Kata Bijak Cinta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat tentang informasi keuangan yang andal

memerlukan jasa profesi akuntan publik. Jasa akuntan publik ini sangat

dibutuhkan untuk menilai kewajaran pertanggungjawaban keuangan yang

disajikan oleh manajemen kepada pihak luar perusahaan. Di satu pihak,

manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai

pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari pihak luar ; di pihak

lain, pihak luar ingin memperoleh informasi yang andal dari manajemen

perusahaan mengenai pertanggungjawaban dana yang mereka investasikan.

Adanya dua kepentingan yang berlawanan inilah yang menyebabkan timbul

dan berkembangnya profesi akuntan publik.

Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar

pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat

dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga

untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh

manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar untuk mengambil

keputusan. Baik manajemen perusahaan maupun pihak luar perusahaan yang

berkepentingan terhadap perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga yang dapat

dipercaya. Tanpa menggunakan jasa auditor independen, manajemen

perusahaan tidak akan dapat meyakinkan pihak luar perusahaan bahwa laporan

keuangan yang disajikan berisi informasi yang dapat dipercaya.

1

2

Karena pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk

menilai keandalan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh

manajemen dalam laporan keuangannya, keadaan ini memicu timbulnya

kebutuhan jasa profesi akuntan publik. Profesi ini merupakan profesi

kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat

mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang

disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah lembaga pimpinan

bersama suatu organisasi masyarakat di suatu desa dan atau kelurahan dan

berbentuk “dewan atau majelis warga” yang tinggal di desa atau kelurahan

tersebut untuk merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan tentang

hal-hal yang menyangkut kepentingan warga masyarakat, khususnya yang

menyangkut kemiskinan. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) juga

merupakan suatu organisasi sektor publik.

Dalam jangka panjang Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

membangun modal sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai

kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas serta kesatuan

sosial sesama warga agar saling kerja sama demi kebaikan dan kebutuhan

bersama, serta pada saatnya akan memperkuat keswadayaan warga

masyarakat.

Ada (3) tiga unit pengelola di Badan Keswadayaan Masyarakat yaitu

unit pengelola keuangan, unit pengelola lingkungan dan unit pengelola sosial.

Masing-masing pengelola mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Unit

3

Pengelola Keuangan (UPK) merupakan gugus tugas dari Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM) yang dibentuk dan dibubarkan oleh Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM).

Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) yaitu manajer dan staf

lainnya diangkat serta diberhentikan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat

(BKM) melalui mekanisme rapat anggota. Oleh karena itu, secara struktural

pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) bertanggung jawab langsung pada

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai unsur pengelola sumber

daya, dalam hal pengelolaan keuangan. Unit Pengelola Keuangan (UPK) tidak

dapat mengambil keputusan strategis, selain menjalankan keputusan serta

kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Unit Pengelola Keuangan-Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK-

BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung Kota Tegal mendapatkan dana

dari pemerintah melalui APBN dan APBD. Dana tersebut dimanfaatkan, salah

satunya untuk pelayanan pinjaman bergulir yang dipinjamkan kepada

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai modal kerja usaha produktif

baik untuk usaha baru maupun pengembangan usaha yang sudah ada.

Unit Pengelola Keuangan-Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK-

BKM) Kelurahan Panggung Kota Tegal harus melakukan kegiatan berdasar

prosedur operasional standar dalam pengelolaannya. Tujuannya adalah agar

proses pengelolaan pinjaman bergulir yang dilaksanakannya menjadi seragam.

Keseragaman pengelolaan pinjaman bergulir menjadi penting agar

memudahkan dalam proses monitoring, evaluasi, dan supervisi.

4

Sebagai salah satu organisasi sektor publik, Unit Pengelola Keuangan-

Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan

Panggung Kota Tegal juga memiliki tujuan yang ingin dicapai dengan cara

yang efektif. Salah satunya dengan cara menyampaikan informasi mengenai

pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada masyarakat, dalam hal ini

laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya.

Oleh karena itu, jasa pihak ketiga yaitu akuntan publik sangat di

butuhkan untuk memeriksa kewajaran atas laporan keuangan perusahaan.

Manajemen perusahaan wajib membuat sebuah laporan pertanggung jawaban

atas pengelolaan perusahaan kepada pihak perusahaan. Bentuk laporan

pertanggungjawaban yang dibuat manajemen perusahaan yaitu laporan

keuangan yang telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim.

Pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk

menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung

mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Pengujian substantif

menghasilkan bukti audit tentang kewajaran setiap laporan keuangan. Di lain

pihak, pengujian substantif dapat mengungkapkan kekeliruan atau salah saji

moneter dalam pencatatan dan pelaporan transaksi dan saldo akun.

Akun aktiva tetap merupakan salah satu komponen yang penting dalam

neraca. Meskipun transaksi yang mempengaruhi akun aktiva tetap sangat

rendah frekuensi terjadinya. Pada pemeriksaan mungkin sekali akuntan tidak

menemukan perubahan akun tersebut selama tahun yang diperiksa dan hanya

menemui satu atau dua pendebitan atau pengkreditan. Selain itu, dalam

5

melakukan pemeriksaan terhadap akun aktiva tetap, seorang akuntan harus

bekerja dengan lebih seksama terhadap perubahan akun aktiva tetap itu

sendiri.

Tujuan pemeriksaan terhadap akun aktiva tetap pada dasarnya adalah

untuk membuktikan keberadaan, kewajaran penilaiannya dan untuk

membuktikan kewajaran penyajian saldo akun aktiva tetap itu, baik dalam

buku pembantu akun aktiva tetap dan dalam neraca. Agar tujuan tersebut

tercapai, seorang akuntan harus melakukan pengujian substantif. Pengujian

substantif merupakan proses pemeriksaan yang bertujuan untuk membuktikan

kewajaran jumlah rupiah yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “

ANALISIS PENGUJIAN SUBSTANTIF TERHADAP AKTIVA TETAP

PADA UNIT PENGELOLA KEUANGAN-BADAN KESWADAYAAN

MASYARAKAT (UPK-BKM) MANDIRI SEJAHTERA KELURAHAN

PANGGUNG KOTA TEGAL.”

1.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui

kewajaran penyajian aktiva tetap dalam laporan keuangan pada Unit Pengelola

Keuangan-Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM) Mandiri Sejahtera

Kelurahan Panggung Kota Tegal.

1.3 Batasan Masalah

6

Melihat luasnya permasalahan dalam hal ini, maka perlu diadakan

pembatasan masalah sehingga penelitian tetap terfokus pada tujuan dan hanya

dibatasi pada :

1. Objek penelitian hanya dilakukan pada Unit Pengelola Keuangan-Badan

Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan

Panggung Kota Tegal.

2. Data yang diteliti adalah data yang bersifat keuangan yaitu laporan

keuangan, berupa laporan laba rugi dan neraca tahun 2010.

3. Daftar rincian dan penyusutan aktiva tetap tahun 2010.

1.4 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah penyajian

aktiva tetap dalam laporan keuangan pada Unit Pengelola Keuangan-Badan


Panggung Kota Tegal sudah wajar?”.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pemahaman yang lebih mendalam mengenai analisis

pengujian substantif terhadap aktiva tetap.

2 Bagi Unit Pengelola Keuangan-Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK-

BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung Kota Tegal

7

Diharapkan dapat membantu dalam menentukan prosedur dan

kebijakan dalam pengendalian terutama di bagian akun aktiva tetap untuk

menghindari terjadinya penyimpangan dalam pengambilan keputusan

yang dilakukan oleh manajemen.

3 Bagi Ilmu Pengetahuan

a. Dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti

yang ada hubungannya dengan pengujian substantif terhadap akun

aktiva tetap.

b. Sebagai bekal ilmu dan pengalaman dalam mempersiapkan diri

menghadapi lingkungan kerja setelah menyelesaikan studi.

c. Untuk menambah perbendaharaan pustaka dan bermanfaat bagi

pembaca sebagai tambahan informasi dan pengetahuan.

