KAK KKP
-
Upload
arjo-boled -
Category
Documents
-
view
87 -
download
3
description
Transcript of KAK KKP
B A B I V. K E R A N G K A A C U A N K E R JA (K A K ) KKP
1. Latar Belakang
Pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki nilai strategis untuk dikembangkan khususnya
Pulau-pulau kecil terluar (PPKT), seperti memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan kondisi lingkungan, disamping
itu pulau-pulau kecil terluar juga memiliki potensi sumberdaya alam yang perlu dimanfaatkan
dan dikelola.
Pulau-pulau kecil terluar yang berpenduduk membutuhkan pembangunan yang terencana
sesuai dengan potensi dan tentunya berbasis masyarakat yang tinggal di lokasi setempat.
Pembangunan di pulau-pulau kecil terluar, harus dilakukan secara penuh kehati-hatian karena
pulau kecil terluar merupakan habitat yang terisolasi dengan habitat lain. Selain itu, pulau
kecil juga mempunyai lingkungan yang khusus dengan proporsi spesies endemik yang tinggi
bila dibandingkan dengan pulau kontinen, akibat ukurannya yang kecil maka tangkapan air
(catchment) pada pulau ini yang relatif kecil sehingga air permukaan dan sedimen lebih cepat
hilang ke dalam air. Jika dilihat dari segi budaya, maka masyarakat pulau kecil mempunyai
budaya yang umumnya berbeda dengan masyarakat pulau kontinen dan daratan (Dahuri,
1998).
Perencanaan pembangunan menjadi bagian penting dari hasil identifikasi kondisi eksisting
lokasi pulau kecil terluar, koordinasi antar sektor termasuk masyarakat sehingga diketahui
kebutuhan sarana dan prasarana, kemudian tergambar dalam desain teknis rencana
pembangunan sarana dan prasarana dan dapat menjadi masukan bagi pengambil keputusan
untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil terluar sehingga
efektif, efisien dan berkelanjutan.
2. Maksud dan Tujuan
a) Mendapatkan data berupa jumlah sarana dan prasarana yang terdapat di pulau-pulau kecil terluar;
b) Mendapatkan informasi tentang potensi sumberdaya alam, isu dan permasalahan serta arah pengembangan ke depan sesuai dengan keinginan, kemampuan masyarakat dan potensi sumberdaya alam yang terdapat di pulau-pulau kecil terluar;
c) Merencanakan pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai berbasis sumberdaya alam, keinginan dan kemampuan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar
3. Sasaran
a) Terdatanya jumlah sarana dan prasarana yang terdapat di pulau-pulau kecil terluar;b) Terdapatnya informasi tentang potensi sumberdaya alam, isu dan
permasalahan, serta arah pengembangan ke depan sesuai dengan keinginan, kemampuan masyarakat dan potensi sumberdaya alam yang terdapat di pulau-pulau kecil terluar;
c) Terencananya pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai berbasis sumberdaya alam, keinginan dan kemampuan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar
4. Lokasi Pekerjaan
1. Pulau Enggano, Kab. Bengkulu Utara, Prop. Bengkulu2. Pulau Karimun Kecil, Kab. Karimun, Prop. Kepri,3. Pulau Subi Kecil, Kab. Natuna, Prop. Kepri,4. Pulau Lingian, Kab. Toli-Toli, Prop. Tengah, dan5. Pulau Kawio, Kab. Kep. Sangihe, Prop. Sulawesi Utara
5. Sumber Pendanaan
DIPA Satker Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil Tahun Anggaran 2013 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp 742.500.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen
Nama Pejabat Pemb
uat Komitmen: Ir. Agus Dermawan, M.Si
Satuan Kerja: Direktorat Pendayagunaan Pulau- pulau Kecil
D ata Pe n u n ja ng
7. Data Dasar
Berdasarkan hasil pekerjaan kegiatan baik swakelola maupun kontraktual perencanaan pengembangan pulau-pulau kecil tahun 2012 dan atau tahun sebelumnya
5 Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
8. Standar Teknis
Menggunakan metode standar umum dalam mencapai output kegiatan serta dapat
9. Studi-Studi Terdahulu
Berdasarkan hasil kegiatan perencanaan pengembangan pulau-pulau kecil tahun 2012 dan atau tahun sebelumnya
10. Referensi Hukum
1. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN).
2. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil terluar
3. Perpres No. 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-pulau kecil terluar.
4. Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014
5. Inpres No. 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.
6. Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan Tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 20/MEN/2008 Tentang\=-Pemanfaatan Pulau-pulau kecil terluar dan Perairan dan Sekitarnya.
8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER. 06/MEN/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2010-2014.
R u a ng Li ng k up
11. Lingkup Pekerjaan
Untuk mencapai tujuan yang optimal dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, diperlukan tahapan serta rencana waktu pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
a. Persiapan Melakukan koordinasi dengan pemberi pekerjaan (Satker Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil), serta Pemerintah Daerah setempat dalam menentukan lokasi kawasan pulau kecil yang dituangkan ke dalam Berita Acara
b. Survey lapangan Survey lapangan dilakukan dengan cara: 1) pengamatan secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang tersedia, dan yang diperlukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. 2) focus group discussion (FGD) untuk memahami dan menggali informasi dari masyarakat pulau dan stakeholder setempat terkait penetapan: a) titik lokasi rencana pembangunan, b) prioritas kebutuhan sarana dan prasarana di titik lokasi tersebut, c) aspek kelembagaan pengelolaan sarana dan prasarana, serta d) melihat kondisi terkini dari pulau-pulau kecil terluar, meliputi kondisi sarana dan prasarana, kondisi ekosistem dan lingkungan, e) melakukan pengukuran dan analisis kualitas air.
c. Finalisasi Finalisasi kegiatan meliputi penyusunan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di PPKT berdasarkan hasil analisis dan tingkat prioritas kebutuhan masyarakat PPKT dalam bentuk: a) pelaporan, dan b) gambar teknik ukuran kertas A3, pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil terluar.
d. Menjabarkan metode pengelolaan sarana dan prasarana di lokasi setempat terkait penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Penunjang penguatan kelembagaan diberikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pengelola, pembinaan masyarakat dan fasilitasi pengembangan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana di PPKT
12. Keluaran6
Hasil dari kegiatan ini berbentuk laporan, peta pembangunan, gambar teknik, yang menggambarkan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil terluar.1. Laporan
Laporan dibuat dalam tiga (3) tahap yakni Laporan Pendahuluan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir.
6 Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.
Laporan dibuat dengan persyaratan sebagai berikut:- Kertas A4, jenis huruf Arial ukuran 12 pt, soft cover warna putih, tulisan hitam.- Laporan rangkap 5.- Laporan dicopy dalam bentuk file pdf , dalam CD sebanyak 5 keping.
2. Gambar rencana
- Gambar menggunakan kertas A3
- Jenis Gambar :
Gambar peta rencana pembangunan.
Gambar detail, serta spesifikasi yang digunakan. Gambar dijilid, sampul soft cover warna putih, tulisan hitam
13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen
Dalam kegiatan ini satker Direktorat Pendayagunaan Pulau- pulau Kecil membantu kelancaran kegiatan dengan menyediakan: anggaran, dukungan administrasi, data dan informasi.
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
Penyedia jasa konsultansi menyediakan data dasar, peralatan analisis serta alat-alat survey dan pendukung lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana berbasis masyarakat di pulau-pulau kecil terluar di wilayah barat, diantaranya adalah literature
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
Melaksanakan kegiatan Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Berbasis Masyarakat di Pulau-pulau Kecil Terluar di Wilayah Barat atas nama Satker Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil dengan surat tugas dari Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Memperoleh pembayaran sesuai dengan kontrakKecil
16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan
Secara keseluruhan waktu yang disediakan untuk melakukan penyelesaian kegiatan Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Berbasis Masyarakat di Pulau-pulau Kecil Terluar di Wilayah Baratselama 120 (seratus dua puluh) hari kalender
Posisi Kualifikasi JumlahOrang Bulan
Tenaga Ahli:1. Ahli Kelautan dan Perikanan
Minimal berpendidikan S2 bidang kelautan dan perikanan, memiliki pengalaman di bidangnya minimal 5 tahun, memiliki sertifikat HAPPI (Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia, memiliki surat pengalaman kerja (referensi kerja) sesuai dengan bidangnya
4 (OB)
2. Ahli Sosial Ekonomi Minimal berpendidikanS2 bidang sosial ekonomi, memiliki pengalaman di bidangnya minimal 5 tahun, memiliki surat pengalaman kerja (referensi kerja) sesuai dengan bidangnya
3. Ahli Sosial Ekonomi Perikanan
Minimal S1 Sosial Ekonomi Perikanan/Pertanian dengan pengalaman di bidangnya
minimal 3 tahun.
4 (OB)
4. Ahli Perencanaan Wilayah Minimal berpendidikanS2 bidang perencanaanwilayah/planologi, memiliki pengalaman di bidangnya
minimal 5 tahun,memiliki surat
pengalaman kerja (referensi kerja) sesuai dengan bidangnya
4 (OB)
5. Ahli Teknik Sipil Minimal berpendidikan S2 bidang teknik sipil, memiliki pengalaman di bidangnya minimal 5 tahun, memiliki surat pengalaman kerja (referensi kerja) sesuai dengan bidangnya.
4 (OB)
6. Pengolah Data Minimal D3 Perikanan,berpengalaman di bidangnya minimal 2 tahun.
4 (OB)
7. Tenaga Penyelam dan Asisten
Penyelam
Minimal berpendidikanS1 bidang kelautan dan perikanan, memiliki pengalaman di bidangnya minimal 5 tahun, memiliki sertifikat selam minimal A3 untuk penyelam dan A2 untuk Asisten Penyelam
12 (OH)
17. Personil
Tugas dan tangung jawab masing-masing personil untuk Perencanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Berbasis Masyarakat di Pulau-pulau Kecil Terluar di Wilayah Barat adalah sebagai berikut :
a. K e b utuh a n Tenaga A h li 1. Ahli Kelautan/Perikanan
Tugas dan Tanggung Jawab : Mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan kajian aspek kelautan Melakukan analisis potensi kelautan Menyusun Strategi Pengembangan Kelautan pada wilayah studi Memberi masukan dalam penyusunan pengembangan potensi kelautan untuk wilayah studi Bersama Tenaga Ahli lainnya merumuskan rencana tindak (action plan) penanganan pada lokasi studi, khususnya yang menyangkut bidangnya Bertanggungjawab terhadap kualitas pekerjaan kepada Ketua Tim
2. Ahli Sosial EkonomiTugas dan Tanggung Jawab : Melakukan surver/pencarian data sosial ekonomi perikanan dan menganalisa data social ekonomi yang diperlukan Menyusun/menyiapkan data sosial ekonomi yang relevan dalam analisa yang diperlukanMembantu ketua tim dalam menyusun laporan dan analisa yang diperlukan
3. Ahli Perencanaan WilayahTugas dan Tanggung Jawab: Bertanggungjawab atas peyelesaian pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya Melakukan analisis tentang perencanaan wilayah studi Menganalisis kecenderungan arahan perkembangan kawasan studi terhadap aktifitas ekonomi dan social Menganalisis beberapa peluag dan tantangan pengembangan kawasan studi
4. Ahli Teknik SipilTugas dan Tanggung Jawab : Bertanggungjawab kepada Koordinator Tim dalam pelaksanaan pekerjaan Melakukan survai dan pendataan kondisi fisik khususnya menyangkut aspek fisik dasar (topografi, geomorfologi dsb) dan potensi SDA di pulau-pulau kecil Melakukan analisis terhadap kondisi pulau kecil ke dalam peta Melakukan analisis peta sesuai peruntukannya Melakukan analisis tentang daya dukung lingkungan berdasarkan kemampuan sumberdaya yang ada di pulau-pulau kecil
5. Penyelam dan Asisten PenyelamTugas dan Tanggung Jawab : Melakukan surver bawah air terkait potensi sumberdaya perikanan Melakukan analisis sumberdaya perikanan seperti jenis dan kelimpahan ikan, terumbu karang, lamun dan sumberdaya hayati lainnya Membantu ketua tim dalam analisa sumberdaya bawah air dalam perencanaan pengembangan kedepan
No Kegiatan
Waktu (Bulan ke - )1 2 3 4
1 Persiapan2 Survei lapangan3 Finalisasi
6. Pengolah DataTugas dan Tanggung Jawab : Membantu bersama tenaga ahli lainnya dalam pengolahan data untuk kelancaran penyusunan laporan Dibawah koordinasi Ketua Tim bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya menyusun rencana kerja dan kerangka laporan Memfasilitasi komunikasi dan informasi antara tim teknis dan tenaga ahli Mengumpulkan studi-studi terdahulu Memberikan informasi isu dan permasalahan wilayah perencanaan Membantu menyusun kerangka survey dan Peta Kerja berdasarkan data hasil survey lapangan Membantu dalam pelaksanaan survey lapangan
18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
19. Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan memuat : pelaporan ini meliputi deskripsi umum mengenai strategi pelaksanaan kegiatan, tim yang akan terlibat, materi-materi sajian, dan pengumpulan data sekunder serta rencana waktu pelaksanaan.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 15 (Lima belas) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) eksemplar.
20. Laporan bulanan
Laporan Bulanan memuat:
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: ( ) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak ( _) buku laporan.
21. Laporan antara
Laporan Antara berisi tentang perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan disampaikan lebih kurang paruh waktu dari lamanya pekerjaan.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 60 (enam puluh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) eksemplar.
22. Laporan akhir
Laporan Akhir terdiri dari:
- Laporan akhir sebagai hasil final dari seluruh rangkaian pekerjaan dan profil masing-masing pulau sebanyak 5 eksemplar. Bentuk laporan berupa buku berukuran A4 dengan sampul soft cover kertas glossy (warna ditentukan kemudian), dengan judul dan pelaksanaan kegiatan di sisi laporan
- Soft copy laporan pelaksanaan kegiatan (laporan akhir)
masing-masing dicopy ke dalam 5 (lima) buah CD.
- Dokumentasi pekerjaan berupa album foto dan CD 1 buah untuk masing-masing pulau, yang berisi kumpulan gambar selama proses pelaksanaan pekerjaan yang dicopy dalam format .jpeg beresolusi tinggi (tidak dikompres).
Hal - Hal Lai n
23. Produksi dalam Negeri
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
24. Persyaratan Kerjasama
Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:
25. Pedoman Pengumpula n Data Lapangan
Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
1) Memenuhi kaidah ilmiah dan dapat dipertanggangungjawabkan.
2) Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan harus memenuhi standar penelitian.
3) Data yang dikumpulkan berupa data primer dan datas ekunder yang dilengkapi dengan sumber data, tanggal dan waktu pengumpulan data, lokasi pengumpulan data, dan keterangan tambahan data/responden.
4) Melakukan uji terhadap keabsahan data, cross check, validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan.
26. Alih pengetahuan
Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut :
Pembahasan dari setiap laporan akan dilaksanakan di Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil yang melibatkan Tim Teknis dan Pejabat Eselon II, III, IV dan staf lingkup Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil
Pembahasan kegiatan dilakukan setiap saat melakukan pelaporan, dimulai dari laporan pendahuluan, laporan antara sampai laporan akhir