KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI … · Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan...

i

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

PROVINSI SULAWESI UTARA MEI 2017

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara

Soekowardojo : Kepala Perwakilan / Direktur

Buwono Budisantoso : Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi / Deputi Direktur

A.Yusnang : Kepala Divisi SP, PUR, Layanan dan Administrasi / Deputi Direktur

Gunawan : Kepala Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan / Asisten Direktur

Lukman Hakim : Kepala Tim PUR dan Operasional SP / Asisten Direktur

Zulham Effendi : Analis Ekonomi / Manajer

Rivo Mandey : Analis Ekonomi / Asisten Manajer

Iona Rombot : Analis Ekonomi / Asisten Manajer

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara

Jl. 17 Agustus No. 56

Manado 95117

T: 0431 868102 / 868103

F: 0431 866933

Salinan elektronis publikasi ini dapat diperoleh di website Bank Indonesia dengan alamat:

http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/Sulawesi Utara/ atau

Silahkan mengirimkan email ke: [email protected] dengan subyek

“Publikasi KEKR Sulawesi Utara” serta mencantumkan nama,

instansi, dan jabatan

ii

Visi, Misi & Nilai Strategis Bank Indonesia

VISI

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai

strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil MISI

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu

bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber

pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian

nasional.

3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap

perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan

aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.

4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi

nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang

berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

NILAI-NILAI STRATEGIS

Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and Teamwork

Visi & Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Sulawesi Utara

VISI

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kontributif terhadap perekonomian Sulawesi Utara

yang maju dan penting bagi Indonesia, dengan semangat kerja cerdas, ikhlas, dan tuntas.

MISI

1. Menjalankan fungsi Bank Indonesia di daerah terkait sistem pembayaran dan komunikasi

kebijakan.

2. Memberikan informasi mengenai perekonomian daerah dan respon kebijakan Bank Indonesia.

3. Menjalankan fungsi advisory dengan baik.

iii

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan

karunia-Nya, sehingga buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi

Utara Periode Februari 2017 dapat selesai disusun dan dipublikasikan kepada stakeholders Bank

Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Utara diterbitkan secara periodik

setiap triwulan sebagai wujud peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara

dalam memberikan informasi kepada stakeholders tentang perkembangan ekonomi Sulawesi Utara

terkini serta prospeknya. Kami berharap informasi yang kami sajikan ini dapat menjadi salah satu

referensi atau acuan dalam proses diskusi atau proses pengambilan kebijakan berbagai pihak terkait.

Dalam proses penyusunan kajian ini, kami menggunakan data yang diperoleh dari berbagai pihak,

yakni instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Badan Pusat Statistik, pelaku usaha,

laporan perbankan serta data hasil analisis intern Bank Indonesia dan sumber-sumber lain yang tidak

dapat kami sebutkan satu per satu. Untuk itu kepada para pihak tersebut, kami mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya dan semoga hubungan yang telah terjalin erat selama ini dapat

ditingkatkan di masa yang akan datang.

Kami juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan kajian ini ataupun

terdapat penyajian data yang kurang tepat, oleh karena itu kami senantiasa mengharapkan kritikan

dan masukan membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya besar harapan kami mudah-mudahan laporan triwulanan ini dapat bermanfaat bagi

semua kalangan dalam memahami perekonomian Sulawesi Utara. Terima Kasih.

Manado, Mei 2017

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

Soekowardojo

Direktur

iv

Daftar Isi

VISI DAN MISI BANK INDONESIA ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GRAFIK v

DAFTAR TABEL vii

INDIKATOR EKONOMI PROVINSI SULAWESI UTARA viii

RINGKASAN EKSEKUTIF 1

BAB I - PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH 5

PDRB – Jenis Penggunaan 5

Konsumsi 5

Investasi (PMTB) 7

Ekspor-Impor 8

PDRB – Kinerja Lapangan Usaha 11

Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan 12

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor 12

Konstruksi 13

Transportasi 14

Industri Pengolahan 14

Lapangan Usaha Lainnya 16

Box I. Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Di Atas Output Potensial 17

BAB II - KEUANGAN PEMERINTAH 18

Pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Utara 18

Belanja APBD Provinsi Sulawesi Utara 19

Alokasi Belanja APBN Di Sulawesi Utara 20

BAB III - PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH 21

Evaluasi Realisasi Inflasi Triwulan IV 2016 21

Arah Perkembangan Inflasi Triwulan I 2017 25

Program Pengendalian Dan Tantangan Yang Dihadapi 28

BAB IV - STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 30

Gambaran Umum Perbankan 30

Akses Keuangan Dan UMKM 31

Ketahanan Korporasi 34

v

Ketahanan Rumah Tangga 36

Box II. Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Sulawesi Utara 40

BAB V - PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 41

Penyelenggaraan Layanan Sistem Pembayaran Nontunai 41

Pengelolaan Uang Tunai 42

BAB VI - KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 45

Ketenagakerjaan 45

Kesejahteraan 46

BAB VII - PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 49

Pertumbuhan Ekonomi 49

Inflasi 50

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 51

vi

Daftar Grafik

Grafik 1.1. Konsumsi Rumah Tangga, Indeks Keyakinan Konsumen, dan Kredit Konsumsi 6

Grafik 1.2. Tabungan dan Kinerja Kategori Industri Pengolahan 6

Grafik 1.3. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 7

Grafik 1.4. Kredit Investasi dan Likert Scale Investasi dalam Liaison 7

Grafik 1.5. Nilai Ekspor 8

Grafik 1.6. Volume Ekspor 9

Grafik 1.7. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat 9

Grafik 1.8. Nilai Ekspor 10

Grafik 1.9. Harga Komoditas CNO 10

Grafik 1.14. Nilai Impor 10

Grafik 1.15. Produksi Beras 12

Grafik 1.16. Indeks Pembelian Barang Tahan Lama dan Kredit Konsumsi 13

Grafik 1.17. Aktivitas Bongkar Muat di Pelabuhan Bitung 14

Grafik 1.18. Arus Penumpang di Bandara Sam Ratulangi 14

Grafik 1.19. Produksi Industri Pengolahan Kelapa 15

Grafik 1.20. Kunjungan Wisman 16

Grafik 3.1. Inflasi Bulanan 21

Grafik 3.2. Inflasi dan Andil Oktober 2016 Berdasarkan Disagregasi 21

Grafik 3.3. Inflasi dan Andil November 2016 Berdasarkan Disagregasi 22

Grafik 3.4. Inflasi dan Andil Desember 2016 Berdasarkan Disagregasi 22

Grafik 3.5. Inflasi dan Andil Triwulan IV 2016 (qtq) Berdasarkan Disagregasi 23

Grafik 3.6. Inflasi Tahunan dan Andil Disagregasi 23

Grafik 3.7. Inflasi Tahunan Core Traded dan Non Traded 24

Grafik 3.8. Inflasi Tahunan Core traded dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat 24

Grafik 3.9. Ekspetasi Harga oleh Konsumen 25

Grafik 3.10. Ekspetasi Harga oleh Pedagang 25

Grafik 4.1. Perkembangan Aset Perbankan Umum di Sulawesi Utara 30

vii

Grafik 4.2. Perkembangan Indikator Utama Perbankan 31

Grafik 4.3. Perkembangan Kredit UMKM 32

Grafik 4.4. Pangsa UMKM 32

Grafik 4.5. Pangsa UMKM Berdasarkan Wilayah di Sulawesi Utara 32

Grafik 4.6. Rasio Jumlah Rekening DPK terhadap Penduduk Angkatan Kerja 33

Grafik 4.7. Rasio Jumlah Rekening Kredit terhadap Penduduk Angkatan Kerja 33

Grafik 4.8. Komposisi Ekspor Sulawesi Utara 34

Grafik 4.9. Lickert Scale Kegiatan Usaha 35

Grafik 4.10. Pangsa Penggunaan Kredit Korporasi 35

Grafik 4.11. Pertumbuhan Kredit Korporasi 35

Grafik 4.12. Pertumbuhan Kredit Modal Kerja Korporasi Lapangan Usaha Dominan 36

Grafik 4.13. Indeks Keyakinan Konsumen Rumah Tangga Sulawesi Utara 36

Grafik 4.14. Persepsi Rumah Tangga Sulawesi Utara terhadap Ekonomi Saat Ini 37

Grafik 4.15. Persepsi Rumah Tangga terhadap Ekonomi 6 Bulan YAD 37

Grafik 4.16. Komposisi DPK Perseorangan di Sulawesi Utara 37

Grafik 4.17. Komposisi DPK Sulawesi Utara 37

Grafik 4.18. Pertumbuhan DPK Perseorangan Tiap Jenis Penempatan 38

Grafik 4.19. Komposisi Kredit Konsumsi 38

Grafik 4.20. Pertumbuhan Kredit Konsumsi Menurut Jenis Penggunaan 38

Grafik 5.1. Perkembangan Transaksi Kliring SKNBI 41

Grafik 5.2. Perkembangan Aliran Uang Kartal (Rp triliun) 43

Grafik 5.3. Perkembangan Temuan Uang Palsu (Lembar) 44

Grafik 6.1. Tingkat Pengangguran Terbuka Periode Agustus (%) 45

Grafik 6.2. Nilai Tukar Petani 48

Grafik 7.1. Indeks Ekspektasi Konsumen 6 Bulan yang Akan Datang 49

viii

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Jenis Penggunaan 5

Tabel 1.2. Pangsa Jenis Penggunaan 5

Tabel 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha 11

Tabel 1.4. Pangsa Lapangan Usaha 11

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Utara 19

Tabel 2.2. Anggaran Belanja APBD Provinsi Sulawesi Utara 2016 19

Tabel 2.3. Alokasi Belanja APBN di Provinsi Sulawesi Utara 20

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Infrastruktur Strategis 2016 20

Tabel 3.1. Inflasi Januari 2017 26

Tabel 3.2. Inflasi Komoditas Utama Sulawesi Utara Januari 2017 27

Tabel 6.1. Keadaan Ketenagakerjaan (Ribu Jiwa) 45

Tabel 6.2. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 46

Tabel 6.3. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 46

Tabel 6.4. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi 46

Tabel 6.5. TPT Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi (%) 46

Tabel 6.6. Indikator Keadaaan Kesejahteraan 47

ix

Indikator Ekonomi dan Perbankan

INDIKATOR 2015 2016

I. MAKRO NASIONAL TW I TW II TW III TW IV TOTAL TW I TW II TW III TW IV TOTAL

A PDB Nasional (yoy) 4.71 4.67 4.73 5.04 4.79 4.92 5.18 5.02 4.94 5.02

B Inflasi Nasional (yoy)

6.38

7.26

6.83

3.35

3.35

4.45

3.45

3.07

3.02

3.02

II. MAKRO REGIONAL TW I TW II TW III TW IV TOTAL TW I TW II TW III TW IV TOTAL

A 1. Laju Inflasi (ytd) %

(0.40)

2.14

2.23

5.56

5.56

(1.02)

(0.71)

(0.93)

0.35

0.35

2. Laju Inflasi (yoy) %

7.99

8.73

9.34

5.56

5.56

4.91

3.67

2.28

0.35

0.35

3. Laju Inflasi (mtm) %

0.50

0.49

0.62

1.74

1.74

(0.03)

1.06

(0.68)

(1.52)

(1.52)

4. Inflasi Bahan Makanan (mtm) %

0.59

1.21

2.37

5.93

5.93

(2.51)

3.62

(3.56)

1.69

1.69

4. Inflasi Makanan Jadi (mtm) %

0.07

0.07

0.67

0.79

0.79

0.11

0.47

0.09

0.46

0.46

5. Inflasi Perumahan (mtm) %

0.44

0.05

0.08

0.40

0.40

(0.18)

0.42

0.17

0.96

0.96

6. Inflasi Sandang (mtm) %

(0.12)

0.36

0.07

0.38

0.38

0.14

0.32

0.03

0.52

0.52

7. Inflasi Kesehatan (mtm) %

0.27

0.17

0.13

0.30

0.30

-

0.41

0.26

0.21

0.21

8. Inflasi Pendidikan (mtm) %

0.31

0.27

-

0.35

0.35

0.05

0.03

0.05

0.14

0.14

9. Inflasi Transportasi (mtm) %

1.28

0.94

(0.28)

0.29

0.29

(1.50)

(0.18)

0.57

1.91

1.91

B PDRB Penggunaan

6.40

6.27

6.31

5.57

6.12

5.96

6.14

6.01

6.49

6.17

- Konsumsi Rumah Tangga

6.26

6.06

6.72

6.69

6.44

6.82

6.93

5.84

5.52

6.27

- Konsumsi Lembaga Nonprofit

Rumah Tangga

(11.86)

(1.55)

5.65

9.75

0.25

5.57

5.45

5.60

2.67

4.76

- Konsumsi Pemerintah

7.19

7.80

10.96

13.00

9.94

8.94

11.37

(1.50)

(6.55)

2.32

- Pembentukan Modal Tetap Bruto

3.56

6.61

12.86

12.37

9.08

9.96

9.86

6.34

1.62

6.29

- Perubahan Persediaan

(72.36)

(77.23)

(62.90)

22.94

(63.28)

(136.10)

(35.44)

(34.43)

(34.79)

(55.37)

- Ekspor Luar Negeri

(3.15)

(13.86)

(9.52)

(21.34)

(11.70)

(20.07)

(12.86)

(2.80)

53.37

0.14

- Impor Luar Negeri 1.64

(25.08)

3.54

16.45

(0.88)

16.01

126.75

18.79

(14.15)

28.53

- Net Ekspor Antardaerah

(8.21)

(9.23)

8.49 7.27

(1.38)

(9.44)

(16.26)

(11.50)

12.41

(7.48)

C PDRB Sektoral

6.40

6.27

6.31

5.57

6.12

5.96

6.14

6.01

6.49

6.17

Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan

4.27

4.43

2.83

0.66

2.95

0.90

2.11

4.08

5.72

3.67

Pertambangan dan Penggalian

12.40

8.35

7.48

5.30

8.17

3.56

0.81

0.81

3.85

4.42

Industri Pengolahan

4.57

3.67

0.83

1.80

2.65

2.68

(1.23)

1.82

1.45

1.11

Pengadaan Listrik dan Gas

31.93

4.35

2.99

(5.05)

6.76

8.10

30.18

27.07

2.43

17.52

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang

8.15

8.29

(0.87)

(4.90)

2.42

0.17

1.44

6.31

4.47

3.07

Konstruksi

7.12

7.53

11.25

11.48

9.49

9.88

9.86

6.23

5.76

6.89

Perdagangan Besar dan Eceran

6.09

5.49

5.44

6.65

5.93

6.53

7.91

7.23

4.76

6.05

Transportasi dan Pergudangan

8.78

7.99

7.06

5.47

7.25

7.83

8.47

9.94

10.14

9.24

Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum

5.62

7.50

9.10

11.35

8.52

11.56

8.49

17.80

13.69

12.69

Informasi dan Komunikasi

8.20

9.23

8.75

9.52

8.95

8.24

8.94

9.86

9.03

9.20

x

Jasa Keuangan dan Asuransi

6.79

2.58

10.26

(3.32)

3.91

12.41

21.09

14.82

28.36

19.16

Real Estate

7.56

7.14

7.21

7.76

7.42

7.00

6.90

7.31

7.03

7.08

Jasa Perusahaan

8.14

8.26

8.40

6.29

7.73

6.36

6.36

6.86

9.16

6.87

Adm.i Pemerintahan, Pertahanan &

Jaminan Sosial Wajib

8.37

9.24

8.74

9.47

8.99

8.07

8.76

1.47

2.03

4.72

Jasa Pendidikan

2.62

5.81

9.69

9.98

7.08

7.98

7.48

1.34

7.87

6.21

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

4.46

9.35

9.16

8.36

7.88

7.10

6.82

9.89

8.80

8.02

Jasa lainnya

6.17

7.42

8.77

7.75

7.56

7.34

7.87

9.94

9.23

8.64

II. MONETER TW I TW II TW III TW IV TOTAL TW I TW II TW III TW IV TOTAL

Policy Rate (%)*

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

6.75

6.50

4.75

4.75

4.75

Kurs (Rp/USD - posisi akhir)

13,084

13,313

13,854

13,726

13,494

13,527

13,317

12,998

13,436

13,320

III. PERDAGANGAN LUAR NEGERI TW I TW II TW III TW IV TOTAL TW I TW II TW III TW IV TOTAL

1. Ekspor (ribu USD)

2,748,852

2,921,078

2,427,757

2,140,307

10,237,993

2,460,036

2,852,328

2,231,129

2,663,362

10,206,855

2. Impor (ribu USD)

18,790

12,040

12,080

29,210

72,120

37,270

52,870

23,900

47,930

161,970

IV. PERBANKAN** TW I TW II TW III TW IV TOTAL TW I TW II TW III TW IV TOTAL

A. Jumlah Bank

46

46

46

46

46

46

46

47

48

48

1. Bank Umum

24

24

24

24

24

28

28

29

29

29

1.1. Bank Pemerintah 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1.2. Bank Swasta (non Syariah)

18

18

18

18

18

18

18

19

20

20

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

3. Bank Syariah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

B. Jaringan Kantor (Termasuk Unit)

347

350

345

342

342

340

340

341

349

349

1. Bank Umum

292

295

290

289

289

285

285

286

294

294

1.1. Konvensional

276

279

275

275

275

272

273

274

282

282

1.2. Syariah 16 16 15 14

14

13 12 12 12

12

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

2.1. Konvensional 55 55 55 55

55

55 55 55 55

55

2.2. Syariah - - - - - - - - - -

C. Total Asset (Rp miliar)

35,839

37,037

38,383

37,195

37,195

39,637

40,521

40,593

39,186

39,186

1. Bank Umum (non syariah)

34,381

35,566

36,932

35,721

35,721

38,135

39,033

39,085

37,652

37,652

2. BPR 973 977 983

1,004

1,004

1,069

1,058

1,100

1,100

1,100

3. Bank Syariah

485

494

468

470

470

433

430

408

434

434 Keterangan :

* Menggunakan BI-7 day (Reverse) Repo Rate** Berdasarkan Lokasi Bank Pelapor Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik

Indikator Ekonomi dan Perbankan INDIKATOR 2015 2016

IV. PERBANKAN** TW I TW II TW III TW IV TOTAL TW I TW II TW III TW IV TOTAL D. Indikator Kinerja Bank Umum

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) (Rp miliar)

20,368

21,096

21,848

21,482

21,482

21,537

21,860

21,229

21,215

21,215

1.1. Giro

3,855

4,292

4,485

4,436

4,436

5,017

4,049

4,017

3,147

3,147

1.2. Deposito

7,752

8,022

8,242

6,485

6,485

7,071

7,352

7,011

6,879

6,879

1.3. Tabungan

8,762

8,782

9,121

10,562

10,562

9,448

10,458

10,201

11,189

11,189

2. Kredit (Rp miliar)

27,079

28,652

30,036

30,273

30,273

29,630

30,714

30,824

31,440

31,440

2.1. Berdasarkan Jenis Penggunaan - -

- Modal Kerja

7,309

7,538

7,546

7,564

7,564

7,704

8,156

8,111

8,090

8,090

- Investasi

3,022

3,743

4,542

4,265

4,265

4,143

4,380

4,342

4,383

4,383

- Konsumsi

16,067

16,209

17,248

17,739

17,739

17,782

18,178

18,371

18,967

18,967

2.2. Berdasarkan Sektor Ekonomi - - -

Pertanian, Kehutanan & Perikanan

480

506

510

545

545

539

569

561

609

609

Pertambangan & Penggalian

38

733

1,594

1,317

1,317

1,222

1,360

1,280

1,247

1,247

Industri Pengolahan

763

795

720

733

733

714

717

701

720

720

Pengadaan Listrik, Gas & Produksi Es

2

4

9

12

12

17

19

22

45

45

Pengelolaan Air, Sampah, Limbah & Daur Ulang

5

5

5

5

5

5

7

8

7

7

Konstruksi

724

839

900

807

807

751

975

1,086

954

954

Perdagangan Besar & Eceran

6,075

6,230

6,228

6,549

6,549

6,708

6,956

6,937

6,948

6,948

Transportasi & Pergudangan

303

329

279

350

350

346

342

345

444

444

Penyediaan Akomodasi & Makan Minum

417

457

473

430

430

448

544

560

579

579

Informasi & Komunikasi

4

6

5

4

4

4

4

1

1

1

Jasa Keuangan & Asuransi

78

85

74

57

57

53

42

38

34

34

Real Estate

340

342

345

355

355

356

340

330

319

319

Jasa Perusahaan

235

228

223

225

225

276

275

206

171

171

Adm.i Pemerintah, Pertahanan & Jaminan

Sosial Wajib

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

Jasa Pendidikan

42

39

37

35

35

39

36

33

36

36

1

Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial

35

37

35

39

39

37

36

35

35

35

Jasa Lainnya

579

643

463

420

420

330

311

306

317

317

Lain-lain

15,808

16,209

16,988

18,386

18,386

17,782

18,178

18,373

18,970

18,970

2.3. Kredit untuk Debitur UMKM

7,472

7,446

7,228

7,430

7,430

7,612

7,828

8,079

8,262

8,262

2.4. Loan to Deposit Ratio (LDR) % 128.12 131.00 132.73 135.73 135.73 137.57 140.50 145.20 148.20 148.20

2.5. Non Performing Loan (NPL)

- Nominal (Rp miliar)

894

988

996

984

984

1,072

1,142

1,186

1,070

1,070

- Rasio (%)

3.39

3.45

3.32

3.33

3.33

3.62

3.72

3.85

3.40

3.40

V. SISTEM PEMBAYARAN TW I TW II TW III TW IV TOTAL TW I TW II TW III TW IV TOTAL 1. Kas (Rp miliar)

- Inflow

2,303

1,077

1,814

1,099

6,293

2,500

1,025

2,451

1,289

7,265

- Outflow

670

1,391

2,375

2,772

7,208

707

2,464

1,791

2,789

7,752

2. Kliring

- Volume Kliring (Lembar)

90,235

91,718

92,357

99,513

373,823

102,698

100,895

82,472

84,940

371,005

- Nominal Kliring (Rp Miliar)

2,668

2,345

2,447

2,817

10,277

2,973

2,609

2,242

2,321

10,145

- Rata2 Volume Kliring/hari (Lembar)

1,477

1,558

1,490

1,659

1,546

1,679

1,576

1,375

1,348

1,495

- Rata2 Nominal Kliring/hari (Rp Miliar)

44

40

39

47

43

49

41

37

37

41

- Rata2 Lembar Tolakan Kliring/hari (%)

2.10

2.37

2.65

2.86

2.49

3.15

2.47

2.74

2.81

2.79

- Rata2 Nominal Tolakan Kliring/hari (%)

1.87

2.59

2.91

3.48

2.71

3.08

2.87

2.52

4.25

3.18

Keterangan : ** Berdasarkan Lokasi Bank Pelapor Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik

2

i

Bab I.

Perkembangan Ekonomi Makro

1.1. PDRB - JENIS PENGGUNAAN

Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi

Sulawesi Utara baik pada triwulan IV 2016 dan

keseluruhan tahun 2016 didorong oleh

peningkatan pertumbuhan ekspor.

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Jenis Penggunaan

Jenis Penggunaan 2015 (% yoy) 2016 (% yoy) Total III IV Total

Konsumsi Rumah Tangga 6.37 5.96 5.52 6.27 Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga 0.25 5.60 2.67 4.76 Konsumsi Pemerintah 9.94

(1.50)

(6.55) 2.32

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 9.52 5.86 1.62 6.29 Perubahan Inventori

(63.28)

(34.43)

(34.79)

(55.37) Ekspor Impor

(11.70)

(0.88)

(2.80) 18.79

53.37

(14.15)

0.14 28.53

Net Ekspor Antarprovinsi

(0.74)

(12.10) 12.41

(7.48) Total 6.12 6.01 6.49 6.17

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan kontribusinya, konsumsi rumah

tangga masih menjadi penopang utama

perekonomian Sulawesi Utara, dengan pangsa

mencapai 45%. Setelah konsumsi rumah

tangga, investasi menjadi penopang ekonomi

Sulawesi Utara dengan pangsa 34%. Adapun

investasi didominasi oleh investasi bangunan

dengan pangsa sebesar 94%. Kemudian,

konsumsi pemerintah memiliki kontribusi

sebesar 17% terhadap ekonomi Sulawesi

Utara.

Tabel 1.2. Pangsa Jenis Penggunaan Jenis Penggunaan 2015 (%) 2016 (%)

Total III IV Total Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga

45.8 2.0

44.9 2.0

44.0 2.0

45.3 2.0

Konsumsi Pemerintah 17.8

16.7

16.8

17.3 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Perubahan Inventori

34.0 0.0

34.0 0.0

34.4 0.0

34.2 0.0

Ekspor 14.6

14.3

15.3

14.4 Impor (termasuk net impor antardaerah) 14.2

11.9

12.5

13.2 Total 100.0 100.0 100.0 100.0


Memasuki triwulan I 2017, pertumbuhan

ekonomi Sulawesi Utara diperkirakan tumbuh

melambat dibanding triwulan sebelumnya.

Perlambatan tersebut diperkirakan disebabkan

oleh kinerja ekspor yang melambat.

1.1.1. Konsumsi

Konsumsi Sulawesi Utara pada triwulan IV

2016 tumbuh melambat dibanding triwulan

sebelumnya. Konsumsi rumah tangga kembali

mengalami perlambatan pertumbuhan,

demikian pula halnya konsumsi pemerintah

kembali mengalami penurunan. Perlambatan

kedua komponen ini menjadi penahan laju

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada

triwulan IV 2016.

Konsumsi rumah tangga yang tumbuh

melambat terkonfirmasi dari hasil Survei

Konsumen Bank Indonesia. Berdasarkan hasil

survei tersebut, Indeks Keyakinan Konsumen

(IKK) pada triwulan IV 2016 mengalami

penurunan dibandingkan triwulan

sebelumnya. Perlambatan konsumsi juga

tercermin dari kredit konsumsi yang tumbuh

melambat. Kredit konsumsi perseorangan di

Sulawesi Utara pada triwulan IV 2016 tumbuh

melambat dari 5,93% (yoy) pada triwulan

sebelumnya menjadi 5,56% pada triwulan IV

2016.

3

Grafik 1.1. Konsumsi Rumah Tangga, Indeks

Keyakinan Konsumen, dan Kredit Konsumsi

Di tengah perlambatan konsumsi, jumlah

tabungan rumah tangga di perbankan umum

Sulawesi Utara juga mengalami perlambatan,

sehingga dapat disimpulkan perlambatan

konsumsi disebabkan oleh tingkat daya beli

masyarakat yang terbatas. Jumlah tabungan

perseorangan di perbankan umum pada

triwulan IV 2016 tercatat sebesar Rp 10,70

triliun, tumbuh melambat menjadi 7,02% (yoy)

dibandingkan triwulan sebelumnya (12,28%).

Terbatasnya tingkat pendapatan masyarakat

sebagai akibat dari perkembangan harga

beberapa komoditas pertanian yang stagnan

dengan kecenderungan menurun pada akhir

tahun seperti kelapa, cengkih, pala, dan juga

beras. Penurunan harga komoditas-komoditas

tersebut terjadi seiring dengan peningkatan

produksi dan panen raya khususnya komoditas

cengkih. Di samping itu, terbatasnya daya beli

masyarakat tidak terlepas dari belum

normalnya produksi industri pengolahan

khususnya pengolahan ikan di daerah

BitungSulawesi Utara yang berdampak pada

pemberhentian tenaga kerja di industri

tersebut. Kondisi ini terkonfirmasi dari

pertumbuhan kinerja kategori industri

pengolahan yang terus mengalami tren

perlambatan.

Grafik 1.2. Tabungan dan Kinerja Kategori

Industri Pengolahan

Dari sisi pemerintah, penurunan konsumsi

pada triwulan IV 2016 terutama disebabkan

oleh penundaan penyaluran anggaran pusat

ke daerah. Penundaan tersebut merupakan

dampak dari penerimaan perpajakan dalam

APBNP 2016 lebih rendah dari yang

ditargetkan. Hal ini menyebabkan persentase

realisasi belanja pemerintah daerah di

Sulawesi Utara pada triwulan IV 2016

mengalami penurunan. Dampak dari hal

tersebut yaitu terdapat beberapa paket proyek

infrastruktur yang gagal dilelang dan belum

dibayarkan.

Untuk keseluruhan tahun 2016, kinerja

konsumsi rumah tangga dan pemerintah

mengalami perlambatan dibandingkan tahun

sebelumnya. Terbatasnya daya beli

masyarakat seiring penurunan tingkat

pendapatan menjadi faktor penyebab

perlambatan konsumsi sepanjang tahun 2016.

Sementara itu, penundaan penyaluran

anggaran pusat ke daerah menjadi faktor

penyebab perlambatan konsumsi pemerintah

sepanjang tahun 2016.

Memasuki triwulan I 2017, pengeluaran

konsumsi rumah tangga diperkirakan relatif

stabil dengan kecenderungan meningkat,

sedangkan pengeluaran konsumsi

pemerintah diperkirakan tumbuh meningkat

dibanding triwulan sebelumnya. Berdasarkan

hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, Indeks

Keyakinan Konsumen (IKK) naik dari 116,1 poin

menjadi 124,3 poin pada Januari 2017.

Peningkatan IKK salah satunya didorong oleh

persepsi peningkatan penghasilan

sebagaimana naiknya Upah Minimum Provinsi

(UMP) dari Rp2.400.000 menjadi Rp2.598.000.

Namun, laju pertumbuhan konsumsi rumah

tangga diperkirakan tertahan oleh

perlambatan di sektor pertanian akibat

penurunan produksi seiring curah hujan yang

tinggi pada triwulan I 2017. Selain turunnya

produksi pertanian, berbagai tantangan dan

risiko yang berpotensi menghambat

pengeluaran antara lain kenaikan tarif listrik

sebagaimana pengalihan subsidi tenaga listrik

900 VA yang berlanjut pada bulan Maret.

Sementara itu, konsumsi pemerintah

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0 5

10 15 20 25

I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016

% yoy

Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik

Konsumsi Rumah Tangga dalam PDRB Kredit Konsumsi Indeks Keyakinan Konsumen

-5

0

5

10

15

20


% yoy

Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Tabungan Kinerja Industri Pengolahan

4

diperkirakan meningkat seiring dengan

penyaluran anggaran dari pusat ke daerah

serta percepatan pelelangan proyek di awal

tahun.

1.1.2. Investasi (PMTB)

Melemahnya kinerja investasi terutama

disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan

investasi bangunan, sebagaimana 94%

investasi di Sulawesi Utara berupa bangunan.

Perlambatan tersebut tercermin dari

pertumbuhan penjualan semen pada triwulan

IV 2016 yang melambat dibanding triwulan

sebelumnya. Berdasarkan sektornya,

perlambatan terutama disebabkan oleh

investasi sektor pemerintah seiring dengan

penundaan penyaluran anggaran ke daerah.

Hal itu berdampak pada realisasi anggaran belanja modal mengalami penurunan.

Demikian pula halnya, investasi oleh sektor

rumah tangga juga belum kuat pada triwulan

IV 2016 tercermin dari kredit pemilikan rumah

(KPR) yang tumbuh melambat dibandingkan

triwulan sebelumnya. Hal tersebut sejalan

dengan tingkat konsumsi masyarakat yang

cenderung melambat pada triwulan IV 2016.

Adapun penyaluran KPR perbankan di Sulawesi

Utara hingga akhir tahun 2016 sebesar Rp 4,17

triliun.

Grafik 1.3. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Sementara itu, perbaikan investasi mulai

terjadi di sektor swasta, yang tercermin dari

peningkatan kredit investasi pada triwulan IV

2016 dibanding triwulan sebelumnya. Kredit

investasi yang disalurkan oleh perbankan

umum di Sulawesi Utara hingga akhir tahun

2016 sebesar Rp 4,38 triliun. Membaiknya

investasi swasta terkonfirmasi dari likert scale

investasi hasil liaison Bank Indonesia kepada

perusahaan-perusahaan besar di Sulawesi

Utara. Beberapa perusahaan melakukan

investasi berupa pembukaan cabang di

beberapa kabupaten kota di Sulawesi Utara

serta pembelian alat dan mesin dalam rangka

mendukung bisnis. Menurut contact liaison,

investasi tersebut dilakukan untuk

mengantisipasi perbaikan permintaan pada

tahun 2017. Adapun berdasarkan data Badan

Koordinasi dan Penanaman Modal, salah satu

investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) yang besar di Sulawesi Utara pada

triwulan IV 2016 yaitu investasi pada lapangan

usaha kelistrikan yang tercatat sebesar Rp 3,30

triliun seiring dengan gencarnya pembangunan

infrastruktur listrik dalam rangka mendukung

program 35.000 MW pemerintah.

Grafik 1.4. Kredit Investasi dan Likert Scale

Investasi dalam Liaison

Untuk keseluruhan tahun 2016, investasi juga

tumbuh melambat dibanding tahun

sebelumnya. Perlambatan terutama

disebabkan oleh penurunan belanja modal

pemerintah seiring dengan penundaan

penyaluran anggaran ke daerah. Dari sektor

swasta, perlambatan investasi seiring dengan

perlambatan ekonomi dunia dan nasional

sehingga berdampak pada pelaku usaha yang

masih wait & see sebelum melakukan

investasi. Sementara itu, sektor rumah tangga

menjadi penahan laju perlambatan investasi

dimana kredit pemilikan rumah (KPR)

mengalami peningkatan pada tahun 2016

dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan KPR

merupakan dampak positif dari pelonggaran

aturan Loan To Value (LTV) pada Juni 2015. KPR

0 % % 5

% 10 % 15

20 % 25 % 30 %

% 35

0 500,000,000,000

1,000,000,000,000 1,500,000,000,000 2,000,000,000,000 2,500,000,000,000 3,000,000,000,000 3,500,000,000,000 4,000,000,000,000 4,500,000,000,000


yoy Rupiah

Sumber: Bank Indonesia KPR Pertumbuhan KPR

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

-10 % % 0 % 10 % 20 % 30 % 40

50 % % 60

70 %


yoy

Sumber: Bank Indonesia Pertumbuhan Kredit Investasi Likert Scale Investasi

5

yang disalurkan perbankan umum di Sulawesi

Utara mencapai Rp 4,17 triliun pada akhir

tahun 2016, yang tumbuh sebesar 7,43% (yoy),

meningkat dibandingkan tahun 2015 (7,19%).

Melihat perkembangan terkini, investasi

diperkirakan tumbuh meningkat pada

triwulan I 2017, meskipun dalam level yang

relatif terbatas. Peningkatan didorong baik

oleh pemerintah dan rumah tangga. Dari

sektor pemerintah, berlanjutnya

pembangunan proyek infrastruktur seiring

dengan penyaluran anggaran tahun 2017 serta

penyaluran anggaran yang ditunda pada tahun

2016. Dari sektor rumah tangga, pelonggaran

LTV pada Agustus 2016 akan mulai berdampak

pada permintaan KPR sehingga mendorong

investasi dalam konstruksi perumahan. Hal

lainnya yang diyakini akan mendorong

investasi yaitu program kebijakan ekonomi

yang terus dikeluarkan oleh pemerintah

khususnya dalam upaya perbaikan iklim

investasi dan perizinannya. Namun demikian,

laju pertumbuhan investasi akan tertahan oleh

sektor swasta. Berdasarkan hasil liaison,

pelaku usaha masih pesimis terhadap

pemulihan ekonomi tahun 2017 sehingga

pelaku usaha belum melakukan ekspansi usaha

atau pun investasi yang cukup tinggi. Hal

tersebut diantisipasi oleh kebijakan Bank

Indonesia dalam menetapkan suku bunga

acuan yakni BI 7-day reverse repo rate yang

saat ini masih tetap dipertahankan pada level

4,75% atau dengan stance pelonggaran

moneter. Tingkat suku bunga tersebut

diharapkan mendorong perbankan untuk

menurunkan tingkat suku bunga kreditnya

yang tentu akan berdampak positif bagi

investasi.

1.1.3. Ekspor-Impor Luar Negeri

Nilai ekspor Sulawesi Utara triwulan IV 2016

tumbuh sebesar 24,78% (yoy), meningkat dari

triwulan sebelumnya (-8,13%). Sehingga nilai

ekspor Sulawesi Utara pada triwulan IV 2016

tercatat sebesar USD 266,96 juta. Berdasarkan

komoditasnya, ekspor Sulawesi Utara triwulan

IV 2016 didominasi oleh lemak dan minyak

hewan/nabati dengan pangsa 57% (USD

152,22 juta), kemudian perhiasan/permata

15% (USD 40,78 juta), serta ikan dan udang 9%

(USD 23,08 juta). Berdasarkan negara

tujuannya, Amerika Serikat merupakan tujuan

utama ekspor Sulawesi Utara dengan pangsa

26% (USD 68,08 juta), kemudian Singapura

dengan pangsa 15,5% (USD 41,26 juta) dan

Belanda dengan pangsa 15,3% (USD 40,82

juta).

Grafik 1.5. Nilai Ekspor

Peningkatan kinerja ekspor Sulawesi Utara

menjadi penopang pertumbuhan ekonomi

pada triwulan IV 2016. Hal tersebut didorong

oleh peningkatan permintaan dari beberapa

negara mitra dagang seiring dengan mulai

membaiknya perekonomian di beberapa

negara tersebut khususnya pada triwulan IV

2016. Peningkatan permintaan terkonfirmasi

dari perbaikan volume ekspor Sulawesi Utara

pada triwulan IV 2016, sehingga total volume

ekspor tercatat sebesar 208 juta ton. Hal ini

sejalan dengan peningkatan Purchasing

Manufacturing Index (PMI) beberapa negara

importir tersebut pada akhir tahun 2016.

Selain itu, pelemahan nilai tukar Rupiah

terhadap Dollar Amerika Serikat pada triwulan

IV 2016 turut membantu peningkatan ekspor

Sulawesi Utara. Nilai tukar Rupiah terhadap

Dollar Amerika Serikat melemah sebesar 3,82%

(yoy) pada triwulan IV 2016, setelah menguat

pada triwulan sebelumnya sebesar 5,18%. Nilai

tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat

pada triwulan IV 2016 yaitu sebesar Rp

13.248,47/USD. Dari sisi internal, peningkatan

ekspor didorong oleh ketersediaan bahan baku

perkebunan baik kelapa, cengkih maupun pala

seiring dengan membaiknya cuaca.

Meningkatnya produksi bahan baku tersebut

(0.40) (0.30) (0.20) (0.10) 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

- 50,000,000

100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 400,000,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2013 2014 2015 2016

yoy USD


Nilai Ekspor Growth Nilai Ekspor (sb.kanan)

6

terkonfirmasi dari hasil liaison kepada pelaku

usaha pengolahan kelapa dan pala. Adapun

peningkatan nilai ekspor terjadi pada tiga

komoditas utama Sulawesi Utara pada

triwulan IV 2016 yaitu lemak dan minyak

nabati, perhiasan/permata serta ikan dan

udang. Di sisi lain, harga komoditas dunia

khususnya coconut oil (CNO) yang merupakan

ekspor utama Sulawesi Utara, menunjukan

tren meningkat pada tahun 2016 dan masih

tumbuh tinggi pada triwulan IV 2016,

meskipun relatif sedikit melambat (38,3% yoy)

pada akhir tahun 2016 dibanding triwulan

sebelumnya (43,4%). Harga CNO pada triwulan

IV 2016 yaitu sebesar USD 1.551,25/MT.

Grafik 1.6. Volume Ekspor

Volume Ekspor Growth Volume Ekspor (sb.kanan)

Grafik 1.7. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar

Amerika Serikat

Untuk keseluruhan tahun 2016, nilai ekspor

Sulawesi Utara mengalami perbaikan,

meskipun masih tercatat kontraksi. Nilai

ekspor Sulawesi Utara tahun 2016 terkontraksi

sebesar 0,04% (yoy), membaik dibandingkan

kontraksi tahun sebelumnya (-13,21%). Total

ekspor Sulawesi Utara pada tahun 2016

tercatat sebesar USD 1,02 miliar. Berdasarkan

komoditasnya, ekspor tahun 2016 didominasi

oleh lemak dan minyak hewan/nabati (64,95%)

dan perhiasan/permata (12,69%). Berdasarkan

negara tujuannya, Amerika Serikat masih

merupakan negara utama tujuan ekspor

(29,36%), diikuti Belanda (15,50%) dan

Tiongkok (10,24%).

Perbaikan ekspor tersebut mendorong

peningkatan kinerja komponen ekspor dan

pertumbuhan ekonomi tahun 2016. Namun

demikian, peningkatan kinerja ekspor

keseluruhan tahun 2016 berbeda dengan

peningkatan ekspor pada triwulan IV 2016.

Pada keseluruhan tahun, ekspor lebih

didorong oleh perbaikan harga komoditas

dunia khususnya CNO, namun jumlah volume

ekspor Sulawesi Utara mengalami penurunan

sejalan dengan pemulihan ekonomi global

yang belum kuat. Adapun rata-rata harga CNO

pada tahun 2016 yaitu sebesar USD 1.472/MT,

meningkat sebesar 32,46% (yoy) dari USD

1.111/MT di tahun sebelumnya. Sedangkan

volume ekspor tahun 2016 turun sebesar

12,43% (yoy), lebih dalam dari penurunan pada

tahun sebelumnya (-0,74%), sehingga volume

ekspor Sulawesi Utara pada tahun 2016

tercatat sebesar USD 964 juta.

Grafik 1.8. Nilai Ekspor

Grafik 1.9. Harga Komoditas CNO

(0.30) (0.20) (0.10) 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40

- 50,000,000

100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2013 2014 2015 2016

yoy Ton

Sumber: Bank Indonesia

(0.10) (0.05) 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

10,500 11,000 11,500 12,000 12,500 13,000 13,500 14,000 14,500


yoy Rp/1 USD


Nilai Tukar Rupiah thd Dollar AS Growth Nilai Tukar Rp thd Dollar AS (sb.kanan)

(0.20) (0.10) 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40

- 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000

1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000

2013 2014 2015 2016

yoy USD


Nilai Ekspor Growth Nilai Ekspor (sb.kanan)

(0.20)

(0.10)

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

- 200 400 600 800

1,000 1,200 1,400 1,600

2014 2015 2016

yoy USD/MT

Sumber: World Bank

Harga Coconut Oil Growth Harga CNO (sb.kanan)

7

Sementara itu, kinerja impor Sulawesi Utara

mengalami penurunan pada triwulan IV 2016.

Penurunan tersebut tercermin dari

melambatnya nilai impor Sulawesi Utara, yakni

tumbuh 64,03% (yoy), lebih rendah dari tahun

sebelumnya (98,18%). Penurunan pada

triwulan IV 2016 terutama disebabkan oleh

base-effect impor barang konsumsi

gandumganduman sebesar USD 6,71 juta pada

triwulan IV 2015 yang menyebabkan

penurunan pada triwulan IV 2016. Impor

gandum-ganduman tersebut merupakan

impor beras yang dilakukan untuk mendukung

ketersediaan bahan pangan utama di Sulawesi

Utara yang pada saat itu mengalami

kekurangan sebagai dampak El Nino 2015.

Apabila impor tersebut tidak diperhitungkan,

maka kinerja impor triwulan IV 2016 akan

mencatat peningkatan kinerja. Berdasarkan

kategorinya, impor barang konsumsi turun

sebesar 93% (yoy) dari 132%, barang bahan

baku melambat menjadi 91% (yoy) dari 135%,

dan barang modal mengalami peningkatan

signifikan sebesar 245% (yoy) dari 47%. Pada

triwulan IV 2016, impor Sulawesi Utara

didominasi oleh impor bahan baku dengan

pangsa sebesar 54%, diikuti impor barang

modal 41%, impor barang konsumsi 1,3% dan

impor komoditi lainnya 3,3%. Berdasarkan

negara asalnya, Tiongkok merupakan negara

eksportir utama ke Sulawesi Utara dengan

pangsa sebesar 38%, diikuti oleh Singapura

(24%) dan Malaysia (13%).

Grafik 1.14. Nilai Impor

Meskipun pada triwulan IV 2016 mengalami

penurunan, namun dalam keseluruhan tahun

2016 kinerja impor meningkat. Peningkatan

tersebut tercermin dari peningkatan nilai

impor Sulawesi Utara tahun 2016 yang tumbuh

sebesar 124,68% (yoy), lebih tinggi dari tahun

sebelumnya (-41,71%). Peningkatan impor

tersebut didorong oleh meningkatnya impor

barang modal yang tumbuh sebesar 420,02%

(yoy), meningkat signifikan dibanding tahun

sebelumnya yang tercatat kontraksi (-73,98%).

Impor barang modal tersebut merupakan

impor mesin kelistrikan yakni boiler yang

digunakan untuk pembangkit tenaga listrik

sejalan dengan pembangunan Pembangkit

Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Unit 5 dan 6

Lahendong di Tompaso, Kabupaten Minahasa,

Sulawesi Utara selama tahun 2016.

Berdasarkan kategorinya, pada tahun 2016

barang modal mendominasi pangsa impor

yaitu sebesar 53%, diikuti oleh bahan baku 37%

dan barang konsumsi 5%. Berdasarkan negara

tujuannya, sebesar 19% impor berasal dari

Tiongkok, 15% dari Singapura dan 9% dari

Australia.

Berdasarkan perkembangan terkini, kinerja

ekspor Sulawesi Utara pada triwulan I 2017

diperkirakan melambat. Perlambatan

tersebut terutama disebabkan oleh

perkembangan harga komoditas dunia

khususnya CNO yang cenderung masih berada

di level harga akhir tahun 2016, sehingga

secara pertumbuhan harga tersebut relatif

melambat pada triwulan I 2017. Di samping itu,

produksi bahan baku SDA dalam Sulawesi

Utara yang juga belum kuat memengaruhi

kapasitas produksi industri, khususnya dari

perikanan tangkap. Berdasarkan hasil liaison,

pelaku usaha masih pesimis terhadap

pemulihan ekonomi global tahun 2017. Pelaku

usaha di industri pengolahan komoditas

perkebunan dan perikanan menyatakan

bahwa kinerja usaha tahun 2017 masih penuh

risiko. Adapun dalam rangka mendorong

ekspor, Pemerintah Sulawesi Utara

memperkuat sektor primer yaitu lapangan

usaha pertanian yang merupakan sumber

bahan baku bagi industri pengolahan.

Penguatan lapangan usaha pertanian

dilakukan pemerintah terutama melalui

peremajaan tanaman perkebunan. Bank

% -200 % 0

% 200 % 400

600 % % 800

% 1000 % 1200 % 1400

0 5

10 15 20 25 30

I II III IV I II III IV 2015 2016

yoy USD Juta

Sumber: Badan Pusat Statistik Nilai Impor Pertumbuhan Nilai Impor (rhs)

8

Indonesia juga mendukung program dan

strategi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi

Utara melalui penelitian dan kajian serta

pembentukan klaster yang berorientasi pada

pengolahan komoditas pertanian. Salah satu

penelitian yang dilakukan Bank Indonesia pada

tahun 2016 yaitu penelitian Komoditas Produk

dan Jenis Usaha Unggulan UMKM yang

hasilnya dalam bentuk pemetaan produk dan

jenis usaha unggulan di tiap kabupaten dan

kota di Sulawesi Utara.

1.2. PDRB - KINERJA LAPANGAN USAHA

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan

ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan IV

2016 didorong oleh kategori pertanian,

transportasi yang merupakan cerminan dari

pariwisata, dan jasa keuangan yang

meningkat signifikan. Sementara itu, kategori

utama Sulawesi Utara seperti perdagangan,

konstruksi, dan industri pengolahan

mengalami perlambatan pertumbuhan.

Untuk keseluruhan tahun 2016, pertumbuhan

ekonomi Sulawesi Utara didorong oleh

kategori pertanian, perdagangan,

transportasi dan juga jasa keuangan yang

meningkat tinggi. Sementara itu, kategori

konstruksi dan industri pengolahan mengalami

perlambatan pertumbuhan kinerja.

Tabel 1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Lapangan Usaha Lapangan Usaha 2015

(%) 2016 (%)

Total III IV Total Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

2.55

4.29

5.72

3.67 Pertambangan dan Penggalian

8.41

4.71

3.85

4.42 Industri Pengolahan

2.69

1.80

1.45

1.11 Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es

15.87

28.56

2.43

17.52 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah

2.42

6.31

4.47

3.07 Konstruksi

9.84

5.61

5.76

6.89 Perdagangan Besar dan Eceran

6.00

6.07

4.76

6.05 Transportasi dan Pergudangan

7.38

10.11

10.14

9.24 Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum

8.38

16.83

13.69

12.69 Informasi dan Komunikasi

8.99

9.80

9.03

9.20 Jasa Keuangan dan Asuransi

3.93

14.75

28.36

19.16

Real Estate

7.58

7.37

7.03

7.08 Jasa Perusahaan

8.11

6.86

9.16

6.87 Administrasi Pemerintahan

8.99

1.73

2.03

4.72 Jasa Pendidikan

7.08

2.01

7.87

6.21 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

7.88

9.23

8.80

8.02 Jasa lainnya

7.56

9.94

9.23

8.64 Total

6.12 6.01 6.49 6.17


Berdasarkan kontribusinya, kategori

pertanian masih menjadi penopang utama

perekonomian Sulawesi Utara, dengan pangsa

mencapai 22%. Setelah pertanian, kategori

perdagangan menjadi penopang ekonomi

Sulawesi Utara dengan pangsa 12%. Kemudian,

ada kategori konstruksi dan transportasi yang

masing-masing memiliki pangsa sebesar 11%

terhadap perekonomian Sulawesi Utara.

Tabel 1.4. Pangsa Lapangan Usaha Lapangan Usaha 2015

(%) 2016 (%)

Total III IV Total Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

21.7

22.2

21.5

21.7 Pertambangan dan Penggalian

4.7

4.9

4.7

4.8 Industri Pengolahan

9.5

8.8

8.8

9.0 Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es

0.1

0.1

0.1

0.1 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah

0.1

0.1

0.1

0.1 Konstruksi

11.5

11.3

11.8

11.4 Perdagangan Besar dan Eceran

12.4

11.9

12.1

12.1 Transportasi dan Pergudangan

10.6

11.2

11.1

11.0 Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum

2.1

2.4

2.3

2.3 Informasi dan Komunikasi

3.8

3.9

3.9

3.9 Jasa Keuangan dan Asuransi

3.6

3.9

3.9

4.0 Real Estate

3.5

3.4

3.4

3.5 Jasa Perusahaan

0.1

0.1

0.1

0.1 Administrasi Pemerintahan

8.4

8.1

8.6

8.3 Jasa Pendidikan

2.9

2.8

2.6

2.8 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

3.5

3.4

3.5

3.5 Jasa lainnya

1.5

1.5

1.5

1.5 Total

100

100

100

100 Sumber: Badan Pusat Statistik

Memasuki triwulan I 2017, pertumbuhan

ekonomi Sulawesi Utara diperkirakan tumbuh

9

melambat dibanding triwulan sebelumnya.

Perlambatan ekonomi akan disebabkan oleh

perlambatan kinerja kategori pertanian dan

sektor pariwisata.

1.2.1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kinerja kategori pertanian pada triwulan IV

2016 meningkat seiring dengan perbaikan

cuaca. Membaiknya kondisi iklim tahun 2016

setelah dampak buruk dari El Nino tahun 2015,

mendorong peningkatan luas tanam dan

jumlah produksi pertanian serta produksi

perkebunan tahunan. Pada tahun 2015,

produksi pertanian dan perkebunan

mengalami penurunan seiring dengan gagal

panen akibat El Nino. Namun, pada September

2016, indeks El Nino tercatat menurun menjadi

-0,31 dari 2,06 pada September 2015, sehingga

mendorong peningkatan produksi. Di samping

perbaikan cuaca, peningkatan kinerja

pertanian didorong juga oleh program

pemerintah daerah berupa pencetakan sawah,

bantuan alsintan, bantuan bibit/benih, subsidi

pupuk dan penyuluhan petani. Kedua faktor

utama tersebut mendorong produksi beras

tumbuh 0,29% (yoy) sehingga mencapai

produksi 95.583 ton pada triwulan IV 2016.

Berdasarkan hasil liaison, pelaku usaha juga

menyatakan bahwa supply bahan baku

perkebunan baik kelapa, cengkih dan pala juga

mengalami perbaikan pada triwulan IV 2016

seiring dengan perbaikan cuaca.

Grafik 1.15. Produksi Beras

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara, diolah

Sepanjang tahun 2016, kategori pertanian

juga tumbuh meningkat dibandingkan tahun

2015. Peningkatan terutama didorong oleh

perbaikan cuaca pasca El Nino tahun 2015.

Perbaikan cuaca mendorong peningkatan

produksi pertanian. Adapun pada tahun 2015

banyak pertanian tanaman pangan yang

mengalami gagal panen akibat El Nino. Selain

itu, peningkatan produksi didukung juga oleh

program pemerintah, salah satunya

pencetakan sawah. Berdasarkan Dinas

Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi

Utara, total pencetakan sawah yang dilakukan

pemerintah selama tahun 2016 yaitu sebesar

2.855 ha. Di samping peningkatan produksi

tanaman pangan, peningkatan kinerja

pertanian didukung juga oleh perbaikan kinerja

perikanan tangkap. Namun demikian,

pertumbuhan kinerja pertanian yang lebih

tinggi ditahan oleh perlambatan kinerja

perkebunan tahunan dimana mengalami

penurunan cukup dalam pada awal tahun

akibat masih terasanya dampak El Nino tahun

2015.

Berdasarkan hasil liaison Bank Indonesia,

lapangan usaha pertanian diperkirakan

melambat pada triwulan I 2017. Perlambatan

tersebut disebabkan oleh kondisi cuaca

dengan curah hujan yang tinggi pada triwulan I

2017, sehingga menyebabkan produksi

tanaman pangan mengalami penurunan.

Dampak lainnya juga menyebabkan produksi

perikanan tangkap menurun dikarenakan tidak

bisa melaut dengan kondisi cuaca pada

triwulan I 2017.

1.2.2. Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor

Kinerja kategori perdagangan pada triwulan

IV 2016 tumbuh melambat seiring dengan

perlambatan konsumsi baik rumah tangga

maupun pemerintah. Perlambatan konsumsi

rumah tangga disebabkan oleh daya beli

masyarakat yang menurun sehingga

berdampak pada perlambatan aktivitas

perdagangan. Penurunan daya beli

terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen Bank

Indonesia dimana Indeks Keyakinan Konsumen

(IKK) turun dari 119 poin menjadi 116,1 poin.

Penurunan IKK salah satunya disumbang oleh

penurunan Indeks Pembelian Barang Tahan

Lama dari 103,7 pada triwulan III 2016 menjadi

-60 % % -40 % -20

0 % 20 %

% 40 60 % 80 %

0 20,000 40,000 60,000 80,000

100,000 120,000 140,000 160,000

yoy Ton Produksi Beras Pertumbuhan Prod. Beras (Sb.Kanan)

10

102,7 pada triwulan IV 2016. Masyarakat

cenderung terbatas dalam konsumsi dan

menurunkan aktivitas pembelian durable

goods. Penurunan aktivitas perdagangan

tercermin juga dari pertumbuhan kredit

konsumsi. Kredit konsumsi perseorangan di

Sulawesi Utara pada triwulan IV 2016 tumbuh

melambat dari 5,93% (yoy) pada triwulan

sebelumnya menjadi 5,56% pada triwulan IV

2016. Hingga akhir tahun 2016, kredit

konsumsi yang disalurkan oleh perbankan

umum di Sulawesi Utara tercatat sebesar Rp

18,66 triliun. Penurunan juga tercermin dari

base-effect impor barang konsumsi

gandumganduman sebesar USD 6,71 juta pada

triwulan IV 2015 yang menyebabkan

perlambatan pertumbuhan pada triwulan IV

2016.

Grafik 1.16. Indeks Pembelian Barang

Tahan Lama dan Kredit Konsumsi


kategori perdagangan relatif stabil dengan

kecenderungan meningkat. Berbeda dengan

triwulan IV 2016 yang mengalami

perlambatan, tahun 2016 kinerja perdagangan

sedikit meningkat dari 6,00% (yoy) pada tahun

2015 menjadi 6,05% pada tahun 2016.

Peningkatan kinerja tersebut ditopang oleh

tingginya konsumsi dan aktivitas perdagangan

pada triwulan II 2016 sebagai dampak

penurunan harga bahan bakar minyak (BBM)

pada 1 April 2016, sehingga secara

keseluruhan tahun 2016 kinerja perdagangan

meningkat. Pada triwulan II 2016, kinerja

perdagangan tercatat tumbuh 7,15% (yoy),

meningkat dari 6,44% pada triwulan

sebelumnya. Selain itu, peningkatan

perdagangan juga sedikit ditopang oleh

aktivitas konsumsi oleh wisatawan

mancanegara yang meningkat signifikan pada

tahun 2016.

Memasuki triwulan I 2017, kinerja kategori

perdagangan diperkirakan tumbuh

meningkat seiring dengan peningkatan UMP.

Peningkatan sumber pendapatan seiring yakni

peningkatan UMUM Sulawesi Utara dari Rp

2.400.000 menjadi Rp 2.598.000 juta.

Perkiraan peningkatan diindikasi oleh hasil

Survei Konsumen dimana IKK naik dari 116,1

poin pada triwulan IV 2016 menjadi 124,3 poin

pada triwulan I 2017. Salah satu indeks

pembentuknya yaitu Indeks Pembelian Barang

Tahan Lama dari 102,7 poin menjadi 109 poin.

Selain itu, suku bunga acuan yang tetap

dipertahankan pada stance pelonggaran

moneter diperkirakan akan mendorong

peningkatan kredit konsumsi.

1.2.3. Konstruksi

Kinerja kategori konstruksi pada triwulan IV

2016 tumbuh meningkat dibanding triwulan

sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama

didorong oleh pembangunan Pembangkit

Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Unit 5 dan 6

Lahendong di Tompaso, Kabupaten Minahasa,

Sulawesi Utara.

Namun, kinerja kategori konstruksi pada

keseluruhan tahun 2016 tumbuh melambat

dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut

merupakan dampak dari penundaan

penyaluran anggaran pusat ke daerah sejak

Agustus 2016. Faktor pendorong perlambatan

lainnya yaitu sikap wait & see oleh pelaku

usaha selama tahun 2016 dalam pengambilan

keputusan melakukan ekspansi.


konstruksi diperkirakan akan meningkat

meskipun cenderung terbatas. Peningkatan

didorong oleh kelanjutan pembangunan

proyek infrastruktur oleh pemerintah seiring

dengan masuknya anggaran tahun 2017 dan

penyaluran anggaran yang ditunda tahun

2016. Kinerja konstruksi juga didukung oleh

kebijakan Bank Indonesia dalam menetapkan

suku bunga acuan yakni BI 7-day reverse repo

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80

100 120 140 160


% yoy

Sumber: Bank Indonesia Indeks Pembelian Barang Tahan Lama Pertumbuhan Kredit Konsumsi

11

rate yang saat ini masih tetap dipertahankan

pada level 4,75% atau dengan stance

pelonggaran moneter, yang diperkirakan

memengaruhi suku bunga kredit investasi.

Kemudian, pelonggaran kebijakan

makroprudensial yaitu aturan down payment

atau LTV kredit kepemilikan rumah pada

Agustus 2016 akan menopang pertumbuhan

kinerja konstruksi. Untuk membantu

mendorong kinerja konstruksi, masalah

pembebasan lahan yang sering menjadi

kendala dalam pembangunan perlu mendapat

perhatian dari pemerintah dan pemangku

kepentingan terkait.

1.2.4. Transportasi

Kinerja transportasi pada triwulan IV 2016

tumbuh meningkat dibandingkan triwulan

sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong

oleh peningkatan aktivitas perdagangan di

pelabuhan Bitung Sulawesi Utara, baik

perdagangan luar negeri maupun dalam

negeri. Total volume perdagangan barang

pada triwulan IV 2016 mencapai 433,500 ton,

atau mengalami perbaikan meskipun masih

tercatat kontraksi dibandingkan jumlah

volume perdagangan triwulan IV 2015. Selain

itu, peningkatan transportasi juga didorong

oleh peningkatan mobilisasi orang pada

transportasi darat seiring dengan jumlah

wisman yang berkunjung ke Sulawesi Utara

pada triwulan IV 2016 mencapai 11.881 jiwa

atau meningkat sebesar 207,48% (yoy) dari

3.864 jiwa pada triwulan IV 2015.

Grafik 1.17. Aktivitas Bongkar Muat di

Pelabuhan Bitung


kategori transportasi tumbuh meningkat.

Peningkatan kinerja tersebut terutama akan

didorong oleh berlanjutnya kedatangan

wisatawan mancanegara khususnya dari

Tiongkok ke Sulawesi Utara sebagai dampak

dari kerjasama program direct charter flight

antara pemerintah, maskapai serta tour and

travel agent. Untuk mendukung sektor

pariwisata, Bandara Sam Ratulangi sendiri juga

telah diizinkan untuk beroperasi selama 24 jam

sehari sejak Agustus 2016. Adapun dampak

dari program direct charter flight tersebut,

jumlah penumpang baik datang maupun

berangkat pada tahun 2016 di Bandara Sam

Ratulangi mencapai 2.584.866 orang, lebih

tinggi dari tahun 2015 yang tercatat sebesar

2.086.267 orang. Pertumbuhan tersebut

sebesar 23,90% (yoy) pada tahun 2016, lebih

tinggi dibandingkan pertumbuhan 5,84% pada

tahun 2015. Selain itu, adanya pembukaan

layanan rute baru oleh beberapa maskapai

pada tahun 2016 juga menjadi pendorong

pertumbuhan kinerja kategori transportasi.

Grafik 1.18. Arus Penumpang di Bandara Sam

Ratulangi


transportasi diperkirakan tumbuh melambat,

namun masih akan mencatat pertumbuhan

yang cukup tinggi. Perlambatan tersebut

disebabkan peningkatan jumlah wisman tidak

setinggi semester II 2016. Melihat tren jumlah

wisman yang datang dari Juli hingga Desember

2016, jumlah wisman mengalami penurunan.

Dari sisi transportasi laut, perlambatan ekspor

diperkirakan menyebabkan aktivitas bongkar

muat di pelabuhan mengalami penurunan.

1.2.5. Industri Pengolahan

Pada triwulan IV 2016, kinerja industri

pengolahan mengalami perlambatan yang

-60 % -50 %

% -40 % -30 % -20

-10 % 0 %

- 200,000 400,000 600,000 800,000

1,000,000 1,200,000


yoy Ton

Sumber: PT Pelindo IV, Bitung

Total Barang Pertumbuhan Total Barang (rhs)

-15 % -10 %

% -5 % 0 % 5

% 10 15 % 20 % 25 % 30 %

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2014 2015 2016

yoy Orang

Sumber: PT Angkasa Pura I, Bandara Sam Ratulangi

Jumlah Penumpang Pertumbuhan Penumpang (rhs)

12

disebabkan oleh perlambatan pada industri

selain industri makanan dan minuman.

Adapun industri makanan dan minuman

merupakan industri terbesar dengan pangsa

sebesar 85% terhadap total output industri

pengolahan. Pada triwulan IV 2016 industri

tersebut tumbuh meningkat sebagai dampak

dari peningkatan produksi perkebunan yakni

kelapa, cengkih dan pala. Hal tersebut

terkonfirmasi dari hasil liaison yang dilakukan

kepada salah satu pelaku usaha di industri

pengolahan kelapa yang menyatakan bahwa

supply bahan baku komoditas perkebunan

mengalami perbaikan. Perbaikan pasokan

terjadi seiring dengan perbaikan kondisi iklim.

Peningkatan produksi industri pengolahan

berdampak positif bagi perkembangan ekspor

Sulawesi Utara. Namun demikian, industri

selain makanan dan minuman secara agregat

mengalami penurunan kinerja. Salah satu

industri tersebut yaitu industri barang galian

bukan logam yang mengalami penurunan

sebagai dampak penertiban izin pertambangan

yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi

Utara. Sehingga, secara total industri

mengalami perlambatan pertumbuhan.

Turunnya industri selain makanan dan

minuman juga mengkonfirmasi bahwa

turunnya konsumsi masyarakat, karena

industri tersebut merupakan industri yang

sebagian besar dikonsumsi oleh domestik.

Sementara itu, industri makanan dan minuman

sebagian besar digunakan untuk ekspor,

sehingga mengkonfirmasi juga peningkatan

ekspor pada triwulan IV 2016.

Grafik 1.19. Produksi Industri Pengolahan

Kelapa


industri pengolahan mengalami perlambatan

seiring dengan melambatnya industri

makanan dan minuman. Perlambatan industri

makanan dan minuman disebabkan oleh

perlambatan pertumbuhan agregat supply

bahan baku komoditas perkebunan pada

tahun 2016. Meskipun pada triwulan IV 2016

produksi perkebunan membaik, namun pada

triwulan I dan II 2016 produksi perkebunan

turun cukup dalam akibat El Nino tahun 2015

yang berdampak pada kuantitas dan kualitas

komoditas perkebunan hingga awal tahun

2016. Oleh karena itu, total keseluruhan

produksi komoditas perkebunan tahun 2016

mengalami penurunan dibandingkan tahun

sebelumnya sehingga berdampak pada

perlambatan kinerja industri pengolahan

berbahan baku kelapa. Hal ini terkonfirmasi

juga dari hasil liaison dan volume ekspor

Sulawesi Utara sepanjang tahun 2016. Volume

ekspor tahun 2016 turun cukup dalam,

meskipun terbantukan oleh peningkatan harga

komoditas.

Memasuki triwulan I 2017, kinerja industri

pengolahan diperkirakan akan mengalami

peningkatan. Peningkatan didorong oleh

membaiknya produksi komoditas perkebunan

dan perikanan. Namun, produksi perikanan

dihadapkan pada risiko penurunan produksi

akibat tingginya curah hujan pada awal tahun

dari Januari hingga Februari yang berpengaruh

pada operasional penangkapan ikan. Hal ini

berpotensi memperburuk pasokan bahan baku

bagi industri pengolahan ikan yang saat ini juga masih terkendala dengan pasokan.

Berdasarkan informasi anekdotal, lapangan

usaha perikanan masih kesulitan memenuhi

kebutuhan bahan baku dimana rata-rata

pasokan bahan baku ikan tahun 2016 hanya

sebanyak 90 ton/hari, sedangkan pada tahun

2015 sebanyak 250 ton/hari. Hal itu

berdampak pada penurunan jumlah unit

pengolahan ikan (UPI) dan aktivitas

operasional UPI hanya pada hari Senin dan

Kamis. Adaptasi usaha perikanan tangkap di

Sulawesi Utara terhadap

aturan pemberantasan ilegal fishing

relatif berat sehingga berpengaruh pada

jumlah tangkapan ikan yang menjadi bahan

baku bagi industri pengolahan. Untuk

-100 %

% -50

0 %

50 %

100 %

150 %

200 %


yoy

Sumber: Pelaku Usaha

13

mendorong kategori pertanian khususnya

perkebunan, pemerintah terus berupaya

melalui peremajaan kelapa dan cengkih,

penjajakan ekspansi pasar dunia,

pembangunan infrastruktur, pengembangan

UMKM. Bank Indonesia juga memberikan

dukungan yakni melalui penyusunan riset

Komoditasi Produk dan Jenis Usaha Unggulan

UMKM dan penyaluran bibit komoditas

perkebunan.

1.2.6. Lapangan Usaha Lainnya

Pada triwulan IV 2016 maupun keseluruhan

tahun 2016, terdapat 2 (dua) kategori

lapangan usaha yang signifikan mendukung

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara, yaitu

kategori penyediaan akomodasi dan makan

minum (akmamin) serta kategori jasa

keuangan. Peningkatan kinerja penyediaan

akmamin didorong oleh peningkatan jumlah

wisatawan mancanegara yang berkunjung ke

Sulawesi Utara. Peningkatan jumlah wisman

merupakan program Pemerintah Sulawesi

Utara untuk mendorong sektor pariwisata

menjadi sumber pertumbuhan ekonomi

Sulawesi Utara. Sejak Juli 2016, jumlah wisman

yang datang ke Sulawesi Utara meningkat

signifikan. Pada Juni 2016, hanya tercatat

sebanyak 1.295 orang. Sedangkan pada Juli

2016, jumlah wisman yang datang ke Sulawesi Utara sudah mencapai 7.677 orang.

Peningkatan tersebut didorong oleh kunjungan

wisman asal Tiongkok. Dari Januari – Desember

2016, tercatat sebanyak 25.255 wisman

Tiongkok atau sebesar 62% dari total wisman

40.624 orang. Meningkatnya wisman Tiongkok

didukung oleh program direct charter flight

dari Tiongkok ke Manado yang diinisiasi oleh

Pemerintah Sulawesi Utara dan bekerja sama

dengan tour and travel agent di Sulawesi

Utara. Sehingga jumlah wisman yang datang ke

Sulawesi Utara sepanjang tahun 2016 yaitu

40.624 orang, meningkat sebesar 108,7%

dibanding keseluruhan tahun sebelumnya

(19.465 wisman). Seiring dengan hal tersebut,

Rata-Rata Lama Menginap Tamu meningkat

dari 1,91 hari (2015) menjadi 2,09 hari (2016).

Sementara itu, rata-rata Tingkat Penghunian

Kamar seluruh hotel meningkat dari 47,34%

(2015) menjadi 58,80% (2016). Sementara itu,

kategori jasa keuangan tumbuh signifikan

sebagai dampak dari peningkatan pendapatan

perbankan seiring dengan peningkatan kredit

di tengah DPK yang masih terkontraksi.


penyediaan akmamin akan kembali mencatat

pertumbuhan yang tinggi meskipun

cenderung melambat, sama halnya dengan

kinerja kategori jasa keuangan. Pertumbuhan

kategori akmamin didorong oleh maraknya

perayaan MICE seperti Manado International

Choral Expo dan PGWAC (Paragliding Accuracy

World Cup) 1st Series pada bulan Maret 2016

dimana Sulawesi Utara menjadi tuan rumah

untuk event internasional ini. Namun,

penurunan kunjungan wisman yang tidak

setinggi semester II 2016 akan menahan laju

pertumbuhan kategori ini. Sementara itu,

kategori jasa keuangan memiliki

kecenderungan mengalami perlambatan

pertumbuhan akibat base effect tingginya

pertumbuhan pada tahun 2016, namun

demikian masih akan mencatat pertumbuhan

yang cukup tinggi.

Grafik 1.20. Kunjungan Wisman

-40 % -20 %

% 0 % 20 % 40 % 60 % 80

% 100 120 %

0 5,000

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

yoy Orang


Jumlah Wisman Pertumbuhan Jumlah Wisman (Sb.Kanan)

14

Periode Real Output Potential Output* Output Gap

2009-I 6.59 6.364743036 0.22

2009-II 6.84 6.291270344 0.55

2009-III 5.84 6.220019298

(0.38)

2009-IV 6.76 6.158748153 0.60

2010-I 5.44 6.111442487

(0.67)

2010-II 5.16 6.088096602

(0.93)

2010-III 6.59 6.092006410 0.49

2010-IV 6.11 6.117212994

(0.01)

2011-I 5.72 6.162692012

(0.45)

2011-II 5.59 6.227358294

(0.63)

2011-III 6.47 6.305672811 0.17

2011-IV 6.78 6.385753611 0.39

2012-I 6.77 6.457369069 0.31

2012-II 6.50 6.514180229

(0.01)

2012-III 6.69 6.552928056 0.14

2012-IV 7.41 6.570243524 0.84

2013-I 6.62 6.564156943 0.05

2013-II 6.25 6.541129834

(0.30)

2013-III 6.15 6.508171416

(0.36)

2013-IV 6.53 6.469337065 0.06

2014-I 6.72 6.425059716 0.30

2014-II 6.25 6.376375956

(0.13)

2014-III 6.19 6.327292918

(0.14)

2014-IV 6.12 6.280560196

(0.16)

2015-I 6.41 6.237554040 0.17

2015-II 6.28 6.198093871 0.08

2015-III 6.32 6.163707338 0.16

2015-IV 5.58 6.136745648

(0.56)

2016-I 5.97 6.121132281

(0.15)

2016-II 6.15 6.115201503 0.04

2016-III 6.02 6.115774883

(0.09)

2016-IV 6.49 6.120068204 0.37 *The Hodrick-Prescott filter (yang juga dikenal sebagai

Hodrick-Prescott dekomposisi) adalah alat matematis

yang digunakan dalam Makroekonomi, terutama

dalam teori siklus bisnis riil, untuk menghapus

komponen cyclical dari time series data. Metode HP

filter digunakan oleh para peneliti dalam menghitung

output potensial. Menurut Solikin (2004), HP filter

merupakan metode metode yang terbaik di antara

metode univariate lainnya untuk diaplikasikan dalam

menghitung PDB potensial di Indonesia 1974-2002.

Realisasi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara

triwulan IV 2016 berada di atas output potensial sebesar

6,12%. Sehingga pada triwulan IV 2016 terjadi output gap

yang positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa

perekonomian Sulawesi Utara tumbuh secara optimal

dimana nilai output aktual lebih tinggi dari output

optimumnya. Output gap positif biasanya ditandai

dengan permintaan yang berlebih (excess demand)

sehingga tingkat harga-harga cenderung mengalami

kenaikan yang signifikan atau laju inflasi yang relatif

tinggi. Namun, tingkat inflasi Sulawesi Utara pada akhir

tahun 2016 tercatat sebesar 0,35% (yoy), cukup rendah

dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sejalan

dengan analisis perkembangan ekonomi makro Sulawesi

Utara dimana pada triwulan IV 2016 didorong oleh

kenaikan ekspor, bukan kenaikan konsumsi. Kenaikan

ekspor sejalan dengan perbaikan harga komoditas ekspor

di pasar internasional.

Box I.

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi

Utara Di Atas Output Potensial

4 4.5

5 5.5

6 6.5

7 7.5

8

Real Output Potential Output

15

2.1. PENDAPATAN APBD PROVINSI

SULAWESI UTARA

Anggaran pendapatan Provinsi Sulawesi

Utara tahun 2016 meningkat dibanding tahun

sebelumnya. Anggaran pendapatan Sulawesi

Utara tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp 2,91

triliun, naik 10,1% (yoy) atau sebesar Rp 267,25

miliar dari Rp 2,64 triliun pada tahun 2015.

Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan

pendapatan transfer sebesar 24% (yoy)

khususnya peningkatan Dana Alokasi Khusus

seiring dengan pemindahan penempatan dana

BOS yang pada tahun 2015 disalurkan melalui

Dana Penyesuaian dan pada tahun 2016

melalui DAK. Sementara itu, pendapatan asli

daerah (PAD) tahun 2016 menurun sebesar

10,1% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya

akibat banyak wajib pajak yang belum

membayar pajak kendaraan bermotor.

Meskipun anggaran pendapatan meningkat,

namun rasio kemandirian pendapatan

Sulawesi Utara tahun 2016 cukup rendah.

Porsi PAD Sulawesi Utara hanya sebesar 34%

dari total anggaran pendapatan, sedangkan

pendapatan transfer berada di level 66%. Rasio

tersebut menunjukkan bahwa Sulawesi Utara

masih rendah tingkat kemandirian fiskalnya

atau masih bergantung pada transfer dari

pemerintah pusat. Adapun pada tahun 2016,

PAD Sulawesi Utara sebesar Rp 979,35 miliar

atau sebesar 34% dari total pendapatan.

Bahkan, porsi tersebut mengalami penurunan

dari 41% pada tahun 2015.

Anggaran pendapatan Sulawesi Utara pada

tahun 2016 terealisasi sebesar 99%, lebih

tinggi dibandingkan tahun 2015 dan triwulan

III 2016. Pada tahun 2015 realisasi anggaran

pendapatan yaitu sebesar 96% dan pada

triwulan III 2016 sebesar 92%. Adapun nominal

realisasi pendapatan pada tahun 2016 sebesar

Rp 2,88 triliun dari total anggaran pendapatan

Rp 2,91 triliun. Realisasi tersebut didorong oleh

realisasi seluruh sumber pendapatan baik PAD

maupun transfer serta pendapatan lain yang

sah. Namun, beberapa pos pendapatan belum

terealisasi dengan maksimal atau masih di

bawah 90% yakni pos pendapatan retribusi

daerah (86%) dan pos dana bagi hasil bukan

pajak (66%). Tidak optimalnya realisasi pos

pendapatan retribusi daerah lebih dipengaruhi

oleh meningkatnya target anggaran pos

tersebut secara signifikan yaitu 48% (yoy).

Meskipun demikian, realisasi pos tersebut

pada tahun 2016 sebesar Rp 64,75 miliar, lebih

tinggi dari realisasi tahun sebelumnya yang

tercatat sebesar Rp 54,03 miliar. Sementara

itu, rendahnya realisasi DBH bukan pajak

disebabkan oleh jumlah produksi sub lapangan

usaha masih belum kembali ke level normal

seiring dengan proses adaptasi dan

penyesuaian terhadap aturan ilegal fishing.

Ke depan, pemerintah perlu meningkatkan

tingkat kemandirian pendapatan Sulawesi

Utara. Upaya awal yang dapat dilakukan yaitu

meningkatkan realisasi pada pos-pos PAD

khususnya yang belum terealisasi dengan

optimal. Upaya berikutnya yaitu bekerja sama

dengan instansi terkait dalam hal mendorong

ketertiban pembayaran pajak khususnya pajak

kendaraan bermotor.

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Utara

Uraian 2016

Postur Anggaran

Setelah Perubahan (Rp

ribu) Realisasi (Rp

ribu) %

Realisasi % Growth

Pendapatan 100% 2,907,881,753 2,882,096,250 99.11% 10.1% Pendapatan Asli Daerah Pendapatan

Pajak Daerah 34% 84% 979,353,945

823,736,152 980,939,963 837,086,965 100.16%

102% -10.1% -

9.8% Pendapatan Retribusi Daerah 8% 75,248,150 64,746,257 86% 48.7% Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg 2% 21,430,625 21,330,625 100% -35.3%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6% 58,939,019 57,776,116 98% -36.2% Pendapatan Transfer

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 66% 1,923,527,808

1,923,527,808 1,880,906,287 1,880,906,287 97.78%

98% 24.0% 59.0%

Dana Bagi Hasil Pajak 5% 91,450,604 91,228,190 100% 10.5% Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 1% 17,287,198 11,493,268 66% -24.8% Dana Alokasi Umum 55% 1,065,545,204 1,065,545,204 100% 3.8% Dana Alokasi Khusus 39% 749,244,802 712,639,625 95% 876.3%

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

- - 0% -100.0%

Bab II.

Keuangan Pemerintah

16

Dana Penyesuaian 0% - - 0% -100.0% Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan

Hibah 0% 5,000,000 5,000,000 20,250,000

5,000,000 405% 100%

Pendapatan Dana Darurat

- 15,250,000 0%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

2.2. BELANJA APBD PROVINSI SULAWESI

UTARA

Anggaran belanja APBD Sulawesi Utara tahun

2016 mengalami peningkatan dibandingkan

tahun 2015. Anggaran belanja tumbuh 2,65%

(yoy) pada tahun 2016 sehingga total anggaran

belanja sebesar Rp 2,98 triliun, lebih tinggi Rp

77,13 miliar dari Rp 2,91 triliun pada tahun

2015. Peningkatan tersebut terutama

didorong oleh peningkatan belanja modal yang

tumbuh 5,17% (yoy), sementara itu belanja

non-modal yang terdiri dari belanja operasinal,

transfer dan tidak terduga tumbuh 1,65%

(yoy). Peningkatan anggaran belanja modal

sejalan dengan masifnya pembangunan proyek

infrastruktur pada tahun 2016.

Menurut postur belanja, anggaran belanja

non-modal mencapai 72,10% dan anggaran

belanja modal mencapai 27,84% (serta 0,06%

belanja tidak terduga). Postur tersebut relatif

sama dengan tahun sebelumnya dimana

postur anggaran belanja non-modal sebesar

72,81% dan belanja modal sebesar 27,17%.

Dari postur tersebut menunjukkan bahwa

masih terdapat ruang peningkatan lebih baik

dalam rangka pembangunan infrastruktur di

Sulawesi Utara. Adapun anggaran belanja

nonmodal sebesar Rp 2,15 triliun dan belanja

nonmodal Rp 830,47 miliar pada tahun 2016.

Dalam postur belanja modal, anggaran belanja

dialokasikan pada belanja jalan, irigasi dan

jaringan sebesar 58,66%, belanja bangunan

dan gedung 20,27%, belanja peralatan dan

mesin 18,44%, belanja tanah 2,45% dan

belanja aset tetap lainnya 0,19%.

Di sisi penyerapan, realisasi anggaran belanja

APBD Provinsi Sulawesi Utara pada tahun

2016 mengalami peningkatan. Pada akhir

tahun 2016, realisasi sebesar 93,89%, lebih

tinggi dibandingkan tahun 2015 (92,66%) dan

triwulan III 2016 (82,43%). Realisasi tahun

2016 tercatat sebesar Rp 2,80 triliun, lebih

tinggi dari tahun 2015 sebesar Rp 2,69 triliun.

Peningkatan tersebut terutama didorong oleh

realisasi belanja non-modal sebesar 95,53%,

yang meningkat dari tahun 2015 91,46% dan

triwulan III 2016 81,56%. Realisasi belanja

modal tercatat sebesar 89,82%, lebih tinggi

dari triwulan III 2016, namun lebih rendah

dibandingkan tahun 2015 95,90%. Cukup

rendahnya realisasi belanja modal dipengaruhi

oleh kebijakan pemerintah pusat yang

melakukan penghematan anggaran yang

berdampak pada pemotongan sejumlah

anggaran.

Tabel 2.2. Anggaran Belanja APBD Provinsi

Sulawesi Utara 2016 Uraian Postur Anggaran Realisasi % Realisasi Growth

Belanja 100.0%

2,983,466

2,801,145 93.9% 2.65%

Belanja

Operasional+Transfer 72.1%

2,150,997

2,054,746 95.5% 1.65%

Belanja Modal 27.8%

830,468

745,900 89.8% 5.17%

Belanja Tidak Terduga 0.1%

2,000

500 25.0% 247.83%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

Pemerintah perlu menyiapkan strategi untuk

mendorong realisasi belanja modal pada

tahun 2017. Tentunya strategi tersebut cukup

penting mengingat berbagai pembangunan

proyek infrastruktur yang semakin masif pada

tahun-tahun kedepan. Berbagai infrastruktur

strategis yang sementara dan akan dibangun di

Sulawesi Utara yaitu jalan tol Manado-Bitung,

Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, bendungan

Kuwil dan Lolak, pengembangan pelabuhan

Bitung sebagai hub port dan infrastruktur

lainnya. Percepatan pelaksanaan lelang proyek

dan monitoring pencapaian target realisasi

secara menjadi pendorong peningkatan

realisasi belanja modal. Bagi pemerintah

kabupaten kota, diperlukan strategi agar

penyaluran anggaran DAK tidak terkendala

karena pada tahun 2017 penyaluran DAK akan

berdasarkan tingkat realisasi anggaran yang

dibagi ke beberapa kelas.

17

2.3. ALOKASI BELANJA APBN DI SULAWESI

UTARA

Alokasi APBN di Sulawesi Utara berdasarkan

jenis belanjanya, menunjukkan bahwa

belanja barang dan modal merupakan porsi

terbesar dengan total 73%. Sementara itu,

porsi belanja pegawai berada di bawah kedua

jenis belanja tersebut. Porsi alokasi tersebut

cukup baik dan mendukung program

pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara.

Namun, melihat realisasinya, penyerapan

alokasi anggaran APBN di Sulawesi Utara

belum cukup baik. Realisasi anggaran tersebut

tercatat sebesar 84% atau masih berada di

bawah level 90%. Dari jenis belanjanya, hanya

belanja pegawai dan bantuan sosial yang

mencatat realisasi di atas 90%, namun belanja

barang dan belanja modal masih berada di

bawah 90%, bahkan belanja modal berada di

bawah 80%. Rendahnya realisasi belanja modal

merupakan dampak dari kebijakan

penghematan anggaran oleh pemerintah

pusat. Adapun dari 3 (tiga) proyek

pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara

yaitu bendungan, pembangunan dan

pemeliharaan serta perbaikan jalan, dan

pembangunan jalan tol, ketiga-tiganya belum

terealisasi dengan optimal. Pembangunan

jalan tol yang merupakan infrastruktur

prioritas, anggarannya hanya terealisasi

sebesar 38%. Hal tersebut disebabkan oleh

kendala-kendala dalam pembangunan dimana

salah satunya adalah pembebasan lahan.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan

triwulan III 2016, realisasi total belanja

anggaran APBN pada akhir tahun 2016 secara

umum tercatat meningkat, sedangkan realisasi

belanja pegawai relatif sama sejalan dengan

sifatnya sebagai pengeluaran rutin.

Tabel 2.3. Alokasi Belanja APBN di Provinsi

Sulawesi Utara

Jenis Belanja Postur Tahun 2016

Pagu Tahun 2016 (Rp

juta)

Realisasi Tahun 2016

(Rp juta)

% Realisasi Tahun 2016

% Realisasi Triwulan III 2016

Belanja Pegawai 27% 2,351,792 2,292,647 97% 97% Belanja Barang 37% 3,289,410 2,794,155 85% 71% Belanja Modal 36% 3,191,655 2,360,495 74% 47% Belanja Bantuan Sosial 0% 14,718 14,485 98% 59% Total 100% 8,847,575 7,461,782 84% 69%

Sumber: Dirjen Perbendaharaan Negara, Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Infrastruktur Strategis 2016

Infrastruktur Pagu Realisasi % Realisasi

Bendungan

374,720,966,000

304,611,138,565 81%

Jalan (termasuk

Pemeliharaan)

806,900,438,000

608,033,793,460 75%

Jalan Tol

423,269,711,000

162,739,431,000 38%

Sumber: Dirjen Perbendaharaan Negara, Provinsi Sulawesi Utara

18

3.1. EVALUASI REALISASI

INFLASI TRIWULAN IV 2016

3.1.1. Inflasi Bulanan (mtm)

Secara bulanan, angka IHK pada bulan Oktober

tercatat inflasi yang rendah sebesar 0,01%

(mtm), kemudian meningkat tajam pada bulan

November sebesar 2,86%, dan pada bulan

Desember mencatat deflasi sebesar 1,52%.

Grafik 3.1. Inflasi Bulanan

Oktober 2016

Pada Oktober 2016, Indeks Harga Konsumen

(IHK) Sulawesi Utara mengalami inflasi yang

rendah yaitu sebesar 0,01% (mtm).

Berdasarkan disagregasinya, inflasi tersebut

disumbang oleh inflasi kelompok administered

prices 1 dan core 2 masing-masing sebesar

0,13% dan 0,04%, sedangkan kelompok

volatile food3 menjadi penyumbang deflasi (-

0,16%) sehingga menahan laju inflasi bulan

tersebut. Meskipun inflasi pada bulan Oktober

2016 relatif rendah, namun mengalami

peningkatan dibanding bulan sebelumnya yang

tercatat deflasi sebesar 0,68% (mtm).

1 Kelompok administered prices merupakan kelompok barang dan jasa yang tarifnya diatur oleh Pemerintah. 2 Kelompok core merupakan kelompok barang dan jasa selain kelompok administered prices dan volatile food.

Grafik 3.2. Inflasi dan Andil Oktober 2016

Berdasarkan Disagregasi

0.62%

-0.81%

-1.0% -0.8% -

0.6% -0.4% -

0.2% 0.0%

0.2%

0.4%

0.6% 0.8%

Sumber: Badan Pusat

Statistik dan Bank Indonesia

Total

Core

Administered Prices

0.01%

0.07%

Volatile Food

Rendahnya inflasi pada bulan Oktober 2016

terutama dipengaruhi oleh kelompok volatile

food yang mencatat deflasi sebesar 0,81%

(mtm). Deflasi kelompok volatile food

terutama bersumber dari ketersediaan

pasokan bawang merah dari sentra-sentra

produksi (Bima, Enrekang dan Brebes) di

tengah tingkat permintaan di Sulawesi Utara

yang relatif normal. Selain itu, tomat sayur

menjadi penyumbang kedua deflasi di bulan

ini. Adapun bawang merah dan tomat sayur

secara berturut-turut mencatat deflasi sebesar

20,26% (mtm) dan 2,75% (mtm) pada bulan

Oktober 2016.

Sementara itu, kelompok administered prices

mencatat inflasi sebesar 0,62% (mtm) dan

kelompok core sebesar 0,07% (mtm). Inflasi

kelompok barang dan jasa yang tarifnya diatur

oleh pemerintah disumbang oleh inflasi sub

kelompok energi khususnya inflasi tarif listrik

dan angkutan udara seiring dengan kenaikan

harga minyak dunia dan maraknya kegiatan

MICE (Meeting, Incentive, Convention dan

Exhibition) seperti Apresiasi Film Indonesia

(AFI) dan Lembeh Festival pada bulan Oktober

3 Kelompok volatile food merupakan kelompok barang dan jasa yang harganya cenderung berfluktuatif.

% -3 % -2 % -1

0 % 1 % 2 % 3 % % 4

5 % 6 % 7 %

% -15 -10 %

-5 % 0 %

% 5 10 %

% 15 % 20

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 2014 2015 2016

mtm mtm

Sumber: Badan Pusat Statistik & Bank Indonesia Total Volatile Food Administered Prices (rhs) Core (rhs)

Bab III.

Perkembangan Inflasi Daerah

19

2016. Adapun sub kelompok administered

prices energi mencatat inflasi 1,01% (mtm),

sementara inflasi administered prices

nonenergi mencatat inflasi sebesar 0,32%

(mtm). Berdasarkan komoditasnya, tarif listrik


angkutan udara sebesar 2,77% (mtm). Di sisi

lain, inflasi kelompok core disumbang oleh

jeruk nipis, obat dengan resep dan surat kabar

harian.

• November 2016

Pada November 2016, Indeks Harga

Konsumen (IHK) Sulawesi Utara mengalami

inflasi yang tinggi yaitu sebesar 2,86% (mtm).

Berdasarkan disagregasinya, inflasi tersebut

disumbang oleh inflasi kelompok volatile food

(2,78%), kemudian diikuti oleh kelompok core

(0,06%) dan administered prices (0,03%).

Realisasi bulan November meningkat tajam

dibandingkan bulan Oktober yang tercatat

rendah sebesar 0,01% (mtm).

Tingginya inflasi kelompok volatile food

sebesar 14,39% (mtm) terutama disebabkan

oleh inflasi tomat sayur. Tomat sayur


menyumbang sebesar 2,52% terhadap total

inflasi bulan November (2,86% mtm).

Peningkatan harga tomat disebabkan oleh

curah hujan yang tinggi di daerah produsen

tomat yakni Langowan, Kabupaten Minahasa,

Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil liaison

kepada pedagang di pasar tradisional, pasokan

dari produsen tomat tersebut menurun hampir

50% pada bulan November 2016. Berdasarkan

hasil liaison dan survei di pasar-pasar

tradisional, harga tomat yang normalnya

sebesar Rp 6.000/kg, meningkat hingga Rp

25.000/kg pada kondisi tersebut. Selain tomat

sayur, cabai rawit juga mengalami inflasi yakni

sebesar 19,55% (mtm) seiring dengan

kurangnya pasokan akibat kondisi cuaca.

Grafik 3.3. Inflasi dan Andil November 2016 Berdasarkan Disagregasi

Total

Core

Administered Prices

Volatile

Food14.39%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0% 16.0%

Inflasi (mtm) Andil Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia

2.86%

0.10%

0.14%

Di sisi lain, inflasi kelompok core dan

administered prices tercatat cukup rendah.

Inflasi core sebesar 0,14% (mtm) didorong oleh

komoditas lemon, sedangkan inflasi

administered prices sebesar 0,10% (mtm)

didorong oleh tarif angkutan udara seiring

dengan berlanjutnya peningkatan kunjungan

wisatawan.

• Desember 2016

Pada Desember 2016, Indeks Harga

Konsumen (IHK) Sulawesi Utara mengalami

deflasi yakni sebesar 1,52% (mtm), berbeda

secara signifikan dari 2 bulan sebelumnya

yang tercatat inflasi. Berdasarkan

disagregasinya, kelompok volatile food

memberikan andil sebesar -2,04%, kelompok

core sebesar 0,43% dan kelompok

administered prices sebesar 0,09%. Realisasi

bulan Desember tersebut menurun signifikan

dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat

inflasi sebesar 2,86% (mtm).

Grafik 3.4. Inflasi dan Andil Desember 2016 Berdasarkan Disagregasi

0.73%

0.43%

-9.48%

-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0%

Inflasi (mtm) Andil Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia

20

-1.52% Total

Core

Administered Prices

Volatile Food

Deflasi kelompok volatile food pada bulan

Desember 2016 tercatat sebesar 9,48%

(mtm). Penurunan IHK kelompok tersebut

terutama disebabkan oleh harga tomat sayur

yang mulai kembali ke level normal seiring

dengan kondisi cuaca yang mendukung

peningkatan produksi. Adapun tomat sayur

mengalami deflasi sebesar 53,84% (mtm) pada

bulan Desember 2016. Normalisasi harga juga

terjadi pada komoditas cabai rawit seiring

dengan ketersediaan pasokan.

Di sisi lain, kelompok core mencatat inflasi

0,73% (mtm) dan kelompok administered

prices mencatat inflasi 0,43% (mtm). Inflasi

core disumbang oleh inflasi pada sub kelompok

core traded khususnya komoditas pangan jeruk

nipis. Adapun inflasi sub kelompok core traded

tercatat sebesar 1,31% (mtm) dan core

nontraded sebesar 0,30% (mtm). Sementara

itu, inflasi kelompok administered prices

disumbang oleh tarif angkutan udara seiring

dengan peningkatan penyelenggaraan MICE,

kunjungan wisatawan pada Desember 2016

dan mobilisasi dalam rangka perayaan hari

raya Natal dan Tahun Baru.

3.1.2. Inflasi Triwulanan (qtq)

Jika dilihat secara triwulanan, inflasi Sulawesi

Utara juga menunjukkan peningkatan

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Inflasi pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar

1,31% (qtq), lebih tinggi dibanding triwulan

sebelumnya yang mengalami deflasi 0,23%

(qtq). Berdasarkan disagregasinya, inflasi pada

triwulan IV 2016 disumbang oleh kelompok

core (0,54%), kelompok volatile food (0,53%)

dan kelompok administered prices (0,24%).

Grafik 3.5. Inflasi dan Andil Triwulan IV 2016

(qtq) Berdasarkan Disagregasi

Kelompok core tercatat mengalami inflasi

sebesar 0,90% (qtq) yang didorong oleh inflasi

sub kelompok core traded. Peningkatan inflasi

sub kelompok core traded disebabkan oleh

kenaikan harga jeruk nipis akibat kurangnya

pasokan di tengah permintaan yang naik

terhadap komoditas tersebut. Sementara itu,

kelompok volatile food yang mencatat inflasi

sebesar 2,70% (qtq) didorong oleh tomat sayur

yang harganya meningkat tinggi khususnya

pada bulan November 2016 akibat curah hujan

yang tinggi. Di sisi administered prices, inflasi

sebesar 1,19% (qtq) didorong oleh tarif

angkutan udara yang rata-rata harganya

meningkat dibanding triwulan sebelumnya

seiring dengan mobilisasi masyarakat dalam

rangka perayaan hari raya Natal dan Tahun

Baru.

3.1.3. Inflasi Tahunan (yoy)

Inflasi Sulawesi Utara pada triwulan IV 2016

tercatat cukup rendah yakni sebesar 0,35%

(yoy). Realisasi inflasi tersebut lebih rendah

baik dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya (2,28% yoy) dan tahun 2015

(5,56% yoy). Realisasi ini juga berada di bawah

target inflasi tahun 2016 4%±1% (yoy).

Berdasarkan disagregasinya, inflasi tahunan

pada triwulan IV 2016 disumbang oleh inflasi

kelompok core sebesar 0,74% dan kelompok

administered prices sebesar 0,11%, sedangkan

kelompok volatile food menjadi penahan laju

inflasi atau mengalami deflasi dengan andil

sebesar 0,50%.

1.31%

0.90%

1.19%

Total

Core

Administered Prices

Volatile Food

0.

Sumber: Badan

Pusat Statistik

dan Bank

Indonesia 2.70%

3.0%

21

Grafik 3.6. Inflasi Tahunan dan Andil

Disagregasi

Kelompok core pada triwulan IV 2016

mencatat inflasi yang relatif rendah yakni

sebesar 1,25% (yoy). Realisasi tersebut

cenderung meningkat dibandingkan triwulan

sebelumnya (1,05%). Berdasarkan analisa

fundamentalnya, inflasi kelompok core

terutama disumbang oleh inflasi yang

terdampak dari nilai tukar. Sementara itu,

inflasi yang disebabkan oleh interaksi

permintaan-penawaran serta ekspektasi

konsumen dan pedagang relatif kecil

berpengaruh pada tingkat inflasi triwulan IV

2016. Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi

core disebabkan oleh inflasi core traded yang

tercatat inflasi sebesar 2,28% (yoy) dengan

sumbangan terhadap inflasi core sebesar

0,57%. Komoditas utama penyumbang inflasi

pada sub kelompok core traded yaitu gula pasir

yang tercatat mengalami inflasi sebesar

14,82% (yoy). Selain itu, komoditas jeruk nipis

juga mencatat inflasi seiring dengan kurangnya

pasokan. Di sisi sub kelompok core non-traded,

inflasi tercatat sebesar 0,49% (yoy) dengan

sumbangan sebesar 0,17% terhadap total

inflasi kelompok core. Tarif pulsa ponsel

merupakan komoditas utama penyumbang

inflasi pada sub kelompok core non-traded

seiring tingginya permintaan untuk jasa

komunikasi selama momen libur dan hari raya,

baik yang berbasis voice maupun mobile data.

Inflasi tarif pulsa ponsel tercatat sebesar

13,07% (yoy).

Grafik 3.7. Inflasi Tahunan Core Traded dan Non-Traded

• Output Gap

Hingga triwulan IV 2016, tingkat kapasitas

utilisasi di Sulawesi Utara secara umum masih

dapat memenuhi tingkat permintaan

sehingga inflasi yang bersumber dari output

gap relatif kecil atau tidak ada. Hal tersebut

didukung oleh hasil liaison yang menyatakan

bahwa rata-rata kapasitas utilisasi dari seluruh

contact liaison yang menjawab masih berada di

bawah level 100%. Hasil Survei Kegiatan Dunia

Usaha Bank Indonesia juga menunjukkan

bahwa rata-rata kapasitas produksi berada di

bawah level 100% yakni sebesar 86,67% pada

triwulan IV 2016. Di sisi lain, tekanan

permintaan pada triwulan IV 2016 cenderung

melambat. Selain perlambatan pada

pertumbuhan PDRB konsumsi rumah tangga,

kondisi tersebut tercermin dari Indeks

Keyakinan Konsumen (IKK) yang menurun dari

119 pada triwulan III menjadi 116,1 pada

triwulan IV 2016.

• Nilai Tukar

Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar

Amerika Serikat pada triwulan IV 2016

mendorong peningkatan inflasi yang

tercermin dari inflasi sub kelompok core

traded. Rata-rata kurs tengah nilai tukar

Rupiah pada triwulan IV 2016 yaitu sebesar Rp

13.248/1 USD. Angka tersebut melemah

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Rp

13.134/1 USD). Depresiasi tersebut telah

berdampak pada inflasi core traded sebesar

2,28% (yoy) dengan andil sebesar 0,57%

terhadap inflasi core triwulan IV 2016.

-1 % % 0 % 1 % 2 % 3

4 % 5 %

% 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 2015 2016

yoy

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia Inflasi Core Core Traded Core Non-Traded

22

Grafik 3.8. Inflasi Tahunan Core Traded dan

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika

Serikat

• Ekspektasi

Berdasarkan perkembangan indikator output

gap dan nilai tukar, maka sumbangan inflasi

yang bersumber dari ekspektasi diperkirakan

maksimal sebesar 0,17% terhadap inflasi

tahunan core pada triwulan IV 2016. Relatif

rendahnya ekspektasi konsumen tersebut

tercermin dari hasil survei. Hasil Survei

Konsumen (SK) dan Survei Penjualan Eceran

(SPE) Bank Indonesia menunjukkan bahwa

ekspektasi kenaikan harga mengalami

penurunan. Dari sisi konsumen, hasil SK

menunjukkan bahwa ekspektasi harga pada

triwulan IV 2016 mengalami penurunan

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Hal tersebut sejalan dengan ekspektasi para

pedagang dimana hasil SPE menunjukkan

bahwa ekspektasi harga pada triwulan IV 2016

juga mengalami penurunan.

Grafik 3.9. Ekspektasi Harga oleh Konsumen

Grafik 3.10. Ekspektasi Harga oleh

Pedagang

Inflasi kelompok administered prices (AP) juga

tercatat relatif rendah yaitu sebesar 0,56%

(yoy), meskipun cenderung meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya (0,31%).

Berdasarkan sub kelompoknya, peningkatan

tekanan inflasi tahunan kelompok AP

disebabkan oleh subkelompok AP non-energi.

Sub kelompok tersebut mencatat inflasi

sebesar 1,57% (yoy) dengan sumbangan

sebesar 0,18% terhadap inflasi AP. Adapun

komoditas atau jasa yang menyebabkan inflasi

pada sub kelompok tersebut yaitu angkutan

udara. Peak season mobilitas pengguna

transportasi udara dalam merayakan hari raya

Natal dan Tahun Baru serta liburan mendorong

inflasi pada angkutan udara sebesar 21,50%

(yoy). Di sisi lain, sub kelompok AP energi

mencatat deflasi sehingga menjadi penahan

laju inflasi AP. Komoditas yang menjadi

penyumbang deflasi yaitu bensin yang tercatat

deflasi 11,36% (yoy) seiring dengan turunnya

harga bensin pada 5 Januari 2016 dari Rp 7.300

menjadi Rp 6.950 dan kembali diturunkan pada

1 April 2016 menjadi Rp6.450 per liter.

Sementara itu, kelompok volatile food

tercatat mengalami deflasi sebesar -2,48%

(yoy), sehingga menahan laju inflasi lebih

tinggi. Realisasi inflasi tersebut sangat berbeda

dengan tren historis dimana umumnya

kelompok pangan mengalami peningkatan

harga pada akhir tahun. Realisasi tersebut juga

lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang

tercatat inflasi sebesar 8,57% (yoy). Deflasi

kelompok ini bersumber dari komoditas cabai

rawit yang mengalami perbaikan harga yang

lebih wajar dibanding tahun sebelumnya. Hal

-0.5 %

0.0 %

0.5 %

1.0 %

% 1.5

% 2.0

10,000 10,500 11,000 11,500 12,000 12,500 13,000 13,500 14,000 14,500 15,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 2015 2016

yoy Rupiah

Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Nilai Tukar Rp thd 1 USD Inflasi Core Traded (rhs)

100 120 140 160 180 200 220

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 2015 2016

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia Indeks Ekspektasi Harga 3 Bulan yad Indeks Ekspektasi Harga 6 Bulan yad

90 100 110 120 130 140 150 160 170

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 2015 2016

Sumber: Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia Ekspektasi Pedagang thd Harga 3 Bulan yad Ekspektasi Pedagang thd Harga 6 Bulan yad

23

tersebut tidak terlepas dari peran Tim

Pengendalian Inflasi Daerah yang terdiri dari

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bank

Indonesia dan instansi terkait lainnya.

Komoditas lain yang menyumbang deflasi yaitu

daun bawang dan daging ayam ras.

3.2. ARAH PERKEMBANGAN

INFLASI TRIWULAN I 2017

Memasuki awal triwulan I 2017, inflasi

tercatat cukup tinggi dan mengalami

peningkatan. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Sulawesi Utara pada bulan Januari 2017

mencatat inflasi sebesar 1,10% (mtm), lebih

tinggi dari bulan Desember 2016 (-1,52%).

Inflasi bulanan tersebut juga lebih tinggi dari

inflasi historis Januari 5 tahun terakhir. Secara

tahunan, inflasi bulan Januari 2017 tercatat

sebesar 1,63% (yoy), lebih tinggi dari bulan

Desember 2016 (0,35%).

Tabel 3.1. Inflasi Januari 2017

Indikator mtm yoy

Inflasi Andil Inflasi Andil

Total 1.10% 1.10% 1.63% 1.63%

Volatile Food 1.76% 0.35% 0.46% 0.09%

Administered Prices 2.45% 0.50% 1.95% 0.41%

Core 0.42% 0.25% 1.93% 1.14%

Core Traded 0.37% 0.09% 2.89% 0.72%

Core Non-Traded 0.46% 0.16% 1.23% 0.42% Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik

Berdasarkan disagregasinya, inflasi bulanan

Januari 2017 terutama didorong oleh tekanan

kelompok administered prices. Kelompok

volatile food juga mencatat inflasi dan

meningkat dibanding bulan sebelumnya. Di sisi

kelompok core, inflasi tercatat relatif rendah

dan menurun dibanding bulan sebelumnya.

Tekanan inflasi pada kelompok administered

prices (AP) sebesar 2,45% (mtm) disebabkan

oleh inflasi kedua sub kelompok AP baik

energi maupun non-energi. Sub kelompok AP

energi pada bulan Januari 2017 mencatat

inflasi sebesar 3,03% (mtm). Pada sub

kelompok energi, andil inflasi terbesar

diberikan oleh tarif listrik dan bensin. Hal ini

didorong oleh kebijakan Pemerintah menaikan

tarif listrik untuk pelanggan 900VA dari Rp 605

menjadi Rp 791/kWh per 1 Januari 2017.

Adapun pangsa pemakaian listrik pada

golongan ini sebesar 38% dari total seluruh

golongan pelanggan di Sulawesi Utara. Dengan

demikian, kenaikan tarif sebesar 30,74%

tersebut mendorong inflasi pada komoditas ini

sebesar 6,42% (mtm) dengan andil mencapai

0,24%. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar

minyak pada 16 Desember 2016 khususnya

pertamax dan pertalite sebesar Rp 150

sehingga masing-masing menjadi Rp 7.750 dan

Rp 7.050, dan pada 5 Januari 2017 kembali

dinaikannya harga BBM Non Subsidi yaitu

Pertamax dan Pertamax Plus masing-masing

Rp300/liter atau sebesar 4% mendorong inflasi

komoditas bensin sebesar 1,48% (mtm)

dengan andil sebesar 0,03%. Hal ini sejalan

dengan perkembangan harga minyak dunia

yang mengalami kenaikan. Sementara itu, sub

kelompok AP non-energi pada bulan Januari

2017 mencatat inflasi sebesar 2,01% (mtm).

Pada sub kelompok non-energi, andil inflasi

terbesar diberikan oleh biaya perpanjangan

STNK dan angkutan udara. Terhitung per 1

Januari 2017, Pemerintah menaikkan biaya

pengurusan surat-surat kendaraan bermotor

(STNK) sebesar 100% (dari Rp 50.000 menjadi

Rp 100.000) untuk kendaraan roda dua dan

167% (dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000)

untuk kendaraan roda empat. Adapun pangsa

kendaraan roda dua di Sulawesi Utara

mencapai 68% sementara roda empat

mencapai 32%. Hal ini mendorong inflasi pada

biaya perpanjangan STNK sebesar 111,99%

(mtm) dan memberikan sumbangan inflasi

bulanan sebesar 0,15%. Sementara itu, masih

berlanjutnya peak season mobilitas pengguna

transportasi udara mendorong inflasi pada

angkutan udara sebesar 5,89% (mtm) dan

memberikan sumbangan inflasi bulanan

sebesar 0,09%.

Inflasi kelompok volatile food pada Januari

2017 sebesar 1,76% (mtm), meningkat dari

bulan sebelumnya yang tercatat deflasi.

Kondisi ini sangat berbeda dengan tren historis

dimana umumnya kelompok pangan

mengalami penurunan harga atau mencatat

deflasi di awal tahun sebagai dampak kembali

24

normalnya permintaan masyarakat setelah

perayaan hari raya Natal dan Tahun Baru.

Inflasi kelompok volatile food bersumber dari

komoditas cabai rawit yang pasokannya

terganggu akibat curah hujan yang tinggi pada

bulan Januari. Demikian juga halnya komoditas

tomat sayur yang mengalami inflasi karena

gangguan pasokan. Tingginya inflasi kedua

komoditas ini juga dipengaruhi oleh faktor

base effect kedua komoditas tersebut yang

mencatat deflasi pada bulan sebelumnya.

Adapun andil cabai rawit dan tomat sayur

terhadap inflasi bulanan Januari 2017 secara

berturut-turut sebesar 0,40% dan 0,12%.

Namun demikian, inflasi yang lebih tinggi

ditahan oleh deflasi komoditas bawang merah

seiring dengan masih terjaganya pasokan

pasca panen dari daerah produsen. Andil

komoditas bawang merah terhadap inflasi

bulanan Januari 2017 yaitu sebesar -0,24%.

Sementara itu, pergerakan harga komoditas

beras relatif stabil selama 3 bulan terakhir atau

sejak November 2016. Hal ini disebabkan

membaiknya produksi di Sulawesi Utara pada

tahun 2016 setelah adanya El Nino pada tahun

2015. Selain itu, stabilnya komoditas beras

didukung oleh ketersediaan pasokan dari luar

daerah (Sulawesi Tengah).

Tabel 3.2. Inflasi Komoditas Utama Sulawesi Utara Januari 2017

Indikator mtm yoy

Inflasi Andil Inflasi Andil

Cabai Rawit 58.98% 0.40% -13.43%

-

0.17%

Tomat Sayur 7.06% 0.12% 31.72% 0.43%

Bawang Merah -

23.27% -

0.24% -

23.66% -

0.25%

Beras 0.00% 0.00% 4.85% 0.25%

Di sisi lain, kelompok core mencatat inflasi

yang rendah yakni sebesar 0,42% (mtm),

menurun dibandingkan bulan sebelumnya

(0,73%). Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi

core disebabkan oleh inflasi core non-traded

4 PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 5 Glencore dan Nyrstar

yang meningkat dari 0,30% (mtm) menjadi

0,46% pada bulan Januari. Peningkatan inflasi

core non traded didorong oleh peningkatan

harga komoditas mie dan tarif pulsa ponsel.

Meningkatnya harga mie merupakan dampak

dari kebijakan salah satu produsen mie instan

nasional 4 yang menaikkan harga jual mie

instan sebesar Rp100 per bungkus pada

tanggal 17 Januari 2017. Kenaikan tersebut

tidak berhubungan dengan harga bahan baku

tepung saat ini, namun merupakan kenaikan

rutin setiap tahun sebagai strategi untuk

menjaga marjin perusahaan. Sementara itu,

kenaikan tarif pulsa ponsel disebabkan oleh

masih tingginya permintaan untuk jasa

komunikasi selama momen libur dan hari raya,

baik yang berbasis voice maupun mobile data

menjadi faktor pendorong utama. Kenaikan

tarif pulsa ponsel tersebut berlanjut dari bulan

sebelumnya. Adapun andil inflasi komoditas

mie dan tarif pulsa ponsel terhadap

keseluruhan inflasi bulan Januari 2017 secara

berturut-turut adalah 0,09% dan 0,04%. Di sisi

lain, inflasi core traded disebabkan oleh

peningkatan inflasi seng yang memberikan

andil terhadap total inflasi bulanan Januari

2017 sebesar 0,04%. Peningkatan inflasi seng

seiring dengan tren positif harga seng dunia

pada tahun 2016. Peningkatan harga seng

dunia disebabkan oleh kondisi defisit pasar

seng dunia dimana akibat penutupan

tambang-tambang besar 5 dan pertambangan

yang terbengkalai di China. Sementara itu, laju

inflasi kelompok core traded tertahan oleh gula

pasir yang tercatat deflasi dan apresiasi rupiah

sepanjang Januari 2017. Penurunan harga gula

pasir didukung oleh ketersediaan ribuan ton

stok gula pasir6 dan kegiatan pasar murah serta

Operasi Pasar (OP) yang dilakukan Pemerintah.

Selanjutnya, berlangsungnya apresiasi rupiah

sepanjang Januari 2017 menahan gejolak pada

kelompok core traded. Rupiah terapresiasi

sebesar 0,44% (mtm) pada bulan Januari 2017.

Melihat realisasi inflasi Januari dan perkiraan

inflasi pada Februari dan Maret, Bank

Indonesia memperkirakan inflasi pada

6 Ketersediaan di Perum Bulog Divre Sulawesi

Utara

25

triwulan I 2017 sebesar 3,01% (yoy). Perkiraan

tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi

inflasi pada triwulan sebelumnya (0,35% yoy).

Naiknya inflasi tersebut secara bulanan

didorong oleh inflasi pada bulan Maret. Pada

bulan Februari, Indeks Harga Konsumen (IHK)

diperkirakan mencatat inflasi yang sangat

rendah, bahkan dapat mencatat deflasi seiring

dengan normalisasi harga komoditas

bumbubumbuan yang meningkat tinggi pada

bulan Januari. Sementara itu, pada bulan

Maret, IHK diperkirakan mencatat inflasi yang

cukup tinggi seiring dengan kenaikan tarif

listrik 900 VA bagi rumah tangga mampu.

Namun, tingginya curah hujan yang

berlangsung hingga bulan Februari berpotensi

mendorong inflasi pada bulan tersebut.

Adapun dengan mempertimbangkan hal-hal

tersebut, realisasi inflasi pada triwulan I 2017

diperkirakan berada dalam rentang sasaran

inflasi 2017 yakni 4+1% (yoy).

3.3. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI

DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI

Pada Oktober 2016, TPID Sulawesi Utara

bersama dengan TPID Kab/Kota telah

menyepakati Roadmap Pengendalian Inflasi

Sulawesi Utara periode 2016-2019. Roadmap

Pengendalian Inflasi Sulawesi Utara disusun

untuk menjadi acuan upaya pengendalian

inflasi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara,

sekaligus mensinergikan berbagai kebijakan

dalam mengawal pencapaian sasaran inflasi

Sulawesi Utara maupun Nasional. Roadmap

Pengendalian Inflasi ini diharapkan dapat

membuahkan hasil yang positif, disertai

dengan langkah-langkah nyata, koordinatif dan

berkesinambungan, baik di ruang lingkup

Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Fokus pengendalian inflasi akhir tahun

menjadi agenda utama TPID Provinsi maupun

Kab/Kota pada November dan Desember

2016. Rapat TPID tingkat Provinsi telah

dilaksanakan bersama dengan Ketua TPID

Provinsi sebagai respons tingginya inflasi

November. Pada rapat tersebut telah

disepakati untuk meningkatkan kegiatan

pengendalian inflasi akhir tahun berupa

operasi pasar harian yang fokus pada

komoditas bumbu-bumbuan dan sidak pasar

yang bekerjasama dengan aparat penegak

hukum. Di sisi lain, Gerakan Rica Rumah yang

telah diimplementasikan melalui pembagian

bibit pada Agustus-September lalu, diharapkan

dapat menambah pasokan cabai rawit secara

mandiri di level rumah tangga, sehingga

mengurangi potensi tekanan harga.

Selanjutnya, rapat koordinasi TPID

SeSulawesi Utara telah dilaksanakan pada

Desember untuk membahas pengendalian

harga dan ketersediaan bahan pokok strategis

menjelang Natal dan Tahun Baru 2017. Atas

hasil rapat tersebut, beberapa kegiatan nyata

telah dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan

permintaan masyakat seperti Operasi Pasar

pada 40 titik di Kota Manado (termasuk OP

langsung oleh Bulog di pasar tradisional utama

Kota Manado), Sidak Pasar oleh TPID Provinsi

yang bekerjasama dengan Aparat Penegak

Hukum, serta komunikasi ekspektasi dan

himbauan kepada pedagang melalui media

masa terkemuka di Sulawesi Utara. Hasil dari

berbagai upaya pengendalian inflasi di

sepanjang tahun 2016, termasuk Gerakan Rica

Rumah yang telah diinisiasi sejak pertengahan

tahun, dinilai mampu menjaga tingkat harga

dan ketersediaan pasokan bahan makanan

strategis, sehingga pencapaian inflasi Sulawesi

Utara pada tahun 2016 lebih baik dibandingkan

tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2017, upaya pengendalian inflasi

akan dilaksanakan sesuai dengan Roadmap

yang telah disusun. Salah satu program besar

dalam pengendalian inflasi 2017 adalah upaya

untuk mendirikan Pasar Induk/Pasar Provinsi di

Sulawesi Utara. Dalam hal ini, Pemerintah

Provinsi Sulawesi Utara melalui Gubernur telah

melakukan koordinasi awal dengan

Kementerian Perdagangan untuk mewujudkan

rencana tersebut.

Upaya pengendalian inflasi semakin diperkuat

melalui penyelarasan program pengendalian

inflasi 2017. Hal ini mengingat risiko tekanan

inflasi yang cukup besar pada kelompok

administered prices pada tahun 2017. Di awal

26

tahun 2017, TPID Provinsi Sulawesi Utara telah

melaksanakan High Level Meeting perdana

pada 25 Januari 2017 dengan agenda utama

menyelaraskan upaya pengendalian inflasi

tahun 2017. Dalam pertemuan tersebut,

seluruh anggota TPID Sulawesi Utara

berkomitmen untuk menjalankan program

pengendalian inflasi 2017 mengacu kepada

Roadmap Pengendalian Inflasi Sulawesi Utara

yang telah disusun sebelumnya. Beberapa

program utama pengendalian inflasi 2017

antara lain adalah peningkatan produksi bahan

pangan melalui penyediaan benih pertanian &

holtikultura, mensukseskan Gerakan Rica

Rumah (Next Level), memperluas peran Bulog

dalam stabilisasi harga, meningkatkan

koordinasi dan kerjasama dengan Aparat

Penegak Hukum (APH) khususnya Kepolisian,

serta optimalisasi penggunaan PIHPS. Selain

itu, Pemerintah Provinsi juga terus berupaya

untuk mendirikan Pasar Induk/Pasar Provinsi di

Sulawesi Utara dengan tujuan memperluas

pasar dan mencegah monopoli pasar.

27

Bab IV. Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan

Akses Keuangan dan UMKM

4.1. GAMBARAN UMUM PERBANKAN 4.1.1. Jaringan Kantor dan Aset

Pada triwulan I 2017, terdapat pembukaan

1 jaringan kantor bank umum konvensional

yang beroperasi di wilayah Sulawesi Utara,

sehingga total bank umum sebanyak 30

dengan 294 jaringan kantor sedangkan BPR

masih sama dengan periode sebelumnya

yaitu sebanyak 18 dengan 55 jaringan

kantor.

Total aset perbankan umum di Sulawesi

Utara pada triwulan I 2017 tumbuh

melambat dibandingkan triwulan

sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan

aset terjadi pada seluruh kelompok Bank,

kecuali Bank Swasta Nasional. Aset Bank

Persero yang memiliki jumlah asset terbesar

tercatat tumbuh 10,50% (yoy) melambat

dibandingkan triwulan sebelumnya yang

dapat tumbuh 11,35% (yoy). Perlambatan

juga terjadi pada kelompok Bank

Pemerintah Daerah yang hanya tumbuh

1,18% (yoy), dimana pada periode

sebelumnya dapat tumbuh hingga 7,44%

(yoy). Disisi lain, kontraksi pada kelompok

Bank Asing & Campuran masih terus

berlanjut, pada triwulan laporan tumbuh -

35,46% (yoy) dimana pada triwulan

sebelumnya telah terkontraksi 21,63%

(yoy).

Grafik 4.1. Perkembangan Aset Perbankan Umum di Sulawesi Utara


4.1.2. Dana Pihak Ketiga

Tekanan terhadap pertumbuhan DPK

mereda meski maish mencatatkan

pertumbuhan negatif. DPK pada triwulan I

2016 tercatat tumbuh -0,14% (yoy)

membaik dari triwulan sebelumnya yang

tumbuh -1,88% (yoy). Membaiknya

pertumbuhan DPK terutama disebabkan

oleh pertumbuhan tabungan sebagai

komponen terbesar pembentuk DPK

Sulawesi Utara diertai dengan meredanya

tekanan pada komponen Giro meski masih

mencatatkan pertumbuhan negatif. Disisi

lain, komponen Deposito tercatat tumbuh

melambat dibandingkan periode

sebelumnya.

Seiring dengan berakhirnya perayaan awal

tahun, masyarakat kembali menempatkan

dananya yang dapat ditarik sewaktu-waktu

pada perbankan. Hal ini mendorong

tumbuhnya komponen tabungan pada

triwulan laporan sebesar 7,34% (yoy) lebih

tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar

5,94% (yoy). Perbaikan pada komponen

giro (tumbuh -18,62% yoy, triwulan

sebelumnya -29,05% yoy) didorong oleh

giro swasta kelompok lembaga non

keuangan atau korporasi, yang merupakan

normalisasi dari penarikan giro pada akhir

tahun untuk pembayaran tunjangan hari

raya/akhir tahun. Tekanan terhadap giro

pemerintah juga mereda seiring dengan

transfer anggaran dari pemerintah pusat

pada triwulan laporan. Disisi lain

perlambatan deposito yang tumbuh sebesar

2,99% (yoy) dari 6,07% (yoy) pada triwulan

sebelumnya diindikasi disebabkan oleh tren

penurunan suku bunga deposito.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

02468

101214161820

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2013 2014 2015 2016

Total Aset Bank Persero Bank Swasta Nasional

Bank Campuran Bank Pemerintah daerah

28

4.1.3. Kredit

Dari sisi penyaluran pembiayaan, kredit

terakselerasi sebesar 8,06% (yoy)

meningkat jika dibandingkan triwulan

sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar

6,32% (yoy). Secara umum, penyaluran

pembiayaan di Sulawesi utara masih

disalurkan ke sektor yang tergolong

konsumstif. Hal ini tercermin dari pangsa

kredit konsumsi yang mencapai 60% dati

total kredit yang disalurkan pada triwulan I

2017. Sementara itu, kredit produktif yakni

modal kerja dan investasi sebesar 25,5%

dan 14,3%. Berdasarkan penggunaannya,

peningkatan kredit disumbang oleh

pertumbuhan positif Kredit Konsumsi (KK)

sebesar 8,19% (yoy), dibandingkan periode

sebelumnya sebesar 6,92% (yoy).

Pertumbuhan KK utamanya didorong oleh

tumbuhnya jenis kredit Multiguna yang

mendominasi penyaluran KK (pangsa

sebesar 75,7%). Penyaluran Kredit Investasi

(KI) juga menunjukkan peningkatan, pada

triwulan laporan tumbuh sebesar 10,78%

(yoy) dari 2,75% (yoy) pada triwulan

sebelumnya. Disisi lain, perlambatan pada

Kredit Modal Kerja (KMK) masih berlanjut,

hanya tumbuh sebesar 6,32% (yoy) dari

sebelumnya 6,94% (yoy).

Grafik 4.2. Perkembangan Indikator Utama Perbankan


4.1.4. Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Non

Performing Loan (NPL)

Fungsi intermediasi perbankan yang

tercermin dari indikator LDR menunjukkan

peningkatan pada bulan triwulan I 2017

menjadi 148,8% dari 148,2% pada triwulan

sebelumnya yang disebabkan oleh

meningkatnya penyaluran kredit ditengah

pertumbuhan negatif DPK. Namun

demikian, pertumbuhan penyaluran

pembiayaan pada triwulan I 2017 tidak

diikuti oleh perbaikan kualitas kredit. Hal ini

tercermin dari indikator rasio NPL

menunjukkan peningkatan menjadi 3,82%

pada periode laporan dari sebelumnya

3,40%.

4.2. AKSES KEUANGAN DAN UMKM

4.2.1. Perkembangan Pembiayaan UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

memiliki peran penting dalam

perekonomian Sulawesi Utara tercermin

dari pangsa unit usaha yang dominan

terhadap total unit usaha, serta sebagai

sektor yang juga turut berkontribusi

terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun

demikian, sebagai salah satu aktor yang

cukup penting dalam perekonomian

domestik maupun nasional, UMKM sering

kali masih terkendala dalam memperoleh

pembiayaan.

Pada triwulan I 2017, laju pertumbuhan

kredit UMKM di Sulawesi Utara tercatat

mengalami perlambatan, dari yang semula

tumbuh sebesar 9,03% (yoy) pada triwulan

sebelumnya, menjadi sebesar 7,08% pada

triwulan I 2017. Ditengah perlambatan

tersebut, kualitas kredit yang tercermin dari

naiknya rasio NPL kredit UMKM mengalami

penurunan. Pada triwulan I 2017, NPL Kredit

UMKM tercatat sebesar 5,87%, dibanding

periode sebelumnya mencapai 5,48%.

Meski mengalami peningkatan, NPL Kredit

UMKM masih berada dibawah ambang

threshold 5%.

Grafik 4.3. Perkembangan Kredit UMKM


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

YoYLDR-sb.kanan Aset dpk Kredit

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Growth UMKM (yoy) Porsi UMKM NPL UMKM (sb.kanan)

29

Pangsa kredit UMKM di triwulan I 2017

tercatat mengalami peningkatan, yakni

menjadi sebesar 27,07%, jika dibandingkan

pangsa pada triwulan sebelumnya sebesar

25,4%. Berdasarkan wilayahnya,

konsentrasi penyaluran kredit UMKM

terbesar berada di Kota Manado sebesar

62,3%, diikuti Kota Bitung sebesar 10,2%

dan Kota Kotamobagu sebesar 10,0%. Meski

demikian, dari sisi kerentanan terhadap

risiko kredit bermasalah, Kota Manado

perlu menjadi perhatian. Sebagai daerah

dengan realisasi kredit UMKM terbesar,

rasio NPL kredit UMKMnya terus meningkat

dan telah melewati threshold yaitu sebesar

7,8% pada triwulan I 2017 meningkat dari

triwulan sebelumnya yang sebesar 7,3%. Di

samping itu, Kab. Bolaang Mongondow

Timur mencatatkan NPL tertinggi

dibandinkan 15 kab/kota lainnya untuk

kategori kredit UMKM, rasio kredit UMKM

bermasalah Kab. Bolaang Mongondow

Timur tercatat mencapai 38,5% pada

periode laporan yang perlu menjadi

perhatian bersama.

Grafik 4.4. Pangsa UMKM


Grafik 4.5. Pangsa UMKM Berdasarkan

Wilayah di Sulawesi Utara


4.2.2. Akses Keuangan Penduduk

Indikator akses keuangan Sulawesi Utara

terutama dari sisi penghimpunan dana

mengalami peningkatan, namun demikian

dari sisi penyaluran pembiayaan

menunjukkan penurunan. Rasio jumlah

rekening DPK terhadap penduduk angkatan

kerja di Sulawesi Utara masih menujukkan

penurunan, dimana pada data terakhir yaitu

periode Februari 2017 rasio tersebut

tercatat sebesar 150,7%. Rasio yang telah

melampaui angka 100% mengindikasikan

setengah dari jumlah angkatan kerja

memiliki lebih dari satu rekening (dengan

asumsi seluruh angkatan kerja masing-

masing memiliki 1 rekening tabungan).

Grafik 4.6. Rasio Jumlah Rekening DPK

terhadap Penduduk Angkatan Kerja


Sementara itu, rasio jumlah rekening kredit

terhadap jumlah penduduk angkatan kerja

di Sulawesi Utara juga menunjukkan

sedikit penurunan menjadi 23,2% di bulan

Februari 2017. Masih cukup rendahnya

rasio rekening kredit menunjukkan bahwa

fasilitas pembiayaan masih sedikit

dimanfaatkan oleh masyarakat Sulawesi

Utara, baik karena alasan belum

membutuhkan maupun secara administratif

dan non-administratif belum dapat

melengkapi persyaratan yang ada untuk

dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan.

Masih minimnya rasio tersebut juga

menunjukkan masih terdapat ruang untuk

meningkatkan penyaluran kredit di masa

mendatang.

73,87%

26,13%

Non-UMKM UMKM

62,32%8,47%

10,00%

10,29%

7,86% 0,83% Manado

Minahasa

Kotamoagu

Bitung

Kep. Sangihe

Kab.Kota Lainnya

137,88%

148,37%

128,87%

143,62% 140,37%

157,09% 150,77%

Feb Agt Feb Agt Feb Agt Feb

2014 2015 2016 2017

30

Grafik 4.7. Rasio Jumlah Rekening Kredit

terhadap Penduduk Angkatan Kerja


4.2.3. Upaya Peningkatan Akses Keuangan

dan Pengembangan UMKM

Agar lembaga keuangan/pembiayaan

dapat diakses seluruh lapisan masyarakat

Sulawesi Utara sehingga dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,

dalam beberapa kurun waktu terakhir Bank

Indonesia telah melakukan berbagai bentuk

langkah dan upaya, diantaranya adalah

sebagai berikut:

Bank Indonesia berupaya memperluas

implementasi LKD melalui dorongan

kepada Bank penyelenggara LKD di

Sulawesi Utara, untuk memperbanyak agen

LKD di tiap-tiap daerah.

Berbagai sosialisasi dan edukasi GNNT terus

dilakukan oleh Bank Indonesia pada

berbagai kesempatan dan kepada beragam

stakeholders. Pada bulan Januari dan April

2017 telah dilakukan kampanye GNNT di

Kotamobagu dan Manado.

Bank Indonesia juga menyadari kekurangan

UMKM dalam memperoleh pembiayaan di

Bank dilatarbelakangi oleh kekurangan dari

sisi administasi. Oleh karenanya pada bulan

Maret 2017, bekerjasama dengan PemKot

Manado digelar sosialisasi dan

memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). IUMK ini

dapat digunakan oleh UMKM sebagai salah

kelengkapan administrasi untuk

memperoleh fasilitas pembiayaan. Sosiliasi

tersebut juga dirangkaikan dengan

sosialisasi KUR dari bank penyalur.

Upaya Bank Indonesia untuk mendorong

UMKM melek administrasi juga diwujudkan

melalui pembuatan aplikasi teknologi

informasi SIAPIK – Sisem Administrasi

Pencatatan Keuangan. Aplikasi SIAPIK dapat

diunduh pada smartphone tanpa dipungut

biaya, aplikasi ini mempermudah UMKM

dalam melakukan pembukuan. Sosialisasi

mengenai penggunaan SIAPIK kepada

UMKM se-Sulawesi Utara telah

dilaksanakan pada bulan Maret dan Mei

2017.

Disisi lain, untuk memudahkan pemerintah

daerah dan perbankan untuk mendapatkan

preferensi komoditas unggulan dan

potensial untuk dikembangkan maupun

untuk dibiayai, Bank Indonesia telah

menyelesaiakan dan mendiseminasi

penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha

Unggulan UMKM kepada stakeholder

terkait pada Januari 2017.

4.3. KETAHANAN KORPORASI

4.3.1. Sumber Kerentanan Sektor Korporasi

Salah satu sumber kerentanan sektor

korporasi khususnya Industri Pengolahan

di Sulawesi Utara adalah permintaan

global/mitra dagang. Pada triwulan I 2017,

Amerika Serikat (AS) masih menjadi Negara

tujuan utama ekspor Sulawesi Utara

(pangsa 31,6%) sehingga perlambatan

perekonomian AS pada Triwulan I 2017

meningkatkan kerentanan sektor korporasi

Sulawesi Utara.

Grafik 4.8. Komposisi Ekspor Sulawesi Utara

Sumber: SITC, diolah

23,24%

25,93%

23,68%25,59%

24,10% 24,28%23,22%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Feb Agt Feb Agt Feb Agt Feb

2014 2015 2016 2017

Amerika Serikat; 31,69%

Tiongkok; 15,56%

Korea Selatan; 11,27%

Belanda; 18,42%

Jepang; 8,75%

Lainnya; 14,30%

31

Pergerakan harga minyak dunia juga

menjadi sumber kerentanan korporasi

dikarenakan komoditas Lemak/Minyak

nabati yang merupakan produk Industri

Pengolahan juga mendominasi komposisi

ekspor Sulawesi Utara. Pada Maret 2017,

harga minyak dunia yang sebelumnya stabil

pada USD55/barel sempat mengalami

tekanan dan turun menjadi USD50/barel

akibat ekspektasi peningkatan produksi AS

dan aksi ambil untung pasar. Namun

demikian, harga minyak diperkirakan akan

kembali naik didorong oleh net-demand

dipasar dan komitmen pemotongan

produksi yang dilakukan Negara-negara

OPEC.

Grafik 4.9. Perkembangan Harga Minyak

Sumber: Bloomberg

4.3.2. Kinerja Korporasi

Kegiatan Usaha

Kinerja korporasi berdasarkan hasil liaison

Bank Indonesia dengan perusahaan pada

lapangan usaha utama di Sulawesi Utara,

mengindikasikan adanya perlambatan

kegiatan usaha pada triwulan I 2017 jika

dibandingkan triwulan sebelumnya. Sejalan

dengan berakhirnya peak season konsumsi

masyarakat pada akhir triwulan IV 2016

serta semakin ketatnya persaingan bisnis di

sector Industri Pengolahan membuat

kinerja dunia usaha pada awal tahun

melambat, hal ini tercermin dari Lickert

Scale (LS) Kegiatan usaha domestik (Tw IV

2016 1,7; Tw I 2017 0,75) maupun ekspor

(TW IV 2016 0,33; Tw I 2017 -1) yang turun

dari angka triwulan sebelumnya.

Grafik 4.10. Lickert Scale Kegiatan Usaha

Sumber: Liaison, Bank Indonesia

Meski demikian, prospek kinerja korporasi

yang tercermin dari Saldo Bersih

Tertimbang (SBT) hasil Survei Kegiatan

Dunia Usaha (SKDU) Kantor Perwakilan

Bank Indonesia Prov. Sulawesi Utara masih

menjanjikan, dimana kegiatan usaha pada

triwulan mendatang diperkirakan akan

tumbuh meningkat dengan SBT sebesar

8,34% dari triwulan laporan 6,14%.

Peningkatan tersebut diperkirakan akan

disumbangkan oleh peningkatan kinerja

lapangan usaha penyediaan konstruksi

sejalan dengan rencana dimulainya

pembangunan beberapa proyek

pemerintah maupun swasta untuk

infrastruktur pariwisata pada triwulan

mendatang.

4.3.3. Eksposure Perbankan Pada Sektor

Korporasi

Eksposur kredit perbankan pada sector

korporasi meningkat dari 16% pada

triwulan IV 2016 menjadi 27,4% pada

triwulan I 2017. Oleh karenanya,

kerentanan yang terjadi pada sektor ini

perlu untuk diwaspadai agar stabilitas

sistem keuangan secara keseluruhan tetap

terjaga mengingat eratnya keterkaitan antar

sektor. Keterkaitan sektor korporasi

terhadap sektor rumah tangga dalam hal

penyerapan tenaga kerja yang kemudian

berpengaruh terhadap penghasilan.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

LS Penjualan Domestik LS Penjualan Ekspor

32

Grafik 4.11. Pangsa Penggunaan Kredit

Korporasi

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12. Pertumbuhan Kredit Korporasi


Kredit perbankan pada sektor korporasi di

Sulawesi Utara pada triwulan I 2017

mencapai Rp 10,3 Trilliun,

terakselerasi sebesar 115,4% (yoy)


hanya tumbuh 7,61% (yoy). Akselerasi

tersebut didorong oleh realisasi kredit

investasi (KI) yang tumbuh sebesar 196,8%

(yoy) dimana pada sebelumnya

mencatatkan kontraksi 0,8% (yoy) disertai

dengan peningkatan Kredit Modal Kerja

(KMK) yang juga tumbuh 44,1% (yoy)

meningkat dari triwulan sebelumnya 8,2%

(yoy). Berdasarkan jenis penggunaannya,

kredit korporasi terutama disalurkan dalam

bentuk kredit investasi (68,3%) dan investasi

(31,4%), dan hanya sebagian kecil

dipergunakan untuk konsumsi (0,18%).

Kredit Modal Kerja Korporasi

Posisi kredit modal kerja (KMK) Tw I 2017

mencapai Rp3,2 Triliun meningkat sebesar

Rp775 Miliar secara nominal, jika

dibandingkan dengan baki debet pada

triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit

modal kerja korporasi tersebut didorong

oleh akselerasi pertumbuhan kredit

lapangan usaha yang mendominasi

penyaluran kredit modal kerja korporasi,

yaitu lapangan usaha konstruksi (pangsa

15,09%) tercatat tumbuh meningkat

menjadi sebesar 50,2 (yoy) pada triwulan

laporan, dibandingkan periode sebelumnya

yang tumbuh 24,6% (yoy). Pertumbuhan

juga terjadi pada lapangan usaha Industri

Pengolahan sebagai lapangan usaha

terbesar ketiga penerima pembiayaan

modal kerja pada sektor korporasi (pangsa

9,16%) yang pertumbuhannya (9,6% yoy)

meningkat dibandingkan triwulan

sebelumnya (0,4% yoy). Disisi lain,

perlambatan terjadi pada lapangan usaha

industri pengolahan yang mendominasi

penyaluran KMK Korporasi yang tumbuh

7,13% (yoy) dari bulan sebelumnya 14,5%

(yoy).

Grafik 4.13. Pertumbuhan Kredit Modal

Kerja Korporasi Lapangan Usaha Dominan


4.4. KETAHANAN RUMAH TANGGA

4.4.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi

Sektor Rumah Tangga

Sebagai penyedia dana dan sebagai

penerima pendanaan dari institusi

keuangan, sector Rumah Tangga memiliki

peran yang penting dalam Sistem Keuangan.

Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi

rumah tangga adalah tingkat pendapatan,

tingkat pengangguran, tingkat konsumsi

dan kondisi pembiayaan/kredit rumah

tangga.

31,44%

68,38%

0,18%

Modal Kerja Investasi Konsumsi

-150,0%

-50,0%

50,0%

150,0%

250,0%

350,0%

450,0%

550,0%

650,0%

750,0%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

I II III IV I II III IV I II III IV I

2014 2015 2016 2017

Kredit Modal Kerja Kredit Investasi Kredit Konsumsi -sb. Kanan

0,4

7%

24

,60

%

14

,58

%

9,6

0%

50

,27

%

7,1

3%

I N D U S T R I P E N G O L A H A N K O N S T R U K S I P E R D A G A N G A N B E S A R D A N E C E R A N

Tw IV 2016 Tw I 2017

33

Sejalan dengan pola historisnya, konsumsi

rumah tangga terhadap perekonomian

Sulawesi Utara pada triwulan laporan

mengalami perlambatan.

Grafik 4.14. Indeks Keyakinan Konsumen

Rumah Tangga Sulawesi Utara

Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

Meski demikian, tingkat optimisme rumah

tangga dalam melakukan kegiatan

konsumsi masih menunjukkan

peningkatan. Hal ini tercermin dari Indeks

Keyakinan Konsumen (IKK) selama triwulan

I 2017 yang berada pada level 127,9

meningkat dibandingkan periode

sebelumnya yang berada pada level 116,1.

Grafik 4.15. Persepsi Rumah Tangga

Sulawesi Utara terhadap Ekonomi saat ini


Grafik 4.16. Persepsi Rumah Tangga

Sulawesi Utara terhadap Harga 6 bulan

kedepan


Optimisme Rumah tangga juga masih

menunjukkan peningkatan baik terhadap

kondisi penghasilan, pembelian barang

tahan lama dan ketersediaan lapangan

kerja. Hal ini tercermin dari indeks

pembentuk Indeks Ekonomi Saat Ini (IKE),

sepanjang Januari-Maret 2017 masih

berada diatas titik optimis (>100).

Sejalan dengan hal tersebut, Indeks

Ketersediaan Lapangan Kerja juga

menunjukkan peningkatan pada triwulan

laporan yang diikuti dengan peningkatan

Indeks Penghasilan Saat Ini.

Optimisme tersebut diperkirakan akan

terus meningkatkan pada pada waktu

mendatang, tercermin dari rata-rata

ekspektasi rumah tangga terhadap

lapangan pekerjaan 6 bulan mendatang

yang meningkat (126,3) dibandingkan rata-

rata periode sebelumnya (114,6). Ke depan,

sektor RT masih memperkirakan adanya

risiko yang berasal dari kenaikan harga

yang terindikasi dari peningkatan Indeks

Ekspektasi Harga (IEH) 6 bulan mendatang.

4.4.2. Dana Pihak Ketiga Perseorangan di

Perbankan

Pada triwulan I 2017 pertumbuhan dana

pihak ketiga (DPK) perseorangan mengalami

peningkatan, tumbuh sebesar 7,56% (yoy),

dibandingkan periode sebelumnya 7,09%

(yoy). Dilihat dari porsinya, sektor rumah

tangga tercatat masih mendominasi DPK

perbankan Sulawesi Utara, dengan pangsa

yang mencapai 78% dari keseluruhan DPK di

Sulawesi Utara. Porsi DPK perseorangan

tersebut relative menurun jika

dibandingkan triwulan sebelumnya (83,3%),

namun meningkat jika dibandingkan dengan

periode yang sama di 2016 dengan

pangsanya hanya sebesar 72,4%.

60

80

100

120

140

160

180

200

JanFebM

arA

pr

May

Jun

eJu

lA

ug

SepO

ctN

ov

Dec

JanFebM

arA

pr

May

Jun

Jul

Au

gSepO

ctN

ov

Dec

JanFebM

arA

pr

Mei

Jun

iJu

liA

gtSepO

ktN

ov

Des

JanFebM

aretA

pril

Mei

Jun

iJu

liA

gtSepO

ktN

ov

Des

JanFebM

ar

2013 2014 2015 2016 2017

Indeks Keyakinan Konsumen Kondisi Ekonomi Saat Ini Ekspektasi Konsumen Titik Optimis

OP

TIM

ISP

ESIM

IS

Kondisi Ekonomi Saat Ini Penghasilan Saat Ini Pembelian Barang TahanLama

Ketersediaan Lap. Kerja

Jan Feb Maret Titik Optimis

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul

2015 2016 2017

Inflasi (semester) - 2nd axis Indeks Ekspektasi Harga 6 Bulan

34

Grafik 4.17. Komposisi DPK Perseorangan di

Sulawesi Utara


Preferensi rumah tangga pada triwulan IV

dalam melakukan penempatan dana masih

didominasi pada tabungan (pangsa 57%)

dan deposito (33%).

Grafik 4.18. Pertumbuhan DPK

Perseorangan Tiap Jenis Penempatan


4.4.3. Kredit Perbankan Sektor Rumah

Tangga

Kredit rumah tangga (konsumsi) pada

triwulan I 2017 mencapai Rp19,9 triliun,

tumbuh 11,9% (yoy) meningkat

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

yang tercatat sebesar 6,92% (yoy).

Sementara itu pangsa kredit rumah tangga

terhadap total kredit yang disalurkan masih

dominan yaitu 60%.

Grafik 4.19. Komposisi Kredit Konsumsi


Dari sisi penggunaan, pangsa kredit rumah

tangga masih didominasi oleh Multiguna

(76,1%), diikuti KPR (21,8%), KKB (1,21%)

dan Perlengkapan (0,83%). Kredit RT jenis

multiguna sebagai jenis kredit terbesar

tercatat tumbuh sebesar 12% (yoy)

dibandingkan bulan sebelumnya 6,4% (yoy).

Relaksasi ketentuan mengenai LTV pada

tahun 2016 mulai berdampak pada

penyaluran KPR, dimana pada periode ini

KPR tumbuh 10,51% (yoy) dari 7,47% (yoy)

triwulan sebelumnya. Peningkatan juga

terjadi pada KKB yang tumbuh 8,07% (yoy)

dari 3,42% (yoy) di triwulan IV 2016. Disisi

lain, perlambatan pertumbuhan terjadi

pada Kredit Perlengkapan (65% yoy pada

triwulan ini dari 71,1% yoy di triwulan

sebelumnya).

Grafik 4.20. Pertumbuhan Kredit Konsumsi

Menurut Jenis Penggunaan


Dari sisi risiko kredit, kualitas kredit rumah

tangga pada triwulan laporan menunjukkan

penurunan dibandingkan triwulan

sebelumnya sebagaimana tercermin dari

peningkatan rasio maupun nominal NPL.

Rasio NPL periode sebelumnya 2,26% naik

menjadi 2,41% pada triwulan laporan.

Sementara nominal NPL tercatat menurun

dari Rp428 Milyar menjadi Rp479 Milyar.

Penurunan kualitas kredit terjadi pada

seluruh jenis kredit Rumah Tangga kecuali

Kredit Perlengkapan. Namun demikian,

tekanan tersebut masih relatif rendah,

dimana NPL konsumsi secara agregat

berada pada level 2,41% atau masih

dibawah threshold 5%.

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%


2014 2015 2016 2017

Perseorangan Bukan Perseorangan

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2012 2013 2014 2015 2016 2017

g.Tabungan g.Deposito

KPR21,80%

KKB1,21%

Perlengkapan0,83%

Multiguna76,17%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


2013 2014 2015 2016 2017

Total Kredit RT KPR

KKB Multiguna

Perlengkapan (sb.kanan)

35

Box II.

KPJU UNGGULAN UMKM SULAWESI UTARA Pada tahun 2016, Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan

PT. SEM Institute untuk menyelesaikan Kajian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM yang

dilakukan selama 5 (lima) bulan yang dimulai pada Juni 2016 sampai dengan Desember 2016.

Penelitian ini merupakan salah satu upaya Bank Indonesia dalam pemberdayaan sektor riil,

khususnya pengembangan UMKM. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi

mengenai KPJU Unggulan UMKM yang perlu diprioritaskan pengembangannya di kota/kabupaten di

Sulawesi Utara, yang kami lakukan berkala setiap 5 (lima) tahun.

Penentuan KPJU Unggulan di setiap daerah dilakukan dengan Metode Perbandingan Eksponensial

(MPE) dan Analytic Hierarchy Process (AHP). Metode ini menggunakan pendekatan partisipatif yang

menggabungkan pendekatan top-down dalam penetapan kriteria dan bottom-up pada penetapan

KPJUKPJU yang diungkapkan dengan prinsip “dari, oleh dan untuk daerah”. Setiap pemangku kepentingan

dalam pengembangan UMKM dilibatkan sebagai narasumber.

Berdasarkan penilaian terhadap kriteria penetapan KPJU Unggulan Kecamatan, diketahui bahwa

Ketersediaan Bahan Baku dengan bobot tertinggi (0,357). Selanjutnya Potensi Ekonomi Kecamatan dengan

bobot 0,328; Jangkauan Pemasaran Produk dengan bobot 0,219 dan yang terendah adalah Kontribusi

Terhadap Perekonomian Lokal dengan bobot 0,097.

Kriteria seleksi yang digunakan dalam penentuan KPJU unggulan dari yang paling penting

berturutturut adalah: Teknologi (0,498), Prospek Pasar (0,310), Modal (0,301), Penyerapan Tenaga Kerja

(0,286), Pengelolaan Usaha (0,280), Tenaga kerja terampil (0,264), Nilai Tambah (0,261), Ketersediaan

Bahan Baku (0,253), Sarana Usaha/Produksi (0,182), Sumbangan terhadap Perekonomian (0,142), Sosial-

Budaya (0,119), dan Dampak Lingkungan (0,096).

Sepuluh KPJU Unggulan di Unggulan di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang dihasilkan dari

penilaian kembali terhadap KPJU Unggulan di tingkat Kota/Kabupaten dengan metode Borda dan Bayes

adalah Industri Kopra 0,0548; Kelapa 0,0488; Ikan Cakalang Tangkap 0,0337; Padi Sawah 0,0301;

Warung/Rumah Makan Campur 0,0328; Budidaya Ikan Mujaer/Nila 0,0294; Cengkeh 0,0254; Ikan Tuna

Tangkap 0,0251; Toko Kelontong/Sembako 0,0212; Penjualan Cengkeh 0,0192.

Penanganan dan pengembangan KPJU Unggulan Lintas Sektor di Provinsi Sulawesi Utara,

khususnya di 15 Kabupaten/Kota dan di tingkat Provinsi yang diteliti perlu menggunakan titik kekuatan

(yang selanjutnya dikembangkan menjadi competitive advantages dan nilai jual) dan mengeliminasi titik

kritisnya (kelemahan), serta memanfaatkan peluang yang tersedia.

Titik kekuatan yang dimaksud secara umum adalah KPJU yang terpilih umumnya memang KPJU

yang sudah unggul di sektornya, baik dalam aspek kapasitas produksinya, luas lahan, serapan tenaga kerja

dan kontribusinya bagi perekonomian daerah. Titik kritis yang dimaksud secara umum adalah lebih kepada

persoalan biaya produksi/proses yang masih tinggi, tingkat produktivitas yang belum optimal, teknologi

pengembangan yang belum ada/minim, teknologi pasca panen untuk peningkatan nilai tambah, dan

perluasan akses pasar.

36

Bab V. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan

Pengelolaan Uang Rupiah

5.1. PENYELENGGARAAN LAYANAN

SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI

Pada triwulan I 2017, transaksi kliring

melalui Sistem Kliring Nasional Bank

Indonesia (SKNBI) di Sulawesi Utara dan

Provinsi Gorontalo tercatat sebesar Rp 2,42

triliun. Angka tersebut menurun


tercatat sebesar Rp 2,86 triliun seiring

dengan normalisasi aktivitas perekonomian

pasca berakhirnya momentum pergantian

tahun pada triwulan IV 2016 sesuai dengan

tren historisnya. Secara pertumbuhan,

transaksi kliring kembali mengalami

penurunan yaitu sebesar 15,7% (yoy) pada

triwulan I 2017 lebih rendah dari pada

triwulan IV 2016 yang menurun sebesar

12,4% (yoy). Penurunan tersebut terutama

disebabkan oleh pemberlakuan ketentuan

atas caping SKNBI menjadi Rp100 juta sejak

1 Juli 2016, dimana pada triwulan IV 2015

sempat berlaku caping Rp500 juta serta

adanya ketentuan batas nilai nominal

transfer dana menggunakan BI-RTGS adalah

di atas Rp 100 juta. Ketentuan tersebut

menyebabkan penggunaan SKNBI pada

triwulan IV 2015 tumbuh meningkat

kemudian mengalami penurunan memasuki

pertengahan tahun 2016 sehingga terjadi

switching preferensi masyarakat untuk

menggunakan BI-RTGS sebagai media

transaksi. Hal tersebut berdampak pada

pertumbuhan transaksi kliring melalui

SKNBI mengalami penurunan.

Grafik 5.1. Perkembangan Transaksi

Kliring SKNBI

Bank Indonesia terus melakukan upaya

menjaga kelancaran transaksi pembayaran

nontunai. Upaya yang dilakukan antara lain

melalui implementasi SKNBI Generasi II

sejak 5 Juni 2015, mendorong Gerakan

Nasional Non Tunai (GNNT) melalui Layanan

Keuangan Digital (LKD) dan elektronifikasi

serta melakukan pemantauan pada

Koordinator Pertukaran Warkat Debit

(KPWD).

Guna meningkatkan penggunaan LKD di

Sulawesi Utara, Bank Indonesia berupaya

memperluas implementasi LKD melalui

dorongan kepada BRI, Bank Mandiri dan BNI

yang merupakan bank penyelenggara LKD di

Sulawesi Utara, untuk melakukan ekspansi

agen LKD di tiap-tiap daerah. Untuk

mendukung upaya tersebut, Bank Indonesia

juga melakukan mediasi perbankan dan

pihak penyedia jaringan.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong

elektronifikasi, Bank Indonesia telah

menyusun Roadmap Elektronifikasi untuk

tahun 2017-2019 yang akan menjadi

panduan dalam implementasi

elektronifikasi transaksi keuangan di

wilayah Sulawesi Utara.

Berbagai sosialisasi dan edukasi GNNT

terus dilakukan oleh Bank Indonesia pada

berbagai kesempatan dan kepada beragam

stakeholders. Pada bulan Januari 2017,

sosialisasi GNNT dilakukan di Kotamobagu

kepada pemda, masyarakat dan pelajar. Di

bulan Februari, Bank Indonesia Sulawesi

Utara menyelenggarakan edukasi keuangan

di Melonguane, Kabupaten Kepulauan

Talaud yang merupakan Kabupaten terluar

dibagian utara Indonesia. -30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000


2013 2014 2015 2016


Nilai Transaksi (Rp Triliun) Pertumbuhan (yoy) (rhs)

37

Bank Indonesia juga telah

menyempurnakan ketentuan Bilyet Giro

melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI)

No.18/41/PBI/2016 tanggal 21 November

2016 yang akan berlaku mulai tanggal 1

April 2017. Untuk memastikan ketentuan

tersebut dapat dipahami oleh perbankan

dan masyarakat Sulawesi Utara, Bank

Indonesia telah melakukan sosialisasi

kepada Perbankan pada dan publikasi di

media massa sepanjang bulan Maret 2017.

Di sisi dukungan pada kelancaran sistem

kliring, Bank Indonesia melakukan

pemantauan kepatuhan KPWD melalui

analisis laporan berkala setiap bulan secara

off-site serta pemeriksaan on-site. Pada

triwulan I 2017 pemantauan langsung

dilakukan di KPWD Sangihe. Di Sulawesi

Utara, terdapat 5 penyelenggara kliring

yaitu Bank Indonesia di Manado, dan 3

KPWD yang terdiri dari BNI di Kotamobagu,

Bank Mandiri di Kep. Sangihe, dan BNI di

Bitung. Dukungan pada kelancaran sistem

kliring dilakukan juga dalam bentuk

sosialisasi terkait Daftar Hitam Nasional dan

peraturan Sistem Kliring Nasional Bank

Indonesia (SKNBI) Gen II kepada peserta

kliring lokal Manado pada November 2016.

Pada bulan Januari 2017, Bank Indonesia

telah melakukan sosialisasi penyampaian

ketentuan Bilyet Giro dan ketentuan lainnya

kepada peserta kliring. Rencana yang akan

dilakukan sepanjang semester I 2017 ini

yaitu pemeriksaan on-site seluruh KPWD

(Bitung, Kotamobagu, Provinsi Gorontalo

dan Tahuna).

Untuk mendukung industri Pariwisata,

khususnya kegiatan Usaha Penukaran

Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang

lebih sehat dan mencegah risiko

pemanfaatan KUPVA BB untuk kegiatan

pencucian uang, pendanaan terorisme, judi

on-line, dan kejahatan lainnya, Bank

Indonesia juga telah menerbitkan PBI

No.18/20/PBI/2016 tanggal 3 Oktober 2016.

Dalam PBI tersebut diatur bahwa setiap

penyelenggara KUPVA BB yang tidak

memperoleh wajib memperoleh izin dari

Bank Indonesia. Terhadap penyelenggara

KUPVA BB yang belum memperoleh izin

Bank Indonesia diwajibkan untuk menutup

kegiatan usaha dan mengajukan izin kepada

Bank Indonesia. Terkait hal tersebut,

sepanjang bulan Februari 2017 telah

dilakukan beberapa sosialisasi kepada KC

KUPVA BB yang berkantor pusat diluar

Sulawesi Utara, PHRI, ASITA, serta

koordinasi dengan Polda, BNN dan Dinas

Pariwisata untuk perumusan strategi

penertiban. Berdasarkan hasil market

intelegence dan koordinasi dengan instansi

/ pihak terkait, hingga saat ini belum

ditemukan adanya KUPVA BB yang tidak

berizin di Sulawesi Utara.

5.2. PENGELOLAAN UANG TUNAI

Pergerakan aliran masuk uang kartal dari

masyarakat ke kas Bank Indonesia pada

triwulan I 2017 masih mengikuti pola

historisnya yaitu menunjukkan adanya

peningkatan net-inflow pada setiap awal

tahun. Permintaan masyarakat akan uang

kartal sejalan dengan aktivitas

perekonomian yang juga mulai mereda,

tercermin dari aktivitas setoran-bayaran

uang tunai yang tercatat net-inflow sebesar

Rp 1,6 triliun, berkebalikan dengan


tercatat net outflow (lebih besar uang kartal

yang keluar dari Bank Indonesia) Rp 1,5

triliun.

Grafik 5.2. Perkembangan Aliran Uang

Kartal (Rp triliun)

Seiring dengan kebijakan clean money

policy, kegiatan pemusnahan uang tidak

layak edar (UTLE) terus dilakukan oleh

Bank Indonesia. Pada triwulan I 2017,

sejalan dengan meningkatnya aliran uang

(3)

(2)

(1)

-

1

2

3


2014 2015 2016 2017


Inflow Outflow Netflow

38

kartal yang masuk ke kas Bank Indonesia,

jumlah UTLE yang dimusnahkan juga

mengalami peningkatan mencapai Rp 1,00

Triliun dengan rasio terhadap inflow sebesar

42%. Jumlah pemusnahan tersebut lebih

tinggi dari triwulan sebelumnya yang

tercatat sebesar Rp 354,1 Miliar dengan

rasio terhadap inflow 27,4%.

Untuk mewujudkan ketersediaan Uang

Rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan

yang sesuai, dan kondisi yang layak edar,

pada tahun ini kami berencana untuk

membuka 3 (tiga) titik layanan kas titipan

baru di Kab.Kep.Talaud, Kab.Kep.Sitaro, dan

Kota Bitung. Pembukaan layanan kas titipan

baru kami nilai sangat dibutuhkan dalam

mendukung transaksi ekonomi masyarakat

melalui penyediaan kebutuhan Uang Rupiah

yang layak edar, dan menjaga kedaulatan

Rupiah di NKRI.

Selain melalui kas titipan, Bank Indonesia

juga telah mengoptimalkan layanan kas

keliling, yang tidak hanya menjangkau pusat

bisnis modern, namun juga hingga ke pasar

tradisional di tingkat Kecamatan di setiap

Kab/Kota di Sulawesi Utara. Sepanjang

triwulan I-2017, telah menyelenggarakan 56

kegiatan kas keliling yang menjangkau

beberapa Kab/Kota yaitu Kota Manado,

Kota Kotamobagu, Kota Bitung, Kab.

Minahasa, Kab. Minahasa Utara, Kab.

Minahasa Selatan, dan Kab. Bolaang

Mongondow Timur yang juga dirangkaikan

dengan edukasi kepada masyarakat

mengenai ciri keaslian Uang Rupiah untuk

memitigasi risiko peredaran Uang palsu di

Sulawesi Utara.

Bank Indonesia juga menyelenggarakan

pelayanan jasa kas titipan dalam rangka

penyediaan kebutuhan uang kartal. Pada

triwulan IV 2016, dilakukan sebanyak 6 kali

dropping kas titipan, yang terdiri dari 1 kali

di Tahuna (Bank Mandiri), 2 kali di Provinsi

Gorontalo (Bank Mandiri) dan 3 kali di

Kotamobagu (Bank Sulawesi UtaraGo).

Sementara itu, penarikan kas titipan

dilakukan juga sebanyak 6 kali dengan

rincian yang sama dengan dropping. Total

dropping kas titipan pada triwulan IV 2016

sebesar Rp 374,48 miliar, meningkat tinggi

dari Rp 126,41 miliar pada triwulan

sebelumnya. Pada bulan Januari 2017, kas

keliling sudah dilakukan sebanyak 2 kali

yaitu ke Tahuna Kabupaten Sangihe dan

Provinsi Gorontalo.

Temuan uang palsu di Sulawesi Utara dan

Provinsi Gorontalo pada triwulan I 2017

sebanyak 103 lembar, meningkat dari

triwulan IV 2016 yang tercatat hanya

sebanyak 23 lembar. Berdasarkan

pecahannya, sepanjang triwulan I 2017,

temuan tersebut terdiri dari 79 lembar

pecahan Rp 100 ribu dan 10 lembar pecahan

Rp 50 ribu. Pemberantasan uang palsu terus

dilakukan Bank Indonesia antara lain

melalui penguatan koordinasi bersama

aparat penegak hukum melalui

penandatanganan Pokok-Pokok

Kesepahaman dalam rangka Mendukung

Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dengan

Kepolisian Daerah Sulawesi Utara pada

tanggal 23 Juni 2015. Bank Indonesia selalu

melakukan klarifikasi Uang Palsu melalui

data dan fisik bilyet setiap bulan yang

kemudian dilaporkan kepada Kepolisian

Daerah Sulawesi Utara untuk ditindaklanjuti

sesuai kewenangannya sebagai penegak

hukum. Selain itu, untuk meningkatkan

kehati-hatian masyarakat, Bank Indonesia

menggiatkan berbagai kegiatan sosialisasi

dan edukasi sepanjang triwulan I 2017

melalui sosialisasi ciri-ciri keaslian uang

rupiah (CCKUR) kepada masyarakat, pelaku

usaha, nasabah perbankan, Pemda, Pelajar

serta pegawai internal. Bank Indonesia juga

terus memperkuat strategi komunikasi

terkait kewajiban penggunaan Uang Rupiah

dalam bertransaksi di wilayah NKRI. Seiring

dengan pengeluaran dan pengedaran 11

(sebelas) pecahan uang Rupiah Tahun Emisi

(TE) 2016, Bank Indonesia Sulawesi Utara

melakukan sosialisasi uang Rupiah TE 2016

disepanjang triwulan I 2017 hingga ke

wilayah perbatasan.

39

Bab VI.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

6.1. KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan di Sulawesi Utara

mengalami perbaikan pada periode

Februari 2017. Perbaikan ketenagakerjaan

di Sulawesi Utara tersebut tercermin dari

tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada

periode Februari 2017 yang sebesar 6,12%,

menurun dari tahun sebelumnya yang

berada di level 6,18%.

Jumlah tenaga kerja meningkat baik secara

pertumbuhan maupun jumlah jiwanya

dibandingkan jumlah peningkatan

angkatan kerja. Kondisi tersebut

menyebabkan TPT mengalami penurunan

yang cukup dalam. Pada periode Februari

2017, peningkatan jumlah angkatan kerja

meningkat sebesar 75 ribu jiwa. Jumlah

yang meningkat tersebut dapat terserap

oleh lapangan kerja dimana jumlah

penduduk yang bekerja bertambah sebesar

91 ribu jiwa. Sementara itu, penyerapan

tenaga kerja mendorong jumlah

pengangguran berkurang hingga 15 ribu

jiwa dibandingkan periode Februari 2016.

Tabel 6.1. Keadaan Ketenagakerjaan

(ribu jiwa)


Grafik 6.1. Tingkat Pengangguran

Terbuka Periode Februari (%)


Berdasarkan lapangan usahanya,

penurunan tingkat pengangguran ditopang

oleh penyerapan tenaga kerja pada

lapangan usaha Pertanian dan Industri.

Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di

lapangan usaha tersebut tumbuh 57,7%

(yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya

yang hanya tumbuh 11,6%.

Penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara

Lapangan usaha Industri meningkat

kinerjanya seiring dengan mulai

membaiknya kinerja sektor pertanian.

Perbaikan cuaca yang terkonfirmasi dari

penurunan indeks El Nino (data BMKG),

serta dukungan program pemerintah

melalui penyaluran bibit/benih, pencetakan

sawah dan bantuan alsintan turut

mendorong penyerapan tenaga kerja di

sektor pertanian yang pada Februari 2016

terkontraksi 14,5% (yoy) kini dapat tumbuh

16,5% (yoy). Penyerapan tenaga kerja juga

didukung oleh lapangan usaha jasa

kemasyarakatan dan perdagangan yang

meningkat kinerjanya sebagai dampak

peningkatan kunjungan wisatawan

mancanegara. Dilihat dari

pertumbuhannya, penyerapan tenaga kerja

pada sektor Industri mencatatkan

pertumbuhan tertinggi sebesar 57,7% yoy,

sejalan dengan pemulihan kinerja Industri

Pengolahan khususnya pengolahan ikan

pasca relaksasi ketentuan mengenai

transhipment.

Hingga Februari 2017, struktur lapangan

pekerjaan secara sektoral tidak mengalami

perubahan dari periode sebelumnya.

Penyerapan tenaga kerja masih

terkonsentrasi di sektor Pertanian,

Perdagangan, dan Jasa Kemasyarakatan

secara berurutan dengan pangsa masing-

masing sebesar 33,34%, 24,77% dan

19,14%.

Keadaan Ketenagakerjaan Feb-15 Feb-16 Feb-17Growth

Feb-16

Growth

Feb-17

Penduduk 15 thn ke atas 1.781 1.779 -0,13% -100,00%

Angkatan kerja 1.180 1.184 1.259 0,34% 6,33%

Bekerja 1.078 1.091 1.182 1,23% 8,33%

Pengangguran 103 93 77 -9,36% -17,10%

TPAK (%) 66,24 66,55 68,78

TPT (%) 8,69 7,82 6,12

10,46

9,19

8,42

7,5 7,26

8,69

7,82

6,12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

40

Tabel 6.2. Penduduk Usia 15 Tahun Ke

Atas yang Bekerja Menurut Lapangan

Pekerjaan Utama (ribu orang)


Sejalan dengan peningkatan tenaga kerja

di lapangan usaha pertanian, pekerjaan

informal menunjukkan peningkatan

jumlah tenaga kerja secara signifikan dan

masih mendominasi jenis lapangan

pekerjaan di Sulawesi Utara. Berdasarkan

status pekerjaan, TK informal meningkat

tinggi, sementara TK formal relatif sama

sejalan dengan pertumbuhan sektor

industri dan perdagangan. Sektor Industri

pada 2016 tumbuh 1,1% (yoy), melambat

lebih dalam dari 2,69% pada 2015. Sektor

perdagangan 2016 tumbuh 6,05%,

cenderung stagnan dibandingkan 2015

sebesar 6,0%. Senada dengan hal itu,

pekerja yang berusaha sendiri dan pekerja

keluarga/tak dibayar yang merupakan

karakteristik lapangan usaha pertanian juga

mengalami peningkatan penyerapan tenaga

kerja. Hal tersebut juga terkonfirmasi dari

peningkatan tenaga kerja dengan jumlah

jam kerja 1-7 jam per minggu. Tenaga kerja

yang bekerja dengan jumlah jam tersebut

meningkat 77,5% (yoy) dari 14ribu jiwa

menjadi 25 ribu jiwa pada Februari 2017.


Atas yang Bekerja Menurut Status

Pekerjaan Utama (ribu orang)


Selain itu, penyerapan tenaga kerja di

lapangan usaha pertanian terkonfirmasi

oleh peningkatan tenaga kerja

berdasarkan pendidikannya. Tenaga kerja

dengan pendidikan SD ke bawah yang

merupakan karakteristik dari lapangan

usaha pertanian mengalami peningkatan

pertumbuhan sebesar 17,8% (yoy), lebih

tinggi dibandingkan Februari 2016 yang

hanya tumbuh 3,7%. Peningkatan tersebut

mendorong jumlah tenaga kerja

berpendidikan SD ke bawah bertambah

sebanyak 70 ribu jiwa menjadi 468 ribu jiwa

pada Februari 2017. Adapun tenaga kerja

dengan pendidikan SD ke bawah memiliki

pangsa 42% dari total seluruh tenaga kerja

di Sulawesi Utara.


Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan

Tertinggi yang Ditamatkan (ribu orang)


Perbaikan keadaan ketenagakerjaan yang

tercermin dari penurunan TPT terjadi di

seluruh jenjang pendidikan tenaga kerja.

TPT penduduk dengan pendidikan SD ke

bawah dan Diploma I/II/III merupakan yang

terendah, sedangkan TPT penduduk dengan

pendidikan Universitas merupakan yang

tertinggi.

Tabel 6.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

Menurut Pendidikan Tertinggi yang

Ditamatkan (%)


6.2. KESEJAHTERAAN

Kondisi kesejahteraan di Sulawesi Utara

secara umum mengalami peningkatan

seiring dengan perbaikan indikator-

indikator kesejahteraan. Indikator-

Lapangan Pekerjaan Utama Feb-15 Feb-16 Feb-17Growth

Feb-16

Growth

Feb-17

Pangsa

Feb-17

Pertanian 371,6 317,8 370,2 -14,5% 16,5% 33,34%

Industri 51,2 57,1 90,1 11,6% 57,7% 8,11%

Konstruksi 67,1 94,0 86,3 40,2% -8,3% 7,77%

Perdagangan 249,1 255,6 275,0 2,6% 7,6% 24,77%

Transportasi 97,1 93,2 86,0 -4,0% -7,8% 7,74%

Keuangan 33,6 23,6 24,6 -29,6% 4,0% 2,21%

Jasa Kemasyarakatan 190,0 220,6 212,5 16,1% -3,7% 19,14%

Lainnya 18,1 29,3 37,3 62,0% 27,3% 3,36%

Status Pekerjaan Feb-15 Feb-16 Feb-17Growth

Feb-16

Growth

Feb-17

Pangsa

Feb-17

Formal 416,40 471,10 471,30 13,14% 0,04% 39,88%

Informal 661,30 620,30 710,60 -6,20% 14,56% 60,12%

Pendidikan Tertinggi yang

DitamatkanFeb-15 Feb-16 Feb-17

Growth

Feb-16

Growth

Feb-17

Pangsa

Feb-17

SD Ke bawah 383,5 397,7 468,4 3,7% 17,8% 42,2%

SMP 218,8 206,5 234,5 -5,6% 13,6% 21,1%

SMA 224,4 229,3 226,7 2,2% -1,1% 20,4%

SMK 119,3 90,5 126,1 -24,2% 39,3% 11,4%

Diploma I/II/III 23,8 24,1 33,4 1,3% 38,5% 3,0%

Universitas 107,9 103,6 92,9 -3,9% -10,4% 8,4%

2015 2016

Feb Feb

SD Ke bawah 3,95 2,72

Sekolah Menengah Pertama 6,70 5,63

Sekolah Menengah Atas 9,17 9,76

Sekolah Menengah Kejuruan 16,05 9,62

Diploma I/II/III 7,08 4,03

Universitas 11,59 10,26

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

41

indikator tersebut antara lain upah, tingkat

kemiskinan, dan Nilai Tukar Petani.

Pada tahun 2017, upah minimum provinsi

(UMP) meningkat sehingga mendorong

kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.

Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara

tahun 2017 ditetapkan pemerintah daerah

sebesar Rp 2.598.000, meningkat sebesar

8,25% (yoy) dari UMP tahun 2016 yakni Rp

2.400.000. Berdasarkan spasialnya, UMP

Provinsi Sulawesi Utara merupakan UMP

tertinggi ketiga secara Nasional (di bawah

Jakarta dan Papua).

Naiknya kesejahteraan masyarakat

Sulawesi Utara juga tercermin dari tingkat

kemiskinan yang mengalami penurunan.

Pada posisi September 2016 (data terakhir),

tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara

tercatat sebesar 8,20%, menurun dari posisi

September 2015 (8,98%). Hal ini didorong

oleh menurunnya jumlah pengangguran di

Sulawesi Utara sebagai dampak dari kinerja

perekonomian yang meningkat pada tahun

2016 dibanding tahun sebelumnya.

Perbaikan kesejahteraan juga tercermin

dari peningkatan pendapatan masyarakat di

tengah garis kemiskinan yang bergeser naik,

sementara tingkat kemiskinan mengalami

penurunan. Garis kemiskinan total

termasuk makanan dan non-makanan pada

September 2016 sebesar Rp

318.984/kapita/bulan, meningkat dari Rp

307.104 pada September 2015. Meskipun

garis kemiskinan meningkat, namun tingkat

kemiskinan mengalami penurunan,

sehingga diindikasikan pendapatan

meningkat lebih tinggi dibandingkan

kenaikan garis kemiskinan. Perbaikan

tingkat kemiskinan yang terjadi di Sulawesi

Utara menunjukkan bahwa daya beli

masyarakat mengalami kenaikan yang

tercermin dari Indeks Kedalaman

Kemiskinan menurun dari 1,539 pada

September 2015 menjadi 1,377 pada

September 2016. Namun demikian,

menurut daerahnya, kenaikan daya beli

hanya terjadi pada penduduk di pedesaan,

sementara daya beli penduduk di perkotaan

mengalami penurunan. Indeks Kedalaman

Kemiskinan di perkotaan meningkat dari

0,634 menajdi 0,791. Hal tersebut sejalan

dengan pertumbuhan konsumsi yang

mengalami perlambatan pada tahun 2016.

Perbaikan tingkat kemiskinan juga terjadi di

seluruh lapisan masyarakat tercermin dari

Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami

penurunan, dari 0,443 menjadi 0,336.

Namun sama halnya dengan Indeks

Kedalaman Kemiskinan, perbaikan

ketimpangan pengeluaran di antara

penduduk miskin hanya terjadi di pedesaan,

sedangkan ketimpangan meningkat di

daerah perkotaan. Kondisi tersebut sejalan

dengan kinerja lapangan usaha pertanian

meningkat dimana lapangan usaha tersebut

terkonsentrasi di daerah pedesaan. Selain

dampak dari peningkatan pertumbuhan

ekonomi, perbaikan keadaan kesejahteraan

didukung juga oleh faktor lain antara lain

inflasi harga bahan pangan yang terkendali

dan program pemerintah daerah “ODSK”

Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan yang

terbukti efektif dalam mengurangi

kemiskinan. Apabila dibandingkan dengan

nasional dan provinsi lain di Kawasan

Sulawesi, tingkat kemiskinan Sulawesi Utara

merupakan yang paling rendah, di bawah

Sulawesi Selatan (9,24%) dan nasional

(10,70%), sedangkan tingkat kemiskinan

tertinggi tercatat di Provinsi Gorontalo

dengan tingkat 17,63%.

Tabel 6.6. Indikator Keadaan

Kesejahteraan


Indikator kesejahteraan petani yaitu Nilai

Tukar Petani (NTP) mengalami penurunan.

NTP mengalami perbaikan pertumbuhan

dari -2,91% (yoy) pada tahun 2015 menjadi

-0,20% pada tahun 2016. Perbaikan

pertumbuhan NTP pada tahun 2016 sejalan

Indikator Sep-15 Sep-16

Tingkat Kemiskinan (%) 8.98 8.20

Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) 217.15 200.35

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) 307.10 318.98

Indeks Kedalaman Kemiskinan 1.539 1.377

Indeks Keparahan Kemiskinan 0.443 0.336

42

dengan perbaikan cuaca yang mendorong

peningkatan produksi komoditas pertanian.

NTP 2014 tercatat sebesar 99,37, kemudian

menurun menjadi 96,48 pada 2015 dan

mengalami sedikit penurunan menjadi

96,28 pada 2016 dengan. Memperhatikan

tingkat kesejahteraan petani yang masih

berada di bawah batas sejahtera,

pemerintah perlu terus mendorong

berbagai program peningkatan lapangan

usaha pertanian.

Grafik 6.2. Nilai Tukar Petani

88

90

92

94

96

98

100

102


2013 2014 2015 2016 2017

NTP Sulut Minimum Sejahtera

43

Bab VII.

Prospek Perekonomian Daerah

7.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian Sulawesi Utara pada triwulan

II 2017 diperkirakan tumbuh meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara

diperkirakan berada pada kisaran 6,0-6,4%

(yoy), meningkat dibandingkan triwulan I

2017.

Dari sisi lapangan usaha, faktor pendorong

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yaitu

peningkatan kinerja pertanian seiring dengan

membaiknya produksi perkebunan, perikanan

dan pertanian tanaman pangan. Produksi

perkebunan khususnya komoditas kelapa

membaik dampak base effect awal tahun 2016

yang masih dilanda El Nino dari tahun 2015.

Produksi perikanan membaik seiring dengan

perbaikan cuaca dibandingkan triwulan I 2017,

sehingga kegiatan melaut sudah berjalan

lancar. Produksi tanaman pangan juga

membaik seiring dengan perbaikan cuaca serta

program pencetakan sawah dan penyaluran

bantuan alsintan oleh pemerintah. Perbaikan

produksi pertanian mendorong pasokan pada

kategori industri pengolahan yang didominasi

oleh industri makanan dan minuman

khususnya pengolahan kelapa dan ikan.

Perbaikan kinerja pertanian akan mendorong

kinerja perdagangan seiring dengan

meningkatnya sumber pendapatan. Pada

triwulan II 2017, adanya hari raya Idul Fitri juga

akan mendorong aktivitas perdagangan. Hal

tersebut tercermin dari perkembangan Indeks

Ekspektasi Konsumen terhadap kondisi

ekonomi 3 bulan kedepan yang meningkat

pada bulan Januari dan Februari,

dibandingkan bulan Oktober, November dan

Desember. Selanjutnya, kinerja konstruksi juga

akan meningkat seiring dengan dimulainya

proyek pembangunan infrastruktur oleh

pemerintah. Dari rumah tangga, pelonggaran

LTV akan memberikan dorongan untuk

pembelian rumah. Setelah melambat pada

triwulan I 2016, kinerja sektor pariwisata, yang

tercermin dari kategori transportasi dan

penyediaan jasa akomodasi dan akmamin akan

meningkat seiring masuknya musim liburan

pada bulan Juni sehingga mendorong

kunjungan wisatawan. Selain itu, pembukaan

beberapa rute baru juga diperkirakan

mendorong kategori transportasi. Rute baru

yang dibuka yaitu Manado-Morotai, Manado-

Raja Ampat dan Manado-Gorontalo.

Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi

akan didorong oleh peningkatan konsumsi

rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan

pertumbuhan investasi dan ekspor yang

diperkirakan terbatas. Komponen investasi

akan meningkat seiring dengan pembangunan

infrastruktur oleh pemerintah dan permintaan

pembelian rumah oleh rumah tangga. Namun,

sektor swasta masih menjadi misteri pada

triwulan-triwulan yang akan datang.

Berdasarkan hasil liaison, beberapa pelaku

usaha menyatakan bahwa pesimis terhadap

pemulihan ekonomi global tahun 2017. Hal

tersebut juga diperkirakan akan memengaruhi

perkembangan ekspor ke depan.

Grafik 7.1. Indeks Ekspektasi Konsumen

140.0

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Sementara itu, sepanjang keseluruhan tahun

2017, perekonomian Sulawesi Utara

diperkirakan tumbuh meningkat

- 20.0 40.0 60.0 80.0

100.0 120.0

160.0 180.0

2015 2016 2017

44

dibandingkan tahun 2016. Ekonomi Sulawesi

Utara diperkirakan tumbuh pada kisaran

6,16,5% (yoy). Proyeksi peningkatan

pertumbuhan didorong oleh berbagai faktor.

Dari sisi lapangan usaha, kategori pertanian,

industri, perdagangan dan konstruksi serta

sektor pariwisata akan mengalami

peningkatan pertumbuhan. Kinerja pertanian

akan terbantu juga oleh pencetakan sawah

dan penyaluran bantuan alsintan oleh

pemerintah. Total sawah yang ditargetkan

dicetak tahun 2017 yaitu sebanyak 2.400 ha.

Dari sisi jenis penggunaan, faktor pendorong

ekonomi yaitu konsumsi rumah tangga,

konsumsi pemerintah, dan investasi. Konsumsi

rumah tangga selain ditopang oleh kinerja

pertanian, juga akan ditopang oleh kenaikan

UMP tahun 2017.

Di tengah proyeksi peningkatan tersebut,

beberapa faktor risiko baik dari sisi eksternal

maupun internal tetap perlu mendapat

perhatian. Dari sisi eksternal yaitu terbatasnya

pemulihan ekonomi dunia sehingga dapat

menyebabkan permintaan ekspor Sulawesi

Utara ikut tumbuh terbatas. Selain itu, potensi

kuat meningkatnya suku bunga Fed Fund Rate

(FFR) yang dapat berpengaruh pada jumlah

Foreign Direct Investment yang masuk ke

Sulawesi Utara. Masih dari Amerika Serikat,

kebijakan proteksionisme yang diterapkan

berpotensi memengaruhi ekspor Sulawesi

Utara. Dari sisi internal, beberapa risiko

dimaksud antara lain kondisi cuaca yang

semakin tidak pasti atau potensi terjadinya La

Nina pada akhir tahun 2017, potensi

penerimaan pajak atau sumber pendapatan

negara yang rendah, dan masalah

pembebasan lahan yang sering terjadi pada

lokasi pembangunan infrastruktur sehingga

menghambat pembangunan.

Untuk mendukung peningkatan investasi,

Pemerintah Daerah terus berupaya mengimplementasikan layanan KLIK

(Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi),

pengurusan izin 3 jam, pembangunan

infrastruktur strategis, dan juga bekerja sama

dengan Bank Indonesia dalam pengembangan

Regional Investor Relation Unit (RIRU).

7.2. INFLASI

Pada triwulan kedua 2017, tekanan inflasi

Sulawesi Utara diperkirakan sedikit

meningkat dibandingkan triwulan I 2017,

namun demikian masih berada dalam rentang

target inflasi tahun 2017 4±1%. Inflasi secara

tahunan diperkirakan sebesar 3,13±1% (yoy)

pada triwulan II 2017.

Secara bulanan, inflasi terjadi di bulan Mei

dan Juni, sedangkan pada bulan April

diperkirakan mengalami deflasi. Pada bulan

April 2017, IHK Sulawesi Utara diperkirakan

mengalami deflasi sebesar 0,11% (mtm).

Deflasi tersebut disebabkan oleh turunnya

harga beras seiring dengan musim panen beras

pada bulan Februari hingga Maret 2017. Pada

bulan Mei, inflasi terutama didorong oleh

pengalihan subsidi tarif listrik 900 VA yang

bersifat permanen. Sementara itu, pada bulan

Juni 2017, inflasi akan disumbang oleh tomat

sayur, beras dan paket liburan. Naiknya harga

tomat sayur dan beras disebabkan oleh

peningkatan permintaan seiring dengan

perayaan hari raya Idul Fitri pada bulan Juni

2017.

Terdapat beberapa faktor risiko inflasi lainnya

yang harus diwaspadai pada 2017 antara lain:

(i) Dampak perbaikan ekonomi pada

peningkatan permintaan yang tidak

sepenuhnya dapat direspon; (ii) Potensi

tekanan imported inflation seiring

meningkatnya ketidakpastian global yang

memberi pengaruh pada pergerakan kurs; (iii)

Kondisi cuaca yang tidak menentu; dan (iv)

Tidak optimalnya upaya penguatan

infrastruktur pangan, serta (v) rencana

kenaikan harga LPG dan BBM pada tahun

2017.

45

Daftar Istilah dan

Singkatan

PDRB Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan

hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu

mtm month to month. Perbandingan antara satu bulan dan bulan sebelumnya.

qtq quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan

sebelumnya.

yoy year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Indeks

Keyakinan

Konsumen (IKK)

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi

saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala

1-100

Indeks Harga

Konsumen (IHK)

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan

jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indeks Kondisi

Ekonomi

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen

terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100

Indeks

Ekspektasi

Konsumen

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen

terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1-100

Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil

pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah.

Dana

Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan

pemberian otonomi.

Indeks

Pembangunan

Manusia (IPM)

Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian ratarata

3 (tiga) hal kualitas hidup yaitu : pendidikan, kesehatan dan daya beli.

Inflasi Kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan bersifat

persisten. Perubahan (laju) inflasi umumnya diukur dengan melihat perubahan

harga pada sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, seperti

tercermin pada perkembangan indeks harga konsumen (IHK). Berdasarkan

faktor penyebabnya, inflasi dapat dipengaruhi baik dari penawaran maupun

dari permintaan.

Volatile Foods Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan

harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.

46

Administered

Price

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan

harganya diatur pemerintah.

M1 Disebut sebagai narrow money (uang beredar dalam arti sempit), terdiri dari

uang kartal dan uang giral

M2 Disebut broad money atau uang beredar dalam arti luas, merupakan indikator

tingkat likuiditas perekonomian, terdiri dari uang kartal, uang giral dan uang

kuasi (tabungan dan deposito baik dalam mata uang rupiah maupun asing).

Mo Disebut uang primer (base money) merupakan kewajiban otoritas moneter (di

dalam neraca bank sentral), terdiri dari uang kartal pada bank umum dan

masyarakat ditambah dengan saldo giro bank umum dan masyarakat dibank

sentral.

Uang Kartal Uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk uang kas pada kas

negara (KPKN) dan bank umum.

Uang Giral Terdiri dari rekening giro masyarakat dibank, kiriman uang, simpanan berjangka

dan tabungan yang sudah jatuh tempo yang seluruhnya merupakan simpanann

penduduk dalam rupiah pada sistem moneter.

NIM Singkatan dari Net Interest Margin adalah selisih antara penerimaan bunga yang

diperoleh oleh bank dengan biaya bunga yang harus dibayar.

NPLs Singkatan dari Non Performing Loans disebut juga kredit bermasalah, dengan kolektibiltas kurang lancar (3), diragukan(4) dan macet (5) menurut ketentuan BI.

Restrukturisasi

kredit

Upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur

dapat memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain dengan melalui :

restrukturisasi, re-scheduling atau konversi kepemilikan.

UMKM Singkatan dari Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai skala

pinjaman antara Rp50 juta s/d Rp5 miliar.

UYD

Singkatan dari uang yang diedarkan, adalah uang kartalyang berada

dimasyarakat ditambah dengan uang yang berada di kas bank.

Inflow Uang kartal yang masuk ke BI, melalui kegiatan setoran yang dilakukan oleh bank

umum.

Outflow Uang kartal yang keluar dari BI melaui proses penarikan uang tunai bank umum

dari giro di BI atau pembayaran tunai melalui BI.

Netflow Selisih antara outflow dan inflow.

PTTB Pemberian tanda tidak berharga, adalah bagian dari kegiatan untuk menarik

uang yang sudah tidak layak edar, sehingga uang yang disediakan oleh BI

tersebut dapat berada dalam kondisi layak dan segar (fit for circulation) untuk

bertransaksi.

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI … · Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan...

Documents

Transcript of KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI … · Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan...