KAJIAN EKONOMI KESEHATAN

DALAM PENERAPAN

SPM KESEHATAN

RAKERKESDA PROV. KALIMANTAN BARAT

28 MARET 2019

C.SUBUHSUBUH260319RAKERKES KALBAR

MOHAMAD SUBUH

Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI

LATAR BELAKANG

DAN

KONSEP SPM

1978 2000 2005 2015 2018

ALMA ALTA HEALTH FOR ALL BY YEAR 2000 PRIMARY HEALTH CARE

MDG’S 8 GOAL

UHC • AKSES • PERLINDUNGAN RESIKO KEU

SDG’S 17 GOALS

ASTANA PENGUATAN PHC

MORE MONEY FOR HEALTH & MORE HEALTH FOR THE MONEY (STRENGTHENING PHC SERVICES & HEALTH SYSTEM STRENGTHENING)

1982 – 1992 SKN SISTEM & SUBSISTEM KES (BIAYA), MUTU???

2004 UU 40 2004 SJSN

2009 UU 36 KES BIAYA & MUTU

2014 : JKN

2020

SPM TARGET UHC 100%

GERMAS, PIS PK

2019 HEALTH FOR ALL POLICY

PEMERATAAN PELAYANAN (EQUITY & EQUALITY)

AKSES, KENDALI MUTU,& BIAYA

MILESTONE PELAYANAN KESEHATAN INDONESIA

KONSEP SPM FUNGSI PEMERINTAH MENGATUR & MENGURUS URUSAN

PUBLIK (PUBLIC GOODS)

PEMERINTAH WAJIB BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENJAMIN SETIAP WARGA NEGARA HIDUP SEJAHTERA DENGAN STANDAR HIDUP MINIMAL MELALUI MEKANISME PASAR YG BERLAKU

PEMENUHAN BASIC NEED MELALUI PELAYANAN DASAR (BASIC SERVICES)

PELAYANAN DASAR YANG DIBERIKAN BERUPA JENIS, JUMLAH BAIK BARANG DAN JASA YANG DITETAPKAN DALAM SPM

SUMBER PEMBIAYAAN SPM

5

APBD DANA

TRANSFER

DANA

KHUSUS

KPBU HIBAH,

CSR KERJASAMA

DAERAH

(DAU/DBH/ DAK/DANA DESA

(BOK, PKH, DLL.)

PEMBIAYAAN

SPM

PEMBIAYAAN

SPM

Perhitungan Pembiayaan SPM Kesehatan

Mapping Pembiayaan “Agar tidak

ganda diperlukan integrasi kegiatan-kegiatan baik pada kegiatan SPM maupun kegiatan lainnya”

• Pengumpulan Data

• Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

• Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

• Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Permendagri

No.100/ 2018 (Psl 4) Penerapan SPM

•Perhitungan Pembiayaan Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan memperhatikan: Sumber Pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi Anggaran

Pasal 5/ Permenkes No.4/2019

•Untuk mempermudah penghitungan pembiayaan SPM Bidang Kesehatan di daerah Diperlukan: Sistem Informasi dalam perencanaan pelaksanaannya.

Tools Costing SPM Kesehatan

Arah Kebijakan DAK Bidang Kesehatan

T.A 2019 LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan, mendukung pencapaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan di daerah dalam rangka pencapaian prioritas nasional.

ANATOMI BIAYA KESEHATAN APBN 2019

APBN KES 123, 11 T

PUSAT : 89,90 T TRANSFER DAERAH 33,21 T

PROGRAM 31,968 T

KEMKES 58,746 T

K/L 31,054 T

PBI 26,778 T

UU 36/09 PSL 171(1) 5%, (2) 10%

??????

SPM SUATU LONCATAN DALAM MEWUJUDKAN

KESEJAHTERAAN ( ECONOMIC WELFARE )

MODEL IDEAL UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN

SPM MENINGKATKAN DAYA SAING ???

LE (UHH) DAN HALE DI INDONESIA 2017

0

10

20

30

40

50

60

70

80

HALE

12

71,5

62,7

8,8

68,5

8,3

60,2

INDONESIA KALBAR

UHH : 68,5 TH UMUR HIDUP SEHAT : 60,2 TH

BEBAN EKO, SOSIAL : 8,3 TH MORBIDITAS, KRONISITAS, MORTALITAS

SUSTAINABILITY

SPM

Value for Money (VfM) adalah metode untuk menilai

penerimaan publik akan manfaat maksimal dari

barang dan jasa yang diperolehnya dengan sumber

daya yang tersedia dalam memberikan pelayanan publik

SPM ECONOMICS

WELFARE

1.Meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

2.Meningkatkan mutu pelayanan publik

3.Menurunkan biaya pelayanan publik karena efisiensi dan penghematan input

4.Alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik

5.Meningkatkan kesadaran atas penggunaan uang publik, demi akuntabilitas

• PADA INDUSTRI 1.0, 2.0 TERJADI PANDEMI SPT PES, CACAR, KOLERA, FLU BURUNG JUMLAH KEMATIAN SELURUH DUNIA LEBIH DARI 500.000 JIWA

• MULAI DARI INDUSTRI 2.0 SD 3.0, BANYAK DITEMUKAN METODE PENGOBATAN BAIK TEHNOLOGI KEDOKTERAN, PENEMUAN KUMAN, PENEMUAN OBAT DAN VAKSIN

• PADA INDUSTRI 3.0 KESADARAN UTK PREVENTIF MENINGKAT, PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN PRIMER ( DEKLARASI ALMA ATA 1978) DAN PENINGKATAN SANGAT PESAT INDUSTRI KESEHATAN

• PADA INDUSTRI 4.0 SAAT INI, PERLU DIANTISPASI KEJADIAN2 DISEKTOR KESEHATAN, DIMANA PENGGUNAAN BIG DATA SANGAT MEMPENGARUHI PROGRAM KESEHATAN DAN JUGA BIAYA KESEHATAN

YANG PERLU DICERMATI :

REVOLUSI INDUSTRI MENGINGINKAN MENGGANTI MANUSIA DG MESIN/ SISTEM

PELAYAN KESEHATAN / INDUSTRI KESEHATAN ADALAH INDUSTRI YG TIDAK TERGANTIKAN

DEMAND MASYARAKAT BERUBAH MENJADI DEMAND INDIVIDU

PERLU DISIAPKAN SDM YANG DAPAT MEMENUHI KOMPETENSI INDUSTRI 4.0

REVOLUSI INDUSTRI VS SPM

JAMINAN BAGI SETIAP WARGA UNTUK DAPAT PELAYANAN KESEHATAN

MENENTUKAN ARAH ANGGARAN SPM MENJADI LANDASAN DALAM PENENTUAN PERIMBANGAN KEUANGAN YANG LEBIH ADIL DAN TRANSPARAN (PORSI PREV PROM DAN KURATIF )

SPM MEMBANTU PENILAIAN KINERJA KEPALA DAERAH, MENGURANGI MONEY POLITICS DAN KESEWENANG-WENANGAN

MENINGKATAKAN AKUNTABILITAS PEMDA TERHADAP MASYARAKAT

SPM MERANGSANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

SPM DIJADIKAN ARGUMEN BAGI PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

SPM MEMBANTU ME-RASIONALISASIKAN JUMLAH DAN KUALIFIKASI PEGAWAI

NILAI KE- EKONOMIAN SPM KESEHATAN (MANFAAT)

Masalah masalah yang kita hadapi tak dapat dipecahkan dengan pemikiran yang sama tingkatannya, seperti kita menciptakan masalah masalah tersebut ( Albert Einstein )

21

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir 4. Pelayanan Kesehatan Balita 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

SIK

LUS H

IDU

P

PTM

1. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

2. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

3. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

1. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

2. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV

PM

PIS-PK DAN SPM

GIZ

I &

KIA

PM

& PTM

PE

RILA

KU &

KES

LIN

G

12 Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan Indikator PIS PK

Value for Money (VfM) adalah metode untuk menilai penerimaan publik akan manfaat maksimal dari barang dan jasa yang diperolehnya

dengan sumber daya yang tersedia dalam memberikan pelayanan publik. VfM juga diartikan dengan kombinasi optimal dari total biaya

keseluruhan dan kualitas dari dilaksanakannnya proyek infrastruktur melalui skema KPBU. VfM digunakan sebagai salah satu alasan atau

tujuan dilaksanakannya skema KPBU melalui kompensasi atau tarif harga pasar yang kompetitif.

Manfaat VFM dalam KPBU

•Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran

•Meningkatkan mutu pelayanan publik

•Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input

•Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik dan Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik dan-

Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public cost awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya masukan paling kecil untuk

mencapai keluaran yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Konsep VfM sektor publik

gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan good governance. Manfaat

konsep VfM pada organisasi sektor publik antara lain:

1.Meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

2.Meningkatkan mutu pelayanan publik

3.Menurunkan biaya pelayanan publik karena efisiensi dan penghematan input

4.Alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik

5.Meningkatkan kesadaran atas penggunaan uang publik, demi akuntabilitas

Public goods (barang publik) pada prinsipnya merupakan barang yang memiliki sifat no rival consumption dan non

eksklusif. No rival consumption artinya barang tersebut dapat dikonsumsi bersamaan pada waktu yang sama, tanpa saling

meniadakan manfaat. Dalam arti lain masyarakat tidak mempunyai pilihan terhadap barang tersebut dan semua orang bebas

untuk menggunakannya bahkan ada yang wajib untuk digunakan masyarakat. Misalkan, Alun-alun Kota Bandung yang dapat

dinikmati puluhan orang sekaligus pada waktu yang sama dan tidak ada yang dirugikan antara masing-masing orang.

Sedangkan,non eksklusif adalah jika seseorang tidak perlu membayar untuk menikmati manfaat barang publik. Seperti udara,

semua orang bebas untuk menggunakannya. Begitupun jalan provinsi, semua orang bebas untuk menggunakan jalan provinsi

tanpa harus membayar.

Sedangkan yang disebut dengan private goods (barang private) adalah banrang yang memiliki sifat rival

consumption dan eksklusif, artinya barang tersebut tidak dapat dinikmati secara bersama tanpa meniadakan manfaat dan

untuk mengkonsumsi barang tersebut diperlukan syarat, seperti harus membayar. Misalkan, handphone, mobil pribadi, rumah

pribadi, dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel klasifikasi barang di bawah ini: