KAK Aset

5/28/2018 KAK Aset

1/23

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SURVEY DAN PEMETAAN LAHAN ASET

URAIAN PENDAHULUAN1

1.LATAR BELAKANGBerdasarkan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan

bahwa perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum

tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Di dalam rencana rinci tata ruang harus

disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan atau kegiatankawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan

blok dan subblok peruntukan, maka diperlukan kajian-kajian teknis yang dapat

melengkapi penyusunan rencana rinci tata ruang tersebut.

Adapun kegiatan Survey dan Pemetaan Lahan Aset dan Pemanfaatan

Ruang Wilayah Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat merupakan salah

satu kajian teknis yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan perencanaan yang

lainnya.Perkembangan kawasan Kecamatan Gerung sebagai salah satu koridor

penghubung antara Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram membuat

kawasan ini menjadi sebuah kawasan strategis dengan pola pemanfaatan ruang

yang berubah dari tahun ke tahun, hal ini harus bisa diakomodir dan

diantisipasi dalam penyusunan RDTR, sehingga diperlukan detail informasi

keruangan terkait aset Pemerintah Daerah dan juga pola pemanfaatan ruang

eksisting yang akan tertuang dalam kegiatan Survey dan Pemetaan LahanAset dan Pemanfaatan Ruang Wilayah. Sesuai dengan tingkat kedalaman

RDTR, maka produk pemetaan tersebut harus didasarkan pada pemetaan yang

akurat, dan mampu mendeliniasi setiap blok peruntukan dengan tepat.

1Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan

5/28/2018 KAK Aset

2/23

2.MAKSUD DAN TUJUANA.Maksud

Maksudkegiatan Survey dan Pemetaan Lahan Aset dan Pemanfatan

Ruang Wilayah Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai

pedoman untuk memperoleh data dan informasi menyeluruh kegiatan lahan

aset dan pemanfatan ruang wilayah Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok

Barat.

B.TujuanTujuan kegiatan Survey dan Pemetaan Lahan Aset dan Pemanfatan

Ruang Wilayah Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai :

1. Mengendalikan mutu pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten LombokBarat Sesuai dengan RTRW Kabupaten Lombok Barat;

2. Terdapat acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci darikegiatan pemanfataan ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten

Lombok Barat;

3. Terdapat acuan bagi kegiatan pengendalian perkembangan wilayah;4. Terdapat acuan dalam penyusunan RDTR;5. Terdapat sebagai alat monitoring dan evaluasi terkait kondisi aset milik

Pemerintah Daerah;

3.SASARANUntuk mencapai tujuan sebagaimana disebutkan diatas, dilaksanakan

beberapa hal sebagai berikut :

a. Menentukan lokasi berbagai aset milik Pemerintah Daerah danterpetakan dengan jelas kondisi eksisting;

b. Menyediakan data dan informasi lahan aset dan pemanfaatan ruangwilayah (kepemilikan, luasan,pemanfaatan ruang dsb);

c. Menyusun basis data dan inventarisasi lahan aset dan pemanfaatanruang wilayah dalam format sistem informasi geografis; dan

d. Menyusun sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaanpembangunan fisik kabupaten Lombok Barat.

5/28/2018 KAK Aset

3/23

4.LOKASI KEGIATANLingkup wilayah kegiatan Survey dan Pemetaan Lahan Aset dan

Pemanfatan Ruang Wilayah Kecamatan Gerung Kabupaten Gresik mencakup

seluruh Wilayah Kecamatan Gerung.

5.SUMBER PENDANAANKegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Lombok

Barat Tahun Anggaran 2014 termasuk PPN dan PPh

6.NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMENNama Pejabat Pembuat Komitmen: ....................................................

Proyek/Satuan Kerja: SURVEY DAN PEMETAAN LAHAN ASET

DAN PEMANFATAN RUANG WILAYAH

KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK

BARAT/ Dinas Aset Kabupaten Lombok Barat

DATA PENUNJANG2

7.DATA DASARKelengkapan datayang harusdisediakan dalamstudi Pemetaan

Bangunan Dan LingkunganKabupaten Gresik adalah :

a) Data Citra Satelitb) Data RTRW Kabupaten Gresik 2010 2030c) Data RencanaStrategis, RPJPD, RPJMDd) Data/informasi penggunaan lahane) Data Kependudukan/demografif) Data KarakteristikEkonomi Wilayahg) Data SosialKemasyarakatan

2Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

5/28/2018 KAK Aset

4/23

8.STANDAR TEKNISBerikut ini adalah standar teknis yang dapat digunakan dalam kegiatan

Survey dan Pemetaan Lahan Aset dan Pemanfatan Ruang Wilayah Kecamatan

Gresik dan Kebomas:

a) SNI 19-6502.1-2000 Tentang Spesifikasi Peta Rupa Bumi skala1 :10.000

9.REFERENSI HUKUMReferensi hukum dalam kegiatan Survey dan Pemetaan Lahan Aset dan

Pemanfaatan Ruang Wilayah memperhatikan dan berpedoman pada

peraturan perundangan mengenai tata ruang dan produk-produk tata

ruang yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);

2. Undang- undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan danPermukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3469);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak TanggunganAtas Tanah Beserta Benda Benda yang Berkaitan Dengan Tanah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42,


5/28/2018 KAK Aset

5/23

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,


7. Undang _ Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

136, Tambahan lembaran Negara Nomor 4152);

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3,


9. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4247);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,


11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11,


12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik



13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

5/28/2018 KAK Aset

6/23


Nomor 4723);

15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,


16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846 );

17. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177,


18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009


Nomor 5025);

19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik



20. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PerlindunganLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

21. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,


22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan danKawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5188);

5/28/2018 KAK Aset

7/23

23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang InformasiGeospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5214);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang TataPengaturan Air;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3239);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentangPengendalian Pencemaran Air;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35,


29. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44,


30. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;

31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang PelaksanaanHak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta

Masyarakat dalam Kegiatan Penataan Ruang (Lembaran Negara



32. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Nasional;

33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AnalisaMengenai Dampak Lingkungan Hidup;

34. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang TingkatKetelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara

5/28/2018 KAK Aset

8/23



35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001


Nomor 4156);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang PengelolaanKualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara



37. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang KetahananPangan;

38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentangPenatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4385);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentangPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara



40. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang PeraturanPelaksana UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,


41. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

42. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 79 Tahun 2005tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

5/28/2018 KAK Aset

9/23

43. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah

44. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46,


45. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,


46. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

47. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007tentang Organisasi Perangkat Daerah;

48. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik



49. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang PengelolaanSumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4858);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,


51. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang KawasanIndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009


Nomor 4987);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 Tentang PedomanPengelolaan Kawasan Perkotaan;

5/28/2018 KAK Aset

10/23

53. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertibandan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik



54. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara


55. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata CaraPenetapan Kawasan Khusus;

56. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk danTata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;

57. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapandan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

58. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;59. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36

Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

60. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang KerjasamaPemerintah Dengan Badan Usaha Dalam penyediaan Infrastruktur;

61. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989tentang Kawasan Industri;

62. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

63. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang PenggunaanTanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;

64. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

5/28/2018 KAK Aset

11/23

65. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang KoordinasiPengelolaan Tata Ruang Nasional;

66. Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 tentang PerubahanKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993

Tentang Kawasan Industri;

67. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1996 tentang KawasanIndustri;

68. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tentang BadanPenetapan dan pengendalian Penyediaan Prasarana Dan Sarana

Pekerjaan Umum;

69. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 Koordinasi PenataanRuang Nasional;

70. Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang KawasanPengembangan Ekonomi Terpadu;

71. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

72. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang BadanKoordinasi Penataan Ruang Nasional;

73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1998 TentangPenyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;

74. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam penetapan

Ranperda RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten atau Kota;

75. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang SingkronisasiPelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan Dengan Bidang

Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum, Kehutanan;

76. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang PedomanPelaksanaan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;

77. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang PeremajaanPermukiman Kumuh Yang Berada di Atas Tanah Negara;

78. Peraturan Menteri Nomor 30/PRT/1989 Tentang PembagianWilayah Sungai;

5/28/2018 KAK Aset

12/23

79. Peraturan Menteri Nomor 45/PRT/1990 Tentang PengendalianMutu Air Pada Sumber Sumber Air;

80. Peraturan Menteri Nomor 48/PRT/1990 Tentang Pengelolaan AtasAir Dan atau Sumber Air Pada Wilayah Sungai;

81. Peraturan Menteri Nomor 49/PRT/1990 Tentang Tata Cara DanPersyaratan Izin Penggunaan Air Dan atau Sumber Air;

82. Peraturan Menteri Nomor 327/KPTS/M/2002 TentangPermukiman Dan Prasarana Wilayah;

83. Peraturan Menteri Nomor 360/KPTS/M/2005 Tentang RencanaUmum Jaringan Jalan Nasional;

84. Peraturan Menteri Nomor 603/PRT/M/2005 Tentang PedomanUmum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan

Pembangunan Prasarana dan sarana Bidang pekerjaan Umum;

85. Peraturan Menteri Nomor 603/PRT/M/2005 Tentang PedomanUmum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggraan

Pembangunan Prasarana dan sarana Bidang pekerjaan Umum;

86. Peraturan Menteri Nomor 41/PRT/M/2007 Tentang PedomanKriteria Teknis Kawasan Budidaya;

87. Peraturan Menteri Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang PedomanPenyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan

Perkotaan;

88. Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2009 Tentang PedomanPenyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah

Kota/Kawasan Perkotaan;

89. Peraturan Menteri Nomor 13/PRT/M/2009 Tentang PenyidikPegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;

90. Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang PedomanTeknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;

91. Peraturan Menteri Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentangKriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;

92. Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang StandarPelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

5/28/2018 KAK Aset

13/23

93. Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2011 Tentang PedomanPenyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan Zonasi

Kabupaten/Kota;

.

RUANG LINGKUP

10. LINGKUP KEGIATANA.Ruang Lingkup Materi

Lingkup materi Penyusunan , yaitu:

1. Pemetaan dan Plotting pola ruang kawasan peruntukan eksistingdalam format sistem informasi geografis yang meliputi :

a. Lahan aset milik pemerintah daerah didasarkan pada data petabaik dari Pemerintah Daerah selaku pengelola aset, BPN maupun

dari desa (letter c/kretek);

b. Pola pemanfaatan ruang, yang meliputi persil yang sudahdimanfaatkan dan dikembangkan (kegiatan budidaya primer)

dalam blok-blok peruntukan.

2. Profil kawasan eksisting dan gambar tapak pemanfaatan ruanglingkungan wilayah, meliputi:

a. Eksisting perpetakan/persil tanah dan lahan lingkungan (kavling);b. Eksisting pemanfaatan letak areal kegiatan dan bangunan;c. Eksisting lahan aset milik Pemerintah Daerah.

B.Ruang Lingkup KegiatanLingkup kegiatan dalam Survey dan Pemetaan Lahan Aset dan

Pemanfatan Ruang Wilayah Kecamatan Gresik dan Kebomas adalah sebagai

berikut :

1. Kegiatan Inventarisasi Data Awal.2. Kegiatan Penyusunan Laporan Pendahuluan.3. Kegiatan Survey dan Pengumpulan Data.

5/28/2018 KAK Aset

14/23

4. Kegiatan Pengolahan Data5. Penyusunan Album Peta Lahan Aset dan Pemanfaatan Ruang6. Kegiatan diskusi dan seminar.

Kegiatan Inventarisasi Data Awal

Kegiatan Inventarisasi Data Awal terdiri atas :

a) Kajian awal data sekunder, yaitu review RDTR sebelumnya dankajian awal RTRW kabupaten dan kebijakan lainnya;

b) Persiapan teknis pelaksanaan meliputi penyusunanmetodologi/metode dan teknik analisis rinci, serta penyiapan

rencana survey

Kegiatan Penyusunan Laporan Pendahuluan

Kegiatan penyusunan Laporan Pendahuluan ini adalah merupakan

tahapan awal yang harus dilakukan oleh Pelaksana Swakelola (Instansi

Pemerintah lainnya)sebagai persiapan, sebelum melaksanakan survey

dan pengumpulan data.

Dengan adanya Laporan Pendahuluan ini, diharapkan dapat diketahui

secara jelas konsep/kerangka dasar kegiatan Survey dan Pemetaan

Lahan Aset dan Pemanfatan Ruang Wilayah Kecamatan Gresik dan

Kebomas, mulai tahap input, proses sampai output yang dihasilkan

serta rekomendasi dan tahapan pelaksanaannya.

Penyusunan Laporan pendahuluan intinya berisikan tentang:

Latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup studi sertapenyediaan prasarana dasar.

Metodologi pendekatan studi . Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan. Sistematika laporan kemajuaan pekerjaan. Struktur organisasi pelaksana pekerjaan. Komposisi dan pendaya gunaan tenaga ahli.

Kegiatan Survey Dan Pengumpulan Data

5/28/2018 KAK Aset

15/23

Pokok-pokok pekerjaan pada langkah kegiatan survey beserta produk

yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan tenaga pelaksana survey; terdiri dari tenagateknis/surveyor dan tenaga ahli;

2. Mempersiapkan perlengkapan dan peralatan survey; sepertikuesioner, checklist data, dan peta dasar, sedangkan peralatan

survey seperti alat tulis, alat hitung, pencatat waktu, kendaraan

bermotor, papan berjalan, dll;

3. Metode dan programmenyusun jadwal kegiatan pelaksanaaninventarisasi :

a. Pengambilan data sekunder yang berasal dari instansipemerintah, lembaga formal dan informal, dan literatur;

b. Pengambilan data primer yang berasal dari pejabat, tokohmasyarakat, masyarakat umum, masyarakat profesi, dan

lainnya dalam bentuk : wawancara;

c. Identifikasi data lapangan, dengan melakukan pemotretansituasi dan kondisi kegiatan fungsional di lokasi

perencanaan.

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan

Survey dan Pemetaan Lahan Aset dan Pemanfatan Ruang Wilayah

Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat haruslah terukur baik

kualitas, kuantitas ataupun dimensi masing-masing objek/komponen

pembentuk ruang, diantaranya sebagai berikut:

1. Data Wilayah administrasi2. Perekonomian; meliputi data investasi, perdagangan, jasa,

industri, pertanian,perkebunan, perikanan, dan lain-lain;

3. Data peruntukan ruang;4. Data penguasaan,penggunaan dan pemanfaatan lahan;5. Data terkait kawasan dan bangunan (kualitas,intensitas

bangunan,tata bangunan);

5/28/2018 KAK Aset

16/23

Data dan informasi disusun dan disajikan dalam bentuk peta, diagram,

tabel statistik, termasuk gambar visual kondisi lingkungan kawasan

yang menunjang perencanaan. Identifikasi tersebut harus pula tampak

secara jelas dalam peta dilengkapi dengan wilayah administrasi hingga

ke batas wilayah Kelurahan/Desa, baik diterapkan dalam peta dengan

skala 1 : 5.000 maupun visualisasi digital.

Pengolahan Data

Pokok pekerjaan pada kegiatan Pengolahan Data adalah sebagai berikut :

a. Mentabulasi dan mensistematiskan data berupa fakta dan informasisesuai keperluan, sehingga mudah dibaca dan dimengerti serta siap

untuk dianalisa.

b. Menyusun data dan informasi sesuai dengan pokok bahasannya

Keluaran dari pengolahan data meliputi:

1)Peta dan data penggunaan tanah;2)Peta dan data lahan (perpetakan kavling/persil);3)Potensi dan masalah pengelolaan aset;4)Intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya

tampung.

5)Rekomendasi terkait kecenderungan perkembangan wilayah dari polainvestasi eksisting terhadap rencana penyusunan Rencana Tata Ruang

Lainnya di Kecamatan Gerung

6)Rekomendasi terkait kondisi eksisting aset milik Pemerintah Daerahdan pengelolaannya

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Geografis (SIG) Dan Album

Peta Lahan Aset Dan Pemanfaatan Ruang

Langkah kegiatan penyusunan sistem informasi data dan pemetaan

lahan aset dan pemanfaatan ruang wilayah merupakan tahap akhir

berupa proses mensinergikan antara peta situasi kondisi eksisting

5/28/2018 KAK Aset

17/23

dengan hasil Rencana Tata Ruang Wilayah dan Review RDTR

Kecamatan Gerung sebelumnya. Didalam tahapan ini pokok pekerjaan

yang dilakukan serta produk yang dihasilkan sebagai berikut :

a. Menyusun basis data lahan aset dan pemanfaatan ruang termasukinvestasi yang sudah ada pada wilayah perencanaan;

b. Menyusun peta detail yang informatif berbasis SIG; danc. Menyusun Album peta yang mengacu pada peta-peta yang tercantum

dalam Laporan akhir yang telah disetujui oleh Pimpinan Kegiatan dan

dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

Kegiatan Diskusi dan Seminar

Dengan diskusi dan seminar ini diharapkan :

a. Pihak pelaksana pekerjaan/pemberi pekerjaan mendapatkanmasukan berbagai informasi/data yang bekum tercakup dalam

tahapan/proses kegiatan sebelumnya

b. Pihak pelaksana pekerjaan/pemberi pekerjaan mendapatkankoreksi guna perbaikan kualitas dan kuantitas data yang telah

didapat sebelumnya, serta usulan rencana

Tahapan diskusi dan seminar yang dilakukan pada kegiatan ini antara

lain terdiri dari:

a. Diskusi Draft Laporan Pendahuluanb. Diskusi Draft Laporan AkhirBentuk diskusi/seminar yang dilakukan, serta pihak-pihak yang

diundang ditentukan oleh pihak pemberi pekerjaan kemudian (dengan

atau berdasarkan masukan dari pihak lain).Dalam kegiatan ini, pihak

pelaksana pekerjaan yang telah ditunjuk mempunyai kewajiban untuk

menyiapkan materi diskusi dan materi/bahan paparan yang

merupakan ringkasan dari isi draft laporan

11. KELUARANSesuai dengan tahapan kegiatan, maka keluaran (sistematika pelaporan)

dalam pelaksanaan kegiatan Survey dan Pemetaan Lahan Aset dan Pemanfatan

5/28/2018 KAK Aset

18/23

Ruang Wilayah Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dapat dijabarkan

sebagai berikut;

1. Laporan Pendahuluan, dibuat dalam rangka persiapan pekerjaansurvey berisikan latar belakang pekerjaan, maksud dan tujuan, lingkup

pekerjaan, metode dan pendekatan pekerjaan, jadwal pelaksanaan

kegiatan maupun instrumen-instrumen survey yang akan digunakan

dilapangan pada saat survey lapangan.

Adapun spesifikasi buku laporan pendahuluan adalah sebagai berikut :

Judul buku : Laporan Pendahuluan

Jumlah buku : 25 Eksemplar, 15 Eksemplar untuk penelitian, 10

Eksemplar diserahkan setelah revisi.

Ukuran buku : A4 (29,7 x 21,5 cm2)

Pengetikan : 1.5 spasi, pada kertas HVS putih polos

2. Laporan Draft Laporan Akhir, merupakan hasil pengkajian dari darihasil survey dan pemetaan yang memuat rekomendasi terkait

kecenderungan perkembangan wilayah dari pola eksisting dan

rekomendasi terkait pengelolaan aset. Adapun spesifikasi buku draft

laporan akhir adalah sebagai berikut :

Judul buku : Draft Laporan Akhir

Jumlah buku : 15 Eksemplar

Ukuran buku : A4 (29,7 x 21,5 cm2)


3. Laporan Akhir, Merupakan penyempurnaan dari laporan DraftLaporan Akhir setelah mendapat masukan dari peserta seminar dan

ditinjau dari pendekatan planologis masih relevan dilakukan

perubahan-perubahan.

Adapun spesifikasi buku laporan akhir adalah sebagai berikut :

Judul buku : Laporan Akhir

Jumlah buku : 10 Eksemplar (Peta dicetak warna)

5/28/2018 KAK Aset

19/23

Ukuran buku : A3 (29,7 x 42 cm2)


5. Album PetaAdapun spesifikasi album peta adalah sebagai berikut :Judul album : Album Peta Rencana

Jumlah album : 3 Eksemplar dicetak warna

Ukuran kertas : A1

Skala peta : 1 : 5.000

6. Laporan Pendukung, pelaksana swakelola (Instansi pemerintahlainnya) juga harus menyerahkan softcopy data, informasi, hasil analisis

yang sudah terstruktur dan terklasifikasi dengan baik, berupa tabel-tabel

maupun peta-peta digital. Softcopy diserahkan dalam bentuk media

CD/DVD sebanyak 5 (lima) unit.

12. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABATPEMBUAT KOMITMEN

a) Peralatan : Fasilitas Diskusi (Ruang Rapat dan Fasilitasnya)b) Material : -c) Personil : Tim teknis pelaksana kegiatan

13. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSIa) Peralatan : Kantor, kendaraan operasional, GPS, Laptop, Printer

dan PC.

b) Material : -

14. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASAKewajiban Penyedia Jasa Konsultansi dalam kaitannya dengan Survey

dan Pemetaan Lahan Aset :

1. Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban dan bertanggung jawabsepenuhnya terhadap pelaksanaan penyusunan rencana ini dengan

berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan;

5/28/2018 KAK Aset

20/23

2. Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban menyusun rencana kerjasesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam Kerangka

Acuan Kerja. Penyedia Jasa Konsultansi dalam melaksanakan pekerjaan

dinyatakan berakhir sampai dengan rencana kerja selesai secara

keseluruhan;

3. Penyedia Jasa Konsultansi diwajibkan mempresentasikan penyusunanrencana pada forum seminar dan/atau dalam bentuk diskusi;

4. Penyedia Jasa Konsultansi dalam melaksanakan pekerjaan dapatmeminta bantuan Team Pemberi Tugas dan instansi terkait untuk

memperoleh petunjuk dan pengarahan agar mencapai hasil optimal.

15. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATANJangka waktu pelaksanaan kegiatan Survey dan Pemetaan Lahan Aset

dan Pemanfatan Ruang Wilayah Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

2014 ditetapkan 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender atau4 (empat) bulan

terhitung setelah diterimanya SPMK.

16. PERSONILTenaga Ahli yang dibutuhkan dalam Survey dan Pemetaan Lahan Aset dan

Pemanfatan Ruang Wilayah Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

adalah :

1. Team Leader (Tenaga Ahli Perencana Wilayah dan Kota / Planologi).dengan latar belakang pendidikanseorang Sarjana Strata 2(S2)

Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) / Planologi yang

berpengalaman selama 3 (tiga) tahun. Mempunyai sertifikat keahlian

(SKA) Ahli Madya di bidang Tata Lingkungan Sub Bidang Wilayah dan

Perkotaan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi yang telah

terakreditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi

dengan referensi kerja dari pengguna jasa.

Mengkoordinir, mengarahkan, memberikan bimbingan baik dalamhal yang subtantif maupun non-subtantif dalam pelaksanaan proyek.

5/28/2018 KAK Aset

21/23

Mengidentifikasi penggunaan tanah yang terdapat di wilayahperencanaan.

Menetapkan arahan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsikawasan.

Menyusun program-program kebijaksanaan pemanfaatan ruang.2. Tenaga Ahli Pemetaan dengan latar belakang pendidikan S1 geodesi

dan atau Geografi dan berpengalaman minimal 3 tahun.

Bertanggung jawab pada semua aspek yang terkait dengan petawilayah objek kegiatan.

Mendigitasi dan memetakan penggunaan dan pemanfaatan ruangpada wilayah perencanaan.

Menetapkan atribute, notasi, pertampalan arahan pemanfatan ruangsesuai dengan kondisi eksisting.

Menyusun database struktur kegiatan investasi dalam kaitannyadengan pemanfaatan ruang

A. Tenaga PenunjangTenaga penunjang dalam Survey dan Pemetaan Lahan Aset dan

Pemanfatan Ruang Wilayah Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok

Baratadalah:

1. Asisten/ Operator GIS dan Remote Sensing (pendidikan D3Geodesi/Geografi/Geomatika/Planologi) dengan pengalaman kerja

minimal 3 tahun

Membantu tim ahli dalam mempersiapkan kebutuhan peta Bertanggung jawab membantu penyusunan peta

2. Surveyor (pendidikan D3Geodesi/Geografi/Geomatika/ Planologi) Membantu tim ahli dalam pengambilan data primer atau sekunder Bertanggung jawab atas ketersediaan data primer atau sekunder

17. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATANJangka waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan Survey dan Pemetaan Lahan

Aset dan Pemanfatan Ruang Wilayah Kecamatan Gerung Kabupaten

5/28/2018 KAK Aset

22/23

Lombok Barat adalah 120 Hari Kalender sejak ditetapkannya Surat

Perintah Mulai Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

No Kegiatan

WAKTU PELAKSANAAN

Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Kegiatan

Inventarisasi

Data Awal.

2 Kegiatan

Penyusunan

Laporan

Pendahuluan

dan paparan

3 Kegiatan Survey

dan

Pengumpulan

Data.

4 Kegiatan

Pengolahan Data

dan paparan

5 Penyusunan

Album Peta

Lahan Aset dan

Pemanfaatan

Ruang

6 Kegiatan diskusi

dan seminar.

LAPORAN

18.LAPORAN PENDAHULUANLaporan harus diserahkan selambat-lambatnya 21 (duapuluh satu) hari

kalender sejak SPMK diterbitkan.

19.DRAFFLAPORAN AKHIRLaporan harus diserahkan selambat-lambatnya 90 (Sembilan Puluh)

hari kalender sejak SPMK diterbitkan.

20.LAPORAN AKHIRLaporan harus diserahkan selambat-lambatnya120 (Seratus DuaPuluh)

hari kalender sejak SPMKditerbitkan.

5/28/2018 KAK Aset

23/23

Dibuat di : GERUNG

Tanggal : 2014

Kepala Dinas

Dinas Aset Kabupaten Lombok Barat

Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen

xxxxxxxxxxxxxxxx

Pembina

NIP. xxxxxxxxxxxxxxx

KAK Aset

Documents

Transcript of KAK Aset