KAK SEDANAU.pdf

Belanja Jasa Konsultansi Studi Kelayakan dan Masterplan Pelabuhan Sedanau 1

BELANJA JASA KONSULTASI STUDI KELAYAKAN DAN MASTERPLAN

PELABUHAN SEDANAU

1. LATAR BELAKANG

Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang terdiri dari berbagai

pulau-pulau serta lautan yang memiliki potensi besar dibidang kemaritiman,

untuk menunjang perekonomian daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan pembangunan

Pelabuhan sehingga masyarakat di pulau-pulau khususnya masyarakat

Sedanau di Kabuapten Natuna dapat menikmati Fasilitas Pembangunan /

Pengembangan prasarana penunjang transportasi seperti Pelabuhan Laut

sebagai prasarana utama Perhubungan di Pulau Sedanau.

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor

25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota

Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga serta Kabupaten Anambas. Secara

keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 2

(dua) Kota dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40% belum

bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 km,

sekitar 96 % merupakan lautan dan hanya sekitar 4 % daratan. Dengan kondisi

seperti ini, maka transportasi angkutan air memiliki peranan yang sangat

penting di dalam mendukung kegiatan transportasi secara keseluruhan.

Beberapa daerah salah satunya Sedanau yang terletak di Kabupaten

Natuna termasuk daerah terisolasi diharapkan dapat dikembangkan dengan

penyelenggaraan moda transportasi. Dengan adanya angkutan ini diharapkan

dapat memenuhi kebutuhan transportasi antar daerah yang pada akhirnya

dapat membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara

merata sehingga akan menunjang pembangunan dan perkembangan wilayah

yang bersangkutan dan juga wilayah-wilayah pengaruhnya (hinterland). Oleh

karena itu pembangunan pelabuhan menjadi sangat mendesak sesuai dengan

perkembangan otonomi daerah yang ditandai dengan semangat pemekaran

wilayah yang disertai pesatnya pembangunan infrakstruktur wilayah.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan

dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat bersandar, naik turun

penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat

berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra

dan antar moda transportasi.


Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang berada diatas

pertumbuhan ekonomi nasional adalah suatu prestasi yang membanggakan

bagi sebuah provinsi yang baru berdiri. Namun hal ini sekaligus menjadi

tantangan bagi pemerintah daerah. Tanpa diiringi pengembangan sarana dan

prasarana daerah yang memadai maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan

sulit untuk dipertahankan apalagi untuk ditingkatkan.

Dengan keberadaan pelabuhan yang memadai memungkinkan

terjadinya peningkatan iklim investasi. Provinsi Kepulauan Riau saat ini telah

mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui proses birokrasi

yang memudahkan investor terutama setelah adanya penetapan Provinsi

Kepulauan Riau sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

(Free Trade Zone). Namun usaha peningkatan investasi ini akan menjadi

kontra produktif jika tidak didukung oleh aksesibilitas wilayah, karena tidak bisa

dipungkiri bahwa kemudahan akses menjadi pertimbangan investor untuk

berinvestasi selain kemudahan proses birokrasi.

Pemerataan pembangunan daerah di wilayah kepulauan merupakan hal

yang serius untuk diperhatikan, selain kebijakan pemerintah daerah, kondisi

pembangunan yang merata terhadap faktor-faktor produksi serta adanya

Pelabuhan yang layak. Dengan pengembangan Pelabuhan yang baik maka

pembangunan dapat tersebar secara lebih merata dan berdampak pula

terhadap kesejahteraan masyarakat terutama di daerah Sedanau.

Atas dasar pemikiran diatas, maka perlu dilakukan studi kelayakan dan

masterplan Pelabuhan Sedanau dengan memperhatikan kajian pengembangan

Pelabuhan yang ada serta potensi pengembangan ekonomi dan finansial

Pelabuhan di lokasi studi berdasarkan regulasi pengembangan yang berlaku

serta studi lain yang berkompeten.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Studi Kelayakan dan Masterplan

Pelabuhan Sedanau ini adalah untuk memberikan arahan/pedoman

pengembangan/pembangunan Pelabuhan Sedanau.

b. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Studi Kelayakan dan Masterplan

Pelabuhan Sedanau ini adalah untuk menghasilkan Rencana Detail

Pelabuhan Sedanau yang merupakan :

1. Kajian menyeluruh terhadap semua aspek pembangunanPelabuhan.

2. Sebagai pedoman dalam pembangunan pelabuhan secara terpadu.

3. Memperoleh dokumen teknis berupa (gambar desain, spek dan daftar

kuantitas dan volume) bangunan fisik Pelabuhan Sedanau.


3. TARGET/SASARAN PEKERJAAN

Merujuk tujuan kegiatan yang dijelaskan sebelumnya maka sasaran kegiatan

studi, yaitu :

1. Terkumpulnya data dan informasi kondisi Pelabuhan yang meliputi kondisi

fisik, data teknis, lokasi, status operasional, fasilitas pokok, fasilitas

penunjang, dan fasiitas pendukung serta informasi pendukung lainnya saat

ini.

2. Terpetakannya ketersediaan Pelabuhan dan kebutuhan akan Pelabuhan.

3. Teridentifikasinya permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan

Pelabuhan.

4. Tersusunya suatu dokumen Rencana Induk (Masterplan) Pelabuhan yang

akan digunakan sebagai dasar pengembangan dan pembangunan

Pelabuhan.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

Adapun penyelenggara pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Studi Kelayakan

dan Masterplan Pelabuhan Sedanau adalah :

a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Dinas Perhubungan Provinsi

Kepulauan Riau.

c. AZIS KASIM DJOU, ST jabatan Kepala Bidang Perhubungan Laut selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi

Studi Kelayakan dan Masterplan Pelabuhan Sedanau.

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

a. Adapun sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan Belanja

Jasa Konsultasi Studi Kelayakan dan Masterplan Pelabuhan Sedanau

adalah bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran

2015 pada DPA SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.

b. Pagu Anggaran yang tersedia untuk pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi

Studi Kelayakan dan Masterplan Pelabuhan Sedanau adalah sebesar Rp.

850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah).

6. LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup Peraturan

Peraturan dan dasar hukum yang menjadi lingkup dalam studi ini adalah:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;


c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

d. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

e. Peraturn Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di

Perairan;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di

Perairan;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan

Lingkungan Maritim;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional;

l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup;

n. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan

Barang Milik Negara;

o. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) 2011-2025;

p. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksana Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup;

q. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang

Pedoman Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;

r. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang

Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;

s. Peraturan Perundang-undangan lainya yang terkait dengan ruang

lingkup kegiatan ini.

2. Ruang Lingkup Studi

a. Menganalisa tingkat permintaan (demand) dan kinerja pelayanan

(supply) Pelabuhan;

b. Merumuskan Pengembangan Pelabuhan;

c. Membuat gambar Maket Pelabuhan;

d. Menganalisis dan mengevaluasi potensi, hambatan, peluang maupun

ancaman terkait Pengembangan Pelabuhan;

e. Investarisasi terhadap sistem aktivitas maupun sistem kelembagaan

yang terkait dengan Pelabuhan;


f. Inventarisasi sarana, prasanan serta dokumen kebijakan terkait

operasional Pelabuhan.

g. Membuat laporan pekerjaan meliputi :

1) Laporan Pendahuluan (Inception Report)

a) Jadwal pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal

SPMK pekerjaan;

b) Isi Laporan Pendahuluan berisi tentang rencana kerja oleh

konsultan yang meliputi maksud, tujuan dan sasaran, batasan

studi, gambaran umum wilayah studi, metodologi dan

pendekatan yang akan dilaksanakan, rencana kerja dan jadwal

pelaksanaan pekerjaan, struktur organisasi pelaksanaan

pekerjaan, komposisi dan jumlah tenaga ahli yang dipakai,

rencana penugasan dan rencana kunjungan tenaga ahli ke

lapangan;

c) Laporan yang telah dibuat agar didiskusikan / dipaparkan untuk

dikoreksi oleh Pemilik Pekerjaan;

d) Laporan yang telah dikoreksi kemudian diperiksa oleh Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan kemudiaan disetujui

oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

e) Laporan yang telah disetujui kemudian diperbanyak 10 buku.

2) Laporan Studi Kelayakan (Feasibility Report) berupa :

a) Jadwal pelaksanaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak

tanggal SPMK Pekerjaan;

b) Laporan yang telah dibuat agar didiskusikan / dipaparkan untuk


c) Laporan yang telah dikoreksi kemudian diperiksa oleh Pejabat



d) Laporan yang telah disetujui kemudian diperbanyak 10 buku.

Hasil studi kelayakan ini berupa:

1. Aspek Keamanan dan Keselamatan Pelayaran;

2. Aspek Keselamatan ekonomis dan teknis operasional;

3. Aspek Kelayakan lingkungan.

3) Konsep Laporan Masterplan (Draft Masterplan Report)

a) Jadwal pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender

sejak tanggal SPMK Pekerjaan;

b) Laporan ini mencakup laporan lengkap tentang keseluruhan

data-data baik primer maupun sekunder terkait dengan maksud

dan tujuan studi, hasil analisis keseluruhan dari data primer,

sekunder, rencana umum dan peta berikut Rekomendasi Studi

Kelayakan dan Masterplan Pelabuhan Sedanau yang

direncanakan;







e) Laporan yang telah disetujui kemudian diperbanyak 10 buku.

4) Laporan Masterplan (Masterplan Report)

a) Jadwal pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender

sejak tanggal SPMK Pekerjaan;

b) Laporan Masterplan merupakan penyempurnaan dari konsep

laporan Masterplan setelah dibahas bersama dengan Tim

Pengarah dan Tim Teknis Terkait;




Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan kemudian disetujui


Laporan yang telah disetujui kemudian diperbanyak 10 buku.

5) Album Gambar

Album Gambar berisi gambar hasil dari analisis dan evaluasi

berupa Rencana Induk (Masterplan) Pelabuhan Sedanau.

7. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

a. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa: 30 (tiga puluh) hari kalender

b. Proses Pengadaan Barang/Jasa : 45 (empat puluh lima) hari kalender

c. Pelaksanaan Pekerjaan : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender 8. RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

a. Jenis Pengadaan : e- Seleksi Umum

b. Kategori : Jasa Konsultansi Badan Usaha

c. Jenis Kontrak : Lump Sum

d. Pembebanan Tahun Anggaran : Tahun Tunggal

e. Cara Pembayaran : Lump Sum

9. KUALIFIKASI PENYEDIA

a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan

kegiatan / usaha;

b. memiliki IUJK Bidang Perencana Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha

bidang Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi Klasifikasi

Bidang Usaha Jasa Perencanaan Rekayasa (Engineering) Sub Klasifikasi


Bidang Usaha Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air

yang masih berlaku;

c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk

menyediakan Barang/Jasa;

d. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang

diperlukan dalam PengadaanBarang/Jasa;

e. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai;

f. memiliki pengalaman pekerjaan sejenis dalam penyusunan studi kelayakan

dan Masterplan Pelabuhan;

g. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;

h. Wajib Pajak; dan

i. Tidak masuk dalam daftar hitam.

10. KEBUTUHAN PERSONIL

1. Tenaga Ahli

a. Ahli Kepelabuhanan (Team Leader)

Kualifikasi pendidikan Magister Teknik Sipil dengan pengalaman 5

(lima) tahun atau S1 dengan pengalaman kerja 8 (delapan) Tahun

pada bidang yang sejenis. Melakukan koordinasi semua kegiatan tim

agar sasaran dapat tercapai, bertindak sebagai pejabat penghubung

antara tim dan pemberi kerja, bekerjasama dengan anggota tim lainnya

menentukan metoda dan format, jenis data yang diperlukan untuk

analisis, menentukan desain standard, melakukan koordinasi dengan

instansi terkait.

b. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota

Kualifikasi pendidikan S1 Perencanaan Wilayah dan kota dengan

pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun. Dengan tugasnya adalah

menangani analisa struktur ruang wilayah, analisa perkembangan

penggunaan ruang, memberikan sarana dan masukan dalam

pengendalian pemanfaatan ruang, bertanggung jawab kepada team

leader untuk semua kegiatan yang menyangkut analisis wilayah dan

Pelabuhan ditinjau dari aspek sosio ekonomi dan besarnya kebutuhan

perjalanan yang akan ditimbulkan bersama-sama tenaga ahli yang lain

menyusun kebutuhan data untuk melakukan analisis kondisi,

bekerjasama dengan ketua tim dan anggota tim lainnya dalam

melaksanakan semua pekerjaan.

c. Ahli Arsitek Lansekap

Kualifikasi pendidikan S1 Aristektur dengan pengalaman kerja minimal

5 (lima) tahundengan tugasnya adalah menangani masalah

perancangan bangunan (site plan) serta memberikan sarana dan

masukan dalam meningkatkan efektifitas ruang, bertanggung jawab


kepada team leader untuk semua kegiatan yang menyangkut analisis

bangunan dan ruang ditinjau dari aspek arsitektur, bersama-sama

tenaga ahli yang lain menyusun kebutuhan data untuk melakukan

analisis kondisi, bekerja sama dengan ketua tim dan anggota tim

lainnya dalam melaksanakan semua pekerjaan.

d. Ahli Ekonomi Pembangunan

Kualifikasi Pendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima)

tahun. Bertanggung jawab untuk melakukan analisa terkait

pertumbuhan ekonomi wilayah dan pengaruh Pembangunan

Pelabuhan.

e. Ahli Lingkungan

Yang memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dalam

studi lingkungan dan telah memperoleh sertifikat Amdal A dan Amdal

B. Bertugas menetapkan metode dan format serta data-data maupun

informasi yang dibutuhkan dalam proses survey dan identifikasi potensi

dan masalah yang berkaitan dengan keahlian dibidanglingkungan,

melakukan kajian aspek lingkungan beserta permasalahannya,

mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang ada diwilayah studi

beserta dampak yang akan timbul dari kegiatan pembangunan,

melakukan koordinasi dengan ketua tim atas hasil kajian sebagai

masukan dalam perumusan konsep dan strategi serta rencana.

2. Tenaga Pendukung

a. Asisten Desain Grafis (Juru Gambar)

Kualifikasi pendidikan D-3 Teknik/Komputer/Desain Grafis dengan

pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun. Bertugas membuat gambar

hasil analisa dan evaluasi hasil studi dan masterplan dalam bentuk

komunikasi visual, ilustrasi, tipografi, fotografi atau grafis motion selalu

melaporkan tugasnya kepada Ahli Desain Grafis untuk di koreksi.

b. Administrasi

Kualifikasi minimal D-3 Adminitrasi bertugas menyiapkan kelengkapan

administrasi selama pelaksanaan kegiatan.

11. PERALATAN KERJA

a. Komputer/Laptop;

b. Software Masterplan Pelabuhan;

c. Printer.

12. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYEDIA


a. Dalam melaksanakan tugasnya Konsultan berpedoman pada ketentuan

yang berlaku tentang Kepelabuhanan untuk menghasilkan keluaran studi

yang memadai sesuai KAK;

b. Melakukan perhitungan teknis dan perencanaan biaya pembangunan

Pelabuhan;

c. Memberikan saran atau pertukaran ilmu pengetahuan kepada Pejabat

Pembuat Komitmen tentang pelaksanaan studi;

d. Memberikan penjelasan atau ekspos berkenaan pelaksanaan studi;

e. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak lain guna pencapaian

pelaksanaan studi;

f. Membuat Laporan Biaya Pengeluaran / Invoice selama pelaksanaan studi.

13. PRODUK YANG DIHASILKAN

a. Laporan Pendahuluan : 10 Buku

b. Laporan Studi Kelayakan : 10 Buku

c. Draft Laporan Masterplan : 10 Buku

d. Laporan Masterplan : 10 Buku

e. Maket Pelabuhan dengan skala 1 : 100 : 1 Buah

f. Laporan Biaya pekerjaan / Invoice : 10 Buku

g. Laptop Data Pekerjaan : 1 Buah

14. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagai pedoman dalam proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan

pekerjaan.

Tanjungpinang, Februari 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU SELAKU

PENGGUNA ANGGARAN

H. MURAMIS Pembina Utama Madya

NIP. 19591113 198101 1 003

KAK SEDANAU.pdf

Documents

Transcript of KAK SEDANAU.pdf