KAK RDTR BWP MANYAR - BUNGAH
-
Upload
dian-palupi-chrisdiani -
Category
Documents
-
view
301 -
download
20
Transcript of KAK RDTR BWP MANYAR - BUNGAH
-
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Uraian Pendahuluan
1. Latar Belakang
Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR), merupakan penjabaran dari Rencana Umum Tata Ruang Wilayah ke dalam
rencana distribusi pemanfaatan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan
perkotaan. Dengan kata lain Rencana Detail Tata Ruang mempunyai fungsi untuk mengatur dan
menata kegiatan fungsional yang direncanakan oleh perencanaan ruang diatasnya, dalam
mewujudkan ruang yang serasi, seimbang, aman, nyaman dan produktif. Muatan yang
direncanakan dalam RDTR kegiatan berskala kawasan atau lokal dan lingkungan, dan atau
kegiatan khusus yang mendesak dalam pemenuhan kebutuhannya.
Sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari
wilayah kabupaten / kota yang perlu disusun RDTR-nya, dimana bagian dari wilayah yang akan
disusun RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota.
Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana pemanfaatan ruang Bagian Wilayah
Perkotaan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka
pengaturan zonasi, perijinan dan pembangunan kawasan. Berdasarkan pengalaman dalam
menyusun RDTR ternyata dirasakan masih banyak kekurangan. Kekurangan tersebut terjadi
karena pengertian tentang fungsi kawasan kegiatan, kemudian pengembangannya belum
sepenuhnya dipahami benar, disamping gambaran tentang Rencana Detail Tata Ruang yang
dibutuhkan juga belum seragam, termasuk pedoman dan NSPM terkait juga belum sepenuhnya
dimanfaatkan oleh perencana maupun Pemerintah Daerah.
RDTR merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai
penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam
kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan
penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga menjadi
dasar bagi penyusunan peraturan zonasi serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Rencana
Detail Tata Ruang ini dilakukan berdasarkan tingkat urgensi / prioritas / keterdesakan penanganan
kawasan tersebut di dalam konstelasi wilayah kata. RDTR yang disusun lengkap dengan peraturan
zonasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk suatu Bagian Wilayah Perkotaan
tertentu.
-
2. Maksud dan Tujuan
A. Maksud
Maksud penataan ruang dalam RDTR adalah nilai, kualitas, dan kinerja yang akan dicapai oleh
bagian wilayah perkotaan melalui rencana tata ruang untuk merealisasikan tujuan, kebijakan dan
strategi penataan ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten untuk bagian wilayah Kabupaten tersebut.
B. Tujuan
Dalam penyusunan RDTR keseimbangan dan keserasian antar Sub Bagian Wilayah Perkotaan
(Sub BWP) atau di dalam suatu Sub BWP menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk
mewujudkan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Tujuan penataan ruang bagian
wilayah perkotaan ini yaitu :
a) sebagai arah perwujudan rencana tata ruang;
b) sebagai dasar memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang Bagian Wilayah
Kabupaten;
c) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program pembangunan ; dan,
d) sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang pada bagian
wilayah Kabupaten.
3. Sasaran
Sasaran dari perencanaan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan BWP Manyar Bungah
Tahun 2015 ini adalah untuk :
a) Menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam
kawasan.
b) Mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam kawasan.
c) Mendorong terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsi kota, baik yang
dilakukan pemerintah maupun masyarakat/swasta.
d) Mendorong investasi masyarakat di dalam kawasan.
e) Mendorong terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah dan masyarakat/
swasta.
4. Lokasi Kegiatan
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan BWP Manyar Bungah Tahun 2015 diarahkan
pada kawasan strategis di Kabupaten Gresik yang meliputi wilayah Kecamatan Manyar dan
Kecamatan Bungah.
5. Sumber Pendanaan
Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kab. Gresik Tahun Anggaran 2015 untuk
pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan BWP Manyar Bungah
-
Tahun 2015 ini diperlukan biaya Rp. 440.000.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah )
termasuk PPN yang bersumber dari APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015.
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen
Nama Pejabat Pembuat Komitmen: MISBAHUL MUNIR S.Sos, M.Si
Proyek/Satuan Kerja: RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BWP MANYAR BUNGAH
TAHUN 2015/ BIDANG PRASWIL, SDA DAN LINGKUNGAN PADA
BAPPEDA KAB. GRESIK
-
Data Penunjang
7. Data Dasar
Kelengkapan data yang harus diakomodasikan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan BWP
Manyar Bungah Tahun 2015 adalah :
a) Data RTRW Kabupaten Gresik 2010 2030
b) Data Rencana Strategis, RPJPD, RPJMD
c) Data wilayah administrasi;
d) Data fisiografis;
e) Data kependudukan;
f) Data ekonomi dan keuangan;
g) Data ketersediaan prasarana dan sarana ;
h) Data peruntukan ruang;
i) Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan;
j) Data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas bangunan, tata bangunan); dan
k) Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan, penguasaan lahan, penggunaan
lahan, peta peruntukan ruang, pada skala atau tingkat ketelitian minimal peta 1:5.000 yang
sudah mendapat rekomendasi teknis dari Badan Informasi Geospasial.
l) Peta dasar rupa bumi yang digunakan dengan skala 1.5.000, merupakan pembelian peta citra
satelit berupa data Citra Satelit QuickBird bundle 4 Band (R, G, B, dan NIR), dimana nantinya
akan mendapatkan data original Citra Satelit QuickBird dalam dua moda, yaitu moda
multispektral dengan resolusi spasial 2 meter dan mempunyai resolusi spektral 4 band (R, G,
B, dan NIR) serta dalam moda pankromatik dengan resolusi spasial 0.6 meter dan mempunyai
resolusi spektral 1 band (band pankromatik) dan menyediakan data mentah (raw data).
8. Standar Teknis
a) Tujuan penataan BWP ;
b) Rencana pola ruang ;
c) Rencana jaringan prasarana ;
d) Penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya ;
e) Ketentuan pemanfaatan ruang ;
f) Peraturan zonasi.
9. Studi-Studi Terdahulu
a) Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Manyar Tahun 2006;
b) Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bungah Tahun 2008;
c) Rencana Teknis Ruang Kawasan Pelabuhan Kabupaten Gresik Tahun 2013;
d) Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pelabuhan Internasioanl Kali Mireng Tahun 2013
-
10. Referensi Hukum
Dasar hukum untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan BWP
Manyar Bungah Tahun 2015 antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Hayati;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangundangan;
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya;
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
22. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasin Geospasial;
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
24. Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
25. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
-
29. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan
Ruang Wilayah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
35. Peraturan Pemeritah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;
40. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
42. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
43. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di
Suaka Margasatwa, Taman nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman wisata Alam;
44. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran
Masyarakat dalam Penataan Ruang;
45. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
46. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengelolaan Tanah
bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
47. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung;
48. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah
bagi Kawasan Industri;
49. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
50. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di
Bidang Pertanahan;
51. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Koordinasi Penataan
Ruang Nasional;
-
52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis
Kawasan Budidaya;
53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan
RDTR dan Peraturan Zonasi;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan
Perkotaan;
56. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum
Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
57. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
58. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
-
Ruang Lingkup
11. Lingkup Kegiatan
Lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh konsultan bidang Tata Lingkungan Sub Bidang Jasa
Perencanaan Wilayah dalam menangani Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan BWP
Manyar Bungah Tahun 2015 meliputi:
a) Pengalaman kerja melaksanakan pekerjaan sejenis seperti:
1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;
3) Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan;
4) Penyusunan Rencana Rinci Ruang Kawasan;dan
5) Penyusunan Rencana Teknik Bangunan dan Lingkungan.
6) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
b) Pengalaman kerja melaksanakan pekerjaan yang menunjang seperti :
1) Penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
2) Pemetaan Bangunan dan Lingkungan;
3) Survey dan Pemetaan;
4) Rencana Induk Kebakaran;
5) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
6) Masterplan Kawasan Industri;
7) Masterplan Drainase;
8) Masterplan Ruang Terbuka Hijau;
9) Masterplan Persampahan;
10) Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Di Daerah;
11) Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
12) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K);
13) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K);
14) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( RPWP-3-K);dan
15) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAWP-3-K).
(Pengalaman sejenis dan menunjang tersebut diatas berlaku untuk seluruh tenaga ahli)
1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam tahapan penyusunan RDTRK dan Peraturan Zonasi dilakukan
untuk keperluan pengenalan karakteristik BWP dan penyusunan rencana pola ruang dan
rencana jaringan prasarana BWP, dan dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder.
Pengumpulan data primer dilakukan melalui :
a. Penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui penyebaran angket, temu
wicara, wawancara orang perorang, dan lain sebagainya untuk menjaring aspirasi
-
masyarakat terhadap kebutuhan yang diatur dalam RDTR dan peraturan zonasi serta
kepada pihak yang melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
b. Pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi BWP secara langsung melalui peninjauan
lapangan serta Metode Overlay guna memadukan data-data dasar yang diperoleh dari hasil
survey dan investigasi lapangan.
Data sekunder yang harus dikumpulkan meliputi :
a) Peta-peta rencana kawasan dari RTRW/RDTR/RTBL; dan
b) Data dan informasi, meliputi :
1. data wilayah administrasi;
2. data fisiografis;
3. data kependudukan;
4. data ekonomi dan keuangan;
5. data ketersediaan prasarana dan sarana ;
6. data peruntukan ruang;
7. data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan;
8. data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas bangunan, tata bangunan); dan
9. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan, penguasaan lahan,
penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, pada skala atau tingkat ketelitian minimal
peta 1:5.000.
c) identifikasi masalah dari masing-masing kegiatan serta kondisi fisik (tinggi bangunan dan
lingkungannya);
d) kajian dampak terhadap kegiatan yang ada atau akan ada di zona yang bersangkutan;
e) standar teknis dan administratif yang dapat dimanfaatkan dari peraturan-perundang-
undangan nasional maupun daerah;
f) peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan lahan dan bangunan, serta prasarana
di wilayah perencanaan; dan
g) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan lahan yang ada di
kabupaten/kota yang akan disusun peraturan zonasinya.
Seperti halnya dalam penyusunan RTRW Kota, tingkat akurasi data, sumber penyedia data,
kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian,
serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data.
Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data
tahunan (time series) minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat
desa/kelurahan. Dengan data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan
gambaran perubahan apa yang terjadi pada bagian wilayah kota.
-
2. Pengolahan Data
Pengolahan dan analisis data untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan BWP
Manyar Bungah Tahun 2015 meliputi :
a. Analisis karakteristik wilayah, meliputi:
1. kedudukan dan peran bagian dari wilayah kabupaten/kota dalam wilayah yang lebih luas;
2. keterkaitan antar wilayah kabupaten/kota dan antara bagian dari wilayah kabupaten/kota;
3. keterkaitan antarkomponen ruang di BWP;
4. karakteristik fisik bagian dari wilayah kabupaten/kota;
5. kerentanan terhadap potensi bencana, termasuk perubahan iklim;
6. karakteristik sosial kependudukan;
7. karakteristik perekonomian; dan
8. kemampuan keuangan daerah.
b. Analisis potensi dan masalah pengembangan BWP, meliputi:
1. analisis kebutuhan ruang; dan
2. analisis perubahan pemanfaatan ruang
c. Analisis keterkaitan antar wilayah kota dan antara bagian kota
d. Analisis keterkaitan antar komponen ruang kota;
e. Analisis kualitas kinerja kawasan dan lingkungan;
f. Analisis delineasi blok peruntukan;
g. Analisis teknis perancangan kawasan;
h. Analisa Kebijakan Rencana dan Program;
i. Analisa Lingkungan dan potensi keberlanjutan.
j. Analisis kelembagaan.
12. Keluaran3
1) Naskah Teknis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan BWP Manyar Bungah Tahun 2015
yang terdiri atas 3 (tiga) Dokumen pelaporan yang terdiri :
a. Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan sekurang-kurangnya berisi pemahaman konsultan terhadap lingkup
pekerjaan, konsep pendekatan dan metodologi studi dan pelaksanaan pekerjaan, program
kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk daftar kebutuhan data dan rencana
survey lapangan berikut formulir-formulir survey lapangan yang diperlukan serta dukungan
tenaga ahli beserta perlengkapannya. Laporan Pendahuluan ini diserahkan kepada
Pemberi Tugas setelah diterimanya SPMK oleh Konsultan.
b. Laporan Data dan Analisa
Berisi data dan analisa hasil perolehan data, survey lapangan dan kajian rinci mengenai
kondisi wilayah perencanaan, potensi dan permasalahan pengembangan BWP, proyeksi
-
kebutuhan penataan ruang kawasan perkotaan, serta konsep rencana pola ruang.
Laporan antara diasistensikan setelah penyerahan laporan pendahuluan.
c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Berisi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap dampak
dan/atau risiko lingkungan hidup dengan menggunakan alat analisis yang
komprehensif seperti sistem informasi geografis (Geographic Information System/GIS),
analisis bio-fisik-kimia, analisis sosial-ekonomi-budaya, dan lain-lain;
Kajian sebaiknya didahului dengan pelingkupan kajian, misalnya lingkup wilayah,
lingkup waktu, dan lingkup substansi;
perumusan alternatif penyempurnaan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program
dilakukan berdasarkan hasil kajian;
perumusan rekomendasi dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan
metode analisis kebijakan dari berbagai alternatif penyempurnaan, seperti analisis
berhirarkhi (Analytical Hierarchy Process/AHP), analisis biaya-manfaat, dan analisis SWOT
dan lain-lain.
d. Laporan Akhir (Materi teknis)
Berisi mengenai kondisi wilayah perencanaan, potensi dan permasalahan pengembangan
BWP, rencana pola ruang, rencana jaringan prasarana, ketentuan pemanfaatan ruang,
prioritas penanganan BWP, serta peraturan zonasi untuk teknis perancangan kawasan.
Laporan Akhir (Materi Teknis) yang meliputi perbaikan draft Laporan Akhir (Materi teknis)
diserahkan pada Pemberi Tugas setelah pembahasan Draft Laporan Akhir (Materi teknis).
2) Album Peta
Album peta yang disajikan dengan skala atau tingkat ketelitian minimal 1:5.000 dalam format
A1 yang dilengkapi dengan data peta digital yang memenuhi ketentuan sistem informasi
geografis (GIS). Album peta minimum terdiri atas:
peta wilayah perencanaan, yang berisi informasi rupa bumi, dan batas administrasi BWP
dan sub BWP;
peta eksisting penggunaan lahan;
peta rencana pola ruang BWP, yang meliputi rencana alokasi zona dan subzona sesuai
klasifikasi yang telah ditentukan;
peta rencana jaringan prasarana BWP, yang meliputi rencana pengembangan jaringan
pergerakan, jaringan energi/kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum,
jaringan drainase, jaringan air limbah, prasarana lainnya; dan
peta penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.
3) Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan BWP
Manyar Bungah Tahun 2015 dan naskah akademis untuk Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan BWP Manyar Bungah Tahun 2015.
-
4) Diskusi
Diskusi diagendakan tiga kali pertemuan bersama tim teknis dari unsur BAPPELITBANGDA
Kabupaten Gresik dan Satuan Kerja (SKPD) terkait, membahas Draft Laporan Pendahuluan,
Draft Data dan Analisa serta Draft Laporan Akhir. Setelah dokumen telah disetujui tim teknis,
selanjutnya dijilid dengan format kertas A4 dan sampul depan berupa soft cover dan
digandakan (berwarna jika terdapat foto/peta).
Rincian Produk Pekerjaan:
NO PRODUK PEKERJAAN RANGKAP
1. Laporan Pendahuluan 5 buku
2. Laporan Data dan Analisa 10 buku
3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 10 buku
4. Laporan Akhir 10 buku
5. Draft Rancangan Peraturan Daerah RDTR 2 buku
6. Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah RDTR 2 buku
7. Softcopy dalam bentuk Compact Disk (CD) yang berisi :
Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Laporan Akhir
Peta dengan format GIS
Album Gambar / Peta
Draft Raperda RDTR
5 buah
8. Album Gambar / Peta (A1) 2 buah
13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen
a) Peralatan : Fasilitas Diskusi (Ruang Rapat dan Fasilitasnya)
b) Material : -
c) Personil : Tim teknis pelaksana kegiatan
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
a) Peralatan : Kendaraan operasional, GPS Geodetik, GPS Handheld, Laptop/PC, Printer,
Kamera.
b) Material : -
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
Kewajiban Konsultan
a) Konsultan berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan
penyusunan rencana sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama yang disepakati.
b) Konsultan wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan sesuai dengan kerangka acuan
c) Konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya dinyatakan berakhir sampal dengan selesainya
semua kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian pekerjaan yang disepakati.
d) Konsultan wajib hadir dan menyerahkan hasil perencanaannya dalam forum diskusi dengan
Tim Teknis.
-
Hak Konsultan
a) Dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan BWP Manyar
Bungah Tahun 2015, konsultan berhak meminta bantuan Tim Teknis dalam mencari data dan
informasi yang diperlukan;
b) Setelah pelaksana pekerjaan melaksanakan seluruh kewajibannya, maka pihak pelaksana
pekerjaan berhak untuk mendapatkan pembayaran atas hasil pekerjaannya sejumlah tertentu
dengan syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.
16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan BWP
Manyar Bungah Tahun 2015 selama 6 (enam) bulan terhitung setelah diterimanya SPMK.
17. Personil
Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
BWP Manyar Bungah Tahun 2015 adalah:
a. 1 (satu) orang Team Leader/Ahli Perencanaan Kota dan Ekonomi Wilayah yang memiliki latar
belakang pendidikan S2 Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi),dengan pengalaman
minimal 5 tahun mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Madya Perencanaan Wilayah dan
Kota (502) yang di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakeditasi oleh lembaga yang
berwenang (LPJK) serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa;
b. Tenaga Ahli Arsitek dan Perancangan Kota sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-2 Teknik
Arsitetur dan atau Urban Design dengan pengalaman minimal 3 tahun mempunyai sertifikat
keahlian (SKA) Ahli Madya Arsitek (101) yang di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah
terakeditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi dengan referensi kerja
dari pengguna jasa;
c. Tenaga Ahli Ekonomi Wilayah sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Ekonomi
Pembangunan dengan pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja
dari pengguna jasa;
d. Tenaga Ahli Geografi dan Kependudukan sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Geografi
dengan pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna
jasa;
e. Tenaga Ahli Prasarana Wilayah sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S1 Perencanaan Wilayah
dan Kota (Planologi) dengan pengalaman minimal 3 tahun, mempunyai sertifikat keahlian
(SKA) ahli muda Perencanaan Wilayah dan Kota (502) yang di terbitkan oleh asosiasi profesi
yang telah terakeditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi dengan
referensi kerja dari pengguna jasa;
-
f. Tenaga Ahli Hukum dan Kelembagaan sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Hukum
dengan pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna
jasa;
g. Tenaga Ahli Geologi Tata Lingkungan sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Geologi
dengan pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna
jasa;
h. Tenaga Ahli Sistem Informasi Geografis sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Teknik
Geodesi dengan pengalaman minimal 3 tahun mempunyai sertifikat keahlian (SKA) ahli muda
Geodesi (217) yang di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakeditasi oleh lembaga
yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa;
i. Tenaga Ahli Teknik Sumber Daya Air sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Teknik
Pengairan dan atau Teknik Sipil dengan pengalaman minimal 3 tahun mempunyai sertifikat
keahlian (SKA) ahli muda Ahli Teknik Sumber Daya Air (211) yang di terbitkan oleh asosiasi
profesi yang telah terakeditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi dengan
referensi kerja dari pengguna jasa;
j. Tenaga Ahli Teknik Lingkungan sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Teknik Lingkungan
mempunyai sertifikat keahlian (SKA) ahli muda Teknik Lingkungan (501) yang di terbitkan
oleh asosiasi profesi yang telah terakeditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta
dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa;
k. Tenaga Ahli Elektronika dan Telekomunikasi sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Teknik
Elektro dengan pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja dari
pengguna jasa;
l. Tenaga Ahli Energi sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Teknik Industri dan atau Teknik
Energi dengan pengalaman minimal 1 tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja dari
pengguna jasa.
Tenaga Pendukung yang dibutuhkan untuk kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan BWP Manyar Bungah Tahun 2015 adalah:
a. Surveyor sebanyak 4 (empat) orang , kualifikasi minimal SMA/SMK dengan pengalaman
minimal 2 tahun; (jumlah menyesuaikan)
b. Tenaga Administrasi sebayak 1 orang, kualifikasi minimal SMA/SMK/ SMEA dengan
pengalaman minimal 3 tahun; dan
c. Sopir sebanyak 1 orang, dengan kualifikasi minimal SMP atau sederajat dengan pengalaman
minimal 3 tahun.
18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan BWP
Manyar Bungah Tahun 2015 ditetapkan 6 (enam) bulan terhitung setelah diterimanya SPMK.
-
Jadwal dan Waktu Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan BWP Manyar - Bungah Tahun 2015
No Kegiatan
Bulan Penugasan
Bulan Ke I Bulan Ke II Bulan Ke III Bulan Ke IV Bulan Ke V Bulan Ke VI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. KEGIATAN PERSIAPAN
1. Koordinasi dengan pihak dan instansi terkait
2. Menelaah materi dan Lingkup Pekerjaan
3. Menyusun Kerangka Kerja dan Langkah Kegiatan
4. Melakukan Kajian / Telaah Teori, Kebijaksanaan dan Peraturan-Peraturan
5. Koordinasi dengan Tim RDTR
6. Penyusunan laporan pendahuluan
B. KEGIATAN SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA
1. Survey Instansional
2. Survey Lapangan :
a. Keadaan Eksisting Penggunaan Lahan
b. Keadaaan Topografi Wilayah
C. Keadaan Fungsi dan Penataan Bangunan
d. Keadaan Status dan Pemanfaatan Persil
e. Keadaan Jaringan Jalan Dan Sistem Sirkulasi
f. Keadaan Jaringan Drainase, Pengairan
g. Keadaan Jaringan Utilitas
h. Keadaan Elemen dan Penataan Fisik Lingkungan
i. Keadaan Kependudukan, Kegiatan, dan Sistem Sosial Ekonomi Wilayah Perencanaan
C. KEGIATAN PENGOLAHAN DATA, ANALISIS DAN SINTESA
1.
Kegiatan Pengolahan dan Tabulasi Data
a. Data Kebijaksanaan Pembangunan
b.Peta Dasar dan Peta Tematik
c. Keadaan Eksisting Penggunaan Lahan
d. Keadaan Topografi Wilayah
e. Keadaan Fungsi dan Penataan Bangunan
f. Keadaan Status dan Pemanfaatan Persil
g. Keadaan Jaringan Jalan Dan Sistem Sirkulasi
h. Keadaan Jaringan Drainase, Pengairan
i. Keadaan Jaringan Utilitas
j. Keadaan Elemen dan Penataan Fisik Lingkungan
k. Keadaan Kependudukan, Kegiatan, dan Sistem Sosial Ekonomi Wilayah Perencanaan
l. Data Sumber daya Buatan
m. Kelembagaan, Hukum, Peraturan , Undang-undang
2. Kegiatan Analisis
a. Analisis Perkembangan Kota dan Kawasan
b. Analisis Kondisi Bangunan dan Ruang Luar
c. Analisis Kualitas Estetik Bangunan Gedung
-
No Kegiatan
Bulan Penugasan
Bulan Ke I Bulan Ke II Bulan Ke III Bulan Ke IV Bulan Ke V Bulan Ke VI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
d. Analisis Persyaratan Bangunan Gedung dan Lingkungan
e. Analisis Prasarana dan Sarana, Jaringan Jalan, Utilitas
f. Analisis Kemampuan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan
g. Analisis Kondisi dan Potensi Masyarakat
h. Analisis Kelembagaan, Hukum maupun Peraturan dan Perundang-undangan yang Berlaku
3. Kegiatan Sintesa
a. Arah dan Upaya Pemanfaatan Potensi Wilayah
b. Upaya untuk Mengatasi Kendala Dalam Pengembangan / Penataan Wilayah
c. Arah dan Upaya Pemanfaatan Ruang / Lahan
d. Arah dan Upaya Pemanfaatan dan Penataan Persil
e. Arah dan Upaya Mengembangkan Sistem Sarana dan Prasarana
f. Arah dan Upaya Menyelaraskan Perkembangan Penduduk, Sosial, Ekonomi dengan Peraturan Fisik
g. Arah dan Upaya Untuk Penanganan Sistem Jaringan Jalan / Sirkulasi dan Jaringan Drainase
h. Upaya untuk Meningkatkan Nilai Tambah Lingkungan
D. KEGIATAN PENYUSUNAN DRAFT AKHIR
a. Perumusan Tujuan dan Sasaran
b. Penentuan Fungsi Kawasan dan Arahan Pengembangan Sektor-Sektor Kegiatan Ekonomi
c. Skenario Pengembangan, Konsep, dan Strategi Pengembangan
d. Rencana Struktur dan Pemanfaatan Ruang
e. Rencana Pengembangan Prasarana dan Sarana
f. Rencana Teknis Pengembangan Kawasan
g. Rencana Program Pembangunan
E. KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
a.Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan Program
b.Perumusan alternatif penyempurnaan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program
c.Perumusan rekomendasi
F. KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
1. Kegiatan Penyusunan PERATURAN ZONASI
2. Album Peta
G. KEGIATAN PENYUSUNAN DRAFT RANPERDA
1. Kegiatan Penyusunan Draft Ranperda
H. KEGIATAN DISKUSI
a. Diskusi Laporan Pendahuluan
b. Diskusi Laporan Data dan Analisa
b. Diskusi Laporan Draft Akhir dan KLHS
c. Seminar Laporan Akhir
I. KEGIATAN PELAPORAN
a. Laporan Pendahuluan
b. Laporan Data dan Analisa
-
No Kegiatan
Bulan Penugasan
Bulan Ke I Bulan Ke II Bulan Ke III Bulan Ke IV Bulan Ke V Bulan Ke VI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
c.KLHS
d. Laporan Akhir
e. Draft Ranperda dan naskah akademis
f. Laporan Album Peta dan CD
-
Laporan
1. Laporan Pendahuluan
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak SPMK diterbitkan.
2. Laporan Data dan Analisa
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak SPMK diterbitkan.
3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak SPMK diterbitkan
4. Laporan Akhir
Laporan yang terdiri dari Materi teknis, Draft Ranperda, Naskah akademis,Album Peta dan Back
Up CD harus diserahkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak SPMK diterbitkan.
-
Hal-Hal Lain
a. Konsultan bertanggungjawab secara kontraktual kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
sesuai dengan Surat Perjanjian;
b. Selain data dan informasi penting sebagai masukan serta ketentuan khusus yang diberikan
proyek, berlaku pula ketentuan, peraturan, persyaratan, standart dan pedoman lainnya, antara
lain :
1. Surat Keputusan Pemberian Pekerjaan (Gunning) dan atau Surat Perintah Kerja untuk
melaksanakan pekerjaan perencanaan;
2. SNI dan SK-SNI Teknis yang berlaku;
3. Pertimbangan Regional dari Pemerintah Daerah setempat;
4. Peraturan Pembangunan dan Rencana Pengembangan Daerah setempat.
c. Konsultan harus menyelesaikan adminitrasi proyek sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Pencairan dana sesuai kemajuan pekerjaan dengan melampirkan invoice dan persyaratan
lainnya.
d. Untuk mencapai target, Konsultan harus menyediakan, tenaga dan peralatan yang kualifikasi
dan klasifikasinya sesuai persyaratan, baik untuk bidang teknis, Admnistrasi dan Keuangan.
e. Untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Konsultan mendapat bimbingan dan pengarahan
dari Pengelola Kegiatan dan Tim Teknis yang bertindak sebagai aparat Pemerintah yang
mengatur dan membina Konsultan.
f. Setiap tahapan hasil perencanaan harus dipresentasikan oleh Konsultan kepada Team teknis
untuk membahas semua aspek yang telah ditentukan
g. Hasil perencanaan yang telah dibahas dan disetujui Team Teknis akan menjadi penilaian untuk
penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa / Penerima pekerjaan.
h. Pekerjaan lain yang belum dimasukkan dalam TOR ini akan dibahas dan disepakati dalam
perjanjian.
i. Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara
Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan
keterbatasan kompetensi dalam negeri.
Gresik, April 2015
Kabid Prasarana Wilayah SDA dan Lingkungan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen
MISBAHUL MUNIR S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19730705 199703 1 002