama yang
menjadi turunan dari sasaran strategis Pengelolaan Kas Pinjaman dan Hibah yang
Optimal.
Pada tahun 2020 target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar indeks 3.3.
Selama tahun 2020 Efektifitas Pengelolaan Kas Pinjaman dan Hibah telah melebihi target
yang ditetapkan dengan rata-rata indeks capaian sebesar 4. Hasil indeks sebesar 4
61 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
diperoleh dengan menggunakan perhitungan sesuai formula di atas berdasar rata-rata
indeks yang dihitung dalam kelompok-kelompok periode yang telah ditetapkan dalam
formula.
Sebagaimana diuraikan di atas. dalam mendapatkan indeks capaiannya IKU ini
tidak memiliki raw data namun hanya meperhitungkan aspek-aspek dengan bobot yang
telah ditetapkan. Raw data dimiliki oleh masing-masing dari 4 aspek penyusun yang telah
diuraikan di atas. Secara lebih rinci. raw data dan perhitungan masing-masing aspek
penyusun IKU Indeks Efektifitas Pengelolaan Kas Pinjaman dan Hibah pada tahun 2020
dijelaskan dalam tabel
Tabel 21. Tabel Rincian Komponen Penyusun IKU Indeks Efektivitas Pengelolaan Kas Pinjaman dan Hibah
No. IndeksRealisasi
IKU Bobot Nilai
A Indeks Efektivitas Pengelolaan Penarikan PHLN Reksus (SubditMKPH) 4
1 Indeks ketepatan waktu penggantian dana RKUN 1.6 40% 4
2 Indeks ketepatan waktu penarikan PHLN Reksus (SP-SPD Reksus) 1.2 30% 4
3 Indeks penerbitan Surat Penghentian Pembayaran 0.6 15% 4
4 Indeks ketepatan waktu perhitungan pemindahbukuan potongan SPMSBSN 0.6 15% 4
B Indeks Efektivitas Pengelolaan Penarikan PHLN Non Reksus (KPPNKPH) 4
1 Indeks Penarikan PHLN (SP-SPD PL-PP) 1.6 40% 4
2 Indeks Penerbitan SP3 1.6 40% 4
3 Indeks Ketepatan Waktu permintaan Dana 0.8 20% 4
Indeks Efektivitas Pengelolaan KasPinjaman dan Hibah [(60% x 4) + (40% x 4)] = 4
Pengelolaan kas pinjaman dan hibah pada tahun 2020 telah dilakukan secara
sangat efektif mulai dari triwulan I s.d. triwulan IV dengan nilai indeks capaian sebesar 4
dari indeks target sebesar 3.3. Per tanggal 30 Desember 2020. Subdit MKPH dan KPPN-
KPH. telah berhasil melakukan beberapa kegiatan berupa Penggantian dana RKUN
terhadap 12.198 SP2D Reksus secara sangat tepat waktu (Subdit MKPH). Kemudian
melakukan penarikan dan/atau pertanggungjawaban PHLN melalui Withdrawal
Application (WA) RK di Subdit MKPH sebanyak 31 buah dan WA PL/PP di KPPN Khusus
Pinjaman dan Hibah sebanyak 567 buah yang diselesaikan sangat tepat waktu.
62 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Namun demikian. terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi
pencapaian IKU antara lain adalah musibah Pandemi COVID-19 yang sedang melanda
seluruh penjuru Indonesia. bahkan di dunia. menjadi salah satu faktor penyebab kenaikan
realisasi penerbitan SP2D reksus pada tahun 2020. Hal ini sangat terlihat apabila
dibandingkan dengan tahun 2019. Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap
pelaksanaan kegiatan. terutama untuk proyek-proyek di bidang infrastruktur yang
bersifat padat karya sehingga pencairan SP2D PHLN Reksus mengalami pergeseran dan
cenderung dilaksanakan pada akhir periode Tahun Anggaran.
Selain itu juga terdapat potensi keterlambatan pencairan realisasi anggaran yang
diakibatkan lama waktu proses replenishment. terutama untuk lender yang belum
menggunakan sistem aplikasi (manual).
Beberapa permasalahan tersebut berimplikasi pada beberapa hal antara lain:
1. Meningkatkan risiko ketidakcukupan saldo reksus dan kemungkinan
penerbitan Surat Penghentian Sementara Pencairan Dana.
2. Meningkatkan risiko penundaan kegiatan fisik di lapangan pada saat proses
replenishment Reksus.
3. Untuk SP2D Valas IDR dan Valas USD dikecualikan pada penilaian IKU Indeks
Efektivitas Permintaan Dana.
4. Penerbitan Covering Letter atas SPD-PL/PP pada KPPN KPH juga masih
dilakukan penginputan secara manual pada aplikasi SPAN
5. Proses penerbitan SP3 belum bisa dilakukan dalam waktu 1 hari.
Untuk meminimalisir resiko yang kemungkinan akan terjadi di tahun anggaran
2021. Direktorat PKN berinsiatif untuk membuat rencana aksi dengan melibatkan Subdit
terkait (Subdit. MKPH) untuk melakukan monitoring sekaligus bertanggung jawab atas
kegiatan rencana aksi yang sudah disepakati bersama. Beberapa rencana aksi yang sudah
disusun adalah sebagai berikut:
1. Menghimbau agar EA selalu melakukan update berkala terkait forecast kebutuhan
dana untuk 3/6 bulan mendatang. sesuai dengan perkembangan penanganan
Covid-19. agar ketersediaan dana senantiasa mencukupi dan proses pembayaran
kepada pihak ke-3 senantiasa tepat waktu selama TW I 2021.
63 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
2. Koordinasi dengan EA dan lender dalam proses pengajuan withdrawal
application. sehingga dapat mempersingkat waktu proses replenishment.
Sasaran Strategis 7 : Komunikasi. Edukasi. dan Standardisasi yangBerkesinambungan
IKU 7a-N: Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi
Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan pengukuran tingkat keberhasilan
peserta pelatihan/sosialisasi/workshop dari pihak eksternal PKN dalam hal pemahaman
substansi/materi. Pengukuran dilakukan dengan dua cara: untuk bimtek diukur dengan
post test sedangkan untuk sosialisasi menggunakan metode kuisioner yang disebarkan
kepada para peserta dan menghitung nilai rata-rata dari hasil kuesioner yang
dikembalikan. Variabel yang diukur adalah hasil post test (60%) sedangkan hasil kuisioner
adalah (40%). Pada Direktorat PKN. capaian IKU ini diperoleh dari nilai edukasi dan
komunikasi empat unit eselon III yaitu: Subdit MPPK. Subdit MRLPPB. Subdit Opkas dan
Subdit MKPH. Pengukuran IKU ini hanya dilakukan jika ada kegiatan
pelatihan/sosialisasi/workshop yang diselenggarakan oleh Direktorat PKN atau
undangan dari pihak luar yang menghadirkan pejabat/pegawai Direktorat PKN sebagai
narasumber. Formula perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:
Rata-rata indeks efektivitas edukasi dan komunikasi =∑ + + ℎ / / ℎℎKeterangan rata-rata indeks efektivitas edukasi dan komunikasi:0 < x ≤ 20 = Sangat tidak efektif21 < x ≤ 40 = Tidak efektif41 < x ≤ 60 = Kurang efektif61 < x ≤ 80 = Efektif81 < x ≤ 10 = Sangat efektif
Berdasarkan formula perhitungan yang sudah dijabarkan tersebut. berikut
adalah nilai realisasi indeks efektivitas edukasi dan komunikasi yang diperoleh Direktorat
PKN pada tahun 2020.
64 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Tabel 22. Realisasi Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Berdasarkan Komponen Penyusun
No. Indeks
Realisasi
IKU Bobot NilaiQ4
OPKAS MKPH MRLPPB MPPKA Materi 70.94 75% 94.59 N/A N/A 96.53 92.65B Segi Kualitas Fasilitator 18.91 20% 94.56 96.48 92.65C Segi Fasilitas Sosialisasi 4.7 5% 93.93 95.20 92.65Realisasi IKU Q4 94.55
Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tingkat efektifitas tersebut
di atas adalah dengan:
1. Meningkatkan kualitas materi yang disampaikan kepada mitra kerja/stakeholder.
yakni terkait adanya suatu pengaturan terbaru tentang suatu proses bisnis.
2. Meningkatkan kualitas fasilitator. dengan cara memberikan pelatihan/diklat terkait
teknis dalam menyampaikan suatu materi kepada mitra kerja/stakeholder.
3. Meningkatkan kualitas fasilitas pelatihan/sosialisasi/workshop. Dengan peningkatan
ini diharapkan peserta dapat menerima/memahami materi secara utuh sehingga
akan memudahkan dalam implementasinya.
4. Memberikan sosialisasi melalui banner/brosur/leaflet untuk mendukung kemudahan
penyebaran informasi dan pemahaman terkait tugas pokok dan fungsi.
5. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang
telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2020.
Perbandingan Target dan Realisasi IKU dengan tahun-tahun sebelumnya dpaat
dilihat pada tabel berikut.
2016 2017 2018 2019 2020T R T R T R T R T R80 84.60 85 89.50 86 90.98 87 94.75 87 94.79
*Keterangan: T: Target . R : Realisasi
65 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Sasaran Strategis 8 : Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang akuntabel.transparan. dan tepat waktu.
IKU8a-CP: Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUNyang Telah Ditindaklanjuti
Penyelesaian rekomendasi BPK atas LHP LKPP dan LKBUN yang telah ditindak
lanjuti disampaikan bersamaan dengan laporan monitoring tindak lanjut temuan
pemeriksaan BPK atas LKPP dan LKBUN. Tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK RI
atas LKPP Tahun 2019 serta LKBUN Tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya (2014 dan
2016) terus dilaksanakan oleh seluruh Subdit lingkup Direktorat PKN selama tahun 2020.
Sampai dengan triwulan IV tahun 2020. tindak lanjut masih terus dilaksanakan sesuai
rekomendasi BPK RI.
Tindakan yang telah dilaksanakan dalam selama tahun 2020 adalah progres tindak
lanjut temuan pemeriksaan BPK RI atas LKPP s.d periode triwulan IV tahun 2019 adalah
sebanyak 2 rekomendasi dan telah diusulkan selesai serta diharapkan untuk dapat
disepakati selesai kepada BPK RI
Adapun rekomendasi yang diberikan oleh BPK atas LHP LKPP dan LKBUN Tahun
2019 adalah terkait temuan bahwa terdapat Penggunaan Rekening Pribadi untuk
Pengelolaan Dana yang Bersumber dari APBN. Saldo Kas Tidak Sesuai dengan Fisik. Sisa
Kas Terlambat/ Belum Disetor dan Penggunaan Kas yang Tidak Dilengkapi Dokumen
Pertanggungjawaban pada 29 Kementerian/ Lembaga. adalah sebagai berikut:
1. Menginventarisasi penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan Keuangan
Negara dan meminta pertanggungjawabannya
2. Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:
a. Meningkatkan pengendalian atas ketertiban penggunaan rekening
pribadi. penyajian Kas pada laporan yang sesuai dengan fisik kas yang
dimiliki dan dikuasai. ketepatan waktu penyetoran sisa kas. dan
kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pengelolaan kas sesuai
ketentuan yang berlaku; dan
b. Meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan
kas di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.
66 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Hal tersebut seluruhnya sudah dilakukan oleh Dit. PKN selaku unit in charge (UIC).
sehingga sampai dengan akhir tahun 2020 rekomendasi LKPP yang telah dinyatakan
selesai adalah sebesar 100%. Dengan capaian tersebut. maka target IKU sebesar 89%
sudah dapat dicapai bahkan realisasi capaian melebihi target tersebut.
Dari tahun 2017 hingga 2020. IKU ini dapat dicapai melebihi target yang sudah
ditentukan sebelumnya. Perbandingan dengan capaian IKU dengan tahun-tahun
sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.
2017 2018 2019 2020T R T R T R T R
75% 77.32% 89% 100% 89% 100% 89% 100%
*Keterangan: T: Target . R : Realisasi
IKU8b-N: Indeks Kualitas Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat
Akuntabilitas keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan
oleh Pemerintah Pusat. Bentuk dari peningkatan dapat diidentifikasi dari ketepatan
penyusunan pertanggungjawaban anggaran dan opini yang baik dari pemeriksa atas
unsur-unsur pembentuk laporan keuangan.
Ditjen Perbendaharaan menyusun sistem akuntansi pemerintah yang andal untuk
mewujudkan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang tepat waktu
dan transparan dengan opini yang baik dari pemeriksa sebagai bentuk pertanggung
jawaban anggaran yang akuntabel dimana LKPP adalah bentuk pertanggungjawaban
pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan
Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri
dari Laporan Arus Kas. Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP yang disusun
tersebut tidak memperoleh opini dari BPK. sehingga kualitas LKPP Tingkat Kuasa BUN
Pusat adalah mengikuti opini dari LKBUN.
Kualitas LKBUN dengan nilai baik adalah opini yang diberikan oleh BPK dengan
opini "Wajar Tanpa Pengecualian" dan "Wajar Dengan Pengecualian" dan diukur dengan
sumbangan hasil pemeriksaaan BPK dalam LKBUN yang berasal dari LKPP Tingkat Kuasa
BUN Pusat.
67 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Maka formula yang digunakan untuk mengukur indeks kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Kuasa BUN Pusat adalah Indeks Kualitas LKPP Tk. Kuasa
BUN Pusat dengan perhitungan sumbangan pengecualian pada LKBUN dengan indeks
sebagai berikut:
- Indeks 1 = Tidak Wajar (Adverse)
- Indeks 2 = Tidak memberikan pendapat (Disclaimer)
- Indeks 3 = Opini LKBUN adalah WDP dengan 4 pengecualian atau lebih
(pengecualian secara langsung disebabkan dari LK Kuasa BUN Pusat)
- Indeks 3.25 = Opini LKBUN adalah WDP dengan 3 pengecualian (pengecualian
secara langsung disebabkan dari LK Kuasa BUN Pusat)
- Indeks 3.50 = Opini LKBUN adalah WDP dengan 2 pengecualian (pengecualian
secara langsung disebabkan dari LK Kuasa BUN Pusat)
- Indeks 3.75 = Opini LKBUN adalah WDP dengan 1 pengecualian (pengecualian
secara langsung disebabkan dari LK Kuasa BUN Pusat)
- Indeks 4 = Opini LKBUN adalah WTP dan WDP dengan 0 sumbangan pengecualian
(pengecualian secara langsung disebabkan dari LK Kuasa BUN Pusat)
Untuk opini LKBUN Tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). sehingga
capaian untuk indeks kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Kuasa
BUN Pusat pada tahun 2020 adalah indeks 4 yaitu Opini LKBUN adalah WTP dan WDP
dengan 0 sumbangan pengecualian (pengecualian secara langsung disebabkan dari LK
Kuasa BUN Pusat) sesuai dengan target yaitu indeks 4.
Perbandingan Target dan Realisasi IKU dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat
pada tabel berikut.
2016 2017 2018 2019 2020T R T R T R T R T R- - - - 4 4 4 4 4 4
*Keterangan: T: Target . R : Realisasi
Sasaran Strategis 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Optimal
IKU 9a-N: Nilai Rata-rata Hard Competency Pegawai
Nilai rata-rata hard competency pegawai digunakan untuk mengukur tingkat
pemahaman para pegawai pelaksana (non tugas belajar) di Direktorat PKN terhadap
68 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
tugas dan fungsi yang dijalankan. sehingga output yang diharapkan dapat dijadikan
sebagai pemetaan hard competency pegawai. Perhitungan IKU ini menggunakan
polarisasi indikator kinerja maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target. semakin
baik capaian kinerjanya). jenis konsolidasi periode take last known value (realisasi yang
digunakan adalah angka/capaian terakhir seluruh periode bersangkutan dalam setahun).
dan trajectory IKU triwulanan.
Tes hard competency pegawai dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2020 dan diikuti
oleh 67 orang pegawai Direktorat PKN melalui Aplikasi Training Ditjen Perbendaharaan
dengan perolehan nilai sebagai berikut.
Tabel 23. Nilai Rata-Rata Tes Hard-Competency Pegawai Direktorat PKN tahun 2020
No. Subdit Nilai Subdit Nilai Direktorat
1 OPKAS 93.64
94.71
2 KTDRMR 95.293 MPPK 96.894 MKPH 93.675 MRLPPB 89.436 SAPPK 97.78
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas. pada tahun 2020 realisasi IKU Nilai
Rata-rata Hard Competency Pegawai telah melampaui target pada Kontrak Kinerja yang
sebesar 78. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 untuk
memaksimalkan capaian IKU ini adalah telah dilaksanakannya serangkaian kegiatan
seperti GKM. sharing session. lokakarya/seminar. analyst meeting. FGD. workshop.
maupun diklat terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Perbandingan target dan realisasi IKU dengan tahun-tahun sebelumnya dijelaskan dalam
tabel target dan realisasi berikut.
2016 2017 2018 2019 2020T R T R T R T R T R72 95.27 75 94.91 77 94.68 78 96.09 78 94.71
*Keterangan: T: Target . R : Realisasi
IKU 9b-N: Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal
Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas
kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat
Ditjen Perbendaharaan. Penilaian tersebut dilakukan oleh Bagian Kepatuhan Internal
69 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Setditjen Perbendaharaan. Khusus untuk komponen pengelolaan penerapan manajemen
risiko. nilai yang digunakan berdasarkan hasil penilaian TKPMR oleh Itjen Kementerian
Keuangan. Untuk tahun 2020. komponen-komponen penilaian pelaksanaan tugas
kepatuhan internal terdiri atas:
a. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
b. Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern. Kode Etik/Disiplin Pegawai dan
Pengendalian Gratifikasi (bobot: 55%)
c. Pengelolaan Pengaduan dan Rekomendasi Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas
Fungsional (bobot: 10%)
Adapun target IKU yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja tahun 2020 adalah
sebesar 83. Perhitungan IKU ini menggunakan polarisasi indikator kinerja maximize
(semakin tinggi realisasi terhadap target. semakin baik capaian kinerjanya). jenis
konsolidasi periode take last known value (realisasi yang digunakan adalah
angka/capaian terakhir seluruh periode bersangkutan dalam setahun). dan trajectory IKU
tahunan.
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
304/PB/2020. nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan
Direktorat PKN tahun 2020 adalah sebesar 98.77. Capaian ini lebih baik jika dibandingkan
dengan 3 (tiga) tahun sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.
Grafik 2. Grafik Perolehan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat PKN
86,6392,66
97,07 97,93 98,77
5 4 4 2 1
2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
Nilai Peringkat Linear (Nilai)
70 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Secara rinci. angka di atas diperoleh dari nilai-nilai pada 3 (tiga) komponen penilaian KI
sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.
Tabel 24. Komponen penilaian Kepatuhan Internal
Komponen Penilaian Bobot (%) Nilai
1. Penerapan Manajemen Risiko 35 33.84
2. Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern. KodeEtik/Disiplin Pegawai dan Pengendalian Gratifikasi
55 54.93
3. Pengelolaan Pengaduan dan Rekomendasi LaporanHasil Audit Aparat Pengawas Fungsional
10 10
Total Nilai 100 98.77
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas. pada tahun 2020 realisasi IKU Nilai
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal telah melampaui target pada
Kontrak Kinerja. Namun demikian. tingkat pelaksanaan pemantauan pengendalian
intern. kode etik/disiplin pegawai dan pengendalian gratifikasi mengalami penurunan
namun komponen Penerapan Manajemen Risiko mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 untuk
memaksimalkan capaian IKU ini adalah berkoordinasi dengan Bagian Kepatuhan Internal
Setditjen Perbendaharaan terkait kepatuhan internal dalam hal penerapan. pemantauan
dan tindak lanjut pelaksanaan kepatuhan internal di lingkup Direktorat PKN.
Perbandingan Target dan Realisasi IKU dengan tahun-tahun sebelumnya dapat
dilihat pada tabel berikut.
2016 2017 2018 2019 2020T R T R T R T R T R75 86.83 77 92.66 78 97.07 83 97.93 83 98.77
*Keterangan: T: Target . R: Realisasi
IKU 9c-N: Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja berbasis Strategy FocusedOrganization (SFO)
Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategic focused organization (SFO)
merupakan IKU yang penilaiannya dilakukan oleh Sekretariat Ditjen Perbendaharaan atas
pemenuhan matriks langkah-langkah pengelolaan kinerja yang diterbitkan oleh Bagian
Organisasi dan Tata Laksana. Penilaian dilakukan terhadap seluruh unit kerja lingkup
Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-
71 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
303/PB/2020 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di
Lingkungan DJPb Tahun 2020. Direktorat PKN mendapatkan peringkat pertama dengan
nilai sebesar 95.75. Ini adalah kali keempat. secara berturut-turut. Direktorat PKN
ditetapkan sebagai peringkat pertama. apabila dibandingkan dengan penilaian pada
tahun sebelumnya. nilai total pengelolaan kinerja pada tahun 2020 mengalami
peningkatan dibanding tahun sebelumnya meskipun target IKU pada Direktorat PKN
semakin meningkat dibanding 2018. hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas
kontrak kinerja (K3) Direktorat PKN.
Perbandingan Target dan Realisasi IKU dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat
pada tabel berikut.
2016 2017 2018 2019 2020T R T R T R T R T R- - - - 81 94.43 83 95.75 83 94.93
*Keterangan: T: Target . R : Realisasi
Sasaran Strategis 10 : Pengelolaan Keuangan yang Optimal
IKU 10a-CP: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat PKN
IKU Sesuai SE-35/MK.1/2017. penghitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan
Anggaran Direktorat PKN T.A. 2020 mencakup komponen hasil (70%) yang terdiri dari 4
(empat) unsur yaitu % capaian keluaran (KR=30%). % efisiensi (E=15%). % konsistensi
(K=10%). dan % penyerapan anggaran atas pagu neto (P=15%) dan komponen proses
(30%) yang terdiri dari 10 (sepuluh) unsur yaitu penyelesaian tagihan. penyampaian data
kontrak. pengelolaan UP. perencanaan kas. penyampaian LPJ. pengembalian SPM. Retur
SP2D. Revisi DIPA. pagu minus dan dispensasi SPM .
Pengukuran indeks ini menggunakan polarisasi data maximize yang berarti
semakin tinggi nilai realisasi terhadap target. semakin baik capaian kinerjanya. Capaian
IKU tersebut didapat dengan menggunakan rumus berikut:
Realisasi IKU =
[(% capaian keluaran x 30%) + (% efisiensi x 15%) + (% konsistensi x 10%) + (% penyerapan
anggaran atas pagu netto x 15%)] + [(% penyelesaian tagihan x 4%) + (% penyampaian data
kontrak x 3%) + (% pengelolaan UP x 4%) + (% perencanaan kas x 2%) + (%penyampaian LPJ x
72 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat PKN T.A. 2020 yaitu sebesar
100% dari Target s.d. Triwulan IV sebesar 95%. nilai ini naik dari tahun sebelumnya 88.02.
Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja
pelaksanaan anggaran antara lain. Pengelola keuangan dilakukan secara terpusat di
Setditjen sehingga tidak dapat dipastikan waktu pembebanan mulai dari SPJ sampai
dengan menjadi SP2D; adanya perubahan kebijakan pimpinan yang berdampak pada
perubahan rencana kegiatan; Terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan
rencana kegiatan karena terjadi pandemi global Covid-19.
Perbandingan Target dan Realisasi IKU dengan tahun-tahun sebelumnya dapat
dilihat pada tabel berikut.
2016 2017 2018 2019 2020T R T R T R T R T R
95% 98.11% 95% 105.08% 95% 100.9% 95% 88.02% 95% 100%*Keterangan: T: Target . R : Realisasi
REALISASI ANGGARAN
Pagu Realisasi sd Qn% Realisasi
terhadap Pagu1 2 3 4=3/2*100%
Pagu 3,952,086,000 3,912,524,141 99.00%Faktor Pengurang (TIDAK ADA)Penyerapan Anggaran 3,952,086,000 3,912,524,141 99.00%
95% (sesuai trajectory IKPA)104.21%
100.00%↑
MAKS 100%
Trajectory TW 4
Capaian Penyerapan Anggaran atas Pagu Neto
2%) + (% pengembalian SPM x 3%) + (% retur SP2D x 3%) + (% revisi DIPA x 5%) + (% pagu
minus x 2%) + (% dispensasi SPM x 2%)]
60 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Inisiatif Strategis
Inisiatif Strategis Direktorat PKN pada tahun 2020 adalah Penggunaan Rekening
Pengeluaran dalam bentuk Rekening Virtual yang dikelola oleh Satker yang
terkonsolidasi dalam suatu Rekening Giro Induk pada Eselon I Kementerian
Negara/Lembaga untuk meminimalkan jumlah rekening konvensional dalam bentuk giro
pemerintah. Secara lebih detail akan dijelaskan dalam subbab berikut.
Inisiatif Strategis Direktorat PKN Tahun Anggaran 2020
Saat ini terdapat lebih dari 24 ribu rekening pengeluaran yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia dengan tingkat idle cash yang tinggi namun tingkat remunerasi yang
kecil. Selain itu. rekening yang berjumlah ribuan tersebut tidak dapat dipantau secara
real time oleh BUN. Oleh karena itu. Direktorat Pengelolaan Kas Negara berupaya
membuat sebuah inisiatif strategis yang ditujukan untuk melakukan simplifikasi. efisiensi
dan optimalisasi rekening pemerintah pusat. khususnya pada rekening pengeluaran
tersebut.
Inisiatif strategis tersebut adalah “Penggunaan rekening pengeluaran dalam
bentuk rekening virtual yang dikelola oleh Satker dan terkonsolidasi dalam suatu
Rekening Giro lnduk Eselon l Kementerian Negara/Lembaga”. Inisiatif strategis ini
mulai dicanangkan pada periode triwulan IV 2020 dengan outputnya adalah penggunaan
rekening pengeluaran dalam bentuk rekening virtual pada satker lingkup 86 kementerian
dan lembaga. Sedangkan untuk outcome yang diharapkan adalah meminimalisir jumlah
rekening konvensional dalam bentuk giro pemerintah.
Selama akhir tahun 2020 sejak pertama kali dicanangkan inisiatif strategis ini.
beberapa progress yang sudah dilakukan adalah pelaksanaan sosialisasi PMK nomor
183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian
Negara/Lembaga kepada seluruh Eselon l K/L. perbankan serta internal KPPN pada bulan
Januari dan Februari tahun 2020. PMK ini ditandatangani pada 5 Desember 2019 dan
menjadi dasar hukum pelaksanaan implementasi penerapan Rekening lnduk dan
Rekening Virtual lingkup Satker K/L. Sampai dengan triwulan IV 2020. 86 K/L telah
memiliki rekening induk dan rekening virtual.
61 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
B. Realisasi Anggaran
Pagu Anggaran
Alokasi anggaran bagi Direktorat Pengelolaan Kas Negara T.A. 2020 merupakan
bagian dari DIPA Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Nomor SP DIPA-
015.08.1.527010/2020 tanggal 05 Desember 2020. Pagu anggaran Direktorat PKN seperti
tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) T.A. 2020 memiliki kode kegiatan
015.08.09.1701 dengan nomenklatur yaitu Peningkatan Pengelolaan Kas Negara. Total
Pagu Akhir Direktorat PKN T.A. 2020 sebesar Rp7.871.414.000.- Selama T.A. 2020.
Direktorat PKN melakukan 6 (enam) kali revisi POK dalam rangka efektivitas pelaksanaan
dan penyerapan anggaran. Rincian revisi POK tersebut disajikan dalam Tabel 1 sebagai
berikut:
Tabel 25. Tabel Pergerakan Pagu Anggaran Direktorat PKN T.A. 2020
Revisi Penghematan/Selfblocking
PenambahanPagu Pagu Akhir Tanggal ND Nomor ND Keterangan
PaguAwal
- - 7.871.414.000
Revisi 1 2.284.206.000 - 5.587.208.000 30/04/2020 ND-571/PB.3/2020 Penghematan
Revisi 2 45.500.000 - 5.541.708.000 29/06/2020 ND-789/PB.3/2020 Rapid test
Revisi 3 - - 5.541.708.000 16/07/2020 ND-868/PB.3/2020Revisi 4 1.589.622.000 - 3.952.086.000 18/08/2020 ND-1031/PB.3/2020 Renovasi
ruang kerjadan LisensiZoom
Revisi 5 - - 3.952.086.000 12/10/2020 ND-1289/PB.3/2020Revisi 6 - - 3.952.086.000 19/11/2020 ND-1484/PB.3/2020
POK Direktorat PKN T.A. 2020 terdiri dari 4 output. yaitu output 1701.002
(Peraturan dan Petunjuk Teknis Terkait dengan Peningkatan Pengelolaan Kas Negara).
1701.003 (Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara) output 1701.007
(Remunerasi dari Pengelolaan Kas Negara). dan 1701.009 (Laporan Keuangan Bendahara
Umum Negara). Masing-masing output tersebut memiliki beberapa suboutput yang
dikelola oleh 6 subdirektorat dan 1 dukungan teknis/subbag tata usaha lingkup
Direktorat PKN . Rincian pembagian pagu per suboutput per subdit ditampilkan dalam
Tabel 2.
62 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Tabel 26. Rincian Pagu Per Output Per Subdit T.A. 2020
Kode Uraian Pagu
1 2 3015.08.09 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 3.952.086.000
DIREKTORAT PKN 100.00%1701 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 3.952.086.000
Subdit MPPK 27.72%
1701.002 Peraturan tentang Petunjuk Teknis Manajemen Penerimaan danPengeluaran Kas 24.840.000
1701.003 Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara 85.060.000
1701.007 Remunerasi dari Pengelolaan Kas Negara 985.745.000
Sub Jumlah (Subdit MPPK) : 1.095.645.000Subdit SAPPK 2.61%
1701.007 Remunerasi dari Pengelolaan Kas Negara 26.775.000
1701.009 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara 76.238.000
Sub Jumlah (Subdit SAPPK) : 103.013.000Subdit MRLPPB 41.28%
1701.002 Peraturan tentang Petunjuk Teknis Manajemen Penerimaan danPengeluaran Kas 4.002.000
1701.007 Remunerasi dari Pengelolaan Kas Negara 1.627.490.000
Sub Jumlah (Subdit MRLPPB) : 1.631.492.000Subdit MKPH 3.99%
1701.007 Remunerasi dari Pengelolaan Kas Negara 157.615.000
Sub Jumlah (Subdit MKPH) : 157.615.000Subdit OPKAS 9.21%
1701.007 Remunerasi dari Pengelolaan Kas Negara 363.973.000Sub Jumlah (Subdit OPKAS) : 363.973.000
Subdit KTDRMR 2.77%
1701.002 Peraturan tentang Petunjuk Teknis Manajemen Penerimaan danPengeluaran Kas 20.700.000
1701.003 Petunjuk Teknis Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas 24.535.000
1701.007 Remunerasi dari Pengelolaan Kas Negara 64.344.000
Sub Jumlah (Subdit KTDRMR) : 109.579.000Sub Bagian Tata Usaha 12.42%
1701.002 Peraturan tentang Petunjuk Teknis Manajemen Penerimaan danPengeluaran Kas 32.760.000
1701.003 Petunjuk Teknis Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas 24.624.000
1701.007 Remunerasi dari Pengelolaan Kas Negara 433.385.000
Sub Jumlah (Sub Bagian Tata Usaha) : 490.769.000JUMLAH 3.952.086.000
63 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan AnggaranSesuai SE- 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang tata cara perhitungan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) di
lingkungan Kementerian Keuangan yang sebelumnya diatur dalam SE-2/MK.1/2019.
penghitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat PKN Triwulan l.
II. dan III T.A. 2020 mengacu pada capaian IKPA dari Januari sampai dengan triwulan
periode pelaporan dan untuk capaian tahunan dihitung berdasarkan komposit capaian
SMART dan IKPA dengan bobot masing-masing sesuai perhitungan unsur Kualitas
Anggaran Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) pada IKU Kinerja dan Harmonisasi
Anggaran Pusat dan Daerah Kemenkeu-Wide (40% nilai IKPA dan 60% nilai SMART).
Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat PKN T.A. 2020 yaitu
sebesar 100% Capaian IKU tersebut didapat dengan menggunakan rumus:
Setelah persentase penyerapan anggaran atas pagu netto diperoleh kemudian
dapat dihitung nilai dari capaian penyerapan anggaran atas pagu neto dengan
membandingkan persentase penyerapan angagaran atas pagu neto dengan trajectory
target penyerapan anggaran atas pagu neto :
Trajectory target penyerapan anggaran atas pagu neto adalah 15% triwulan I.
40% triwulan II. 60% triwulan III dan 90% triwulan IV.
Perbandingan Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran T.A. 2019 dan 2020
disajikan pada Grafik 1. Dari Grafik tersebut dapat dilihat bahwa Capaian IKU Kualitas
Pelaksanaan Anggaran T.A. 2020 mengalamai penurunan daripada Capaian IKU T.A.
2019.
64 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Grafik 3. Perbandingan Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran T.A. 2019 dan 2020
Realisasi/Penyerapan Anggaran Atas Pagu NetoPenyerapan anggaran atas pagu bruto (Realisasi Bruto) adalah realisasi anggaran
atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Realisasi Bruto Direktorat PKN T.A. 2020 dapat
dicapai sebesar Rp3.910.618.141.00 atau 98.95% dari total pagu. Perbandingan realisasi
bruto T.A. 2019 dan T.A. 2020 disajikan dalam Grafik 2. Realisasi Bruto per Subdit Lingkup
Direktorat PKN T.A. 2020 disajikan dalam Grafik 3.
Grafik 4. Perbandingan Realisasi Bruto T.A. 2019 dan 2020
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1 Q2 Q3 Q4Capaian 2020 98,49% 95,77% 100,00% 100,00%Capaian 2019 82,43% 84,72% 84,99% 87,93%Target 2019 95% 95% 95% 95%
Capaian 2020 Capaian 2019 Target 2019
Q1 Q2 Q3 Q4Realisasi 2019 19,42% 44,01% 67,58% 97,24%Realisasi 2020 71,06% 74,09% 84,86% 98,95%
0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%
100,00%
Pers
enta
se
65 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Penyerapan anggaran atas pagu neto (Realisasi Neto) adalah realisasi anggaran
atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum
dalam RKA-K/L dan DIPA. tidak termasuk self-blocking. hasil efisiensi. dan dana lainnya.
Realisasi Neto merupakan salah satu unsur dalam perhitungan IKU Kualitas Pelaksanaan
Anggaran. Capaian Realisasi Neto Direktorat PKN T.A. 2020 yaitu sebesar 100%
sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.
Grafik 5. Realisasi Bruto per Subdit Lingkup Direktorat PKN T.A. 2020
Tabel 27. Capaian Penyerapan Anggaran atas Pagu Neto Direktorat PKN T.A. 2020
Aspek Pagu Realisasi sd Qn % Realisasiterhadap Pagu
1 2 3 4=3/2*100%
Pagu 3.952.086.000 3.910.618.141 98.95%Faktor Pengurang (TIDAK ADA)Penyerapan Anggaran 3.952.086.000 3.910.618.141 98.95%Trajectory TW 4 90%
Capaian Penyerapan Anggaran atas Pagu Neto109.95%
100.00%↑
MAKS 100%
Kegiatan-kegiatan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Tahun 2020Selama tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka
meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pada Direktorat PKN. Beberapa
kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:
0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%
100,00%
OPKAS KTDRMR MPPK MKPH MRLPPB SAPPK TU%Sisa 0,09% 0,28% 0,03% 0,02% 0,41% 0,46% 6,41%%Realisasi 99,91% 99,72% 99,97% 99,98% 99,59% 99,54% 93,59%
R e a l i s a s i B r u t o p e r S u b d i t L in g k u p D i r e k t o r a t P K N T . A . 2 0 2 0
%Realisasi %Sisa
66 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
1. Rapat Usulan Rencana Keperluaan Rapat Dalam Kantor yang sangat penting untuk
dilaksanakan Tahun Anggaran 2020. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Direktorat
PKN pada tanggal 14 Januari 2020. Rapat bertujuan membahas persiapan
pelaksanaan pengelolaan keuangan terkait RDK di lingkup Direktorat PKN T.A. 2020.
meliputi rekapitulasi usulan keperluan RDK yang sangat penting untuk dilaksanakan
dan kebutuhan anggaran RDK T.A. 2020 pada Subdit di lingkup Direktorat PKN.
Selain itu. rapat juga dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi antara para pihak
yang terlibat dalam proses Pengelolaan Keuangan pada Direktorat PKN.
Rapat dipimpin oleh Kasubdit KTDRMR. Peserta RDK yaitu Kasubbag Perbendaharaan
Kasubbag Tata Usaha Direktorat PKN. Perwakilan Kepala Seksi lingkup Direktorat
PKN. Perwakilan pelaksana lingkup Setditjen Perbendaharaan. Para PIC Keuangan
Direktorat PKN. Para PIC Kegiatan Direktorat PKN. dan Pelaksana pada Subbag TU
Direktorat PKN.
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari Rapat ini yaitu sebagai berikut:
a. Unit in Charge (UIC) dan Bagian Keuangan perlu meningkatkan sinergi untuk
mewujudkan proses perencanaan dan penganggaran yang baik dalam rangka
pencapaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan untuk mendukung
capaian IKU Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan perlu membangun budaya
disiplin dan mengubah mindset/paradigma seluruh stakeholder dalam hal
ketepatan waktu penyelesaian tagihan;
b. Rekapitulasi usulan kebutuhan anggaran dalam rangka keperluan RDK yang
sangat penting untuk dilaksanakan TA 2020 pada masing-masing subdirektorat
adalah sebesar Rp 241.870.000.-. Pada Subdirektorat KTDMR. MPPK.MKPH. dan
SAPPK agar disesuaikan dengan pagu dana yang tersedia pada tiap-tiap subdit
sesuai kondisi ideal yang ingin dicapai pada Direktorat PKN.
2. Rapat Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I T.A. 2020 membahas Rencana
Penarikan Dana Triwulan I.Perkiraan Kegiatan bulan Februari 2020 dan Kebutuhan
Anggaran T.A. 2020. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Direktorat PKN pada tanggal
27 Februari 2020. Rapat bertujuan untuk menyusun Usulan Kebutuhan Anggaran dan
Kegiatan Triwulan I T.A. 2020 dari semua Subdit di lingkungan Direktorat Pengelolaan
Kas Negara. RDK dipimpin oleh Kasubdit KTDRMR. Peserta Rapat yaitu Kasubbag Tata
67 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Usaha Direktorat PKN. Perwakilan Kepala Seksi lingkup Direktorat PKN. Para PIC
Keuangan Direktorat PKN. Para PIC Kegiatan Direktorat PKN. dan Pelaksana pada
Subbag TU Direktorat PKN.
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari Rapat ini yaitu sebagai berikut:
a. Sisa Pagu Dana Kegiatan Rakortek Seksi Bank adalah sebesar Rp 600.480.000.-
dari total pagu sebesar Rp 2.512.180.000.-.
b. Subdit MPRLPPB mengusulkan kegiatan strategis T.A.2021 yaitu Kegiatan
Restrukturisasi Rekening Penerimaan dan Lainnya dengan perkiraan kebutuhan
Rp.1.725.059.000.-
c. Subdit OPKAS mengusulkan kegiatan strategis T.A.2021 berupa Kegiatan
Pengembangan Business Intelligence Perencanaan Kas dalam rangka
mendukung Asset Liability Management Kementerian Keuangan dengan
perkiraan kebutuhan Rp.1.500.000.000
d. Subdit MPPK mengusulkan kegiatan strategis T.A.2021 berupa Kegiatan
Peningkatan Layanan Penerimaan Negara Melalui Penambahan Biller Penerimaan
Negara dengan perkiraan kebutuhan Rp. 3.496.830.000 dan Implementasi
Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang Terintegrasi dengan Pencairan Dana
Belanja Daerah dengan perkiraan kebutuhan dana Rp.2.595.510.000.-
3. Rapat Evaluasi dan Persiapan Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Pengelolaan
Kas Negara Menjelang Akhir Tahun Anggaran 2020. Rapat dilaksanakan di Ruang
Rapat Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PKN pada hari Kamis tanggal 26 November
2020. Rapat bertujuan menyempurnakan pengelolaan keuangan pada Direktorat
PKN menjelang Akhir Tahun Anggaran 2020. Selain itu. rapat juga dimaksud untuk
penyusunan Revisi Ke-6 POK Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan dalam rangka
meningkatkan sinergi antara para pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan
keuangan pada Direktorat PKN.
Rapat dipimpin oleh Kasubbag Tata Usaha. Direktorat PKN. Peserta rapat yaitu
Perwakilan Kepala Seksi setiap subdit lingkup Direktorat PKN. Para PIC Kegiatan
Direktorat PKN. Para PIC Keuangan Direktorat PKN. dan Pelaksana pada Subbag TU
Direktorat PKN.
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari Rapat ini yaitu sebagai berikut:
68 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
a. Dokumen anggaran perlu disiapkan secara lengkap dan komprehensif untuk
mendukung proses penyusunan anggaran yang efektif. efisien. dan transparan;
b. Setiap pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan anggaran agar
meningkatkan koordinasi dan sinergi. baik internal dalam satu direktorat maupun
eksternal antara direktorat dan Setditjen Perbendaharaan;
c. Para PIC agar memperhatikan ketersediaan pagu ketika melakukan revisi
sehingga tidak terjadi pagu minus;
d. Para PIC agar memperhatikan batas-batas waktu SPJ pada periode akhir tahun
anggaran.
69 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
C. Kinerja Lainnya
Penghargaan
1. Pengelola Kinerja Terbaik Lingkup Kantor Pusat DJPb Tahun 2020
Direktorat PKN memperoleh penghargaan dimaksud dari Manajemen Kinerja
Organisasi d.h.i. Sekretariat Ditjen Perbendaharaan (DJPb) atas keberhasilannya
mendapatkan nilai tertinggi dalam penerapan langkah-langkah pengelolaan kinerja
berbasis strategy focused organization (SFO) sesuai Nota Dinas Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor 303/PB/2020 tentang penetapan peringkat penilaian
pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Tahun 2020 dengan nilai 95.75. Penghargaan ini merupakan kali keempat diperoleh
Direktorat PKN secara berturut-turut.
70 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
71 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
2. Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Terbaik Lingkup Kantor Pusat DJPbTahun 2020
Direktorat PKN memperoleh nilai tertinggi dalam pelaksanaan tugas
kepatuhan internal terbaik ingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sesuai Nota
Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 304/PB/2020 tentang penetapan
nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan tahun 2020 dengan komponen penilaian adalah
penerapan manajemen resiko. pelaksanaan pengendalian intern dan penerapan
kode etik/disiplin pegawai. serta dan rekomendasi laporan hasil audit (LHA) aparat
pengawas fungsional dengan nilai total sebesar 98.77. Untuk rincian nilai serta bukti
capaian yang telah diraih Direktorat PKN dalam hal pelaksanaan tugas kepatuhan
internal tingkat kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
72 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Capaian tahun 2020 Lainnya
1. Implementasi Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH) Sebagai InstrumenPengendalian Belanja K/L
Perkiraan Pencairan Dana Harian merupakan penjabaran dari Halaman III DIPA.
Halaman III DIPA merupakan rincian penarikan dana bulanan yang disusun satuan kerja
berdasarkan alokasi anggaran satuan kerja pada DIPA masing-masing satuan kerja.
Halaman III DIPA disusun sebagai bentuk perencanaan penarikan dana setiap bulannya
atas alokasi anggaran masing-masing satuan kerja. Halaman III DIPA akan memberikan
gambaran proyeksi penarikan dana satuan kerja setiap bulan dalam memenuhi berbagai
kebutuhan belanja satuan kerja. Proyeksi penarikan dana ini menjadi pertimbangan BUN
dalam membuat proyeksi pengeluaran anggaran setiap bulannya.
Untuk penajaman akurasi pelaksanaan realisasi Halaman III DIPA tersebut. maka
proyeksi bulanan dapat disusun secara harian dengan instrumen Perkiraan Pencairan
Dana Harian. Perkiraan Pencairan Dana Harian yang akan disusun setiap hari akan
memberikan gambaran detail atas Halaman III DIPA sehingga dapat dievaluasi dengan
tepat. Perkiraan Pencairan Dana Harian juga akan menjadi batas pencairan anggaran
tertinggi oleh satuan kerja. Hal tersebut berfungsi dalam mengendalikan belanja satuan
kerja agar tetap konsisten pada perencanaan yang telah disusun di Halaman III DIPA.
Selain itu. Perkiraan Pencairan Dana Harian juga memicu satuan kerja dalam
melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dengan konsisten sehingga dapat mencapai output
secara efektif dan efisien. Di sisi BUN. Perkiraan Pencairan Dana Harian berfungsi sebagai
pertimbangan BUN dalam menjamin ketersediaan dana harian.
Dalam pelaksanaannya. Perkiraan Pencairan Dana Harian dapat di-update jika
terjadi perubahan dengan kondisi tertentu. Kondisi yang dimaksud dapat berupa SPM
dengan keperluan mendesak namun tidak diperhitungkan di Perkiraan Pencairan Dana
Harian dan kondisi-kondisi lain. Update Perkiraan Pencairan Dana Harian tersebut dapat
berupa penambahan. pengurangan dan pergeseran jadwal Perkiraan Pencairan Dana
Harian.
73 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Tabel 28. Peringkat PPDH Kanwil tahun 2020
Urutan KANWIL / KPPN Nov Des Rata-Rata
1 DI YOGYAKARTA 32.11% 29.24% 30.67%2 BALI 38.06% 23.33% 30.69%
3 KALIMANTAN TIMUR 42.12% 19.82% 30.97%4 KALIMANTAN UTARA 44.91% 18.16% 31.53%5 JAWA TENGAH 39.27% 24.84% 32.05%6 SUMATERA SELATAN 38.90% 25.58% 32.24%7 DKI JAKARTA 40.14% 24.95% 32.54%8 GORONTALO 52.42% 17.20% 34.81%9 SULAWESI SELATAN 43.85% 26.92% 35.39%10 RIAU 40.94% 30.04% 35.49%11 JAWA BARAT 40.30% 32.31% 36.31%12 BENGKULU 42.71% 30.18% 36.45%13 MALUKU UTARA 50.47% 25.75% 38.11%
14DAERAH ISTIMEWAACEH 47.69% 29.99% 38.84%
15 KALIMANTAN TENGAH 40.04% 38.03% 39.04%16 KEPULAUAN RIAU 45.84% 32.31% 39.07%17 BANGKA BELITUNG 39.51% 39.04% 39.27%18 SUMATERA BARAT 48.08% 30.63% 39.35%19 KALIMANTAN SELATAN 42.17% 36.92% 39.55%20 SULAWESI TENGGARA 45.73% 33.73% 39.73%21 SULAWESI BARAT 53.91% 26.65% 40.28%22 SUMATERA UTARA 46.94% 35.27% 41.11%23 JAWA TIMUR 44.83% 38.37% 41.60%
24NUSA TENGGARABARAT 45.15% 44.48% 44.82%
25 BANTEN 50.00% 40.60% 45.30%
26NUSA TENGGARATIMUR 56.65% 35.54% 46.09%
27 MALUKU 54.03% 42.44% 48.23%28 SULAWESI UTARA 53.56% 44.56% 49.06%29 LAMPUNG 50.80% 49.29% 50.05%30 PAPUA BARAT 60.72% 39.53% 50.12%31 JAMBI 57.03% 49.24% 53.13%32 SULAWESI TENGAH 60.32% 57.81% 59.07%33 PAPUA 62.07% 62.30% 62.19%34 KALIMANTAN BARAT 74.23% 58.76% 66.50%
Sumber: Laporan Subdit. Optimalisasi Kas per tanggal 10 Januari 2020
74 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
2. Transaksi Perdana Reverse Repo SBN di Pasar Sekunder
Dalam rangka pengelolaan kelebihan/kekurangan kas Pemerintah. TDR Direktorat
Pengelolaan Kas Negara dapat melakukan transaksi reverse repo. Hal ini telah diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan
Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah. Lebih lanjut. tata cara transaksi reverse repo
dalam rangka pengelolaan kelebihan/kekurangan kas Pemerintah diatur dalam
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2018.
Pada tahun 2020 telah dilaksanakan transaksi perdana reverse repo SBN. yang dimulai
pada tanggal 13 Februari 2020 dan dilaksanakan secara rutin selama tahun 2020
sehingga pemerintah mendapatkan total tambahan remunerasi sebesar Rp9.19 miliar.
3. Launching Modul Penerimaan Negara Generasi 3 (MPN G3)
Pada tanggal 23 Agustus 2020 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. telah
dilakukan lauching MPN G3 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ibu Sri Mulyani
Indrawati. MPN G3 ini hadir sebagai penyempurnaan dari versi sebelumnya yaitu MPN
G2. dengan beberapa aspek penyempurnaan yaitu: peningkatan kapasitas. interface. dan
kanal pembayaran.
Pada aspek kapasitas. MPN G3 mampu melayani penyetoran penerimaan negara
hingga 1.000 transaksi per detik. sebuah peningkatan yang signifikan dari hanya 60
transaksi per detik pada MPN G2.
Pada aspek interface. setiap penyetor dapat mengakses satu portal penerimaan
negara (single sign-on) untuk mendapatkan kode billing untuk seluruh jenis penerimaan
negara. yang dapat dilanjutkan pada proses penyetoran. Ini adalah sebuah kemudahan
bagi penyetor dibandingkan harus mengakses portal yang berbeda untuk jenis
penerimaan negara yang berbeda.
Pada aspek kanal pembayaran. penyetoran penerimaan negara pada MPN G3 juga
dapat dilakukan melalui dompet elektronik. transfer bank. virtual account. dan kartu
kredit yang dilaksanakan oleh agen penerimaan yang dikenal dengan lembaga persepsi
lainnya seperti e-commerce. retailer. dan fintech. Untuk itu. MPN G3 hadir dengan
semboyan NOW: New Payment Channels. One Stop Services. With Enhanced Capacity.
75 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Pengembangan MPN G3 dilakukan secara kolaboratif dengan sejumlah pihak. Di
internal Kementerian Keuangan. pihak yang terlibat aktif meliputi Sekretariat Jenderal.
Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Bea Cukai. Direktorat Jenderal Anggaran.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. dengan supervisi dari Staf Ahli Organisasi Birokrasi
dan Teknologi Informasi. dan Staf Khusus Bidang TI.
4. Penggunaan Virtual Account Pada Rekening Pengeluaran Satuan Kerja(Satker) Lingkup Ditjen Perbendaharaan
Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi di bidang perbankan dan
dalam rangka digitalisasi pengelolaan APBN. Direktorat Pengelolaan Kas Negara
melakukan uji coba penerapan rekening pengeluaran dalam bentuk rekening virtual
pada Satker lingkup Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2020. Dasar pelaksanaan uji
penerapan pada lingkup Ditjen Perbendaharaan yaitu PER-3/PB/2020 tanggal 12 Maret
2020 tentang Uji Coba Restrukturisasi Pengelolaan Rekening Pengeluaran pada Satuan
Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan. dan selanjutnya akan direncanakan
restrukturisasi rekening pengeluaran pada seluruh Satker lingkup Kementerian
Negara/Lembaga. yang selama ini masih menggunakan rekening giro akan diubah
menjadi rekening virtual. Rekening virtual tersebut akan dikonsolidasikan pada satu
Rekening Induk berupa rekening giro yang dikelola oleh setiap Eselon I pada setiap
Kementerian Negara/Lembaga.
Pada tahun 2020. Direktorat PKN telah menyelesaikan penyusunan Peraturan
Menteri Keuangan nomor 183/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran
Milik Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan tersebut mencabut sebagian ketentuan
pada PMK sebelumnya. yaitu PMK nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan
Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga. di pengaturan mengenai
Rekening Pengeluaran.
Dengan terbitnya PMK tersebut. maka Direktorat PKN dapat mulai melakukan
implementasi penggunaan rekening virtual pada seluruh rekening pengeluaran Satker
lingkup Kementerian Negara/Lembaga. yang mana implementasi dimaksud ditargetkan
selesai seluruhnya pada tahun 2020.
76 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
5. Implementasi Pengelolaan Rekening Khusus (Reksus) Kegiatan DenganSumber Dana Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada BankUmum Syariah
Setelah pelaksanaan uji coba pengelolaan reksus SBSN di Bank Umum Syariah pada
tahun 2107 dan 2018. pada tahun 2020 telah dilaksanakan pengelolaan Reksus SBSN di
Bank Umum Syariah secara menyeluruh. Bank Umum Syariah yang menjadi mitra
pengelolaan reksus SBSN adalah BNI Syariah. BRI Syariah. dan Bank Syariah Mandiri.
Tujuan utama dari Implementasi ini adalah mengurangi cost of fund atas penerbitan
SBSN. khususnya Project-Based Sukuk dengan optimalisasi remunerasi dari idle cash
pada Reksus SBSN di Bank Umum Syariah.
Pada tahun 2020 terdapat 15 Eselon I/Badan penerima pembiayaan SBSN dengan
total pagu dana Rp28.43 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membiayai 619 proyek
yang tersebar di 34 provinsi.
Tabel 29. Eselon I/Badan Penerima Pembiayaan SBSN tahun 2020N
No Kementerian/Lembaga/Eselon I Jumlah Proyek2020
Pagu Tahun 2020(Miliar Rupiah)
1 Kementerian Perhubungan 15 7.999.00 Ditjen Perkeretaapian 15 7.999.00
2 Kementerian Agama 324 2.700.30 Ditjen Bimas Islam 128 189.30 Ditjen Pendidikan Islam 166 2.020.00 Ditjen Penyelenggaraan Haji & Umrah 30 342.00 Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal1 149.00
3 Kementerian PUPR 262 16.842.00 Ditjen Bina Marga 82 7.842.00 Ditjen Sumber Daya Air 180 9.000.00
4 Kementerian Lingkungan Hidup &Kehutanan
7 106.23
Ditjen Konservasi SDA dan Ekosistem 7 106.235 Badan Standardisasi Nasional 1 50.00
Deputi Bid. Penerapan Standar danAkreditasi
1 50.00
6 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 7 498.08 Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti 7 498.08
7 LIPI 3 240.00 Badan Penelitian Teknologi Bahan Alam 3 240.00
TOTAL 619 28.435.61
77 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
BAB IV: Penutup
Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat PKN Tahun 2020 merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Direktorat PKN pada tahun
anggaran 2020 dan disusun sebagai bagian dari pelaksanaan Inpres Nomor 29 Tahun
2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Direktorat PKN merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan yang ditinjau dari tugas dan
fungsinya memiliki variasi tugas yang beragam pada tiap Subdirektorat. Tugas dan
fungsi tersebut menjadikan Direktorat PKN memiliki peran yang strategis terhadap
keberhasilan pencapaian tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian
Keuangan secara keseluruhan. khususnya dalam hal pengelolaan kas.
Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara
transparan baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun
seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat PKN. Selain itu. laporan
kinerja ini dapat digunakan sebagai media untuk memberikan umpan balik guna
peningkatan kinerja pada seluruh jajaran Direktorat PKN di periode yang akan datang.
78 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
LAMPIRAN I : Form Perjanjian Kinerja
79 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
80 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
LAMPIRAN II : Manual IKU 2020
81 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
82 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
83 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
84 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
85 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
86 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
87 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
88 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
89 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
90 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
91 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
92 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
93 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
94 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
95 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
96 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
97 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
98 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
99 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
LAMPIRAN III : Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
100 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
LAMPIRAN IV : Form Pengukuran Kinerja Tahun 2020FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
Unit Organisasi : Direktorat PKNTahun Anggaran : 2020
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 3 3,33 3 3,67 3 3,5 3 3 3 3,33 3 3 3 3,25
2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3,50
3 3,3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
4 - - - - - - - - - - 4,53 4,71 4,53 5
5 - - 3 3,86 3 3,86 - - 3 3,86 3 3,91 3 3,89
6 - - - - - - - - - - 3 4 3 4
7 4,75% 2,21% 4,75% 0,54% 4,75% 1,38% 4,75% 3,73% 4,75% 2,16% 4,75% 4,37% 4,75% 2,71%
8 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5
9 3 4 3 3 3 3,5 3 4 3 3,67 3 4 3 3,75
10 1.078 M 1753 M 1.251 M 2257 M 2.329 M 4010 M 1.364 M 1.914 M 3.893 M 5.924 M 1.107 M 1.407,1 M 5.000 M 7.359,7 M
No. IKUQ1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y
Indeks likuiditas kas negara
Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang
Indeks kepatuhan Bank Operasional dan Bank/Pos Persepsi dalammelaksanakan kontrak
Indeks kepuasan publik atas layanan Direktorat PKN
Indeks Efektivitas Implementasi Layanan Hai DJPb pada Direktorat PKN
Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan
Deviasi akurasi perencanaan kas pemerintah pusat
Indeks Ketepatan Penerapan Strategi Portofolio Instrumen Investasi dalampengelolaan kelebihan kas
Indeks Pengendalian Biaya atas SILPA
Jumlah penerimaan dari pengelolaan kas (dalam miliar rupiah)
101 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
Jumlah Anggaran Program Tahun 2020 : Rp.3.952.086.000.00Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2020 : Rp.3.912.524.141.00
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
11 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
12 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
13 3,3 4 3,3 3,99 3,3 4 3,3 4 3,3 4 3,3 4 3,3 4
14 - - 87 95,03 87 95,03 - - 87 95,03 87 94,55 87 94,79
15 - - 30% 100% 30% 100% - - 30% 100% 89% 100% 89% 100%
16 - - 4 4 4 4 - - 4 4 - - 4 4
17 - - - - - - - - - - 78 94,71 78 94,71
18 - - - - - - - - - - 83 98,77 83 98,77
19 - - - - - - - - - - 83 94,93 83 94,93
20 95% N/A 95% N/A 95% N/A 95% 100% 95% 100% 95% 100% 95% 100%
No. IKUQ1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y
Indeks Efektivitas Pengendalian Rekening Pemerintah
Indeks Efektivitas Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat PKN
Indeks Efektivitas Pengelolaan Kas Pinjaman dan Hibah
Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi
Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telahditindaklanjuti
Indeks kualitas laporan keuangan Kuasa BUN Pusat
Nilai rata-rata hard competency pegawai
Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal
102 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKN 2020
LAMPIRAN V : Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2020