Karya Cipta infrastruKtur permuKiman Infrastruktur Di...
Transcript of Karya Cipta infrastruKtur permuKiman Infrastruktur Di...
Karya Cipta infrastruKtur permuKiman
Edisi 08 tahun XVAgustus 2017
KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Infrastruktur Di Pinggiran Indonesia Wujud KonkretKehadiran Negara
Infrastruktur Di Pinggiran Indonesia Wujud KonkretKehadiran Negara
02|Edisi 08Tahun XV
21
daftar isi Edisi 08/tahun XVAgustus 2017
04
2715
11
04 berita utamainfrastruktur di Pinggiran indonesia Wujud Konkret Kehadiran Negara
08 liputan khususMenteri Basuki instruksikan Konstruksi infrastruktur PsN sudah dimulai Tahun 2018
10 info baruKementerian PUPR dukung Kampung sejahtera Kohod
11 Program PisEW Tingkatkan sosial Ekonomi WiLAYAH Banten
12 Gubernur Riau Ground BreakingPembangunan sistem Penyediaan Air Minum Regional durolis
13 TPs 3R Kurangi Masalah sampah di Kota Manado
14 Teluk Kendari disulap Menjadi Obyek Wisata
15 Kabupaten Kepahiang Tingkatkan Taraf Kesehatan Masyarakat melalui Pamsimas
16 inovasiAksi Kita Untuk indonesia
19 Usulan AlgoritmaPenyelenggaraan TPA sampah Regional
21 sosialisasi dan Penegakan Hukumuntuk Cegah Buang sampah sembarangan
23 City Prosperity index (CPi), Mengawal implementasi sustainable development Goals11 (sdGs 11)
27 PHLN Alternatif sumber Pendanaan Pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya
30 sebaiknya anda tahuKenali dan Cintai indonesiamu
32 lensa CkUpacara PeringatanHUT Ri ke-72
33 Fun Bike-senam
34 seputar kitaWalikota Ternate Resmikan Landmark Titik Nol Kota Ternate
dukungan infrastruktur PLP Untuk Pengembangan KsPN siap dibangun
Cipta Karya dan Water.org Kerjasama Wujudkan Akses Aman Air Minum
13
Tahun XVEdisi 08 |03
editorialpelindungsri Hartoyo
penanggung Jawabrina agustin indriani
dewan redaKsidwityo a. soeranto, adjar prajudi, rina farida,
dodi Krispratmadi, muhammad sundoro
pemimpin redaKsimardi parnowiyoto
penyunting redaKsiardhani p, indah raftiarty er, astaf aji pranaya
bagian produKsiari iswanti, bramanti nawang sari, dewi savitri,
rizqiah darmawiasih
bagian administrasi & distribusifajar drestha birawa, Harniati ulfah
Kontributorsri murni edi K, taufan madiasworo,
tanozisochi lase, diana Kusumastuti, dian irawati, marsaulina pasaribu, didiet a. akhdiat,
boby ali azhari, prasetyo, ade syaiful rachman, meike Kencanawulan, Komang raka maharthana,
sandhi eko bramono, astiana Harjanti, andika budi prasetya, bhima dhananjaya, airyn saputri Harahap, meinar manurung
alamat redaKsiJl. pattimura no. 20, Kebayoran baru 12110
telp/fax. 021-7245754
Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id
Cover :Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Skouw, Provinsi Papua
http://ciptakarya.pu.go.id
@ditjenck
@ditjenciptakarya
ditjen Cipta Karya
ditjen Cipta Karya
Indonesia Kerja Bersama: Kobarkan Semangat Proklamasi, Jaga Kredibilitas dan Integritas
Memperingati 72 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, semangat Proklamasi yakni daya juang yang tinggi dan kebersamaan kokoh dalam membangun negeri harus senantiasa dikobarkan. Tema peringatan ke
merdekaan kali ini yaitu, “Indonesia Kerja Bersama” sesuai dengan tujuan dan lingkup tugas Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Tema tersebut menekankan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hanya dapat dicapai dengan sinergi dan kerja sama antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, swasta, dan terutama masyarakat luas. Infrastruktur menjadi prioritas utama pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 20152019, hal ini dikarenakan infrastruktur mampu meningkatkan daya saing dan mengurangi kesenjang an antar wilayah serta kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Di sinilah kredibilitas dan integritas kita dalam konteks pembangunan dinamis wajib dijaga dan dipertahankan, mengingat harapan publik yang tinggi terhadap capaian kinerja pembangunan infrastruktur.
Sampai dengan saat ini, capaian infrastruktur permukiman antara lain pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) (Entikong, Aruk, Nanga Badau, Wini, Motaain, Motamasin, dan Skouw), renovasi Gelora Bung Karno dan pembangunan venue olahraga pendukung Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Di bidang regulasi, kita juga telah menuntaskan 3 peraturan perundangundangan salah satunya UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Arsitek.
Semangat Proklamasi dan bekerja ala rock and roll menjadi moto Menteri Basuki untuk menyemangati setiap aparatur, bahwa seluruh tugas yang diberikan dapat diselesaikan tepat waktu, administratif, dan mutu. Infrastruktur yang andal dan berkualitas adalah tumpuan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang positif, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia secara global yang saat ini berada di urutan ke60. Untuk itu dibutuhkan terobosan yang menyangkut 5 aspek, antara lain regulasi dan hukum khususnya pengadaan tanah, koordinasi antar lembaga yang intensif, skema pembiayaan yang inovatif, kepemimpinan yang jelas dan tegas, serta penerapan hasil riset dan teknologi.
Pesan dari Menteri Basuki bagi generasi muda adalah “smart is a must, but not sufficient”. Jadi pintar saja tidak cukup, kita harus membekali diri dengan akhlakul karimah, mental yang kuat, berani, militant, bersih, dan memiliki jiwa seni dalam berinovasi membangun infrastruktur bagi negeri tercinta. (Redaksi)
04|Edisi 08Tahun XV
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya ikut berperan aktif dalam membangun daerah pinggiran Indonesia.
berita utama
Infrastruktur Di Pinggiran Indonesia Wujud Konkret Kehadiran Negara
Sesuai Rencana Pembangunan Jang ka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019, Ditjen Cipta Karya men ca
nangkan Gerakan 1000100, yaitu 100 persen akses air minum aman, nol persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Hal tersebut juga sesuai poin ketiga program Nawa Cita, Pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla yang mencanangkan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah pinggiran dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Untuk mewujudkannya, ben tuk konkret keha diran negara sangat diperlukan. Untuk itu, beberapa strategi
Tahun XVEdisi 08 |05
pelaksanaan dan program strategis telah disiapkan. Tahun 2017, Ditjen Cipta Karya berko mitmen untuk mengentaskan permu kiman kumuh seluas 1.160 hek tare, termasuk di dalamnya penataan enam kawasan kampung nelayan. Untuk mencapai 100 persen akses sanitasi la yak, akan dilakukan pembangunan pengolahan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) skala regional, kota, kawasan dan berbasis masyarakat untuk 654.266 rumah tangga. Kemudian pembangunan sistem penanganan persampahan skala regional, kota, kawasan dan berbasis masyarakat untuk 1,2 juta rumah tangga, dan pengurangan genangan seluas 391 hektare melalui pembangunan infrastruk tur drainase. Untuk mewujudkan akses aman air minum, Ditjen Cipta Karya juga melakukan kegiatan pembangunan Sis tem Penyediaan Air Minum (SPAM) regio nal, kawasan perkotaan, kawasan khusus (de sa rawan air/perbatasan/pulau kecil ter luar), dan SPAM berbasis masyarakat untuk 2,9 juta jiwa dengan kapasitas 8.785 liter per detik. Selain kegiatan itu, Ditjen Cipta Karya mempunyai program infrastruktur ber basis masyarakat (IBM) yang ber tu
juan untuk meningkatkan kua litas in frastruktur permukiman bagi ma sya rakat men jadi layak huni dan ber ke lan jutan. Pem bangunan IBM ini dike mas da lam be berapa program, yaitu program Pe nyediaan Air Minum dan Sanitasi Ber ba sis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Kota Tan pa Kumuh (KOTAKU), dan PISEW. Di tahun 2017, Pamsimas akan dilaksanakan di 4.674 desa, Sanimas di 526 kelurahan, dan KOTAKU di 1.185 kelurahan. Khusus di daerah perbatasan dan pulaupulau kecil terluar, Ditjen Cipta Karya juga sudah melakukan beberapa te robosan. Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo mengutarakan pada 2016, Ditjen Cipta Karya telah membangun SPAM di 10 kawasan daerah pinggiran de ngan kapasitas sebesar 75 liter/detik. Untuk 2017, sedang dibangun SPAM di tiga lokasi pelabuhan perikanan, yaitu kawasan nelayan PPU Ujong Pancu Kabupaten Aceh Besar, Pulau Ka le pon Distrik Tabonji Kabupaten Merauke, dan kawasan nelayan Werwaru Ka bu paten Maluku Barat Daya. Di bidang pe ngembangan kawasan permukiman di daerah pinggiran, pada 2016 Ditjen Cipta Karya telah berhasil mengurangi kawasan kumuh seluas 438,38 hektare.
Untuk pembangunan kawasan perba tasan, Ditjen Cipta Karya hadir untuk me ningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. “Paling tidak ada tiga hal yang disentuh Ditjen Cipta Karya di sana antara lain jalan akses dan lingkungan sehingga mobilitas penduduk menjadi lebih lancar, sistem penyediaan air minum sesuai dengan standar pelayanan yang ada, dan halhal terkait sanitasi,” tutur Sri Hartoyo. Untuk pengembangan kawasan per
06|Edisi 08Tahun XV
Selain itu, Ditjen Cipta Karya juga melakukan upaya penanganan bagi pulaupulau kecil terluar. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 beserta kesatuan eko sistemnya (UU No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan PulauPulau Kecil). Pulaupulau Kecil Terluar (PPKT) adalah pulaupulau kecil yang memiliki titiktitik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hu kum internasional dan nasional. (Keppres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Per lindungan Varietas Tanaman). Pada 2017, penanganan tersebut dilak sanakan di Pulau Lingayan, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mengembangkan dan menjaga ekosistem dilihat dari kondisi Pulau Lingayan, antara lain dilakukan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya melalui pe ngembangan teknologi, penyediaan sa rana dan prasarana perikanan dan pem bukaan akses pasar. Sementara untuk mengembangkan Pu lau Marampit, Provinsi Sulawesi Utara dila kukan antara lain, pemeliharaan titik refrensi dan titik dasar, pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, upaya pe
pintu gerbang internasional atau pos pe meriksaan lintas batas, serta meningkatkan kualitas lingkungan, kemakmuran, kesejahteraan melalui pemenuhan ke bu tuhan dasar masyarakat, untuk mengu rangi kesenjangan antar wilayah, du kungan terhadap kawasan perbatasan, tertinggal, terpencil, dan terisolir melalui penyediaan akses di desadesa di kecamatan lokasi prioritas dengan kondisi infrastruktur yang me madai, baik trans portasi darat, sungai, laut, dan udara.
mu kiman di perbatasan, selain memba ngun PLBN Ditjen Cipta Karya telah melakukan pembangunan infra struktur di beberapa wilayah perba tasan seperti Entikong, Nanga Badau, Aruk, Motaain, Motamasin, Wini, Skouw, Sebatik Tengah, dan Long Apari. Pembangunan tersebut diharapkan da pat menjadikan kawasan perbata san se bagai pusat pertumbuhan ekonomi khu susnya pengembangan ekonomi lo kal, simpul utama transportasi wila yah,
Tahun XVEdisi 08 |07
kerja sama dengan masyarakat, Ditjen Cipta Karya mengikutsertakan masyarakat lokal secara aktif dalam proses pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat sebagai tenaga kerja pada saat pem bangunan PLBN. Sementara, salah satu desa yang sudah merasakan manfaat pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan adalah Desa Aji Kuning. Desa ini terletak di Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Di desa tersebut terdapat potensi agropolitan yaitu hasil perkebunan dan pertanian, serta hasil perkebunan dan pertanian diangkut/dijual ke pasar melalui Sungai Aji Kuning. Hal ini dikarenakan akses melalui jalan darat belum tersedia secara memadai. Selain itu, akses
negakan hukum dan pengawasan yang dilakukan bersamasama antara aparat dan masyarakat, mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya, dan pem bindaan dan pembentukan daerah lin dungan laut berbasis masyarakat. Ditjen Cipta Karya melakukan se mua itu melalui kerja sama dengan kementerian lainnya yang dimulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga tahap pemanfaatan dan pemeliharaan. Pa da tahap perencanaan, mengacu pada Ins truksi Presiden Nomor 6 tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, Kementerian PUPR bertindak sebagai anggota yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pol hukam bersama Badan Nasional Pe nge lola Perbatasan (BNPP). Dalam tahap pembangunan, Kemen terian PUPR bekerja sama dengan BNPP dan Pemerintah Provinsi/dae rah maupun kabupaten/kota dalam rangka mensinkronkan perencanaan yang su dah disusun dengan kebijakan pem ba ngunan di daerah. Secara khusus, terkait dengan penyediaan lahan yang dimiliki pemerintah daerah dan pembe basan lahan milik masyara kat, Ditjen Cipa Karya bekerja sama dengan pemerintah kabupaten menyediakan lahan pembangunan PLBN. Sedangkan pola
masyarakat ke lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial juga terbatas. Ditjen Cipta Karya juga membangun jalan akses menuju lokasi sekolah dan pasar. Bukan hanya itu, jembatan untuk menghubungkan pada jalan akses permukiman juga dibangun. “Saat ini, jalan lingkungan dan jembatan itu telah diman faatkan masyarakat menuju lokasi se kolah, pasar dan fasilitas sosial dan umum lainnya,” kata Sri Hartoyo. Sri Hartoyo menambahkan, pembanguan infrastruktur di daerah perbatasan dan pulaupulau kecil terluar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah, dukungan terhadap kawasan per batasan, tertinggal, terpencil, dan ter isolir serta dapat menumbuhkan per ekonomian di wilayah tersebut. (Teks: bns)
08|Edisi 08Tahun XV
liputan khusus
Dari 245 PSN tersebut, 151 di antaranya merupakan proyek infra struktur yang dikerjakan oleh
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebanyak 4 proyek sudah selesai pembangunannya, yakni Bendungan Teritip dan tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau, Wini, dan Aruk. Sebanyak 97 proyek dalam tahap konstruksi seperti Bendungan Gondang, Karian, Lolak, Jalan Tol Elevated Cikampek II, Tol Becakayu, dan SPAM Umbulan. Sementara itu 50 proyek lainnya masih dalam tahap persiapan maupun tahap lelang. “Salah satu syarat sebagai PSN, proyek tersebut harus sudah dimulai
konstruksinya tahun 2018. Bila tidak, akan dikeluarkan dari daftar PSN,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat Rapat Kerja (Raker) Kementerian PUPR, di Gedung Auditorium PUPR, Jakarta, Selasa (30/08/2017). Sebagian PSN lainnya sudah selesai namun tidak masuk dalam lingkup Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN antara lain 6 bendungan (Rajui, Bajulmati, Nipah, Payaseunara, Titab, dan Jatigede), 4 PLBN (Skouw, Motaain, Motamasin, dan Entikong) dan Jalan Tol GempolPandaan. Basuki juga menginstruksikan agar dilakukan pengalihan alokasi anggaran
Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah menetapkan 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017.
Menteri Basuki Instruksikan Konstruksi Infrastruktur PSNSudah Dimulai Tahun 2018
pro yek infrastruktur yang belum lelang tahun 2017 untuk menambah pendanaan proyek infrastruktur yang dibiayai secara tahun jamak (multiyears) sehingga mempercepat penyelesaiannya, sekaligus mengurangi kebutuhan pendanaan pro yek tersebut pada tahun 2018. Disamping memacu kerja Kemente rian PUPR dengan ritme rock and roll, Menteri Basuki meminta kepada pegawai Kementerian PUPR untuk menjauhi narkoba dan perilaku koruptif. “Semua harus mawas diri, kita perkuat iman kita untuk tidak berbuat tercela. Kita bekerja adalah sebagai ibadah dan untuk keluarga. Ingat itu,” kata Basuki. Basuki menambahkan, agar infrastruk tur yang dibangun tidak hanya ce pat tapi juga berkualitas. Selain itu semua Satker dan PPK harus benarbe nar mem perhatikan tertib waktu, tertib bia ya, tertib administrasi, dan tertib mutu. “Pekerjaan harus cepat selesai, progres penyerapan keuangan juga baik, dan se mua pelaksana selamat,” tutur Basuki. Dalam Raker yang mengangkat Tema: “Satu Hati, Satu Pikiran, dan Satu Langkah Mempercepat Pembangunan In frastruktur PUPR untuk Negeri” diberi kan pembekalan untuk memberikan mo tivasi bekerja dengan hati. Amanah ter sebut harus dilaksanakan dengan kepe mimpinan yang kuat, didukung oleh seluruh jajaran dengan penuh semangat dan motivasi, serta dilandasi oleh kode etik dan perilaku.
renovasi is tana olahraga, 98,82% untuk renovasi stadion tenis indoor dan tenis outdoor center court GBK, 55,39% untuk renovasi stadion madya, lapangan softball pintu I, lapangan baseball dan gedung basket GBK, 44,14% untuk pembangunan dan renovasi shooting range Jakabaring sport city, 53,72% untuk pembangunan infrastruktur venue Danau Dayung Jakabaring sport city, 85,13% untuk TPA Regional Nambo Kabupaten Bogor, serta 94,2% untuk TPST Kota Malang. Semua proyek tersebut ditargetkan selesai pada Tahun 2017 ini. Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Cipta Karya berkomitmen untuk me ngentaskan permukiman kumuh seluas 1.991 hektar termasuk di 6 kawasan kampung nelayan, menyediakan air minum melalui pembangunan SPAM regional, SPAM kawasan perkotaan, SPAM kawasan khusus, SPAM rawan air, dan SPAM berbasis masyarakat dengan kapasitas 4.193 liter/detik. Untuk mewujudkan sanitasi layak, akan dilakukan pembangunan Sistem Pengelolaan Air limbah skala regional, kota, kawasan dan berbasis masyarakat untuk 860.836 rumah tangga, pembangunan sistem penanganan persampahan skala regional, kota, kawasan, dan berbasis masyarakat untuk 882.403 rumah tangga, serta pengurangan genangan seluas 413 hektar melalui pembangunan infrastruktur drainase. Selain itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga melaksanakan kegiatan strategis lainnya, antara lain melakukan revitalisasi kawasan tematik perkotaan di 24 kawasan, pembangunan 10 KSPN melalui penataan kawasan, pembangunan infrastruktur permukiman khusus, SPAM kawasan khusus dan Sistem Pengelolaan Air Limbah skala kawasan, pembangunan 7 PLBN dan 9 lokasi pengembangan permukiman, serta Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 800 kecamatan. “Kami optimis semua target pembangunan yang direncanakan dapat se lesai tepat waktu dan pemanfaatan ang garannya dapat mencapai 96% sesuai dengan prognosis di dalam rapat kerja Kementerian PUPR 2017,” tegas Sri Hartoyo. (Teks: Redaksi)
Tahun XVEdisi 07 |09
Ditjen Cipta Karya Optimis Capai 96% Target Pembangunan 2017 Dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dari 248 PSN terdapat 151 diantaranya merupakan proyek infrastruktur yang merupakan tugas dan fungsi Kementerian PUPR dan terkait bidang Cipta Karya terdapat 22 PSN. Dari 22 proyek strategis nasional tersebut terdiri dari 8 proyek pembangu nan SPAM Regional, 1 proyek penyediaan infrastruktur sistem air limbah komunal, 3 proyek pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan sarana penunjang, ser ta proyek pembangunan infrastruktur per mukiman untuk 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Di antara pro yek tersebut, terdapat proyek yang sudah selesai masa konstruksinya yakni pembangunan 3 PLBN Nanga Badau, Aruk dan Wini. Sementara itu masih ada proyek yang masih dalam persiapan, tahap lelang, maupun sedang masa konstruksi. Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo menjelaskan, pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Cipta Karya juga mem bangun proyek strategis lainnya yang saat ini masih dalam proses konstruksi yaitu renovasi stadion utama Gelora Bung Kar no (GBK) dengan capaian fisik 83,20%, 56,07% untuk pembangunan training fa cility GBK, 80,15% untuk renovasi sta dion renang, 88,40% untuk
10|Edisi 08Tahun XV
info baru
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya turut mendukung program Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) yaitu Kampung Sejahtera Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang. Iriana Joko Widodo dan Mufidah Jusuf Kalla beserta anggota OASE-KK mengunjungi Desa Kohod ke beberapa titik, Rabu (02/08/2017).
Kementerian PUPR Dukung Kampung Sejahtera Kohod
Di Desa Kohod, Iriana Joko Widodo beserta rombongan meninjau langsung berbagai fasilitas pe nun jang
yang telah dibangun di desa tertinggal tersebut seperti Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), kebun bibit,
lapangan bulu tangkis hingga rumah ibadah.
Desa Kohod merupakan salah satu gambaran desa miskin di Kabupaten Tangerang dengan, sekitar 60 persen dari 8.000 jiwa penduduk desa ini hidup dari bertani dan nelayan. Selain didukung pe ngurus PKK Kabupaten Tangerang. desa binaan OaseKK ini dipilih sebagai kampung sejahtera dengan pertim bangan meskipun sangat dekat de ngan Ibu Kota Jakarta kondisinya
mem prihatinkan. Dengan terdapat 90an rumah kumuh, infrastruktur jalan desa yang buruk, persoalan sanitasi dan lahan pertanian yang tidak digarap. Namun sejak tahun 2016 ditetapkannya desa ini sebagai kampung binaan Oase, desa ini mulai berbenah.
Dalam kunjungan ini turut hadir mendampingi Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Rina Farida. Rina menjelaskan, Ditjen Cipta Karya turut mendukung dengan membangun infrastruktur permukiman antara lain gerbang atau gapura Kohod, peningkatan jalan poros dan jalan lingkungan, pem bangunan sumur air bersih dan sumur resapan, pembangunan MCK dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), pengadaan tempat sampah dan kontainer, pengembangan SPAM di kawasan rawan air, pembangunan drainase lingkungan, pembangunan sarana pendukung seperti taman sepadan sungai, lapangan bulutangkis dan pergola.
“Dibangunnya infrastruktur permukiman di Desa Kohod, saya harap dapat dipelihara keberlanjutannya oleh ma syarakat, dengan dapat menjaga dan memanfaatkannya dengan baik,” harap Rina. (Teks: kompuck)
Tahun XVEdisi 08 |11
info baru
Ditjen Cipta Karya telah mengembangkan pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya pada sektor sosial ekonomi wilayah, yang disebut program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
Program PISEW Tingkatkan Sosial Ekonomi WILAYAH Banten
sya rakat sehingga memudahkan infra struktur perhubungan/transportasi, pen dukung produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, in dustri dan pariwisata, terlebih lagi da lam pembangunan program PISEW ini melalui pemberdayaan masyarakat,“ tutur andreas.
Pada dasarnya program ini dilandasi pada empat pendekatan yaitu pendekatan partisipatif birokratis seperti adanya partisipasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menentukan pem bangunan desa berkembang yang men jadi sentra produksi partisipatif tek no kratis yaitu pendekatan dalam pem buatan perencanaan DED (Detail Engineering Design) yang melibatkan
Program tersebut dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten, seperti di Desa
Bangkonol Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang pada tahun 2016.
Tujuan dari program PISEW yaitu me ning katkan pengembangan sosial eko nomi wilayah berbasis pada po tensi sumber daya lokal untuk mengu rangi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur wila yah da lam rangka meningkatkan kese jah teraan sosial masyarakat.
Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Pro vinsi Banten Andreas mengatakan, program PISEW ini sesuai dengan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka kesatuan, me ningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi de ngan menggerakkan sektorsektor stra tegis ekonomi domestik.
“Sasaran kegiatan program PISEW tertuju langsung ke lingkungan ma
fasilatator, pokja, forum kecamatan ser ta stakeholder lainnya.
Tekhnokratis yaitu adanya birokrasi dalam pelaksanaan antara PPK PKP dengan pihak penyedia jasa konstruksi. Sedangkan birokratis yaitu dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rang ka melaksanakan serah terima aset in fra struktur yang terbangun untuk diman faatkan dan dipelihara.(Teks: Afq/Ero/Randal Banten/ari)
12|Edisi 08Tahun XV
info baru
Ground breaking pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Durolis (Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis), Senin (21/08/2017) menandai dimulainya pelaksanaan pembangunan air minum di Provinsi Riau khususnya di ketiga wilayah kabupaten tersebut.
Gubernur Riau Ground Breaking Pembangunan SPAM Regional Durolis
Sebagai tindak lanjut atas kese pakatan bersama serta perjan ji an kerja sama yang telah ditan datangani
pada 18 juli 2017 yang lalu antara Pemerintah Provinsi Riau bersama Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis, pemerintah yang secara sinergis akan mewujudkan pe la yanan air minum yang aman bagi ma syarakat.
SPAM Regional Durolis ini diren canakan memiliki kapasitas sebesar 1.500 liter/detik yang terbagi dalam 3 tahap. Tahap I sebesar 400 liter/detik akan dimulai pembangunannya pada tahun
2017 dan akan melayani 6 kecamatan di Dumai, 4 kecamatan di Rokan Hilir, dan 2 kecamatan di Bengkalis dengan jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terlayani sebanyak 40.000 SR.
Hadir dalam acara, Dirjen Cipta Karya yang diwakili oleh Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, M Sundoro, Kepala Balai Wilayah Sungai Ditjen Sumber Daya Air Asmelita, Walikota Dumai Zulkifli As, Bupati Rokan Hilir Suyatno, Bupati Bengkalis Amril Mukminin, anggota DPRD Provinsi Riau dan para tokoh masyarakat.
Acara diresmikan oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman. Dalam sambu tannya Arsyadjuliandi mengatakan bah wa amanah UndangUndang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi dan air adalah milik negara yang digunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. “Penyediaan air minum yang layak di Provinsi Riau men jadi tanggungjawab kita semua baik pemerintah, masyarakat, maupun pe ran serta swasta dalam rangka upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dimana pada akhir tahun 2019, diharapkan 100% masyarakat Riau dapat mengakses layanan air minum yang layak,” tutur Arsyadjuliandi.
Pembangunan SPAM Regional Duro lis diinisiasi oleh Pemerintah Pro vinsi
Riau sebagai bagian dalam perwu judan komitmen Pemerintah Provinsi untuk peningkatan pelayanan dasar publik yakni pelayanan di bidang air minum. SPAM Regional Durolis adalah sa lah satu skenario pengembangan air minum regional dari rencana 3 SPAM Regional yang akan dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Riau. Dukungan Kementerian PUPR khususnya Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air dalam upaya meningkatkan pelayanan da sar air minum bagi masyarakat, menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan SPAM Regional Durolis.
Sundoro mengungkapkan, sumber air yang digunakan dalam pembangunan air minum Durolis berasal dari Sungai Rokan yang menjadi sumber air baku satusatunya yang layak digunakan untuk pelayanaan air minum di ketiga wi layah tersebut. Tahap I ini akan menelan biaya kurang lebih Rp. 800 milar yang didanai bersama oleh APBN. APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota. “Diha rapkan pada akhir tahun 2018 masyarakat di Rokan Hilir akan dapat menikmati pelayanan air minum yang layak. Kemudian pembangunan jaringan pipa distribusi yang cukup panjang untuk melayani wilayah Dumai dan sekitar Duri dapat dinikmati pada akhir tahun 2019,” tutur Sundoro. (Teks: AP-RandalRiau/ari)
Tahun XVEdisi 08 |13
info baru
Untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Manado Pemerintah Pusat dan Daerah bekerja sama dalam mencari solusi lewat pembangunan TPS 3R.
TPS 3R KURANGI MASALAH SAMPAH DI Kota Manado
Pada kesempatan ini, Wali Kota Ma nado Vicky Lumentut meletak kan batu pertama untuk pem
bangunan TPS 3R di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Selasa (22/08/17).
Dalam sambutannya, Vicky Lumentut menyampaikan apresiasi kepada Pe merintah Pusat yang sudah membantu Pemerintah Kota Manado dalam me ngatasi masalah persampahan, mengingat TPA di Kota Manado sudah ti dak bisa menampung lagi produksi sam pah dari masyarakat. “Kami berharap lewat pembangunan TPS 3R ini akan mengurangi bahkan menanggulangi masalah sampah yang ada di Kota Manado, oleh karena itu sekiranya ma syarakat yang tergabung dalam KSM Manguni selaku pelaksana pembangunan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin agar TPS 3R ini dapat terbangun sesuai dengan yang diharapkan bersama,” tutur Vicky.
mor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pem bangunan Jangka Me nengah Nasional Tahun 20152019, dia manatkan pada tahun 2019 seluruh ma syarakat mendapatkan akses sanitasi dan air minum yang aman.
Salah satu strategi pemenuhan tar get tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan penyediaan infrastruktur sanitasi berupa pengolahan air limbah, persampahan, dan drainase. Agar infrastruktur tersebut dapat berkelanjutan, dibutuhkan suatu lembaga/instansi pengelola oleh Pemerintah Daerah masingmasing kabupaten/kota. Hal tersebut sejalan dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pengelolaan dan pengembangan sis tem air limbah maupun persampahan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga nantinya dalam mewujudkan 100% akses sanitasi yang layak pada tahun 2019.(Teks: MLQ / Randal Sulut/ari)
Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Su lawesi Utara Hengki Manumpil me nuturkan, sesuai dengan Peraturan Pre siden No
Agar infrastruktur tersebut dapat berkelanjutan,
dibutuhkan suatu lembaga/instansi
pengelola oleh Pe merintah Daerah
masing-masing ka bupaten/kota.
14|Edisi 08Tahun XV
info baru
Ditjen Cipta Karya melalui Satker Penataan Bangunan Lingkungan (PBL) Provinsi Sulawesi Tenggara menjadikan kawasan mangrove (hutan bakau) di Teluk Kendari sebagai kawasan wisata mangrove Teluk Kendari.
Teluk Kendari Disulap Menjadi Obyek Wisata
Kasatker PBL Provinsi Sulawesi Teng gara Markus Gana, di Kendari, Selasa (02/08/2017) menjelaskan,
dinamakan Wisata Mangrove Lahundape dengan masyarakat lokal setempat karena kawasan ini terletak di Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dengan kawasan seluas 1,5 hektar.
“Aktivitas masyarakat semakin meningkat saat hari libur dan akhir pekan. Berbagai macam aktifitas para pe ngunjung antara lain memancing, fo to, wisata kuliner serta menikmati pe mandangan suasana Teluk Kendari,” tutur Markus.
Markus mengatakan, selain menjadi alternatif wisata di Kota Kendari, kawasan mangrove ini juga dapat me numbuhkan kegiatan ekonomi khu susnya bagi para pedagang yang ber jualan di
sekitar kawasan tersebut de ngan tetap memperhatikan kebersihan dan ke nyamanan.
Jaya (22), salah satu pedagang aksesoris mengaku sudah hampir se tahun berjualan di kawasan tersebut dan merasa sangat senang karena adanya peningkatan penjualan dengan ramainya pengunjung yang datang dan berbelanja terutama saat akhir pekan.
Senada dengan hal tersebut, salah satu pengunjung kawasan wisata mangrove Mila (21) mengungkapkan, dirinya sering mengunjungi kawasan mangrove karena selain gratis (tanpa tiket masuk) juga dapat menikmati pemandangan Teluk Kendari. “Hanya ke depannya perlu dibuatkan pagar pe ngaman agar lebih aman untuk para pengunjung khususnya anakanak,” saran Mila.(Teks: Eny-Maman Randal Sultra/bns)
Tahun XVEdisi 08 |15
info baru
Program Pamsimas masuk ke Kebupaten Kepahiang melalui Pamsimas II sejak tahun 2013-2016 dengan jumlah desa penerima program sebanyak 20 desa di 7 kecamatan, dengan total dana Rp. 4,8 Miliar.
Kabupaten Kepahiang Tingkatkan Taraf Kesehatan Masyarakat melalui Pamsimas
Kepala Satker Pengembangan Sis tem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi Bengkulu Eko Kun coro
me ngatakan bahwa Pamsimas me ru pakan program berkelanjutan yang me libatkan masyarakat dalam pelak sa naan dan pengelolaannya.
“Program Pamsimas bertujuan untuk memberikan akses pelayanan air
katan taraf kesehatan masyarakat. “Sejak masuknya Pamsimas di desa
kami, masyarakat sudah jarang terserang muntaber, berbeda sekali dengan kondisi sewaktu Pamsimas belum ada, ketika masyarakat melakukan MCK di sungai,” terang Syaiful.
Sementara Bupati Kabupaten Kepa hiyang, Hidayat pada saat acara pe letakan batu pertama program Pam simas 2017 berharap adanya keter li batan seluruh SKPD untuk beker jasama guna mencapai target akses universal sektor air minum dan sanitasi, yaitu 100% masyarakat mendapatkan layanan air minum dan sanitasi yang layak.
“Semoga program Pamsimas III akan dapat berjalan sukses dan sarana yang dibangun, dapat berguna, bermanfaat untuk masyarakat dan tentu saja dipelihara keberlanjutannya,” harap Hi da yat.(Teks: Memo/Indah/RDLBKL/ari)
mi num kepada masyarakat berpenghasilan ren dah di wilayah perdesaan dan me ning katkan penerapan nilai dan peri laku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target 100% akses air minum pada tahun 2019,” terang Eko saat ditemui di Ruang PSPAM Provinsi Bengkulu, Senin (21/08/2017).
Desa Kembang Seri Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang me rupakan penerima manfaat program Pamsimas II sejak tahun 2015. Sebanyak 30 Sambungan Rumah dan memiliki 15 keran umum dioperasikan pada program Pamsimas pertama kali. Kemudian Desa Kembang Seri terus mengembangkan jaringan untuk pelayanan kepada masyarakatnya.
Ketua BPPSPAM Desa Kembang Seri, Syaiful Andi mengatakan masuknya Pam s imas ke Desa Kembang Seri mem berikan kontribusi positif terhadap pe ning
16|Edisi 08Tahun XV
Indonesia memang kaya akan sumber daya, baik sumber daya alam maupun manusianya. Tapi sayang, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi lingkungannya.
Aksi KitaUntuk Indonesia
pilih diberi pembekalan mengenai bagaimana sanitasi yang baik, dengan harapan agar bisa menaikkan mutu sanitasi di Indonesia hingga mencapai 100%.
Penulis bernama Fadhilah Annisa, duta sanitasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 merupakan satu dari sekian pelajar yang mengikuti Jambore Sanitasi di Jakarta. Sebagai Duta Sanitasi, banyak program yang harus kami lakukan demi sanitasi baik di Indonesia. Mulai dari menyadarkan diri sendiri sampai mem
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan
kegiatan untuk menjadi wadah bagi para remaja memajukan sanitasi di Indonesia. Duta sanitasi, sebagai tombak utama dalam hal ini. Duta sanitasi yang merupakan anakanak SMP pilihan dari berbagai provinsi di Indonesia, dibimbing melalui kegiatan Jambore Sanitasi yang sudah dilaksanakan mulai tahun 2008 hingga sekarang. Dalam kegiatan tersebut, anakanak Indonesia yang ter
beri penyuluhan kepada masyarakat umum, serta melakukan aksiaksi nyata.
1. Meresmikan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di Nias Utara.
Sekitar 6 bulan setelah penulis pulang dari Jambore Sanitasi 2013, penulis diundang untuk melihat bagaimana keadaan sanitasi di Nias Utara sekaligus melihat pembangunan SANIMAS yang ada di desa tersebut. Tidak menyianyiakan kesempatan yang sudah diberikan, penulis menyempatkan diri untuk memberikan
inovasi
Fadhilah Annisa *)
Tahun XVEdisi 08 |17
penyuluhan kepada beberapa masyarakat sekitar Nias Utara, Kecamatan Lotu, Desa Maziaya. Mereka antusias mendengarkan beberapa penjelasan penulis mengenai sanitasi, kegiatan Jambore Sanitasi, dan apa sebenarnya duta sanitasi itu, sampai ada seorang bapak yang sangat ingin anaknya menjadi duta sanitasi juga. Di Nias Utara, penulis juga berkesempatan meresmikan SANIMAS bersama ibuibu SIKIB pada tanggal 24 September 2013 dan dihadiri oleh Kepala Desa yaitu Bapak Foeraera Zega dan Satker PPLP Sumatera Utara.
2. Penyuluhan di TK Pancabudi mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya, pada tanggal 28 Desember 2013.
Kegiatan di atas penulis lakukan bersama para duta sanitasi Sumstera Utara 2013 yang bertujuan untuk membimbing adikadik agar mengetahui pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Da lam kegiatan tersebut, penulis juga menyumbangkan beberapa tempat sam pah kepada adikadik, memberikan be berapa permainan sanitasi, seperti “ayo pilih aku” dan beberapa kuis dengan ha diah yang menarik.
3. Bersama teman-teman di SMP Negeri 3 Medan juga melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sanitasi, yaitu Pembuatan Kompos
Kegiatan di atas penulis lakukan bersama temanteman dan guru pembimbing di SMP Negeri 3 Medan. Pembuatan kompos
beberapa teman saya untuk membantu membuat kompos sekolah. Karena itu, bu Nurhalimah Sibuea selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Medan pada periode itu langsung mengukuhkan tim kompos tersebut dengan nama Organisasi Pecinta Alam Lingkungan SMP Negeri 3 Medan (REPLIKA).
5. Memberikan penyuluhan kepada anak SD di Tanjung Pasir, Tangerang.
Kegiatan di atas penulis lakukan bersama duta sanitasi seluruh Indonesia ketika mengunjungi salah satu SD di Tangerang. Sekedar berbagi pengalaman ketika dalam diperjalanan menuju sekolah tersebut, masih banyak warga di daerah Tan jung Pasir yang melakukan MCK (Man di, Cuci, Kakus) di sungai. Melihat kejadian tersebut, terbukti masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui secara baik tentang hidup sehat. Yang masih dekat dengan Jakarta saja belum secara merata melakukan sanitasi yang baik, bagaimana pula de ngan kotakota lain yang jauh dari Ibukota?
Sesampainya di sekolah tersebut, pe nulis dan temanteman melakukan so sialisasi serta memberikan sedikit mo tivasi agar anakanak di SD Tanjung Pasir dapat menjadi agen perubahan baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain.
terbagi dalam beberapa tahap, yaitu tahap I sampai dengan tahap X.
4. Pembentukan Organisasi Pencinta Alam (REPLIKA) SMP Negeri 3 Medan.
Kegiatan ini diresmikan pada tanggal 25 Februari 2014 yang dihadiri oleh Ke tua Badan Lingkungan, Komite Seko lah, dan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Medan di halaman sekolah SMP Negeri 3 Medan. Singkat cerita, or ga nisasi ini dibentuk ketika penulis pulang dari kegiatan Jambore Sanitasi 2013 di Jakarta, karena ada tim kompos yang merupakan gabungan dari adik kelas dan
18|Edisi 08Tahun XV
inovasi
6. Memberikan Penyuluhan di SMP 3 Bogor
Penulis dan beberapa duta sanitasi lain berkunjung ke SMP Negeri 3 Bo gor. Selama disana kami berkeliling sekolahnya, melihat kamar mandi, tempat sam pah, tempat cuci tangan, tempat pengolahan kompos, ruangan 3R, kantin, selokan, dan lainnya. Kegiatan ekskul nya juga kerenkeren, ada tim kompos. Mereka senang sekali ketika kami datang dan memberikan sosialisasi .
7. Workshop sanitasi di BatamMengikuti workshop dengan tema “Peran Perempuan dan Duta Sanitasi Mendukung Sanitasi yang Berkelanjutan” di Batam. Ambil bagian dalam di kegiatan mengenai sanitasi di Indonesia dan bergabung bersama Ibuibu PKK dan Sat ker PPLP Provinsi merupakan kebang gaan tersendiri bagi penulis. Mem per kenalkan lagu 3R dan membuat ran cangan ke giatan untuk majunya sa nitasi di Indo nesia. Selama di Batam kami tidak hanya mengikuti workshop, tetapi juga berkesempatan kota Batam.
8. Penyuluhan mengenai sanitasi di lingkungan rumah warga Jalan Karya II Karang Berombak, Medan Barat bersama duta sanitasi Sumatera Utara pada tanggal 30 Juni 2016.
Kegiatan di atas penulis lakukan bersa ma duta sanitasi Sumatera Utara pada kegiatan “Penyuluhan Sanitasi kepada Masyarakat”. Dalam acara tersebut penulis, Bapak Kepala Lingkungan, serta duta sanitasi lainnya melakukan penyuluhan dari rumah ke rumah. Tidak jauh dari rumah warga, kami juga mengunjungi tempat yang sangat mengganggu warga yang tinggal di daerah tersebut. Terda pat beberapa tumpukan sampah yang
dibakar, beberapa sampah yang ma suk ke dalam sungai, dan kami juga me lihat para pemulung yang sedang memungut sampah di tempat tersebut. Kami sempat bertanyatanya kepada pa ra pemulung dan memberikan sedikit pe ngetahuan mengenai sanitasi kepada me reka. Atas kerja sama dengan Bapak Ke pala Lingkungan setempat juga kami ber kesempatan untuk menyalurkan be be rapa pendapat warga mengenai tumpu kan sampah yang sangat meng ganggu ling kungan permukiman mereka.
*) Duta Sanitasi Sumatera Utara 2013
Tahun XVEdisi 08 |19
Sandhi Eko Bramono *)
(readiness criteria) penyelenggaraan TPA sampah regional, pijakan dalam pengambilan kebijakan untuk TPA sampah regional harus didasarkan oleh pertimbangan teknik sebagai pertimba ngan pertama, yang diusul kan dalam bentuk algoritma penye lenggaraan TPA sampah regional (terlampir). Pertim bangan paling utama adalah ketiadaan lahan untuk TPA sampah di kawasan perkotaan. Hal ini menjadi dasar utama dalam penentuan perlu atau tidaknya dilak sanakan TPA sampah regional.
Jika lahan di kawasan perkotaan tidak tersedia, maka dapat dilakukan pen jajakan dengan beberapa Pemerintah Kabupaten di sekitar kota tersebut, seki ranya Pemerintah Kabupaten sekitar ber sedia secara regional atau tidak. Se lan jutnya dilakukan penjajakan dengan Pemerintah Provinsi untuk dilaksanakan pengembangan kerjasama para pihak, yaitu Pemerintah KotaPe merintah KabupatenPemerintah Pro vinsi. Oleh karenanya, pihak pertama yang seharusnya memiliki proritas kepen tingan untuk penyelenggaraan TPA sampah regional adalah Pemerintah Kota, bukan Pemerintah Kabupaten, bukan Pe merintah Provinsi, dan juga bukan Pemerintah Pusat.
Selain itu, penempatan calon lokasi
Tentunya kita pernah mendengar beberapa contoh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional, yang pemanfaatannya belum optimal.
Usulan Algoritma Penyelenggaraan TPA Sampah Regional
wilayah administrasi kabupaten sekitarnya, karena wilayah administrasi kabupaten umumnya lebih memiliki keter sediaan lahan ketimbang di wilayah administrasi kota. Selain itu, karena TPA sampah regional merupakan bentuk ker ja sama antar beberapa Pemerintah Dae rah (Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota), maka difasilitasi oleh pemerintahan pada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu Pemerintah Provinsi. Mes kipun tidak menutup kemungkinan adanya TPA sampah regional antar provinsi, yang akan difasilitasi melalui tingkatan pemerintahan yang lebih ting gi, yaitu Pemerintah Pusat.
Selain itu, keterbatasan penganggaran oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengoperasikan TPA sampah dapat ter atasi dengan adanya kontribusi pen da naan atau subsidi biaya operasipelihararawat dari Pemerintah Provinsi jika dilakukan dengan TPA sampah re gional. Saat ini besaran biaya operasipelihararawat TPA sampah dengan me tode lahan urug terkendali (controlled landfill) adalah sebesar Rp. 77.000/ton, yang dinilai masih memberatkan bagi hampir seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Usulan Algoritma Penyelenggaraan Sebelum memasuki kriteria kesiapan
Sejumlah masalah yang mengemuka, seperti draft dokumen kerjasama yang belum disepakati, besaran
tonase atau kuantitas sampah dari masingmasing Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum disetujui, hingga kesepakatan akan besaran biaya pem rosesan akhir sampah yang belum men capai titik temu, merupakan be berapa potret khas dari penyebab be lum difung sikannya TPA sampah re gional se ba gaimana yang diharapkan. Menilik pada hal tersebut, tentunya kita perlu untuk memeriksa kembali syarat penyelenggaraan TPA sampah regional, se hingga kita tidak lagi terjebak dalam pem bangunan TPA sampah regional yang berpotensi untuk tidak dimanfaatkan secara optimal.
Konsep Dasar TPA Sampah RegionalTPA sampah merupakan salah satu infrastruktur dasar yang perlu untuk tersedia terkait sektor persampahan, khususnya di perkotaan. Dengan kebu tuhan luas lahan yang besar dalam penyediaan TPA sampah, sementara lahan di perkotaan sudah semakin sulit untuk diperoleh, maka didorong kebijakan terkait penyediaan TPA sampah regional, dimana Pemerintah Daerah (umumnya Pemerintah Kota) dapat secara bersamasama dengan Pemerintah Daerah lainnya (umum nya Pemerintah Kabupaten sekitarnya), untuk secara bersamasama meng gunakan TPA sampah secara regio nal, yang lokasi infrastrukturnya di
inovasi
TPA sampah merupakan salah satu infrastruktur dasar yang perlu untuk tersedia terkait
sektor persampahan, khususnya di perkotaan.
20|Edisi 08Tahun XV
inovasiTPA sampah regional adalah di wila yah administrasi kabupaten, bukan di wila yah administrasi kota, dimana lahan ma sih tersedia di wilayah administrasi kabupaten. Hanya ada satu TPA sampah regional yang terletak di wilayah ad ministrasi kota, yaitu TPA sampah re gio nal Banjarbakula, yang saat ini (ta hun 20172018) sedang dibangun, yaitu di wilayah administrasi Kota Ban jarbaru. Hal ini dikarenakan Kota Banjarbaru meru pakan pengembangan atau pemecahan dari Ka bupaten Banjar pada tahun 1999, sehingga secara his toris, sebenarnya TPA sampah regional Banjarbakula terletak di “Kabupaten Banjar”.
Setelah kriteria bahwa lahan ti dak tersedia di wilayah administrasi kota dan tersedia lahan di wilayah admi nistrasi kabupaten, yang merupakan kri teria penyisih pertama, maka segera dila kukan penjajakan kriteria penyisih kedua berupa kriteria kesiapan. Kriteria kesiapan di antaranya tersedianya surat minat dari Pemerintah ProvinsiPe merintah KabupatenPemerintah Kota, doku men Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupatenkotaprovinsi yang memuat TPA sampah regional, dokumen Kesepakatan Bersama (KSB), dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS), dokumen AMDAL, dokumen kepemilikan lahan oleh Pemerintah Provinsi, Rencana Induk serta Rencana Teknik Rinci, produk pengaturan di tingkat provinsi (Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Daerah) yang mendukung, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat provinsi selaku calon pengelola TPA sampah regional. Terkait pembagian pembiayaan operasipelihararawat TPA sampah regional, secara spesifik juga harus diatur dalam dokumen PKS.
Dalam upaya mendorong terse lenggaranya TPA sampah regional secara ber kelanjutan dan berkesinambungan, maka penyempurnaan dan ketegasan untuk menjalankan algoritma penyeleng garaan TPA sampah regional, sebagaimana diusulkan di atas sebagai dasar pengambilan keputusan (deci sion making process), mutlak untuk dilaksanakan. Kebelumcermatan pe ngam bilan keputusan di masa silam untuk beberapa TPA sampah regional yang saat
ini kondisinya “masih bersih” atau belum dimanfaatkan, seharusnya menjadi pembelajaran untuk tidak terjebak da lam “keharusan” menyediakan TPA sam pah regional. Penyelenggaraan TPA sam pah regional tidak boleh sematamata diterjemahkan dan tidak boleh diejawantahkan letterlijk, sebagai ben tuk realisasi belanja infrastruktur yang berkualitas, apalagi jika harus dicap se bagai proyek strategis nasional. Kesa lahan dalam menerjemahkan dan menge jawantahkan kebijakan tersebut, hanya
akan melahirkan TPA sampah regional yang “kosong dan bebas dari sampah” atau mangkrak.
*) Penulis adalah staf fungsional (sektor persampahan) pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Strategis, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: [email protected]
Usulan Algoritma Penyediaan TPA Sampah Regional
kota kesulitan lahanuntuk TPA sampah
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
Pemerintah Kabupaten sekitar setuju beregional
Pemerintah Provinsi setuju memfasilitasi TPA sampah regional
TPA sampah regional diselenggarakan
TPA sampah regional tidak diselenggarakan
Kriteria kesiapan dipenuhi:a. Surat minat tersediab. Dokumen RTRW kabupaten-
kota-provinsi terkait TPA sampah regional tersedia
c. Dokumen KSB dan PKS tersedia
d. Dokumen AMDAL tersediae. Bukti kepemilikan tanah
(di wilayah administrasi kabupaten) oleh Pemerintah Provinsi tersedia
f. Rencana Induk dan Rencana Teknik Rinci tersedia
g. Produk pengaturan yang mendukung tersedia
h. UPTD (calon pengelola) telah terbentuk
Tahun XVEdisi 08 |21
Kita tentunya sudah sering menemukan kondisi masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Di berbagai pasar, sungai, bahkan di sepanjang jalan menuju lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dijadikan tempat membuang sampah.
Sosialisasi dan Penegakan Hukum untuk Cegah Buang Sampah Sembarangan
inovasi
Reza Fahrurrozi *)
Seringkali juga ditemukan berbagai wadah sampah sudah tersedia di lokasi publik tersebut, namun
masyarakat terkadang enggan dan mencari jalan termudah untuk mem buang sampah. Dalam berbagai kam panye ter kait kesadaran akan pentingnya pena nganan sampah, sudah sering disosialisasikan hingga pemilahan sam pah dengan berbagai jenis karak teristik sampah. Namun ternyata pada tataran mendasar saja, yaitu untuk membuang sampah pada tempatnya, masih ditemukan perilaku masyarakat yang tidak terpuji untuk membuang sampah tidak pada tempatnya. Beberapa alasan masyarakat yang sering ditemui, seperti merasa malas, tidak disiplin, ketiadaan tempat sampah, tempat sampah yang berjarak jauh, lokasi berpikir ada petugas kebersihan yang akan menuntaskan, hing ga ancaman hukuman yang tidak diindahkan. Ironi, 72 tahun Indonesia merdeka, namun mengapa kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, yaitu hal yang sangat sederhana, seringkali sulit untuk diterapkan ?
Upaya Preventif, Persuasif, dan Korektif/KoersifUpaya untuk membangun kesadaran mem buang sampah pada tempatnya, tidaklah serta merta dibangun dengan upaya “mengancam”. Upaya preventif sebagai upaya pencegahan sangat penting untuk dilakukan, di antaranya dengan penyiapan sarana dan prasarana yang andal, misalnya tersedianya wadah sampah dalam jumlah yang cukup, pengangkutan sampah secara rutin serta terjadwal dari wadah sampah ke TPA sampah, hingga membangun citra operator pengelola sampah sebagai operator yang profesional, merupakan kunci ter depan dalam membangun gam baran (image) yang positif terkait sis tem pengelolaan sampah yang baik.
Upaya persuasif juga perlu dibangun, misalnya melalui kampanye dan sosia lisasi, mengenai peran penting masyarakat, untuk bersamasama de ngan pemerintah, dalam membangun ke sadaran akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Berbagai media
komunikasi dapat digunakan, seperti pe masangan spanduk, banner, baliho, pamflet, hingga menggunakan media mas sa (televisi dan radio), bahkan media sosial melalui internet. Ajakan ini perlu untuk dilakukan secara menerus, masif, dan terstruktur, hingga masyarakat merasakan pentingnya sistem penge lolaan sampah yang baik melalui mem buang sampah pada tempatnya.
Jika upaya preventif dan persuasif telah dilaksanakan maka sesungguhnya sistem sudah terbangun, yaitu tersedianya prasarana dan sarana yang memadai, serta dilakukan ajakan untuk mengubah pola pikir masyarakat secara baik. Akan tetapi penegakan hukum sebagai upaya korektif/koersif perlu diterapkan, jika upaya preventif dan persuasif belum mem buahkan hasil. Penegakan hukum berupa implementasi hukuman atas pelanggaran produk hukum positif yang telah dikeluarkan pemerintah yang pada akhirnya akan “memaksa” masyarakat untuk mengikuti aturan, serta bahkan kembali diingatkan akan upaya preventif
Contoh Sampah Yang Dibuang Sembarangan di Jalan Menuju Salah Satu TPA Sampah di Indonesia
22|Edisi 08Tahun XV
inovasidan persuasif yang telah dibangun, agar dipatuhi bersama. Selain sanksi berupa denda, akan ada sanksi sosial untuk menambah efek jera bagi pelaku pembuang sampah. Sejumlah pelanggar yang tak mampu membayar denda akan dikenakan sanksi sosial, seperti me nya nyikan lagu wajib di depan umum mau pun memungut sampah di sepanjang jalan sebagai efek jera.
Contoh Upaya Penegakan HukumSelain melaksanakan sosialisasi dan kam panye termasuk melalui kegiatan Jam bore Sanitasi yang difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru mahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, upaya penegakan hukum juga memegang peranan yang sangat vital. Sosialisasi yang dipadukan dengan penegakan hukum yang tegas, akan berdampak secara sinergis dalam mendukung sisem pengelolaan sampah yang baik.
Kita dapat mencontoh penerapan sanksi berupa denda sebagaimana yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sam pah misalnya pada Pasal 126 yang membahas tentang batasan waktu yang diizinkan bagi masyarakat untuk mem buang sampah di Tempat Pe ngo lahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tem pat Pem rosesan Akhir (TPA) sampah. Juga pada Pasal 127 yang membahas perihal sanksi bagi masyarakat yang tidak melakukan pemilahan sampah, yaitu sanksi administratif dari RW. Bagi pi hak pengelola kawasan pemukiman, ko mersial, industri,dan kawasan khusus, akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 1050 juta, jika pengelolanya tidak menyediakan fasilitas pengelolaan sam pah. Bagi pelanggar yang sengaja mem buang sampah ke sungai, waduk, situ, saluran air limbah, jalan, taman, atau tempat umum, maka dikenakan denda paksa sebesar Rp. 500 ribu. Bahkan ditegaskan pula untukpengelola pusat perbelanjaan yang tidak menggunakan kantong belanja ramah lingkungan, akan dikenakan denda sebesar Rp 525 juta.
Selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Depok juga
menerapkan aturan yang tegas terkait sektor persampahan. Hal ini merupakan suatu keharusan mengingat kondisi TPA sampah Cipayung yang melayani pem rosesan akhir sampah untuk Kota Depok sudah dalam kondisi penuh (overload). Segala upaya dilakukan Pemerintah Kota Depok untuk mene kan laju alir sampah ke TPA sampah Cipayung, yaitu pemilahan dan pengurangan sampah di sumber sampah. Me lalui slogan “sampah tidak dipilah, sam pah tidak diangkut”, menjadikan pemilahan dan pengurangan sampah di sumber sampah oleh masyarakat sebagai suatu keharusan yang tegas untuk dilaksanakan. Selain itu, karena pa datnya permukiman di Kota Depok maka penanganan sampah di perkotaan harus teratur dan tertib, sehingga akan menekan potensi terganggunya aspek kesehatan lingkungan dan higienis ma syarakat akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik.
Dengan adanya implementasi aturan yang tegas terkait membuang sampah pada tempatnya, maka diharapkan masyarakat untuk tidak merasa terpaksa atau takut sematamata akan hukuman yang diberikan, namun untuk membangun kesadaran diri dalam peran serta men jaga
kebersihan lingkungan. Melalui upa ya pendidikan yang secara terusmenerus dilakukan serta melakukan pembangunan karakter bagi masyarakat, maka hasilnya akan dirasakan secara permanen dan positif bagi perubahan cara pandang masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal ini memang membutuhkan proses dan waktu yang lama, bahkan mungkin dalam periode dekade, hingga hasilnya terlihat. Membangun karakter bangsa yang baik memang tidak mudah, membutuhkan yang komitmen kuat, waktu panjang, butuh energi besar, dan bisa terancam gagal, jika tidak dilakukan secara sistematis dan konsisten. Oleh karenanya, peran pemerintah sangat besar untuk mencapai hal ini, yang tentunya harus memperoleh dukungan penuh dari masyarakat.
*) Penulis adalah staf fungsional (sektor persampahan) pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Strategis, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: [email protected]
Hukuman Sosial Bagi Masyarakat Yang Tertangkap Basah Membuang Sampah Sembarangan(Sumber : http://jogja.tribunnews.com/2017/02/28/sanksi-sosial-orang-yang-buang-sampah-di-car-free-day-disuruh-bawakertasbertuliskansepertiini)
Tahun XVEdisi 08 |23
inovasi
Berkelanjutan, kata yang melekat pada setiap kegiatan terutama yang terkait dengan pembangunan perkotaan dan permukimansejak digaungkan dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Jeneiro pada tahun 1992.
City Prosperity Index (CPI), Mengawal Implementasi Sustainable Development Goals11 (SDGs 11)
Kata tersebut tentunya harus dapat diartikan dan diukur oleh setiap pemangku kepentingan
se hingga implementasinya dapat berjalan dengan baik. Menindaklanjuti hal tersebut, UNHabitat sebagai badan PBB yang mengawal pembangunan per kotaan dan permukiman membuat alat untuk mengukur berkelanjutannya pem bangunan kota. Hal ini untuk men jawab banyaknya permintaan dari pe me rintah daerah dan pemerintah pu sat untuk memperkirakan tingkat ke se jah teraan masingmasing negara ter ma suk tingkat kesejahteraan kota/ka bu paten kepada UNHabitat.
Alat atau metodologi ini dikenal dengan nama City Prosperity Index (CPI) atau Indeks Kesejahteraan Kota. Walikota dan pengambil keputusan lainnya tentunya ingin mengetahui ba gaimana fitur kota mereka masingmasing bila dibandingkan dengan kotakota lain bahkan kotakota di negara lain.
Dengan CPI, pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah juga mendapat kan wawasan mengenai kebijakankebi ja kan apa yang akan yang akan diam bil dalam merencanakan ataupun men ja lan kan programprogram yang di mi li ki dalam rangka peningkatan ku a l i tas hidup masyarakat untuk men ca pai kesejahteraan kota yang ber ke lan jutan. Selain itu, pemerintah pu sat dan daerah dapat mengetahui ke lengka pan database yang mereka miliki dalam rangka peningkatan kua litas da tabase yang dimiliki oleh ma singmasing kota/kabupaten dan penilaian serta pengukuran terhadap tingkat kesejahteraan yang telah dicapai. De ngan CPI, negaranegara maju dan negaranegara berkembang dapat men ciptakan indikator dan informasi da sar untuk menentukan kebijakan, ren cana jangka panjang dan target pen capaiannya, pengambilan keputusan ter hadap pro g ram yang akan dilakukan sebagai in tervensi
dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta me ng inden tifikasi peluang dan potensi kota/ka bupaten masingmasing.
Jenis pengambilan keputusan yang tepat ini merupakan prasyarat untuk memutuskan: i. Kebijakan mana yang akan diterapkan? ii. Dimana me ngalo kasikan sumber daya publik dan swasta? iii. Bagaimana mengi dentifikasi kemunduran dan peluang? iv. Bagaimana mengukur apa yang telah berubah? Singkatnya, untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik membutuhkan pilihan terbaik dan menitikberatkan pada berkelanjutan. CPI dapat memainkan peran penting dalam proses ini.
Kerangka CPICPI dibangun secara bertahap untuk mendukung pemerintah pusat dan peme rintah daerah. CPI dapat di ukur menurut empat skenario sebagai berikut: i. Peringkat kota secara global, ii.
Desiana Sinukaban *)Tulisan adalah hasil mengikuti IUTC Training Course – Korea Selatan (Action Planning for Cities with City Prosperity Index - SDG 11)
24|Edisi 08Tahun XV
Gambar 1: Kerangka CPI
inovasiIndeks dasar kesejahteraan kota, iii.Indeks kesejahteraan kota jangka panjang, iv. Indeks kesejahteraan kota secara kontekstual (gambar 1).
ber kelanjutan terkait dengan masalah urbanisasi, untuk mengatasi
ta, menurut definisi adalah indeks mul ti dimensional. Oleh karena itu, ke makmuran suatu kota ditentukan berdasarkan kumpulan faktor atau dimensi yang berkaitan dengan konseptualisasi kota yang sejahtera. Setiap dimensi terdiri dari subdimensi, yang didefinisikan dari sekelompok variabel (atau indikator) yang diukur untuk masingmasing kota. Bila subdimensi dibuat oleh dua indikator atau lebih, mereka akan digabungkan menjadi satu nilai tunggal. Indikator dibakukan dengan menggunakan patokan yang diamati secara internasional (UNHabitat, 2015). Pakar dari, Asia, Afrika, negaranegara Arab dan Amerika Latin sepakat bahwa kota yang makmur menyatukan 6 dimensi kritis, yaitu sebagai berikut:1. Produktifitas Kota yang makmur berkontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, menghasilkan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan yang sama, selanjutnya memberikan standar hidup yang memadai bagi seluruh penduduk.
2. Infrastruktur Kota yang makmur memiliki infra
struktur, aset fisik dan fasilitas antara lain air bersih, sanitasi, pasokan listrik, jaringan jalan, teknologi informasi dan komunikasi, dan se bagainya yang dibutuhkan untuk menopang populasi dan ekonomi, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik.
3. Kualitas Hidup Kota yang makmur menyediakan
fasilitas seperti layanan sosial, pendidikan, kesehatan, rekreasi, keamanan dan keamanan yang diperlukan untuk meningkatkan stan dar kehidupan, memungkinkan me maksimalkan populasi potensi in dividu dan untuk kehidupan yang baik.
4. Persamaan dan keterlibatan sosial Kota yang makmur adalah kota
yang memiliki tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan yang minimal. Tidak ada kota yang bisa mengklaim sejahtera ketika sebagian besar populasi hidup dalam kemiskinan dan kekurangan, serta berbanding
PeringkatKotasecaraglobal(Monitoringglobaldanregional)
IndeksDasarKesejahteraanKota(Pemeriksaanawaldanperbandinganinternasional)
IndeksKesejahteraanKotaJangkaPanjang(Pemeriksaansecaradetaildanmendalam,perbandingandengankota/kabupatendidalamnegeri)
IndeksKesejahteraanKotasecarakontekstual(Keterkaitanantarakinerjakebijakandanalatmonitoringperkotaan)
GLOBALCITYMONITORING
- Global monitoring adalah langkah awal untukmembandingkan kota-kota denganmenggunakansejumlahindikatortertentuyangmenggambarkankesejahteraan dan pembangunan kota yangberkelanjutan;
- Laporan kota secara global menggunakan dataresmi dari kota dan negara namun UN-Habitattetapmemvalidasidatatersebut;
- Dalambeberapa kasus data resmi tidak tersedia,karena beberapa kota dan negara menggunakandefinisiyangberbedaterhadapindikator-indikator(contoh:pengangguran,kemiskinan,danlain-lain);
- IndikatortatakelolalyangebihbanyakdibutuhkanuntukpemeriksaanyanglebihbaikdankomparatifkarenamerekamenciptakanbeberapadistorsinilaisuatukotasepertiTokyoatauSaoPaulo;
- UN-Habitat mengajak kota untuk berpartisipasidalam memprakarsai kesejahteraan kota denganmeningkatkan pengumpulan data dan analisiskebijakanketingkatyanglebihtinggi;
- UntukLaporanTheGlobalCityReportedisi2016,UN-Habitat akan berusaha untuk memperluasindikatoryangsebandingdenganberbagaidimensiyang membutuhkan analisis lebih jauh, seperti:keuangan kota dalam pemerintahan dan badanlegislasi, mobilitas dalam hubungannya denganInfrastruktur; ruang publik dalam hubungannyadengankualitashidup.
Konsep Kesejahteraan dan Indikator-Indikator dalam CPISebagian besar indeks telah dirancang untuk pemerintah nasional yang meng gunakan agregat negara, banyak di antaranya bersifat sektoral, berfokus pada dimensi pengembangan tertentu (lingkungan, daya saing, tata kelola, korupsi, dan lainlain). CPI menawarkan pandangan holistik dan unik tentang pembangunan perkotaan yang ber kelanjutan, mengartikulasikan ber bagai dimensi pertumbuhan kota, dengan empat cara yang unik:1. Kerangka kerja monitoring yang
fleksibel. CPI mempertimbangkan ke butuhan kontekstual dan kekha san kota. Walaupun itu men dorong model urbanisasi baru yang universal (kota yang kompak, tangguh, beragam secara sosial, hemat energi dan berkelanjutan seca ra ekonomi), tentunya ini perlu disesuaikan dengan keadaan kota dan negara yang berbeda sesuai dengan tantangan yang beragam dan peluang urbanisasi.
2. Kerangka kerja yang mendorong integ rasi. CPI mendorong integrasi dalam implementasi yang lebih
degradasi lingkungan, sosial dan ekonomi keberlanjutan.
3. Alat inovatif berdasarkan analisis spasial. Struktur CPI menyediakan banyak alat analisis baru berdasarkan spasial indikator. Indikator baru seperti bentuk perkotaan, ruang publik, ekonomi aglomerasi mem berikan distribusi spasial yang jelas yang membantu meningkatkan pe nilaian nilai dan mendukung pe ngambilan keputusan.
4. Alat pengambilan keputusan multiskala. Tujuan CPI adalah untuk mendukung pengambilan keputusan untuk tingkat pemerintahan multi level mulai dari kebijakan perkotaan nasional hingga strategi regional dan metropolitan. Dan intervensi di seluruh kota ke kabupatenkabupaten subkota atau lingkungan sekitar. CPI memberi para pengambil keputusan kemampuan untuk membuat keputusan berbasis fakta dilapangan dan data yang memadai, sehingga mengartikulasikan ber bagai tingkatan intervensi peme rintah dan sektoral di daerah per kotaan.
CPI atau Indeks Kesejahteraan Ko
Tahun XVEdisi 08 |25
inovasilurus terhadap pengurangan tingkat kekumuhan dan tingkat kemiskinan secara marginal.
5. Ketahanan Lingkungan Pertumbuhan kota dan pemba
ngunan ekonomi tetap menjaga ketahanan lingkungan serta tidak menurunkan kualitas lingkungan, men jaga sumber daya dan aset ling kungan, dan memiliki rencana dalam mempromosikan kelestarian lingkungan.
6. Pemerintahan dan Kebijakan Kota mampu menggabungkan
keber lanjutan dan kemakmuran bersama melalui tata pemerintahan perkotaan yang efektif dan kepemimpinan transformasional, me nerapkan kebijakan, undangundang dan peraturan yang tepat dan efektif, dan menciptakan kerangka kelembagaan yang memadai dengan institusi lokal yang kuat dan pengaturan kelembagaan yang sehat.
CPI dibentuk oleh enam dimensi, setiap dimensi diintegrasikan dengan serangkaian subindeks atau subdimensi, serta beberapa indikator untuk perhitungan indeks tertentu. CPI dapat dibentuk dari data dasar yang dimiliki oleh masingmasing kota/kabu paten kemudian diperluas dengan karakteristik dai masingmasing kota/kabupaten. Perhitungan index dilakukan melalui:Standarisasi variable, Kerangka/skema pembobotan danAgregasi dari indeks komposit.
Tabel 1. Integrasi CPI dengan dimensi, subdimensi, dan indikatornya yaitu sebagai berikut:
No. Dimensi Sub Dimensi Indikator Satuan
1. Produktivitas
Kekuatan Ekonomi Produk Perkapita Kota USD PPP
Aglomerasi Ekonomi Ketergantungan Hari Tua Perbandingan
Pekerja Tingkat pengangguran Nilai
2. Pembangunan Infrastruktur
Infrastruktur Perumahan
Tingkat pengangguran Nilai
Peningkatan Kualitas Perumahan %
Akses terhadap Peningkatan Kualitas Air %
Infrastruktur Sosial Densitas Dokter χ/1,000 penduduk
Teknologi Informasi dan Komunikasi Akses Internet %
Konektivitas Jalan
Kepadatan Persimpangan χ/km2
Pengalokasian tanah untuk jalan %
Densitas jalan km/km2
Mobilitas Perkotaan
Penggunaan Angkutan Umum %
Tingkat kecelakaan lalu lintas χ/100,000 penduduk
Panjang Jaringan Angkutan Massal km / 1,000,000 penduduk
3. Kualitas Hidup
KesehatanHarapan hidup saat kelahiran Tahun
Tingkat Kematian dibawah Lima Tahun χ/1,000 kelahiran
PendidikanTingkat Melek Huruf %
Wajib belajar Tahun
Tempat Umum Ruang Hijau per kapita m2 / penduduk
Keselamatan dan keamanan Tingkat Pembunuhan χ/100,000 penduduk
4. Kesetaraan dan Inklusi Sosial
Ekuitas EkonomiKoefisien Gini Tidak berdimensi (0-1)
Tingkat kemiskinan %
Keterlibatan sosialRumah Kumuh %
Pengangguran Berusia Muda %
Inklusi gender Pendaftaran Sekolah Menengah yang setara Tidak berdimensi (0-∞)
5. Ketahanan lingkungan
Kualitas UdaraKonsentrasi PM2.5 ug/m3
Emisi CO2 Metrik ton per kapita
Air dan energi Energi terbarukan %
Penanganan limbahPengumpulan limbah padat %
Pengolahan air limbah %
6. Tata Kelola Kota dan Perundang-undangan
Partisipasi dan Akuntabilitas Keuangan Kota %
Keuangan KotaPengumpulan pendapatan sendiri %
Jumlah hari kerja Hari
Keterangan :χ = Nilai Indikator
26|Edisi 08Tahun XV
Gambar 3. Diagram hasil analisis CPI
1. Produktivitas 2. Pembangunan
Infrastruktur 3. Kulitas hidup 4. Kesetaraan dan
Inklusi Sosial 5. Ketahanan
lingkungan 6. Tata Kelola
Kota dan Perundang-undangan
7. Indeks Kesejahteraan Kota (City Prosperity Index)
inovasi
instansi pemerintahan yang bermuara pada data BPS. Contohnya data rumah sehat atau rumah layak huni, datadata tersebut masih belum dapat diakses atau didapatkan pada data BPS masingmasing kota/kabupaten, terkadang data didapatkandari Kementerian Kesehatan, dan lain sebagainya.
Komitmen penuh dari pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah, serta peran dari seluruh stakeholder terkait termasuk masyarakat itu sendiri, menjadi salah satu kunci untuk dapat mengu
Bagaimana dengan Indonesia?Indonesia tentunya membutuhkan pene rapan metodologi CPI sebagai dasar penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan pada kota/kabupaten di Indonesia. Penggunaan CPI sangat bergantung dengan datadata yang aktual mengenai semua indikator yang ada di metodologi CPI. Dalam hal ini, kota/kabupaten di Indonesia masih kurang dalam penyajian datadata yang dapat diakses secara publik, masih kurangnya integrasi data dari seluruh
bah pengelolaan dan penyediaan data yang akurat dan aktual dalam rangka pencapaian lingkungan yang layak huni.
CPI membantu dalam memahami kondisi kota saat ini berdasarkan pada data base kota, membantu dalam menjabarkan kekuatan praktis dan ke lemahan kota, memberikan manfaat yang baik untuk menggambarkan kinerja dimensi dan sub dimensi yang ter kait dengan realisasi pembangunan berkelanjutan. Tetapi untuk langkah selanjutnya, masih dibutuhkan model atau metodologi yang lebih komprehensif untuk menerapkannya dalam ren cana aksi pembangunan kota yang berkelanjutan, sehingga dapat langsung dimasukkan dalam perencanan program di masingmasing kota/kabupaten.
*) Staf Subdit. Kawasan Permukiman Perkotaan, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
Penggunaan CPI sangat bergantung
dengan data-data yang aktual mengenai semua
indikator yang ada di metodologi CPI.
Gambar 2. Diagram hasil analisis CPI
Diperlukan intervensi kebijakan dan program
Kualitas Hidup
Kesetaraan dan Inklusi Sosial
Pembangunan Infrastruktur
Ketahanan lingkungan
Produktivitas
Tata Kelola Kota dan Perundang-undangan
(Sumber : UN-Habitat – IUTC, 2014)
Tahun XVEdisi 01 |27
inovasi
Direktorat Jenderal Cipta Karya terus berupaya dalam mendapatkan sumber pendanaan lainnya, khususnya melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), untuk membiayai pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya dalam rangka pencapaian Renstra Cipta Karya 2015 – 2019.
Berdasarkan blue book 2015 – 2019, rencana total nilai pinjaman luar negeri untuk bidang Cipta Karya
adalah sebesar 8,6 miliar USD untuk mendanai 26 kegiatan bidang Cipta Karya. Berdasarkan evaluasi sampai dengan bulan Juli tahun 2017, kegiatan yang sudah terealisasi administrasi pinjaman dan mendapatkan komitmen pendanaan pinjaman luar negeri dan sudah ditandatangani Loan Agreement adalah untuk 5 kegiatan dengan nilai pinjaman sebesar 1,17 miliar USD.
Kebutuhan pendanaan untuk memenuhi target nasional bidang Cipta Karya sampai dengan tahun 2019 diperkirakan sekitar Rp. 829 triliun, sedangkan ketersediaan dana APBN di per kirakan hanya sebesar Rp. 124,4 triliun, sehingga terdapat gap kebutuhan pendanaan infrastruktur bidang Cipta Karya yang sangat besar, yaitu sebesar Rp. 704,6 triliun. Untuk mengurangi gap tersebut, perlu adanya alternatif sumber
pendanaan lainnya guna membiayai kegiatan bidang Cipta Karya.
Beberapa tantangan dalam pembangunan infrastruktur bidang Cipta Kar ya sesuai RPJMN 2015 – 2019 adalah memenuhi 4 (empat) target capaian nasional pada tahun 2019, yang pertama peningkatan pelayanan air minum, sanitasi, dan pengurangan kawasan kumuh, kedua mewujudkan struktur dan pola ruang nasional sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) bahwa pemerintah telah menetapkan struktur dan pola ruang nasional yang mana ditetapkan wilayah yang menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Penentuan PKSN dan KSN dimaksudkan untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayah, mempertahankan hutan lindung, serta fungsi pertahanan dan keamanan secara nasional. Oleh karena itu, hingga 2019 yang akan datang, Direktorat Jenderal Cipta Karya
PHLN Alternatif Sumber Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta KaryaYoyok S. Utomo *)
28|Edisi 08Tahun XV
inovasiharus mengarahkan prioritas program dan kegiatan di kabupaten/kota yang termasuk dalam PKSN dan KSN guna mendukung struktur dan pola ruang nasional tersebut, dengan memiliki Perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung.
Pendekatan keterpaduan da lam pro ses perencanaan pembangu nan in fra struktur bidang Cipta Karya diarah kan pada pendekatan berbasis kawasan (entitas), sehingga mendo rong keter paduan berbagai program yang dila kukan Ditjen Cipta Karya untuk mem bangun sistem permukiman, member dayakan Pemerintah Daerah, dan memberdayakan masyarakat menuju ke ber lanjutan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan, baik dalam ba sis regional, kota/kabupaten, kawasan, mau pun lingkungan.
Selain itu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten/Kota yang berarti Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pe merintah Daerah Kabupaten/Kota telah me ngatur kewenangan dan urusan yang harus dilakukan da lam menyediakan pelayanan bagi ma sya rakat. Dalam era seperti ini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan mengambil peran yang lebih besar dalam penyediaan pelayanan bidang Cipta Karya. Sesuai dengan kewe na ngannya, Ditjen Cipta Karya akan mem fasilitasi kabupaten/kota untuk men capai layanan minimal yang harus disediakan bagi masyarakat.
Untuk mencapai visimisi pem bangunan nasional tersebut di atas, dibutuhkan dukungan pendanaan yang be sar, yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan masya rakat. Memperhatikan kemampuan pemerintah untuk membiayai kebutu han ini sangat terbatas, maka pemerin tah harus mengupayakan sumbersumber pen danaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
Kriteria kegiatan pembangunan yang harus dipenuhi untuk dapat dibiayai khususnya melalui pinjaman luar negeri
adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran RPJMN 2015–2019, kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta pemerataan pembangunan untuk mengu rangi kesenjangan antar wilayah.
Selektif dan fokus dalam mendukung pencapaian target akses pelaya nan air minum 100%, pengurangan kawasan kumuh hingga 0%, dan akses pelayanan sanitasi 100%, signifikan dan masif, serta membutuhkan pembiayaan yang besar, yang sulit apabila dibiayai melalui APBN atau APBD, responsif, yang ditunjukkan melalui kesiapan dan komitmen dari
Pemerintah Daerah serta Sustainable, untuk mendukung pencapaian target lain nya dalam rangka pertumbuhan eko nomi (pro growth), penciptaan lapangan pekerjaan (pro job), penurunan kemiskinan secara nyata dan terukur (pro poor), dan mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (pro environment).
Pengelolaan pinjaman dan hibah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam rangka pembangunan infrastruktur sampai dengan tahun 2017sebagai berikut:
A. Proyek-proyek Pinjaman dan Hibah Terencana di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya (On going) berdasarkan Kelompok:
1. Negara/Lembaga Donor
2. Direktorat Sektor
Tahun XVEdisi 08 |29
inovasi
Dalam era seperti ini, Pemerintah Daerah
Ka bupaten/Kota akan mengambil peran yang
lebih besar dalam penyediaan pelayanan
bidang Cipta Karya. Sesuai dengan kewe na ngannya, Ditjen Cipta Karya akan
mem fasilitasi kabupaten/kota untuk men capai layanan minimal yang harus disediakan bagi
masyarakat.
B. Kegiatan Hibah Langsung Luar Negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya :
1. Kelompok Per Pemberi Hibah
2. Kelompok per Direktorat Sektor
C. Hasil Pembangunan Infrastruktur Proyek Pinjaman dan Hibah di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya :Arahan terkait pemanfaatan pin jaman luar negeri dengan mempertimbangkan beberapa hal di antaranya dana pinjaman merupakan bagian dari pe ngelolaan biaya dan risiko pinjaman pemerintah, dapat menambah kapasi tas implementasi terutama untuk programprogram di bidang infrastruktur termasuk dengan mendorong peran BUMN dan swasta, berfungsi sebagai upaya replikasi dari program/kegiatan pinjaman luar negeri, dan sebagai instrumen kerja sama pembangunan dengan para mitra.
Dengan tersedianya alternatif pembiayaan pembangunan melalui dana PHLN ini diharapkan mampu untuk men dukung tersedianya infrastruktur da sar
dalam rangka pencapaian prio ritas tiga dimensi pembangunan na sio nal, yaitu pembangunan sektor ung gulan, pembangunan manusia, serta pe me rataan dan kewilayahan.
*) Staf Pemantauan dan Pelaporan PHLN, Subdit. Keterpaduan Pelaksanaan Direktorat KIP
30|Edisi 08Tahun XV
sebaiknya anda tahu
Indonesia Terletak di antara Benua Australia dan Asia, dan dilalui garis khatulistiwa. Indonesia adalah negeri kepulauan terbesar di dunia. Memiliki lebih dari puluhan ribu pulau, dengan pegunungan yang terjal dan hutan tropis yang lebat. Ada lebih dari 100 gunung berapi yang masih aktif, dan gunung-gunung tersebut merupakan yang paling aktif di seluruh dunia.
Provinsi dengan Pulau Terbanyak
Provinsi di Indonesia yang memiliki pulau terbanyak adalah Kepulauan Riau. Provinsi ini memiliki 2.408 pulau, disusul Provinsi Papua Barat dengan 1.917 pulau, Maluku Utara dengan 1.525 pulau, Maluku dengan 1.399 pulau, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 1.192 pulau.
Kenali dan Cintai Indonesiamu
Tahun XVEdisi 08 |31
Kabupaten Terluas di Indonesia
Siapa yang tidak kenal Merauke, kabupaten paling timur di wilayah Indonesia yang terletak di Papua. Semua orang pasti mengetahuinya. Tetapi tidak banyak yang tahu bahwa Kabupaten Merauke merupakan kabupaten terbesar di Indonesia bukan?
Dengan luas wilayah 70 kali lebih besar dari luas Singapura yaitu 119.749 km2 atau 29% dari luas wilayah Provinsi Papua. Kabupaten Merauke mempunyai 20 kecamatan di dalamnya. Jumlah penduduk Kabupaten Merauke per tanggal 31 Desember 2015 menurut pendataan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berjumlah 263.664 Jiwa. Dari jumlah tersebut, Penduduk lakilaki mencapai 139.092 Jiwa dan perempuan mencapai 124.572 jiwa.
Bandara Baru di Dua Pulau Terluar Indonesia
Nama Pulau Anambas dan Pulau Miangas mungkin masih cukup jarang didengar, tapi faktanya kedua pulau tersebut merupakan dua dari sekian banyak pulau terluar yang ada di Republik Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Pe rikanan Republik Indonesia, terdapat sekitar 92 pulau terluar yang ada di Indonesia, dan 2 dari pulau tersebut kini memiliki bandara.
Pulau Miangas adalah pulau terluar Indonesia yang terletak dekat perbatasan antara Indonesia dengan Mindanao, Filipina yang berjarak hanya sekitar 92 kilometer. Pulau ini termasuk ke dalam Desa Miangas. Pulau Miangas adalah salah satu pulau yang tergabung dalam gugusan Kepulauan Nanusa yang berbatasan langsung dengan Filipina. Bandara Miangas terletak di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Pulau Miangas adalah pulau yang terletak di paling utara.
Sedangkan bandara baru di pulau terluar selanjutnya adalah Bandara Letung yang berada di Pulau Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Anambas berada di kawasan Laut China Selatan yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Bandara Letung dilengkapi apron dan landasan pacu pesawat sepanjang 1.200×30 meter serta taxi way sepanjang 15×125 meter.
Berbagai Sumber/IR
32|Edisi 08Tahun XV
lensa CK
UPACARA PERINGATAN
HUT RI KE-72
Tahun XVEdisi 08 |33
FUN BIKE & senamHUT RI KE-72
34|Edisi 05Tahun XV
seputar kitaWalikota Ternate Resmikan Landmark Titik Nol Kota Ternate
Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya mendukung pengembangan infrastruktur di lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) mulai dari segi akses, peningkatan sumber daya air, bidang Cipta Karya, maupun penyediaan perumahan bagi destinasi wisata prioritas.
“Adapun bentuk dukungan yang dapat diberikan dari Ditjen Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) adalah berupa penyediaan bin sampah, pembangunan toilet wisata, drainase lingkungan, MCK serta IPAL Komunal. Selain itu, juga dilakukan revitalisasi terhadap fasilitas MCK,” tutur Dodi.
Dukungan Infrastruktur PLP Untuk Pengembangan KSPN Siap Dibangun
Cipta Karya dan Water.org Kerjasama Wujudkan Akses Aman Air Minum
Dalam rangka mencapai 100% ak ses aman air minum pada tahun 2019, Dit jen Cipta Karya Kementerian PUPR mela lui Direktorat Pengembangan SPAM melakukan kerjasama dengan water.org da lam upaya menjaga keberlanjutan pro gram SPAM berbasis masyarakat, di Jakarta, Jumat (04/08/2017). Bentuk kerja sama tersebut yaitu peningkatan ka pa sitas Badan Pengelola Sistem Pe nyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) untuk mengakses kredit mik ro dari lembaga keuangan. Direktur PSPAM M. Sundoro, turut hadir dalam pe nan datangan kersajama tersebut.
Pemerintah Daerah Kota Ternate, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berhasil membangun sebuah landmark baru di jantung Kota Ternate. Pembangunan landmark ini menjadi penanda dan ciri khas kota. Letaknya cukup strategis, sekaligus menjadi penanda titik nol Kota Ternate. Landmark yang membentang pada lahan seluas 1,2 Ha, dan menghabiskan anggaran Rp 15 miliar ini, telah diresmikan penggunaannya oleh Walikota Ternate, beberapa waktu lalu.
Landmark ini yang dilengkapi dengan tugu setinggi 11 meter yang diujungnya terdapat bola bumi berbentuk lengkungan. Tugu tersebut di topang oleh 4 sudut yang menggambarkan kejayaan empat kerajaan di Maluku Utara pada masa lalu yang dikenal dengan sebutan “Moluku Kie Raha” dan negeri yang kaya akan rempah – rempah seperti pala dan cengkeh.