Kajian Bantuan Pangan Untuk Masyarakat Miskin

Click here to load reader

  • date post

    08-Nov-2015
  • Category

    Documents

  • view

    18
  • download

    4

Embed Size (px)

description

Kajian Bantuan Pangan untuk Rumah Tangga Miskin

Transcript of Kajian Bantuan Pangan Untuk Masyarakat Miskin

  • 1

    Kajian Kebijakan

    Bantuan Pangan yang Menyejahterakan Petani Lokal Melalui RASDA Di Kabupaten Kulonprogo

    Ringkasan

    Bantuan pangan merupakan wujud tanggungjawab negara terhadap hak warganya untuk

    memenuhi kebutuhan pangan dan bebas dari kelaparan. Pemerintah Indonesia sejak tahun

    1998 melaksanakan Program RASKIN, atau subsidi beras untuk rumahtangga

    berpenghasilan rendah. Distribusi beras bersubsidi akan mengurangi pengeluaran Rumah

    Tangga Miskin (RTM) untuk pangan pokok beras yang merupakan pengeluaran terbesar

    mereka. Keberhasilan RASKIN diukur dengan indikator 6 Tepat, yaitu tepat: sasaran, jumlah,

    mutu, harga, waktu dan administrasi. Program ini juga diharapkan meningkatkan

    pendapatan petani, perekonomian desa dan daerah.

    Berbagai kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program RASKIN tidak efektif dan belum

    berhasil memenuhi indicator 6T, bahkan terjadi penyimpangan. Meskipun perbaikan telah

    dibuat dan anggaran ditingkatkan, masalah pengelolaan Raskin masih terus terjadi. Oleh

    karena bantuan pangan masih diperlukan oleh RTM, maka diperlukan upaya terobosan

    dengan menata ulang Program Raskin. Serangkaian kegiatan kajian, seminar dan lokakarya

    yang dilakukan oleh InProSuLA dan Gabungan Kelompok Petani (Gapokatan) bersama

    Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan pentingnya mendesentralisasi

    Program Raskin menjadi Rasda dengan melibatkan Rumah Tangga Sasaran (RTS), petani,

    pemerintah tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota dan provinsi dalam perencanaan,

    pelaksanaan dan evaluasi.

    Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah surplus beras dan sebagian besar penduduknya

    sebagai petani padi, merasa perlu menginisiasi perubahan Raskin menjadi Rasda. Rasda

    dimaksudkan sebagai upaya untuk memperbaiki Raskin dengan melibatkan petani setempat

    dalam pengadaan dan distribusi sampai titik bagi. Agar Rasda dapat dilaksanakan, maka

    Pemda Kabupaten Kulon Progo perlu: (1) membuat Peraturan Bupati tentang Rasda sebagai

    payung hukum; (2) membuat Rencana Aksi Rasda; dan (3) membentuk kelembagaan

    pelaksana Rasda, dan (4) membuat Pedoman Pelaksanaan Rasda.

  • 2

    Bab I

    Bantuan Pangan dalam Kerangka Pemenuhan Hak atas Pangan

    Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan merupakan hak asasi tiap orang. Pemenuhan pangan merupakan komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan merupakan prasyarat bagi pemenuhan hak-hak dasar lainnya, seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Karena pemenuhan pangan sangat penting, maka setiap negara mengutamakan pembangunan pangan sebagai fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

    Komitmen Indonesia untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak atas pangan warga negaranya antara lain diwujudkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Selain itu juga diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan). UU Pangan tahun 2012 mengamanatkan agar penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional.

    Pembangunan ketahanan pangan juga menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional seperti tertuang dalam RPJMN 2010-2014. RPJMN menggunakan strategi pembangunan sistem pangan nasional yang dikenal dengan triple track strategy, yaitu: pro-growth, pro-job, dan (c) pro-poor untuk penurunan kemiskinan dan kesenjangan melalui revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan serta pengembangan usaha kecil menengah. RPJMN di bidang pangan kemudian dijabarkan dalam Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014.

    Selain triple track strategy, KUKP juga menggunakan pendekatan jalur ganda (twin-track approach) yang merupakan bagian Lima Prinsip Roma yang dihasilkan KTT Pangan tahun 2009. Pendekatan jalur ganda juga menjadi strategi dalam dokumen Global Strategic Framework for Food Security & Nutrition (2013). Jalur pertama, yakni aksi langsung dan segera untuk mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi bagi yang paling rentan melalui intervensi bantuan pangan, intervensi gizi, bantuan tunai, dan intervensi kebijakan harga pangan. Jalur kedua, yakni tindakan jangka menengah/panjang untuk membangun ketahanan pangan dan mengatasi akar penyebab kelaparan. Dua jenis intervensi dalam pendekatan jalur ganda ini perlu dilakukan secara simultan dan terkoordinasi agar berhasil memerangi kelaparan dan semakin menyadari hak atas pangan yang memadai.

  • 3

    Bab II

    Bantuan Pangan melalui Program RASKIN

    Beras merupakan pangan pokok 95% penduduk Indonesia dengan rata-rata konsumsi beras 113,7 kg/jiwa/tahun. Sebagian besar (65%) pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan digunakan untuk membeli bahan makanan dan proporsi pengeluaran untuk beras sekitar 29% dari total pengeluaran (BPS, 2011). Kerawanan pangan akibat krisis moneter 1997/1998 mendorong pemerintah mengembangkan program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang merupakan program darurat dan bagian dari jaring pengaman social sejak Juli 1998. Sejak tahun 2002 OPK diganti menjadi Program RASKIN dan selanjutnya diperluas fungsinya dan menjadi bagian dari program penanggulangan kemiskinan pada kluster I, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu.

    Program RASKIN berdasar Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional yang menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) sebagai penanggungjawab utama program dan pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Koordinasi RASKIN tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi RASKIN di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat. Perum BULOG secara khusus ditugasi untuk menyediakan dan menyalurkan beras RASKIN dengan mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

    Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sasaran Program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi. Jumlah beras yang dialokasikan untuk setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) antara 10 - 20 kg per distribusi. Harga beras bersubsidi yang harus dibayar RTS-PM pada awalnya Rp 1.000 per kg dan sejak tahun 2008 dinaikkan menjadi Rp 1.600 per kg di titik distribusi. Frekuensi distribusi antara 10 - 15 distribusi per tahun atau rata-rata sekali per bulan.

    Sasaran RASKIN bersifat dinamis sesuai dengan hasil pembaharuan data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial), ketersediaan sumberdaya anggaran, kebutuhan dan kesiapan pemerintah dan masyarakat di daerah. RTS-PM diperoleh dari Basis Data Terpadu hasil PPLS yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra. Jumlah penerima RASKIN tahun 2011 dan 2012 sejumlah 17,5 juta RTS-PM sedangkan tahun 2013 dan 2014 sejumlah 15,5 juta RTS-PM. Penerima RASKIN dilengkapi dengan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) untuk rumah tangga pengganti hasil musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel).

  • 4

    Tabel 1. Program Raskin 2011 - 2014

    Tahun Anggaran Jumlah RTS-PM

    Alokasi Kg/ RTS/ bulan

    Frekuensi bl/th

    Harga Rp/kg

    2011 15,27 triliun 17.488.007 15 12 1.600

    2012 15,70 triliun 17.488.007 15 12 1.600

    2013 21,4 triliun 15.530.897 15 15 1.600

    2014 18,8 triliun 15.530.897 15 12 1.600

    Diolah dari beberapa sumber

    Anggaran subsidi RASKIN disediakan dalam Anggaran dan Belanja Negara (APBN) dan hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai Titik Distribusi (TD). Anggaran Program Raskin yang dialokasikan oleh APBN selalu naik setiap tahun. Pada 2011, anggarannya Rp 15,27 triliun, tahun 2012 bertambah sedikit menjadi Rp 15,70, tahun 2013 naik Rp 17,1 triliun dan karena mitigasi dari kenaikan harga BBM bersubsisidi - pada pertengahan 2013 ditambah menjadi Rp 21,4 triliun. Anggaran untuk 2014 mencapai Rp 18,8 triliun.

    Biaya untuk penyaluran dari TD sampai dengan RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD digunakan antara lain untuk: biaya operasional RASKIN, biaya angkut dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus, dana talangan, tambahan alokasi kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan. Masyarakat juga dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi dari TD ke RTS-PM.

    Penyaluran beras RASKIN didasarkan pada hasil rencana penyaluran bulanan yang disusun Perum Bulog bersama Tim Koordinasi RASKIN dan dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA). Beras RASKIN disalurkan oleh Perum BULOG ke Titik Distribusi (TD) yaitu lokasi yang ditentukan dan disepakati oleh Perum BULOG dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab mendistribusikan Raskin dari TD ke Titik Bagi (biasanya di kantor desa/kelurahan) dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya RASKIN.

    Keberhasilan Program RASKIN diukur berdasarkan tingkat pencapaia