Kasus Pelanggaran Konstitusi Yang Terjadi di Indonesia

Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu “constituer” (Perancis)

atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal

(permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Negara Indonesia juga

merupakan Negara hukum yang mana memiliki konstitusi yang selama ini di anut dan dijalankan guna

mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hukum di Indonesia dibuat untuk diterapkan dengan seadil-adilnya yang mana bertujuan

kesejahteraan rakyat dan kemajuan Negara. Namun apa jadinya jika hukum di Indonesia ini hanya

berlaku bagi rakyat kecil yang sudah menderita dengan kemajuan global, tetapi pelanggaran hukum yang

dilakukan kaum pejabat dan konglomerat tidak pernah diusut secara tuntas dan terkesan berlalu begitu

saja. Tidak jarang pula rakyat kecil justru yang menjadi korban kezaliman penguasa negara. Salah satu

contohya adalah kebijakan pemerintah menaikan harga BBM dengan alasan APBN akan “jebol” (defisit)

jika subsidi BBM dipertahankan dengan tingkat harga sebelum kebijakan pemerintah menaikan harga

BBM.

Dalam masa pemerintahan SBY-JK terdapat pelanggaran konstitusi dalm dua hal

Pertama. Pemerintah telah melanggar preambule UUD 1945, sebab dalam preambule disebutkan tujuan

Negara RI adalah memajukan kesejahteraan umum, sementaara kebijakan-kebijakan pemerintah yang

telah dibuat lebih menguntungkan kepentingan asing yang hanya berorientasi pada keuntungan asing

tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan lebih menyengsarakan rakyat. Bahkan seluruh aspek

perekonomian riil terpukul dengan kebijakan pemerintah yang condong kepada kepentingan asing.

Kedua . pemerintah juga telah melanggar Pasal 33 yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa

semua sumber kekayaan alam Indonesia dikelola oleh Negara dan digunakan sepenuhnya demi

kemakmuran rakyat. Namun dalam kenyataannya pemerintah hanya berpatokan pada UU Migas 2001

untuk mengeksploitasi alam Indonesia. Padahal kalau di tilik lebih dalm UU Migas 2001 malah

mengamanahkan liberalisasi sektor migas Indonesia baik sektor hulu maupun sektor hilir.

Dari kasus diatas jelas sekali bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah hanya akan menguntungkan pihak

asing. Pemerintahpun dalam APBN lebih memperioritaskan pembayaran hutang kepada IMF, Bank Dunia

serta Negara-negara maju seperti AS dan Jepang.

Seharusnya sumberdaya alam Indonesia adalah milik rakyat sedang pemerintah hanya sebagai

pengelola yang nantinya hasil dari pemanfaatan SDA alam tersebut akan kemabalilagi ke rakyat sehingga

rakyatpunakan semakin sejahtera.