Kaleidoskop Ditbang PGN 2008

KALEIDOSKOP DIREKTORAT PENGEMBANGAN 2008

Halaman 0

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk


Halaman 1

DAFTAR ISI

LAPORAN DIREKTUR PENGEMBANGAN 2

DIVISI PENGEMBANGAN USAHA 4 Tentang Kami 5 Tugas Pokok dan Fungsi 9 Petunjuk Pelaksanaan 11 Proses Bisnis 15 Rencana Kerja dan Prognosa 26

DIVISI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 27 Tentang kami 28 Tugas Pokok dan Fungsi 31 Petunjuk Pelaksanaan 35 Proses Bisnis 39 Prosedur Operasi dan Instruksi Kerja 46 Rencana Kerja dan Prognosa 47

DIVISI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI 49 Tentang Kami 50 Tugas Pokok dan Fungsi 66 Petunjuk Pelaksanaan 69 Proses Bisnis 72 Prosedur Operasi dan Instruksi Kerja 74 Rencana Kerja dan IT Guideline 87

PROYEK SUMATERA SELATAN JAWA BARAT (SOUTH SUMATRA WEST JAVA) I & II 88 Tentang Kami 90 Tugas Pokok dan Fungsi 101 Petunjuk Pelaksanaan 110 Proses Bisnis 114

PROYEK DISTRIBUSI JAWA BARAT 116 Tentang Kami 117 Tugas Pokok dan Fungsi 122 Petunjuk Pelaksanaan 124 Proses Bisnis 126 Masterplan, Rencana Kerja dan Prognosa 128

Sambutan Direktur Pengembangan


Halaman 2

uji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya atas limpahan keberkahan dan rahmat-Nya lah kita semua bisa menjalani setiap waktu yang kita lewati untuk selalu melakukan yang terbaik dalam melakukan pekerjaan kita.

Bersamaan dengan ini pula kami Direktorat Pengembangan dalam rangka mempererat jalinan komunikasi antar karyawan/karyawati yang berada dibawah naungan Direktorat Pengembangan menyampaikan bahwa kami berkesempatan untuk membuat sebuah buku yang berisi kumpulan kumpulan data dari satuan kerja yang berada dibawah Direktorat Pengembangan.

Buku yang kami namakan Kaleidoskop Direktorat Pengembangan ini berisi kumpulan data data antara lain; bisnis proses, petunjuk pelaksanaan, informasi mengenai satuan kerja dibawah Direktorat pengembangan, tugas pokok dan fungsi, prosedur operasi dan instruktur kerja, serta prognosa 2008 dan RKAP 2009 yang dikumpulkan dari masing masing satuan kerja dibawah Direktorat Pengembangan

Semoga kiranya buku ini dapat memberi manfaat bagi semua dan menjadi sejarah bagi kemajuan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Demikian kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh karyawan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, khususnya karyawan dibawah Direktorat Pengembangan.

Semoga Allah SWT merahmati dan memberkahi kita semua.

Direktur Pengembangan

Ir. Bambang Banyudoyo, M. Sc

P


Halaman 3

Secretary to Director of Development

RISA DEWI YANI

About me, “Nice and cooperative person”

About her boss, “He’s a hardworker and detail-oriented person”


Halaman 4

Divisi Pengembangan Usaha


Halaman 5

ivisi Pengembangan Usaha dibentuk berdasarkan SK Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) No.001500.K/12/UT/2008 tanggal 1 Februari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan No.007600.K/12/UT/2008 tentang Penyempurnaan Keputusan Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Nomor

001500.K/12/UT/2008 tentang Organisasi dan tata kerja PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Divisi Pengembangan Usaha adalah salah satu divisi di bawah Direktorat Pengembangan.

Saat ini Divisi Pengembangan Usaha atau lebih dikenal dengan DPU beranggotakan 10 personil dibawah pimpinan Bapak Ir. Uji Subroto sebagai Kepala Divisi.

Divisi Pengembangan Usaha memiliki 2 dinas yaitu Dinas Perencanaan Strategis dan Dinas Pengembangan Usaha. Dinas Perencanaan Strategis melakukan penyusunan rencana strategis dan usaha jangka panjang Perusahaan. Sedangkan Dinas Pengembangan Usaha melaksanakan kajian pengembangan usaha dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan, kehandalan operasional dan pengembangan pasar.

DPU mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi divisi yang handal untuk mendukung tercapainya visi perusahaan melalui tersusunnya rencana strategis perusahaan dan pengembangan kegiatan usaha termasuk penyiapan unit implementasinya.

Misi

Melakukan penyusunan dan evaluasi strategis perusahaan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada serta mengantisipasi dinamika eksternal yang mempengaruhi posisi perusahaan.

Melakukan kajian-kajian pengembangan usaha transportasi dan pemanfaatan gas bumi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menjalin kerjasama dengan institusi lain yang berkompeten di bidangnya, serta meningkatkan kompetensi SDM.

Divisi Pengembangan Usaha memiliki komitmen untuk dapat melaksanakan visi dan misi tersebut dengan menghasilkan produk-produk sebagai berikut :

1. Dinas Perencanaan Strategis :

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun dan di dokumentasikan sebagai Corporate Strategy dan Business Plan PGN.

Analisa Bisnis, yang dilakukan terhadap faktor eksternal dan internal Perusahaan yang berpengaruh terhadap posisi Perusahaan. Analisa Bisnis ini dilakukan secara rutin per semester dan non rutin sesuai kebutuhan.

2. Dinas Pengembangan Usaha :

Kajian Pengembangan Usaha, Kegiatan kajian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran dari suatu ide usaha serta kelayakannya secara teknis maupun non teknis. Dalam pelaksanaannya kegiatan kajian dilakukan secara swakelola atau menggunakan jasa pihak ketiga. Dan dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi terkait/mitra kerja yang kompeten.

Project Business Plan,

D

Tentang Kami


Halaman 6

Adalah proposal perencanaan bisnis pengembangan usaha Perusahaan yang dibuat berdasarkan hasil Kajian yang telah dilakukan, dan menggambarkan prospek suatu bisnis (dari sisi teknis, keuangan, model bisnis, dan analisa resiko) dalam jangka waktu tertentu

Penyiapan Pembentukan unit usaha / anak perusahaan, Kegiatan yang dilaksanakan untuk mempersiapkan unit implementasi baik dalam bentuk unit usaha atau anak perusahaan berdasarkan Project Business Plan yang telah disetujui oleh manajemen.


Halaman 7

Suprijanti “Strategic

Plan Manager” Sri Nanda Parwati “Business

Development Manager”

Hedi Hedianto

Uji Subroto “Head

of DPU”

Sophan Sophian

Profil Personil Divisi Pengembangan Usaha


Halaman 8

Arniwaty “The

Secretary”

Andri Oktafauzan Lubis Gita Noviyanti

Ery Wahyuni

Jul Indra

Arniwaty


Halaman 9

I

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIVISI PENGEMBANGAN USAHA

Fungsi :

Divisi Pengembangan Usaha mempunyai fungsi serta bertanggung jawab menyusun

kebijakan serta melaksanakan dan mengendalikan kajian pengembangan usaha, menyusun

kerangka bisnis makro perusahaan serta menyusun dan mengendalikan rencana jangka

panjang perusahaan.

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana termaksud, DPU mempunyai tugas :

a) Menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan RJPP sebagai acuan yang bersifat strategis untuk bina program unit bisnis dan anak perusahaan/afiliasi

b) Melaksanakan kajian dan persiapan dalam rangka pendirian anak perusahaan c) Mengkoordinasikan penyusunan, evaluasi dan pengendalian RJPP d) Menyusun dan mengevaluasi kajian pengembangan usaha transmisi, distribusi gas

bumi dan moda transportasi lain beserta fasilitas penunjangnya serta usaha baru yang mendukung pemanfaatan gas bumi.

e) Menyusun dan mengevaluasi kajian pengembangan usaha transmisi, distribusi gas bumi dan moda trasnportasi lain beserta fasilitas penunjangnya serta usaha baru yang mendukung pemanfaatan gas bumi.

f) Menyusun dan mengevaluasi kajian/analisa bisnis makro perusahaan berdasarkan rencana pengembangan usaha transmisi dan distribusi gas bumi, moda transportasi lain serta usaha baru

g) Memberikan rekomendasi kepada manajemen atas hasil kajian yang telah dilakukan.

II TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGEMBANGAN USAHA

Fungsi :

Melaksanakan Perencanaan, penyusunan dan pengendalian kajian pengembangan usaha dan kajian / analisa bisnis korporat

Tugas :

Mengkoordinir penyusunan kajian pengembangan usaha transmisi, distribusi gas bumi, moda transportasi lain beserta fasilitas penunjangnya yang mendukung pemanfaatan gas bumi

Mengkoordinir penyusunan kajian teknologi di bidang transmisi dan distribusi gas bumi dan moda transportasi lainnya sesuai kebutuhan perusahaan

Mengkoordinir penyusunan dan evaluasi ide-ide pengembangan usaha baru yang bersifat core maupun non core business untuk jangka menengah – panjang, maupun kerjasama dengan institusi lain sampai dengan studi kelayakannya.

Mengkoordinir penyusunan rekomendasi kepada manajemen atas hasil kajian yang sudah dilakukan.

Tugas Pokok dan Fungsi


Halaman 10

III TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERENCANAAN STRATEGIS Fungsi :

Melaksanakan perencanaan, penyusunan, dan pengendalian corporate plan dan rencana jangka panjang perusahaan, serta kerangka bisnis makro perusahaan

Tugas :

Mengkoordinir penyusunan dan evaluasi corporate plan sebagai acuan manajemen strategi dan kebijakan serta bina program unit bisnis dan anak perusahaan/ afiliasi

Mengkoordinir penyusunan dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan

Mengkoordinir penyusunan dan evaluasi kerangka bisnis makro perusahaan berdasarkan ide pengembangan usaha transmisi dan distribusi gas bumi, moda transportasi lain serta usaha baru,disertai analisa keekonomian dan komersialnya

Mengkoordinir penyusunan rekomendasi kepada manajemen atas hasil kajian yang sudah dilakukan

Mengkoordinir persiapan pembentukan unit bisnis / anak perusahaan

IV STRUKTUR ORGANISASI DIVISI PENGEMBANGAN USAHA

V PENJELASAN ORTAKER

Petunjuk Pelaksanaan


Halaman 11

PENJELASAN / PETUNJUK PELAKSANAAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DIVISI PENGEMBANGAN USAHA

Tugas Kepala Divisi Pengembangan Usaha

Untuk menjalankan fungsinya, Kepala Divisi Pengembangan Usaha mempunyai tugas :

a. Menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang digunakan sebagai acuan yang bersifat strategis untuk bina program unit bisnis dan anak perusahaan/afiliasi. Penjelasan:

1. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) adalah rencana strategis dan rencana usaha Perusahaan yang mencakup tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

2. RJPP disusun setiap tahun dalam bentuk Rolling Plan RJPP. 3. RJPP menjadi acuan setiap unit bisnis dan anak perusahaan / afiliasi termasuk

satuan-satuan kerja di Kantor Pusat didalam melakukan rencana kerja dan anggaran.

b. Melaksanakan kajian dan persiapan dalam rangka pendirian anak perusahaan. 1. Yang dimaksud ”kajian” adalah proses evaluasi dan analisa atas sebuah peluang

usaha untuk mendapatkan kelayakannya baik secara teknis dan non teknis. 2. Dalam rangka menyiapkan pendirian anak perusahaan, dilakukan penyusunan

”business plan” yang mengacu kepada hasil kajian untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi dan atau Komisaris

c. Mengkoordinasikan penyusunan, evaluasi dan pengendalian rencana jangka panjang perusahaan. Penjelasan:

1. Dalam melakukan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan RJPP, Perusahaan membentuk Tim RJPP yang beranggotakan kepala-kepala satuan kerja di Kantor Pusat dan general manager unit bisnis.

2. Evaluasi RJPP dilakukan terhadap pelaksanaan Rolling Plan RJPP tahun sebelumya dan hasilnya dimasukkan didalam rolling plan tahun berjalan

3. Pengendalian RJPP dilakukan dengan memberikan umpan balik kepada unit bisnis dan satuan kerja di Kantor Pusat. Catatan: pengendalian anak perusahaan menjadi tanggung jawab Divisi Keuangan

Perusahaan

d. Menyusun dan mengevaluasi kajian pengembangan usaha jaringan pipa transmisi, distribusi gas bumi di wilayah baru dan moda transportasi lain beserta fasilitas penunjangnya serta usaha baru yang mendukung pemanfaatan gas bumi. Penjelasan:

Wilayah baru adalah wilayah yang berada diluar wilayah operasi unit-unit bisnis yang

telah ada sesuai ketetapan Direksi.

e. Melakukan evaluasi kajian/analisa bisnis guna mendukung pengembangan bisnis perusahaan. Penjelasan:


Halaman 12

Sudah jelas

f. Menyusun dan mengevaluasi analisa bisnis makro Perusahaan berdasarkan rencana pengembangan usaha transmisi dan distribusi gas bumi, moda transportasi lain serta usaha baru. Penjelasan:

Analisa bisnis makro Perusahaan adalah analisa terhadap posisi perusahaan dalam

menghadapi persaingan usaha akibat perubahan internal maupun eksternal

g. Memberikan masukan kepada Manajemen atas hasil kajian yang telah dilakukan. Penjelasan:

Sudah jelas

Pasal 1 Kepala Divisi Pengembangan Usaha membawahi :

a. Manager Pengembangan Usaha

b. Manager Perencanaan Strategis

Pasal 2 Fungsi Manager Pengembangan Usaha

Manager Pengembangan Usaha mempunyai fungsi melaksanakan perencanaan,

penyusunan dan pengendalian kajian dan analisa bisnis pengembangan usaha.

Pasal 3 Tugas Manager Pengembangan Usaha

Untuk menjalankan fungsinya, Manager Pengembangan Usaha mempunyai tugas :

a. Melakukan studi-studi untuk pengembangan usaha baru yang terkait dengan core business dan non core business perusahaan Penjelasan:

1. Core business adalah usaha-usaha yang terkait langsung dengan security of supply dan distribusi gas bumi, yaitu pipa transmisi dan pipa distribusi, CBM, LNG, dan CNG.

2. Non core business adalah usaha-usaha diluar core business seperti Fiber Optic.

b. Menyusun rencana dan analisa bisnis untuk usaha baru yang mendukung pembentukan Unit Bisnis / Anak Perusahaan dalam rangka menciptakan peluang yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Penjelasan:

Sudah jelas

c. Memberikan masukan kepada Kepala Divisi Pengembangan Usaha atas hasil kajian yang sudah dilakukan. Penjelasan:


Halaman 13

Sudah jelas

Pasal 4 Manager Pengembangan Usaha membawahi tenaga fungsional Pengembangan Usaha

Baru dan tenaga fungsional Pembentukan Unit Bisnis dan Anak Perusahaan yang

mempunyai tugas melakukan kajian pengembangan usaha dan rencana pembentukan

bisnis baru sesuai bidangnya masing-masing.

Pasal 5 Fungsi Manager Perencanaan Strategis

Manager Perencanaan Strategis mempunyai fungsi melaksanakan perencanaan,

penyusunan dan pengendalian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan

melakukan analisa bisnis makro Perusahaan.

Pasal 6 Tugas Manager Perencanaan Strategis

Untuk menjalankan fungsinya, Manager Perencanaan Strategis mempunyai tugas :

a. Mengkoordinir penyusunan dan evaluasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang didokumentasikan sebagai Corporate Strategy dan Business Plan perusahaan Penjelasan:

1. Corporate Strategy merupakan dokumen yang berisi aspek makro Perusahaan seperti visi, misi, strategi dan nilai Perusahaan, analisa kompetitif Perusahaan, kebijakan strategis Perusahaan dan analisa risiko pengembangan Perusahaan.

2. Business Plan merupakan dokumen yang berisi detail rencana usaha Perusahaan yang merupakan gabungan road map satuan kerja dan business plan unit bisnis (SBU).

3. Road Map satuan kerja memuat sasaran, strategi, kebijakan dan program satuan kerja untuk periode 5 tahun.

b. Melakukan analisa bisnis makro perusahaan berdasarkan peluang pengembangan usaha transmisi dan distribusi gas bumi, moda transportasi lain serta usaha baru, disertai analisa keekonomian dan komersialnya. Penjelasan:

Sudah jelas

c. Memberikan masukan kepada Kepala Divisi Pengembangan Usaha atas hasil kajian yang sudah dilakukan. Penjelasan:

Sudah jelas

Pasal 7 Manager Perencanaan Strategis membawahi tenaga fungsional Rencana Jangka Panjang

Perusahaan dan tenaga fungsional Strategi Bisnis yang mempunyai tugas

mengkoordinasikan penyusunan RJPP dan melakukan analisa bisnis makro untuk

mendukung pengembangan usaha sesuai bidangnya masing-masing.


Halaman 14

I PROSES BISNIS LEVEL II- DIVISI PENGEMBANGAN USAHA

Proses Bisnis Internal Level II Divisi Pengembangan Usaha

Dinas Pengembangan UsahaDinas Perencanaan StrategisEkstenal DPU

Persetujuan

Direksi

Analisa Awal

Evaluasi RJP

Penyusunan

Analisa Bisnis

Penyusunan draft

RJPPPenyusunan Kajian

Penyusunan Project

Business Plan

Persetujuan

Direksi

Arahan Direksi

Proposal Peluang

Usaha

Persetujuan

Direksi

Persetujuan

Direksi

Proses Bisnis


Halaman 15

Penjelasan :

1. Arahan Direksi

Semua kegiatan yang ada di DPU berawal dari arahan Direksi sebagai acuan utama

dalam pelaksanaan kegiatan di DPU yang secara umum terdiri dari penyusunan

draft RJPP, penyusunan analisa bisnis, penyusunan kajian dan penyusunan project

business plan.

2. Penyusunan Draft RJPP dan Evaluasi RJPP

Penyusunan draft RJPP dikoordinasikan oleh DPU , dalam hal ini Dinas

Perencanaan Strategis. Masukan dalam penyusunan draft berasal dari seluruh

satuan kerja Kantor Pusat dan SBU. Draft RJPP disampaikan kepada Direksi untuk

memperoleh persetujuan.

Selanjutnya, DPU mengkoordinir evaluasi pelaksanaan RJPP yang telah disetujui

oleh Direksi.

3. Penyusunan Analisa Bisnis

Analilsa bisnis disusun oleh DPU, dalam hal ini Dinas Perencanaan Strategis,

dimana proses penyusunannya dilakukan secara periodik per semester dan non –

rutin sesuai kebutuhan. Dokumen analisa bisnis dilaporkan kepada Direksi untuk

menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

4. Penyusunan Kajian

DPU, dalam hal ini Dinas Pengembangan Usaha, melakukan suatu analisa awal

terhadap proposal peluang usaha yang berasal baik dari internal PGN maupun

eksternal. Hasil analisa awal dilaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan

persetujuan tindak lanjut. Berdasarkan persetujuan Direksi, DPU melakukan

penyusunan kajian yang mencakup aspek teknik maupun non-teknik untuk

mendapatkan kelayakan atas peluang usaha tersebut. Pelaksanaan penyusunan

kajian dapat dilakukan secara swakelola maupun dibantu oleh Konsultan. Hasil

kajian dilaporkan kepada Direksi untuk mendapat persetujuan.

5. Penyusunan Project Business Plan

Berdasarkan persetujuan Direksi, hasil kajian kelayakan suatu peluang usaha dapat

ditindaklanjuti dengan menyusun suatu project business plan yang berisi proposal

perencanaan bisnis pengembangan usaha.


Halaman 16

II PROSES BISNIS LEVEL III - PROSEDUR PENYUSUNAN RJPP

PROSES BISNIS LEVEL III- PENYUSUNAN RJPP

Satuan Kerja

Lain / SBU

Divisi LUPPKonsultanTim RJPP

Divisi Pengembangan

UsahaBOD / BOCProsedurNo

7

1

2

3

8

6

4

5

9

6

3

6

9

4

5

9

Arahan penyusunan

RJPP dan

pengesahan SK Tim

Penyusunan dan

Evalluasi RJPP

Memutuskan jenis

penyusunan, apakah

akan dilaksanakan

secara swakelola

atau menggunakan

jasa konsultan

5

Proses Pengadaan

Konsultan

Proses

Pengumpulan

Data

Penyusunan

Draft RJPP

Proses Persetujuan

Draft RJPP

9

a

1

Penyusunan

TOR

Pendistribusian

RJPP

RJPP diterima

oleh setiap satuan

kerja

2

3

4

5

6

7

8

9

Ya

Tidak

Ya

Tidak


Halaman 17

PROSES BISNIS LEVEL III- PENYUSUNAN RJPP

Satuan Kerja

Lain / SBU

Divisi LUPPKonsultanTim RJPP

Divisi

Pengembangan

Usaha

BOD / BOCProsedurNo

a

10 10

11

12

13 13 13 13

Evaluasi

Pelaksanan

RJPP

Proeses

persetujuan

hasil evaluasi

pelaksanaan

RJPP

Pendistribusian

hasil evaluasi

RJPP

Hasil RJPP

diterima oleh

setiap satuan

kerja

10

11

12

13

Ya

Tidak


Halaman 18

Penjelasan: 1) BOD/BOC memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan

(RJPP) dan mengesahkan SK Tim Penyusunan dan Evaluasi RJPP (Tim RJPP) 2) BOD/BOC memutuskan jenis penyusunan, apakah akan dilaksanakan secara swakelola

atau menggunakan jasa konsultan. 3) Jika tidak dilaksanakan secara swakelola maka Tim RJPP melakukan penyusunan TOR

pengadaan konsultan yang dikoordinir oleh DPU. Namun jika dilaksanakan secara swakelola maka DPU langsung melakukan proses pengumpulan data dari satuan kerja lain / SBU

4) Divisi LUPP melakukan proses pengadaan konsultan sampai diperoleh konsultan yang sesuai dengan kualifikasi untuk melakukan penyusunan RJPP

5) DPU melakukan proses pengumpulan data, road map dan business plan dari setiap satuan kerja./ SBU

6) Setelah data terkumpul maka : - Untuk kegiatan yang bersifat swakelola, Tim RJPP melakukan penyusunan draft

RJPP yang dikoordinir oleh DPU - Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat non-swakelola, Konsultan melakukan

penyusunan draft RJPP bersama Tim RJPP sebagai tim counterpart yang dikoordinir oleh DPU

7) Setelah penyusunan draft RJPP selesai maka diajukan kepada BOD/BOC untuk mendapat persetujuan

8) Jika Draft RJPP tersebut disetujui BOD/BOC, maka DPU melakukan pendistribusiannya ke BOD, BOC, seluruh satuan kerja dan SBU. Namun jika Draft RJPP tersebut tidak disetujui BOD/BOC, maka dilakukan proses perbaikan draft RJPP.

9) RJPP yang telah disahkan oleh BOD/BOC diterima oleh setiap Satuan Kerja dan SBU 10) RJPP yang telah disahkan, dievaluasi pelaksanaannya oleh Tim RJPP yang dikoordinir

oleh DPU pada setiap tahun berjalan 11) Setelah proses evaluasi RJPP selesai maka hasil evaluasi tersebut diajukan kepada

BOD/BOC untuk mendapat persetujuan Jika BOD/BOC menyetujui hasil evaluasi, maka DPU melakukan pendistribusiannya ke BOD, BOC, seluruh satuan kerja dan SBU. Namun jika BOD/BOC tidak menyetujui hasil evaluasi, maka dilakukan proses perbaikan evaluasi RJPP.

12) DPU mendistribusikan hasil evaluasi RJPP yang telah disahkan oleh BOD/BOC 13) Hasil Evaluasi RJPP yang telah disahkan oleh BOD/BOC diterima oleh setiap Satuan

Kerja dan SBU


Halaman 19

III

PROSES BISNIS LEVEL III- PROSEDUR PEMBUATAN KAJIAN DAN PROJECT

BUSINESS PLAN

PROSES BISNIS LEVEL III- PEMBUATAN KAJIAN BISNIS & PROJECT BUSINESS PLAN

KONSULTANSATUAN KERJA

LAINPIHAK LAINDPUDIREKSIPROSEDURNO.

Proses pengadaan

Konsultan sesuai dengan

prosedur yang berlaku

dalam kesepakatan

kerjasama antara PGN

dengan pihak lain

3

2

1

Tidak

7 *)

6

Melaporkan Kajian

1

7

Proses Pengadaan

Konsultan dengan

Dana APGN

3

2 Meninjau Kerangka

Acuan Kerja (KAK/TOR)

8

Mengevaluasi Kajian

8

1

10

Menetapkan

konsultan 7

6

7

99

4

Melaksanakan Kajian

5

Menerima Hasil

Kajian

6

Membentuk Tim

Pelaksana Kajian atau

Tim Counterpart

10

Ya

10

11 11

5 *)

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK/TOR)

2

3

4Memutuskan swakelola

atau tidak

TidakYa

Tidak

8 8

Proses evaluasi hasil

kajian Konsulatan

12 12

13TidakProses Persetujuan

Hasil Kajian13

Ya

Pembuatan Project

Business Plan1414 14 14**)

Tidak1515 Proses Persetujuan

Project Business Plan

Ya

16**)Pelaksanaan kegiatan

lanjutan16

Selesai17 Akhir Kegiatan


Halaman 20

Penjelasan:

1. DPU atau Pihak Lain membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) sebagai langkah awal kegiatan Pembuatan Kajian.

2. DPU atau DPU bersama dengan Pihak Lain melakukan peninjauan terhadap KAK/TOR yang telah disiapkan, sehingga diperoleh suatu KAK/TOR yang memadai sesuai dengan tujuan pembuatan Kajian.

3. DPU atau DPU bersama dengan Pihak Lain membentuk Tim Counterpart yang terdiri dari personil Perusahaan atau bersama dengan personil Pihak Lain.

4. DPU atau DPU bersama-sama dengan Pihak Lain memutuskan apakah Kajian akan dilakukan secara swakelola; Ya; apabila diputuskan Kajian akan dilakukan dengan swakelola. Sehingga proses

pengadaan Konsultan ditiadakan. Dan proses dilanjutkan dengan pelaksanaan Kajian. Tidak; apabila diputuskan Kajian akan dilakukan dengan menunjuk Konsultan;

a. Apabila Perusahaan tidak melakukan kerja sama dengan Pihak Lain, maka proses pengadaan Konsultan dilakukan oleh Satuan Kerja Lain, dalam hal ini adalah Divisi Logistik atau Divisi Layanan Umum dan Pengamanan Perusahaan (LUPP), dengan sumber dana seluruhnya dari APGN.

b. Apabila dari hasil kesepakatan dalam Nota Kesepahaman, Perusahaan dan Pihak Lain secara bersama-sama terlibat dalam pembuatan Kajian, maka proses pengadaan dan pembiayaan Konsultan dilakukan berdasarkan Kesepakatan Para Pihak. Apabila Pihak Lain bertindak sebagai pemberi dana hibah, maka proses pengadaan

dan pembiayaan Konsultan dilakukan berdasarkan Kesepakatan Para Pihak.

5. Satuan Kerja Lain (Divisi Logistik atau Divisi LUPP) melakukan proses pengadaan jasa Konsultan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan, berdasarkan permintaan dari DPU.

6. Perusahaan atau Perusahaan dan Pihak Lain, melakukan proses pengadaan jasa Konsultan.

7. Proses penetapan Konsultan yang bertanggung jawab dalam melakukan proses Kajian: a. Jika sumber dana pelaksanaan Kajian seluruhnya dari dana APGN, Satuan Kerja Lain

(Divisi Logistik atau LUPP) melakukan penetapan Konsultan, atau b. Jika sumber dana pelaksanaan Kajian berasal dari dana hibah atau berasal dari dana

bersama antara Perusahaan dan Pihak Lain, maka kedua pihak melakukan penetapan Konsultan berdasarkan Kesepakatan Para Pihak.

8. Pelaksanaan Kajian: a. Tim Counterpart melakukan Kajian terhadap bidang usaha yang akan dikembangkan,

jika dilakukan secara swakelola b. Konsultan yang telah ditetapkan melaksanakan Kajian.


Halaman 21

9. Konsultan menyampaikan laporan Kajian secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, baik kepada DPU atau kepada DPU dan Pihak Lain.

10. DPU atau DPU bersama Pihak Lain melakukan evaluasi terhadap hasil Kajian yang disampaikan oleh Konsultan.

11. Proses evaluasi hasil Kajian: Ya; apabila hasil Kajian yang disampaikan Konsultan sesuai dan memenuhi

persyaratan DPU atau DPU dan Pihak Lain yang terdapat dalam Kontrak, dan hasil Kajian tersebut disampaikan kepada Direksi.

Tidak; apabila hasil Kajian belum memenuhi persyaratan DPU atau DPU dan Pihak Lain yang terdapat dalam Kontrak. Hasil Kajian tersebut disampaikan kembali ke Konsultan untuk diperbaiki dan disempurnakan.

12. Direksi menerima hasil Kajian yang telah dilakukan oleh DPU.

13. Proses persetujuan Direksi untuk menindaklanjuti hasil Kajian: Ya; apabila Direksi memandang hasil Kajian berpotensi untuk dapat dikembangkan

oleh Perusahaan. Langkah selanjutnya adalah Direksi menginstruksikan kepada DPU untuk membuat Project Business Plan.

Tidak; apabila Direksi memandang hasil Kajian tidak berpotensi bagi pengembangan bisnis Perusahaan. Dan ini merupakan akhir dari proses Pembuatan Kajian & Project Business Plan yang dilakukan oleh DPU.

14. DPU dibantu Satuan Kerja Lain atau DPU bersama Pihak Lain membuat Project Business Plan berdasarkan data-data dan hasil yang diperoleh dari Kajian yang telah dilakukan. Satuan Kerja Lain yang dimaksud antara lain Divisi Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan, Divisi Hukum, Divisi Pasokan Gas, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan

Perusahaan.

DPU menyampaikan hasil Project Business Plan kepada Direksi untuk mendapat

persetujuan pelaksanaan tindak lanjut.

15. Proses persetujuan Direksi untuk menindaklanjuti hasil Project Business Plan: Ya; apabila Direksi menganggap bahwa Project Business Plan yang dibuat layak untuk

diimplementasikan atau dilanjutkan ke tahap berikutnya. Direksi menginstruksikan kepada Satuan Kerja Lain untuk menindaklanjuti atau mengimplementasikan Project Business Plan tersebut.

Tidak; apabila Direksi menganggap bahwa Project Business Plan yang dibuat tidak layak untuk diimplementasikan atau dilanjutkan ke tahap berikutnya. Project Business Plan tersebut dijadikan arsip oleh DPU. Dan ini merupakan akhir dari kegiatan Pembuatan Kajian & Project Business Plan oleh DPU.

16. Pelaksanaan kegiatan lanjutan oleh Satuan Kerja Lain (Divisi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan) berupa pembuatan Project Strategic Plan.


Halaman 22

17. Akhir dari Kegitan Pembuatan Kajian & Project Business Plan.BOD/BOC memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan mengesahkan SK Tim Penyusunan dan Evaluasi RJPP (Tim RJPP)

IV PROSES BISNIS LEVEL III- PROSEDUR PEMBUATAN NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA PENGEMBANGAN USAHA

PROSES BISNIS LEVEL III- PEMBUATAN NOTA KESEPAHAMAN (MoU)

SATUAN KERJA

LAINPIHAK LAINDPUDIREKSIPROSEDURNO.

Tidak

Ya

2 2

11. Membuat dan menyampaikan

draft Nota Kesepahaman

Membuat/Mengevaluasi draft

Nota Kesepahaman2.

3. Proses evaluasi draft Nota

Kesepahaman3

Akhir kegiatan

6.

7.

Penandatanganan Nota

Kesepahaman

4 4 4Melakukan finalisasi Nota

Kesepahaman4.

5.Persetujuan final Nota

Kesepahaman 5

Ya

Tidak

6 6

Selesai

1) Pihak Lain menyampaikan draft Nota Kesepahaman awal kepada DPU 2) DPU bersama dengan Satuan Kerja Lain (Bidang Hukum) akan melakukan evaluasi atas

usulan draft Nota Kesepahaman awal.

Kegiatan Evaluasi Nota Kesepahaman yang dimaksud adalah penyelarasan atas isi

kerja sama yang akan dilakukan para pihak sesuai dengan tujuan kerja sama yang

hendak dilakukan serta tinjauan dari sisi hukum atas referensi yang dipakai sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini DPU membuat/melakukan evaluasi atas

isi Kerja Sama Pengembangan Usaha yang akan dilakukan sedangkan Satuan Kerja

Lain (Bidang Hukum) membuat/mengevaluasi batasan dan koridor hukum yang ada

dalam draft Nota Kesepahaman tersebut.


Halaman 23

DPU dan Satuan Kerja Lain (Bidang Hukum) dapat pula membuat draft Nota

Kesepahaman Kerja Sama Pengembangan Usaha untuk kemudian dilakukan

pembahasan.

3) Proses evaluasi draft Nota kesepahaman yang dilakukan DPU dan Satuan Kerja Lain (Bidang Hukum) :

Ya; jika hasilnya bisa diterima DPU, dan akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu finalisasi draft.

Tidak; jika hasilnya tidak bisa diterima DPU, maka draft Nota Kesepahaman akan dikembalikan kepada Pihak Lain untuk direvisi. Proses ini bisa berlangsung beberapa kali siklus.

4) Dalam hal Nota Kesepahaman dibuat oleh DPU dan Satuan Kerja Lain (Bidang Hukum), maka akan langsung dilanjutkan dengan proses berikutnya yaitu Finalisasi Nota Kesepahaman

5) Perusahaan, yang diwakili DPU dan Satuan Kerja Lain (Bidang Hukum) bersama Pihak Lain akan melakukan finalisasi atas draft Nota Kesepahaman sampai tercipta kesepakatan antara kedua belah pihak. Persetujuan atas draft final Nota Kesepahaman dinyatakan dengan memberikan paraf pada setiap lembar dokumen Nota Kesepahaman final tersebut. Draft final Nota Kesepahaman tesebut kemudian disampaikan kepada Direksi Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan.

6) Direksi Perusahaan menandatangani Nota Kesepahaman kerja sama yang diikuti juga dengan penandatanganan oleh Direksi Pihak lain yang diberikan otorisasi sesuai dengan bidang kerja sama yang akan dilakukan.

7) Akhir dari kegiatan pembuatan Nota Kesepahaman Kerja sama Pengembangan Usaha. Dokumen original Nota kesepahaman yang telah ditandatangani akan disimpan oleh Bidang Hukum sedangkan DPU akan menerima copy dokumen.


Halaman 24

V PROSES BISNIS LEVEL III - PROSEDUR PENYUSUNAN ANALISA BISNIS

PROSES BISNIS LEVEL III- PENYUSUNAN ANALISA BISNIS

No Prosedur Pihak LainSatuan Kerja Lain / SBUDivisi Pengembangan

UsahaBOD

Arahan Direksi

Pengumpulan Data

Penyusunan Analisa Bisnis

Laporan

Analisa Bisnis

Penyediaan :

Data

Informasi

Penyediaan :

Data

Informasi

BOD memberikan

arahan untuk

penyusunan

analisa bisnis

yang bersfiat non

rutin, sedangkan

untuk analisa

yang bersifat rutin

secara periodik

langsung

dilakukan oleh

DPU

1

DPU melakukan

proses

pengumpulan

data baik internal

maupun ekternal

2

Satuan kerja

lain / SBU dan

pihak lain

menyediakan

data yang

diminta oleh

DPU

3

Setelah data dan

informasi diterima,

kemudian DPU

melakukan

penyusunan

analisa bisnis.

4

DPU

melaporkan

hasil kegiatan

analisa bisnis

yang telah

dilakukan

kepada BOD

5

Penjelasan:

1) BOD memberikan arahan untuk penyusunan analisa bisnis yang bersfiat non rutin, sedangkan untuk analisa yang bersifat rutin secara periodik langsung dilakukan oleh DPU

2) DPU melakukan proses pengumpulan data baik internal maupun ekternal 3) Satuan kerja lain / SBU dan pihak lain menyediakan data yang diminta oleh DPU 4) Setelah data dan informasi diterima, kemudian DPU melakukan penyusunan analisa

bisnis. 5) DPU melaporkan hasil kegiatan analisa bisnis yang telah dilakukan kepada BO


Halaman 25

Revisi : 02

Tanggal : 21 November 2008

KETERANGAN

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Penetrasi Pasar

Baru

TW I 11% Menyelesaikan Kajian "

Small to Medium Scale

CNG/LNG Distribution

System" yang sebagian

dananya merupakan

grant dari USTDA

INV 1.035.220

2 Security of Supply TW IV 8% Melaksanakan

Technical Assistance

Coal Bed Methane di

Sumatera Selatan dan

Kalimantan Timur

dengan dana grant dari

USTDA

INV 4.234.816

3 TW IV 0% Melaksanakan Kajian

Mini LNG Sistem

INV 7.276.225 Penundaan

pelaksanaan Jasa

Konsultan FS LNG RT

dilakukan berdasarkan

ND dari Dirut kepada

Dirbang tanggal 25

April 2008 perihal

'Penundaan

pelaksanaan lelang

FS LNG RT Sumatera

Utara'TW IV 12% Melaksanakan Kajian

LNG Receiving

Terminal di Jawa Timur

INV 4.785.221

TW IV 2% Melaksanakan Survey

dan Benchmarking

sesuai lokasi yang

telah direncanakan

EB 303 965.506

4 Pengembangan

usaha non core

dalam rangka

mengoptimalkan

pemanfaatan aset

TW IV 7% Mengadakan

upgarding system serta

spare part

INV 1.08. 370 641.980

TW I 2% Mengadakan

infrastruktur untuk

mendukung kegiatan

operasional fiber optik

338.920

TW I 2% Mengadakan peralatan

kerja untuk mendukung

kegiatan operasional

fiber optik

523.000

TW III 2% Membangun

infrastruktur

telekomunikasi

berbasis metro ethernet

1.090.298

TW III 2% Mengadakan dan

upgrading system NOC

Batam

2.234.410

5 Rencana Jangka

Panjang

Perusahaan

TW III 10% Menyelesaikan

penyusunan RJP

Rolling Plan 2008-2012

EB 309 3.355.838

6 Program kemitraan

dengan stake

holder

TW II 5% Melaksanakan

partisipasi PGN

sebagai sponsor dalam

RC-oppinet ITB

EB 309 280.000

TW II 5% Melaksanakan

partisipasi PGN

sebagai sponsor dalam

RC-oppinet ITB7 Tim LNG TW IV 6% Mengadakan mesin

dan inventaris kantor

untuk kegiatan Tim

LNG

223.300

TW IV 4% Melakukan persiapan

untuk terlaksananya

proyek

3.309.166

TW IV 2% Melakukan kegiatan

konsultasi untuk

terlaksananya proyek

2.444.715

8 Perbaikan Sistem

Internal

Melaksanakan evaluasi

dan monitoring

realisasi anggaran

- Beban Pekerja max. sesuai RKAP 2% EB 100 -

- Beban Material max. sesuai RKAP 2% EB 200 261.211

- Beban Jasa

Pihak Ketiga max. sesuai RKAP

0%EB 300 1.373.200

- Beban Alokasi max. sesuai RKAP 2% EB 400

- Beban Umum max. sesuai RKAP 2% EB 500 1.281.038

- Anggaran

Investasi lainnya

max. sesuai RKAP

2% Melaksanakan

penyampaian usulan

RKAP dan evaluasi

triwulanan

INV 1.08 501

55.000

9 31

Agustus

2008

2% Melaksanakan

penyampaian usulan

RKAP dan evaluasi

triwulanan TW I : 30

April 2008

2%

TW II : 31

Juli 2008

2%

TW III :

30

Oktober

2008

2%

TW IV :

31 Januari

2009

2%

100,00% 35.709.064

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

KOMITMEN MANAJEMEN TAHUN 2008

DIREKTORAT : PENGEMBANGAN

SATUAN KERJA : DIVISI PENGEMBANGAN USAHA

NOUPAYA

STRATEGIS

SASARAN PER SATUAN

KERJA

KPI (KEY PERFORMANCE

INDICATORS)TARGET BOBOT

Terlaksananya Proses

Pengadaan Konsultan

Pelaksana Kajian

ANGGARAN

KODE

AKUN

RUPIAH

(Ribuan)

Tersedianya kajian moda

transportasi gas alternatif

selain jaringan pipa.

Tersedianya laporan akhir

studi CNG/LNG yang

disetujui oleh tim

counterpart untuk

disampaikan kepada direksi

PROGRAM KERJA

Tersedianya laporan survey

dan Benchmarking

Tersedianya Critical Spare

parts

Tersedianya Infrastruktur

Network Operating Center

(NOC) Jambi (luncuran)

Terselesaikannya Kajian

sumber pasokan gas

alternatif (CBM)

Tersedianya dokumen

amandemen kontrak

pelaksanaan studi yang

disetujui direksi

sebagaimana yang diminta

USTDA

Terselesaikannya kajian

untuk mengatasi gas

shortage

Pengadaan mesin kantor

dan inventaris kantor

Tersedianya peralatan kerja

Terlaksananya

pembangunan Metro

ethernet di Batam

Terlaksananya

pembangunan jaringan

akses NOC BatamTerselesaikannya

Penyusunan RJP Rolling

Plan 2009-2013

Terlaksananya proses

pengadaan untuk jasa

konsultan penyusunan

dokumen RJPP 2009-2013

Biaya Persiapan Proyek

Konsultan LNG

Terlaksananya efesiensi

anggaran operasi dan

anggaran investasi rutin

Terlaksananya monitoring

efisensi anggaran operasi

dan investasi

Terlaksananya partisipasi

PGN dalam kegiatan riset

di perguruan tinggi

Tersedianya dokumen

kontrak partisipasi PGN

dalam RC Oppinet tahun ke-

7Tersedianya dokumen

Annual Report RC-Oppinet

tahun ke-6

Terlaksananya kegiatan

Tim LNG

Terlaksananya penyampaian

RKAP sesuai batas waktu

yang ditentukan

Terlaksananya laporan

evaluasi RKAP Triwulanan

Terlaksananya pelaporan

tepat waktu

TOTAL

Rencana Kerja dan Prognosa


Halaman 26

Revisi : 01

Tanggal : 21 November 2008

PROGNOSA PROGNOSA REALISASI

REALISASIPENCAP

AIANSKOR

2008 STATUS S.d TW III

TARGET TARGET RUPIAH 2008 2008

TW III (Ribuan)

(5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11) -1200,0% (13) (14) (15) (16) -17

1 Penetrasi Pasar

Baru

TW I Laporan akhir

telah selesai

11% 100,0% 11,0% Menyelesaikan

Kajian " Small to

Medium Scale

CNG/LNG

Distribution

System" yang

sebagian dananya

merupakan grant

dari USTDA

INV 1.035.220 744.693 - Kegiatan luncuran

dengan total dana

sebesar US$ 542.000

dimana dana grant

USTDA sebesar US$

487.000,- dan dana

pendampig PGN sebesar

US$ 54.200,-. Untuk

tahun 2008 dianggarkan

pembayaran tahap akhir

. Kegiatan ini telah

selesai

744.693

2 Security of

Supply

TW IV 8% 80,0% 6,4% Melaksanakan

Technical

Assistance Coal

Bed Methane di

Sumatera Selatan

dan Kalimantan

Timur dengan dana

grant dari USTDA

INV 4.234.816 - - Merupakan kajian

dengan dana Grant

dari USTDA sebesar

US$ 476.256,- , dana

dari PENDAWA

sebesar US$ 59.833,-

dan PGN sebesar US$

107.500,-

0

- Untuk tahun 2008

direncanakan akan

terserap sebesar 70%

(proyek muti years)

- Saat ini masih dalam

proses persetujuan

amandemen kontrak

3 TW IV 0% 0,0% 0,0% Melaksanakan

Kajian Mini LNG

Sistem

INV 7.276.225 - Penundaan

pelaksanaan Jasa

Konsultan FS LNG RT

dilakukan berdasarkan

ND dari Dirut kepada

Dirbang tanggal 25

April 2008 perihal

'Penundaan

pelaksanaan lelang FS

LNG RT Sumatera

Utara'

0


Kajian LNG

Receiving Terminal

di Jawa Timur

INV 4.785.221 - Proses pelelangan di

Logistik

0


Survey dan

Benchmarking

sesuai lokasi yang

telah direncanakan

EB 303 965.506 - Belum dilakukan

karena kegiatan LNG

belum berjalan

0

4 Pengembangan

usaha non core

dalam rangka

mengoptimalkan

pemanfaatan

aset

TW IV 7% 20,0% 1,4% Mengadakan

upgarding system

serta spare part

INV 641.980 600.000 Selesai 0

TW I 2% 100,0% 2,0% Mengadakan

infrastruktur untuk

mendukung

kegiatan

operasional fiber

optik

338.920 258.728 Selesai 258.728

TW I 2% 100,0% 2,0% Mengadakan

peralatan kerja

untuk mendukung

kegiatan

operasional fiber

INV 523.000 544.060 Selesai 544.060

TW III 2% 100,0% 2,0% Membangun

infrastruktur

telekomunikasi

berbasis metro

ethernet

INV 1.090.298 1.090.298 Selesai -

TW III 2% 100,0% 2,0% Mengadakan dan

upgrading system

NOC Batam

INV 2.234.410 1.595.653 Selesai 544.030

5 Rencana Jangka

Panjang

Perusahaan

TW IV 10% 80,0% 8,0% Menyelesaikan

penyusunan RJP

Rolling Plan 2008-

2012

EB 309 3.355.838 - Proses pengadaan di

Logistik

6 Program

kemitraan

dengan stake

holder

TW III 6% 100,0% 6,0% Melaksanakan

partisipasi PGN

sebagai sponsor

dalam RC-oppinet

ITB

EB 309 280.000 150.000 Selesai 150.000

TW II Telah tersedia

dokumen

annual report

RC-oppinet

5% 100,0% 5,0% Melaksanakan

partisipasi PGN

sebagai sponsor

dalam RC-oppinet

ITB

EB 309 Selesai

7 TIM LNG TW IV 5% 90,0% 4,5% Mengadakan

mesin dan

inventaris kantor

untuk kegiatan Tim

LNG

INV 223.300 100.000 Selesai 13.913

TW IV 4% 50,0% 2,0% Melakukan

persiapan untuk

terlaksananya

proyek

INV 3.309.166 - Biaya-biaya yang terjadi

dibebankan pada

anggran operasi DPU

0

TW IV 2% 0,0% 0,0% Melakukan

kegiatan konsultasi

untuk

terlaksananya

proyek

INV 2.444.715 - Belum dilaksanakan 0

8 Perbaikan

Sistem Internal

0,0% Melaksanakan

evaluasi dan

monitoring realisasi

anggaran- Beban

Material 65.303 32.044 2% 113,5% 2,4%

EB 200 261.211 296.418

Selesai190.418

- Beban Jasa

Pihak Ketiga343.300 76.381

2% 72,8% 1,5%

EB 300 1.373.200

1.000.000

Selesai

381.671

- Beban

Alokasi - 0% 0,0% 0,0%

EB 400 - Selesai

- Beban

Umum 320.260 31.570 2% 52,1% 1,1%

EB 500 1.281.038 667.768

Selesai167.397

- Anggaran

Investasi

lainnya 55.000

2% 100,0% 2,1% INV

55.000

55.000

Selesai

9 31

Agustus

2007

2% 100,0% 1,7% Melaksanakan

penyampaian

usulan RKAP dan

evaluasi triwulanan

Selesai

TW I : 30

April 2008

Tercapai (data

terlampir)

2% 100,0% 1,7% Selesai

TW II : 31

Juli 2008

Tercapai (data

terlampir)

2% 100,0% 1,7% Selesai

TW III :

30

Oktober

2008

2% 100,0% 1,7% Selesai

TW IV :

31 Januari

2009

2% 100,0% 1,7% Selesai

97% 77,7% 35.709.064 7.102.619 2.994.911

NOUPAYA

STRATEGIS

SASARAN PER

SATUAN KERJA

KPI (KEY

PERFORMANCE

INDICATORS)

TARGET

Terselesaikannya Kajian

sumber pasokan gas

alternatif (CBM)


PROGNOSA PENCAPAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2008

DIREKTORAT : PENGEMBANGAN

SATUAN KERJA : DIVISI PENGEMBANGAN USAHA

BOBOTPROGRAM

KERJA

ANGGARAN

KODE

AKUN

RUPIAH

(Ribuan)

Tersedianya kajian

moda transportasi gas

alternatif selain jaringan

pipa.

Tersedianya laporan

akhir studi CNG/LNG

yang disetujui oleh tim

counterpart untuk

disampaikan kepada

direksi

Tersedianya dokumen

amandemen kontrak

pelaksanaan studi yang

disetujui direksi

sebagaimana yang

diminta USTDA

Tersedianya laporan

survey dan

Benchmarking

Terlaksananya Proses

Pengadaan Konsultan

Pelaksana Kajian

Terselesaikannya kajian

untuk mengatasi gas

shortage

Terlaksanananya

penyiapan sarana dan

prasarana untuk

komersialisasi usaha FO

Tersedianya Critical

Spare parts

Tersedianya

Infrastruktur Network

Operating Center (NOC)

Jambi (luncuran)

Pengadaan mesin

kantor dan inventaris

kantor

Biaya Persiapan Proyek

Tersedianya peralatan

kerja

Terlaksananya

pembangunan Metro

ethernet di Batam

Terlaksananya

pembangunan jaringan

akses NOC BatamTerselesaikannya

Penyusunan RJP 2009-

2013

Terlaksananya proses

pengadaan untuk jasa

konsultan penyusunan

dokumen RJPP 2009-

Konsultan LNG

Terlaksananya efesiensi


anggaran investasi rutin

Terlaksananya

monitoring efisensi


investasi

Terlaksananya

partisipasi PGN dalam

kegiatan riset di

perguruan tinggi

Tersedianya dokumen

kontrak partisipasi PGN

dalam RC Oppinet

tahun ke-8

Tersedianya dokumen

Annual Report RC-

Oppinet tahun ke-7

Terlaksananya

pelaporan tepat waktu

Terlaksananya

penyampaian RKAP

sesuai batas waktu yang

ditentukan

Terlaksananya laporan

evaluasi RKAP

Triwulanan

TOTAL


Halaman 27

Divisi Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan


Halaman 28

A. Tentang Kami

Describe us in one word, only one word. Perencanaan, RKUP, design, standard, monitoring,

survey, FS, jaringan, laporan. Mungkin setelah membaca beberapa lembar berikutnya, Anda bisa

menambahkan.

Divisi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan (DP3) sering dikenal dengan nama

Perencanaan (saja). Divisi ini sudah berulang kali berganti nama. Sebelumnya adalah Divisi

Perencanaan dan Enjiniring.

DP3 mempunyai tiga dinas yaitu Dinas Perencanaan, Dinas Pengendalian Pembangunan, dan

Dinas Enjiniring. Dua Dinas pertama menempati lantai 5 (lima) Gedung B Kantor PGN Pusat,

sementara Dinas Enjiniring menempati 4 (empat) Gedung C.

DP3 dipimpin oleh Iwan Heryawan selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan. Dalam melaksanakan tugasnya, beliau dibantu oleh 3 (tiga) orang Manager yaitu

Yosviandri, Retno Kadarini, dan Djoko Saputro. Selain itu terdapat 5 orang Spesialis I, 25 orang

staff, 3 orang administrator, 1 orang sekretaris serta 5 orang tenaga outsourcing. Jumlah personil

yang cukup banyak ini terjadi setelah mutasi personil Enjiniring PTGI ke Enjiniring DP3 pada

pertengahan tahun 2008.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DP3 banyak berhubungan dengan Divisi lain di

Kantor Pusat maupun bagian Teknik dan Konstruksi di SBU (Hosbu dan Distrik). Kerja sama yang

sinergis, komunikasi yang lancar, dan koordinasi yang baik selalu dipupuk sehingga diharapkan

pekerjaan dan target-target yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Tentang Kami


Halaman 29

Personil Dinas Perencanaan dan Dinas Pengendalian Pembangunan

Personil Dinas Enjiniring

Personil Divisi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan


Halaman 30

Personil Dinas Enjiniring


Halaman 31

A. DIVISI PPP

Fungsi : menyusun kebijakan dan melakukan perencanaan, rekayasa, analisa 0tekno ekonomi,

standar teknis dan sertifikasi, serta pengendalian kegiatan pembangunan jaringan pipa gas bumi,

moda transportasi lain beserta fasilitas penunjangnya.

Tugas :

a. Menyusun kebijakan dan strategi serta bertanggung jawab terhadap perencanaan,

pengendalian pembangunan dan pengendalian teknis di lingkungan perusahaan.

b. Menyusun usulan prioritas dari rencana kerja investasi jaringan pipa transmisi dan distribusi

gas beserta fasilitas penunjangnya.

c. Menyusun perencanaan dan rekayasa teknik serta perkiraan nilai proyek untuk

pengembangan pipa transmisi, distribusi gas bumi dan moda transportasi lain beserta fasilitas

penunjangnya untuk wilayah dan usaha baru.

d. Mengevaluasi hasil tinjauan atas kehandalan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi

eksisting beserta fasilitas penunjangnya serta memberikan arahan atas permasalahan teknis

di SBU dan Proyek.

e. Menyiapkan dokumen teknis pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan jaringan pipa dan

moda transmisi lain beserta fasilitas penunjangnya di wilayah baru.

f. Memonitor pelaksanaan proyek pembangunan jaringan transmisi, distribusi gas bumi dan

moda transportasi lain beserta fasilitas penunjangnya dari segi waktu, biaya dan mutu.

g. Memonitor dan mengevaluasi hasil detail enjiniring, konstruksi dan penerapan QA/QC

pembangunan jaringan transmisi, distribusi gas bumi dan moda transportasi lain beserta

fasilitas penunjangnya.

h. Menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi standar disain teknis, spesifikasi material dan

prosedur konstruksi jaringan transmisi, distribusi gas dan moda transportasi lain beserta


i. Menyusun, mengevaluasi dan menetapkan analisa harga satuan pekerjaan pemasangan

jaringan pipa transmisi, distribusi gas dan moda transportasi lain beserta fasilitas

penunjangnya.

j. Mengendalikan dan mengevaluasi sertifikasi kelayakan peralatan jaringan transmisi, distribusi

gas dan moda transportasi lain beserta fasilitas penunjangnyaenjelaskan alur atau



Halaman 32

B. DINAS PERENCANAAN

Fungsi : menyusun dan mengendalikan perencanaan jaringan pipa gas bumi, moda transportasi

lain beserta fasilitas penunjangnya.

Tugas :

a. Mengkoordinir kegiatan perencanaan penentuan jalur dan lokasi serta prasarana pendukung

untuk wilayah baru dan usaha baru.

b. Mengkoordinir kegiatan perencanaan jaringan pipa transmisi, distribusi dan moda transportasi

lain untuk wilayah baru dan usaha baru.

c. Mengkoordinir kegiatan perhitungan tekno ekonomi sebagai tindak lanjut dari kajian bisnis

dalam rangka pengembangan usaha transmisi dan distribusi, moda transportasi lain serta

usaha baru yang mendukung pengembangan bisnis perusahaan.

d. Mengkoordinir usulan rencana kerja investasi jaringan pipa transmisi dan distribusi gas

beserta fasilitas penunjangnya

e. Mengkoordinir kegiatan tinjauan atas kehandalan jaringan pipa eksisting beserta fasilitas

penunjang dan pengembangannya.

C. DINAS ENJINIRING

Fungsi : melaksanakan kegiatan rekayasa jaringan pipa gas bumi, moda transportasi lain beserta


Tugas :

a. Mengkoordinir penyusunan rekayasa jaringan pipa gas bumi, moda transportasi lain beserta

fasilitas penunjangnya untuk wilayah baru dan usaha baru dalam rangka menyiapkan

dokumen teknis dan engineering estimate.

b. Mengkoordinir penyusunan dan analisa harga satuan pekerjaan pemasangan jaringan pipa

transmisi, distribusi gas bumi, moda transportasi lain beserta fasilitas penunjangnya.

c. Mengkoordinir pengembangan dan pengendalian standar disain teknis dan spesifikasi

material jaringan pipa gas bumi, moda transportasi lain beserta fasilitas penunjangnya.

d. Memonitor dan mengevaluasi detail enjiniring pembangunan jaringan transmisi, distribusi gas

bumi, moda trasportasi lain beserta fasilitas penunjangnya.

e. Mengkoordinir pengendalian sertifikasi kelayakan peralatan jaringan pipa transmisi dan

distribusi gas bumi, moda transportasi lain beserta fasilitas penunjangnya.


Halaman 33

D. DINAS PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Fungsi : melaksanakan pengendalian terhadap proyek pembangunan jaringan pipa transmisi,

distribusi gas bumi, moda transportasi lain beserta fasilitas penunjangnya.

Tugas :

a. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan jaringan transmisi, distribusi gas

bumi, moda trasportasi lain beserta fasilitas penunjangnya dari segi waktu dan biaya.

b. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penerapan QA/QC pembangunan jaringan

transmisi, distribusi gas bumi, moda transportasi beserta fasilitas penunjangnya dari segi

mutu.

c. Mengkoordinir pengembangan dan pengendalian standar konstruksi jaringan pipa gas bumi,

moda transportasi lain beserta fasilitas penunjangnya.

d. Mengkoordinir pelaksanaan serah terima fisik hasil pembangunan jaringan transmisi,

distribusi gas bumi, moda transportasi beserta fasilitas penunjangnya.


Halaman 34

I. STRUKTUR ORGANISASI

DINAS

PERENCANAAN

STRUKTUR ORGANISASI

DIVISI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN

DIVISI PPP

SUB BIDANG

PERENCANAAN UMUM DAN

TEKNO EKONOMI

SUB BIDANG

PENGENDALIAN

PEENCANAAN

DINAS ENJINIRINGDINAS

PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN

SUB BIDANG

PENGENDALIAN

PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

SUB BIDANG

PENGENDALIAN MUTU

PEMBANGUNAN

SUB BIDANG REKAYASA

JARINGAN DAN SERTIFIKASI

SUB BIDANG REKAYASA

FASILITAS

SUB BIDANG

PENGENDALIAN ENJINIRING


Halaman 35

I. Petunjuk Pelaksanaan Business Process Level II Divisi Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan.

1. Rencana investasi untuk wilayah eksisting dibuat oleh :

- Unit atau Distrik, dituangkan dalam usulan RKUP beserta semua persyaratannya,

- Divisi Pasokan dan Divisi Pemasaran, dituangkan dalam PJBG.

2. Rencana investasi untuk wilayah baru dibuat oleh :

- DPU, dituangkan dalam hasil studi kelayakan,

- Divisi Pasokan dan Divisi Pemasaran, dituangkan dalam GSA/GTA.

3. Analisa Tekno Ekonomi dan Pembuatan Basic Design merupakan tahapan dalam

pengembangan jaringan pipa dan moda transportasi lain di wilayah baru.

4. Kompilasi Dokumen RKUP dikirim ke Divisi Anggaran selaku Ketua Komite Anggaran

5. Evaluasi Dokumen Teknis meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen, analisa jaringan,

evaluasi RKM dan RAB, dan Analisa Tekno Ekonomi

6. Dokumen Evaluasi dilaporkan ke Direktur Pengembangan untuk mendapatkan persetujuan

secara teknis dan selanjutnya dikirimkan ke Direktur Kuangan.

7. Monitoring pelaksanaan proyek dilakukan oleh Dinas Pengendalian Pembangunan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari pekerjaan terkontrak sampai kegiatan serah

terima operasional.

8. Jika terdapat standar teknis yang tidak dapat diaplikasikan dalam pekerjaan konstruksi dari

hasil Monitoring, akan ditindaklanjuti oleh dinas Enjiniring untuk dilakukan penyempurnaan

standar.

II. Petunjuk Pelaksanaan Business Process Level III Analisa Tekno Ekonomi dan

Penyusunan Basic Design.

1. Dari hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Dinas Pengembangan Usahan dan GTA/GSA

yang disusun oleh Divisi Pasokan Gas, Dinas Perencanaan melakukan kegiatan survey

dalam rangka pemilihan jalur/lokasi.

2. Dinas Perencanaan melakukan evaluasi kelayakan jaringan dengan membandingkan kondisi

jaringan eksisting dengan jaringan baru yang diusulkan dalam rencana kerja termasuk

kesesuian antara gas yang tersedia dengan pengalokasian.

3. Dinas Enjiniring membuat:

- basic design yang meliputi penentuan spesifikasi material dan prosedur,



Halaman 36

- rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja sesuai dengan

RKM dan Gambar Rencana.

4. Dinas Perencanaan melakukan analisa tekno ekonomi

5. Setelah mempersiapkan basic design dan EE dan melakukan analisa tekno ekonomi, Divisi

Perencanaan Enjiniring membuat rencana kerja yang dituangkan dalam usulan RKUP.

6. Kepala Divisi Perencanaan Enjiniring melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap hasil evaluasi

studi kelayakan/GTA/GSA untuk penentuan lebih lanjut apakah akan di analisa ulang atau

cukup dilaporkan kepada Direksi.

III. Petunjuk Pelaksanaan Business Process Level III Evaluasi Dokumen Teknis.

1. Dinas Perencanaan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai dengan tata cara

penyusunan dan evaluasi usulan rencana kerja pengembangan

2. Dinas Perencanaan melakukan evaluasi kelayakan jaringan dengan membandingkan kondisi

jaringan eksisting dengan jaringan baru yang diusulkan dalam rencana kerja termasuk

kesesuian antara gas yang tersedia dengan pengalokasian.

Secara paralel, Dinas Enjiniring melakukan pemeriksaan apakah material yang digunakan

sesuai dengan spesifikasi teknis yang digunakan di PGN.

Dinas Enjiniring menganalisa rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan

rencana kerja dengan menggunakan harga satuan material yang dikeluarkan oleh Divisi

Logistik dan harga satuan konstruksi yang dikeluarkan oleh DPE sesuai dengan RKM dan

Gambar Rencana.

3. Dinas Perencanaan melakukan analisa tekno ekonomi

4. Dinas Perencanaan mengevaluasi risiko anggaran terhadap suatu rencana investasi sesuai

dengan tata cara pada SED No. 021.E/31/BANG/2004)

5. Unit/Proyek melakukan memperbaiki usulan RKUP sesuai dengan hasil evaluasi Divisi

Perencanaan Enjiniring atau apabila:

- terdapat pekerjaan penting dan mendesak

- terjadi perubahan rencana biaya

- terjadi perubahan dan pengembangan organisasi

- terjadi perubahan jalur

- diperlukan kerja tambah


Halaman 37

IV. Petunjuk Pelaksanaan Business Process Level III Penyempurnaan Standar Konstruksi.

1. Unit Kerja Lain (Proyek, SBU, Divisi PPP) mengusulkan penyempurnaan standar konstruksi

jaringan pipa melalui Kepada Divisi PE, jika perlu penyempuraan Dinas Enjiniring akan

melakukan penyempurnaan dan evaluasi.

2. Dinas Enjiniring melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap spesifikasi konstruksi

yang telah diimplementasikan di unit kerja (SBU, Proyek). Evaluasi dan penyempurnaan bisa

dilakukan berdasarkan review internal dan juga usulan dari unit lain (SBU, proyek) untuk

kesempurnaan dari standar yang sudah ditetapkan.

3. Dinas Enjiniring melakukan pembahasan internal di Divisi PE dengan melibatkan Dinas

Perencanaan.

4. Jika diperlukan, sebelum hasil evaluasi ditetapkan sebagai suatu penyempurnaan standar,

pembahasan eksternal dengan melibatkan unit (SBU, proyek dan Divis terkait) dilakukan

untuk kesempurnaan dari hasil pembahasan.

5. Dinas Enjiniring melakukan perubahan revisi standar berdasarkan hasil pembahasan ekternal

dengan unit terkait untuk dapat dijadikan sebagai ketetapan Direksi terhadap penyempurnaan

standar.

V. Petunjuk Pelaksanaan Business Process Level III Pembuatan Company Specification.

1. Kepala Divisi melakukan identifikasi terhadap spesifikasi yang dibutuhkan atau dari usulan dari

Unit Kerja Lain (Proyek, SBU, Divisi PPP) untuk pembuatan company specification yang baru.

2. Dinas Enjiniring membuat klarifikasi dari spesifikasi yang akan dibuat seperti klasifikasi di

bawah:

a. Spesifikasi Material

b. Spesifikasi Konstruksi

c. Data Sheet

d. Gambar standar

3. Dinas Enjiniring melakukan penyiapan spesifikasi terkait baik secara internal maupun dengan

dibantu oleh pihak ketiga.

4. Dinas Enjiniring melakukan pembahasan internal di Divisi PE dan melibatkan Dinas

Perencanaan.

5. Jika diperlukan, sebelum hasil evaluasi ditetapkan sebagai suatu penyempurnaan standar,

pembahasan eksternal dengan melibatkan unit (SBU, proyek dan Divisi terkait) dilakukan

untuk kesempurnaan dari hasil pembahasan.

6. Dinas Enjiniring melakukan penyempurnaan spesifikasi berdasarkan hasil pembahasan

ekternal dengan unit terkait untuk dapat dijadikan sebagai ketetapan Direksi terhadap

company specification.


Halaman 38

VI. Petunjuk Pelaksanaan Business Process Level III Arahan Terhadap Permasalahan

Teknis.

1. Unit mengajukan permasalahan teknis kompleks terhadap hasil suatu desain yang tidak bisa

diselesaikan internal Unit tersebut.

2. Dinas Enjiniring mengumpulkan informasi yang terkait secara lengkap dan melakukan analisa

permasalahan secara mendetail terhadap kemungkinan-kemungkinan penyebab timbulnya

suatu permasalahan teknis.

3. Dinas Enjiniring melakukan review terhadap prosedur atau spesifikasi terkait dengan

permasalahan teknis tersebut untuk memastikan bahwa prosedur atau spesifikasi tersebut

masih bisa diterapkan.

VII. Petunjuk Pelaksanaan Business Process Level III Pengendalian Pembangunan.

1. SBU/Unit melaksanakan pembangunan sesuai dengan RKAP dan dilaporkan secara periodik

ke Divisi Perencanaan dan Pengendalian PembangunanDinas Perencanaan melakukan

evaluasi kelayakan jaringan dengan membandingkan kondisi jaringan eksisting dengan

jaringan baru yang diusulkan dalam rencana kerja termasuk kesesuian antara gas yang

tersedia dengan pengalokasian.

2. Dinas Pengendalian Pembangunan melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan

pembangunan dan menyampaikan hasilnya ke dinas Enjiniring.Apabila ditemukan kesulitan

dalam penerapan standar, akan dilaporkan ke divisi Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan untuk dilakukan perbaikan standar

3. Dinas Perencanaan Pembangunan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Dan

melaporkan ke Direktur Pengembangan

Setelah pekerjaan dinyatakan selesai, SBU/Proyek melakukan serah terima pekerjaan kepada

fungsi operasi dan dikoordinir oleh Divisi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan


Halaman 39

A. DIAGRAM ALIR BUSINESS PROCESS LEVEL II DAN III

PROSES BISNIS LEVEL II - Divisi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan

Direksi

(6)

Divisi Anggaran

Divisi Perencanaan Dan

Pengendalian

Pembangunan

Satuan Kerja Lain

Direktur Keuangan

Rencana Investasi

(1)

Direktur

Pengembangan

Alokasi Anggaran

RKUP

Penyempurnaan

Standard Teknis

(8)

Kompilasi

Dokumen RKUP

Unit/Proyek

(4)

Evaluasi

Dokumen

Teknis

(5)

Usulan

RKUP/ Revisi

RKAP

Monitoring

Pelaksanaan Proyek

(7)

Dokumen

evaluasiStudi Kelayakan/

GTA/GSA

(2)

Analisa Tekno

Ekonomi &

Penyusunan

Basic Design

(3)

PJBG

Pelaksanaan

RKAP

: Proses

: Output Dokumen

Proses Bisnis


Halaman 40

Proses Bisnis Level III – Analisa Tekno Ekonomi & Penyusunan Basic Design

Kepala DivisiDinas Enjiniring DireksiDinas PerencanaanSatuan Kerja Lain

Studi Kelayakan/

GTA/GSA

Pemilihan Jalur/

Lokasi

Analisa Jaringan

Pembuatan

Gambar Rencana

Pembuatan RKM,

RAB (EE) dan

basic design

Analisa Tekno

Ekonomi

Basic Desain

& EE

Laporan

Analisa Tekno

Ekonomi

Layak?

Ya

Pembuatan RKUP

Evaluasi

Tidak

Perlu

Koreksi?

Kompilasi

Dokumen Teknis

RKUP (Komite

Anggaran)

Penerimaan

LaporanTidak

Ya

Laporan

Analisa

Jaringan

1.

2.

3

4

5

6

: Proses

: Output Dokumen


Halaman 41

Proses Bisnis Level III – Evaluasi Dokumen Teknis

DireksiKepala Divisi Dinas EnjiniringDinas PerencanaanSatuan Kerja Lain

Kompilasi

Dokumen Teknis

RKUP (Komite

Anggaran)

Pemeriksaan

Dokumen

Lengkap?

Revisi Usulan

RKUP

(Unit/Proyek) Tidak

Sesuai?Tidak

Analisa Prioritas

Ya

Laporan Evaluasi

Laporan

Evaluasi

Analisa Tekno

Ekonomi

Analisa Jaringan

Layak?

Evaluasi RKM,

RAB dan Gambar

Rencana

Tidak

Persetujuan

Permintaan

Melengkapi

Permintaan

Perbaikan

Pemberitahuan

Evaluasi

Ya

Ya

1.

2.

3

4

5

: Proses

: Output Dokumen


Halaman 42

Proses Bisnis Level III – Penyempurnaan Dokumen Standar Konstruksi

DireksiDinas

PerencanaanDinas EnjiniringKepala DivisiSatuan Kerja Lain

Pembahasan

Eksternal (Unit,

Proyek, DPE)

(4)

Pembahasan

Internal

(3)

Pelu

pembahasan

eksternal?

Evaluasi dan

Penyempurnaan

(2)

Penyempurnaan

(5)

Dokumen

standar

Usulan Perubahan

Dokumen standar

Teknis atau Company

Specification

(1) Perlu

penyempurnaan

?

Ya

Tidak

Usulan

Persetujuan

Dokumen

Tidak

Pemberitahuan

: Proses

: Output Dokumen


Halaman 43

Proses Bisnis Level III – Pembuatan “Company Specification”

DireksiDinas


Dokumen

standar

Persetujuan

Tidak

Ya(3)

Penyiapan

dokumen

Penyempurnaan

(6)

Pembahasan

Eksternal (Unit,

Proyek, DPE)

(5)

Perlu pihak

ketiga

(konsultan)?

(1)

Identifikasi

Spesifikasi yang

dibutuhkan

(2)

Pembuatan

klasifikasi dokumen

Proses

Penunjukan pihak

ketiga

Masukan

teknis

(4)

Pembahasan

Internal Divisi

Perlu

pembahasan

eksternal

Tidak

Ya

Masukan

teknis

Usulan kebutuhan

Company Specification

: Proses

: Output Dokumen


Halaman 44

Proses Bisnis Level III – Arahan terhadap Permasalahan Teknis

DireksiDinas


(1)

Permasalahan

Teknis Kompleks

(2)

Analisa

Permasalahan

(3)

Review prosedur

atau spesifikasi

terkait

Sesuai?

Rekomendasi

Penyelesaian

Laporan ke Direksi

Rekomendasi atas

permasalahan

teknis

Persetujuan

Rekomendasi

Penyempurnaan

Dokumen

Standar

Konstruksi/

Company Spec

Ya

Tidak

: Proses

: Output Dokumen


Halaman 45

PROSES BISNIS : LEVEL III_PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

SBU/PROYEK

DINAS

PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN

DINAS

ENJINIRINGDIREKSI

Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan

3

Pengoperasian

Jaringan

Menerima Laporan

pelaksanaan

pembangunan

Koordinator

Serah Terima

Updating standar,

prosedur,

spesifikasi teknik

Monitoring

2

Pelaksanaan

Pembangunan

1

Serah Terima

4

: Proses

: Output Dokumen


Halaman 46

Prosedur Operasi (PO) dan Instruksi Kerja yang ada di Divisi Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan yaitu:

1. PO Pembuatan Desain Jaringan Pipa Gas dan Fasilitas Penunjangnya (O-001/0.21)

Prosedur Operasi ini memberikan acuan dalam pembuatan desain, baik yang dilakukan oleh

DPPP (disebut basic desain) maupun yang dilakukan oleh SBU atau Distrik. Kegiatan dimulai

dari review dan analisa data, menyusun rencana kerja, survey jalur, desain teknis, menyusun

RAB, sampai diperoleh hasil perencanaan.

2. PO Pengusulan dan Evaluasi Rencana Kerja Investasi Jaringan Pipa Gas dan Fasilitasnya (O

– 002/0.21)

Prosedur Operasi ini mencakup pengusulan RKUP oleh Unit/Proyek, evaluasi RKUP sampai

dengan persetujuan oleh Direksi.

3. PO Pengawasan Pemasangan jaringan pipa gas dan fasilitas penunjangnya (O-003/0.21)

Prosedur Operasi ini memberi acuan dalam kegiatan pengawasan pembangunan jaringan pipa

gas dan fasilitas penunjangnya, yang dimulai dari penyusunan program kerja pengawasan,

penunjukan pengawas, pelaksanaan pengawasan dan evaluasinya.

4. PO Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Investasi jaringan pipa gas dan fasilitas penunjangnya (O-

004/0.21 )

Prosedur ini mencakup pengaturan mengatur sistem pelaporan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan investasi dari masing-masing SBU/Proyek, dari segi waktu, mutu dan biaya.

5. PO Monitoring Pembangunan jaringan pipa gas dan fasilitas penunjangnya (O-005/0.21)

Prosedur ini mencakup kegiatan monitoring yang dilakukan oleh DPPP dan Hosbu, yang

dimulai dari penyusunan program kerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan

laporan.

6. PO Pengendalian Standar Teknis PGN (O-006/0.21)

Prosedur Operasi ini menjadi acuan dalam melaksanakan penyempurnaan standar teknis

PGN, yang mencakup kegiatan identifikasi, pelaksanaan perubahan, sosialisasi dan

pengesahan standar teknis.

7. PO Serah Terima Proyek Pembangunan Pipa dan/atau Kompresor dan/atau Fasilitas

Penunjangnya.

Prosedur Operasi ini sebagai acuan dalam pelaksanaan serah terima dari proyek atau fungsi

proyek ke fungsi operasi untuk dapat segera dioperasikan.

Prosedur Operasi dan Instruksi Kerja


Halaman 47

RKAP 2008 DP3 sampai TW III mencapai 89%. Masing- masing elemen biaya baik operasi dan

investasi menunjukkan prognosa yang masih sesuai dengan RKAP yang telah ditetapkan dan selaras dengan

pencapaian key performance indicator.

Usulan RKAP 2009 DP3 dibandingkan dengan RKAP 2008 naik dari 10,04 M menjadi 29,60 M.

Kenaikan yang cukup besar ini disebabkan penambahan personel dari mutasi Enjiniring PTGI seperti terlihat

pada tabel di bawah ini.

(1) (2) (3) (4) (5) (6=4/3) (7=5/4) (8)

I. BEBAN OPERASI

100 BEBAN PEKERJA

a. Gaji dan Upah 6.325.478,30 6.325.478,30 15.978.114,74 100% 253%

Jumlah Sub (1a) 6.325.478,30 6.325.478,30 15.978.114,74 100% 253%

b. Tunjangan & Beban Sosial Karyawan 141.900,00 145.296,54 1.530.000,00 102% 1053%

Jumlah Sub (1b) 141.900,00 145.296,54 1.530.000,00 102% 1053%

Jumlah Sub 1 (1a + 1b) 6.467.378,30 6.470.774,84 17.508.114,74 100% 271%

200 BIAYA MATERIAL

b. Biaya Material Lainnya 337.848,10 217.314,62 1.142.918,40 64% 526%

Jumlah Sub 2 337.848,10 217.314,62 1.142.918,40 64% 526%

300 BEBAN JASA PIHAK KETIGA 1.223.684,90 416.793,00 3.698.830,00 34% 887%

Jumlah Sub (3) 1.223.684,90 416.793,00 3.698.830,00 34% 887%

500 BIAYA UMUM 1.919.196,80 1.715.272,78 6.723.172,58 89% 392%

Jumlah Sub (5) 1.919.196,80 1.715.272,78 6.723.172,58 89% 392%

JUMLAH BIAYA USAHA 9.948.108,10 8.820.155,24 29.073.035,72 89% 330%

II. INVESTASI

1. Mesin Kantor dan Komputer 92.500,00 87.992,00 524.535,00 95% 596%

Jumlah Sub (1) 92.500,00 87.992,00 524.535,00 95% 596%

2. Investasi Lain - lain 0,00 0,00 0,00 0% 0%

Jumlah Sub (2) 0,00 0,00 0,00 0% 0%

3. Aktiva Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0% 0%

Jumlah Sub (3) 0 0 0,00 0% 0%

JUMLAH BIAYA INVESTASI 92.500,00 87.992,00 524.535,00 95% 596%

TOTAL BIAYA 10.040.608,10 8.908.147,24 29.597.570,72 89% 332%

KETURAIANEB % %RKAP 2008 PROGNOSA 2008 RKAP 2009

RKAP dan Prognosa


Halaman 48

Divisi Sistem dan Teknologi Informasi


Halaman 49

ivisi Sistem dan Teknologi Informasi dibentuk pada tahun 1986 berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 924 K/16/M.PE/1986 tanggal 26 agustus 1986 tentang Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Umum Gas Negara, dengan nama Pusat

Pelayanan Informasi (PPI) dibawah pimpinan Alm. Ir. Syamsul Hidayat sebagai kepala Divisi.

Kemudian pada tahun 1992 PPI digabung dengan Divisi Perencanaan menjadi Divisi Perencanaan dan Informasi dengan nama Dinas Informasi berdasarkan Keputusan Direksi No. 129.K/70/750/92, tanggal 22 Desember 1992 dibawah pimpinan Ir. Syamsul Hidayat.

Tahun 1997 Dinas Informasi dilebur dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) menjadi Pusat Kajian Pengusahaan dan Informasi (PUSKAPIN) berdasarkan keputusan Direksi PT PGN Nomor: 046.K/70/750/1997 tanggal 14 April 1997 tentang penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja PT Perusahaan Gas Negara (Persero) dibawah pimpinan Ir. Arsyad Rangkuti, MSc sebagai Kepala Bidang.

Pada tahun 2003 berdasarkan SK Direksi No. 018.K/12/UT/2003 tanggal 20 Januari 2003, Dinas Informasi digabung dengan Bidang Humas menjadi Divisi Informasi dan Humas (INMAS) dibawah Ir. Agus Dihardjo, Msc sebagai Kepala Bidang.

Berkat peran dan kontribusi nyata Dinas Informasi bagi kemajuan perusahaan, maka manajemen mengukuhkan status Dinas Informasi menjadi setingkat Divisi pada tahun 2005 dengan nama Divisi Sistem dan Teknologi Informasi (Sisti). Pengukuhan tersebut dituangkan dalam SK No. 018900.K/12/UT/2005 tanggal 7 Desember 2005, dengan Ir. Harimanto sebagai Kepala Divisi.

Pada bulan Februari 2008 terjadi retrukturisasi organisasi secara menyeluruh di PGN, dimana Ir. Harimanto di promosikan sebagai salah satu Direktur anak perusahaan PGASKOM. Dan posisi yang bersangkutan dipercayakan kembali kepada Ir. Agus Dihardjo MSc sebagai Kepala Divisi SISTI.

Divisi Sistem dan Teknologi Informasi atau lebih dikenal dengan Divisi SISTI bertanggung jawab mengelola seluruh kegiatan operasional teknologi informasi di PGN dengan didukung oleh 3 unit Layanan Teknologi Informasi (LTI) yang berada di masing masing SBU.

Saat ini jumlah seluruh personil Divisi Sistem Teknologi Informasi sebanyak 26 orang yang terdiri dari 18 orang personil dikantor pusat, 3 orang personil di SBU I, 3 orang personil di SBU II, 2 orang personil di SBU III.

Visi

Menjadi pengelola Teknologi Informasi yang handal dan memberikan kontribusi bagi kemajuan perusahaan.

Misi

1. Memberikan layanan teknologi informasi yang optimal melalui penyediaan infrastruktur yang handal.

2. Menjadikan teknologi informasi sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.

3. Menjadikan teknologi informasi sebagai pendorong pertumbuhan perusahaan.

D

Tentang Kami


Halaman 50

Divisi Sisti terdiri dari Dinas Pengembangan Sistem Informasi dan Dinas Operasi Komputer, dimana kedua dinas tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada bagian Tugas Pokok dan Fungsi (hal 17).

Divisi Sisti memiliki komitmen untuk terus menerus melakukan pengembangan secara berkelanjutan. Komitmen tersebut telah mengkristal menjadi sebuah motto kami yaitu “continuously development”.

Sebagai landasan dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi dimasa mendatang, Divisi SISTI menyusun rencana jangka panjang “IT Masterplan” yang memuat rencana kerja Divisi SISTI untuk 5 (lima) tahun kedepan.

IT Masterplan telah disusun sejalan (inline) dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dalam rangka mengakomodasi kebutuhan teknologi informasi perusahaan yang terus meningkat, baik dari segi kompleksitas maupun skalabilitasnya.

Selain itu kami juga menyusun “Roadmap IT” dan “Strategy Map” sebagai pedoman pelengkap penyusunan RJPP.


Halaman 51

Selama lebih kurang 22 tahun mengabdi dan berkiprah mengelola layanan teknologi informasi, Divisi Sistem dan Teknologi Informasi telah berhasil mengembangkan berbagai jenis aplikasi maupun pengembangan infrastruktur.

Dinas Pengembangan Sistem Informasi Manajemen bertanggung jawab mengembangkan aplikasi perangkat lunak baik yang dikembangkan secara inhouse development maupun bermitra dengan pihak ke-3. Berikut adalah contoh aplikasi-aplikasi yang merupakan hasil inhouse development antara lain:

Aplikasi Oracle CRM Billing (2006), Sistem ini digunakan untuk pengelolaan billing secara korporat dan terpusat.

Aplikasi Oracle CRM Cash Receipt (2006), Sistem ini digunakan untuk pengelolaan penerimaan pembayaran pemakaian gas pelanggan secara korporat dan terpusat.

Aplikasi Oracle CRM Maintenance Meter (2006), Sistem ini digunakan untuk pengelolaan pemeliharaan meter secara korporat dan terpusat.

Profil Divisi Sistem dan Teknologi Informasi


Halaman 52

Aplikasi Oracle CRM Contract Management (2006), Sistem ini digunakan untuk pengelolaan bata Pelanggan, dokumen kontrak dan tarif gas secara korporat dan terpusat.

Aplikasi Oracle CRM Meter Validation (2006), Sistem ini digunakan untuk pengelolaan proses pencatatan stand meter dan AMR secara korporat dan terpusat.

Aplikasi Oracle CRM Gas Supply & Sales Management (2006), Sistem ini digunakan untuk pengelolaan pasokan dan penjualan gas secara korporat dan terpusat.

Aplikasi Payroll / Absensi (2008), Sistem ini digunakan untuk pengelolaan remunerasi dan kehadiran karyawan secara korporat.


Halaman 53

Aplikasi e-sms (2002), Sistem ini digunakan untuk pengelolaan tata laksana kesekretariatan secara korporat dan terpusat.

Aplikasi Calon Pelanggan (2008), Sistem ini digunakan untuk pengelolaan database calon pelanggan industri secara korporat dan terpusat.

Aplikasi e-PKP (2007), Sistem ini digunakan untuk pengelolaan data kinerja pegawai secara korporat dan terpusat.

Aplikasi Pasokan Gas (2008), Sistem ini digunakan untuk mengelola database pasokan gas dari produsen secara korporat dan terpusat.

Aplikasi Risk Manajemen (2007), Sistem ini dirancang untuk membantu proses evaluasi dan analisa resiko bisnis secara korporat dan terpusat.


Halaman 54

Website PGN (2002), digunakan sebagai media informasi untuk pihak eksternal dengan alamat www.pgn.co.id. Selain mengelola content website PGN, Divisi SISTI juga menjadi anggota komunitas website di Kementrian BUMN.

Beberapa aplikasi yang dikembangkan bekerja sama dengan pihak ketiga antara lain:

Aplikasi Oracle General Ledger (G/L) (2003), Sistem ini digunakan untuk pengelolaan pelaporan keuangan secara korporat dan terpusat.

Aplikasi Planning & Budgeting Hyperion (2008), Sistem ini digunakan untuk mengelola perencanaan dan anggaran secara korporat dan terpusat

Microsoft Sharepoint Portal (2007), Sistem ini digunakan sebagai media komunikasi internal dan kolaborasi antar karyawan PGN secara korporat dan terpusat.

http://www.pgn.co.id/


Halaman 55

Dinas Operasi Komputer bertanggungjawab terhadap pengembangan infrastruktur teknologi informasi meliputi jaringan komunikasi, sistem operasi, telemetering dan instrumentasi.

Wide Area Network (WAN) yang menghubungkan semua wilayah usaha PGN dengan menggunakan layanan Multi Protocol Label Switching (MPLS) dari kantor pusat ke semua cabang milik PT Telkom dengan kapasitas bandwitdh sebesar 4 Mbps. Sedangkan untuk backup beberapa distrik utama (Distrik Jakarta, Distrik Bogor, Distrik Cirebon, Distrik Medan) menggunakan layanan MPLS dari PT Excelcomindo. SBU TSJ sebagai unit usaha yang bertanggung jawab mengoperasikan jaringan transmisi SSWJ, saat ini telah terhubung dengan jaringan WAN dengan kantor pusat. Dengan demikian SBU TSJ memiliki akses untuk memanfaatkan berbagai aplikasi yang tersedia di kantor pusat untuk keperluan internalnya.

Gambar Network Operation Center (NOC) monitor di ruang Divisi SISTI Gedung B Lt. 6 Kantor

Pusat digunakan untuk memonitor kinerja WAN, LAN, dan Internet.


Halaman 56

MPLS

256

256

256

25625

6256

512

256

512 5

12

384

256512

256

256

38

40

Distrik Cirebon

Distrik Bogor

Distrik Karawang

Distrik Palembang

Distrik Banten

Distrik Jkt

SBU III (Medan)

SBU II (Sby)

Distrik Pasuruan

Distrik Sidoarjo

Distrik PekanbaruDistrik MedanDistrik Batam

Distrik Bekasi

Klender

Kantor Pusat

512

SBU I (Jkt)

Rayon Bandung

SBU TSJ

512

512

TSJ Palembang

TSJ Bojonegara

TSJ Kemayoran TSJ Lampung

256512

256256

Gambar Skematik Jaringan Wide Area Network (WAN) diseluruh wilayah PGN

WWW

WAN

Gedung A + Lulog

Gedung B

2950

2950

Firewall

ASA 5520

Core Switch

3750/UTP

3750/FO

Cisco

Cisco

Cisco

Alied Telesyn

Server Fam

WAN Accelerator

Bandwidth

Management

Distribution SwitchWAN Accelerator

Modem ISP

Distribution Switch

Alied Telesyn

3Com

3Com

2950

ODF

SBU / Distrik

Gambar Skematik Local Area Network (LAN) Kantor Pusat PGN


Halaman 57

Internet connection, dikelola secara terpusat bekerjasama dengan Internet Service Provider dari Icon Plus sebagai main connection provider dengan bandwith sebesar 8 Mbps dan Telkom sebagai backup provider dengan bandwith sebesar 2 Mbps.

Gambar Tampilan display monitoring kinerja internet

Security system menggunakan Symantec sebagai antivirus dan Cisco PIX 5350 dan ASA

515E sebagai virus wall dan firewall.

Gambar Skematik dari Security System PGN


Halaman 58

Server Farm merupakan tempat penyimpanan/pengelompokan server yang berfungsi

menyimpan aplikasi-aplikasi yang dikelola oleh SISTI baik yang berbasis financial maupun

non-financial termasuk databasenya.

Gambar Server Farm yang berada di Gedung B lantai 6

Gambar Spesifikasi teknis Server Farm PGN Kantor Pusat


Halaman 59

Maintenance PC dan peripheralnya dilakukan oleh mitra pihak ketiga sebagai help desk.

Gambar personil help desk

Pengembangan telemetering AMR (Automatic Meter Reader), instrumentasi dan barcode.

Gambar skematik telemetring AMR, instrumentasi dan barcode


Halaman 60

Divisi SISTI telah berhasil membuat protoype untuk Telemetering pelanggan industri

berbasis meter turbin. Perangkat tersebut telah dilakukan uji coba di pelanggan industri PT

Toyobo, distrik Karawang dan PT YKK distrik Bekasi dengan hasil memuaskan. Perangkat

tersebut telah mendapatkan sertifikasi dari UPT Balai LIN – LIPI, Bandung.

Gambar Perangkat Telemetering yang terpasang di MR/S pelanggan (PT TOYOBO).

Tampak panel surya sebagai sumber energi baterry.

Saat ini sedang dikembangkan untuk versi meter orifice maupun meter ultra sonic (USM).

Manajemen telah memutuskan memasang perangkat telemetering tersebut pada semua

pelanggan industri secara bertahap mulai tahun 2009.

Selain itu Divisi SISTI saat ini juga mengelola layanan sebagai berikut :

Contact Center (2005), Sistem ini digunakan untuk pengelolaan keluhan/komplain pelanggan gas secara korporat dan tersentral. dengan nomor telepon bebas pulsa 0 800 1 500 645 dan (021)5333000 untuk seluruh wilayah PGN. Saat ini Contact Center dioperasikan oleh tenaga outsourcing.


Halaman 61

Gas Online Payment (2006), Sistem ini digunakan untuk pengelolaan pembayaran online tagihan pemakaian gas pelanggan secara korporat dan tersentral.

License Agreement (2005), Guna

mendukung HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) sejak tahun 2005 Divisi Sisti telah melegalisasikan semua kebutuhan lisensi dari sistem operasi yang digunakan diseluruh komputer PGN, dengan menandatangani Enterprise Agreement dengan Microsoft Indonesia dan beberapa software license lainnya. Saat ini jumlah license yang telah terkontrak dengan Microsoft sebanyak 680 license.


Halaman 62

Awards and Certificates

The Best Three Website trophy dari Kementrian BUMN tahun 2006.

Pemenang ke dua penghargaan situs website BUMN terbaik tahun 2006 kategori Informasi Good Corporate Governance (GCG).

Buku Panduan Security Awareness tahun 2006

Automatic Meter Reading (AMR)

Certificate dari UPT Balai LIN – LIPI tahun 2008.


Halaman 63

Tety “Mother of Developer” Aryanti

Cicih “A Secretary” Warcih

Zulfikar “Oracleholic” Ali

Elfan “Mail Man” Triawan

Dani “The Analyst Boy” A. Permana

Andi “ IT master” M. Irawan

Irpan ” The Weblover”

Reza “Oracle Girl” Yusandi

Ibnu “Technology Freaks” Azka

Hari “Peripheral Man” Muladi

Riko “Hardware Analyst ” Teguh

Yatmoko “Network Boy” Nugroho

Teguh “Open Source”Umar

Kemas “LTI SBU 2 Capt.” Azhari

Bagus “LTI SBU 2 Boy” Fernata

Personil Divisi Sistem dan Teknologi Informasi

Agus “Head of IT” Dihardjo

Djoko “Head of Software” Suripto

Irzal “Head of Hardware” Alizar

Zaini “Senior Analyzer” Dahlan

Endang “LTI PTGI Capt.”Suryadi


Halaman 64

Hadi “LTI SBU2 Boy” Maskur

Adia “LTI SBU I Capt. ” Purna

Popi “LTI SBU III Girl” Indriati

Subandi “LTI SBU III Boy”

Cecep “LTI SBU I boy” Subiantoro

Rikhi “LTI SBU I Boy” Narang


Halaman 65

I. TUJUAN

Untuk menjelaskan alur atau proses kerja dan kegiatan pendukungnya di lingkungan Divisi Sistem dan Teknologi Informasi dan satuan kerja/unit lainnya.

II. RUANG LINGKUP

Petunjuk pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka koordinasi, yaitu:

a. Antara Bidang di lingkungan Divisi Sistem dan Teknologi Informasi.

b. Antara Divisi Sistem dan Teknologi Informasi dengan satuan kerja / unit lainnya.

III. DEFINISI

a. RAB (Rencana Anggaran Biaya) : merupakan seluruh rencana biaya yang dibutuhkan dalam suatu proyek.

b. RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) : adalah suatu kegiatan yang mengkaitkan rencana kerja dengan anggaran biaya. Rencana kerja merupakan suatu kegiatan yang utuh, karena terdiri dari sub kegiatan yang tidak dapat dipisahkan.

c. FP3M : Formulir Permintaan / Pengiriman / Penerimaan Material.

d. UAT : User Acceptance Test, test uji coba sebelum diserahkan kepada User.

e. User : pengguna / pemakai.

f. Aplikasi : suatu subkelas perangkat lunak kompter yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna

g. Hardware : perangkat keras.

h. User Requirement : kebutuhan pengguna / pemakai.

i. Outsourcing : pihak ketiga

j. Inhouse : swakelola

IV. REFERENSI

a. Organisasi dan Tata Kerja PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

b. Pedoman Sistem Dokumentasi P-001/0.17



Halaman 66

V. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIVISI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Fungsi

Divisi Sistem dan Teknologi InformasiI mempunyai fungsi serta bertanggung jawab menyusun kebijakan, merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan sistem dan teknologi informasi serta pusat data perusahaan.

Tugas Pokok

a. Menyusun kebijakan dan strategi serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengembangan sistem informasi perusahaan berbasis Information dan Communication Technology (ICT) sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan bisnis korporat.

b. Menyusun kebijakan dan strategi serta bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi yang handal sesuai kebutuhan korporat.

c. Menyusun kebijakan dan strategi serta bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengendalian pusat data yang terintegrasi untuk mendukung seluruh satuan/unit kerja.

d. Menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan dan pengendalian pusat data perusahaan.

e. Menetapkan standar teknologi informasi korporat.

VI. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Fungsi

Menyusun analisa dan evaluasi sistem informasi sesuai dengan kebutuhan User dalam pembuatan aplikasi komputer.

Tugas Pokok

a. Mengkoordinir pelaksanaan analisa, desain dan evaluasi sistem informasi terhadap kebutuhan User yang disesuaikan dengan perkembangan perusahaan.

b. Mengkoordinir pelaksanaan pemrograman sistem, serta monitoring dan evaluasi atas implementasi sistem aplikasi.

VII. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS OPERASI INFORMASI

Fungsi

Melaksanakan pengendalian dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan jaringan dan sistem informasi perusahaan.

Tugas Pokok

a. Mengkoordinir pengembangan dan evaluasi terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi perusahaan.

b. Mengkoordinir penetapan standar teknis perangkat komputer dan fasilitasnya serta pelaksanaan dukungan layanan teknis komputer.

c. Mengembangkan aplikasi dan pengawasan pemanfaatan instrumentasi dan telemetering terkait dengan aplikasi billing.

d. Mengkoordinir pengembangan dan pengendalian terhadap sistem keamanan jaringan, komunikasi perusahaan, serta kebijakan keamanan informasi perusahaan.


Halaman 67

VIII. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUB-BIDANG PUSAT DATA

Fungsi

Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pusat data perusahaan

Tugas Pokok

a. Melaksanakan pengendalian kinerja pusat data secara korporat.

b. Melaksanakan penyusunan alokasi data dan pengendalian akses penggunaan data, backup data, dan data integrasi pada sistem pusat data perusahaan.

IX. STRUKTUR ORGANISASI

Kepala Divisi

Sistem dan

Teknologi

Informasi

Dinas

Pengembangan

Sistem Informasi

Dinas Operasi

Komputer

Sub-Bidang

Analisa Sistem

Sub-Bidang

Pemrograman

Sistem

Sub-Bidang

Pusat Data

Sub-Bidang

Jaringan Komputer

dan

Telekomunikasi

Sub-Bidang

Dukungan

Layanan Teknis

Sub-Bidang

Instrumentasi dan

Telemetering

Sub-Bidang

Keamanan

Jaringan dan

Sistem


Halaman 68

X. PROSEDUR PELAKSANAAN BUSINESS PROCESS LEVEL II

a. Satuan Kerja (User) mengajukan Permintaan Penyusunan Aplikasi dan / atau Infrastruktur kepada Divisi SISTI.

b. Divisi SISTI melakukan evaluasi terhadap Permintaan Penyusunan Aplikasi dan / atau Infrastruktur. Evaluasi mencakup ketersediaan anggaran di dalam RKAP tahun berjalan sebagai dasar penyusunan RAB dan spesifikasi teknis.

c. Dari hasil evaluasi tersebut jika dapat dilakukan secara inhouse (swakelola) maka langsung dilakukan proses Pengembangan Aplikasi dan / atau Infrastruktur. Jika diperlukan jasa pihak ketiga (outsourcing) maka dibuatkan FP3M ke Divisi LUPP untuk anggaran operasi atau Divisi Logistik untuk anggaran investasi.

d. Setelah proses pengadaan barang dinyatakan selesai oleh divisi pelaksana pengadaan maka Divisi SISTI dan pihak ketiga melaksanakan proses Pengembangan Aplikasi dan / atau Infrastruktur.

e. Setelah proses Pengembangan Aplikasi dan / atau Infrastruktur dinyatakan selesai, Divisi SISTI bersama User melakukan UAT (User Acceptance Test) dalam rangka memastikan kebutuhan User telah terpenuhi.

f. Jika hasil UAT dapat disepakati oleh kedua pihak maka pengoperasian aplikasi dan / atau infrastruktur diserahkan kepada User.

XI. PROSEDUR PELAKSANAAN BUSINESS PROCESS LEVEL III – Pengembangan Aplikasi

a. Satuan Kerja (User) mengajukan Permintaan Pengembangan Aplikasi (User Requirement) ke Divisi Sisti.

b. Bidang Pengembangan Sistem Informasi melakukan evaluasi Permintaan Pengembangan Aplikasi. Evaluasi mencakup ketersediaan anggaran di dalam RKAP tahun berjalan sebagai dasar penyusunan RAB dan spesifikasi teknis.

c. Bidang Pengembangan Sistem Informasi melakukan peninjauan jenis Permintaan Pengembangan Aplikasi.

d. Jika aplikasi yang dimaksud bukan aplikasi baru, maka Bidang Pengembangan Sistem Informasi melakukan modifikasi (update) dan penyesuaian aplikasi terhadap permintaan User.

e. Jika aplikasi yang dimaksud merupakan aplikasi baru, maka Bidang Pengembangan Sistem Informasi melakukan peninjauan internal apakah aplikasi perlu dikembangkan secara out sourcing (pihak ketiga) atau dapat dilakukan secara in house (swakelola).

f. Jika dapat dikembangkan secara in house, maka Bidang Pengembangan Sistem Informasi akan melakukan proses analisa, perancangan aplikasi dan pembuatan kode program.

g. Jika dikembangkan oleh pihak ketiga, maka Bidang Pengembangan Sistem Informasi akan mengajukan FP3M (Formulir Permintaan Pengadaan dan Penerimaan Material) ke Divisi Logistik untuk kategori Investasi atau ke Divisi LUPP untuk kategori operasi.



Halaman 69

h. Bidang Pengembangan Sistem Informasi bekerjasama Pihak ketiga yang terpilih melakukan pengembangan aplikasi dengan melakukan proses analisa aplikasi, perancangan aplikasi dan pembuatan kode program.

i. Setelah proses Pengembangan Aplikasi dinyatakan selesai, Bidang Pengembangan Sistem Informasi bersama User melakukan UAT (User Acceptance Test) dalam rangka memastikan kebutuhan User telah terpenuhi.

j. Jika hasil UAT dapat disepakati oleh kedua pihak maka pengoperasian aplikasi diserahkan kepada User.

XII. PROSEDUR PELAKSANAAN BUSINESS PROCESS LEVEL III – Pengembangan Infrastruktur

a. Satuan Kerja (User) mengajukan Permintaan Pengembangan Infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur, hardware atau Pemeliharaan Komputer kepada Divisi Sisti.

b. Bidang Operasi Komputer melakukan evaluasi Permintaan Pengembangan Infrastruktur. Evaluasi mencakup ketersediaan anggaran di dalam RKAP tahun berjalan sebagai dasar penyusunan RAB dan spesifikasi teknis.

c. Bidang Operasi Komputer melakukan peninjauan atas Permintaan Pengembangan Infrastruktur tersebut.

d. Jika permintaan tersebut adalah Pemeliharaan Komputer maka Bidang Operasi Komputer akan melakukan pemeliharaan komputer yang diminta.

e. Jika terkait dengan permintaan hardware/jaringan, selanjutnya Bidang Operasi Komputer akan melakukan pengecekan terhadap ketersediaan hardware/jaringan yang diminta.

f. Jika hardware/jaringan tersebut tersedia maka dilakukan proses instalasi. Jika tidak tersedia maka dilakukan pengajukan FP3M (Formulir Permintaan Pengadaan dan Penerimaan Material) ke Divisi Logistik untuk kategori investasi atau ke Divisi LUPP untuk kategori operasi.

g. Jika proses pengadaan barang dinyatakan selesai maka divisi pelaksana pengadaan menyerahkan barang kepada Bidang Operasi Komputer yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

h. Setelah barang diterima secara lengkap maka Bidang Operasi Komputer melakukan instalasi.

i. Setelah proses instalasi dinyatakan selesai, maka Bidang Operasi Komputer bersama User melakukan UAT (User Acceptance Test) dalam rangka memastikan kebutuhan User telah terpenuhi yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan tembusan kepada divisi pelaksana pengadaan.

j. Jika hasil UAT dapat disepakati oleh kedua pihak maka pengoperasian diserahkan kepada User.


Halaman 70

XIII. DIAGRAM ALIR

Proses Bisnis Level II

Proses B isnis Level II D ivis i S istem dan Teknologi In form asi

Divis i AnggaranD ivis i LUPPD ivis i LogistikD ivis i S ISTISatuan Kerja Lain

(KP/SBU )

Ya

Perm intaan

Pengadaan

Barang (O perasi)

(5)

Evaluasi Perm intaan

Aplikasi dan In frastruktur

(2)

Pengoperasian

(8)

Penyiapan

Anggaran

(3)

(6)

Pengem bangan

Aplikasi

(6.1)

Pengem bangan

Infrastruktur

(6.2) K eterangan:

(1). Satuan Kerja (Pem ohon) m engajukan perm intaan Pengem bangan Aplikasi a tau

In frastruktur ke D ivisi S isti .

(2). D ivisi S isti m engevaluasi perm intaan Aplikasi a tau In frastruktur tersebut .

(3). Penyiapan anggaran dari perm intaan aplikasi dan in frastruktur yang d im inta.

Apabila perm intaan tersebut sesuai dengan Anggaran m aka lakukan proses 4 atau 5:

(4). D ivisi S isti m em buat perm intaan Pengadaan Barang ke D ivisi Logistik jika perm intaan

tersebut m erupakan kategori Investasi.

(5). D ivisi S isti m em buat perm intaan Pengadaan Barang ke D ivisi LU PP jika perm intaan

tersebut m erupakan kategori O perasi.

(6). Sete lah perm intaan pengadaan barang se lesa i d iproses o leh D ivisi terka it d i a tas,

kem udian D ivisi S isti m elakukan :

(6 .1). Pengem bangan Aplikasi

(6 .2). Pengem bangan In frastruktur

(7). D ivisi S isti bersam a Pem ohon m elakukan pengujian (U ser Acceptance Test) terhadap

Ap likasi/In frastruktur yang d im inta untuk m em astikan bahw a apa yang te lah

d ikem bangkan sesuai dengan perm intaan Pem ohon. Jika hasil pengujian be lum sesuai,

m aka d ilakukan penyem purnaan h ingga m em enuhi perm intaan Pem ohon (kem bali ke

proses 6).

(8). Jika Aplikasi/In frastruktur te lah sesuai dengan perm intaan , se lan ju tnya d iserahkan

kepada Pem ohon untuk d ioperasikan.

Perm intaan

Penyusunan

Aplikasi dan

In frastruktur

(1)

Perm intaan

Pengadaan

Barang (Investasi)

(4)

U AT

(U ser Acceptance

Test)

(7)

T idak

Proses Bisnis


Halaman 71

Proses Bisnis Level III – Pengembangan Aplikasi

Proses Bisnis Level III Divisi Sistem dan Teknologi Informasi

Pengembangan Aplikasi

Divisi AnggaranDivisi LUPPDivisi LogistikBidang Pengembangan SistemSatuan Kerja Lain

(KP/SBU)

Evaluasi Permintaan

Aplikasi,

User Requirement

(2)

- Permintaan Aplikasi

- User Requirement

(1)

Penyiapan

Anggaran

(3)

Update Aplikasi

(5)

Aplikasi Baru?

(4)

Permintaan

Pengadaan

Barang (Operasi)

(11)

Permintaan

Pengadaan

Barang

(Investasi)

(10)

Swakelola

(in House)?

(6)

Ya

Pengembangan Oleh

Pihak ke-3

(Out Sourcing)

(12)

Pemrograman

Aplikasi

(9)

Analisa

Aplikasi

(7)

Perancangan

Aplikasi

(8)

Ya

Pengoperasian

Aplikasi

(15)

Tidak

Tidak

Tidak

Keterangan:

(1) Satuan Kerja (User) mengajukan Permintaan Pengembangan

Aplikasi (User Requirement) ke Divisi Sisti.

(2) Bidang Pengembangan Sistem Informasi kemudian

melakukan evaluasi atas permintaan tersebut.

(3) Bidang Pengembangan Sistem Informasi melakukan

pengecekan ketersediaan anggaran pada Divisi Anggaran

dalam rangka pembuatan RAB dan spesifikasi teknis.

(4) Bidang Pengembangan Sistem Informasi melakukan

pengecekan jenis permintaan, apakah merupakan aplikasi

baru atau modifikasi dari aplikasi yang sudah ada.

(5) Jika aplikasi yang dimaksud bukan aplikasi baru, maka Bidang

Pengembangan Sistem Informasi melakukan modifikasi

(update) dan penyesuaian aplikasi terhadap permintaan User.

(6) Jika aplikasi yang dimaksud merupakan aplikasi baru, Maka

Bidang Pengembangan Sistem Informasi Melakukan

peninjauan internal apakah aplikasi perlu dikembangkan

secara out sourcing (pihak ketiga) atau dapat dilakukan

secara in house (swakelola).

(7) Jika dikembangkan secara swakelola, maka Bidang

Pengembangan Sistem Informasi akan melakukan proses

Analisa Aplikasi.

(8) Dari hasil Analisa dilakukan proses perancangan terhadap

aplikasi yang akan dibuat.

(9) Setelah aplikasi dirancang, kemudian dilakukan pembuatan

kode program.

(10) Jika dikembangkan oleh pihak ketiga, maka Bidang

Pengembangan Sistem Informasi akan mengajukan FP3M

ke Divisi Logistik untuk kategori Investasi.

(11) Jika dikembangkan oleh pihak ketiga, maka Bidang

Pengembangan Sistem Informasi akan mengajukan FP3M ke

Divisi LUPP untuk kategori Operasi.

(12) Bidang Pengembangan Sistem Informasi bekerjasama pihak

ketiga yang terpilih melakukan pengembangan aplikasi.

(13) Setelah proses Pengembangan Aplikasi dinyatakan selesai,

Bidang Pengembangan Sistem Informasi bersama User

melakukan UAT (User Acceptance Test) dalam rangka

memastikan kebutuhan User telah terpenuhi.

(14) Dari hasil Analisa Aplikasi, baik Bid. Pengembangan Sistem

maupun pihak ketiga berkoordinasi dengan Bidang

Pengembangan Infrastruktur terkait dengan kebutuhan

infrastruktur.

(15) Jika hasil UAT dapat disepakati oleh kedua pihak maka

pengoperasian aplikasi diserahkan kepada User.

User

Acceptance Test

(13)

Ya

Koordinasi

dengan Bid.

Pengembangan

Infrastruktur

(14)


Halaman 72

Proses Bisnis Level III – Pengembangan Infrastruktur

Proses Bisnis Level III Divisi Sistem dan Teknologi Informasi

Pengembangan Infrastruktur

Bidang Operasi Komputer

Tersedia?

(6)

Divisi AnggaranDivisi LUPPDivisi LogistikSatuan Kerja Lain

(KP/SBU)

- Permintaan

Pengembangan

Infrastruktur

(1)

Evaluasi Permintaan

(2)

Penyiapan

Anggaran

(3)

Permintaan

Hardware/

Jaringan?

(4)

Pemeliharaan

Komputer

(5)

Ya

Instalasi

(7)

Ya

Tidak

Tidak

Penerimaan

Barang

(10)

Permintaan

Pengadaan

Barang

(Investasi)

(8)

Permintaan

Pengadaan

Barang

(Operasi)

(9)

Berita Acara

Serah terima

Pekerjaan

(15)

Berita Acara

Serah terima

Pekerjaan

(14)

Berita Acara

Serah terima

Barang

(12)

Berita Acara

Serah terima

Barang

(11)

Pengoperasian

(16)Ya

Keterangan:

(1). Satuan Kerja mengajukan Permintaan Pengembangan Infrastruktur kepada Divisi Sisti.

(2). Bidang Operasi Komputer kemudian melakukan evaluasi atas Permintaan Pengembangan Infrastruktur tersebut.

(3). Bidang Operasi Komputer melakukan pengecekan ketersediaan anggaran pada Divisi Anggaran dalam rangka pembuatan RAB dan spesifikasi

teknis.

(4). Bidang Operasi Komputer melakukan pengecekan jenis Permintaan Pengembangan Infrastruktur.

(5). Jika permintaan tersebut terkait dengan Pemeliharaan Komputer maka Bidang Operasi Komputer melaksanakan pemeliharaan komputer

termaksud.

(6). Jika terkait dengan permintaan hardware/jaringan, selanjutnya Bidang Operasi Komputer melaksanakan pengecekan ketersediaan hardware/

jaringan yang dimaksud.

(7). Jika hardware/jaringan tersebut tersedia maka dilakukan proses instalasi. Apabila tidak tersedia maka dilakukan proses 8 atau 9.

(8). Bidang Operasi Komputer akan mengajukan FP3M ke Divisi Logistik untuk kategori Investasi agar dilakukan proses pengadaan.

(9). Bidang Operasi Komputer akan mengajukan FP3M ke Divisi LUPP untuk kategori Operasi agar dilakukan proses pengadaan.

(10). Penerimaan Barang dari divisi pelaksana pengadaan.

(11). Penandatanganan Berita Acara Serah Terima barang (Investasi)

(12). Penandatanganan Berita Acara Serah Terima barang (Operasi)

(13). Setelah proses instalasi dinyatakan selesai, maka Bidang Operasi Komputer bersama User melakukan UAT (User Acceptance Test) dalam rangka

memastikan kebutuhan User telah terpenuhi.

(14). Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Instalasi (Investasi)

(15). Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Instalasi (Operasi)

(16). Jika hasil UAT dapat disepakati oleh kedua pihak maka pengoperasian diserahkan kepada User.

Tidak

User

Acceptance Test

(13)


Halaman 73

Prosedur Operasi dan Instruksi Kerja


Halaman 74


Halaman 75


Halaman 76


Halaman 77


Halaman 78

Revisi : 1

Tanggal : 27 Oktober 2008

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1. Terselenggaranya Sistem Pengelola Proses Bisnis

Terpadu

Tersedianya Perangkat Piloting Integrasi

Telemetering Billing

TW IV 4,0% Pembuatan prototype, design, trial,

implementasi.

INV 479,8

Tersedianya TOR Aplikasi ERP TW IV 4,0% Menyusun TOR Modul Fixed Asset, Account

Payable, Cash Mngmt, Purchasing &

EB 309 1.388,2

Tersedianya Barcode Pencatat Meter TW IV 4,0% Menyiapkan Perangkat Barcode Pencatat

Meter

INV 772,7

Tersusunnya Aplikasi Gas Contract Management TW IV 4,0% Menyusun Aplikasi Gas Contract Management EB 309 488,4

Tersusunnya Aplikasi Meter Reading Validations TW IV 4,0% Menyusun Aplikasi Meter Reading

Management

EB 309 665,5

Tersusunnya Aplikasi Master Dispatching TW IV 3,0% Menyusun Aplikasi Meter Dispatchment EB 309 498,9

Tersedianya System Contact Center TW III 4,0% Installasi perangkat Kantor Pusat dan Medan. INV 679,0

2. Peningkatan Pemanfaatan Web Portal Tersedianya Sertifikat VeriSign Mail VeriSign Mail 100 %

Terpakai

2,0% Memperpanjang Sertifikasi Verisign Mail EB 309 11,5

Tersedianya Server SharePoint Portal TW I 2,0% Mengadakan Server Share Point Portal INV 726,3

3. Terjaganya Kesinambungan Aplikasi Berbasis

Oracle

Tersedianya Lisensi Oracle Finance Lisensi 100 % terpakai 3,0% Memperpanjang Lisensi Oracle Finance. EB 309 459,4

Tersedianya Lisensi Oracle HR Payroll Lisensi 100 % terpakai 3,0% Memperpanjang Lisensi Oracle HR Payroll. EB 309 313,5

Tersedianya Lisensi Oracle HR Core Lisensi 100 % terpakai 3,0% Memperpanjang Lisensi Oracle HR Core EB 309 261,3

Tersedianya Lisensi Oracle Hyperion Lisensi 100 % terpakai 3,0% Memperpanjang Lisensi Oracle Hyperion EB 309 841,8

4. Terjaganya kehandalan WAN, LAN, dan Internet Tersedianya Sambungan Internet SLA > 97,68 % 3,0% Menjaga Kehandalan Sambungan Internet EB 304 1.320,0

Tersedianya Sambungan Internet SLA > 97,68 % 3,0% Menjaga Kehandalan Backup Link Internet EB 304 528,0

Tersedianya WAN SLA > 97,42 % 3,0% Menjaga Kehandalan WAN EB 304 2.027,5

Tersedianya Backup WAN SLA > 97,42 % 3,0% Menjaga Kehandalan Backup WAN EB 304 1.013,8

Tersedianya Akses Online Payment SLA > 97,97 % 3,0% Menjaga Kehandalan Akses Online Payment EB 304 257,4

Tersedianya Akses Call Center SLA > 97,80 % 3,0% Menjaga Kehandalan Akses Call center EB 304 200,8

Switch Gedung B Kantor Pusat berfungsi optimal TW II 2,0% Peremajaan Switch Gedung B Kantor Pusat. EB 309 297,4

5. Terselenggaranya Standarisasi ICT terbaru Tersedianya Lisensi software Microsoft Lisensi 100 % terpakai 2,0% Memperpanjang Microsoft Enterprise

Agreement

EB 309 532,2

Tersedia Software Berbasis Microsoft TW I 2,0% Melakukan True-up Microsoft Enterprise

Agreement

EB 309 1.485,4

Tersedianya Lisensi Software Lisensi 100 % terpakai 2,0% Mengadakan Lisensi Software. EB 309 793,5

6. Terselenggaranya ketersediaan ICT yang handal Tersedianya Jasa Support Services TW I 2,0% Mengadakan Premier Support Services. EB 309 522,5

Tersedianya Desain DRP TW I 4,0% Menyusun Desain Disaster Recovery Plan. EB 309 461,9

7. Terselenggaranya Diklat ICT Untuk Pengelola ICT

dan User

Tersedianya Diklat ICT Jumlah Diklat = Aplikasi

terimplementasi + software

3,0% Mengadakan Pendidikan dan Latihan ICT EB 504 607,0

8.Pengintegrasian Sistem Informasi Terintegrasinya aplikasi GL dengan CSM TW I 2,0% Mengintegrasikan Aplikasi GL dengan CSM

Terintegrasinya aplikasi AR dengan GL TWII 2,0% Mengintegrasikan Aplikasi AR dengan GL

Terintegrasinya aplikasi AM dengan GL TW IV 1,0% Mengintegrasikan Aplikasi AM dengan GL

Terintegrasinya aplikasi HR dengan GL TW IV 1,0% Mengintegrasikan Aplikasi HR dengan GL

Terintegrasinya aplikasi budget dengan GL TW IV 1,0% Mengintegrasikan Aplikasi Budget dengan GL

9 Terlaksananya anggaran sesuai dengan ketetapan

RKAP.

Maksimal rupiah sesuai

ketetapan RKAP

Melaksanakan program kerja dan anggaran

secara efektif dan efisien.- Beban Material 1,0% EB.200 707,6

- Beban Jasa Pihak Ketiga 1,0% EB.300 1.298,4

- Beban Umum 1,0% EB.500 781,8

- Investasi Rutin 1,0% INV 5.105,7

10 Penyampaian Laporan Terselesaikannya usulan sesuai guideline RKAP. Sesuai guideline RKAP5%

Menyusun usulan RKAP tahun 2009.

Penyampaian laporan

sesuai dengan ketentuan :- TW I : 30 April 2008

2%

- TW II : 30 Juli 20082%

- TW III : 30 Oktober 2008 2%

100% 25.527,1


RENCANA KERJA TAHUN 2008

DIREKTORAT PENGEMBANGAN

SATUAN KERJA : Divisi Sistem dan Teknologi Informasi

NO SASARAN PER SATUAN KERJA KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS) TARGETBOBO

TPROGRAM KERJA

ANGGARAN

KODE

AKUN

RUPIAH

(Jutaan)

Efisiensi Anggaran Operasi dan Investasi rutin

(diluar program kerja).

Terselesaikannya laporan evaluasi pencapaian

RKAP per triwulan sesuai SOP anggaran.

Membuat laporan evaluasi pencapaian RKAP

per triwulan

Rencana Kerja dan IT Guideline


Halaman 79

IT Masterplan

Application System Block diagram


Halaman 80

IT Roadmap


Halaman 81

Strategy map of ICT System


Halaman 82

Proyek Sumatera Selatan Jawa Barat

/South Sumatra West Java (SSWJ)


Halaman 83

PROYEK TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS BUMI INDONESIA

Proyek Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Indonesia (PTGI) adalah

unsur pelaksana PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. yang berkedudukan di Jakarta dan

mengkoordinir seluruh proyek pembangunan jaringan pipa transmisi di wilayah Indonesia dan

distribusi gas bumi untuk wilayah di luar pengelolaan Strategic Bussiness Unit (SBU) Distribusi.

PTGI mempunyai fungsi menyelenggarakan dan mengkoordinasikan persiapan perencanaan,

pelaksanaan serta pengendalian seluruh kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Proyek-

Proyek PTGI untuk mencapai sasaran sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Direksi.

PTGI sudah menyelesaikan beberapa proyek dan saat ini sudah beroperasi yaitu :

1. Grissik – Duri ,28” , 536 km

2. Grissik – Singapore , 28” ,477 km

Disamping itu , PTGI juga membangun pipa transmisi dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat

dimana untuk melaksanakannya dibagi menjadi 4 (empat) bagian Proyek SSWJ (South Sumatera

West Java), yaitu:

1. SSWJ I, meliputi proyek-proyek: Jalur Pagardewa - Labuhan Maringgai (Paralel line), Jalur

Grissik – Pagardewa, Stasiun dan fasilitasnya, Penyiapan lahan.

2. SSWJ II, meliputi proyek-proyek: Jalur Labuhan Maringgai-Cilegon, Stasiun Bojonegara,

Master Control Station Building, Ball Valve.

3. SSWJ III, meliputi proyek-proyek: Distribusi Jawa Barat, Kompresor di Pagardewa, Gas

Management System / SCADA, Pengadaan Metering Regulating Stations.

Tentang kami


Halaman 84

4. SSWJ IV, meliputi proyek-proyek: Jalur Labuhan Maringgai-Muara Bekasi, Jalur Muara Bekasi

– Rawa Maju, Subsea Valve, Navigational Buoys.

Proyek SSWJ yang sudah diselesaikan PTGI adalah :

1. LABUHAN MARINGGAI – CILEGON: 32” - 101.6 KM

STATUS : Pipa sudah beroperasi , Gas-in dilaksanakan pada 13 Maret 2007

2. WEST JAVA DISTRIBUTION (CP-4): 8”-16” - 46.8 KM

STATUS : Pipa sudah beroperasi , Gas mengalir ke KDL pada 14 Maret 2007, ke area

Merak pada 16 Agustus 2007, ke area Anyer pada 4 Desember 2007, dan ke area Suralaya

pada 16 Februari 2008

3. PAGARDEWA COMPRESSOR STATION: 15.000 HP

STATUS : Instalasi Gas Turbine dan Gas Compressor telah selesai, Mechanical Completion

pada 29 Februari 2008

4. PAGARDEWA – LABUHAN MARINGGAI (PARALLEL LINE): 271.6 KM

STATUS : Pipa sudah beroperasi , Gas-in dilaksanakan pada 15 Agustus 2008

5. PAGARDEWA - LABUHAN MARINGGAI: 32”- 268 KM, 28” – 4 KM

STATUS : Pipa sudah beroperasi, Gas-in dilaksanakan pada 11 Maret 2007

6. LABUHAN MARINGGAI – MUARA BEKASI : 32” ; 164.124 KM

STATUS : Pipa sudah beroperasi, Gas-in dilaksanakan pada 29 Juli 2007

7. MUARA BEKASI – RAWA MAJU : 32” ; 31.614 KM

STATUS : Pipa sudah beroperasi, Gas- in dilaksanakan pada1 Agustus 2007

8. GRISSIK-PAGARDEWA : 36” ; 196 KM

STATUS : Pipa sudah beroperasi, Gas-in dilaksanakan pada 18 Oktober 2007

Saat ini PTGI juga sedang mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan :

1. Jalur Cilegon - Serpong : 24” ; 70 Km

2. Submarine Fiber Optic Cable (SFOC) jalur Labuhan Maringgai– Cilegon : 105 Km


Halaman 85


Halaman 86


Halaman 87

PTGI IN ACTION :


Halaman 88


Halaman 89


Halaman 90


Halaman 91


Halaman 92


Halaman 93


Halaman 94

XIV. TUJUAN

Untuk menjelaskan alur atau proses kerja dan kegiatan pendukungnya di lingkungan

Proyek Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Indonesia (”PTGI”) PT Perusahaan Gas

Negara (Persero) Tbk.

XV. RUANG LINGKUP

Proses bisnis ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan dan

koordinasi, yaitu :

c. Antar Bidang di lingkup PTGI.

d. Antara PTGI dengan satuan kerja/unit lainnya.

XVI. DEFINISI

a. AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan): adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

b. Biweekly Report: Laporan yang dibuat dan dikirimkan setiap dua minggu.

c. Desain : adalah rancangan yang diperoleh dalam proses perencanaan dan rekayasa suatu jaringan yang mencakup analisa jaringan, spesifikasi teknik material dan desain konstruksi serta perhitungan kelayakan ekonomi.

d. Desain awal (Basic Design) : adalah desain yang merupakan pengembangan konsep.

e. Desain rinci (Detail Design): adalah desain yang merupakan pengembangan desain awal atau desain rencana menyeluruh yang terperinci

f. Commissioning: adalah aktifitas yang berkaitan dengan kegiatan operasi actual atau dimulainya operasi dalam kondisi yang telah disepakati untuk mendapatkan system yang aman dan stabil.

g. DPPP: Divisi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.

h. GTA (Gas Transportation Agreement ) : Merupakan perjanjian antara shipper dengan transporter untuk menyalurkan gas pada volume, komposisi gas dan tekanan tertentu.

i. GSA (Gas Sales Agreement) : Merupakan perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh shipper dengan end user atau antara shipper dengan supplier berdasarkan volume, komposisi, dan tekanan tertentu.

j. KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara): Instansi Vertikal Departemen Keuangan di daerah yang berada langsung dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang salah satu tugas pokoknya adalah menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)



Halaman 95

k. Loan Agreement: Dokumen kesepakatan peminjaman keuangan.

l. Mechanical Completion: Yaitu kondisi dimana semua konstruksi pipa, inspeksi, dan test sudah dilaksanakan secara lengkap termasuk NDE, hydrostatic test, pigging, dewatering, drying dan purging.

m. Monthly Report: Laporan yang dibuat dan dikirimkan setiap bulan.

n. Pengadaan Tanah : setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

o. P2T (Panitia Pembebasan Tanah): panitia yang dibentuk untuk membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

p. PMC (Project Management Consultancy): adalah konsultan yang dipilih melalui proses lelang, untuk membantu, membimbing dan mendampingi PGN dalam melaksanakan Proyek.

q. Quarterly Report: Laporan yang dibuat dan dikirimkan setiap tiga bulan

r. RKUP ( Rencana Kerja Usulan Proyek) : adalah satu kegiatan utuh rencana investasi proyek pengembangan jaringan pipa gas dan fasilitasnya

s. RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) : adalah suatu kegiatan yang mengkaitkan rencana kerja dengan anggaran biaya. Rencana kerja itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang utuh, karena terdiri dari sub kegiatan-sub kegiatan yang tidak dapat dipisahkan.

t. Weekly Report: Laporan yang dibuat dan dikirimkan setiap satu minggu.

XVII. REFERENSI

a. Organisasi dan Tata Kerja PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.

b. Pedoman Sistem Dokumentasi, P-001/0.17.

XVIII. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOORDINATOR PELAKSANA PTGI

Fungsi

Koordinator Pelaksana Proyek berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Direktur Utama melalui Direktur Pengembangan dengan fungsi Menyelenggarakan dan

mengkoordinasikan persiapan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian seuruh

kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Proyek-Proyek PTGI untuk mencapai sasaran

yang telah ditetapkan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Direksi.

Tugas Pokok

a. Mengkoordinir penyiapan, perencanaan dan pengendalian jadwal pelaksanaan proyek, penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan dan penyelesaian masing-masing proyek, pengendalian kegiatan-kegiatan prakonstruksi dan sinkronisasi seluruh kegiatan commissioning, SCADA, telekomunikasi, infrastruktur gas management system serta pekerjaan jasa konsultan yang sifatnya terintegrasi.

b. Mengkoordinir penyiapan kegiatan analisa data untuk perencanaan jaringan dalam rangka


Halaman 96

pelaksanaan difinitive survey yang diperlukan untuk pembuatan detail desain serta penyusunan perkiraan biaya (engineering estimate).

c. Mengkoordinir kerjasama dengan Instansi terkait baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Pertamina serta perusahaan kontraktor bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan Proyek, pengelolaan aspek hukum, pengendalian pengurusan kontrak-kontrak serta koordinasi penyiapan rencana komersialisasi usaha.

d. Mengkoordinir pengelolaan keuangan dan perbendaharaan proyek berdasarkan norma akuntansi serta pengelolaan administrasi dan sumber daya manusia yang tertib sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

e. Mengkoordinir pengendalian sistem kerja yang efektif dan efisien serta pengendalian mitra kerja

XIX. TUGAS POKOK DAN FUNGSI WAKORPEL BIDANG ENJINIRING

Fungsi

Wakil Koordinator Pelaksana Proyek Bidang Enjiniring mempunyai fungsi membantu dan

mewakili Koordinator Pelaksana Proyek dalam melaksanakan fungsi di bidang Enjiniring dan

pengendalian proyek dalam rangka pencapaian tujuan proyek.

Tugas Pokok

a. Mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan-kegiatan prakonstruksi dan sinkronisasi seluruh kegiatan commissioning, SCADA, telekomunikasi, infrastruktur gas management system serta pekerjaan jasa konsultan yang sifatnya terintegrasi

b. Mengkoordinir penyiapan rekayasa jaringan yang mencakup proses mekanik, instrumen dan sipil sesuai dengan rencana kerja.

c. Mengkoordinir penyiapan kegiatan analisa data untuk perencanaan jaringan dalam rangka pelaksanaan difinitive survey yang diperlukan untuk pembuatan detail desain

d. Mengkoordinir penyusunan perkiraan biaya (Engineering Estimate).

e. Mengkoordinir penyiapan dan penyusunan rencana jadwal pelaksanaan proyek di lingkungan PTGI.

f. Mengkoordinir pengelolaan sistem informasi manajemen keproyekan (Project Management Information System).

g. Monitoring pelaksanaan GTA (Gas Transportation Agreement) dan PSR ( PGN System Role).

h. Mengkoordinir pelaksanaan verifikasi “variation order" yang terkait dengan pelaksanaan Proyek.

i. Mengkoordinir laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelesaian proyek-proyek di lingkungan PTGI.

XX. TUGAS POKOK DAN FUNGSI MANAJER PENGENDALIAN PROYEK


Halaman 97

Fungsi

Manager Pengendalian Proyek mempunyai fungsi melaksanakan pengendalian fisik proyek-

proyek, pengendalian dan monitoring dana, pengendalian kegiatan-kegiatan pra-konstruksi

serta pengelolaan sistem informasi manajemen keproyekan (Project Management Information

System).

Tugas Pokok

a. Mengendalikan kegiatan-kegiatan pra-konstruksi dan sinkronisasi kegiatan keproyekan serta pekerjaan jasa konsultan yang sifatnya terintegrasi.

b. Menyusun rencana dan pengendalian jadwal pelaksanaan proyek di lingkungan PTGI.

c. Mengelola sistem informasi manajemen keproyekan (Project Management Information System).

d. Menyusun laporan pertanggung jawaban di bidang pengendalian proyek atas pelaksanaan penyelesaian proyek.

e. Menyusun Project Prosedural Manual (PPM) dan Progress Measurement Rules (PMR).

f. Menyiapkan data dan informasi sehubungan dengan Appraisal Mission.

XXI. TUGAS POKOK DAN FUNGSI WAKORPEL BIDANG ADMINISTRASI

Fungsi

Wakil Koordinator Pelaksana Proyek Bidang Administrasi mempunyai fungsi membantu dan

mewakili Koordinator Pelaksana Proyek dalam melaksanakan fungsi di bidang administrasi

dan keuangan serta pertanahan dan perizinan dalam rangka pencapaian tujuan proyek.

Tugas Pokok

a. Mengkoordinir kerja sama dengan instansi terkait dalam proses pembebasan tanah, sertifikasi dan perijinan.

b. Mengkoordinir pengendalian masalah-masalah perijinan yang terkait dengan keproyekan baik selama pelaksanaan proyek, maupun perijinan untuk proyek mendatang.

c. Mengkoordinir pelaksanaan kerjasama dengan Instansi terkait serta perusahaan kontraktor bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan Proyek.

d. Mengkoordinir pengelolaan keuangan dan perbendaharaan proyek berdasarkan peraturan yang berlaku.

e. Mengkoordinir pengelolaan kontrak-kontrak pengadaaan barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan proyek di lingkungan PTGI.

f. Mengkoordinir pengelolaan verifikasi pembayaran terhadap kontrak-kontrak pengadaan material/barang dan jasa proyek serta material lainnya sesuai dokumen kontrak.

g. Mengkoordinir pengelolaan administrasi dan sumber daya manusia yang tertib sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.


Halaman 98

h. Mengkoordinir pengelolaan kontrak-kontrak kerja dan penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

i. Mengkoordinir pengelolaan seluruh dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan proyek di lingkungan PTGI.

j. Mengkoordinir pengendalian kebutuhan fasilitas dan prasarana yang terkait dengan pelaksanaan proyek di lingkungan PTGI.

k. Mengkoordinir laporan pertanggungjawaban fungsi administrasi atas pelaksanaan penyelesaian proyek.

XXII. TUGAS POKOK DAN FUNGSI MANAJER PERTANAHAN DAN PERIJINAN

Fungsi

Manager Pertanahan dan Perijinan mempunyai fungsi membantu Wakil Koordinator

Pelaksana Proyek bidang Administrasi dalam pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan

institusi yang terkait guna penyelesaian permasalahan pertanahan, perijinan (PLP) sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok

a. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam proses pembebasan tanah, dan perijinan.

b. Mengendalikan masalah-masalah perijinan yang terkait dengan keproyekan baik selama pelaksanaan proyek, maupun perijinan untuk proyek mendatang.

c. Mengkoordinir pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait serta perusahaan kontraktor bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan proyek

d. Mengendalikan penyusunan laporan pertanggungjawaban serta pengelolaan kearsipan sehubungan dengan kegiatan pertanahan dan perijinan.

XXIII. TUGAS POKOK DAN FUNGSI MANAJER KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Fungsi

Manager Keuangan dan Administrasi mempunyai fungsi membantu Wakil Koordinator

Pelaksana Proyek Bidang Administrasi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan,

akuntansi, kontrak, dan layanan umum, sumber daya manusia dan pengelolaan seluruh

dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan proyek di lingkungan PTGI.

Tugas Pokok

a. Mengelola keuangan dan perbendaharaan proyek yang meliputi penyiapan rencana anggaran dan pembiayaan proyek, penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan PTGI sesuai peraturan yang berlaku.

b. Mengelola kegiatan akuntansi, sumber daya manusia dan prosedur akuntansi yang berlaku.


Halaman 99

c. Mengendalikan pengelolaan kontrak-kontrak pengadaaan material/barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan proyek di lingkungan PTGI.

d. Mengelola pelaksanaan peraturan perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

e. Melaksanakan pemeliharaan dan pengadministrasian surat berharga dan asset.

f. Mengelola pelaksanaan verifikasi pembayaran terhadap kontrak-kontrak pengadaan material/barang dan jasa proyek serta material lainnya sesuai dokumen kontrak.

g. Mengelola sumber daya manusia yang meliputi kesejahteraan pegawai, administrasi kepegawaian, pembinaan tenaga kerja serta perencanaan kebutuhan dan proses pengadaan tenaga kerja non organik (apabila diperlukan sesuai dengan aturan yang berlaku).

h. Menyusun dan mengendalikan kontrak-kontrak kerja dan penyelesaian masalah-masalah ketenagakerjaan.

i. Mengelola seluruh dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan proyek yang telah selesai dilaksanakan di lingkungan PTGI.

j. Mengelola administrasi dan tata usaha kantor, penyiapan sarana dan prasarana kantor, jamuan tamu, transportasi serta perjalanan dinas.

k. Memonitor Tender Committee dalam proses pengadaan material/barang dan jasa.

l. Mengendalikan penyusunan laporan pertanggung jawaban di bidang keuangan dan administrasi atas pelaksanaan penyelesaian proyek

XXIV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELOMPOK COMMUNITY DEVELOPMENT

Fungsi

Kelompok Community Development mempunyai fungsi merencanakan dan menyusun

program hubungan dan pengembangan masyarakat, memelihara hubungan komunikasi dan

koordinasi dengan unsur pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait, melaksanakan

pemeliharaan lingkungan ekologi (RKL dan RPL), lingkungan sosial kemasyarakatan serta

tugas-tugas yang terkait dengan kehumasan proyek PTGI.

Tugas Pokok

a. Menyusun rencana dan program hubungan dan pengembangan masyarakat (community development) sesuai dengan penilaian (survey) atas kondisi lingkungan setempat.

b. Mengelola hubungan komunikasi dan koordinasi dengan unsur Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penyelesaian pekerjaan PTGI.

c. Mengelola kegiatan kehumasan di lingkungan PTGI.

d. Mengelola pemeliharaan lingkungan ekologi ( RKL & RPL )

e. Melaksanakan pengawasan dan pengamanan asset perusahaan berupa tanah dan jaringan pipa beserta fasilitas penunjangnya sampai dengan proyek siap dioperasikan.

f. Menyusun laporan pertanggungjawaban di bidang Community Development atas pelaksanaan penyelesaian proyek.


Halaman 100

XXV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI MANAJER PROYEK

Fungsi

Manager Proyek mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan jaringan pipa transmisi dan

distribusi gas bumi beserta fasilitas dan sistem penunjangnya sampai siap dioperasikan

Tugas Pokok

a. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, pengevaluasian dan pemantauan atas perubahan dalam pelaksanaan konstruksi serta pelaksanaan uji coba, “pre-commisioning” dan “commissioning”.

b. Mengkoordinir kegiatan detail enjiniring, penyusunan HPS dan spesifikasi kebutuhan material / barang dan jasa.

c. Mengendalikan distribusi material/barang dan jasa sesuai kebutuhan yang berlaku pada tingkat proyek.

d. Mengendalikan „Quality Assurance‟ dan „Quality Control‟, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta lindung lingkungan.

e. Mengendalikan penyiapan rencana anggaran proyek, verifikasi pembayaran kepada pihak ketiga, pengelolaan sumber daya manusia, pengurusan perijinan dan pengendalian kontrak-kontrak serta pengelolaan kegiatan hubungan kemasyarakatan dan penyelesaian masalah pertanahan.

f. Mempersiapkan bahan-bahan serah terima proyek yang telah selesai untuk dioperasikan.

g. Melaksanakan sistem operasi dan pengelolaan pengamanan yang terkait dengan penyelesaian pekerjaan proyek.


Halaman 101

XXVI. STRUKTUR ORGANISASI


Halaman 102

XXVII. P PELAKSANAAN BUSINESS PROCESS LEVEL II

A. GTA/GSA/LOAN AGREEMENT/AMDAL dan BASIC DESIGN telah disusun dan disahkan oleh tim terkait. Direksi menugaskan proyek untuk melaksanakan Proyek sesuai dengan GTA/GSA/LOAN AGREEMENT/AMDAL dan BASIC DESIGN yang ada.

B. Proyek mulai menyusun Anggaran berupa RKUP, RKUP yang dibuat kemudian dievaluasi oleh Komite Anggaran.

C. Setelah proses evaluasi dan klarifikasi RKUP maka dihasilkan RKAP yang kemudian disahkan oleh Direktur Utama.

D. Dalam pelaksanaan RKAP Proyek, ada dua alternative yaitu: Alt.1. Bila dalam pelaksanaan pekerjaan proyek dibutuhkan jasa Konsultan

- Korpel membuat permintaan pengadaan jasa konsultan ke Direksi.

- Direksi memerintahkan kepada panitia lelang untuk melaksanakan pengadaan barang

dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh panitia lelang sehingga

menghasilkan calon pemenang Konsultan/PMC dan dimintakan persetujuan ke Direksi.

- Direksi menyetujui pemenang dan melakukan penandatanganan Kontrak.

- PMC bersama dengan Tim Engineering melakukan penyiapan dokumen konstruksi.

Alt. 2. Bila dalam pelaksanaan pekerjaan dinilai tidak diperlukan jasa Konsultan.

- Pelaksanaan RKAP langsung dilaksanakan oleh tim terkait guna menyiapkan dokumen

konstruksi dan melakukan pengadaan tanah serta perijinan.

E. Setelah dihasilkan dokumen konstruksi, maka proyek siap dijalankan. Korpel membuat permintaan pengadaan jasa konstruksi ke Direksi.

F. Direksi memerintahkan kepada panitia lelang untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku

G. Proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh panitia lelang sehingga menghasilkan calon pemenang lelang (Supplier dan atau Kontraktor Pelaksana)

H. Direksi menyetujui pemenang dan melakukan penandatanganan Kontrak.

I. Tanah harus telah terbebaskan 100% pada saat mulai pelaksanaan kontrak.

J. Pelaksanaan kontrak oleh kontraktor pelaksana selain dimonitor oleh masing-masing proyek juga dimonitor DPPP.

K. Dalam pelaksanaan kontrak dihasilkan laporan-laporan berupa laporan mingguan, dua mingguan, bulanan dan tiga bulanan.

L. Pelaksanaan pekerjaan selesai dengan adanya Mechanical Completion dan dilaksanakannya commissioning.

M. DPPP akan mengkoordinir pelaksanaan serah terima sehingga dihasilkan Berita Acara (BA) Serah Terima yang diserahkan kepada Direksi.

N. Unit Operasi megoperasikan jaringan.



Halaman 103

XXVIII. PETUNJUK PELAKSANAAN BUSINESS PROCESS LEVEL III

A. Berdasarkan RKAP yang telah disahkan oleh direksi dilakukan evaluasi bentuk pekerjaan yang termuat dalam RKAP.

B. Dari hasil evaluasi dapat diputuskan apakah diperlukan adanya Konsultan untuk membantu proses pelaksanaan Proyek.

C. Bila tidak diperlukan adanya konsultan, proses dilanjutkan dengan proses perijinan, pembebasan tanah oleh tim tanah dan peyiapan dokumen konstruksi oleh tim Engineering.

D. Proses pembebasan tanah atas:

- Pembentukan P2T:

yaitu pembentukan panitia untuk membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan

pembangunan untuk kepentingan umum

- Sosialisasi:

Penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan

dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah

tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun

media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana

pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah.

- Inventarisasi:

Penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain

yang ada kaitannya dengan tanah haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

- Pengumuman:

Pengumuman atas hasil inventarisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya,

Kantor Camat dan Kantor Kelurahan/Desa selama satu bulan

- Masa sanggah:

Masa tenggang atau kesempatan bagi masyarakat yang terkena terkena rencana

pembangunan mengajukan keberatan atas hasil inventarisasi

- Musyawarah harga:

kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling

menerima pendapat serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk

dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan

tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah,

bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak

yang memerlukan tanah.

- Pembayaran ganti rugi :

penggantian terhadap kerugian sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang

mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan

dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat

kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.


Halaman 104

- Sertifikasi:

Proses administrasi untuk mendapatkan surat tanda bukti hak atas tanah

E. Jika diperlukan konsultan:

- Korpel membuat permintaan pengadaan jasa konsultan ke Direksi.

- Direksi memerintahkan kepada panitia lelang untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh panitia lelang sehingga menghasilkan calon pemenang Konsultan PMC.

- Direksi menyetujui pemenang dan melakukan penandatanganan Kontrak.

- PMC bersama dengan Tim Engineering melakukan penyiapan dokumen konstruksi.

F. Setelah dihasilkan dokumen konstruksi, maka proyek siap dijalankan, Korpel membuat permintaan pengadaan jasa konstruksi ke Direksi.

G. Direksi memerintahkan kepada panitia lelang untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku

H. Proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh panitia lelang sehingga menghasilkan calon pemenang lelang (Supplier dan atau Kontraktor Pelaksana)

I. Direksi menyetujui pemenang dan melakukan penandatanganan Kontrak.

J. Tanah harus telah terbebaskan 100% pada saat mulai pelaksanaan kontrak.

K. Pelaksanaan kontrak terdiri atas:

Proses Konstruksi

- Proses ini menghasilkan progress (kemajuan pekerjaan).

- Kemajuan Pekerjaan menghasilkan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang

digunakan kontraktor untuk melakukan penagihan (invoice) biaya pelaksanaan proyek.

- Laporan-laporan dari kontraktor digunakan sebagai data untuk menganalisa kemajuan

pekerjaan dan sebagai bahan untuk membuat laporan-laporan Proyek, seperti: laporan

mingguan, laporan dua mingguan, laporan bulanan, laporan tiga bulanan, dan laporan

tahunan.

- Pelaksanaan pekerjaan selesai 100% dengan adanya Mechanical Completion dan

dilaksanakannya commissioning

- Pelaksanaan pekerjaan proyek ikut di monitor oleh DPPP, bila progress telah mencapai

100% maka DPPP sebagai koordinator serah terima akan mengkoordinir pelaksanaan

serah terima sehingga dihasilkan BA Serah Terima yang diserahkan kepada direksi.

Proses Administrasi

- Invoice yang dikirimkan oleh kontraktor, di verifikasi oleh tim verifikasi bersama dengan

PMC.

- Bila invoice telah benar dan semua dokumen pendukung telah lengkap dan telah disetujui

oleh Manajer Proyek, maka dimintakan persetujuan dari Korpel.

- Korpel membuat permohonan persetujuan pembayaran kepada Direktur Pengembangan.

Setelah Dirbang menyetujui, proses pembayaran dilakukan oleh Divisi Perbendaharaan

atas persetujuan Direktur Keuangan.


Halaman 105

XXIX. DIAGRAM ALIR Proses Bisnis Level II

Proses Bisnis


Halaman 106

Proses Bisnis Level III


Halaman 107

Pengembangan Distribusi Jawa Barat


Halaman 108

A. Tentang Kami

Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi Gas Bumi Jawa Barat, atau biasa disingkat

PDJB, dibentuk tahun 2004 dalam rangka mengantisipasi tambahan volume penyaluran gas bumi

yang direncanakan berasal dari sumber gas di Provinsi Sumatera Selatan dengan cara

memperkuat dan menambah jaringan pipa distribusi di wilayah Jawa Bagian Barat (daerah operasi

SBU I). Dalam Pelaksanaannya, PDJB akan membangun jaringan distribusi sepanjang ± 310 km

beserta fasilitasnya dengan sumber dana berasal dari Pinjaman Bank Dunia (IBRD) sebesar USD

86 Juta dan sumber dana internal PGN sebesar USD 145 Juta (Capital Expenditure RKAP Tahun

2009). Pemasangan jaringan dilengkapi fasilitas penunjang seperti MR/S, Offtake Station, dan

SCADA Gas Management System.

Pekerjaan pembangunan jaringan meliputi paket-paket pekerjaan yang terdiri dari:

a. 17 paket untuk sumber dana WB, terdiri dari:

3 paket kategori works:

1 (satu) paket pemasangan pipa cabang untuk area Banten (IFB-8A)

2 (dua) paket pemasangan pipa service & MRS pelanggan untuk area Banten (IFB-

9A) dan Greater Jakarta & Karawang (IFB-9B)

10 paket kategori goods:

2 (dua) paket pengadaan pipa induk untuk area Banten (IFB-1) dan Greater Jakarta

& Karawang (IFB-2)

4 (empat) paket fasilitas penunjang operasional jaringan pipa (Offtake Station (IFB-

3), SCADA & Telkom (IFB-4), Special Tools for O&M (IFB-7A&B))

4 (empat) paket pengadaan barang (Pipa (IFB-5&5A) dan MRS (IFB-6A&B))

4 paket kategori services:

Pengadaan Jasa Konsultan (PMC),

Third Party Inspection (TPI) untuk sertifikasi paket IFB-1 dan 3,

Konsultan LTCS (Long-term Technical Collaboration Services),

Individual Consultant For Gas Pricing Framework

b. 28 paket untuk sumber dana APGN, terdiri dari 10 paket utama dan 18 paket pendukung:

7 (tujuh) paket pemasangan pipa induk,

2 (dua) paket pemasangan pipa cabang,

1 (satu) paket pemasangan pipa servis dan MRS,

5 (lima) paket pengadaan material (pipa, valve, fitting, MRS, dll)

8 (delapan) paket tambahan, yaitu: CNG Filling Station, 2 lokasi SPBG,

pembangunan gudang, dll

Tentang Kami


Halaman 109

5 (lima) paket konsultan, yaitu: PMC, Konsultan Hukum, Third Party Inspection,

PJIT dan UKL/UPL untuk CNG Filling Station

Untuk melaksanakan aktivitas tersebut, PDJB dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana

(Korpel) yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direktur Pengembangan. Dalam

operasional tugasnya, Koordinator Pelaksana dibantu oleh:

2 pejabat setingkat Kepala Divisi

7 pejabat setingkat Kepala Dinas

Adapun jumlah pegawai per-Desember 2008 sebesar 138 orang dengan komposisi sbb:

► Organik

- Korpel 1 - - 1

- Peringkat Jabatan III (setingkat Kadiv) - 1 1 2

- Peringkat Jabatan IV (setingkat Manager) 2 3 2 7

- Peringkat Jabatan V (setingkat Ast. Manager) - 2 - 2

- Peringkat Jabatan VI (setingkat Specialist I) 1 1 - 2

- Peringkat Jabatan VII (Staf) 3 13 4 20

- Peringkat Jabatan VIII (Pelaksana) 6 7 1 14

Subtotal* 13 27 8 48

► PKWT (Termasuk Jasa Profesi) 5 15 3 23

► Outsourcing 6 61 - 67

24 103 11 138*Note: - Sebanyak 6 orang sedang melanjutkan pendidikan di Akamigas

- Sebanyak 7 orang merangkat jabatan di Divisi Logistik dan PTGI

TOTAL

TABEL

KOMPOSISI SDM PDJB

PER DESEMBER 2008

STATUS

TOTAL

FUNGSI

PENGADAAN

FUNGSI

PROYEK

FUNGSI

KORPEL

Fungsi Korpel menempati kantor di Gedung C, fungsi Pengadaan di Gedung B, dan fungsi

Proyek di Gedung Daan Mogot.

Untuk mencapai tujuan organisasi, para personal PDJB memiliki komitmen bersama yakni :

“Menjadi Individu Yang Berdisiplin Tinggi Untuk Bersinergi dan Selalu

Meningkatkan Potensi Diri Dalam Mencapai Visi & Misi PGN”.

Personil PDJB


Halaman 110

Dalam pelaksanaan pekerjaan, PDJB menggunakan Acuan Kerja antara lain adalah sebagai

berikut:

Erlangga “Korpel

PDJB”

M. Komaruddin

“Mgr Proyek

PDJB”

Triyono H

“Mgr Pengadaan

Barang/Jasa”

Joki Eko JH

“Mgr Pengendalian

Proyek”

Surjadi

“Mgr Konstruksi”

Budiarto

“Mgr Pengendalian

pengadaan brg/jasa”

Achmad Yulianto

“Mgr Keuangan dan

Administrasi”

Lita Sriwulandari

“Mgr Administrasi

dan Kontrak”

Syafruddin Lubis

“Mgr Administrasi

pengadaan brg/jasa”

Lintong S Silalahi

“Mgr QA QC&K3PL”


Halaman 111

I. Bidang Pengadaan Barang & Jasa a. Keputusan Presiden tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa b. Keputusan Direksi No. 013901.K/901/UT/2005 tanggal 9 September 2003 tentang

Tata Cara Pengadaan Barang & Jasa c. World Bank Guidance for Procurement

II. Bidang Konstruksi

a. Construction Survey Procedure b. Pipe Hauling & Stringing Procedure c. Pipeline Installation Procedure d. Elbow Cutting Procedure e. Inland Transportation Procedure f. Welding Line-up Procedure g. Holiday Test Procedure h. Tie-in Procedure i. Pre-Commissioning Procedure j. Handling, Storage and Transportation Procedure k. Prosedur Operasional Serah Terima Pipa dan/atau Kompresor dan/atau Fasilitas

Penunjang

III. Bidang Administrasi Kontrak

a. Keputusan Presiden tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa

b. Keputusan Direksi No. 013901.K/901/UT/2005 tanggal 9 September 2003 tentang Tata Cara Pengadaan Barang & Jasa

c. World Bank Guidance for Procurement

IV. Bidang QA/QC dan HSE

a. QA/QC Procedure b. Inspection Test & Plan for Pipe Mill c. Inspection Test & Plan for Structural Steel Bridge Installation Work d. Inspection Test & Plan for External Coating e. Material Welding Consumable Control Procedure f. Welding & Repair Procedure g. NDE Procedure h. De-Watering, Drying, & Purging Procedure i. Safety, Health & Environmental (SHE) Procedure j. Environmental Management & Monitoring Plan Procedure k. Commissioning Procedure

V. Bidang Keuangan dan Administrasi

a. Manual Akuntansi berdasarkan Instruksi Direksi No.023600.K/80/Keu/2004 b. Prosedur Operasi Pengendalian dan Pelaporan Anggaran c. Prosedur Operasi Perencanaan dan Usulan Kebutuhan Pekerja d. Instruksi Direksi No.022000.K/78/UM/2004 tentang Perencanaan, Pemenuhan dan

Penggunaan Jasa Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (Outsourcing)

VI. Bidang Pengendalian Proyek

a. Prosedur Operasi Pelaporan dan Pengendalian Proyek b. Organisasi dan Tata Kerja PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk untuk PDJB c. Schedule CMS Rev-2 tanggal 9 Februari 2006


Halaman 112

XXX. TUJUAN

Untuk menjelaskan alur atau proses kerja dan kegiatan pendukungnya di lingkungan Proyek

Pengembangan Jaringan Distribusi Gas Bumi Jawa Barat dan satuan kerja/unit lainnya.

XXXI. RUANG LINGKUP

Proses bisnis ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan dan koordinasi,

yaitu :

e. Antar Bidang di lingkup PDJB.

f. Antara PDJB dengan satuan kerja/unit lainnya.

XXXII. DEFINISI

u. RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan): adalah suatu kegiatan yang mengkaitkan rencana kerja dengan anggaran biaya. Rencana kerja itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang utuh, karena terdiri dari sub kegiatan-sub kegiatan yang tidak dapat dipisahkan.

v. Master Plan: adalah rencana yang menjadi landasan PDJB dalam melaksanakan kegiatannya. Rencana ini terdiri dari jenis-jenis kegiatan dan anggaran biayanya.

XXXIII. REFERENSI

a. Organisasi dan Tata Kerja PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk untuk PDJB

XXXIV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PDJB

Fungsi

Fungsi utama PDJB adalah menyelenggarakan persiapan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan proyek distribusi di Wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.

Tugas Pokok

1. Penyiapan, perencanaan, dan pengendalian jadwal pelaksanaan proyek, pengendalian kegiatan-kegiatan prakonstruksi, dan sinkronisasi seluruh kegiatan “pre-commissioning” dan “commissioning”, pekerjaan jasa konsultan yang sifatnya terintegrasi, serta menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan dan penyelesaian proyek.

2. Penyiapan kegiatan analisa data untuk perencanaan jaringan dalam rangka pelaksanaan definitive survey yang diperlukan untuk pembuatan detail desain serta meyusun perkiraan biaya (engineering estimate), proses pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan proyek serta memonitor implementasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

3. Pembinaan kerjasama dengan instansi terkait baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Pertamina serta perusahaan kontraktor bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan Proyek, pengelolaan aspek hukum, mengendalikan pengurusan kontrak-kontrak serta koordinasi penyiapan rencana komersialisasi usaha.

4. Pengelolaan keuangan dan perbendahraan proyek berdasarkan norma akuntansi serta pengelolaan administrasi dan sumber daya manusia yang tertib sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.



Halaman 113

5. Pengendalian sistem kerja yang efektif dan efisien serta pengendalian mitra kerja.

XXXV. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DIRECTOR OF DEVELOPMENT

(Bambang Banyudoyo)

Procurement Manager

(Triyono Heriyanto)

QA/QC Manager

and K3PL

(Lintong)

Administration

Contract & Logistics

Manager

(Lita Sriwulandari)

Project Manager

(Komaruddin)

DOMESTIC GAS MARKET DEVELOPMENT PROJECT

PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk

Construction &

Engineering

Manager

(Surjadi)

Procurement Control

Manager

(Budiarto)

Procurement

Administration Manager

(Syafrudin Lubis)

West Java Gas Distribution

Optimization Team

(Subanendro)

PROJECT COORDINATOR

(Erlangga)

PGN Indonesia Gas

Transmission Project

PGN Board Of Directors Decree

Number : 02500.K/12/UT/2008

Date : Februari 1st , 2008

Strategic Business Unit I

Project Control Manager

(Joki Eko J.H)

Finance & Administration

Manager

(Achmad Yulianto)


Halaman 114

XXXVI. PROSEDUR PELAKSANAAN BUSINESS PROCESS LEVEL II

a. Divisi PPP menyiapkan basic design kemudian disampaikan ke Direksi untuk proses persetujuannya.

b. Direksi menyetujui GTA /GSA /Loan Agreement /AMDAL /Basic Design kemudian menugaskan Proyek untuk melaksanakan GTA /GSA /Loan Agreement /AMDAL /Basic Design tersebut.

c. Dari permintaan tersebut, Proyek kemudian melaksanakan penyusunan RKUP Proyek.

d. Hasil RKUP Proyek dievaluasi oleh Komite Anggaran untuk kemudian disahkan oleh Direksi.

e. Setelah RKUP Proyek disahkan, Proyek melaksanakan RKAP berupa permintaan pengadaan jasa konsultan (PMC & Konsultan Hukum)

f. Permintaan Pengadaan Jasa Konsultan harus mendapatkan persetujuan Direksi terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pengadaan jasa konsultan oleh Panitia Lelang.

g. Selanjutnya setelah semua persyaratan terpenuhi, Panitia Lelang menyerahkan usulan kepada Direksi untuk selanjutnya dilakukan penunjukan Konsultan.

h. Konsultan terpilih bertugas menyiapkan dokumen jaringan pipa & fasilitasnya. Hasilnya direview dan disahkan oleh Divisi PPP.

i. Selanjutnya Proyek melakukan permintaan pengadaan material, konstruksi, dan tanah kepada Direksi.

j. Direksi kemudian memerintahkan Panitia Lelang melakukan proses pengadaan material, konstruksi dan tanah.

k. Setelah semua persyaratan pengadaan material, konstruksi dan tanah terpenuhi, Panitia Lelang meminta persetujuan Direksi untuk melakukan penunjukan pemenang.

l. Kontrak kerja dilakukan Proyek setelah penyiapan dokumen jaringan & fasilitasnya selesai.

m. Proyek melaksanakan kontrak sampai dengan kegiatan mechanical completion dan commissioning selesai.

n. Implementasi pelaksanaan kontrak dilaporkan proyek secara periodik (mingguan, dua mingguan, bulanan, triwulanan dan tahunan).

o. Divisi PPP melakukan fungsi monitoring pekerjaan dari pelaksanaan proyek sampai selesai.

Setelah kegiatan proyek selesai, Divisi PPP mengkoordinir pelaksanaan serah terima pekerjaan

yang dibuktikan dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima. Selanjutnya menyerahkannya

kepada Unit Operasi untuk pengoperasian jaringan melalui beberapa tahap serah terima aset

sesuai Prosedur Serah Terima Aset.

XXXVII. PROSEDUR PELAKSANAAN BUSINESS PROCESS LEVEL III



Halaman 115

a. Direksi melakukan pengesahan RKAP Proyek

b. Korpel selanjutnya mengevaluasi bentuk pekerjaan dari RKAP berupa:

(1) Kategori jenis pekerjaan pengadaan yang tidak memerlukan konsultan:

1) Korpel langsung menindaklanjuti ke Engineering untuk proses penyiapan dokumen engineering.

(2) Kategori jenis pekerjaan pengadaan yang memerlukan konsultan:

1) Korpel akan melakukan permintaan pengadaan jasa konsultan melalui persetujuan Direksi dalam bentuk perintah pengadaan jasa konsultan kepada Panitia Lelang.

2) Proses pengadaan jasa konsultan dilakukan oleh Panitia Lelang dan hasil evaluasi diserahkan kepada Direksi untuk selanjutnya dilakukan penunjukan konsultan.

3) Konsultan pemenang bersama-sama dengan unit kerja lain (Engineering) melaksanakan penyiapan dokumen jaringan dan fasilitas, berupa dokumen lelang (teknis dan komersial).

4) Setelah dokumen lelang disetujui Korpel, maka Korpel melakukan permintaan pengadaan material, konstruksi, dan tanah kepada Direksi.

5) Atas permintaan tersebut diatas, Direksi memerintahkan kepada Panitia Lelang untuk melakukan proses pengadaan material, konstruksi, dan tanah. Untuk pengadaan tanah dibentuk tim tanah.

6) Hasil evaluasi pengadaan material, konstruksi, dan tanah diserahkan kepada Direksi untuk selanjutnya dilakukan penunjukan pemenang.

c. Proyek melaksanakan kontrak kerja setelah dokumen kontrak selesai disiapkan dan proses pengadaan tanah selesai.

d. Proyek selanjutnya melaksanakan proses pengadaan material dan konstruksi sampai dengan mechanical completion dan commissioning serta proses administrasi dan keuangan selama pelaksanaan pekerjaan.

e. Proses pengadaan material dan konstruksi menghasilkan progress report yang digunakan untuk verifikasi dokumen untuk pembayaran & pembuatan report oleh Fungsi Korpel.

f. Selanjutnya laporan berupa weekly, bi-weekly, monthly, quarterly & annually report dikirimkan kepada Direksi serta unit lain yang terkait (DPPP, dll). Apabila terjadi:

(1) Progress kurang dari 100%, maka unit lain yang terkait (DPPP) akan melaksanakan fungsi monitoring proses konstruksi sampai dengan selesai.

(2) Jika progress pekerjaan telah mencapai 100%, selanjutnya dilakukan serah terima (sesuai Prosedur Serah Terima Aset) dengan DPPP sebagai koordinatornya.

g. Verifikasi dokumen untuk pembayaran ditindaklanjuti dengan persetujuan Korpel untuk kemudian dilakukan permohonan persetujuan pembayaran kepada Direksi.

h. Setelah Direksi menyetujui, proses pembayaran dilakukan oleh Perbendaharaan /KPKN /Lender.


Halaman 116

XXXVIII. DIAGRAM ALIR

PROSES BISNIS LEVEL II

PROSES BISNIS LEVEL III

Proses Bisnis


Halaman 117


Halaman 118

WILAYAH KERJA SESUAI MASTER PLAN

PDJB bertugas memasang jaringan pipa distribusi di wilayah Jawa Bagian Barat seperti gambar di bawah ini:

Masterplan, Rencana Kerja dan Prognosa


Halaman 119

II. ESTIMASI BIAYA PROYEK

Untuk melaksanakan pekerjaan, estimasi biaya yang diperlukan oleh PDJB pada

awalnya sesuai Master Plan 2004 adalah sebesar USD 210 Juta dengan target penyelesaian

sampai dengan tahun 2009. Namun adanya perubahan daerah prioritas dan perkembangan di

lapangan, Proyek PDJB diperkirakan akan selesai tahun 2010 dengan dana Capital

Expenditure sebesar USD 232 Juta.

III. PROGNOSA RKAP 2008 DAN RKAP 2009

1. Prognosa RKAP 2008 sebesar Rp 364 Milyar atau 71% dari total RKAP 2008 sebesar Rp 515 Milyar. Tidak terserapnya beberapa anggaran di tahun 2008 disebabkan oleh:

1) Dipindahkannya pendanaan paket IFB-8B yang semula didanai WB menjadi pendanaan APGN,

2) Pekerjaan dalam pendanaan Loan WB 4712 (ICB dan ICT) dilaksanakan tahun 2009,

3) Paket pekerjaan WB (IFB 1, 2, 3, dan 8A) mengalami keterlambatan.

2. RKAP 2009 merupakan program lanjutan dari RKAP tahun 2008 kecuali untuk CNG, Paket IFB-4, Paket IFB-7, Paket IFB-8B, Paket 19, dan Paket 21 yang merupakan paket baru di tahun 2009.

Tahun 2009

1 2 3 4 5

RKAP Prognosa RKAP 2/1 3/2

1 PGN 225.2 175.4 283.0 78% 161%

2 WB 290.7 189.4 205.8 65% 109%

TOTAL 515.8 364.7 488.8 71% 134%

Tabel 1.a

Prognosa RKAP 2008 dan RKAP 2009

(dalam milyar rupiah)

Tahun 2008 Persentase

Sumber Dana No

Di bawah ini juga disajikan Capital Expenditure RKAP 2009 beserta realisasi dan rencana penyerapannya dari tahun 2004 s.d. 2010 (Tabel 1.b)


Halaman 120

NO UraianTotal 2004

s.d. 2010Rp (%) Rp (%) Rp (%) Rp (%) Rp

I Sumber Dana WB

A Loan 4712-IND

Jumlah Loan 4712-IND 57.0 28% 15.7 13% 7.2 60% 34.1 0% -

B Loan 4810-IND

Pengadaan (Goods)

1 EPC-Banten Distribution Mainline (IFB 1) 115.7 53% 60.9 32% 37.5 15% 17.4 0% -

2 EPC Greater Jakarta Distribution Mainline (IFB 2) 147.1 39% 57.9 36% 52.4 20% 29.4 5% 7.4

3 EPC Offtake Station (IFB 3) 48.7 0% - 9% 4.2 86% 42.1 5% 2.4

4 EPC Scada / Gas Management System (IFB 4) 65.1 0% - 0% - 30% 19.5 70% 45.6

5 Procurement of Pipes for Branch & Servicelines (IFB-5 & 5B) 50.5 76% 38.2 23% 11.7 1% 0.6 0% -

6 Procurement of MR/S-Banten & Greater Jkt Customer (IFB-6A & 6B) 56.7 6% 3.4 84% 47.6 10% 5.7 0% -

7 Special Tools & Equipment (IFB-7A & &B) 16.7 0% - 0% - 95% 15.8 5% 0.8

Pemasangan (Works) - -

8 PCC Banten Branchlines (IFB 8 A) 22.2 17% 3.7 63% 14.0 20% 4.4 0% -

9 PCC Banten & Greater Jakarta Customers Attachment (IFB-9A&9B) 20.5 0% - 10% 2.0 85% 17.5 5% 1.0

Konsultan (Consultancy) - -

10 PMC, TPI, LTCS, Individual Consultant 86.9 63% 54.7 15% 12.8 22% 19.4 0% -

Lain-lain (Others) - -

11 Other (Contingencies and Front-end Fee) 122.0 1% 1.7 0% - 0% - 99% 120.2

Jumlah WB Loan 4810-IND 752.0 29% 220.6 24% 182.2 23% 171.7 24% 177.5

Total Loan 4810-IND + Loan 4712-IND (I) 809.0 29% 236.3 23% 189.4 25% 205.8 22% 177.5

II SUMBER DANA APGN

Pengadaan (Goods)

1 Paket Pengadaan 10-A,10-B,10-C,11 dan Fitting 435.1 99% 432.9 0% 1.7 0% 0.5 0% -

Pemasangan (Works)

2 Paket Pemasangan Jaringan Paket 12 s/d 18 233.3 67% 157.2 24% 55.1 9% 21.1 0% -

3 Paket 8-B, 19, 21 dan CNG Filling Station 205.0 0% - 0% - 68% 139.2 32% 65.8

4 Paket 20, Pemasangan Line Valve dan SPBG 19.0 35% 6.7 0% - 0% - 65% 12.3

Konsultan (Consultancy)

5 Paket 22, PJIT untuk CNG, PMC dan Asuransi 112.2 34% 37.7 33% 36.7 27% 29.8 7% 8.0

6 Konsultan Hukum 8.8 16% 1.4 20% 1.7 37% 3.3 27% 2.4

Lain-lain (Others)

7 Dana Pendamping Paket Pekerjaan Bank Dunia ( PGN Portion ) 17.1 14% 2.4 36% 6.1 48% 8.1 3% 0.5

8 Tanah 31.5 57% 17.8 40% 12.5 4% 1.2 0% -

9 Biaya Operasional 224.3 34% 76.2 20% 45.8 27% 61.5 18% 40.9

10 Biaya Bunga ( 4810 & 4712) s/d 2010 67.4 22% 15.0 23% 15.8 27% 18.4 27% 18.2

Total Dana APGN (II) 1,353.7 55% 747.2 13% 175.4 21% 283.0 11% 148.1

Grand Total Dana WB & PGN (I+II) 2,162.6 45% 983.5 17% 364.7 23% 488.8 15% 325.6

Dalam Juta USD 232.5 45% 105.8 17% 39.2 23% 52.6 15% 35.0

Note Kurs USD 1=Rp 9.300,-

Proyeksi 2010

Tabel 1.b

Realisasi dan Rencana Capital Expenditure Tahun 2004 s.d. 2010(dalam milyar rupiah)

Realisasi 2004

s/d 2007Prognosa 2008 Proyeksi 2009


Halaman 121

IV. RENCANA KERJA 2009

a. Melanjutkan EPC Offtake Station sebanyak 5 unit

b. Melanjutkan pemasangan pipa Banten Distribution Mainline

c. Melanjutkan pemasangan pipa Greater Jakarta Distribution Mainline

d. Melanjutkan pemasangan pipa Banten Branchline

e. Melaksanakan pemasangan pipa Jakarta – Bogor – Banten Branchline

f. Melaksanakan pemasangan pipa Banten Customer Attachment

g. Melaksanakan pemasangan pipa Greater Jakarta & Karawang Customer Attachment

h. Melaksanakan pemasangan CNG Filling Station

i. Melaksanakan pengadaan EPC SCADA & Telecom

j. Melaksanakan pengadaan Special Tools & Equipment for Maintenance and Operations

k. Melaksanakan pengadaan EPC Metering Station

l. Melaksanakan pengadaan pipa induk di lokasi Cikarang Listrindo

Kaleidoskop Ditbang PGN 2008

Documents

Transcript of Kaleidoskop Ditbang PGN 2008