KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf ·...

23
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 170/ TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2018 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, Menimbang Mengingat : a. bahwa Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar; b. bahwa sesuai dengan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018; : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negar% Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 104);

Transcript of KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf ·...

Page 1: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 1 7 0 / TAHUN 2017

TENTANGPROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018;

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jaw a Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negar% Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan RakyatD a e r a hNomor

( l e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 022. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5 104);

Page 2: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

- i

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-, undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 199)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 3);

MenetapkanKESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

: Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyarpada tanggal CIO / i t> C C (b /J

Page 3: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

LAMPIRANKEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 170/ TAHUN 2017TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2018

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2018

NO(1)

JENIS(2)

TENTANG(3)

MATERI POKOK (4)

STATUS(5)

PELAK­SANA­

AN(6)

DISERTAI(7)

UNIT/INSTANSITERKAIT

(8)

TARGETPENYAM­

PAIAN(9)

KETE­RANGAN

(10)

BARU UBAH NA Penje­lasan /Kete­

rangan1. Peraturan

DaerahPelestarian Budaya Jawa dan Kearifan Lokal

a. Pengelolaan kebu­dayaan masya­rakat Kabupaten Karanganyar;

b. Pelestarian tradisi masyarakat Kabupaten Karanganyar;

c. Pembinaan lembaga adat yang ada di Kabupaten Karanganyar.

Baru 2018 NA

/

DPRD Oktober2018

Lampiran huruf V UU No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerin­tahan Daerah sebagaima­na telah diubah

Page 4: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

1 2 3 4 5 r 6 7 8 9 10

-

beberapakaliterakhir dengan UU. No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pem erin­tahan Daerah.

2. PeraturanDaerah

Kepemudaan a. Penyadaran, pemberdayaan, danpengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten;

Baru 2018 NA DPRD Oktober2018

/,

Lampiran huruf S UU. No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerin­tahan Daerah sebagai­m ana telah diubah beberapa kaliterakhir

Page 5: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0b. Pemberdayaan

danpengembangan organisasai kepemudaan tingkat daerah kabupaten.

dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerin­tahan Daerah.

3. PeraturanDaerah

Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, perkembangan penduduk perlu dikelola dengan terencana baik kuantitas, kualitas, dan mobilitas, meliputi :a. Hak dan

kewajiban penduduk;

b. Kewenangan dan tan ggu ngjawab Pemerintah Daerah;

Baru 2018 NA 1. DP3APPKB;2. DKK;3. DISDUKCA-

PIL4. INSPEKTO­

RAT;5. BAG.

HUKUM SETDA.

Agustus2018

1. Lampiran huruf N UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerin­tahan Daerah sebagai­mana telah diubah beberapa kaliterakhirdengan

Page 6: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10c. Pengembangan

kualitas penduduk;

d. Penertiban penduduk; dan

e. Transmigrasi;f. Peran dan

tanggung jawab keluarga;

g. Pembinaan dan pengawasan.

/ %

UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubah­an Kedua atas UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerin­tahan Daerah.

2 .UU. No. 52 Tahun 2009 tentang Perkem­bangan Kependu- dukan dan Pemba­ngunan Keluarga.

r

Page 7: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

1 2 3 4 5

4. PeraturanDaerah

Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah

a. Informasi dan pelaporan kerugian daerah;

b. Penyelesaian kerugian daerah;

c. Penentuan nilai kerugian daerah;

d. Penagihan dan penyetoran;

Baru

a

6 7 8 9 103. PP. No. 87

Tahun 2014 ten tang Perkemba ngan Kependu- dukan dan Pemba­ngunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

2018

f %

NA 1 . BKD;2. INSPEKTO­

RAT;3. BAG.

HUKUM SETDA

Agustus2018

L. PP. No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara TuntutanGantiKerugianNegara/Daerah

Page 8: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

4e. Penyerahan

upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah;

f. Kadaluarsa;g. Pelaporan

penyelesaian tuntutan ganti kerugian dan akuntansi, dan pelaporan keuangan;

h. Keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya.

m

j

6 7 8 9 10

f x

Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaha­ra atau Pejabat Lain.

1. Permenda-‘ gri No.13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola­anKeunganDaerah,sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhir dengan Permenda- gri No. 21 Tahun 2011

5

T 'T - ••

Page 9: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

©

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10tentang Perubahan Kedua atas Permenda- gri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. PeraturanDaerah

/ ,

PencegahandanPeningkatanKualitasterhadapPerumahanKumuh danPermukimanKumuh

a. Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

b. Pengawasan dan Pengendalian;

c. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

d. Penentuan Lokasi;

Baru 2018 NA 1. DISHUB- PKP

2. DPU-PR;3. DINSOS;4. BPN;5. BAPERLIT-

BANG;6. D LH;7. SATPOLPP;8. DPM-PTSP;9. INSPEKTO­

RAT;10. BAG.

HUKUM SETDA

Agustus2018

UU. No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan danKawasanPermukim­an / ,

r

Page 10: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10e. Pola-pola

Penanganan;f. Penyediaan Tanah;g. Pendanaan dan

Sistem Pembiayaan;

h. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah;

i. Peran Kemitraan, Peran Masyarakat, dan Kearifan Lokal;

j . Persyaratan dan Larangan Pembangunan Rumah,Perumahan, dan Permukiman.

6. PeraturanDaerah

Penyelenggara­an Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jem a’ah Haji

a. Penyelenggaraan ibadah haji daerah;

b. Transportasi dan biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan;

c. Petugas haji daerah.

Baru 2018 NA 1. KEMENAG.;2. INSPEKTO­

RAT;3. BAG.

KESRASETDA;

4. BAG. HUKUM SETDA.

Agustus2018

l. UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penye­lenggara­anIbadahHaji,

Page 11: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

1-.)

1 2 3 4 5

r

6 7 8 9 10Sebagai­mana telah diubah dengan UU. No. 34Tahun 2009 tentang Penetap­an PP. Penggan­ti UU. No. 2 Tahun 2009 tentang Perubah­an atas UU. No. 13Tahun2008tentangPenye­lenggara­anIbadahHaji;

Page 12: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 102. PP. No.

79Tahun 2012 tentang Pelaksa­naan UU. No. 13Tahun 2008 ten tang Penye­lengga­raan Ibadah Haji.

7. PeraturanDaerah

Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan,danPenangananBahayaKebakaran

a. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;

c. Investigasi kejadian kebakaran;

Baru 2018

...... _i

1. SATPOLPP;2. DISHUB-

PKP;3. BPBD;4. INSPEKTO-

RAY;5. BAG.

HUKUM SETDA.

Agustus2018

UU. No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Page 13: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10d. Pemberdayaan

masyarakat dalam pencegahan kebakaran;

e. Edukasi masyarakat.

8. PeraturanDaerah

r.

Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

a. Penyediaan Prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif] sebagai ruangberekplorasi, berpromosi, dan berinteraksi;

b. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat desa.

Baru 2018 NA 1. D1SPARPO- RA;

2. DISNAKER- DAGKOP DAN UKM;

3. D1SHUB- PKP;

4. DPU-PR;5. SATPOLPP;6. INSPEKTO­

RAT;7. BAG.

HUKUM SETDA.

Agustus2018

UU. No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisa­taan.

r,

9. PeraturanDaerah

Penyelenggara­an Pertanian Daerah

a. Pengembangan prasarana pertanian;

Baru 2018 NA 1. DISPERTAN2. DPU-PR;3. BAPERLIT-

BANG

Page 14: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

4b. Pengendalian dan

penanggulangan bencana pertanian.

f

4.5.6 .

7.

8

BPBD;DPMPTSP;INSPEKTO­RAT;

__ 9______Agustus 1. 2018

B AG.HUKUMSETDA.

__10____Lampiran huruf AA UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerin­tahan Daerah, sebagai­mana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan UU No. 9 Thn 2015 Perubah­an Kedua atas UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerin­tahan Daerah;

Page 15: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

•>

r r 12 1 3 4 5 6 7 8 9 10

/ %

2. Permen- tan No. 43/Perm e n tan /0 T.010/8 / 2016 tentang Pedoman Nomen­klatur, Tugas, dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kab./ Kota

10. PeraturanDaerah

Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan

a. Penetapanrencana induk jaringan Lalu Lintas

Baru 2018

mm ■ ------- ------------...

Agustus2018

Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) UU No. 22 Tahun

Page 16: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

_________ 4_________b. Penyediaan

perlengkapan jalan;

c. Pengelolaan terminalpenumpang tipeC;

d. Penerbitan izin penyelenggaraan danpembangunan fasilitas parkir;

e. Pengujian berkala kendaraan bermotor;

f. Pelaksana-an manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan;

g. Persetujuan hasil AMDAL-LALIN untuk jalan;

h. Penyediaanangkutan umum untuk jasaangkutan orang dan/atau barang dalam daerah;

i. Penetapan kawasan perkotaan

7 8 92009

10

tentang Lalu Lintas danAngkutanJalan.

Page 17: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

____4 ______dalam 1 daerah;

j. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 daerah;

k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan1 daerah;

l. Penetapanwilayah Operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalamkawasanperkotaan yang wilayah Operasinya berada dalam daerah;

m Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 daerah;

5

' T T

Page 18: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

J

1 ' T 2 3 5 6 7 8 9 10

f ,

n. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah Operasinya berada dalam daerah;

o. Penetapan 19arifT kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah, serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah Pelayanannya dalam daerah.

11. PeraturanDaerah

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011

a. Perubahan luasan dan lokasi tempat pemakaman bukan umum;

b. Penetapan tempat pemakaman umum

Ubah 2018 Penjelasan

1. DISHUB- PKP;

2. BKD;3. INSPEKTO­

RAT;4. BAG.

HUKUMf SETDA

Agustus2018

UU. No. 28Tahun2011tentangPajakDaerah danRetribusiDaerah.

r— n - r-: 5 7 . — ePi.rz

Page 19: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

T 2■

3 5 6 7 8 9 | 10tentangPengelolaanPemakamandan RetribusiPelayananPemakamandanPengabuanMayat

bagi makam pada Kelurahan;

c. Penetapan tempat pemakaman umum bagi tanah dari pengembang;

d. Perubahan obyek dan besaran retribusi makam.

12. PeraturanDaerah

Perubahanatas PeraturanDaerahKabupatenKaranganyarNomor 16Tahun 2010tentangPengeloaanSampah danRetribusiPelayananKebersihan

a. Materipersampahan dankebersihandaerah;

b. Penunjukan dan penetapan TPS;

c. Perubahan retribusi kebersihan.

/ 4

Ubah 2018 Penjelasan

1. DLH;2. BKD;3. INSPEK­

TORAT;4. BAG.

HUKUM SETDA

Agustus2018

1 . UU. No. 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah danRetribusiDaerah;

2. UU. No. 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah

Page 20: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

1 2

r

6 7 8 9 10

/ %

3. UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlin­dungan dan Pengelola-an Lingkung-an Hidup;

4 . PP. No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelola-an Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

5 . PP. No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

Page 21: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

NO JENIS TENTANG MATERI POKOK STATUS PELAK DISERTAI UNIT/ TARGET KETE-

(i) (20 (3) (4) ( 5) SANA-AN

(?) INSTANSITERKAIT

PENYAM­PAIAN

RANGAN(10)

(6) (8) ( 9 )

BARU UBAH NA Penje­lasan /Kete-

rangan1. Peraturan

DaerahAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Baru 2018 Penje­lasan

BADANKEUANGANDAERAH

Oktober2018

1. Rutin;2. Pasal

239 ayat (5) UU No. 23

b. Pertanggungja­waban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Baru 2018 Penje­lasan

Maret2018

Thn2014 ttg Pemerint ahan sebagai

2017; manac. Perubahan Ubah 2018 Penje- Jui'J telah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2018

lasan 2018 diubahbeberapakaliterakhir dgn UU No. 9 Tahun

Page 22: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

1 2 3 5 6 7 8 9 102015Perubah­anKedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerin­tahan

2. PeraturanDaerah

AkibatPutusanMahkamahAgung

/ %

Rancangan yang harus disesuaikan gunamenindaklanjuti putusan Mahkamah Agung

Pasal 239 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerin­tahan Daerah sebagaima­na telah diubah beberapa kaliterakhir dengan UU No. 9

c

'T ■■ :i'WfW*vT?5T?

Page 23: KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf · kabupaten karanganyar provinsi jawa tengah keputusan dewan perwakilan rakyat daerah

i Tahun i 2015 j tentangj Perubahan j Kedua a tas ! UU No. 23 Tahun

I 2014 j tentang j Pemerin- i tahan | Daerah.

c

■■frr

'r vj

...