Sosiohumaniora, Volume 14, No. 3, November 2OL2 t 29O - 299

PFNGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH (SIPKD) DAN PROFESIONALISME PEGAWAI TERHADAP

KUALITAS LAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK:SURVEY DISPENDA KOTA CIMAHI

Heni Nurani HaftikayantiUniversitas Jenderal Achmad Yani Cimahi

henuyanti@yahoo.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji : 1) Hubungan antara Kualitas

sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan profesionalismepegawai dan 2) Pengaruh kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerahdan profesionalisme pegawai terhadap kualitas layanan pemungutan pajak. Jenispenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah descriptive verifivative danexplanatory survey. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling.Adapun jumlah responden yang mengembalikan kuesioner sebanyak 29responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesionerdan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi. Hasilpenelitian ini mengungkapkan : 1) Terdapat hubungan yang cukup erat denganarah positif antara kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah danprofesionalisme pegawai dan 2) Pengaruh kualitas sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah dan profesionalisme pegawai berpengaruh secara signifikanterhadap kualitas layanan pemungutan pajakKata kunci: Kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah,profesionalisme pegawai, kualitas layanan pemungutan pajak.

EFFECT OF QUALITY OF LOCAL FINANCIAL MANAGEMENT INFdRMATIONsysrEu (srPKD) AND PROFESSTONALTSM EMPLOYEES VOTTNG TO

QUALITYSERVTCE TAX:Suruey on Dispenda Cimahi

ABSTRACT. This study aimed tb examine: 1) The relationship between quality oflocal frnancial management information system and professional employees and 2)the effect of the quality of local financial management information system andprofessional seruices personnel to the quality of their tax collection. This type ofresearch used in this study is descriptive verivicatif and explanatory suruey. The

sampling technique used was purposisve ampling. The number of respondentswho returned a questionnaire by 29 respondents. Data was collected usingquestionnaires and interuiews. Analysis of the data used is regression analysis.

The results of this study revealed: 1) There is a fairly close relatbnship with thepositive direction between the quality of loal financial management informationsystem and employee professionalism and 2) the effed of the qualiU of local

290

Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daelah (SIDO)-Profesionalisme Pegawai terhadap Kualitas Layanan Pemungutan B

Suruey Dispenda Kota Cimahi (Heni Nurani Hartikayanti)

financial management information system and professional emfurcErsignifican effect on the quality of seruice tax collection.Keywords : Quality of local financial management infornation systems,professionalism, quality of seruice tax colledion.

PENDAHULUANEra otonomi daerah yang telah dicanangkan oleh pemerintah seBk

2001 memberikan dampak pada sistem pemerintahan dari sentralisasidesentralisasi. Kondisi ini memerlukan perbaikan dalam pengelolaan thpertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Pemerintah pusnmemberikan kewenangan yang lebih besar dalam hal pengelolaan kanargnkepada pemerintah daerah dengan tujuan utuma untuk memberikan kemakmnbagi daerah itu sendiri.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan leiltmampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk mernenlikebutuhan pembiayaan dan pembangunan didaerahnya. Untuk pengelolaakeuangan yang berasal dari pusat dan yang berasal dari daerah sendiri rnaladiperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien. Untuk mendukung hal tersehlmaka dibangun dan diterapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerdt(SIPKD). Sistem ini dibangun dengan harapan dapat meningkatkan efektifitasimplementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yargberdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektifitas, transparan, akuntanbel danauditabel (Peraturan Departemen Dalam Negeri No 13 Tahun 2006).

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)Dampak atas diberlakukannya undang-undang otonomi daerah

mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah $ecara asas

efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. MenurutPeraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan daerah pasal 2 menyatakan bahwa Ruang lingkup seftamelakukan pinjaman; kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusanpemerintahan daerah dan membdyar tagihan pihak ketiga; penerimaan daerah; d.pengeluaran daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lainberupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai '

dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Untuk memenuh azas pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengantertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,kepatutan,dan manfaat untuk masyarakat maka diperlukan alat pengolahan

informasiyang cukup akurat untuk menghasilkan informasiyang dibutuhkan sesuai

29L

Sosiohumaniora, Volume 14, No. 3, November 2Ot2 = 29O - 299

,dengan harapan. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi yang sesuai dengankebutuhan para pengelola. Pengembangan sistem informasi suatuperusahaan/instansi tentu saja ditujukan untuk mendapatkan keunggulankompetitif. Keunggulan kompetitif menurut Porter (1985) dalam Turban, Mc Lean

& Wetherbe (2002:96) adalah suatu konsep yang luas tentang bagaimanaperusahaan akan bersaing, apa tujuan seharusnya, dan rencana sefta kebijakanapa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu Porterdalam Turban (1985) menyampaikan satu model pencapaian keunggulan bersaingdengan istilah value chain model. Menurut model ini aktivitas yang ada dalamsebuah perusahaan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu al(ivitas utama dan

akivitas pendukung.Untuk mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi maka

diperlukan beberapa tahapan pekerjaan. Tahapan-tahapan pengembangan sisteminformasi meliputi setiap aktivitas yang dilakukan untuk membangun sebuah solusisistem informasi terhadap permasalahan yang dihadapi organisasi atau terhadaptantangan organisasi ( Laudon, 2005:400). Tahapartahapan tersebut, menurutLaudon (2005:401) terdiri dari analisis sistem, rancangan sistem, pemrograman,pengecek, konversi, memproduksi dan memelihara. Sementara menurut Susanto(200a:3a0) menyatakan bahwa tahapan dalam siklus pengembangan sistemadalah : " Perencanaan (Planning), Analisis (Analysis), Perancangan ( Design ),Penerapan ( Implementation ) dan Pemeliha raa n ( Ma intena nce )"

Kualitas sistem informasi menurut Bentley dan Whitten (2007:78) dapatdilihat dari kinerja sistem diantaranya jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan

dalam satu periode dan waktu tanggap atas segala permintaan pengguna. Laudon(2005: 11) menyatakan bahwa sistem informasi merupakan integrasi yang

harmonis dari berbagai komponen yang mendukungnya yang secara garis besar

dikelompokkan kedalam organisasi, manajemen, dan teknologi informasi. Secara

rinci sistem informasi merupakan integrasi dari sumber daya manUsia, perangkat

keras, perangkat lunak, basis data, dan jaringan (O'Brien & Marakas, 2008:30).Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam pengembangan

'sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005,Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a578); Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentangLaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 46t4; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

l3Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

292

Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan

irofesionalisme pegawai terhadap Kualitas Layanan Pemungutan Pajak:

Survey Dispenda Kota Cimahi (Heni Nurani Hartikayanti)

SiStem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi

terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan

meninglGtk; efeklifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan

keuanian daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif,

transp"aran, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu

maniiestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah

daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan

persamaan persepsi-tittu, dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam

penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-

undangan.

Profesionalisme AParatUpaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan secara benar

(good-gbvernance) dan bersih (clean-government) termasuk didalamnya

ptnyeflnggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain

uaafun ,iiur proiesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan

pelayanan puOtif. Terabaikannya unsur profesionalisme dalam menjalankan tugas

dan fungsi organisasi pemerintahan akan berdampak kepada menurunnya kualitas

penyelenggarian pemerintahan dan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih

bitrjrh,i[.pada kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik,

adil, dan inklusif dan tidak hanya sekedar kecocokan keahlian dengan tempat

penugasan. Sehingga aparatur dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian

untuli memahami danmenterjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat

kedalam kegiatan dan program pelayanan.

Upaya u-ntut me*uiudkan penyelenggaraan Pemerintahan secara benar (good-

governince) dan bersih (clean-governmenfl termasuk didalamnya

[enyetenggiraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain

adalah unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintaha*n dan

pelayanan puLtit . Profesionalisme disini lebih ditujukan kepada kemampuan

aparatur: Oatam memberikan pelayanan yang baik, adil, dan inklusif dan tidak

hanya sekedar kecocokan keahlian dengan tempat penugasan. Sehingga aparatur

dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian untuk memahami dan

menterjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kedalam kegiatan dan

program pelayanan.Kecocokan antara kemampuan yang dimilikr oleh pegawai dengan kebutuhan

tugas (task-req uiremenfl . T erpenuhinya kecocokan a ntara kemampuan aparatur

dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang

profLsional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan

tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Apabila suatu organisasi

berupaya untuk memberikan pelayanan publik Secara prima maka organisasi

tersebut mendasarkan profesionalisme terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Terbentuknya pegawai profesional memerlukan pengetahuan dan keterampilan

khusus yang dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen

293

Sosiohumaniora, Volume ld No. 3, November 2Ol2 = 29O-299

pemutakhiran. Dengan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimiliki olehaparat memungkinnya untuk menjalankan tugas dan menyelenggarakan pelayananpublik dengan mutu tinggi, tepat waktu, 'dan prosedur yang sederhana.Terbentuknya kemampuan dan keahlian juga harus diikuti dengan perubahan iklimdalam dunia birokrasi yang cenderung bersifat kaku dan tidak fleksibel.Kemampuan untuk beradaptasi menurut pendapat tersebut merupakan jawabanterhadap dinamika global yang tumbuh dan berkembang secara cepat. Pesatnyakemajuan teknologi merupakan salah satu di antara dinamika global yang membuatbirokrasi harus segera beradaptasi jika tidak ingin ketinggalan zaman da nterbelakang dalam hal kemampuan.

Kemampuan beradaptasi merupakan jawaban bagi dinamika global yang tidakpasti sehingga dalam menjalankan tugasnya, aparat tidak lagi terikat secara kakukepada petunjuk-dan teknis-pelaksanaan tapi terikat kepada apa yang ingin dicapaioleh organisasi (organization-mission). Fleksibilitas aparat dalam menjalankantugas dan berorientasi kepada hasil dan visi yang ingin dicapai oleh organisasimerupakan langkah positif untuk meninggalkan cara kerja yang kaku dan reaktif.Menuju layanan prima perpajakan sesuai dengan SE Dirjen Pajak, profesionalismepegawai ditunjukkan oleh rasa tanggung jawab yang tinggi, mengutamakankepentingan publi( bersikap objektif dan independen, cermat dan seksama dalammelaksanakan tugas, memahami lingkup dan sifat jasa seta memiliki pendidikanyang relevan dengan tugas pekerjaan.

Kualitas Layanan Pemungutan PajakKualitas sebagai "kesesuaian dengan spesifikasi pelanggan". Ide dasarnya,

kualitas bukanlah memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan perusahaan/instansi Kunci mencapai jenis kualitas ini, karena itu adalah mengetahui siapapelanggannya dan apa yang mereka inginkan. Kualitas biasanya tidak ditentukanoleh satu atribut atau dimensi tunggal dari suatu produk atau jasa, tetapiditentukan oleh beberapa atribut.

Pengukuran atas kualitas pelayanan muncul karena terjadi gap/perbedaanantara apa yang diharapkan pengguna dengan apa yang dirasakan pengguna saatmereka:mendapatkan pelayanan informasi dari departemen sistem informasi. Jikapara pengguna merasakan kepuasan maka mereka akan kembali untukmenggunakan jasa tersebut (Kotler, 2006:182). Parasuraman, Zeithaml dan Berry(1985) menyatakan bahwa gap yang terjadi antara harapan dan kenyataan ataspelayanan dapat diidentifikasikan sebanyak 5 (lima), yaitu kesenjangan antaraharapan konsumen dengan persepsi manajemen, kesenjangan antara persepsimanajemen dengan kualitas jasa, kesenjangan antara kualitas jasa denganpenyampaian jasa, kesenjangan penyampaian jasa dengan komunikasi dankesenjangan antara jaba yang diberikan dengan jasa yang diharapkan, yangmenyebabkan ketidaksuksesan pelayanan (Kotler, 2006:184). Parasuraman,Zeirhaml dan Berry (1985) mengembangkan instrumen kualitas pelayanan(SERVQUAL) untuk menilai persepsi pengguna tentang kualitas pelayanan

294

Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) danPrcfesionalisme Pegawai terhadap Kualitas Layanan Pemungutan Pajak:

Survey Dispenda Kota Cimahi (Heni Nurani Hartikayanti)

organisasi yaitu "(1) Tangible, (2) Reliabiliff, (3) Responsiveness, (4) Assurance,

and (5) Empathy.Berdasarkan gap yang terjadi antara harapan dan' kenyataan, KoUer

(2006:190) menyatakan urutan 5 (lima) determinan kualitas pelayanan sebagaa

berikut ;"1. Reliability - The ability to pefform the promised seruice dependabf

andaccurately,

2. Responsiveness - The willingness to help customers and to providepromtseruicq

3. Assurance - The knowledge and couftesy of employees and theirability to mnvery ffurt and confidence.

4. Empathy - The provosion of caring, individualized attention toatstomers,

5. Tangibles - The appearence of physical facilities, equipment,personnel, andcommunication."

METODEPenelitian ini menggunakan metode survai eksplanatory (Singarimbun &

Effendi, 1995:5). Metode survai adalah penelitian dengan cara mengajukanpertanyaan kepada orang-orang atau subjek dan merekam jawaban tersebutkemudian dianalisis secara kritis (Sugiama, 2008:135). Survai dilakukan dengancara rnengumpulkan fakta melalui bertanya kepada orang-orang yang ditujusebagai sumber informasi tentang kualitas sistem informasi pengelolaan keuangandaerah, profesionalisme pegawai dan kualitas pelayanan pemungutan pajak.

Karena aplikasi survai tersebut untuk menguraikan karakteristik anggota populasi

di lapangan maka jenis survai yang digunakan adalah survai eksplanatori, karena

menjelaskan hubungan kausal dan korelasional antar variabel melalui pengujian

hipotesis.'Hal ini didasarkan pada pandangan Singarimbun dan Effendi (1995 : 5)

bahwa : "Apabila untuk data yang sama penei1i.tian menjelaskan hubungan kausal

antara variabel-variabel melalui pengDjian hippotesis, maka penelitian tersebuttidak lagi dinamakan penelitian deskriptif melainkan penelitian pengujian hipotesisatau penelitian penjelasan (explanatory research) "

Variabel penelitian kemudian dijabarkan menjadi indikator-indikatornya, maka

kemudian indikator-indikator tersebut digunakan sebagai pedoman untuk membuatpertanyaan-peftanyaan dalam kuesioner. Setiap indikator dari variabel penelitian

ini d'rjabarkan ke dalam sebuah pertanyaan teftutup dan menuangkannya dalamdaftar peftanyaan. Tehni(alat pengukuran yang digunakan untuk mengubah datakualitatif dari kuesioner menjadi data kuantitatif adalah Summated Ratting Method: the Liket Scale, yang merupakan suatu ukuran skala ordinal. Kuesioner diberikandalam 5 (lima) respon jawaban.

Sosiohumaniora, Volume 14, No. 3, November 2OL2 = 29O - 299

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Kualitas sistem informasi akuntansi manajemen (X,), sebagai variabeleksogen.Kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah menunjukkanintegrasi yang harmonis dari berbagai komponen yang mendukungnya yangsecara garis besar dikelompokkan kedalam organisasi, manajemen, danteknologi informasi

2. Profesionalisme pegawai (X, ), sebagai variabel eksogen.Profesionalisme pegawai menunjukkan ciri-ciri karakteristik kemampuanaparatur/pegawai dalam memberikan pelayanan yang baik, adil, dan inklusifdan tidak hanya sekedar kecocokan keahlian dengan tempat penugasan

3. Kualitas Pelayanan Sistem Informasi (Y), sebagai variabel indogenKualitas pelayanan pemungutan pajak adalah tingkat kesesuaian antaraharapan pengguna dengan persepsi mereka atas kinerja pelayananpemungutan pajak.Populasi penelitian ini adalah para aparat pemungutan pajak daerah. Metode

penentapan sampel dilakukan dengan metode penentuan sampel denganpertimbangan (purposive sampling). Melalui penelitian ini, diharapkan dapatdiperoleh data primer, yaitu data yang langsung didapat dari Satuan kerjapemerintah. Tehnik pengumpulan data untuk penelitian lapangan ini digunakandengan menyusun daftar pertanyaan (kuesioner) kepada responden.

Terhadap semua data yang diperoleh dari responden terlebih dahulu dilakukanuji validitas dan reliabilitasnya agar data tersebut dapat menggambarkan secaratepat konsep yang diukur. Uji validitas menggunakan rumus korelasi rankspearman dan uji reliabilitas menggunakan dengan tehnik belah dua Spearman-Brown. Metode analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahanalisis regresi untuk melihat pengaruh kedua variabel independen terhadapvariabel dependen. Hipotesis penelitian dinyatakan dengan mdhggunakanpersamaan sebagai berikut :

Y=d*b1X1+b2X2+ e1

Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Kualitas SIKPD mempunyai hUbungan erat yang signifikan denganProfesionalisme Pegawai - ,

H2 : Kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan profesionalismepegawai berpengaruh sisnifikan terhadap kualitas layanan pemungutanpajak

HASIL DAN PEMBAHASANKualitas SIKPD mempunyai hubungan erat yang signifikan denganProfesionalisme Pegawai

Implementasi sistem informasi keuangan pengelolaan keuangan daerah yang

diterapkan oleh Pemerintahan Kota Cimahi telah diterapkan dengan baik sesuaidengan aturan yang berlaku. Organisasi dari sistem informasi yang ada didukung

296

Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) danProfesionalisme Pegawai terhadap Kualitas layanan Pemungutan Pajak:

Survey Dispenda Kota Cimahi (Heni Nurani Haftikayanti)

oleh kualitas pendidikan dan latihan yang cukup untuk para pegawainya sehinggasistem dapat diimplementasikan dengan mudah. Hubungan antara pegawai dalamunit ini menunjukkan sikap profesional dimana setiap proses dilakukan dengancepat dan tepat. Pengelolaan unit memperlihatkan cerminan yang baik. Teknologiinformasi yang digunakan untuk operasi sistem informasi relatif cukup memadaisesuai dengan kebutuhan layanan saat ini. Secara keseluruhan dari hasil analisis

deskriptif diperoleh bahwa kualitas SIKPD yang ada menunjukan capaian 75o/o

dari capaian skor ideal. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SIKPD yang ada telahditerapkan dengan baik.

Pegawai yang ada dalam lingkup penelitian secara umum memilikikemampuan yang cukup baik yang diperlihatkan dengan pendidikan dan pelatihanyang dimiliki oleh mereka. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

dalam pekerjaan, pegawai telah cukup mempunyai rasa rasa tanggung jawab yang

tinggi walaupun kadang kadang sedikit terpengaruh oleh situasi lapangan. Dalam

hal mengutamakan kepentingan publik, bersikap objektif dan independen masih

terlihat bahwa para aparat pajak masih relatif kurang baik dari sudut pandangmasyarakat, Hal ini dapat dimengerti karena harapan kualitas layanan yang

diinginkan oleh publik sangat tinggi sementara dari sudut pandang pegawai akan

tergantung pada aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemda. Pada dasarnyapegawai berusaha dengan cermat dan seksama dalam melaksanakan tugas serta

berusaha keras untuk memahami lingkup dan sifat jasa. Dari hasil penelitian,profesionalisme pegawai masih dapat dikatakan cukup baik dengan raihan sebesar

670/o dari skor ideal. Perlu disadari oleh Pemda agar secara terus menerus untukmeningkatkan profesionalisme pegawainya agar dihasilkan layanan prima yang

diharapkan.Dari hasil analisis data diperoleh fakta bahwa hubungan antara kualitas SIKPD

dengan Profesionalisme Pegawai mempunyai hubungan yang erat dengan arahpositif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa SIKPD yang diterapkan

*akan

menunjukkan nilai yang baik jika didukung oleh profesionalisme pegawai yang

tinggi. Sebaliknya profesionalisme pegawai yang tinggi juga akan menunjangkualitas implementasi dari SIKPD.

Pengaruh Kuatitas SIKPD dan Profesionalisme Pegawai terhadapKualitas Layanan Pemungutan Pajak

Salah satu tolak ukur keberhasilan layanan publik adalah- bagaimana publik

merasakan kepuasan atas layanan yang telah diberikan. Terdapat perbedaan sudutpandang ukuran keberhasilan layanan antara aparat dan publik. Walaupun

demikian, pemerintah daerah tetap harus berusaha mendekatkan perbedaan sudutpandang ini. Dari hasil penelitian lapangan diperoleh kenyataan bahwa para wajibpajak masih merasakan kekurangpuasan atas layanan yang diberikan oleh aparat(skor yang dicapai adalah 59olo). Salah satu yang menonjol adalah keluhan yang

lambat ditindak lanjuti oleh aparat. Hal ini dimungkinkan terjadi karena

297

Sosiohumaniora, Volume 14, No. 3, November 2012 1 29O - 299

pemahaman atas prosedur pemungutan pajak dari wajib pajak masih relatif belumcukup baik.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kualitas SIKPD dan profesionalismepegawai pajak memberikan kontribusi atau pengaruh yang tinggi dan signifikanterhadap kualias layanan pemungutan pajak. Hasil analisis regresi menujukkanpersamaan sebagai berikut :

!= 5.381 + 1.693 X1 + 7.037 X2

Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan pemungutanpajak sangat tergantung kepada kualitas SIKPD yang dijalankan danprofesionalisme pegawai yang ada. Peningkatan profesionalisme pagawai sangatdiharapkan untuk meningkatkan kualitas layanan pemungutan pajak tinggi. Di lainpihak, perlu juga diperhatikan tentang teknologi yang digunakan karena kemajuantekonologi selalu berubah sangat cepat sementara jumlah wajib pajak semakinmeningkat.

SIMPULANDari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwaHubungan kualitas SIKPD dan profesionalisme pegawai menunjukkan hubunganyang erat dan positif. Kualitas SIKPD dan profesionalisme pegawai mempunyaipengaruh yang cukup kuat terhadap kualitas layanan pemungutan pajak. Saranyang dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas layanan pemungutan pajakadalah sebagai berikut :

1. Perangkat teknologi yang mendukung penerapan SIKPD perlu ditingkatkandan dipelihara dengan oleh pegawai yang mempunyai kemampuan cukuptinggi dalam teknologi informasi

2. Sosialisasi layanan pemungutan pajak perlu terus ditingkatkan agar publiklebih memahami apa fungsi dan peranan dari aparat pajak

DAFTAR PUSTAKASusanto, Aahar. 2004. Sistem Informasi Manajemen, Third Ed, Lingga Jaya,

Bandungl

Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane. 2006. Marketing Management, 12 Edition,Pearson International Edition, New Jersey,Kotler (2006:190)

Laudon, Kenneth C & lane P. Laudon. 2005. Management Information Systems :New Approaches to Organization & Technology,International Edition, PrenticeHall, New Jersey

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. Metode Penelitian Suruai, LP3ES

298

Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan-Profesionalisme Pegawai terhadap Kualitas Layanan Pemungutan Paiak:

Survey Dispenda Kota Cimahi (Heni Nurani Hartikayanti)

O'Brien, .James A. & Marakas, George M. 2008. Introdudion To Information

systems, Fourteenth Edition, MCGraw-Hill Irwin, New York o'Brien &Marakas, 2008:30).

Parasuraman., Zeithaml Valarie A, and Berry Leonardi. 1985. A Conceptual Models

of Seruice Quatity and itb Imptication for Future Research, Journal Marketing,

Vol 49, pp 41-50

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaa n Keuangan Daera h.

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, rSugiama, A Gima. 2008. Metode Riset Bisnis dan Manajemen, 1 Ed., Guardaya

Intimarta, Bandung

299