PERLUNYA PEMBINAAN TERITORIAL GUNA TERCIPTANYA KEMANUNGGALAN TNI RAKYAT YANG TANGGUH UNTUK

KEPENTINGAN PERTAHANANAN NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Perjalanan sejarah telah menunjukkan sesungguhnya bangsa

Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah

yang telah berkuasa selama tiga setengah abad lamanya berkat kokohnya

nilai-nilai persatuan yang telah tertanam dalam sanubari bangsa Indonesia.

Hal ini merupakan wujud nyata bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa

yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan di atas pondasi

ketahanan nasional Indonesia yang kokoh demi pembangunan Nasional.

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan sekarang ini

mengarah pada perubahan disegala bidang menuju tatanan yang lebih baik.

Mengingat bahwa setiap perubahan selalu mengandung konsekuensi baik

ataupun buruk, maka apabila tidak dilaksanakan pembinaan secara cepat dan

tepat memungkinkan tumbuh menjadi potensi ancaman terhadap

pembangunan itu sendiri. Sebagai contoh, konsekuensi dari penggusuran,

penerapan kebijakan Pemerintah Daerah dan lain sebagainya. Untuk dapat

mengatasi permasalahan seperti tersebut di atas, tidak hanya dapat

dilaksanakan melalui tindakan penegakan hukum saja, namun juga

diperlukan kepedulian dari segenap komponen bangsa untuk melakukan

pembinaan sebagai langkah pencegahan (preventive) melalui pembinaan

teritorial yang diistilahkan dengan ”binter”.

1

Kesepakatan bersama segenap komponen bangsa sangat diperlukan

dalam menciptakan keharmonisan hubungan kerjasama antara instansi

vertikal dan horizontal, baik pusat maupun daerah demi mendukung

terselenggaranya pembinaan teritorial (Binter) dalam rangka pemberdayaan

wilayah pertahanan bagi kepentingan pertahanan negara, guna meningkatkan

ketahanan nasional sekaligus mendukung pembangunan nasional.

Kesamaan pemahaman yang dimaksud ialah bahwa pemberdayaan wilayah

pertahanan, pembinaan teritorial (Binter), pertahanan negara, pembangunan

nasional dan ketahanan nasional adalah merupakan tugas bersama segenap

komponen bangsa, karena kesemuanya itu senantiasa bersentuhan langsung

dengan kepentingan masyarakat, dan kepentingan nasional.

Pada dasarnya pemahaman pembinaan teritorial (Binter) bagi

komponen bangsa lainnya dapat diartikan sama dengan pemahaman Binter

TNI, hanya bidang dan bentuk perwujudannya yang berbeda. Bila ditinjau dari

hakekat pembinaan teritorial (Binter), sebenarnya setiap institusi dan

lembaga-lembaga pemerintahan maupun komponen-komponen bangsa

lainnya dalam menjalankan peran dan tugasnya memiliki kesamaan dengan

Binter, yaitu selalu berhubungan dengan Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang

menguntungkan bagi kesejahteraan bangsa. Sedangkan Binter adalah

kegiatan untuk mewujudkan Ruang , Alat dan Kondisi Juang yang tangguh

dalam rangka pertahanan negara. Suatu pemahaman yang saling melengkapi

apabila setiap institusi dan lembaga-lembaga pemerintahan maupun

komponen-komponen bangsa lainnya memiliki pemahaman yang sama dan

seragam untuk mendukung pertahanan negara.

Dinamika perkembangan situasi daerah-daerah yang menjadi binaan

Komando Wilayah melalui pembinaan teritorial saat ini, terlihat masih belum

maksimal berbagai kegiatan yang menyangkut pemberdayaan wilayah

pertahanan di darat. Salah satunya kualitas kerjasama dan koordinasi di

lapangan, baik secara vertikal maupun horisontal oleh aparat Komando

2

Wilayah dengan semua pihak yang terkait dalam merencanakan dan

melaksanakan kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan.

2. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, masalah yang dapat

diidentifikasi adalah Pembinaan Teritorial (Binter) masih belum sepenuhnya

terlaksana sesuai sistem dan manajemen serta kegiatan operasional di

lapangan, meskipun setiap kegiatan Binter selalu berinteraksi dengan

pemerintah, masyarakat, dan unsur-unsur kekuatan pendukung lainnya.

3. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang,

Identifikasi Masalah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori.

Bab III merupakan Fakta Kondisi Objektif yang mengetengahkan

perlunya Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Darat melalui Binter,

yang terdiri dari: Upaya Menangkal Ancaman dengan Binter, dan

Pelaksanaan Kemanunggalan TNI-Rakyat melalui Binter.

Bab IV merupakan Hipotesis yang mengemukakan tentang

Pemahaman yang sama terhadap Pembinaaan Teritorial (Binter ) akan

dapat mengatasi permasalahan bangsa, yang terdiri atas: Harus ada

pemahaman yang sama terhadap Binter, TNI AD membantu

Pemerintah untuk menyiapkan potensi Nasional, dan Dampak Positip

Kegiatan TMMD.

Bab V merupakan Analisis yang mengetengahkan Upaya

Pembinaan Teritorial (Binter) dengan Pemahaman Ruang, Alat Dan

Kondisi Juang, yang terdiri dari: Pemahaman tentang Ruang Juang,

3

Pemahaman tentang Alat Juang, dan Pemahaman tentang Kondisi

Juang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

4. Tinjauan Pustaka.

Arti pembinaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang terencana dan terarah.

Dengan kata lain, suatu pembinaan memerlukan keberadaan pihak yang

merencanakan dan mengarahkan. Sementara teritorial memiliki makna

sebagai suatu wilayah dan semua sumber daya yang ada di dalam dan di

atasnya yang diikat dengan batas wilayah berdasarkan hukum nasional dan

internasional yang berlaku.

Pembinaan Teritorial TNI AD berdasarkan Buku Petunjuk Induk TNI AD

tentang Binter mempunyai definisi yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan

dalam membina hubungan dengan segenap lapisan masyarakat sehingga

tercipta kemanunggalan TNI-Rakyat untuk didayagunakan bagi kepentingan

pertahanan negara matra darat.

Dalam pengertian di lingkungan TNI AD, yang dibina disini adalah

aspek demografi, geografi dan kondisi sosial agar menjadi suatu Ruang

Juang, Alat Juang dan Kondisi Juang (RAK Juang) yang tangguh untuk

mendukung kepentingan pertahanan negara matra darat.

Peran TNI AD dalam Pembinaan Teritorial adalah melakukan

penyiapan aspek Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial agar terwujud suatu

Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh sehingga dapat diberdayakan

untuk mendukung tugas-tugas TNI AD dalam melaksanakan OMP dan

OMSP. Selanjutnya TNI AD memberikan tugas pokok Pembinaan Teritorial

4

kepada Komando Kewilayahan TNI AD yaitu Kodam, Korem, Kodim sampai

dengan Koramil. Adapun metode yang digunakan oleh Komando

Kewilayahan TNI AD dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial yaitu

Bintahwil, Komsos dan Bhakti TNI.

Pada dasarnya hakekat pembinaan teritorial TNI adalah kegiatan

penyiapan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini

sesuai dengan sistim pertahanan semesta serta upaya untuk membangun,

memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemanunggalan TNI–Rakyat

melalui kegiatan bantuan untuk mengatasi kesulitan masyarakat dengan

sasaran terwujudnya :

a. Ruang Juang yang tangguh, berupa wilayah pertahanan yang

siap sebagai mandala perang atau mandala operasi dan mendukung

bagi kepentingan operasi satuan sendiri dalam memenangkan

pertempuran.

b. Alat Juang yang tangguh, berupa tersedianya komponen

cadangan dan pendukung yang sudah terorganisir secara nyata

dengan segenap perangkatnya yang siap digunakan sebagai kekuatan

pengganda untuk memenangkan pertempuran.

c. Kondisi Juang yang tangguh, berupa kondisi dinamis

masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang dijiwai oleh

kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD

1945, bertanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian

kepada bangsa dan negara.

d. Kemanunggalan TNI – Rakyat yang tangguh, berupa ikatan

yang kokoh kuat serta bersatu padunya TNI – Rakyat baik secara fisik

maupun non fisik.

5

Posisi TNI AD pada pelaksanaan Binter itu sendiri adalah membantu pemerintah dalam hal:

a. Menyiapkan semua potensi nasional yang ada menjadi kekuatan

pertahanan.

b. Menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi

warga negara sesuai dengan perundang-undangan.

c. Memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

d. Membantu tugas pemerintah untuk pemberian bantuan kemanusiaan,

menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, merehabilitasi

infrastruktur dan mengatasi masalah akibat pemogokan serta konflik

komunal.

e. Membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan

kemanunggalan TNI – Rakyat.

Pembinaan Teritorial (Binter) TNI tersebut dilakukan baik secara satuan

maupun perorangan. Adapun sasaran pembinaan kemampuannya sebagai

berikut:

I. Tingkat Satuan.

Terwujudnya kemampuan Binter Satkowil secara terukur dalam

menerapkan sistem perencanaan dan pengendalian Binter (Sisrendal Binter)

dan penerapan “Lima Kemampuan Teritorial tingkat Satuan“ untuk Kowil,

yang meliputi :

- Kemampuan temu cepat dan lapor cepat.

- Kemampuan manajemen Teritorial.

- Kemampuan penguasaan wilayah.

- Kemampuan pembinaan perlawanan rakyat.

6

- Kemampuan komunikasi sosial.

a. Terwujudnya kemampuan Satuan non Kowil dalam

melaksanakan Binter Terbatas.

b. Terwujudnya keterpaduan kegiatan Binter yang dilaksanakan

oleh Satkowil dan non Kowil dalam melaksanakan Binter Terbatas

II. Tingkat perorangan.

a. Terwujudnya profesionalisme prajurit Teritorial sesuai bidang

tugas dan jabatannya.

b. Terwujudnya kemampuan “Lima Kemampuan Teritorial tingkat

perorangan” bagi prajurit Satkowil, yang meliputi :

- Kemampuan mendapat-kan informasi dan melaporkan

dengan cepat.

- Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat

disekitarnya.

- Kemampuan mendata geografi, demografi dan Kondisi

sosial yang terkait dengan pertahanan negara.

- Kemampuan meningkatkan kesadaran bela negara

masyarakat disekitarnya.

- Kemampuan penguasaan medan disekitarnya.

c. Terwujudnya sikap Teritorial setiap prajurit dalam berinteraksi

dengan masyarakat.

5. Landasan Teori.

7

Fungsi Pembinaan Teritorial (Binter) yang melekat pada fungsi utama

Angkatan Darat sesungguhnya lebih kompleks, lebih luas dan bernilai

strategis. Fungsi ini menyelenggarakan perencanaan, pengembangan,

pengerahan, dan pengendalian potensi wilayah pertahanan dengan segenap

aspeknya untuk menjadi kekuatan sebagai Ruang, Alat dan Kondisi Juang

yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara di darat.

Binter sebagai fungsi utama Angkatan Darat harus dapat menjabarkan

tugas-tugas Binter dalam lima kondisi keadaan, yaitu: tertib sipil, darurat sipil,

darurat militer, perang dan paska perang, yang   merupakan bagian integral

dari wujud usaha pertahanan negara yang dilaksanakan melalui Sistem

Pertahanan Semesta, sesuai hakekat Pasal 30, ayat (2), Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penetapan Binter sebagai fungsi utama Angkatan Darat saat ini masih

belum sepenuhnya terjabarkan dalam sistem dan manajemen serta kegiatan

operasional di lapangan, padahal setiap kegiatan Binter selalu berinteraksi

dengan pemerintah, masyarakat, dan unsur-unsur kekuatan pendukung

lainnya.

Untuk itu diperlukan intensifikasi dan apresiasi kegiatan Binter yang

dapat dipedomani oleh seluruh prajurit Angkatan Darat. Dengan demikian

kegiatan Binter  dapat diukur dan dievaluasi adanya peningkatan kuantitas

dan kualitas hingga kemajuan perkembangannya yang berlaku di wilayah

maupun lingkup nasional, yang dapat diakses secara terbuka dan diuji

kapabilitas dan akuntabilitasnya oleh publik, pemerintah maupun berbagai

komponen bangsa lainnya.

BAB III

PERLUNYA PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN DARAT

8

MELALUI PEMBINAAN TERITORIAL (BINTER)

6. Upaya Menangkal Ancaman dengan Pembinaan Teritorial (Binter).

Ancaman yang terus mengintai wilayah pertahanan, baik ancaman

militer maupun nirmiliter, harus segera ditangkal oleh TNI melalui Binter

beserta komponen-komponen bangsa lainnya seperti komponen cadangan

maupun komponen pendukung. Ancaman militer muncul dalam bentuk

agresi, pelanggaran batas wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata,

pemberontakan bersenjata, perang saudara. Dan ancaman yang tak kalah

berbahayanya adalah ancama nir militer berupa penyelundupan, pencarian

kekayaan alam, konflik kepentingan, persoalan politik, narkotika, imigran

gelap, persoalan batas wilayah perbatasan. Dan menjadi tugas bagi TNI

khususnya TNI AD melalui Binternya sebagai komponen utama berserta

komponen cadangan dan komponen pendukung membantu pemerintah

menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat

secara dini sebagai implimentasi sistem pertahanan semesta. Sehingga

dapat mewujudkan pemberdayaan dan pertahanan daerah sekitar menjadi

daerah yang potensial dan aman baik sumber daya alamnya maupun

SDMnya.

Keberhasilan penyergapan dan melumpuhkan anggota teroris di aceh

oleh aparat kepolisian yang telah diakui oleh kapolri adalah berkat informasi

dan kerjasama dengan jajaran koramil yang ada di aceh.

Bentuk-bentuk ancaman yang mungkin dihadapi, antara lain:

a. Ancaman Militer, yakni ancaman berupa agresi militer,

pelanggaran wilayah, gerakan separatisme (ingin memisahkan diri dari

NKRI), pemberontakan bersenjata, pengamanan objek vital nasional

yang bersifat strategis, kegiatan spionase, ancaman terorisme dan

radikalisme, gangguan keamanan, dan konflik komunal.

9

b. Ancaman Nirmiliter. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi

ideologi, politik, ekonomi, sosial, informasi, dan teknologi serta

berdimensi keselamatan umum. Ancaman nirmiliter memiliki

karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, tidak bersifat fisik,

serta bentuknya tidak kelihatan seperti ancaman militer, namun dapat

berkembang atau berakumulasi menjadi ancaman terhadap kedaulatan

negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Ancaman

nirmiliter dapat pula terjadi secara bersamaan dengan ancaman militer,

sehingga memerlukan kecermatan baik dalam meng-identifikasi

maupun dalam penanganannya.

c. Kondisi Wilayah Kodim 0102/Pidie meliputi daerah pesisir pantai

dan pegunungan yang terdiri dari arah Timur berbatasan dengan

Kabupaten Bireuen dan sebelah Barat dengan Aceh Besar arah Utara

dengan Selat Malaka serta arah Selatan dengan Kabupaten Aceh

Barat dan keadaan masyarakat sebagian besar merupakan suku

bangsa aceh yang bermata pencaharian nelayan dan petani. Tingkat

pendidikan penduduk Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya rata-rata masih

rendah sehingga mudah terpengaruh oleh hal-hal yang kurang baik.

. Kondisi Geografi.

a) Kodim 0102/Pidie di daerah Kabupaten Pidie dengan

koordinat4,300 s/d 4,600 Lintang Utara serta 95,750 s/d 96,200 Bujur

Timur.

b) Kodim 0102/Pidie di daerah Kabupaten Pidie Jaya dengan

koordinat 4,910 s/d 5,300 Lintang Utara serta 96,020 s/d 96.360 Bujur

Timur.

c) Batas-batas Kodim 0102/Pidie sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.

10

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kodim 0111/Bireuen.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kodim 0105/Aceh

Tenggara.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kodim 0101/Aceh Besar.

- Sebelah Selatan terdiri dari pegunungan dan hutan yang

lebat merupakan rangkaian dari pegunungan Bukit Barisan yang

memanjang dari Barat sampai ke Timur.

- Sebelah Timur merupakan dataran rendah pesisir pantai

Selat Malaka dan sebelah Barat merupakan pegungungan

Seulawah yang memisahkan Kodim 0102/Pidie dan Kodim

0101/Aceh Besar.

- Kondisi Sosial dan Budaya

Sektor Kebudayaan/Adat Istiadat pada umumnya masyarakat Kabupaten

Pidie dan Pidie Jaya masih berpegang pada Adat Istiadat. Pengaruh Ketua

Adat/Tokoh masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat sangat besar

pengaruhnya dan masih dirasakan positif, setiap permasalahan yang timbul

masih dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan

musyawarah yang dijembatani oleh Toga maupun Tomas.

7. Pelaksanaan Kemanunggalan TNI-Rakyat melalui Pembinaan Teritorial.

TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) merupakan program

terpadu lintas sektoral antara TNI, Departemen/Lembaga Pemerintah Non

Departemen dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya dalam

rangka membantu Pemda bagi ekselerasi pembangunan, pemberdayaan

masyarakat, meningkatkan ketahanan wilayah serta memantapkan

11

Kemanunggalan TNI-Rakyat. TMMD ke-1 dilaksanakan pada tahun 1980

dengan sebutan AMD. Selanjutnya , setelah pemisahan tugas Polri dari ABRI

sesuai Tap MPR nomor : VI/MPR/1999,istilah AMD dirubah menjadi TMMD.

Sebagai program lintas sektoral, kegiatan TMMD melibatkan 33 Departemen/

Lembaga Pemerintah Non Departemen secara terpadu dengan memasukan

acuan program Departemen terkait kedalam program kegiatan fisik dan

kegiatan Non fisik TMMD, dibawah koordinasi Departemen Dalam Negeri

untuk pencapaian sasaran kegiatan fisik dan Departemen Agama untuk

pencapaian sasaran kegiatan non fisik.

TMMD sebagai salah satu bentuk Operasi Bhakti TNI merupakan

kegiatan yang sudah tidak asing lagi bagi prajurit TNI. Karena, memang

sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah menempatkan TNI untuk selalu

bersama-sama dan "Manunggal dengan Rakyat", baik di kala susah maupun

senang, di pedesaan ataupun di perkotaan. Hal ini terbukti bahwa secara

operasional, kegiatan TMMD senantiasa sejalan dengan perkembangan

dinamika, tuntutan kebutuhan dan permasalahan sosial kemasyarakatan.

Bentuk-bentuk kegiatan Operasi Bhakti yang pernah, telah dan sedang

dilaksanakan TNI diantaranya adalah :

a. TNI Manunggal Reboisasi, dilaksanakan mulai sejak tahun

1983, yang meliputi 13 Provinsi. Kegiatan tersebut diaktualisasikan dan

dipertegas kembali dengan Surat Telegram Kasad Nomor :

ST/1666/2007 tanggal 5 Desember 2007 tentang Aksi Penanaman

Pohon Serentak dan Pekan Pemeliharaan Pohon oleh Jajaran TNI AD

di wilayah seluruh Indonesia, termasuk MOU kerja sama antara

Menhut RI dengan Kasad tentang Rehabilitasi Lahan milik TNI AD,

yang ditandatangani di Mabrigif Linud-3/17/1 Kostrad pada tanggal 28

April 2008.

12

b. TNI Manunggal Transmigrasi. Program ini terselenggara atas

kerja sama TNI dengan Departemen Transmigrasi, yang tertuang

dalam Surat Keputusan Bersama Nomor : SKB/77/MEN/1985 dan

Kep/16/X/1985 tanggal 28 Oktober 1985 tentang Bhakti TNI dalam

rangka menunjang Program Transmigrasi bagi pemerataan penduduk

agar terwujud keseimbangan antara daya dukung alam dan daya

tampung lingkungan.

c. Operasi Bhakti Manunggal Aksara, adalah program yang tidak

kalah pentingnya guna mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai

amanat UUD 1945. Program ini dilaksanakan melalui Surat Keputusan

Bersama Mendikbud, Mendagri, Menag dan Panglima ABRI kala itu,

yakni dengan Skep Nomor : 0319/U/1994, Skep Nomor : 137/A/1994,

Skep Nomor : 516/1994 dan Keputusan Nomor : Kep/14/XII/1994

tentangn Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara.

d. TNI Manunggal Pertanian. Krisis ekonomi yang melanda

Indonesia pada medio 1997 sangat memprihatinkan. Perekonomian

Nasional lesu dan angka pengangguran meningkat akibat PHK.

Kondisi ini mendorong TNI untuk mengambil sikap dan langkah

strategis melalui Juklak Panglima ABRI tanggal 12 Maret 1998 guna

mengatasi kerawanan pangan dan tindak kejahatan. Target program

ini adalah memanfaatkan lahan tidur, non produktif, lahan rakyat yang

belum digarap dengan melibatkan Departemen terkait/Perguruan

Tinggi, pihak swasta dan masyarakat.

e. TNI Manunggal KB dan Kesehatan. Berdasarkan Surat

Keputusan Bersama Menhankam/Panglima TNI dan Menkes RI Nomor

: NKB/01/P/IX/1999 dan Nomor : 1122/Menkes/SKB/IX/1999 tanggal

27 September 1999 tentang Kerja sama Pembinaan Kesehatan, TNI

telah ikut pula berperan dalam menyukseskan program Keluarga

13

Berencana. Awalnya, program TMKK terbatas pada pelayanan KB dan

Kesehatan. Namun, dalam perkembangannya mencakup semua aspek

yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, kesehatan masyarakat,

revitalisasi Posyandu, pemanfaatan lahan pekarangan serta pos

informasi Narkoba dan bahaya HIV/AIDS.

f. Operasi Bhakti Penanggulangan Akibat Bencana Alam.

Kegiatan yang satu ini sepertinya tidak mengenal program, bahkan

tidak kita kehendaki, tetapi harus dilaksanakan demi keselamatan

rakyat,sesuai Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/1040/XI/1985

tanggal 18 Nopember 1985 tentang Pedoman Pedoman

Penyelenggaraan Binter oleh satuan TNI AD guna mengatasi dampak

bencana alam di wilayahnya. Keadaan geografis Indonesia yang rawan

bencana alam, banjir, gempa bumi,tanah longsor dan

sebagainya,sehingga operasi Bhakti penanggulangan akibat bencana

alam seakan menjadi aktifitas rutin, tanpa skedul dan tidak bias di

prediksi, justru intensitasnya jauh lebih tinggi dari kegiatan TMMD yang

menjadi program tahunan TNI.

BAB IV

PERMASALAHAN BANGSA DAPAT DIATASI DENGAN

PEMAHAMAN YANG SAMA TERHADAP PEMBINAAAN TERITORIAL

8. Harus Ada Pemahaman Yang Sama Terhadap Binter.

Bila Komponen bangsa lainnya memiliki pemahaman yang sama

tentang Binter TNI, maka niscaya kita dapat mengatasi berbagai

permasalahan bangsa yang saat ini tengah berada pada era konsolidasi

demokrasi yang syarat dengan berbagai perubahan.

9. TNI AD membantu Pemerintah Untuk Menyiapkan Potensi Nasional.

14

Sesuai dengan UU RI No. 34 Tahun 2004 pada Pasal 8d disebutkan

bahwa Angkatan Darat bertugas melaksanakan pemberdayaan Wilayah

pertahanan di darat, hal ini berarti bahwa Angkatan Darat membantu

Pemerintah untuk menyiapkan Potensi Nasional dan kekuatan pertahanan

secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya,

sehingga diharapkan antara aparat wilayah dan aparatur pemerintahan

daerah terjalin kerjasama yang baik dan terkoordinasi.

10. Dampak Positip Kegiatan TMMD.

Prajurit harus benar-benar memahami permasalahan aktual yang

tengah berkembang di masyarakat, sehingga akan diperoleh kesamaan sikap

dan tindakan yang selaras dengan karakteristik daerah tugasnya.

Pengetahuan dan wawasan seperti itu wajib dimiliki oleh pejabat Komando

Wilayah, terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan yang begitu

cepat dan dinamis, yang secara langsung maupun tidak langsung akan

bersentuhan dengan kepentingan pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai

aparat teritorial. Secara signifikan, TMMD telah berhasil membangun sarana

dan prasarana dibidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan

yang memberikan manfaat secara langsung bagi kehidupan masyarakat.

BAB V

UPAYA PEMBINAAN TERITORIAL (BINTER)

DENGAN PEMAHAMAN RUANG, ALAT DAN KONDISI JUANG

11. Pemahaman Tentang Ruang Juang

Pemahaman tentang Ruang Juang bagi komponen bangsa lainnya

dapat diartikan suatu tempat/wilayah yang dapat digunakan sewaktu-waktu

untuk mendukung pertahanan negara bila negara menghadapi ancaman atau

peperangan. Penataan tempat/wilayah sebagai ruang juang dapat

dilaksanakan sejak dini, misalnya: PU merancang pembangunan jalan,

15

seyogyanya rancangan tersebut disentuh dengan aspek Binter sehingga bila

terwujud maka pada kondisi darurat/perang dapat difungsikan sebagai

landasan pesawat udara. Atau contoh lain misalnya: pembangunan gedung

bertingkat, seyogyanya mengandung aspek Binter dengan membangun

tempat parkir basement secara bertingkat ke bawah sehingga memberikan

keuntungan disamping penghematan tempat juga dapat juga dapat

difungsikan sebagai bunker tempat perlindungan pengungsi bila pada kondisi

darurat.

12. Pemahaman Tentang Alat Juang.

Pemahaman tentang Alat Juang bagi komponen bangsa lainnya dapat

diartikan terwujudnya suatu potensi kekuatan yang terorganisir dan dibina

dengan baik serta mempunyai kemampuan pertahanan negara, misalnya:

organisasi beladiri yang aktif melaksanakan latihan, bila pada kondisi darurat

perang, maka potensi kekuatan tersebut dapat didayagunakan untuk

membantu mempertahankan wilayah NKRI.

13. Pemahaman Tentang Kondisi Juang.

Pemahaman tentang Kondisi Juang dapat diartikan suatu kondisi

masyarakat yang memiliki rasa kesadaran bela negara, cinta tanah air dan

wawasan kebangsaan yang tinggi, sehingga masyarakat memiliki ketahanan

nasional yang mampu menghadapi berbagai ancaman, tantangan, gangguan

dan hambatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Contoh wujud

kondisi juang antara lain: rasa nasionalisme yang tinggi yang

diimplementasikan pada sikap etos kinerja yang tinggi, memiliki kepedulian

terhadap sesama dan lingkungan serta patuh terhadap hukum yang berlaku.

Melalui pembinaan teritorial, TNI AD berperan dalam pemberdayaan

wilayah pertahanan di darat dengan cara melakukan pembinaan dan

sosialisasi kepada masyarakat daerah setempat baik melalui Tentara

Manunggal Membangun Desa (TMMD) bersama rakyat membangun jalan

16

dan jembatan atau aktif turut dalam program reboisasi, bakti sosial berupa

bantuan kesehatan, turut mengamankan obyek vital yang strategis, bantuan

pada saat bencana alam, mengamankan wilayah perbatasan, sosialisasi

tentang netralitas TNI dalam pemilu dan lain-lain.

Disamping itu pula, TNI AD melalui Binter masih harus pula melakukan

sinkronisasi komponen-komponen pendukung lain dalam melaksanakan

pemberdayaan wilayah dengan menambah jumlah personel TNI AD terutama

wilayah perbatasan, kesemuanya dalam upaya terwujudnya pertahanan yang

tangguh serta terciptanya kemanunggalan TNI Rakyat untuk kepentingan

pertahanan negara.

Binter sebagai bagian dari Fungsi TNI AD memegang peranan penting

dalam upaya pemberdayaan wilayah pertahanan darat. Binter juga sebagai

menajemen dalam rangka penyelenggaraan pendataan territorial,

pengembangan pembangunan serta pengendalian wilayah pertahanan untuk

kepentingan pertahanan negara di darat sesuai Sistem Pertahanan Semesta.

Kegiatan Binter dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, saling terkait

dan lintas sektoral serta dilakukan oleh Komando Kewilayahan, satuan non-

kewilayahan juta para prajurit TNI AD bersama rakyat bahu membahu untuk

wewujudkan TNI AD manunggal bersama rakyat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

14. Kesimpulan.

TNI AD mempunyai kemampuan untuk melakukan pembinaan teritorial, yakni

menjalankan tugas di tengah masyarakat seraya memelihara kedekatan dan

kemanunggalan prajurit TNI dengan rakyat. Konsep pembinaan teritorial

(Binter) ini merupakan tugas TNI yang masih relevan untuk dilanjutkan.

17

a. Pembinaan teritorial (Binter) bukan hanya milik TNI AD, namun

secara luas pembinaan teritorial (Binter) adalah milik segenap bangsa

Indonesia yang dilaksanakan secara terpadu sebagai wujud dari

kesadaran bela negara, rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan

terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Kenyataan yang dapat dirasakan secara langsung serta

manfaat adanya pemberdayan wilayah pertahanan darat melalui

pembinaan teritorial (Binter) antara lain adalah di dalam kepedulian

TNI AD yang ikut serta pada setiap penanggulangan bencana.

c. Kenyataan manfaat dan keberhasilan tersebut dimungkinkan

karena kedudukan komando kewilayahan yang menyebar di seluruh

kecamatan sampai pada pelosok desa, menjadi harapan aparat terkait

maupun masyarakat dalam memberikan informasi dan upaya pertama

pertolongan setiap ancaman keselamatan masyarakat, baik itu

ancaman terorisme maupun ancaman bencana alam. Dalam hal ini,

apabila pembinaan Komando Kewilayahan ini dirancang dengan baik,

akan berdampak pada peningkatan daya dukung ketahanan

lingkungan masyarakat dan ketahanan bangsa, dan terbangunnya

keterpaduan antara TNI AD dan Rakyat.

d. Pembinaan Territorial (Binter) bila dirancang melalui pendekatan

budaya dan peningkatan keterampilan dapat berbuah ekonomi

kesejahteraan yang berkedaulatan rakyat sehingga kedudukan TNI

dimaknai sebagai penguat bina ketahanan rakyat dan perekat bangsa,

terutama dalam menghadapi arus globalisasi. Kalau Internasional

sudah mengakui keunggulan konsep teritorial tentu kita tidak perlu

meragukan lagi bahwa konsep gagasan TNI memberdayakan wilayah

pertahanan darat melalui pembinaan teritorial itu memang memiliki

makna ynag besar bagi bangsa dan negara.

18

e. Bahwa fungsi dan peran TNI saat ini dalam tugas pembinaan

teritorial kini juga bukan hanya dilakukan oleh TNI saja, namun juga

oleh seluruh elemen masyarakat yang juga memiliki hak untuk ikut

berpartisipasi dalam pembinaan teritorial sesuai mekanisme dan

aturan yang ada.

15. Saran.

a. TNI AD harus tetap berpandangan bahwa konsep teritorial TNI

itu menjadi mata dan telinga TNI dalam ikut mengamankan wilayah

dari ancaman terorisme dan semacamnya.

b. Seluruh prajurit harus bersungguh-sungguh meningkatkan dan

menerapkan pembinaan teritorial (Binter) secara benar. Menjalin

kerjasama antar sesama aparat, pemuka agama, tokoh masyarakat

dan seluruh komponen masyarakat adalah hal yang sangat penting

dalam mewujudkan stabilitas keamanan di wilayah, dalam rangka

membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

19

Sigil, April 2010

Penulis

Teguh Wiyono

Letnan KOlonel Inf NRP 1900012550368