1

Kajian Kebijakan

Bantuan Pangan yang Menyejahterakan Petani Lokal Melalui RASDA Di Kabupaten Kulonprogo

Ringkasan

Bantuan pangan merupakan wujud tanggungjawab negara terhadap hak warganya untuk

memenuhi kebutuhan pangan dan bebas dari kelaparan. Pemerintah Indonesia sejak tahun

1998 melaksanakan Program RASKIN, atau subsidi beras untuk rumahtangga

berpenghasilan rendah. Distribusi beras bersubsidi akan mengurangi pengeluaran Rumah

Tangga Miskin (RTM) untuk pangan pokok beras yang merupakan pengeluaran terbesar

mereka. Keberhasilan RASKIN diukur dengan indikator 6 Tepat, yaitu tepat: sasaran, jumlah,

mutu, harga, waktu dan administrasi. Program ini juga diharapkan meningkatkan

pendapatan petani, perekonomian desa dan daerah.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program RASKIN tidak efektif dan belum

berhasil memenuhi indicator 6T, bahkan terjadi penyimpangan. Meskipun perbaikan telah

dibuat dan anggaran ditingkatkan, masalah pengelolaan Raskin masih terus terjadi. Oleh

karena bantuan pangan masih diperlukan oleh RTM, maka diperlukan upaya terobosan

dengan menata ulang Program Raskin. Serangkaian kegiatan kajian, seminar dan lokakarya

yang dilakukan oleh InProSuLA dan Gabungan Kelompok Petani (Gapokatan) bersama

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan pentingnya mendesentralisasi

Program Raskin menjadi Rasda dengan melibatkan Rumah Tangga Sasaran (RTS), petani,

pemerintah tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota dan provinsi dalam perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi.

Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah surplus beras dan sebagian besar penduduknya

sebagai petani padi, merasa perlu menginisiasi perubahan Raskin menjadi Rasda. Rasda

dimaksudkan sebagai upaya untuk memperbaiki Raskin dengan melibatkan petani setempat

dalam pengadaan dan distribusi sampai titik bagi. Agar Rasda dapat dilaksanakan, maka

Pemda Kabupaten Kulon Progo perlu: (1) membuat Peraturan Bupati tentang Rasda sebagai

payung hukum; (2) membuat Rencana Aksi Rasda; dan (3) membentuk kelembagaan

pelaksana Rasda, dan (4) membuat Pedoman Pelaksanaan Rasda.

2

Bab I

Bantuan Pangan dalam Kerangka Pemenuhan Hak atas Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan merupakan hak asasi tiap orang. Pemenuhan pangan merupakan komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan merupakan prasyarat bagi pemenuhan hak-hak dasar lainnya, seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Karena pemenuhan pangan sangat penting, maka setiap negara mengutamakan pembangunan pangan sebagai fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

Komitmen Indonesia untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak atas pangan warga negaranya antara lain diwujudkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Selain itu juga diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan). UU Pangan tahun 2012 mengamanatkan agar penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional.

Pembangunan ketahanan pangan juga menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional seperti tertuang dalam RPJMN 2010-2014. RPJMN menggunakan strategi pembangunan sistem pangan nasional yang dikenal dengan triple track strategy, yaitu: pro-growth, pro-job, dan (c) pro-poor untuk penurunan kemiskinan dan kesenjangan melalui revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan serta pengembangan usaha kecil menengah. RPJMN di bidang pangan kemudian dijabarkan dalam Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014.

Selain triple track strategy, KUKP juga menggunakan pendekatan jalur ganda (twin-track approach) yang merupakan bagian Lima Prinsip Roma yang dihasilkan KTT Pangan tahun 2009. Pendekatan jalur ganda juga menjadi strategi dalam dokumen Global Strategic Framework for Food Security & Nutrition (2013). Jalur pertama, yakni aksi langsung dan segera untuk mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi bagi yang paling rentan melalui intervensi bantuan pangan, intervensi gizi, bantuan tunai, dan intervensi kebijakan harga pangan. Jalur kedua, yakni tindakan jangka menengah/panjang untuk membangun ketahanan pangan dan mengatasi akar penyebab kelaparan. Dua jenis intervensi dalam pendekatan jalur ganda ini perlu dilakukan secara simultan dan terkoordinasi agar berhasil memerangi kelaparan dan semakin menyadari hak atas pangan yang memadai.

3

Bab II

Bantuan Pangan melalui Program RASKIN

Beras merupakan pangan pokok 95% penduduk Indonesia dengan rata-rata konsumsi beras 113,7 kg/jiwa/tahun. Sebagian besar (65%) pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan digunakan untuk membeli bahan makanan dan proporsi pengeluaran untuk beras sekitar 29% dari total pengeluaran (BPS, 2011). Kerawanan pangan akibat krisis moneter 1997/1998 mendorong pemerintah mengembangkan program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang merupakan program darurat dan bagian dari jaring pengaman social sejak Juli 1998. Sejak tahun 2002 OPK diganti menjadi Program RASKIN dan selanjutnya diperluas fungsinya dan menjadi bagian dari program penanggulangan kemiskinan pada kluster I, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu.

Program RASKIN berdasar Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional yang menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) sebagai penanggungjawab utama program dan pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Koordinasi RASKIN tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi RASKIN di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat. Perum BULOG secara khusus ditugasi untuk menyediakan dan menyalurkan beras RASKIN dengan mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sasaran Program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi. Jumlah beras yang dialokasikan untuk setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) antara 10 - 20 kg per distribusi. Harga beras bersubsidi yang harus dibayar RTS-PM pada awalnya Rp 1.000 per kg dan sejak tahun 2008 dinaikkan menjadi Rp 1.600 per kg di titik distribusi. Frekuensi distribusi antara 10 - 15 distribusi per tahun atau rata-rata sekali per bulan.

Sasaran RASKIN bersifat dinamis sesuai dengan hasil pembaharuan data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial), ketersediaan sumberdaya anggaran, kebutuhan dan kesiapan pemerintah dan masyarakat di daerah. RTS-PM diperoleh dari Basis Data Terpadu hasil PPLS yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra. Jumlah penerima RASKIN tahun 2011 dan 2012 sejumlah 17,5 juta RTS-PM sedangkan tahun 2013 dan 2014 sejumlah 15,5 juta RTS-PM. Penerima RASKIN dilengkapi dengan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) untuk rumah tangga pengganti hasil musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel).

4

Tabel 1. Program Raskin 2011 - 2014

Tahun Anggaran Jumlah RTS-PM

Alokasi Kg/ RTS/ bulan

Frekuensi bl/th

Harga Rp/kg

2011 15,27 triliun 17.488.007 15 12 1.600

2012 15,70 triliun 17.488.007 15 12 1.600

2013 21,4 triliun 15.530.897 15 15 1.600

2014 18,8 triliun 15.530.897 15 12 1.600

Diolah dari beberapa sumber

Anggaran subsidi RASKIN disediakan dalam Anggaran dan Belanja Negara (APBN) dan hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai Titik Distribusi (TD). Anggaran Program Raskin yang dialokasikan oleh APBN selalu naik setiap tahun. Pada 2011, anggarannya Rp 15,27 triliun, tahun 2012 bertambah sedikit menjadi Rp 15,70, tahun 2013 naik Rp 17,1 triliun dan karena mitigasi dari kenaikan harga BBM bersubsisidi - pada pertengahan 2013 ditambah menjadi Rp 21,4 triliun. Anggaran untuk 2014 mencapai Rp 18,8 triliun.

Biaya untuk penyaluran dari TD sampai dengan RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD digunakan antara lain untuk: biaya operasional RASKIN, biaya angkut dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus, dana talangan, tambahan alokasi kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan. Masyarakat juga dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi dari TD ke RTS-PM.

Penyaluran beras RASKIN didasarkan pada hasil rencana penyaluran bulanan yang disusun Perum Bulog bersama Tim Koordinasi RASKIN dan dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA). Beras RASKIN disalurkan oleh Perum BULOG ke Titik Distribusi (TD) yaitu lokasi yang ditentukan dan disepakati oleh Perum BULOG dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab mendistribusikan Raskin dari TD ke Titik Bagi (biasanya di kantor desa/kelurahan) dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya RASKIN.

Keberhasilan Program RASKIN diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Agar pelaksanaan program RASKIN dilakukan secara dan mencapai sasaran 6T dibuat panduan yang dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait. Panduan pelaksanaan Program RASKIN terdiri dari Pedoman Umum (dibuat oleh Tim Koordinasi RASKIN Pusat), Pedoman Khusus (Tim Koordinasi RASKIN Pusat), Petunjuk Pelaksanaan (Tim Koordinasi RASKIN Propinsi), dan Petunjuk Teknis (Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten).

5

Bab III

Monitoring Pelaksanaan Program RASKIN

Sejak tahun 2012 hingga 2013 InProSuLA, Gapoktan dan Asosiasi Gapoktan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, akademisi, LSM dan lainnya melakukan kajian, focus group discussion, seminar, lokakarya, dan kampanye public tentang Raskin. Proses monitoring terhadap pelaksanaan Program RASKIN tersebut menghasilkan pemahaman bersama, kesimpulan dan rekomendasi untuk mengatasi berbagai masalah terkait kebijakan dan pelaksanaan program RASKIN.

Monitoring dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2011 yang menyatakan bahwa indikator kinerja Program Raskin adalah tercapainya target Enam Tepat, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan Tepat Kualitas.

Tabel 2. Indikator Kinerja 6 Tepat Program Raskin

No Jenis Tepat Indikator

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat

Raskin hanya di berikan kepada RTS-PM yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat Raskin (DPM-1)--hasil verifikasi data PPLS BPS melalui musyawarah desa/kelurahan yang telah disahkan oleh camat

2. Tepat Jumlah Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun

3. Tepat Harga Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp1.600/kg netto di titik distribusi.

4. Tepat Waktu Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi.

5.. Tepat Administrasi

Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

6. Tepat Kualitas Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.

Sumber: SMERU, 2012

Monitoring pelaksanaan Program Raskin dilakukan oleh InProSuLA bersama jaringan petani Inprosula dan Gapoktan di masing masing wilayah. Monitoring dilakukan di enam (6) desa yang berada di enam (6) kabupaten, dan (3) provinsi. Lokasi monitoring dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 3. Lokasi Monitoring RASKIN oleh Tim InProSuLA dan Gapoktan 2013

Lokasi

Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa

DI Yogyakarta Sleman Seyegan Margoagung

Gunungkidul Tanjungsari Hargosari

6

Bantul Pandak Pendoworejo

Kulonprogo Girimulyo Pendoworejo

Jawa Tengah Magelang Sawangan Gondowangi

Jawa Barat Karawang Cilamaya Wetan Tegalsari

Kajian yang dilakukan menyimpulkan bahwa RASKIN telah memberi manfaat, antara lain: (1) meringankan beban pengeluaran pangan (beras) rumah tangga miskin RTS yang berpenghasilan rendah, tidak memiliki lahan pangan, buruh tani, buruh musiman dan buruh serabutan; (2) membantu masyarakat miskin dalam mengatasi masalah kekurangan pangan (kelangkaan beras) pada musim paceklik terutama di desa-desa yang tidak membudidayakan padi; dan (3) menambah ketersediaan tepung beras (karena beras Raskin dibuat tepung) dan mengurangi konsumsi gandum di pedesaan.

Monitoring dan diskusi kelompok yang dilakukan juga mengkaji pelaksanaan Program Raskin terhadap pencapaian parameter 6 tepat serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Hasil kajian menunjukkan beberapa temuan: (1) tidak semua rumah tangga miskin telah terdaftar sebagai rumah tangga sasaran (RTS); (2) mutu beras yang didistribusikan berada di bawah kualitas medium; (3) pendistribusian sering tertunda; (4) RASKIN berpotensi menurunkan nilai jual produk pangan lokal non beras yang diproduksi oleh rumah tangga miskin; (5) RASKIN cenderung sentralistrik dan mengabaikan keterlibatan masyarakat maupun pemerintah daerah.

Tabel 4. Temuan Kajian Pelaksanaan RASKIN Oleh InProSuLA dan Gapoktan Tahun 2013

Indikator Temuan

Tepat Mutu Ditemukan RASKIN berbau apek, berkutu, ada ulat, warna kuning, kemasan rusak, banyak menir, dan gabah. (di semua lokasi monitoring)

Tepat Jumlah Tidak semua RTS PM menerima beras sebanyak 15 kg/bulan. Ada yang mendapat 10 kg, 8 kg, bahkan di Tegalsari (Karawang) hanya menerima 5 kg.

Tepat Sasaran RTM yang tidak masuk RTS tetap menerima beras RASKIN, di Desa Pendoworejo (Kulonprogo), RTS PM 474 KK, tetapi dibagi 540 KK. Desa Tegalsari (Karawang) jumklah RTS PM 592 kk tapi dibagi untuk 1.200 kk.

Tepat Waktu RTS PM tidak menerima RASKIN secara rutin atau tanggalnya tidak tetap (di semua lokasi monitoring)

Tepat Harga Harga tebus beras seharusnya Rp. 1.600/kg, tetapi ada RTS PM yang membeli dengan harga Rp. 2.000/kg di Karawang (Jawa Barat) dan Magelang (Jawa Tengah)

Tepat Administrasi

Tidak semua desa melakukan musdes dan kalaupun ada tidak optimal karena kurang melibatkan masyarakat. Pelaporan administrasi Bulog sampai di TD dilakukan dengan baik, tetapi jika terjadi penyimpangan setelah TD tidak terlaporkan.

Temuan Inprosula tersebut tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan hasil studi 35 perguruan tinggi satu dasa warsa lalu yang dilakukan. Efektivitas program RASKIN menurut hasil studi tersebut berada di level sedang (Indef, 2004). Saat itu ditemukan

7

adanya beras Raskin yang apek, berkutu, tidak tepat jumlah, tidak tepat harga, dan tidak tepat sasaran.

Kajian SMERU (2012) juga menyimpulkan tentang adanya berbagai kelemahan dalam pelaksanaan Program Raskin, yakni: (a) belum diterima oleh seluruh rumah tangga miskin, banyak RT tidak miskin yang membelinya, dan praktik bagi rata; (b) jumlah beras yang diterima lebih kecil dari pada ketentuan karena RASKIN dibagi kepada rumah tangga yang lebih banyak dari kuota; (c) RTS PM membayar lebih tinggi dari harga ketentuan karena menanggung biaya penyaluran dari titik distribusi dan biaya pembagian; (d) frekuensi penyaluran berkisar 110 kali per tahun karena praktik pergiliran, waktu penyaluran tidak pasti, keterbatasan dana, kurang informasi, dan kemungkinan penyelewengan; (e) ada RASKIN yang berkualitas tidak baik; (f) sistem administrasi hanya memantau penyaluran sampai di titik distribusi dan tidak mampu menjangkau persoalan antara titik distribusi hingga diterima RTS.

Survei oleh BPS Januari-Maret 2013 menemukan bahwa RASKIN dinikmati oleh 31,23 juta dari 15,5 juta RTS yang berhak. Sebanyak 12,5 juta RTS di lapisan 1 (termiskin) hanya 9,41 juta RTS (75%) yang menerima dengan rata-rata bulanan 13,79 kg (92 %) dari yang seharusnya (15 kg). Dari 12,68 juta RTS di lapisan 2 yang menerima 8,4 juta RTS (66,27 %) dengan jumlah 13,31 kg. Ironisnya, di lapisan 3-5 yang seharusnya tidak berhak menerima justru menerima: 6,8 juta RTS (54,25%) lapis 3; 4,88 juta RTS (38,6%) dari lapis 4; dan 1,71 juta (13,63%) dari lapisan 5.

Kajian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2013 juga menemukan 6 ketidaktepatan RASKIN, yakni: tidak tepat sasaran, jumlah, mutu, waktu, harga, dan administrasi. Bahkan, KPK menemukan indikasi adanya jaringan kartel dalam penyaluran RASKIN. RASKIN yang diterima oleh RTS justru dijual ke pengepul dan dijual kembali menjadi beras Raskin ke RTS. Persoalan lainnya adalah adanya ketidaksesuaian harga beras RASKIN yang mesti ditebus RTS-PM, keterlambatan distribusi yang kerap dilakukan melalui sistem rapel, kualitas beras yang diterima, lemahnya transparansi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

8

Bab IV

Desentralisasi Program RASKIN Melalui RASDA

Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk melakukan peningkatan dan penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang misalnya penyesuaian jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS), durasi penyaluran, alokasi jumlah beras untuk setiap RTS (kuantum RASKIN), dan penyesuaian Harga Tebus RASKIN. Kebijakan lain yang telah diambil pemerintah pusat pada beberapa tahun terakhir adalah penyaluran RASKIN untuk mengatasi kenaikan harga akibat musim paceklik dan meningkatnya permintaan beras pada hari-hari besar. Namun demikian, berbagai persoalan masih terus dihadapi dan pencapaian indicator 6 tepat belum juga dapat tercapai dengan baik. Sampai saat ini Pemerintah belum memiliki rencana untuk menghentikan program ini, karena masih dibutuhkan oleh rumah tangga miskin dan merupakan bagian penting dari program perlindungan social yang dimanatkan konstitusi.

Berdasar hasil monitoring dan diskusi yang dilakukan, InProSuLA bersama Gapoktan dan Pemkab Kulon Progo merekomendasikan pentingnya mendesentralisasi RASKIN menjadi RASDA. Program RASKIN yang dirancang dan dikelola secara terpusat sering mengabaikan keberadaan dan potensi sumberdaya dan kelembagaan lokal yang menjadi kunci pengelolaan yang lebih efektif dan menjamin keberlanjutan. Gagasan desentralisasi Raskin ini sesuai dengan Pasal 58 UU Pangan No. 18 tahun 2012 tentang Bantuan Pangan: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat. (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal. Dengan demikian, penyediaan dan penyaluran bantuan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah (pusat) tetapi juga pemerintah daerah.

Beberapa Pemerintah Daerah seperti Kota Surakarta, Kota Pekan Baru, Kota Padang, Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Bengkalis telah melakukan desentralisasi Raskin dengan nama, antara lain, Raskin Otonom atau Raskin Daerah (Raskinda). Raskinda merupakan bentuk perhatian Pemda terhadap warga miskin yang tidak terdata sebagai RTS PM Raskin APBN. Karena kondisi ekonominya masih sangat terbatas dan dinilai memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan pangan, maka Pemda memberikan beras bersubsidi untuk melengkapi RASKIN nasional. Pemkot Surakarta misalnya, mengalokasikan anggaran Rp 2,1 miliar untuk 17.259 rumah tangga miskin mulai Oktober hingga Desember 2013 di mana setiap rumah tangga miskin mendapat lima kilogram beras.

RASDA di Kulon Progo berbeda dengan inovasi daerah lain, karena memanfaatkan beras yang dihasilkan oleh petani setempat. Penggunaan beras yang dihasilkan petani setempat selain meningkatkan akses pasar dan pendapatan petani juga berpotensi mendinamisir perekonomian desa dan daerah. Penggunaan beras produksi lokal, selain menghemat biaya transportasi, menghemat energy, juga mengurangi pencemaran lingkungan. Beras bantuan yang dihasilkan oleh para petani lokal juga lebih segar karena tidak disimpan lama, melainkan dapat langsung diterima dan konsumsi oleh

9

RTS PM. Dengan demikian, Program RASDA dikembangkan dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, bukan hanya ketahanan pangan.

Terobosan melalui Rada juga berpotensi mengurangi dampak ketergantungan yang kontraproduktif terhadap program pemberdayaan masyarakat. Desentralisasi RASKIN akan membuat Pemda lebih bertanggungjawab dalam merencanakan, mendistribusikan dan mengawasi pelaksanaannya. Tanggungjawab Pemda diwujudkan dalam penentuan dan pendataan warga penerima secara tepat, pengadaan beras dalam jumlah dan kualitas serta kontinyuitas stok yang cukup, kualitas pangan yang prima dan tepat harga serta jumlah. Pemanfaatkan beras hasil petani local berpotensi untuk menjamin peningkatan kesejahteraan petani padi, peningkatan kualitas beras bantuan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi perdesaan dan daerah.

Rasda sejalan dengan UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Inpres Perberasan yang mengamantakan Pemerintah dan Pemda untuk mengutamakan pengadaan gabah atau beras produksi dalam negeri dan peningkatan pendapatan petani. Sejalan dengan itu, UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menjamin kepastian usaha dan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah (Pasal 22). Pemberian jaminan itu, merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan (Pasal 23 ayat 1). Jaminan pemasaran kepada petani dapat dilakukan melalui pembelian secara langsung; penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau pemberian fasilitas akses pasar (pasal 23 ayat 2).

RASDA harus tetap menjadi bagian dari program penanggulangan kemiskinan sebagiamana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pasal 3 dari Perpres tersebut mengamanatkan agar strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan (4) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pelibatan petani dalam Program RASDA merupakan upaya mewujudkan 4 strategi dalam strategi percepatan penanggulangan kemiskinan. Pengadaan beras dari petani kecil Kulon Progo dengan harga yang layak akan meningkatkan pendapatan mereka juga dapat mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha tani mereka yang hampir semuanya berskala kecil. Beras yang berasal dari petani kecil setempat juga menjamin RTS PP RASDA mendapatkan beras dengan kualitas yang baik dan baru (segar). Kebijakan Program RASDA dengan demikian merupakan upaya mensinergikan program penanggulangan kemiskinan, khususnya petani dan pedesaan.

Sebagian besar penduduk Kulon Progo bermukim di pedesaan dan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Para petani kecil ini tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah, sehingga kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan banyak terdapat di pedesaan. Oleh karenanya, melalui Program RASDA Pemkab Kulonprogo juga perlu memberikan dukungan kepada mereka untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan pendapatannya. Dukungan Pemkab dapat berupa perbaikan

10

infrastruktur pertanian, input pertanian, sarana produksi, kredit, pendampingan, pelatihan, serta akses informasi dan pasar.

Keberhasilan Program RASDA baik dalam penyaluran maupun pengadaannya juga diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Secara singkat, pengertian indikator kinerja Enam Tepat dalam pengadaan meliputi:

1. Tepat Sasaran Petani Produsen Padi Peserta RASDA: RASDA hanya diperoleh dari petani anggota Gapoktan Peserta Program RASDA - hasil verifikasi data Dinas Pertanian melalui musyawarah Gapoktan yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Camat.

2. Tepat Jumlah: Jumlah Rasda yang dibeli/diperoleh dari petani dan Gapoktan Peserta Program Rasda sesuai dengan potensi dan kemampuan setiap Gapoktan peserta program.

3. Tepat Harga: Harga beli Rasda dari Gapoktan di atas HPP dan sesuai dengan hasil kesepakatan bersama di gudang Gapoktan.

4. Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan pengadaan beras dari Gapoktan sesuai dengan rencana pengadaan.

5. Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

6. Tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras dari Gapoktan sesuai dengan kualitas beras yang telah ditetapkan.

Pengertian indikator kinerja Enam Tepat dalam distribusi RASDA sama seperti 6T dalam RASKIN, yakni:

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat: RASDA hanya diberikan kepada RTS-PM yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat Raskin (DPM-1)--hasil verifikasi data BPS melalui musyawarah desa/kelurahan yang telah disahkan oleh camat.

2. Tepat Jumlah: Jumlah beras RASDA yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tepat Harga: Harga tebus RASDA di gudang titik distribusi atau gudang Gapoktan.

4. Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan distribusi RASDA kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi.

5. Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

6. Tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan penyediaan beras sesuai dengan kualitas beras yang ditetapkan.

Desentralisasi raskin melalui RASDA perlu disesuaikan dengan potensi dan kemampuan daerah dalam mengelola pengadaan dan penyaluran. Kesiapan daerah yang diperlukan untuk melaksanakan RASDA, antara lain sumber dana dari APBD maupun swasta (perbankan), gudang tempat penyimpanan beras, kesiapan pelaksanaan atau sumber daya manusianya. RASDA perlu dikelola secara komprehensif dan

11

terkoordinasi lintas bidang dan program serta lintas sektor. Sosialisasi RASDA kepada para pemangku kepentingan perlu dilakukan agar gagasan Rasda mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Program RASDA mencakup berbagai aspek, mulai dari proses budidaya padi oleh para petani anggota Gapoktan peserta program, pengelolaan panca panen (pemanenan, pengeringan, penggilingan), pengemasan, penyimpanan, dan distribusi kepada RTS PM. Karenanya, RASDA memerlukan kebijakan sebagai acuan para pihak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kebijakan RASDA menjadi basis bagi peningkatan kapasitas dalam pengelolaan dan pengorganisasian, perencanaan dan penganggaraan, mekanisme pelaksanaan dan pengendalian. Kebijakan Rasda sebaiknya berbentuk peraturan daerah atau paling tidak peraturan bupati/wali kota.

Peraturan berupa Perda atau Perbub merupakan payung hukum bagai Program RASDA. Peraturan tersebut mengatur tentang, antara lain: tatacara penganggaran, tatacara penetapan sasaran, penggunaan beras produk petani setempat, kelembagaan yang bertanggung jawab, mekanisme penyediaan dan distribusi, penganggaran dan akuntabilitasnya. Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Wali Kota mengamanatkan tentang pembentukan Tim Pengelola RASDA yang melibatkan BULOG dan Kelembagaan Pangan Masyarakat.

Tim Pelaksana Program RASDA Kabupaten ditunjuk oleh Bupati melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Tugas Tim Pengelola RASDA meliputi perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan pengadaan dan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati dan Tim Koordinasi RASKIN Provinsi. Sedangkan fungsi Tim Pengelola Rasda adalah perencanaan dan penyediaan anggaran dari APBD, penetapan pagu, penyusunan petunjuk pelaksanaan, fasilitasi pelaku dan sosialisasi program Rasda, pembinaan Tim Koordinasi RASDA tingkat Kecamatan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta advokasi perbaikan tata kelola RASKIN melalui RASDA.

12

Bab V

Insisiatif Kulonprogo Mengembangkan RASDA

Sesuai dengan slogan Bela Beli Kulon Progo, Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kulon Progo merasa perlu membuat terobosan untuk memperbaiki berbagai kelemahan Program RASKIN yang sentralistik melalui RASDA (beras daerah). RASDA tidak hanya menggunakan pendekatan ketahanan pangan, yang tidak mempedulikan dari mana pangan berasal. RASDA juga menggunakan pendekatan kedaulatan pangan yang menekankan pentingnya hak rakyat dalam menentukan dan memprioritaskan produksi pangan yang dihasilkan oleh petani local.

Inisiatif Rasda di Kulon Progo ini didasarkan pada potensi produksi beras petani yang mencapai 72.837 ton/tahun dengan kebutuhan konsumsi 38.085 ton/tahun, sehingga memiliki surplus 34.800 ton/tahun. Kedua, setiap desa di Kabupaten Kulon Progo telah membentuk Gapoktan dan sebagian dari mereka telah memiliki Gudang sendiri sehingga berpotensi memiliki pengelolaan pangan secara mandiri. Ketiga, angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo masih tinggi yaitu 22,04%, termasuk para petani padi. Keempat, masih adanya penduduk dan desa rawan pangan. Kelima, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membutuhkan penguatan masyarakat menghadapi tantangan dan ancaman globalisasi.

Tujuan umum Kulon Progo dalam mengembangkan Rasda adalah untuk memperbaiki tatakelola RASKIN dan tujuan khususnya untuk menjamin peningkatan kesejahteraan petani padi, peningkatan kualitas bantuan beras, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi perdesaan. Untuk mewujudkan Rasda, Pemkab Kulon Progo dan Gapoktan bersama InProSuLA telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Melakukan pendampingan dan pengorganisasian Gapoktan untuk menyiapkan kapasitas SDM pengelola, kelembagaan, dan penyediaan beras.

Melakukan pendampingan dan pengorganisasian Gapoktan untuk menyiapkan kapasitas SDM pengelola, kelembagaan, dan penyediaan beras.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membuat kerjasama dengan BULOG Divisi Regional DI Yogyakarta untuk menjamin bahwa beras RASDA berasal dari produksi petani local. Kerjasama dituangkan dalam MoU yang ditandatangani Bupati dan Kepala Divisi Regional DI Yogyakarta, 27 Januari 2014.

Pemkab Kulon Progo menindaklanjuti MoU tersebut dengan memfasilitasi kerjasama pengadaan beras antara Gapoktan dengan BULOG Divisi Regional DIY. Kerjasama ini tertuang melalui penandatanganan perjanjian antara para ketua Gapoktan dan Kepala Bulog Divre DI Y. Isi perjanjiannya antara lain kuota pengadaan beras masing-masing Gapoktan berikut dengan standart kualitasnya, harga pembelian BULOG serta mekanisme pembayarannya.

Pengadaan beras oleh Gapoktan dilaksanakan secara bertahap. Tahap I bulan Februari Juli dan Tahap II bulan Agustus Desember. Kuota tahap I sejumlah 3.600 ton untuk 7 Gapoktan dari kebutuhan RASKIN sejumlah 7.400 ton. Harga pembelian oleh BULOG kepada Gapoktan sesuai Harga Pembelian Pemerintah

13

(HPP) yaitu Rp. 6.600/kg yang dibayarkan setelah beras dinyatakan diterima di gudang BULOG.

Pengadaan beras oleh Gapoktan dilaksanakan secara bertahap. Tahap I bulan Februari Juli dan Tahap II bulan Agustus Desember. Kuota tahap I sejumlah 3.600 ton untuk 7 Gapoktan dari kebutuhan RASKIN sejumlah 7.400 ton. Harga pembelian oleh BULOG kepada Gapoktan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yaitu Rp. 6.600/kg yang dibayarkan setelah beras dinyatakan diterima di gudang BULOG.

Pemkab Kulon Progo memfasilitasi Gapoktan untuk mengakses dana pinjaman dari Bank Umum (BPD dan BRI). Dana digunakan Gapoktan untuk memperlancar pembelian gabah dan meningkatkan cadangan gabah/beras.

Tabel5. Gapoktan Penyedia Beras RASDA Kulon Progo 2014

Nama Gapoktan Target

Gapoktan Among Tani 300 ton/tahun

Gapoktan Panca Manunggal 400 ton/tahun

Gapoktan Makmur Sejahtera 1200 ton/tahun

Gapoktan Sari Mulyo 400 ton/tahun

Gapoktan Sido Maju 300 ton/tahun

Gapoktan Sumber Makmur 800 ton/tahun

Gapoktan Ngestiharjo 200 ton/tahun

Jumlah 3.600 ton

Sumber: SPK antara BULOG Divre DIY dengan 7 Gapoktan Pelaksana RASDA

Pelaksanaan Program RASDA di Kulon Progo dikawal melalui Monitoring & Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari perwakilan Gapoktan dan masyarakat petani, rumah tangga sasaran (RTS), pemerintah daerah dan Tim Advokasi InProSuLA dan Gapoktan. Monev bertujuan: (1) mengetahui perkembangan dan pencapaian tujuan Program RASDA; (2) mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan tujuan Program Rasda yang ditetapkan Pemkab Kulon Progo; (3) menilai dampak program terhadap peningkatan pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan RTS, serta peningkatan perekonomia desa dan daerah; dan (4) menemukan peluang-peluang yang dapat dikembangkan untuk memperbaiki pelaksanaan RASDA. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Rasda di Kulon Progo menghasilkan beberapa temuan dan catatan penting, sebagai berikut:

Sistem first in first out yang diterapkan oleh BULOG dalam mekanisme pergudangan mengakibatkan pendistribusian beras untuk RASKIN tidak selalu menggunakan beras petani yang disetorkan oleh Gapoktan, tetapi menggunakan beras yang sudah ada di Gudang BULOG. Dengan demikian, tujuan program RASDA untuk memperbaiki kualitas beras RASKIN dengan menggunakan beras petani tidak bisa tercapai. Sebagai akibatnya, Program RASDA kurang mendapat

14

perhatian dari RTS dan stakeholder lainnya yang mengharapkan adanya perbaikan kualitas beras melalui program ini.

Pembelian beras oleh BULOG kepada Gapoktan menggunakan patokan HPP (harga pembelian pemerintah) yang berlaku, yaitu Rp. 6.600/kg. Harga ini lebih rendah dari harga yang diterima oleh Gapoktan apabila dijual di pasar, yaitu Rp. 6.700 - 6.800. Harga yang dibayarkan oleh Gapoktan kepada petani di bawah HPP yaitu Rp. 6.450/kg. Dengan demikian, tujuan Program RASDA untuk meningkatkan pendapatan petani serta perekonomian desa dan daerah belum tercapai.

Beberapa Gapoktan mengabaikan asalusul dan kualitas beras. Dengan alasan untuk memenuhi target pengadaan, beberapa Gapoktan membeli beras bukan dari hasil petani local atau anggota dan beras berkualitas rendah dengan harga terjangkau (murah). Hal ini berpotensi terjadi rekayasa, di mana Gapoktan membeli beras RASKIN dari RTS dengan harga jauh lebih murah dibanding harga beras yang dihasilkan petani. Dengan demikian, tujuan RASDA untuk meningkatkan pendapatan petani dan menyediakan beras dengan kualitas lebih baik dari beras RASKIN selama ini tidak dapat terwujud.

Dana yang digunakan oleh Gapoktan untuk pengadaan beras dalam Program RASDA ini berasal dari pinjaman BPD/BRI dengan suku bunga komersial, antara 11 - 14 % per tahun. Meskipun pinjaman dari bank ini bermanfaat bagi Gapoktan untuk dapat membeli beras petani, tetapi justru menjadi beban karena bunganya tinggi. Keuntungan yang diterima oleh Gapoktan dari pengadaan beras Raskin sebesar Rp 20 - Rp 30/kg tidak selalu mampu untuk membayar jasa pinjaman. Dengan demikian, tujuan program RASDA untuk pemberdayaan Gapoktan tidak tercapai.

Tabel 6. Keragaan Harga Pengadaan Beras oleh 2 Gapoktan di Kulon Progo 2014

Komponen Biaya Gapoktan

Panca Manunggal Makmur Sejahtera

Pembelian beras petani Rp 6450/kg Rp 6450/kg

Mesin blower Rp 25/kg Rp 10/kg

Tenaga kerja Rp 25/kg Rp 25/kg

Penyusutan beras Rp 25/kg

Transport (antrian gudang, truk & solar) Rp 25/kg Rp 20/kg

Keuntungan bersih Rp 20-30/kg Rp 50/kg

Harga jual ke Bulog Rp 6600/kg Rp 6600/kg

Harga jual di pasar Rp.6700-6800/kg Rp 6700-6800/kg

Berdasar hasil monitoring terhadap pelaksanaan Program RASDA di Kulon Progo, tim Monev merekomendasikan beberapa hal untuk ditindaklanjuti bersama, yakni:

Supervisi dan pengawalan untuk memastikan agar beras dari Gapoktan yang dibeli dari petani local (anggota Gapoktan) diprioritaskan masuk di gudang BULOG dan untuk segera distribusikan kepada RTS.

15

Merumuskan kembali MoU antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan BULOG Divre DIY agar memuat kesepakatan pembagian selisih harga pembelian beras Gapoktan oleh BULOG sebesar Rp 971 diberikan kepada Gapoktan.

Melakukan advokasi perbaikan tatakelola pengadaan dan distribusi yang melibatkan peran aktif Gapoktan agar selisih harga pada point 1 (satu) tersebut bisa dioptimalkan untuk peningkatan pendapatan petani dan pemberdayaan Gapoktan, bukan digunakan oleh BULOG. Sehingga, BULOG sebagai BUMN tidak mengambil keuntungan usahanya dari pengadaan beras RASKIN sebagai program perlindungan sosial masyarakat miskin.

Memfasilitasi Gapoktan agar memiliki kelembagaan ekonomi yang berbadan hukum (BUMP atau koperasi) sehingga dapat memanfaatkan fasilitas dana talangan dan kredit dengan bunga rendah (Kredit Usaha Rakyat, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi dll) untuk pengadaan beras RASKIN.

Melakukan advokasi perbaikan tata kelola pengadaan dan distribusi beras RASKIN melalui pendelegasian otoritas penggunaan APBN dalam nomenklatur pengadaan beras RASKIN kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk diteruskan kepada Gapoktan yang telah memenuhi syarat sebagai Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat.

16

Bab VI

RASDA Sebagai Alternatif RASKIN

Pengalaman Kabupaten Kulon Progo dan Kota Surakarta dalam mengembangkan RASDA memberi pelajaran tentang bagaimana inisiatif daerah melakukan redesain (menata ulang) program RASKIN. Inisiatif ini sejalan dengan rencana Pemerintah pusat untuk menataulang Program RASKIN beberapa bulan terakhir. Rencana pemerintah ini semakin menguat terutama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil kajiannya pada awal April 2014. KPK juga mengusulkan agar Program RASKIN didesain ulang agar mencapai efektivitas program. KPK merekomendasikan agar Pemerintah melakukan review atas kebijakan subsidi RASKIN secara komprehensif dengan berbagai faktor untuk mencapai ketepatan sasaran program. Rekomendasi lainnya adalah perlunya memperbaiki kebijakan dan mekanisme penghitungan subsidi dengan transparan dan akuntabel, serta meningkatkan pengawasan.

Temuan dan rekomendasi KPK itu segera direspon oleh Pemerintah, terutama Menteri Koordinator Kesejateraan Sosial (Menkokesra) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K mengingatkan bahwa redesain bukan hanya menjadi tanggungjawab BULOG, karena Program RASKIN merupakan program lintas sector dan tingkatan. Oleh karenanya, TNP2K mengajak semua pihak untuk terlibat untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan Program RASKIN, mulai dari kementerian, pemerintah daerah (pemda), Perum BULOG, pemerintah kecamatan dan desa, hingga masyarakat yang dikoornisasikan oleh Menkokesra.

Pelajaran yang dapat dipetik dari perintisan Program RASDA di Kulon Progo dan pengalaman Pemkot Surakarta, antara lain:

RASDA berpotensi mengatasi masalah Program RASKIN yang sering tidak tepat sasaran, yakni dengan menyediakan beras bersubsidi kepada rumah tangga miskin yang layak menerima bantuan, tetapi tidak terdaftar sebagai RTS PP RASKIN.

RASDA berpotensi untuk meningkatkan pendapatan kesejahteraan petani karena pengadaan berasnya dilakukan dengan membeli beras yang dihasilkan petani setempat dengan harga yang layak.

RASDA mendorong pemerintah daerah - terutama daerah sentra beras - lebih proaktif dalam mewujudkan tanggungjawab negara memenuhi hak warganya untuk memperoleh pangan yang cukup dan bebas dari kelaparan.

RASDA berpotensi meningkatkan kualitas beras untuk RTS, mengingat pengadaan beras diambil langsung dari petani setempat.

RASDA berpotensi mendorong pertumbuhnya dan kepastian usaha tani padi dan pensukungnya yang merupakan mata pencaharian utama penduduk pedesaan dan kabupaten Kulon Progo.

RASDA berpotensi sebagai perwujudan mensinergikan program penanggulangan kemiskinan, khususnya petani dan pedesaan.

Dari beberapa pelajaran di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa RASDA

17

sangat berpotensi menjadi alternatif atas tidak efektifnya program RASKIN yang terpusat. Pergeseran dari RASKIN menjadi RASDA berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian pedesaan. Program RASDA dengan demikian relevan dan perlu dilanjutkan di Kabupaten Kulon Progo, disebarluaskan ke daerah lain maupun nasional. Tindaklanjut Program RASDA di Kulon Progo dilakukan dengan memperhatikan masalah yang muncul dalam perintisan serta potensi yang dimiliki. Program RASDA akan berhasil manakala ada komitmen yang kuat dari kepala daerah beserta jajarannya, DPRD, kelompok petani dan para pemangku kepentingan lainnya. Perintisan RASDA di Kulon Progo dilanjutkan dengan langkah-langkah strategi sebagai berikut:

Membuat Peraturan Bupati (Perbub) tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Dari Hasil Produksi Petani Lokal di Daerah (Program RASDA). Perbub ini sebagai dasar hukum pembentukan Tim Pelaksana, penyusunan program, dan anggaran, serta pelaksanaan Program RASDA. Selain mengacu pada perundangan di atasnya, Perbub RASDA terutama mengacu pada Peraturan Daerah 2/2012 tentang RPJMD 2011 2016 dan Perda 7/2014 tentang Perubahan atas Perda 2/2012 serta Perda tentang APBD.

Tim Pelaksana RASDA yang dibentuk dengan melibatkan lintas sektor dan tingkatan, dari kabupaten, kecamatan dan desa. Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab pelaksanaan Program RASDA. Tim Koordinasi RASDA Kabupaten dibentuk oleh Bupati, Tim Koordinasi RASDA Kecamatan dibentuk oleh Camat, Kelompok Kerja RASDA Desa dibentuk oleh Kepala Desa, dan Satker (Satuan Kerja) RASDA dibentuk oleh Divisi Regional (Subdivre) Perum BULOG.

Tim Pelaksana RASDA membuat Perencanaan RASDA yang meliputi Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), Titik Distribusi (TD), dan dan Titik Bagi (TB).

Bupati menetapkan pagu RASDA berdasarkan pagu RASKIN Provinsi dan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Penentuan pagu RTS dilakukan melalui Musyawarah Desa yaitu forum pertemuan musyawarah di tingkat desa yang melibatkan aparat desa, kelompok masyarakat desa dan perwakilan RTS-PM RASKIN dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.

Pengadaan beras RASDA direncanakan secara partisipatif sesuai dengan rencana penyaluran yang meliputi: jumlah, kualitas, harga, pengadaan, dan system pembayaran beras RASDA dilakukan secara partisipatif berdasar rencana penyalurannya. Penentuaan pengadaan RASDA dilakukan melalui musyawarah Tim Pelaksana Rasda yang melibatkan Asosiasi Gapoktan Kabupaten Kulon Progo, dan Divisi Regional (Subdivre) Perum BULOG DIY.

Pengadaan beras untuk Rasda dilakukan dengan membeli beras dari petani/Gapoktan peserta Program RASDA dengan kualitas dan harga yang layak juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah. Kemasan yang digunakan

18

dengan logo dan kuantum sesuai hasil kesepakatan antara Tim Rasda Kabupaten, Perwakilan RTS, Asosiasi Gapoktan dan BULOG Divre DI Yogyakarta.

Rencana Penyaluran RASDA bulanan dibuat bersama oleh Tim RASDA Kabupaten, Asosiasi Gapoktan dan BULOG Divre DIY yang dituangkan dalam SPA (Surat Permintaan Alokasi) berdasarkan alokasi pagu RASKIN dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa.

Pelaksanaan Penyaluran RASDA dari TD (gudang filial) ke TB menjadi tanggungjawab Tim Pelaksana RASDA Kabupaten dengan melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras. Apabila ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas. Penyaluran RASDA dari TD (gudang filial) ke TB dan RTS PM di desa yang sama atau desa sekitar dilakukan langsung juga dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat.

Penyaluran beras RASDA dari TB ke RTS PM yang tidak langsung dari TD (gudang filial) dilakukan oleh Pelaksana Distribusi RASDA dengan menyerahkan RASDA kepada RTS-PM, dicatat dalam Daftar Penjualan RASKIN di Desa, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Pelaksana RASDA Kabupaten melalui Tim Pelaksana Rasda Kecamatan.

Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi RASDA dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi RASKIN langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

Anggaran subsidi RASDA dan Biaya Operasional dari Gudang BULOG sampai dengan TD berasal dari Perum BULOG. Biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) berasal dari APBD. Anggaran subsidi RASDA (tambahan RTS yang tidak mendapat RASKIN), biaya distribusi sampai ke RTS-PM, biaya pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan Satker RASDA berasal dari APBD dan/atau Perum BULOG.

Pengawasan pelaksanaan penyaluran RASDA dilaksanakan Tim Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dan periodik. Gapoktan mencatat dan melaporkan kepada Tim Pelaksana RASDA Kecamatan secara periodik setiap bulan tentang pembelian gabah dari petani anggotanya, persediaan gabah, dan penjualan beras RASDA kepada BULOG. Pelaksana Distribusi RASDA Desa melaporkan pelaksanaan Program RASKIN kepada Tim Pelaksana RASDA Kecamatan secara periodik setiap bulan. Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program RASDA kepada Tim Pelaksana RASDA Kabupaten setiap triwulan. Satker RASDA melaporkan pelaksana pengadaan dan distribusi RASDA kepada Tim Pelaksana RASDA Kabupaten setiap tiga bulan. Tim Pelaksana RASDA Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program RASDA

19

kepada Bupati dan Tim Koordinasi RASKIN Provinsi setiap triwulan. Laporan Akhir Pelaksanaan Program RASDA dibuat oleh Tim Pelaksana RASDA Kabupaten pada akhir tahun.

Unit Pengaduan RASDA kabupaten dibentuk dan berada di bawah koordinasi Badan/Kantor/Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti. Pengaduan pelaksanaan Program Rasda dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah setempat. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal lain yang perlu segera ditanggapi oleh Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Selain langkah-langkah strategis di atas, juga diperlukan langkah pendukung sebagai berikut:

Tim Pelaksana RASDA Kabupaten perlu menginventarisir berbagai program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait pembangunan pertanian dan petani untuk mendukung penguatan usaha petani dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (BUMP/Koperasi). Berbagai program seperti PUAP, LDPM, SLPTT, KUR, KKPE dan lainnya dimanfaatkan dan diintegrasikan untuk mendukung petani dan Gapoktan peserta Program RASDA.

Memfasilitasi Gapoktan agar memiliki kelembagaan ekonomi yang berbadan hukum (BUMP atau koperasi) sehingga dapat berhubungan dan bekerja sama dalam bisnis dengan perbankan, BULOG, dan mitra bisnis lainnya.

Tim Pelaksana RASDA Kabupaten bersama Asosiasi Gapoktan dan BULOG Divre DIY melakukan assessment gudang-gudang milik Gapoktan peserta Program RASDA untuk disiapkan menjadi gudang fillial yang dipergunakan dengan sistem pinjam pakai oleh Perum BULOG untuk pengadaan Gabah/Beras RASDA. Hasil assessment digunakan sebagai bahan perencanaan perbaikan dan kerjasama antara Gapoktan dengan BULOG Divre DIY. Pemkab memfasilitasi kerjasama gapoktan dengan BULOG serta perbaikan gudang Gapoktan agar sesuai dengan standar BULOG.

Dalam rangka meningkatkan akses Gapoktan terhadap pinjaman berbunga rendah, Tim Pelaksana RASDA Kabupaten bersama Asosiasi Gapoktan menindaklanjuti atau menjajagi kerjasama dengan perbankan dan Badan Ketahanan Provinsi DI Yogyakarta. Kredit berbunga rendah yang dapat diakses antara lain skim Kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah terutama Kredit Ketahanan Pangan (KKPE dengan bunga 6%/tahun) yang disalurkan melalui bank-bank pelaksana seperti BPD Yogyakarta, BRI, dan Mandiri. Dana talangan pembelian gabah oleh gapoktan antara lain disediakan oleh BKP Provinsi DI Yogyakarta dengan bunga 4%/tahun..

Terkait dana penjaminan kualitas beras, Tim Pelaksana RASDA Kabupaten bersama Asosiasi Gapoktan perlu melakukan negosiasi dengan BULOG Divre DIY untuk mendapatkan dana tersebut. Hal lain yang perlu dinegosiasikan adalah kesepakatan agar beras RASDA dari Gapoktan mendapat prioritas untuk masuk di gudang BULOG dan untuk segera distribusikan kepada RTS. Hasil negosiasi dengan BULOG diwujudkan dengan perbaikan MoU.

20

Bab VII

Penutup

Rekomendasi KPK agar Raskin diredesain sejalan dengan rekomendasi InProSuLA juga sesuai dengan tren perubahan system pangan nasional dan global yang dinamis. Oleh karenanya Program RASKIN semakin dituntut untuk segera berubah sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel dalam tata kelolanya. Transformasi dari RASKIN menjadi RASDA merupakan perubahan strategis, bukan sekadar memodifikasi pendekatan yang ada atau menambahkan cara atau alat baru dalam pelaksanaan distribusi beras bantuan. Perubahan ini berimplikasi terhadap hampir setiap aspek pendekatan dan operasi RASKIN.

Langkah Pemda Kulon Progo untuk mengembangkan Rasda merupakan terobosan strategis yang belum dilakukan daerah lain, yakni mendesain ulang atau mereformasi Program RASKIN dengan RASDA. Perubahan ini merupakan pergeseran strategis yang paling substantif sejak Program RASKIN dimulai 16 tahun lalu. Proses reformasi dilakukan dengan merubah strategi dari program yang hanya memberikan bantuan beras bersubsidi, menjadi bantuan beras bersubsidi yang berasal dari petani setempat. Program RASDA juga mencakup pemberdayaan petani kecil penghasil pangan (beras) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan, khususnya beras. Strategi serupa juga dikembangkan di tingkat internasional dengan sebutan meningkatkan produksi lokal dan pembelian lokal.

Beras RASDA yang diperoleh dari petani setempat juga akan menjamin beras yang diperoleh RTS PM lebih baik kualitasnya dan lebih baru (segar). Pengadaan beras RASDA dari petani kecil setempat dengan harga layak akan meningkatkan pendapatan petani dan usaha tani padi serta usaha lain yang terkait di pedesaan. Meningkatnya gairah usaha perekonomian padi yang menjadi gantungan mayoritas penduduk miskin di pedesaan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan. Selain sebagai tindakan kuratif terhadap kerawanan pangan, Rasda juga merupakan tindakan pencegahan serta perbaikan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa.

21

Daftar Pustaka

Committee on World Food Security (CFS). Global Strategic Framework for Food Security & Nutrition, Second Version October 2013

Dewan Ketahanan Pangan, 2010. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014.

http://www.bi.go.id. Skim Kredit Program yang Dikeluarkan Pemerintah

http://www.sumbaronline.com Pemko Padang Beri Beras Raskin Otonom 2.200 KK, Kamis, 03 Maret 2011

http://mediacenter.riau.go.id 10 Ribu Keluarga Miskin Terima Raskin Otonomi, Selasa, 04 Maret 2014.

http://www.bukittinggikota.go.id Pemko Segera Salurkan Raskin Otonomi, 29 April 2013.

http://news.okezone.com KPK Temukan Banyak Persoalan di Program Raskin, Jum'at, 4 April 2014

http://www.republika.co.id Sinergi Perbaiki Program Raskin, 01 July 2014.

http://www.linggapos.com KPK: Desain Ulang Program Raskin, 5 Juni 2014.

Instruksi Presiden RI No 3 Tahun 2012, Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pedoman Umum Raskin 2014.

Lembaga Penelitian SMERU, draf Kertas Kerja, Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Raskin dalam Mencapai Enam Tepat. Jakarta. Juli 2012.

Peraturan Menteri Pertanian No 27 tahun 2012 tentang Pedoman Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas Oleh Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 61 Tahun 2003 tentang Prubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum BULOG)

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

The Jakarta Post, April 22 2014. Govt bows to KPK demand, redesigns rice program.

UU Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani