KATA PENGANTAR - Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata...

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju ini

dibuat berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang

penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan

mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya

pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju untuk

mengetahui kemampuan kerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan

kegiatan dan pekerjaan Badan Pusat Statistik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Kabupaten Mamuju ini dimaksudkan untuk

memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang

diberikan pemerintah kepada Badan Pusat Statistik dalam menyelenggarakan

perstatistikan, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan

membina perstatistikan dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta, sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan akuntabilitas kinerja ini juga

sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kegiatan BPS Kabupaten Mamuju

tahun anggaran 2016 dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

BPS.

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai

penerbitan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk

perbaikan laporan ini dimasa datang sangat kami hargai.

Mamuju, Maret 2017

Kepala BPS Kabupaten Mamuju

WISMAN NAINGGOLAN. NIP. 19630124 198802 1 001

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar………………………………………………………....................................................

Halaman

i

Daftar Isi………………………………………………………………..................................................... ii

Bab I Pendahuluan……………………………………….………............................................

1.1 LatarBelakang…………………..…………..……................................................ 1

1.2 Maksud dan Tujuan...................................................….................................. 2

1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi…..………....... 2

1.4 Landasan Hukum.......…....……....…….............................................................

1.5 Sumber Daya Manusia (SDM)....................................................................

1.6 Wilayah Administrasi Kerja BPS Kab. Mamuju ..................................

6

7

8

1.7 Potensi Permasalahan .................................................................................. 9

1.8 Sistematika Penyajian Laporan ............................................................... 9

Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja………………..............................

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA) BPS Kab. Mamuju 2015-2019 11

2.22

Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kab. Mamuju Tahun 2016............. 17

Bab III Akuntabilitas Kinerja……………………………………….......................................

3.11

Capaian Kinerja BPS Kab. Mamuju Tahun 2016....…..................... 21

3.2 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kab. Mamuju...................... 25

3.3 Capaian Kinerja BPS Kab. Mamuju Terhadap Target Renstra 2015-2019.....................................................................................................

26

3.4 Kegiatan Prioritas BPS Kab Mamuju Tahun 2016........................ 27

3.5 Upaya Efisiensi BPS Kab Mamuju Tahun 2016.............................. 28

3.6 Realisasi Anggaran BPS Kab. Mamuju Tahun 2016..................... 28

Bab IV Penutup……………………………………………………..............................................

4.1 Tinjauan Umum……………………………………….................................... 31

4.2 Kesimpulan dan Tindak Lanjut…………………................................... 31

Lampiran-lampiran…………………………………………………….............................................

1 Susunan Organisasi BPS Kab / Kota ...….………….......................... 34

2 Peta Wilayah Administrasi Kab Mamuju...………............................ 35

3 Perjanjian Kinerja BPS Kab. Mamuju Tahun 2016 ...................... 36

4-7 Jumlah Pegawai BPS Kab. Mamuju...................................................... 38

8 Jenis Kegiatan BPS Kab. Mamuju tahun 2016................................. 42

ii

Laporan Kinerja BPS Kabupaten Mamuju 2016 1

1.1. LATAR BELAKANG

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis

(Renstra)Badan Pusat Statistik (BPS)2015-2019. Ada 4 (empat) tujuan yang harus

dicapai BPS yang tertuang dalam Renstra 2015-2019, yaitu: (1) Peningkatan kualitas

data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, (2) Peningkatan pelayanan

prima hasil kegiatan statistik, (3) Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui

koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, dan (4) Peningkatan

birokrasi yang akuntabel. Untuk mempermudah pencapaian tujuan tersebut, maka

ditetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai pada tahun 2016.

Tujuan BPS tersebut selaras dengan arah dan tujuan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-2019, BPS

mendapat mandat di bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama,

dengan program lintas Penguatan Data dan Informasi Pembangunan Keluarga Kecil

Berencana. Kegiatan prioritas Nasional BPS untuk mendukung RPJMN 2015-2019

adalah (1) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan

Ketenagakerjaan, dan (2) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan

Rakyat.

Pada awal tahun 2016, BPS menetapkan target kinerja dari setiap indikator

tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2016.

Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut, akan

dimonitoring setiap triwulanan dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja

interim (laporan kinerja triwulanan) dan laporan kinerja tahunan.

Laporan kinerja tahunan wajib disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga. Hal

tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18

yang menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan

menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang

telah dialokasikan.Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran BPS

akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan. Laporan ini juga merupakan

bentuk akuntabilitas BPS sebagai penyelenggara Negara dalam rangka pelaksanaan

pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk tahun

mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

2 Laporan Kinerja BPS Kabupaten Mamuju 2016

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif.

Perwujudan pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik sebagaimana telah

diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 dan UU Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN,

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan (AKIP). Peraturan perundang-undangan tersebut

bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang baik dan

terpercaya (good governance).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan

instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta terpeliharanya

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu sistem akuntabilitas

juga dapat dijadikan media untuk menunjukkan capaian prestasi dari

lembaga pemerintah.Hal ini dapat dicapai apabila setiap instansi

pemerintah menerapkan Sistem AKIP yang meliputi Rencana Strategis,

Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan

Pertanggungjawaban Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Badan Pusat Statistik

Kabupaten Mamuju Tahun 2016, merupakan perwujudan kewajiban Badan

Pusat Statistik Kabupaten Mamuju untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan

Penetapan Kinerja Tahun 2016, serta akan digunakan sebagai umpan balik

untuk memacu perbaikan kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju

di tahun yang akan datang.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik

yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor

7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik,

menjelaskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja

Badan Pusat Statistik. Sementara itu, Keputusan Kepala Badan Pusat


Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perwakilan BPS di Daerah, menjelaskan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan

Susunan Organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten sebagai berikut:

1. Kedudukan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik,

bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah instansi vertikal, sedangkan

kedudukan BPS Kabupaten/kota seperti yang tertuang dalam Surat

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Bab III bagian pertama

pasal 35, dikatakan bahwa ;

BPS Kabupaten/Kota adalah perwakilan dan perpanjangan tangan

dari BPS Pusat yang berkedudukan di daerah tingkat dua dan merupakan

salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi BPS di daerah, yang secara

taktis operasional berada dibawah dan bertangungjawab langsung kepada

Kepala BPS Provinsi dan secara teknis administrasi dibina oleh Bagian Tata

Usaha dan seluruh Bidang di BPS Provinsi.

BPS Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala BPS Kabupaten

jabatan setingkat Eselon III/a, dengan dibantu 6 Seksi/Subbag yang

bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPS Kabupaten, dan masing-

masing Sub Bagian dan Seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian dan Kepala Seksi setingkat Eselon IV/a.

Sedangkan pada pasal 36 dinyatakan bahwa BPS Kabupaten/kota

bertugas dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar melalui sensus,

survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain di daerah, sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu BPS Kabupaten/Kota juga dapat meningkatkan jalinan kerja

sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan unsur masyarakat di

daerahnya untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan

kegiatan statistik dan kaitannya dengan masyarakat untuk meningkatkan

kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan

Sistem Statistik Nasional (SSN) ditingkat daerah, dan mendukung progaram

pembangunan daerah. Dalam kerangka pembinaan ini BPS Kabupaten

diharapkan melakukan upaya-upaya antara lain meningkatkan kemampuan


sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik dan meningkatkan

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung

penyelenggaraan perstatistikan. Sedangkan untuk lebih meningkatkan

kemudahan pelayanan data kepada pengguna data melalui Pelayanan

Statistik Terpadu (PST) dan diharapkan BPS Kabupaten/kota untuk dapat

mengumumkan hasilnya secara teratur, dan transparan.

2. Tugas

Badan Pusat Statistik Kabupaten sebagai lembaga vertikal dan

perpanjangan tangan dari BPS Pusat yang berkedudukan di Daerah Tingkat

II mempunyai tugas yang sama dengan induknya yang berkedudukan di

Pusat, yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menyediakan data

statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan

Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung

pembangunan nasional maupun daerah, meningkatkan kerja sama dengan

pemerintah daerah dengan cara mengembangkan statistik spesifik daerah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pusat Statistik Kabupaten

Mamuju menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan daerah di bidang kegiatan

statistik;

b. Penyelenggaraan statistik dasar;

c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS didaerah;

d. Fasilitator pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang

kegiatan statistik;dan

e. Penyelenggara pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan,

dan rumah tangga BPS Kabupaten.


4. Kewenangan

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju mempunyai kewenangan:

a. Penyusunan perencanaan daerah secara makro di bidangstatistik;

b. Perumusan kebijakan di bidang statistik untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Mamuju secaramakro;

c. Penetapan sistem informasi di bidangstatistik;

d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional dandaerah;

e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatanstatistik;

2) Penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral sesuai dengan kebutuhandaerah.

5. SusunanOrganisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, Susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten, yaitu :

1. Kepala

Kepala BPS Kabupaten mempunyai tugas memimpin BPS Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kabupaten serta membina aparatur BPS Kabupaten agar berdaya guna dan berhasil guna.

2. Sub Bagian TataUsaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam.

3. Seksi Statistik Sosial

Seksi Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik sosial.


4. Seksi Statistik Produksi

Seksi Statistik Produksi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik produksi.

5. Seksi Statistik Distribusi Seksi Statistik Distribusi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik distribusi.

6. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan neraca wilayah dan analisis statistik lintas sektor.

7. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas melakukanPengintegrasian pengolahan data, pengolahan jaringan dan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik.

1.4 LANDASAN HUKUM

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat Statistik Kabupaten / Kota dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Statistik ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.

5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS diDaerah.


1.5 SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)

Era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yangberkualitas danprofessional untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Salah satu tugas Bagian Administrasi Kepegawaian untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan kualitas SDM BPS, antara lain adalah pengadaan pegawai dengan cara membuat sistem rekrutmen yang diarahkan untuk mencari dan memperoleh calon PNS yang memiliki kualitas dan mampu melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik.

Dalam rangka mendapatkan SDM BPS yang berkualitas dan profesional serta mendukung kegiatan pengadaan SDM, Bagian Administrasi kepegawaian juga melaksanakan kegiatanPenyusunanStandar Kompetensi Jabatan, Penyusunan Uraian Pekerjaan dalam Rangka Penyusunan Informasi Jabatan, dan Perbaikan Data Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian(SIMPEG).

Pada akhir tahun 2016 SDM BPS Kabupaten Mamuju berjumlah 30 orang pegawai dengan kualitas SDM dapat dilihat dari tingkat pendidikan yaitu ; SMA 14 orang, D.III 2 orang, DIV/S1 11 orang, dan S2 3 orang pegawai.

Gambar 1. Komposisi SDM BPS KabupatenMamuju Menurut Tingkat Pendidikan

10%

36%

7%

47%

Komposisi SDM BPS Kabupaten Mamuju

S2

S1

D3

SMU


1.6 WILAYAH ADMINISTRASI KERJA BPS KABUPATEN MAMUJU

Wilayah Administrasi Kerja BPS Kabupaten Mamuju yang menjadi

tanggung jawab pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan

kegiatan statistik terdiri dari 2 Wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju

dan Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini terjadi akibat pemekaran wilayah

berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan

Mamuju Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru. Wilayah Kabupaten Mamuju

terbagi dalam 11 Wilayah Kecamatan, sedang Kabupaten Mamuju Tengah

terbagi dalam 5 Wilayah Kecamatan.

Tabel.1. Gambaran Wilayah Administrasi BPS

Kabupaten Mamuju Tahun 2016

No. Kode

NAMA KECAMATAN

Jumlah

Desa/Kel. Blok Sensus

Biasa Khusus Persiapan Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

010 Tapalang 10 71 - 16 87

011 Tapalang Barat 7 30 - 6 36

020 Mamuju 8 111 1 10 122

022 Simboro 8 73 - 3 76

023 Balabalakang 2 7 - - 7

030 Kalukku 14 112 - 11 123

031 Papalang 9 58 - 3 61

032 Sampaga 7 47 - 14 61

033 Tommo 14 62 - 17 79

040 Kalumpang 13 63 - 42 105

041 Bonehau 9 31 - 14 45

Kabupaten Mamuju 101 665 1 136 802

010 Pangale 9 39 - 6 45

020 Budong-Budong 11 59 1 9 69

030 Tobadak 8 69 - 12 81

040 Topoyo 15 73 - 19 92

050 Karossa 13 68 - 15 83

Kabupaten Mamuju Tengah 56 308 1 61 370


1.7 POTENSI DANPERMASALAHAN

BPS merupakan National Statistics Office (NSO) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. BPS telah memiliki payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan.Hal tersebut menjadi kekuatan bagi BPS untuk mengembangkan kegiatan perstatistikan kedepannya.

Peranan data statistik sangat penting dalam bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, masyarakat menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (faster), dapat diperoleh lebih mudah (easier), lebih berkualitas (better) dan lebih murah (cheaper). Hal tersebut menjadi fokus utama BPS untuk menyediakan data secara lebih cepat, akurat dan dapat diakses publik dengan mudah melalui website BPS.

Disisi lain, responden enggan untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS. Hal tersebut menjadi salah satu kendala untuk memperoleh data yang berkualitas, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran.Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik.

Data BPS telah banyak digunakan oleh berbagai pihak dalam hal perencanaan, monitoring, dan evaluasi.Bahkan tiap bulannya rilist data BPS dinanti-nanti oleh banyak pihak, terutama para ekonom.BPS juga gencar melakukan sosialisasi, agar masyarakat lebih mengenal BPS.Harapannya ketika mereka menjadi responden sensus/survei BPS lebih kooperatif dalam memberikan jawabannya.

1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS Kab.

Mamuju tahun 2016 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan

tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan

organisasi BPS; landasan hukum, sumber daya manusia di BPS,

wilayah administrasi kerja BPS Kab. Mamuju, potensi dan


permasalahan yang dihadapi BPS Kab.Mamuju; serta sistematika

penyajian laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra)

BPS 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2016.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS 2016,

Perkembangan Capaian Kinerja BPS, Capaian Kinerja BPS terhadap

Target Renstra 2015-2019, Capaian Kinerja BPS terhadap Target

RPJMN 2015-2019, Prestasi tahun 2016, Kegiatan Prioritas BPS

2016, Upaya Efisiensi BPS 2016 dan Realisasi Anggaran tahun 2016

Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut

perbaikan untuk tahun berikutnya.


2.1. RENCANA STRATEGIS(RENSTRA) BPSKABUPATEN MAMUJU 2015-2019

Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Kabupaten Mamuju adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statsistik berskala regional selama kurun waktu 2015-2019

Visi pembangunan nasional tahun 2015-

2019 adalah “terwujudnya Indonesia

yang berdaulat, mandiri dan

berkepribadian berlandaskan gotong

royong”. BPS turut berkontribusi dalam

pembangunan nasional di bidang

statistik. Visi yang disusun BPS untuk

mewujudkan kontribusi tersebut

sebagaimana tercantum dalam Renstra

2015-2019 adalah:

1) Visi Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju

Gambaran cita-cita ideal masa depan BPS akan tercermin pada visi yang disepakati dan dibangun dengan memperhatikan berbagai kekuatan maupun kelemahan internal serta peluang dan tantangan yang dihadapi dari pihak luar dengan landasan pemikiran proaktif. Mempertimbangkan berbagai hal tersebut dan sebagai bagian dari BPS maka visi BPS Kabupaten Mamuju adalah

“ Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”

(the Agent of trustworthy statistical data for all).

Visi tersebut menunjukkan bahwa eksistensi BPS Kabupaten Mamuju sebagai pelopor data statistik di wilayahnya menjadi semakin penting. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya, terus berupaya agar data dan informasi yang dihasilkan telah melalui proses berdasarkan metodologi statistik yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat dipercaya oleh semuapihak.

“Pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya.“Data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. “Untuk semua” dimaksudkan

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN

PENETAPAN KINERJA


bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna data nasional maupun internasional. Eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semuapihak.

2) Misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju

Untuk mencapai visi, ditetapkan misi BPS Kabupaten Mamuju yang menggambarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat:

a. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar Nasional maupun Internasional.

b. Memperkuata Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidangstatistik.

c. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuanperstatistikan.

Gambar 2.Visi dan Misi BPS 2015-2019

Menyediakan data statistik …

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu

statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat

luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun

2007)”.

Visi Pelopor Data Statistik

Misi Terpercaya untuk semua

● Menyediakan data statistik berkualitas

● Memperkuat SSN yang berkesinambungan

● Membangun insan statistik yang professional, berintegritas danamanah


… berkualitas …

“Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi

kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat

diakses, dan dapat diinterpretasikan ”.

… melalui kegiatan statistik yang terintegrasi …

“Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggarakan kegiatan statistik

perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi

pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (silo thinking). Pendekatan

fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data

hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar subject matter.

Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan

bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan

saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta

menghindari terjadinya duplikasi kegiatan”. (UU no. 16 tahun 1997)”.

… dan berstandar internasional…

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman

kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan

berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam

Fundamental Principle of Official Statistics”.

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan …

“Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-

unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas

dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu

diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun

1997)”.

… pembinaan dan koordinasi …

“BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain

terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki

mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan

instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi,

klasifikasi, dan ukuran ukuran. (UU no. 16 tahun 1997).


Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan

pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya,

penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi

dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen

masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Statistik).

Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan

instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur

masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP

No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi:

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam

penyelenggaraan statistik;

2. Pengembangan statistik sebagai ilmu;

3. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat

mendukung penyelenggaraan statistik;

4. Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan

pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam

kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan

statistik lainnya;

5. Pengembangan sistem informasi statistik;

6. Peningkatan penyebarluasan informasi statistik;

7. Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik

untuk mendukung pembangunan nasional;

8. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Koordinasi dan kerjasama penyelengaraan statistik meliputi hal-hal yang

berkaitan dengan:

a. Pelaksanaan kegiatan statistik;

b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi

pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan.

Koordinasi dan/atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan

dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional.

Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup

perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan/atau analisis

statistik”.


Membangun insan statistik …

“Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai- nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah”.

… yang profesional…

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

Gambar 3. Nilai Inti BPS

… berintegritas …

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki

integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan

profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap

profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka

(menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai

pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya

terukur)”.


…amanah…

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di

dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi BPS 2015-2019, maka

ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Masing-masing tujuan memiliki

sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan

dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS 2015-2019

TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS

T1. Peningkatan kualitas data Statistik

SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

SS2. Meningkatkan kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

T2. Peningkatan Pelayanan Prima hasil kegaiatan Statistik

SS3. Meningkatkan kualitas hubungan dengan pengguna Data (user engagement)

T3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasiyang akuntabel

SS4.Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya Manusia BPS

SS5.Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada tabel diatas memiliki

indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat

pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS

dapat dilihat pada gambar berikut.


Gambar 4. Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS

2.2. PENETAPAN KINERJA(PK) BPS KAB.MAMUJU TAHUN2016

Pada awal tahun ditetapkan target dari masing-masing indikator

tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Penetapan

target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Target

Perjanjian Kinerja 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Mamuju Tahun 2016

Tujuan dan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

Tujuan I: Peningkatan Kualitas data Statistik

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS

90 %

1.1Meningkatnya kepercayaan Pengguna terhadap kualitas data BPS

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

97 %

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

80 %

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

100 %

Jumlah release data yang tepat waktu

-

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

98

1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

97,26 %

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

98,73 %

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

98,44 %

Tujuan II:

Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

95 %

2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)


95 %

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

1800

Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

95 %


Tujuan III: Peningkatan penyelenggaraan Birokrasi Yang Akuntabel

Hasil Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat

-

3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

6 %

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

51,61 %

3.2 Meningkatnya

Pengawasan dan

Akuntabilitas Kinerja

Aparatur BPS

Jumlah laporan dukungan manajemen

22 Lap.

Keberhasilan pencapaian target sangat didukung oleh penganggaran di

BPS Kab.Mamuju. Dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 3

(tiga) program, yaitu:

(1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya (DMPTTL), (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), (3) dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPSKabupaten Mamuju bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dankelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan danevaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS Kabupaten Mamuju bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah adadi BPS Kabupaten Mamuju, antara lain pemeliharaan fasilitas ruang kerja, pemeliharaan gedung kantor, dan pemeliharaansaranatransportasi serta telah dibangun Tempat Parkiran kendaraan yang telah selesai dan dapat difungsikan pada tahun anggaran ini juga ( tahun 2016).

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) BPS Kabupaten Mamuju bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik BPS Kabupaten Mamuju secara berkesinambungan menyempurnakan


danmengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data.


Akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju

merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan BPS Kabupaten

Mamuju dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telahditetapkan. Analisis

akuntabilitas kinerja berisi tentang capaian kinerja BPS Kabupaten Mamuju

tahun 2016. Selain menyajikan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran

strategis, pada laporan ini disampaikan pula permasalahan yang dihadapi

dalam pelaksanaan kegiatan.

3.1 CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN MAMUJU TAHUN2016

Capaian kinerja BPS Kabupaten Mamuju Tahun 2016 merupakan

pencapaian dari indikator- indikator tujuan dan sasaran strategis selama

tahun 2016. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara

realisasi dengan target PK 2016 yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis dapat

dilihat pada ulasan berikut:

Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Tujuan pertama adalah “Peningkatan Kualitas Data Statisitk”, diukur

dengan indikator kinerja “Persentase Konsumen yang Merasa Puas Dengan

Kualitas Data Statistik”. Tujuan pertama dicapai dengan 2 sasaran strategis

yaitu :1. Meningkatnya kepercayaan pengguna data terhadap kualitas data

BPS, 2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data ( Responden

engagement). Capaian Kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan

sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


Tabel 4. Capaian Kinerja Tujuan:Peningkatan Kualitas Data Statistik

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Satuan Target Realisasi Capaian

Kinerja

(%) (1) (2) (3) (4) (5)

T1. Peningkatan kualitas data statistik

Persentase konsumen yang merasa puas

dengan kualitas data statistik Persen 90,00 90,00 100,00

SS1.1Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Persentase konsumen yang merasa puas

dengan kualitas data statistik Persen 90,00 90,00 100,00


Persen 85,00 85,00 100,00

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Persen 100,00 100,00 100,00

Jumlah publikasi/laporan Statistik yang terbit tepat waktu

Publikasi 89 88 98,88

Jumlah release data statistik yang tepat waktu

Aktivitas - - -

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu

Publikasi - - -

SS 1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)

Persentase pemasukan dokumen (response

rate) survei dngan pendekatan rumah tangga Persen 97,26 96,85 99,58


Persen 98,73 100,00 100,00


Persen 98,44 100,00 100,00

Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 116,41

Berdasarkan tabel diatas, tujuan pertama telah tercapai yaitu sebesar 100,00 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan pertama sebesar 116,41persen. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan pertama telah tercapai. Jika dilihat dari masing-masing indikator, indikator sasaran strategis memperlihatkan bahwa hal tersebut belum sepenuhnya tercapai, yaitu Indikator “Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga, capaian kinerjanya hanya 99,58 persen, sedangkan Jumlah publikasi/laporan Statistik yang terbit tepat waktu”, capaian kinerjanya hanya mencapai 98,88 persen”, indikator yang dimaksud adalah publikasi/laporan statistik ketahanan sosial yang belum dapat terbit tepat waktu, semantara untuk indikator “Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga”, dipenaruhi oleh kondisi topografi yang berbukit-bukit dengan


lembah dan ngarai yang terjal serta sosial budaya masyarakat Kabupaten Mamuju yang menyoritas petani, sehingga mereka berada di rumah pada saat malam hari.

Capaian Kinerja Tujuan Kedua

Tujuan kedua adalah “Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan

Statistik”, diukur dengan indikator “Persentase Kepuasan Konsumen

Terhadap Pelayanan Data BPS”. Tujuan kedua dicapai dengan hanya 1

sasaran strategis yaitu : 1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan

pengguna data (user engagement). Capaian kinerja dari indikator yang

mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di

bawah ini :

Tabel 5. Capaian Kinerja Tujuan:Peningkatan Pelayanan Prima hasil kegiatan

Statistik

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Satuan Target Realisasi Capaian

Kinerja (%)

(1) (2) (3) (4) (5)

T2. Peningkatan Pelayanan Prima hasil kegiatan statistic


Persen

95,00 95,00 100,00

SS 2.1Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)

Jumlah Pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

Pengu

jung

7000 7967 113,81


Persen 90,00 90,00 100,00


Berdasarkan tabel diatas, Persentase tujuan kedua dapat dicapai, yaitu

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS sebesar 100,00

persen, sedangkan rata-rata untuk capaian indikator sasaran strategis kedua

sebesar 104,60 persen. Hal ini dapat kita lihat secara lebih dalam bahwa, ada 1

(satu) indikator sasaran strategis tujuan kedua yang jauh melebihi target, yaitu

indikator“Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi

statistik melalui website BPS” dimana capaian kinerjanya mencapai 113,81

persen. Hal ini disebabkan oleh semakin mudahnya pengguna untuk mengakses


dan memperoleh atau mengunduh informasi data di website BPS Kab.Mamuju

serta sosialisasi website BPS Kab Mamuju yang cukup gencar dilakukan.

Kemudian indikator“Persentase Konsumen yang merasa puas terhadap akses

data BPS kinerjanya mencapai 100,00 persen.

Gambar 5.Motto PST BPS Kabupaten Mamuju

Capaian Kinerja Tujuan Ketiga

Tujuan ketiga adalah “ Peningkatan Penyelenggaraan/pelaksanaanBirokrasi

yang Akuntabel’ diukur dengan indikator “Hasil Penilaian SAKIP Oleh

Inspektorat”. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran

strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Capaian Kinerja Tujuan:Peningkatan Penyelenggaraan

Birokrasi yang akuntabel

Tujuan/Sasaran

Strategis/Indikator Satuan Target Realisasi

Capaian Kinerja (%)

(1) (2) (3) (4) (5)

T3. Peningkatan Penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Point

- - -

SS 3.1Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional

Persen

6 6 100

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

Persen 51,61 34,00 65,88

SS 3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur

CATATAN :

Tujuan keduaini dicapai melalui

Pelayanan Statistik Terpadu (PST)

dengan Moto PST adalah " Melayani

Dengan Hati".


Tujuan/Sasaran

Strategis/Indikator Satuan Target Realisasi

Capaian Kinerja (%)

(1) (2) (3) (4) (5)

Jumlah laporan dukungan manajemen

Laporan 22 22 100

Persentase rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindak lanjuti

Persen 100 100 100


Berdasarkan tabel diatas, tujuan ketiga ada indikator sasaran yang belum

dapat di ukur karena tidak adanya realisasi penilaian SAKIP yang sedianya

dilakukan oleh inspektorat. Rata-rata capaian indikator sasaran tujuan ke tiga

adalah sebesar 100,00 persen, dimana hanya diwakili oleh 2 (Dua) indikator

sasaran strategis yaitu(1). Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya

manusia dan (2). Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas Kinerja

Aparatur.

3.2 PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA BPS

Perkembangan capaian kinerja BPS Tahun 2016 jika dibandingkan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7. Perkembangan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis

2015-2016

Uraian 2015 2016

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 106,77 116,41

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 110,12 104,60

Berdasarkan tabel diatas, secara umum rata-rata capaian kinerja tujuan menunjukkan kenaikan, sementara sasaran strategis terjadi menurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016.


3.3 CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN MAMUJU TERHADAP TARGET RENSTRA2015-2019

Capaian kinerja BPS Kabupaten Mamuju terhadap target Renstra

2015-2019 dihitung berdasarkan realisasi 2016 terhadap target 2016 pada

Renstra 2015-2019. Capaian kinerja BPS terhadap target Renstra 2015-2019

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel8. Capaian Kinerja BPS Kabupaten Mamuju Tahun 2016

Tujuan / Sasaran Strategis / Indikator Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5)

T.1 Peningkatan kualitas data statistik

Persentase Kinsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Persen 90,00 90,00 100,00

SS. 1.1 Menigkatnya Kepercayaan Pengguna Terhadap Kualitas Data BPS

Persentase Kinsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Persen 90,00 90,00 100,00

Persentase Kunsumen yang selalu menjadikan data dan Informasi Statistik BPS sebagai rujukan utama

Persen 85,00 85,00 100,00

Persentase Pemutakhiran Data MFD dan MBS Persen 100,00 100,00 100,00

Jumlah Publikasi / Laporan yang terbit tepat waktu Laporan 89 88 98,88

Jumlah Publikasi / Laporan Sensus terbit tepat waktu Laporan - - -

SS. 1.2 Meningkatkan kualitas hubungan dengan sumber data (Responden Engagement)

Persentase pemasukan dokumen (respon rate) survei dengan Pendekatan Rumah tangga

Persen 97,26 96,85 99,58

Persentase pemasukan dokumen (respon rate) survei dengan Pendekatan Usaha

Persen 98,73 100,00 100,00

Persentase pemasukan dokumen (respon rate) survei dengan Pendekatan non Rumah tangga dan non Usaha

Persen 98,44 100,00 100,00

T.2 Peningkatan Pelayanan Prima Hasil kegiatan statistik

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Persen 95,00 95,00 100,00

SS. 2.1 Meningkatkan kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Persen 95,00 95,00 100,00

Jumlah Pengunjung Eksternal yang mengakses data dan informasi Statistik melalui website BPS

kunjungan 7000 7967 113,81

Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persen 90,00 90,00 100,00

T.3 Peningkatan Penyelenggaraan Birokrasi yang akuntabel

Hasil Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat Point - - -

SS. 3.1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia BPS

Persentase Pegawai yang menduduki jabatan Fungsional tertentu Persen 6,00 6,00 100,00

Persentase Pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

Persen 51,61 34,00 65,88


SS. 3.2 Meningkatkan Pengwasan dan Akuntabilitas kinerja Aparatur

Jumlah Laporan dukungan manajemen Laporan 22 22 100,00

Persentase rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindak lanjuti

Persen 100 100 100,00

Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran 98,44 %

Rata-Rata Capaian Indikator Tujuan 100,00 %

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra 2015-2019, sehingga taget PK 2016 sama dengan target 2016 pada Renstra 2015-2019. Capaian kinerja terhadap PK 2016 sama dengan capaian kinerja terhadap renstra 2015-2019. Untuk rata-rata capaian indikator sasaran telah tercapai senilai 98,44%, dan indikator tujuan sebesar 100,00 %.

3.4 KEGIATAN PRIORITAS BPS KABUPATEN MAMUJU 2016

Kegiatan prioritas BPS pada tahun 2016 diantaranya adalah: (1)

Pelaksanaan Sensus Ekonomi SE 2016, (2) Persiapan Pencacahan Sampel

untuk Usaha Menengah Besar (UMB) SE2016.

SENSUS EKONOMI 2016 LANJUTAN

Sensus Ekonomi 2016 merupakan kegiatan Statistik Dasar sesuai UU

No. 16 Tahun 1997, pelaksanaan Sensus Ekonomi SE-2106 yang dilakukan

setiap sepuluh tahun yakni setiap tahun berakhiran “6”. Hasil Sensus Ekonomi

ini akan digunakan sebagai rujukan dan mengkoreksi hasil pembangunan

ekonomi bangsa. Data Sensus Ekonomi yang dikumpulkan mencakup data

Struktur jumlah usaha dan tenaga kerja berdasarkan sektor usaha baik saha

mikro kecil (UMK) maupun usaha menengah besar (UMB), persentase usaha

menurut sumber modal dan kendala utama yang dihadaapi. Kegiatan ini

bertujuan untuk memperoleh Profile Usaha, Karakteristik Usaha baik usaha

usaha mikro kecil (UMK) maupun usaha menengah besar (UMB).

Persiapan Pencacahan Sampel Sensus Ekonomi (SE) 2016,

pada tahun 2017

Persiapan Sensus Ekonomi Lanjutan tahun 2017 dengan merujuk pada

hasil pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016, kegiatan tersebut akan dilakukan


pendataan lengkap unit usaha/perusahaan menengah dan besar, dan

pencacahan sampel unit usaha/perusahaan mikro dan kecil.

3.5 UPAYA EFISIENSI BPS KABUPATEN MAMUJU TAHUN2016

Upaya efisiensi atau penghematan anggaran yang dilakukan BPS secara

umum di seluruh indonesia selama tahun 2016 diantaranya dengan

menangguhkan beberapa kegiatan statistk di daerah, hal tersebut tertuang

dalam Surat Kepala Badan Pusat Statistik RI No. B–082/BPS/1000/04/2016

tanggal 11 April 2016, tentang penghematan anggaran tahun 2016, dan

ditindaklanjuti oleh surat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi

Barat Nomor B-018/BPS/7600/511/08/2016 tentang penegasan tindak

lanjut penghematan anggaran tahun 2016. Berdasarkan surat tersebut di atas

kuota penghematan anaggaran (selfblocking) tahun 2016 untuk Badan Pusat

Statistik Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,6 Miliar, dan untuk BPS

Kabupaten Mamuju total selfblocking sebesar Rp. 219.574.500.

3.6 REALISASI ANGGARAN BPS KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016

Pagu yang diberikan ke BPS Kabupaten Mamuju untuk menjalankan

fungsi pemerintahan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 5.779.675.000,

terbagi ke dalam 3 (tiga) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), (2) Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dan (3) Program

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Realisasi anggaran

menurut program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Menurut Program

No. Program / Kewenangan Pagu 2016 Realisasi 2016

Penyerapan Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL)

3.444.370.000 3.384.380.395 98,29 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana (PSPA)

301.415.000 301.415.000 100,00 %

3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS)

2.033.890.000 1.843.322.00 90,63 %

J u m l a h 5.779.675.000 5.529.117.395 95.66


Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran program DMPTTL adalah

sebesar 98,29 persen dari pagu anggaran program DMPTTL; realisasi

anggaran program PSPA adalah sebesar 100.00 persen dari pagu anggaran

program PSPA; dan realisasi anggaran program PPIS adalah sebesar 90,63

persen dari pagu anggaran program PPIS. Penyerapan program PSPA paling

besar diantara program yang lainnya, sedangkan penyerapan program PPIS

paling kecil diantara program yang lainnya. Penyerapan anggaran BPS

Kabupaten Mamuju secara keseluruhan adalah sebesar 95,66 persen dari total

pagu.

Tabel.10 Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja

PAGU

Belanja

Pegawai (51)

Belanja

Barang (52)

Belanja

Modal (53) Total Belanja

Pagu 2016 3.010.261.000 2.467.999.000 301.415.000 5.779.675.000

Realisasi 2016 2.969.123.215 2.258.579.180 301.415.000 5.529.117.395

Dari tabel diatas dapat kita perhatikan bahwa presentase pengeluaran

terbesar pada satker BPS Kabupaten Mamuju adalah di Belanja Pegawai

[Kode 51] dan yang terkecil adalah di Belanja Modal [Kode 53].

Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong

Kementerian/Lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi penganggaran,

setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang

dihasilkan. Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi penyerapan

anggaran 2015 menurut program dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel.11 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2016

Program Capaian Kinerja

(%)

Capaian

Anggaran (%)

(1) (2) (3)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya (DMPTTL) 100,00 98,29

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur BPS (PSPA) 100,00 100,00

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi

Statistik (PPIS) 100,00 90,63

Rata-rata 100,00 96,31

Berdasarkan tabel di atas, seluruh program memiliki capaian kinerja

lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan anggarannya.

Secara umum kinerja BPS Kabupaten Mamuju tahun 2016 cukup

berhasil, dengan rata-rata capaian kinerja 100,00 persen serta capaian

daya serap anggaran sebesar 96,31 persen.


4.1 TINJAUAN UMUM

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Mamuju menunjukkan

tingkat keberhasilan yang baik. Kesimpulan tersebut terlihat dari indikator

tujuan dan sasaran. Dari ketiga tujuan yang ditetapkan ditandai dengan rata-

rata pencapaian kinerja tujuan sebesar 104,16 persen. Sedangkan indikator

kinerja sasaran, pencapaiannya sekitar 98,44 persen, dengan rata-rata

capaian kinerja tujuan sebesar 100,00 persen.

Selain itu kegiatan statistik yang dilaksanakan BPS Kabupaten Mamuju

harus mampu memenuhi standar manajemen mutu. Standarisasi tersebut

dimaksud agar dapat diketahui alur proses kegiatan dalam penyusunan data

dan informasi statistik secara jelas dan transparan. Dengan semangat

reformasi statistik, maka pelayanan dan pengembangan informasi statistik

tidak hanya menghasilkan keragaman data tetapi juga harus menghasilkan

kualitas data.Jaminan kualitas menjadikan BPS Kabupaten Mamuju menjadi

lebih kredibel dan akuntabel di tingkat daerah.

4.2 KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dari laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Kab. Mamuju guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang, yaitu:

1) Ketersediaan data yang akurat, mutakhir dan tepat waktu

Keberhasilan pembangunan sangat tergantung oleh data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir dan tepat waktu.Data yang berkualitas tersebut selain bermanfaat untuk perencanaan, juga diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi hasil pembangunan.

2) Peningkatan pelayanan terhadap konsumen data

Datastatistik tidak hanya diperlukan oleh pemerintah namun juga digunakan masyarakat luas untuk berbagai kepentingan yang beragam, Saat ini BPS Kab. Mamuju khususnya yang mengalami peningkatan pengunjung konsumen data yang membutuhakan informasi data tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka pelayanan terhadap konsumen data tersebut harus di tinggatkan agar mereka semakin

BAB IV PENUTUP


nyaman terhadap data BPS baik dalam hal kualitas maupun sarana dan prasarana.

3) Retargeting beberapa indikator

Melakukan retargeting pada indikator (1). Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS, (2) Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

4) Sistem informasi yang andal

Kesenjangan antara statistik pusat dan daerah saat ini masih terasa, sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun system informasi yang andal. Penataan jaringan informasi statistik yang dibangun hendaknya menjangkau seluruh daerah dalam rangka menyebarluaskan informasi statistik.

Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa aksi diantaranya:

a. Mengembangkan Matriks Rencana Aksi dengan menampung proses internal (kinerja eselonIV).

b. Mengembangkan sistem aplikasi pengisian data kinerja yang dilakukan di BPS Pusat sehingga dapat memonitor kinerja hingga level eselon III, baik di pusat maupun daerah. Aplikasi juga dilengkapi dengan kinerja anggaran dalam rangka mendukung kinerja program dan kegiatan. Tampilan sistem aplikasi tersebutdapat dilihat pada gambar dibawah


Gambar 6. Tampilan Website: monev.bps.go.id

5) Peningkatan koordinasi

Perlunya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk berbagai

kegiatan statistik. Maka data yang dihasilkan dapat dibandingkan melalui

konsep dan definisi terpadu.


BPS Pusat

PERATURANKEPALABPS NOMOR :7AHUN2008

TANGGAL :15FEBRUARI2008

LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Organisasi BPS Kabupaten/Kota


Lampiran 2. Peta Wilayah Administrasi kerja BPS Kabupaten Mamuju

KETERANGAN :

Nama Kecamatan di Kab. MamujuNama Kecamatan di Kab. Mamuju Tengah

010. Tapalang 023. Balabalakang 033.Tommo 010. Pangale 011. Tapalang Barat030. Kalukku 040.Kalumpang 020.Budong-Budong 020. Mamuju031. Papalang 041.Bonehau 030.Tobadak 022. Simboro032. Sampaga 040.Topoyo 050. Karossa


Tujuan dan Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5)

Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

90,00 % 90,00 % 100,00 %

1.1. Meningkatnya

kepercayaan pengguna

terhadap kualitas data BPS

Persentase konsumen yang

merasa puas dengan kualitas

data statistik

90,00 % 90,00 % 100,00 %


80,00 % 85,00 % 106,25 %

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

100,00 % 100,00 % 100,00 %

Jumlah publikasi/laporan Statistik yang terbit tepat waktu

89 Publikasi

88

Publikasi 98,88 %

Jumlah release data statistik yang tepat waktu

- - -

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu

- - -

1.2. Meningkatnya kualitas

hubungan dengan sumber

data (Respondent

Engagement)

Persentase pemasukan dokumen

(response rate) survei dengan

pendekatan rumah tangga

97,26 % 96,85 % 99,58 %


98,73 % 100,00 % 101,29 %


98,44 % 100,00 % 101,58 %

Tujuan 2.

Peningkatan pelayanan

prima hasil kegiatan

statistik

Persentase konsumen yang puas

akan layanan data BPS 95,00 % 95,00 % 100,00 %


hubungan dengan

pengguna data (User

Engagement)

Jumlah pengunjung eksternal

yang mengakses data dan

informasi statistik melalui

website

7000

Pengun

jung

7967

Pengun

jung

113,81 %


95,00 % 100,00 % 105,26 %

Tujuan 3.

Peningkatan

Penyelenggaraan

Birokrasi yang akuntabel

Hasil Penilaian SAKIP oleh

Inspektorat - - -


manajemen Sumber Daya

Manusia BPS

Persentase Pegawai yang

menduduki jabatan fungsional

tertentu

06,00 % 06,00 % 100,00 %

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Mamuju 2016


Tujuan dan Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5)

Persentase Pegawai yang

berpendidikan minimal Diploma

IV atau Strata 1

51,61 % 34,00 % 65,87 %

3.2. Meningkatnya peng -

awasan dan akuntabilitas

kinerja aparatur BPS

Jumlah laporan dukungan

manajemen

22

laporan 22 laporan 100 %

Persentase rekomendasi

Inspektorat yang telah selesai

ditindaklanjuti

100 % 100 % 100 %

Hasil Penilaian SAKIP oleh

Inspektorat - - -

RATA-RATA 99,50 %


No. Unit Kerja

Jenjang Pendidikan

Total

≤SMA D3 DIV/S1 S2 S3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Kepala Kantor - - - 1 - 1

2 Sub Bagian Tata Usaha - 2 - 1 - 3

3 Seksi Statistik Sosial - - 2 - - 2

4 Seksi Statistik Produksi 1 1 - - - 2

5 Seksi Statistik Distribusi - - 2 1 - 3 *)

6 Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

- - 1 - - 1

7 Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

- - 3 - - 3 *)

8 Koordinator Statistik Kecamatan

12 - 3 - - 15

Jumlah 13 3 11 3 - 30

Catatan : *) masing-masing 1 orang Tugas Belajar

Lampiran 4.Pegawai BPS Kabupaten Mamuju menurut Unit Kerja

dan Jenjang Pendidikan tahun 2016


No. Unit Kerja

Jenis Jabatan Jum lah

Pejabat yg sudah

Diklat pim Eselon

II Eselon

III Eselon

IV Fung sional

Staf

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Kepala Kantor - 1 - - - 1 1

2 Sub Bagian Tata Usaha - - 1 - 2 3 1

3 Seksi Statistik Sosial - - 1 - 1 2 1

4 Seksi Statistik Produksi - - 1 - 1 2 1

5 Seksi Statistik Distribusi - - 1 - 2 3 *) 1


- - 1 - - 1 1


- - 1 - 2 3 *) 1


- - - 15 - 15 -

Jumlah 1 6 15 8 30 7


Lampiran 5.Pegawai BPS Kabupaten Mamuju menurut Unit Kerja,

Jenis jabatan, dan yang sudah Diklatpim tahun 2016


No. Unit Kerja Golongan Jum

Lah I II III IV

(1) (2)

1 Kepala Kantor - - - 1 1

2 Sub Bagian Tata Usaha - 2 1 - 3

3 Seksi Statistik Sosial - - 2 - 2

4 Seksi Statistik Produksi - 1 1 - 2

5 Seksi Statistik Distribusi - - 3 - 3 *)


- - 1 - 1


- - 3 - 3 *)


- 11 4 - 15

Jumlah - 14 15 1 30


Lampiran 6. Pegawai BPS Kabupaten Mamuju menurut Unit Kerja, dan

Golongan tahun 2016


No. Unit Kerja Kelompok Umur

Jum lah

≤ 20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 ≥56

(1) (2)

1 Kepala Kantor - - - - - - - 1 - 1

2 Sub Bagian Tata Usaha

- - 1 1 - - 1 - - 3

3 Seksi Statistik Sosial - 1 - 1 - - - - - 2

4 Seksi Statistik Produksi

- - - 1 - - - - 1 2

5 Seksi Statistik Distribusi

- - - 2 1 - - - - 3 *)


- - - - 1 - - - - 1


- 1 1 1 - - - - - 3 *)


- - 1 3 6 4 - - 1 15

Jumlah - 2 3 9 8 4 1 1 2 30


Lampiran 7. Pegawai BPS Kabupaten Mamuju menurut Unit Kerja, dan

kelompok umur tahun 2016


No.

Jenis Kegiatan Pelaksanaan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 051 INDEKS TENDENSI BISNIS DAN INDEKS TENDENSI KONSUMEN

2 060 PENINGKATAN PELAYANAN METADATA KEGIATAN STATISTIK DASAR SEKTORAL DAN KHUSUS

3 061 SURVEI KEPUASAN KONSUMEN

4 051 PENYUSUNAN KOMPONEN PENGELUARAN RUMAH TANGGA DAN INSTITUSI NIRLABA TRIWULANAN/TAHUNAN PENYUSUNAN SUT/10 SISI USES

5 052 PENYUSUNAN NERACA RUMAH TANGGA DAN INSTITUSI NIRLABA

6 305 PENYUSUNAN DAN KONSOLIDASI PDRB PENGELUARAN TRIWULANAN DAN TAHUNAN

7 302 PENYUSUNAN PDRB TAHUNAN DAN TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010=100

8 302 KOMPILASI DATA TRANSPORTASI

9 100 INDEKS KEMAHALAN KONTRUKSI (IKK) 2016

10 301 SURVEI HARGA PERDESAAN

11 130 SURVEI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG BULANAN

12 131 SURVEI INDUSTRI BESAR / SEDANG TAHUNAN

13 135 SURVEI KONSTRUKSI

14 141 SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) SEMESTERAN

15 142 SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) TAHUNAN

Lampiran 8.Jenis kegiatan BPS Kabupaten Mamuju tahun2016


No.

Jenis Kegiatan Pelaksanaan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

16 150 SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL KOR DAN KONSUMSI TAHUN 2016

17 151 SUSENAS PANEL 2016

18 152 SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL KONSUMSI DAN MSBP TAHUN 2016

19 161 PENYUSUNAN STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

20 053 SURVEI STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

21 201 SURVEI BIDANG JASA PARIWISATA

22 180 SURVEI PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN RPH/TPH

23 181 SURVEI PERUSAHAAN PERIKANAN, TPI/PPI/PP

24 182 SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN

25 190 SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN UBINAN

26 192 SURVEI HORTIKULTURA DAN INDIKATOR PERTANIAN

27 193 SURVEI PERUSAHAN PERKEBUNAN

28 612 PUBLISITAS SE2016

29 616 LISTING USAHA/PERUSAHAAN

30 103 SURVEI PENYUSUNAN DIAGRAM TIMBANG IHPB PROV.

31 PENYUSUNAN DAERAH DALAM ANGKA

KATA PENGANTAR - Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata...