KAMIS, 22 DESEMBER 2011 Keberatan Nazaruddin Ditolak fileMANTAN Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono...
1
MANTAN Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono tidak ter- bukti telah menerima sejumlah uang seperti yang didakwakan oleh penuntut umum. “Majelis tidak sependapat. Dalam fakta persidangan tidak terungkap terdakwa telah me- nerima sejumlah uang tersebut. Majelis hakim tidak sepakat dan terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang peng- ganti,” kata hakim Ugo saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta, kemarin. Majelis hakim juga mema- tahkan dakwaan jaksa yang mewajibkan Eddie mengemba- likan Rp850 juta yang didapat dalam bentuk traveller’s cheque dari Arthur Pelupessy. Ugo menambahkan, proses pengadilan tidak bisa mem- buktikan Eddie telah meneri- ma uang itu yang dipakai oleh istri Eddie untuk pembayaran pembelian rumah. “Tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan hal tersebut. Sehingga tidak dibebani un- tuk membayar pengembalian itu.” Eddie merupakan terdakwa dalam kasus korupsi outsour- cing Roll Out Customer Infor- mation Service Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) dan Tangerang pada 2004-2006. Eddie didakwa memperkaya diri sendiri Rp2 miliar, Margo Santoso Rp1 miliar, Fachmi Mochtar Rp1 miliar, dan Direk- tur PT Netway Utama Gani Ab- dul Gani Rp42,1 miliar. Eddie juga dituntut mengembalikan Rp850 juta ke negara. Akan tetapi, majelis hakim menilai Eddie terbukti me- merintahkan General Manajer PT PLN Disjaya-Tangerang Fachmi Mochtar untuk menun- juk PT Netway Utama dalam proyek CIS-RISI senilai Rp92,27 miliar. “Menjatuhkan pidana ke- pada terdakwa Eddie Widiono lima tahun penjara,” kata ha- kim Tjokorda Ray Suamba. Selain hukuman penjara, ma- jelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. “Memberi persetujuan penun- jukan langsung CIS-RISI adalah perbuatan tidak profesional,” kata hakim Ugo. Seusai persidangan, Eddie mengaku kecewa terhadap vonis itu. Dirinya meminta waktu untuk pikir-pikir da- lam menyikapi putusan itu, apakah akan banding atau tidak. (*/P-1) KAMIS, 22 DESEMBER 2011 3 P OL KAM PUTUSAN SELA: Terdakwa kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games, M Nazaruddin, berbincang dengan kuasa hukumnya seusai mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Sidang tersebut mengagendakan pembacaan putusan sela terkait dengan eksepsi atau keberatan yang diajukan pihak Nazaruddin. MI/RAMDANI MIRZA ANDREAS M AJELIS Hakim Pengadilan Tin- dak Pidana Ko- rupsi (Tipikor) Jakarta menolak seluruh nota keberatan (eksepsi) yang di- ajukan terdakwa kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin dan kuasa hukumnya. Menurut Ketua Majelis Ha- kim Darmawati Ningsih, se- mua keberatan tersebut telah masuk materi pemeriksaan dan telah memenuhi persyaratan formil dan materiil seperti yang diamanatkan KUHP. “Menyatakan keberatan pe- nasihat hukum terdakwa dan terdakwa tidak dapat diterima karena surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materiil yang sah,” kata Darmawati saat memba- cakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Menurut majelis hakim, ke- beratan yang disampaikan dalam eksepsi tidak dapat diterima karena sudah masuk ke materi pokok perkara dan tidak masuk materi syarat keberatan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kemudian terkait dengan tidak adanya pernyataan Na- zaruddin dalam berita acara pemeriksaan (BAP), hakim justru berpendapat sebaliknya. Hakim menilai pendapat atau keterangan Nazaruddin telah termaktub dalam BAP. “Dalam BAP penyidikan telah terdapat keterangan ter- sangka (Nazaruddin) meskipun awalnya tidak mau,” ungkap hakim Darmawati. Dalam menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Na- zaruddin, Elza Syarief, lang- sung menyatakan banding terhadap putusan sela tersebut. “Kami akan mengajukan ban- ding,” tegas Elza. Darmawati pun memutus- kan untuk melanjutkan sidang pada tahun depan, yaitu 4 Januari 2012, dengan agenda pemeriksaan saksi. Sebelumnyha dalam eksepsi yang dibacakan pada 7 Desem- ber 2011, Nazaruddin menu- ding penyidik dan jaksa KPK telah melanggar KUHAP ka- rena dakwaan tidak sesuai de- ngan peristiwa tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Barang bukti Di sisi lain, Nazaruddin me- minta agar pada sidang selan- jutnya jaksa menghadirkan barang bukti penerimaan cek senilai Rp4,6 miliar yang di- sebut diterimanya. Tak hanya itu, kuasa hukum- nya, Elza, juga meminta agar majelis hakim memerintahkan untuk menghadirkan penyidik dan mantan Wakil Direktur Keuangan PT Permai Grup, Yuiianis, ke persidangan. “Saya meminta supaya jaksa penuntut umum menghadirkan barang bukti yang dituduhkan kepada saya karena saya di- tuduh menerima hadiah,” kata Nazar sebelum persidangan berakhir. Elza menambahkan, pihaknya juga meminta maje- lis hakim agar memerintahkan jaksa untuk menghadirkan penyidik yang memeriksa kli- ennya saat penyidikan sebagai saksi verbalism dan Yulianis. Dalam menanggapi hal tersebut, Darmawati menga- takan barang bukti merupa- kan kewajiban jaksa untuk membuktikan. Terkait dengan hadirnya saksi verbalism, hakim menganggap itu baru akan ditentukan setelah berakhirnya pemeriksaan terhadap saksi- saksi fakta dalam kasus Wisma Atlet. (*/P-3) [email protected] Keberatan Nazaruddin Ditolak Tidak ada alasan hukum bagi majelis hakim untuk menghentikan persidangan kasus dugaan suap yang melibatkan terdakwa Muhammad Nazaruddin. SAKSI dalam persidangan dugaan suap pengadaan pem- bangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kemenakertrans ta- hun 2008 menyebut keterlibat- an pasangan suami istri, M Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni. Hal itu terungkap di Peng- adilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta, kemarin, dalam persidangan dugaan suap pengadaan PLTS dengan terdakwa pejabat pembuat komitmen P2MKT Kemenaker- trans Timas Ginting. Kedua saksi yang hadir da- lam persidangan itu adalah Direktur Utama PT Sundaya Rustini dan Manajer Teknik PT Sundaya Iwan Santosa. Rustini menjelaskan, pada pertengahan Oktober 2008 berlangsung pertemuan untuk membicarakan nilai subkon- trak yang akan diberikan PT Sundaya kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa. Awalnya, dia hanya meng- akui pertemuan itu hanya dihadiri oleh Direktur PT Mah- kota Negara Marisi Matondang dan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang. Tetapi, akhirnya, dia mengakui mantan Benda- hara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dan istrinya, Neneng, hadir dalam per- temuan itu. “Saya enggak tahu pimpin- an apa Nazaruddin. Kalau Neneng, saya tahunya dari PT Alfindo,” kata Rustini. Adapun Iwan Santosa meng- aku tidak mengingat sosok laki-laki selain Marisi yang ada dalam pertemuan tersebut. Namun, Iwan membenarkan pertemuan tersebut membi- carakan kesepakatan kontrak proyek senilai Rp8,9 miliar itu. Menurutnya, dalam peng- adaan proyek PLTS tersebut pihaknya akan mendapatkan keuntungan senilai Rp5,274 miliar. “Harganya kami sepa- kati Rp5,2 miliar dengan termin pembayaran sampai empat kali,” ujar Iwan. Dalam berkas dakwaan Ti- mas disebutkan pasangan Na- zaruddin dan Neneng meneri- ma pembayaran proyek dalam rekening mereka sebesar Rp8 miliar. (*/P-1) Nazar, Neneng Ikut Rapat Proyek PLTS Eddie tidak Terbukti Disuap MI/M IRFAN Eddie Widiono Mantan Dirut PT PLN
Transcript of KAMIS, 22 DESEMBER 2011 Keberatan Nazaruddin Ditolak fileMANTAN Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono...
MANTAN Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono tidak ter-bukti telah menerima sejumlah uang seperti yang didakwakan oleh penuntut umum.
“Majelis tidak sependapat. Dalam fakta persidangan tidak terungkap terdakwa telah me-nerima sejumlah uang tersebut. Majelis hakim tidak sepakat dan terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang peng-ganti,” kata hakim Ugo saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta, kemarin.
Majelis hakim juga mema-tahkan dakwaan jaksa yang mewajibkan Eddie mengemba-likan Rp850 juta yang didapat dalam bentuk traveller’s cheque dari Arthur Pelupessy.
Ugo menambahkan, proses pengadilan tidak bisa mem-buktikan Eddie telah meneri-ma uang itu yang dipakai oleh istri Eddie untuk pembayaran pembelian rumah. “Tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan hal tersebut. Sehingga tidak dibebani un-tuk membayar pengembalian itu.”
Eddie merupakan terdakwa dalam kasus korupsi outsour-cing Roll Out Customer Infor-mation Service Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) dan Tangerang pada 2004-2006.
Eddie didakwa memperkaya diri sendiri Rp2 miliar, Margo Santoso Rp1 miliar, Fachmi
Mochtar Rp1 miliar, dan Direk-tur PT Netway Utama Gani Ab-dul Gani Rp42,1 miliar. Eddie juga dituntut mengembalikan Rp850 juta ke negara.
Akan tetapi, majelis hakim menilai Eddie terbukti me-merintahkan General Manajer PT PLN Disjaya-Tangerang Fachmi Mochtar untuk menun-juk PT Netway Utama dalam proyek CIS-RISI senilai Rp92,27 miliar.
“Menjatuhkan pidana ke-pada terdakwa Eddie Widiono lima tahun penjara,” kata ha-kim Tjokorda Ray Suamba.
Selain hukuman penjara, ma-jelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. “Memberi persetujuan penun-jukan langsung CIS-RISI adalah perbuatan tidak profesional,” kata hakim Ugo.
Seusai persidangan, Eddie mengaku kecewa terhadap vonis itu. Dirinya meminta waktu untuk pikir-pikir da-lam menyikapi putusan itu, apakah akan banding atau tidak. (*/P-1)
KAMIS, 22 DESEMBER 2011 3POLKAM
PUTUSAN SELA: Terdakwa kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games, M Nazaruddin, berbincang dengan kuasa hukumnya seusai mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Sidang tersebut mengagendakan pembacaan putusan sela terkait dengan eksepsi atau keberatan yang diajukan pihak Nazaruddin.
MI/RAMDANI
MIRZA ANDREAS
MAJELIS Hakim Pengadilan Tin-dak Pidana Ko-rupsi (Tipikor)
Jakarta menolak seluruh nota keberatan (eksepsi) yang di-ajukan terdakwa kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin
dan kuasa hukumnya. Menurut Ketua Majelis Ha-
kim Darmawati Ningsih, se-mua keberatan tersebut telah masuk materi pemeriksaan dan telah memenuhi persyaratan formil dan materiil seperti yang diamanatkan KUHP.
“Menyatakan keberatan pe-nasihat hukum terdakwa dan terdakwa tidak dapat diterima karena surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materiil yang sah,” kata Darmawati saat memba-cakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.
Menurut majelis hakim, ke-beratan yang disampaikan dalam eksepsi tidak dapat diterima karena sudah masuk ke materi pokok perkara dan tidak masuk materi syarat keberatan sebagaimana diatur dalam KUHAP.
Kemudian terkait dengan tidak adanya pernyataan Na-zaruddin dalam berita acara pemeriksaan (BAP), hakim justru berpendapat sebaliknya. Hakim menilai pendapat atau keterangan Nazaruddin telah termaktub dalam BAP.
“Dalam BAP penyidikan telah terdapat keterangan ter-sangka (Nazaruddin) meskipun awalnya tidak mau,” ungkap hakim Darmawati.
Dalam menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Na-zaruddin, Elza Syarief, lang-sung menyatakan banding terhadap putusan sela tersebut. “Kami akan mengajukan ban-ding,” tegas Elza.
Darmawati pun memutus-kan untuk melanjutkan sidang pada tahun depan, yaitu 4 Januari 2012, dengan agenda pemeriksaan saksi.
Sebelumnyha dalam eksepsi yang dibacakan pada 7 Desem-ber 2011, Nazaruddin menu-ding penyidik dan jaksa KPK telah melanggar KUHAP ka-rena dakwaan tidak sesuai de-ngan peristiwa tindak pidana yang disangkakan kepadanya.
Barang buktiDi sisi lain, Nazaruddin me-
minta agar pada sidang selan-jutnya jaksa menghadirkan barang bukti penerimaan cek senilai Rp4,6 miliar yang di-sebut diterimanya.
Tak hanya itu, kuasa hukum-nya, Elza, juga meminta agar majelis hakim memerintahkan untuk menghadirkan penyidik dan mantan Wakil Direktur Keuangan PT Permai Grup, Yuiianis, ke persidangan.
“Saya meminta supaya jaksa penuntut umum menghadirkan
barang bukti yang dituduhkan kepada saya karena saya di-tuduh menerima hadiah,” kata Nazar sebelum persidangan berakhir.
E l z a m e n a m b a h k a n , pihaknya juga meminta maje-lis hakim agar memerintahkan jaksa untuk menghadirkan penyidik yang memeriksa kli-ennya saat penyidikan sebagai saksi verbalism dan Yulianis.
Dalam menanggapi hal tersebut, Darmawati menga-takan barang bukti merupa-kan kewajiban jaksa untuk membuktikan. Terkait dengan hadirnya saksi verbalism, hakim menganggap itu baru akan ditentukan se telah berakhirnya pemeriksaan terhadap saksi-saksi fakta dalam kasus Wisma Atlet. (*/P-3)
Keberatan Nazaruddin DitolakTidak ada alasan hukum bagi majelis hakim untuk menghentikan persidangan kasus dugaan suap yang melibatkan terdakwa Muhammad Nazaruddin.
SAKSI dalam persidangan du gaan suap pengadaan pem-bangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kemenakertrans ta-hun 2008 menyebut keterlibat-an pasangan suami istri, M Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni.
Hal itu terungkap di Peng-adilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta, kemarin, dalam persidangan dugaan suap pengadaan PLTS dengan terdakwa pejabat pembuat komitmen P2MKT Kemenaker-trans Timas Ginting.
Kedua saksi yang hadir da-lam persidangan itu adalah Direktur Utama PT Sundaya Rustini dan Manajer Teknik PT Sundaya Iwan Santosa.
Rustini menjelaskan, pada pertengahan Oktober 2008 berlangsung pertemuan untuk membicarakan nilai subkon-trak yang akan diberikan PT Sundaya kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa.
Awalnya, dia hanya meng-akui pertemuan itu hanya dihadiri oleh Direktur PT Mah-kota Negara Marisi Matondang
dan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang. Tetapi, akhirnya, dia mengakui mantan Benda-hara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dan istrinya, Neneng, hadir dalam per-temuan itu.
“Saya enggak tahu pimpin-an apa Nazaruddin. Kalau Neneng, saya tahunya dari PT Alfi ndo,” kata Rustini.
Adapun Iwan Santosa meng-aku tidak mengingat sosok laki-laki selain Marisi yang ada dalam pertemuan tersebut. Namun, Iwan membenarkan pertemuan tersebut membi-carakan kesepakatan kontrak proyek senilai Rp8,9 miliar itu.
Menurutnya, dalam peng-adaan proyek PLTS tersebut pihaknya akan mendapatkan keuntungan senilai Rp5,274 miliar. “Harganya kami sepa-kati Rp5,2 miliar dengan termin pembayaran sampai empat kali,” ujar Iwan.
Dalam berkas dakwaan Ti-mas disebutkan pasangan Na-zaruddin dan Neneng meneri-ma pembayaran proyek dalam rekening mereka sebesar Rp8 miliar. (*/P-1)
Nazar, Neneng Ikut Rapat Proyek PLTS
Eddie tidak Terbukti Disuap
MI/M IRFAN
Eddie WidionoMantan Dirut PT PLN