1.6 Sistematika Penulisan

8

Sistematika penulisan terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi,

dan bagian akhir.

1. Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman

pengesahan, halaman moto/persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar

isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. Bagian awal ini berguna

untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-

bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan. Pendahuluan ini berguna untuk

memberikan gambaran kepada pembaca dalam memahami tugas

akhir.

BAB II Landasan teori

Pada bab ini memuat landasan teori yang mencakup tinjauan

umum tentang pengujian substantif, pengujian substantif dengan

menggunakan metode variabel sampling, pengertian aktiva tetap,

tujuan audit atas aktiva tetap, penggolongan aktiva tetap, cara-

cara perolehan aktiva tetap, prinsip penilaian aktiva tetap, dan

pengujian substantif atas saldo aktiva tetap. Landasan teori ini

digunakan sebagai landasan berfikir atau acuan melakukan

penelitian.

9

BAB III Metodologi penelitian

Pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam

penelitian, seperti metode pengumpulan data, sumber data, dan

metode analisis data.

BAB IV Hasil dan pembahasan

Bab ini berisikan tinjauan umum perusahaan, seperti sejarah

singkat perusahaan, struktur organisasi, tugas dan wewenang

serta kondisi perusahaan saat ini. Bab ini juga berisikan tentang

laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian sehingga

data yang ada mempunyai arti.

BAB V Kesimpulan dan saran

Bab ini berisikan rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari

analisis data dan pembahasan. Saran berisi tentang perbaikan-

perbaikan atau masukan-masukan dari penelitian untuk perbaikan

yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku dan literature yang berkaitan

dengan penelitian. Lampiran berisi perlengkapan dalam mendukung

penelitian tugas akhir secara lengkap.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengujian Substantif

Pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk

menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung

mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Pengujian substantif

menghasilkan bukti audit tentang kewajaran setiap asersi laporan keuangan

yang signifikan. Di lain pihak, pengujian substantif dapat mengungkapkan

kekeliruan atau salah saji dalam pencatatan dan pelaporan transaksi dan saldo

akun.

Dalam penyusunan program audit untuk pengujian substantif terdiri dari

tiga tahap, yaitu :

1. Menentukan tujuan audit khusus untuk setiap pernyataan yang berkaitan

dengan saldo akun.

2. Menentukan prosedur audit dalam pengujian substantif untuk mencapai

tujuan audit khusus yang telah ditetapkan.

3. Menyusun program audit dengan mengelompokkan prosedur audit dalam

pengujian substantif menurut proses audit.

Sifat pengujian substantif mencakup jenis dan efektifitas prosedur audit

yang dilakukan oleh auditor. Jika tingkat resiko deteksi yang dapat diterima

adalah rendah, auditor harus menggunakan prosedur audit yang lebih efektif,

dan biasanya memerlukan biaya yang lebih tinggi. Jika tingkat resiko deteksi

10

11

yang dapat diterima adalah tinggi, auditor dapat menggunakan prosedur audit

yang kurang efektif, dan biasanya memerlukan biaya yang lebih rendah.

Auditor dapat menggunakan pengujian substantif berikut ini (Mulyadi,

2002:237) :

1. Prosedur analitik

Prosedur analitik dapat digunakan oleh auditor pada tahap

perencanaan audit untuk mengidentifikasi bidang audit yang memiliki

resiko salah saji yang tinggi, tahap pengujian dalam proses audit sebagai

suatu pengujian substantif untuk memperoleh bukti audit tentang asersi

tertentu, tahap pengujian rinci sebagai prosedur audit tambahan, tahap

pengujian dalam pendekatan terutama substantif. Prosedur analitik

umumnya memerlukan biaya yang lebih rendah. Oleh karena itu, auditor

harus mempertimbangkan seberapa jauh prosedur analitik ini dapat

membantu untuk mencapai resiko deteksi yang dapat diterima sebelum

auditor memutuskan untuk memilih pengujian terhadap transaksi atau

saldo akun rinci.

2. Pengujian terhadap transaksi rinci

Dalam pengujian terhadap transaksi rinci ini, fokus perhatian

auditor adalah menemukan kemungkinan kekeliruan atau salah saji

moneter, bukan penyimpangan dari pengendalian intern. Pengujian

terhadap transaksi rinci terutama berupa prosedur pengusutan dan

pemeriksaan bukti pendukung. Pengusutan merupakan prosedur audit yang

bermanfaat untuk menemukan kurang saji, sedangkan pemeriksaan bukti

12

pendukung merupakan prosedur audit yang bermanfaat untuk menemukan

lebih saji. Pengujian terhadap transaksi rinci memerlukan waktu yang lebih

banyak dan memerlukan biaya yang lebih besar bila dibandingkan dengan

prosedur analitik.

3. Pengujian terhadap saldo rinci

Pengujian terhadap saldo rinci difokuskan untuk memperoleh bukti

secara langsung tentang suatu saldo akun, bukan pendebitan dan

pengkreditan secara individual ke dalam akun tersebut. Semakin tinggi

tingkat deteksi, semakin terbatas prosedur audit yang dilaksanakan oleh

auditor terhadap asersi (pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang

secara tidak langsung dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain)

yang bersangkutan dan semakin rendah tingkat keandalan bukti audit yang

diperlukan oleh auditor.

Dalam pengembangan program audit untuk pengujian subtantif

kerangka umum yang dapat dipakai sebagai acuan adalah sebagai berikut :

1. Tentukan prosedur audit

a. Usut saldo pos yang tercantum di dalam neraca ke saldo akun yang

bersangkutan di dalam buku besar.

b. Hitung kembali saldo akun yang bersangkutan di dalam buku besar.

c. Usut saldo awal akun yang bersangkutan ke kertas kerja tahun lalu.

d. Usut posting pendebitan dan atau pengkreditan akun tersebut ke dalam

jurnal yang bersangkutan.

13

e. Lakukan rekonsiliasi akun kontrol tersebut dalam buku besar ke buku

pembantu yang bersangkutan.

2. Tentukan prosedur analitik yang perlu dilaksanakan

Pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam

memahami bisnis klien dan dalam menentukan bidang yang memerlukan

audit lebih intensif.

3. Tentukan pengujian terhadap transaksi rinci

Pengujian terhadap transaksi rinci terutama terdiri dari prosedur

pengusutan dan pemeriksaan bukti pendukung untuk membuktikan asersi

keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian

atau alokasi, penyajian dan pengungkapan transaksi atau golongan

transaksi.

4. Tentukan pengujian terhadap akun rinci

Auditor menentukan berbagai prosedur audit untuk membuktikan

asersi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban,

penilaian atau alokasi, penyajian dan pengungkapan akun tertentu.

Setiap proses audit pasti ada pelaksanaan pengujian, yang terdiri dari

dua pengujian utama, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif.

Kedua pengujian ini berbeda dalam hal jenis, tujuan, sifat pengukuran

pengujian yang digunakan, prosedur audit yang dapat diterapkan dalam

masing-masing pengujian, saat penerapan, unsur resiko audit yang terdapat di

dalamnya, standar pekerjaan lapangan yang melandasinya, dan sifat

14

kewajiban yang ditentukan oleh standar auditing. Perbedaan kedua jenis

pengujian tersebut terdapat pada tabel di bawah ini (Mulyadi, 2002:245).

Tabel 1

Perbedaan pengujian pengendalian dan substantif

Pengujian pengendalian Pengujian substansif

Jenis Bersamaan (concurrent)

Tambahan

Prosedur analitik

Pengujian terhadap transaksi rinci

Pengujian terhadap akun rinci

Tujuan Penentuan efektivitas desain dan

operasi pengendalian intern

Penentuan kewajaran aserasi

laporan keuangan signifikan

Sifat

pengukuran

pengujian

Frekuensi penyimpangan dari

pengendalian intern

Kekeliruan rupiah dalam transaksi

dan saldo akun

Prosedur audit

yang dapat

diterapkan

Permintaan keterangan, inspeksi,

pelaksanaan kembali dan teknik

audit berbantuan komputer

Sama dengan pengujian

pengendalian ditambah dengan

prosedur analitik, penghitungan,

konfirmasi pengusutan dan

pemeriksaan bukti

Saat

pelaksanaan

Terutama pada pekerjaan interim Terutama pada atau mendekatai

tanggal neraca

Komponen

risiko audit

Risiko pengendalian Risiko deteksi

Standar Kedua Ketiga

15

pekerjaan

lapangan pokok

Diharuskan oleh

standar auditing

Tidak Ya

(Sumber : Mulyadi, 2002 : 245)

2.2 Pengujian Substantif dengan Menggunakan Metode Variabel Sampling

Variabel sampling merupakan teknik statistik yang digunakan auditor

untuk menguji kewajaran suatu jumlah atau saldo dan untuk mengestimasi

jumlah rupiah suatu saldo akun atau kuantitas yang lain. Seorang auditor dapat

pula menggunakan variabel sampling untuk menilai kewajaran saldo suatu

unsur yang dicantumkan di dalam laporan keuangan. Jika dalam auditnya,

auditor mau menerima saldo suatu unsur yang tercantum di dalam laporan

keuangan sebagai suatu jumlah yang benar, dan auditor tersebut hanya akan

mengusulkan penyesuaian terhadap jumlah tersebut jika terdapat kekeliruan

yang material dalam jumlah tersebut, maka auditor menggunakan uji hipotesis.

Pada pengujian substantif dirancang untuk menentukan kemungkinan

kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian

laporan keuangan. Kesalahan moneter yang terdapat dalam informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan kemungkinan terjadi karena kesalahan dalam

:

1. Penerapan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

2. Ketidakkonsistensian dalam penerapan prinsip akuntansi di Indonesia.

3. Ketidaktepatan pisah batas pencatatan transaksi.

16

4. Perhitungan (penambahan, pengurangan, pengkalian, dan pembagian).

5. Pekerjaan penyalinan, penggolongan, dan peringkasan informasi.

6. Pencantuman pengungkapan unsur tertentu dalam laporan keuangan.

Pengujian substantif terhadap aktiva tetap memiliki karakteristik yang

berbeda dengan aktiva lancar. Aktiva tetap pada frekuensi transaksinya relatif

sedikit, maka jumlah waktu yang dipakai dalam pengujian substantif terhadap

akun aktiva tetap lebih sedikit bila dibandingkan dengan waktu yang digunakan

untuk pengujian substantif terhadap akun aktiva lancar.

Tujuan pengujian substantif terhadap akun aktiva tetap sebagai berikut :

1. Memperoleh keyakinan tentang kendala catatan akuntansi yang

bersangkutan dengan akun aktiva tetap.

2. Membuktikan eksistensi akun aktiva tetap yang dicantumkan dalam

neraca.

3. Membuktikan hak kepemilikan klien atas akun aktiva tetap yang

dicantumkan dalam neraca.

4. Membuktikan ketepatan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan

akun aktiva tetap.

5. Membuktikan kewajaran penilaian akun aktiva tetap yang dicantumkan di

dalam neraca.

6. Membuktikan kewajaran penyajian akun aktiva tetap di dalam neraca.

Perbedaan karakteristik akun aktiva tetap dibandingkan dengan akun

aktiva lancar adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2002:244):

17

1. Akun aktiva tetap mempunyai saldo yang besar dalam neraca. Transaksi

peubahannya relatif sangat sedikit namun umumnya menyangkut jumlah

rupiah yang besar.

2. Kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan akun aktiva

tetap mempunyai pengaruh yang kecil terhadap perhitungan laba rugi,

sedangkan kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan akun

aktiva lancar berpengaruh langsung terhadap perhitungan laba rugi tahun

yang diperiksa.

3. Akun aktiva tetap disajikan dalam neraca pada harga pokoknya dikurangi

dengan akumulasi depresiasi, sedangkan akun aktiva lancar langsung

disajikan di dalam neraca pada nilai bersih yang dapat direalisasikan pada

tanggal neraca.

Karena adanya perbedaan karakteristik antara akun aktiva tetap dan

akun aktiva lancar, maka mengakibatkan perbedaan pada pengujian substantif

terhadap kedua macam aktiva tersebut, yaitu :

1. Karena frekuensi transaksi yang menyangkut aktiva tetap relatif sedikit,

maka jumlah waktu yang dipakai untuk pengujian substantif terhadap akun

aktiva tetap relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan waktu yang

digunakan untuk pengujian substantif terhadap akun aktiva lancar.

2. Akuntan tidak mengarahkan perhatiannya terhadap masalah ketelitian

pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan akun aktiva tetap pada

akhir tahun, karena ketepatan pisah batas transaksi yang bersangkutan

dengan akun aktiva tetap sedikit pengaruhnya terhadap perhitungan laba

18

rugi. Sedangkan dalam pengujian substantif pada akun aktiva lancar,

akuntan memusatkan perhatiannya terhadap ketetapan pisah batas transaksi

yang bersangkutan dengan akun aktiva lancar, karena kesalahan atau

ketidaktelitian penentuan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan

akun aktiva lancar berdampak langsung terhadap perhitungan laba rugi

tahun yang diperiksa.

3. Pengujian substantif terhadap akun aktiva tetap dititikberatkan pada

verifikasi mutasi aktiva tetap yang terjadi dalam waktu yang diperiksa.

Verifikasi saldo akun aktiva tetap pada tanggal neraca tidak mendapat

perhatian akuntan, karena akun aktiva tetap disajikan pada harga

pokoknya, bukan nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tanggal neraca

seperti halnya dengan akun aktiva lancar. Di lain pihak pengujian

substantif terhadap akun aktiva lancar dititikberatkan pada tanggal neraca,

karena akun aktiva lancar disajikan di dalam neraca sebesar nilai bersih

yang dapat direalisasikan pada tanggal tersebut.

2.3 Pengertian Aktiva Tetap

Akun aktiva tetap terdapat pada laporan keuangan khususnya pada

neraca perusahaan. Keadaan ini ditunjukkan dengan jumlah harta yang dimiliki

yang disebut aktiva dan jumlah kewajiban perusahaan yang disebut pasiva.

Dalam pengertian aktiva, selain barang-barang dan hak-hak yang dimiliki di

dalamnya termasuk juga biaya-biaya yang belum dibebankan dalam periode

yang bersangkutan, tetapi akan dibebankan pada periode-periode yang akan

datang (Zaki Baridwan, 2002).

19

Dengan begitu aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang masa

manfaatnya lebih dari satu tahun yang digunakan dalam kegiatan perusahaan

yang tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta

nilainya cukup besar (Mulyadi, 2002).

2.4 Tujuan Audit atas Aktiva Tetap

Tujuan audit atas aktiva tetap adalah untuk memperoleh bukti mengenai

setiap pernyataan signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo aktiva

tetap. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kelima kategori pernyataan laporan

keuangan, yaitu :

1. Pernyataan keberadaan dan keterjadian

Pada audit atas aktiva tetap, tujuan audit atas pernyataan

keberadaan atau keterjadian menekankan pada apakah seluruh saldo aktiva

tetap benar-benar ada pada tanggal neraca. Di samping itu, pernyataan ini

juga menekankan pada apakah seluruh transaksi berkaitan dengan aktiva

tetap yang tercatat benar-benar terjadi dan bukan rekaan semata. Berikut

adalah rincian dari tujuan audit atas pernyataan keberadaan atau

keterjadian :

a. Saldo aktiva tetap yang tercatat merupakan harta yang ada pada

tanggal neraca.

b. Pendapatan dihasilkan dari transaksi dan kejadian atas aktiva tetap

yang terjadi selama periode tersebut.

20

2. Pernyataan kelengkapan

Pernyataan ini menekankan pada apakah seluruh transaksi dan

saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah benar-

benar dicatat dan disajikan. Berikut adalah rincian dari tujuan audit atas

pernyataan kelengkapan :

a. Semua aktiva tetap sudah tercakup atau dinyatakan dalam saldo aktiva

tetap.

b. Pengaruh dari seluruh transaksi aktiva tetap terhadap laporan arus kas

selama periode yang bersangkutan sudah tercakup dalam pendapatan

dari aktiva tetap.

3. Pernyataan hak dan kewajiban

Auditor, berkaitan dengan pernyataan ini, berusaha memastikan

apakah entitas tersebut mempunyai hak kepemilikan yang sah atas saldo

aktiva tetap. Tujuan pernyataan hak dan kewajiban adalah bahwa semua

aktiva tetap yang tercatat memang merupakan harta yang dimiliki oleh

perusahaan.

4. Pernyataan penilaian dan pengalokasian

Berkaitan dengan pernyataan penilaian, auditor akan berusaha

memperoleh bukti mengenai apakah saldo aktiva tetap perusahaan telah

disajikan pada laporan keuangan dalam jumlah yang tepat. Auditor juga

akan memastikan apakah saldo tersebut diperoleh melalui penilaian yang

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Berikut adalah

rincian dari tujuan audit atas pernyataan penilaian atau pengalokasian :

21

a. Aktiva tetap dilaporkan di neraca pada harga pokok atau nilai pasar

yang paling tepat.

b. Pendapatan dari transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap

dilaporkan dalam jumlah yang tepat.

5. Pernyataan pelaporan dan pengungkapan

Auditor juga perlu menghimpun bukti mengenai apakah transaksi

dan saldo yang tercatat telah dengan tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan

diungkapkan dalam neraca. Berikut adalah rincian dari tujuan audit atas

pernyataan pelaporan dan pengungkapan :

a. Saldo aktiva tetap telah dengan tepat diidentifikasikan dan

diklasifikasikan dalam laporan keuangan.

b. Dasar penilaian aktiva tetap sebagai jaminan telah diungkapkan secara

memadai.

2.5 Penggolongan Aktiva Tetap

Aktiva tetap dapat digolongkan dalam berbagai sudut antara lain (Abdul

Halim, 2001) :

1. Sudut substansi, aktiva tetap dapat dibagi menjadi :

a. Tangiable Asset atau aktiva tetap berwujud seperti lahan, mesin,

gedung, dan peralatan.

b. Intangiable Asset atau aktiva tetap tidak berwujud seperti hak patent,

hak cipta, dan goodwill.

22

2. Sudut disusutkan atau tidak

a. Depreciated Plants Assets yaitu aktiva tetap yang disusutkan seperti

bangunan, peralatan, mesin, dan lain-lain.

b. Undepreciated Plants Assets yaitu aktiva tetap yang tidak dapat

disusutkan seperti tanah.

3. Berdasarkan jenis

a. Lahan atau tanah

Yaitu bidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat bangunan

maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi apabila ada lahan yang

didirikan bangunan di atasnya harus dipisahkan pencatatannya dari

lahan itu sendiri.

b. Bangunan atau gedung

Gedung adalah bangunan yanng berdiri di atas bumi ini, baik di atas

lahan atau di atas air, pencatatannya terpisah dari lahan yang menjadi

lokasi gedung itu sendiri.

c. Perabotan

Dalam jenis ini termasuk perabotan kantor yang merupakan isi dari

bangunan.

d. Peralatan

Peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan

dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris perusahaan,

inventaris gedung dan lain-lain.

23

2.6 Cara-cara Perolehan Aktiva Tetap

Aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, dimana masing-

masing cara perolehannya akan mempengaruhi penentuan harga perolehan.

Berikut ini adalah cara perolehan aktiva tetap (Zaki Baridwan, 2002) :

1. Pembelian Tunai

Aktiva tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat

didalam buku-buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Dalam

jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap termasuk

harga faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aktiva tetap tersebut

siap untuk dipakai, seperti biaya angkut, premi asuransi dalam perjalanan,

biaya balik nama, biaya pemasangan dan biaya percobaan. Apabila dalam

pembelian aktiva tetap ada potongan tunai, maka potongan tunai tersebut

merupakan pengurangan terhadap harga faktur, tidak memandang apakah

potongan itu didapat atau tidak.

2. Pembelian secara Lumpsum / gabungan

Harga perolehan dari setiap aktiva yang diperoleh secara gabungan

ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan

perbandingan nilai wajar setiap aktiva yang bersangkutan.

3. Ditukar dengan surat-surat berharga

Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau

obligasi perusahaan, dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau

obligasi yang digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham atau

obligasi itu tidak diketahui, harga perolehan aktiva tetap ditentukan sebesar

24

harga pasar aktiva tersebut. Kadang-kadang harga surat berharga dan

aktiva tetap yang ditukar kedua-duanya tidak diketahui, dalam keadaan

seperti ini nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pimpinan

perusahaan. Nilai pertukaran ini dipakai sebagai dasar pencatatan harga

peroleha aktiva tetap dan nilai surat-surat berharga yang dikeluarkan.

4. Ditukar dengan aktiva lain

Banyak pembelian aktiva tetap dilakukan dengan cara tukar

menukar, atau sering disebut “tukar tambah”, dimana aktiva lama

digunakan untuk membayar harga aktiva baru, baik seluruhnya atau

sebagian dan kekurangannya di bayar tunai.

2.7 Prinsip Penilaian Aktiva Tetap

Dalam hubungannya dengan penilaian aktiva tetap berwujud, Prinsip

Akuntansi Indonesia menyatakan : “aktiva tetap dinyatakan sebesar nilai buku

yaitu harga perolehan aktiva tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi

penyusutan”.Yang dimaksud dengan harga perolehan akun aktiva tetap itu

sendiri adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul untuk

memperoleh aktiva tersebut. Jika aktiva tetap diperoleh dari pertukaran maka

harga pasar aktiva yang diserahkan dipakai sebagai ukuran harga perolehan

aktiva yang diterima. Apabila harga pasar aktiva yang diserahkan tidak

diketahui, maka harga pasar aktiva yang diterima dicatat sebagai harga

perolehan akun aktiva tetap tersebut.

Sesudah aktiva tetap itu diperoleh dan dalam masa penggunaan maka

untuk aktiva yang umurnya tidak terbatas seperti tanah, dilaporkan dalam

25

neraca sebesar harga perolehannya, sedang untuk akun aktiva tetap yang

umurnya terbatas dicantumkan dalam neraca sebesar harga perolehannya

dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Harga perolehan dikurangi akumulasi

depresiasi disebut nilai buku (Mulyadi, 2002:281).

2.8 Pengujian Substantif Atas Saldo Aktiva Tetap

Rekening aktiva tetap digunakan untuk menampung pencatatan atas

aktiva perusahaan yang mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun.

Aktiva-aktiva yang termasuk dalam kategori ini antara lain tanah, bangunan,

mesin, peralatan, kendaraan dan perlengkapan. Aktiva tersebut tidak akan habis

digunakan dalam waktu satu tahun. Rekening nominal yang berkaitan erat

dengan aktiva tetap adalah biaya depresiasi, perbaikan, dan sewa gedung atau

aktiva lainnya.

Aktiva tetap sering kali merupakan komponen terbesar dari total aktiva

dalam neraca perusahaan. Biaya-biaya yang berhubungan dengan aktiva tetap

merupakan faktor yang material dalam laporan laba rugi. Pemeriksaan terhadap

aktiva tetap memakan waktu dan biaya yang relatif lebih sedikit dibandingkan

dengan pemeriksaan aktiva lancar.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan secara sistematis

melalui pengamatan dan pencatatan pada Unit Pengelola Keuangan-Badan


Panggung Kota Tegal khususnya yang berkaitan dengan akun aktiva tetap.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang

diperoleh dari perusahaan dengan populasi yang diambil dari jumlah transaksi

penambahan akun aktiva tetap selama satu periode akuntansi.

3.3 Metode Analisis Data

1. Analisis Deskritif

Bukti audit diperoleh auditor melalui penerapan prosedur auditing.

Pemilihan prosedur dilakukan saat tahap perencanaan audit. Pemilihan

prosedur auditing mempertimbangkan efektifitas potensial prosedur dalam

memenuhi tujuan spesifik audit, dan biaya untuk melaksanakan prosedur

tersebut. Prosedur auditing pada pengujian substantif yang dapat

digunakan untuk memperoleh informasi meliputi: inspeksi, observasi,

konfirmasi, wawancara, pengusutan (tracing), penelusuran (vouching),

26

27

penghitungan kembali (referforming), penghitungan (counting), dan

pelaksanaan analisis.

2. Metode kuantitatif

a. Pada pengujian substantif menggunakan perhitungan standar deviasi,

tetapi sebelumnya menghitung jumlah rata-rata x (X ) yaitu dengan

rumus (Mulyadi,2002:290) :

X = 1n . ∑ x

Keterangan :

X = jumlah rata-rata x (jumlah nilai buku)

n = jumlah aktiva tetap

∑ x = jumlah nilai buku

Menghitung standar deviasi dengan rumus sebagai berikut :

SD = √∑i=1

n

( Xi−X )2

n−1

Keterangan :

SD = Standar Deviasi

Xi = nilai ke-I dari variable x

X = Jumlah rata-rata X

n = jumlah aktiva tetap

28

b. Evaluasi Hasil

1) Menghitung standar error dengan rumus (Mulyadi,2002:290) :

SE = SD

√N

Keterangan :

SE = Standar Error

SD = Standar Deviasi

N = Jumlah Aktiva Tetap

2) Menghitung achieved precision A’ dengan rumus

(Mulyadi,2002:291) :

A’ = UR . SE . N√1− nN

Keterangan :

A’ = Besarnya ketetapan yang dapat diterima

UR = Tingkat resiko yang ditanggung

N = Jumlah aktiva tetap

3) Jika A’ tidak sama dengan A, maka menghitung A” dengan

rumus (Mulyadi,2002:291) :

A” = A’ + M (1− A 'A )

Keterangan :

A” = Saldo yang masih dapat diterima

A’ = besarnya ketetapan yang dapat diterima

29

M = Materialitas yang dialokasikan pada obyek yang sedang

diperiksa oleh audior

A = Ketetapan yang diterima

4) Mengambil keputusan mengenai kewajaran saldo dengan

membuat kriteria keputusan sebagai berikut (Mulyadi,2002:291) :

Menerima Ho jika │AV-BV│< A”, berarti saldo akun aktiva

tetap dalam laporan keuangan tidak berisi kekeliruan yang

material.

Menolak Ho jika │AV-BV│> A”, berarti saldo akun aktiva tetap

dalam laporan keuangan berisi kekeliruan yang material.

Untuk menentukan AV = X .N

BV = Nilai yang tercantum di dalam buku klien.

A = Besarnya penyimpangan dari saldo yang masih dapat

diterima oleh auditor.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera

Kelurahan Panggung Kota Tegal adalah suatu lembaga masyarakat

dengan kedudukan sebagai pimpinan bersama (kolektif) dari suatu

organisasi masyarakat warga di tingkat desa atau kelurahan. Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung

Kota Tegal dibentuk pada tanggal 20 Agustus 2003, melalui rembug

warga Kelurahan Panggung dengan prosedur, dari tingkat RT dipilih

beberapa orang untuk diajukan di tingkat RW dan selanjutnya dari setiap

RW mengirimkan tiga orang terpilih untuk dipilih di tingkat kelurahan.

Pada saat itu ada empat belas RW, jadi dari semua RW

keseluruhanya ada empat puluh dua orang perwakilan untuk menjadi

calon pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri

Sejahtera Kelurahan Panggung Kota Tegal. Dari empat puluh dua orang

tersebut memilih satu sama lain, masing-masing orang memilih sembilan

orang kandidat yang akan menjadi pengurus Badan Keswadaan

Masyarakat (BKM) nantinya. Dari hasil nama-nama kandidat yang

terkumpul tersebut diurutkan dari peringkat satu sampai tujuh belas, dari

tujuh belas orang tersebut yang akan menjadi pengurus Badan

30

31

Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung

Kota Tegal.

Pengurus baru yaitu sebagai Koordinator adalah Bapak Sihono,

S.Pd, bagian Notulen Bapak Sudjatmo. Sedangkan Anggota-anggotanya

adalah Sugeng Santoso, Soegeng Soejitno , Suwardi, Jaka Purnomo,

Antonius DR Sede, Sugeng, Wato, Rubinem, Imam Teguh S, SH, Lusia

Ulfa, SH, H. Mustofa Kamal, Bibiana Natalia, A. Kholik, Suharti dan

Winarti dengan tugas menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran

Rumah Tangga (ART) dan membentuk nama Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM) menjadi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Mandiri Sejahtera, dan membentuk unit-unit pengelola kegiatan Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera yaitu Unit Pengelola

Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola

Sosial (UPS).

Berdasarkan hasil rembug warga tersebut dikukuhkan dengan Akta

Notaris Farah Fauziah Hanun, SH Nomor 15 tanggal 29 Oktober 2003

tentang pernyataan keputusan rembug warga Kelurahan Panggung tentang

Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat Mandiri Sejahtera

Kelurahan Panggung dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI

Nomor C-558.HT.03.01-Tahun 2001 tanggal 30 November 2001 dan

PEJABAT PEMBUATAN AKTA TANAH KEPUTUSAN KEPALA

BADAN PERTAHANAN NASIONAL Nomor : 31-XI-2000 tanggal 6

Oktober 2000 di Tegal telah resmi terbentuk kepengurusan Badan

32

Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera yang berlokasi di

Kelurahan Panggung Jl. Perintis Kemerdekaan gang 23 Tegal.

2. Visi, Misi, Nilai-Nilai serta Prinsip-Prinsip Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung Kota

Tegal

a. Visi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera

Kelurahan Panggung Kota Tegal

Visi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah menuju

masyarakat yang berdaya dan mampu menjalin sinergi dengan

pemerintah kota serta kelompok peduli setempat dalam menanggulangi

kemiskinan dengan cara efektif secara mandiri dan berkelanjutan.

b. Misi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera


Misi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah

memberdayakan masyarakat miskin perkotaan untuk menjalin kerja

sama sinergis dengan Pemerintah Kota dan kelompok peduli lokal

dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan

kapasitas penyediaan sumber daya, melembagakan budaya kemitraan

antar pelaku pembangunan (Stakeholder).

33

c. Nilai-Nilai Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri

Sejahtera Kelurahan Panggung Kota Tegal


berpegang pada nilai-nilai universal kemanusiaan yang dijunjung

tinggi, ditumbuh kembangkan dan dilestarikan, yaitu :

1) Kejujuran dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan

masyarakat dan penangulangan kemiskinan, dan dalam proses

pengambilan keputusan, pengelolaan dana dan pelaksanaan

kegiatan.

2) Keadilan dalam menetapkan kebijakan, menjawab dan memenuhi

kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat miskin.

3) Kesetaraan dalam melibatkan masyarakat miskin dengan tidak

membeda-bedakan latar belakang, asal usul, agama, status, jenis

kelamin.

4) Kebersamaan, semua warga masyarakat dari berbagai latar

belakang suku, agama, ras, lapisan dalam melaksanakan kegiatan

pemberdayaan masyarakat dan mendorong tumbuhnya kepedulian

dan gerakan masyarakat.

5) Kerelawanan atau ikhlas dalam melaksanakan kegiatan

pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

6) Dapat dipercaya semua pihak.

34

d. Prinsip-Prinsip Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Mandiri Sejahtera Kelurahan panggung Kota Tegal


Kelurahan Panggung Kota Tegal dalam melaksanakan kegiatanya

menerapkan prinsip-prinsip universal kemasyarakatan, yaitu :

1) Demokratis; dalam setiap proses pengambilan keputusan yang

menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama

kepentingan masyarakat miskin, sehingga keputusan yang

diambil secara kolektif dan demokratis.

2) Partisipasif; dalam setiap langkah kegiatan dilakukan secara

partisipatif (melibatkan banyak pihak dari seluruh kalangan)

sehingga mampu membangun rasa kepemilikan dan proses

belajar melalui mekanisme bekerja sama.

3) Transparansi dan akuntabilitas; dalam proses manajemen

organisasi masyarakat, sehingga masyarakat belajar dan

“melembagakan” sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat

terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya.

4) Desentralisasi; dalam proses pengambilan keputusan yang

langsung menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat

agar dilakukan sedekat mungkin dengan pemanfaat sehingga

keputusan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat

banyak.

35

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka bentuk hubungan

pekerjaan antara orang-orang atau kelompok di dalam menjalankan tugas

sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk terselenggaranya suatu

kegiatan usaha secara efektif dan efisien maka diperlukan suatu struktur

organisasi yang baik, agar dapat diketahui akan adanya pembagian tugas,

tanggung jawab dan wewenang masing-masing karyawan secara jelas.

Adapun susunan struktur organisasi terlampir.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengelola Keuangan-Badan

Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM) Mandiri Sejahtera


a. Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator

1) Tim pembinaan piutang macet

2) Tim perancang pembukuan

3) Mengamati dan memantau ketaatan seluruh pelaksana prosedur

keuangan yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan Badan

Keswadayaan Masyarakat

4) Memberi saran dan dukungan kepada sekretariat, unit-unit

pengelola dan Badan Keswadayaan Masyarakat mengenai

masalah-masalah manajemen keuangan

5) Menyajikan atau memberi gambaran masalah-masalah yang

berkaitan dengan manajemen keuangan

36

6) Bertanggungjawab atas auditor yang ditunjuk dan menyajikan

laporan akuntansi tahunan yang teraudit saat Rembug Warga

Tahunan (RWT).

b. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung

Kota Tegal

1) Menyusun program kerja dan anggaran belanja Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM).

2) Membuat review program jangka menengah penanggulangan

kemiskinan.

3) Mengadakan pertemuan rutin sebulan sekali.

4) Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang

macet.

5) Melaksanakan Rembug Warga Tahunan (RWT) tutup buku

setiap tahun sekali.

6) Melaksanakan pendampingan Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM).

c. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung

Kota Tegal

1) Menyusun agenda rapat atau pertemuan Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM).

2) Membuat dan menyebarkan surat undangaan.

37

3) Bertindak sebagai notulen dalam setiap acara rapat atau

pertemuan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

4) Mencatat administrasi keuangan operasional Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan mencatat pengelolaan

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

5) Melaporkan administrasi keuangan kepada Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM) secara berkala.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengelola Keuangan (UPK)

1) Mengelola administrasi Badan Keswadayaan Masyarakat

(BKM).

2) Mengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat

(BKM).

3) Membuat laporan keuangan setiap sebulan sekali dan laporan

tahunan.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengelola Lingkunagan

(UPL)

1) Melaksanakan kegiatan program lingkungan.

2) Mengawasi program lingkungan.

f. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengelola Sosial (UPS)

Tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Sosial adalah

melaksanakan kegiatan program sosial.

38

g. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengelola Pengaduan

Masyarakat (UPPM)

1) Menerima pengaduan dari masyarakat untuk disampaikan

kepada pengurus Badan Keswadayaan masyarakat (BKM).

2) Menjembatani pengaduan masyarakat dengan pengurus

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan ikut

menyelesaikan masalahnya.

h. Tugas dan Tanggung Jawab Badan Pengawas

1) Mengaudit secara internal laporan keuangan yang dikelola

oleh Unit Pelayanan Keuangan (UPK).

2) Membina dan membimbing tugas-tugas Unit Pelayanan

Keuangan (UPK).

3) Mengawasi pengeluaran keuangan Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM).

5. Perkembangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri

Sejahtera Kelurahan Panggung Kota Tegal

Sejak Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera

Kelurahan Panggung Kota Tegal berdiri hingga saat ini mengalami

perubahan baik organisasi maupun kegiatan dan kinerjanya. Pada awalnya

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan

Panggung Kota Tegal membentuk unit-unit pengelola yaitu Unit

Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit

Pengelola Sosial (UPS). Untuk Unit Pengelola Keuangan (UPK)

39

terbentuk dari awal berdiri sampai sekarang masih terbentuk dengan

pengurus yaitu Manajer, Pembukuan dan Kasir tetapi lain dengan Unit

Pengelola Keuangan (UPK) dan Unit Pengelola Sosial (UPS) terbentuk

kembali pada tahun 2008 tetapi belum lengkap dan dilengkapi pada tahun

2009 hingga sekarang. Dalam kepengurusannya setiap tiga tahun sekali

terjadi perubahan kepengurusan dengan cara rembug warga, jadi pengurus

Badan Keswadayaan Masyarakat dipilih langsung oleh warga demikian

juga dengan Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola

Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Sosial (UPS).

Untuk kegiatan yang bersifat berkesinambungan, kegiatan-

kegiatan rutin, misal pertemuan sebulan sekali, Rembug Warga Tahunan

(RWT) terus dilakukan. Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat

(BLM) ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai dana pinjaman

bergulir juga terus diberikan ke masyarakat untuk ekonomi produktif

dalam hal menangani kemiskinan dalam masyarakat. Dalam hal

pemberian bantuan sosial juga diberikan berupa pelatihan-pelatihan dan

Bea Siswa untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama

(SMP). Dalam bantuan lingkungan berupa pembangunan fisik dengan

sasaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembuatan paving , saluran

air, pemberian gerobak sampah, dan lain-lain.

Unit Pengelola Keuangan sangat berperan dalam pengelolaan

dana dari pemerintah. Dalam kinerjanya dari awal terbentuk hingga

sekarang banyak perkembangan yang dialami. Dari tahun 2004 sampai

40

dengan 2006 alokasi laba hanya dari pendapatan-pendapatan, tetapi mulai

tahun 2007 hingga sekarang alokasi laba didapatkan dari laba bersih, yang

setiap tahunnya berubah-ubah. Tahun 2010 laba bersih dialokasikan untuk

kegiatan sosial 15%, kegiatan lingkungan 15%, tabungan pembangunan

kantor Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 20%, cadangan modal

kerja 15%, cadangan resiko kredit 5%, operasional Badan Keswadayaan

Masyarakat 25%, tabungan pemilu Badan Keswadayaan Masyarakat

(BKM) tahun 2011 sebanyak 5%.

Dari segi memperoleh laba pertahun Unit Pengelola Keuangan

(UPK) bisa dilihat perkembangannya, sebagai berikut: pada tahun 2004

dengan pendapatan Rp 45.211.158,56 memperoleh laba Rp 30.466.943,06

dan pada tahun 2010 yang lalu dengan pendapatan Rp 127.810.306,00

memperoleh laba Rp 54.185.254,00. Dari bertambahnya angka tersebut

bisa dilihat kinerja Unit Pengelola Keuangan-Badan Keswadayaan

Masyarakat (UPK-BKM) bisa dikatakan baik.

6. Program Kerja Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2011

a. Bidang Organisasi

1) Rapat koordinasi pengurus atau anggota Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM) dengan mengadakan rapat rutin dan

meningkatkan kinerja petugas-petugas Unit Pengelola Keuangan-

Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM).

2) Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di

tingkat kelurahan dan pemerintah kota.

41

3) Melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan.

4) Mengadakan Rembug Warga Tahunan (RWT) untuk tahun buku

2010.

b. Bidang Administrasi

1) Pengadaan alat tulis kantor (ATK).

2) Pembenahan dan penyempurnaan pembukuan keuangan sesuai

standar akuntansi.

3) Pembuatan laporan bulanan dan Laporan Pertanggung Jawaban

RWT tahun buku 2010.

4) Mengadakan audit akuntan publik tahun 2010

c. Bidang Ekonomi

1) Pinjaman bergulir berkelanjutan untuk usaha produktif dengan

meminjamkan dana bergulir untuk sembilan puluh empat

Kelompok Swadaya masyarakat (KSM) sebesar Rp

726.200.000,-

2) Pengelompokan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang

baik dan yang tidak baik.

3) Kenaikan pinjaman bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

yang baik dan aktif.

d. Bidang Sosial

1) Penyaluran dana sosial hasil jasa tahun 2009 dan tahun 2010

dipergunakan untuk pembangunan gedung Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM), posyandu, pengadaan gerobak dorong.

42

2) Pelaksanaan kegiatan fasilitator dan mendorong monitoring

melalui rapat bulanan Badan Keswadayaan masyarakat (BKM)

dan memeriksa kegiatan Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan

Unit Pengelola Sosial (UPS).

e. Bidang Lingkungan

1) Penyaluran dana pembangunan fisik hasil jasa tahun 2009 dan

tahun 2010 dipergunakan untuk pembangunan gedung, rehab

rumah tidak layak huni, pavingisasi, dan saluran.

2) Fasilitator dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang telah di

programkan di setiap wilayah RW.

f. Sarana Dan Prasarana

1) Pengadaan kantor Badan Keswadayaan masyarakat (BKM)

dengan mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan

(IMB) ke Pemerintah Kota.

2) Pengadaan meja kursi dan almari kantor.

4.2 Analisis Data

1. Analisis Deskritif.

Bukti audit diperoleh melalui penerapan prosedur auditing. Pemilihan

prosedur auditing dilakukan saat tahap perencanaan audit. Dengan

mempertimbangkan efektivitas potensial prosedur dalam memenuhi

tujuan spesifik audit, dan biaya untuk melaksanakan prosedur tersebut.

43

Untuk memperlihatkan hubungan antara tipe bukti audit dan prosedur

audit yang biasa digunakan untuk mendapatkan bukti audit, dapat dilihat

pada tabel berikut ini ;

Tabel 2

Hubungan antara tipe bukti audit dan prosedur audit

Tipe audit Prosedur

audit

Contoh penerapan prosedur audit

Bukti fisik Inspeksi

Perhitungan

Inspeksi mesin pabrik

Perhitungan kas

Bukti

dokumenter

Konfirmasi

Inspeksi

Penelusuran

Wawancara

Konfirmasi saldo bank

Inspeksi faktur penjualan

Menelusuri faktur penjulan ke dalam

kartu piutang

Wawancara dengan penasihat hukum

klien yang menghasilkan surat

pernyataan dari penasihat hukum

tersebut

Bukti

perhitungan

Perhitungan

kembali

Footing terhadap jurnal penjualan

Cross-footing terhadap jurnal

pembelian

Bukti lisan Wawancara Meminta keterangan tentang tingkat

keusangan persediaan di gudang

44

Bukti

perbandingan

Prosedur

analitik

Membandingkan realisasi penjualan

dengan anggarannya

( sumber: Mulyadi, 2002:89)

Berikut ini adalah keterangan dari table di atas yaitu prosedur

auditing pada pengujian substantif yang dapat digunakan untuk

memperoleh informasi penguat, meliputi :

1. Inspeksi

Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen

atau kondisi fisik. Dengan melakukan inspeksi terhadap sebuah

dokumen, auditor akan dapat menentukan keaslian dokumen tersebut.

Dengan melakukan inspeksi terhadap kondisi fisik suatu aktiva tetap,

akan diperoleh informasi mengenai eksistensi dan keadaan fisik

aktiva tersebut.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan proedur audit yang

digunakan oleh auditor untuk melihat pelaksanaan kegiatan. Contoh

observasi yaitu perhitungan fisik persediaan yang ada di gudang

klien, cara penyimpanan kas yang ada di tangan klien, pembuatan

dan persetujuan voucher. Dengan observasi akan diperoleh bukti

visual mengenai pelaksanaan suatu kegiatan.

3. Konfirmasi

Merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor

memperoleh informasi secara langsung. Prosedur dalam konfirmasi

45

ini adalah dengan meminta klien untuk menanyakan informasi

tertentu kepada pihak luar dan memberikan jawaban secara langsung

tentang informasi tersebut.

4. Wawancara

Merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta

keterangan secara lisan. Bukti audit yang dihasilkan dari prosedur ini

adalah bukti lisan dan bukti documenter.

5. Penelusuran

Dalam melaksanakan prosedur audit ini, auditor melakukan

penelusuran informasi dari data yang direkam pertama kali dalam

dokumen, kemudian dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data

tersebut dalam proses akuntansi.

6. Penghitungan

Prosedur audit ini meliputi penghitungan fisik terhadap sumber

daya berwujud seperti kas atau persediaan di tangan dan

pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut cetak.

Penghitungan fisik digunakan untuk mengevaluasi bukti fisik

kuantitas yang ada di tangan, sedangkan pertanggungjawaban

formulir bernomor urut cetak digunakan mengevaluasi bukti

documenter yang mendukung kelengkapan catatan akuntansi.

46

7. Penghitungan kembali

Prosedur audit ini merupakan pengulangan aktivitas yang

dilaksanakan oleh klien. Contohnya adalah penghitungan ulang

jumlah total dalam jurnal, perhitungan ulang biaya depresiasi.

8. Pelaksanaan analisis

Merupakan review secara cepat terhadap dokumen, catatan, dan

daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang

memerluka penyelidikan lebih mendalam.

2. Metode Kuantitatif

a. Pada pengujian substantif menggunakan perhitungan standar deviasi

yang dapat diperkirakan berdasarkan pertimbangan auditor guna

memperoleh gambaran variasi antara jumlah dalam buku klien dengan

jumlah menurut audit, terlebih dahulu menghitung jumlah rata-rata x (x)

sebagai berikut :

x = 1n . ∑ x

= 1

13 x Rp 2.565.000

x = Rp 197.307,7

Keterangan :

n : jumlah aktiva tetap

x : rata-rata x (jumlah nilai buku)

∑ x : jumlah nilai buku

47

Berikut perhitungan standar deviasinya :

SD = √∑i=1

n

( Xi−X )2

n−1

=

√ 6. (0−197.307,7 )2+(780.000−197.307,7 )2

+(110.000−197.307,7 )2+ (42.000−197.307,7 )2

+ (400.000−197.307,7 )2+(117.000−197.307,7 )2+¿ (540.000−197.307,7 )2+(576.000−197.307,7)²13−1

=√ 913.234 .769 .230,7713−1

= √ 913.234 .769 .230,7712

SD = Rp 275.867,54

Keterangan :

SD = Standar deviasi

Xi = Nilai ke i dari variabel x

x = Jumlah rata-rata x

n = Jumlah aktiva tetap

Standar deviasi dari aktiva tetap pada Unit Pengelola Keuangan Badan


Panggung Kota Tegal adalah Rp 275.867,54 yang akan digunakan untuk

perhitungan selanjutnya.

b. Evaluasi Hasil

48

1) Menghitung standar error yang menggambarkan variasi nilai

standar deviasi dengan jumlah aktiva tetap, untuk mengetahui

nilai variasinya dengan rumus :

SE = SD

√N

= Rp 275.867,54

√13

SE = Rp76.511,89

Artinya nilai standar error yang menggambarkan variasi standar

deviasi dengan jumlah aktiva tetap sebesar Rp 76.511,89.

2) Menghitung achieved precision A’ dengan rumus :

A’ = UR . SE . N . √1− nN

A’ = 1,96 x Rp 76.511,89 x13 x√1−1313

A’ = 0

Keterangan :

A’ = besarnya ketetapan yang masih dapat diterima

UR = tingkat resiko yang ditanggung

N = jumlah aktiva tetap

Dalam menentukan UR (menerima atau menolak) suatu jumlah

yang dihasilkan oleh suatu populasi memiliki dua macam resiko

alfa dan resiko beta. Dalam pengambilan populasi misalnya

didasarkan pada realibility 95% dari resiko alfanya 100%, itu

49

berarti 100%-95%=5%. UR pada realibility level 95% adalah

1,96 (Tabel Z).

3) Jika A’ tidak sama dengan A maka auditor menghitung A”.

Untuk menentukan besarnya A”, terlebih dahulu menghitung Z

beta yaitu dengan rumus :

Z beta = R

( IC . AR)

Keterangan :

R = Resiko akhir yang ditanggung

IC = Resiko bahwa struktur pengendalian intern tidak akan dapat

mendeteksi kekeliruan yang material ( kekeliruan yang lebih

besar dari jumlah yang dapat diterima )

AR = Resiko bahwa review analitik ( analytical review) dan

pengujian substantive yang bersangkutan tidak akan dapat

mendeteksi kekeliruan yang material yang tidak terdeteksi oleh

struktur pengendalian intern.

Dimana : R ditetapkan sebesar 1%

IC ditetapkan sebesar 15%

AR ditetapkan sebesar 20%

Maka Z beta = R

( IC . AR)

= 0,01

(0,15 X 0,2)

Z beta = 0,33

50

Berdasarkan risiko beta 0,33 tersebut dicari Zbeta dengan

menggunakan tabel Z, dengan mencari daerah kurva normal

yang luasnya 0,5-0,33=0,17. Zbeta pada daerah seluas 0,17

adalah 0,44. Artinya 0,17 adalah untuk koefisien kekeliruan beta

0,44.

Untuk menentukan A = M UR

(UR+Zbeta)

= Rp 50.000 1,96

(1,96+0,44)

A = Rp 72.000

Keterangan :

A = Ketetapan yang diterima

M = Materialitas yang dialokasikan pada objek yang akan

diperiksa oleh auditor

UR = Kesalahan alfa / risiko alfa

Zbeta = Kesalahan beta / risiko beta

A” = A’+ M [1− A 'A ]

= 0 + Rp 50.000 [1− 072.000 ]

A” = Rp 50.000

Keterangan :

A” = saldo yang masih dapat diterima

A’ = besarnya ketetapan yang dapat diterima

51

M = materialitas yang dialokasikan pada objek yang diperiksa

oleh auditor

A = ketetapan yang diterima

Perkiraan jumlah keseluruhan dalam populasi didasarkan pada

besarnya kekeliruan yang dianggap material sebesar Rp 50.000.

4) Mengambil keputusan mengenai kewajaran saldo akun aktiva

tetap.

AV = x . N

=Rp 197.307,7 x 13

AV = Rp 2.565.000,1

Keterangan :

AV = nilai hasil audit yang ditaksir dan pemariksaan terhadap

aktiva tetap

x = nilai rata-rata x

N = jumlah aktiva tetap

Menerima Ho jika :

|AV−BV| < Rp 50.000

|Rp 2.565 .000,1−Rp 2.565.000| < Rp50.000

Menolak Ho jika :

|AV−BV| ≥ Rp 50.000

|Rp 2.565 .000,1−Rp 2.565.000| ≥ Rp 50.000

Keterangan :

H0 H0

diterima ditolak

52

AV = nilai hasil audit yang ditaksir dan pemeriksaan terhadap

aktiva tetap.

BV = nilai yang tercantum didalam buku klien.

Gambar 1 kurva daerah Ho diterima dan ditolak

Karena selisih dari audited value dengan book value sebesar Rp

0,1 |Rp 2.565 .000,1−Rp 2.565.000| lebih kecil dari Rp 50.000 ,

maka Ho diterima, yang berarti saldo akun aktiva tetap yang

tercantum dalam laporan keuangan Unit Pengelola Keuangan-

Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM) Mandiri

Sejahtera Kelurahan Panggung Kota Tegal disajikan secara

wajar dengan tidak berisi kekeliruan yang material.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan data yang terkumpul dan hasil pembahasan serta analisis maka

ditarik kesimpulan yaitu :

1. Pengujian substantif selain untuk menemukan kemungkinan kesalahan

moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan

keuangan juga untuk mengetahui bagaimana prosedur analisis pengujian

substantif terhadap aktiva tetap pada Unit Pengelola Keuangan-Badan


Panggung Kota Tegal. Yaitu dengan cara inspeksi, observasi, konfirmasi,

wawancara, penelusuran, penghitungan, penghitungan kembali, dan

pelaksanaan analisis.

2. Pencatatan akun aktiva tetap dalam daftar aktiva tetap Unit Pengelola

Keuangan-Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM) Mandiri Sejahtera

Kelurahan Panggung Kota Tegal yang berjumlah 13 jenis akun aktiva tetap

dalam neraca telah disajikan secara wajar. Dari hasil penelitian dan dalam

bab pembahasan dapat diketahui besarnya penyimpangan dari saldo populasi

yang masih dapat diterima (A”) Rp 50.000 masih lebih besar dari nilai

pemeriksaan (AV) Rp 2.565.000,1 dikurangi dengan nilai bukunya Rp

2.565.000 yaitu sebesar Rp 0,1 yang berarti kesalahan pencatatan pada

laporan keuangan Unit Pengelola Keuangan-Badan Keswadayaan

53

54

Masyarakat (UPK-BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung Kota

Tegal masih dianggap wajar, sehingga dapat dikatakan laporan keuangan

disajikan secara wajar.

5.2 SARAN

1. Unit Pengelola Keuangan-Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM)

Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung Kota Tegal lebih meningkatkan

ketelitian pencatatan terhadap aktiva tetap sehingga tidak akan terjadi

kesalahan material yang lebih besar pada periode berikutnya.

2. Diharapkan Perusahaan melakukan pengujian laporan keuangan pada setiap

periodenya dengan cara variabel sampling yang ditujukan untuk menilai

kewajaran saldo akun yang telah dicantumkan dalam laporan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Baridwan, Zaki. 2002. Intermediate Accounting. Edisi Kedelapan. BPFE. Yogyakarta

Mulyadi. 2002. Auditing. Edisi Keenam. Salemba Empat. Jakarta

Mulyadi. 2002. Pemeriksaan Akuntansi. Edisi Keempat. STIE. Yogyakarta

Indra Bastian. 2007. Audit Sektor Publik. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman. Buku Saku P2KP. PT. Tera Buana Manggala Jaya. Semarang

Petunjuk Teknis Pelaksana UPK. Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman. Semarang

I Gusti Agung Rai. 2010. Audit Kinerja pada Sektor Publik. Salemba Empat. jakarta

55

Kata Bijak Cinta

Documents

Transcript of Kata Bijak Cinta