KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf ·...
Transcript of KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH …jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/627-636.pdf ·...
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 7 0 / TAHUN 2017
TENTANGPROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2018
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
Menimbang
Mengingat
: a. bahwa Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018;
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jaw a Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negar% Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan RakyatD a e r a hNomor
( l e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 022. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5 104);
- i
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-, undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 199)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 3);
MenetapkanKESATU
KEDUA
MEMUTUSKAN:
: Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Karanganyarpada tanggal CIO / i t> C C (b /J
LAMPIRANKEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 170/ TAHUN 2017TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2018
NO(1)
JENIS(2)
TENTANG(3)
MATERI POKOK (4)
STATUS(5)
PELAKSANA
AN(6)
DISERTAI(7)
UNIT/INSTANSITERKAIT
(8)
TARGETPENYAM
PAIAN(9)
KETERANGAN
(10)
BARU UBAH NA Penjelasan /Kete
rangan1. Peraturan
DaerahPelestarian Budaya Jawa dan Kearifan Lokal
a. Pengelolaan kebudayaan masyarakat Kabupaten Karanganyar;
b. Pelestarian tradisi masyarakat Kabupaten Karanganyar;
c. Pembinaan lembaga adat yang ada di Kabupaten Karanganyar.
Baru 2018 NA
/
DPRD Oktober2018
Lampiran huruf V UU No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
1 2 3 4 5 r 6 7 8 9 10
-
beberapakaliterakhir dengan UU. No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah.
2. PeraturanDaerah
Kepemudaan a. Penyadaran, pemberdayaan, danpengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten;
Baru 2018 NA DPRD Oktober2018
/,
Lampiran huruf S UU. No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaim ana telah diubah beberapa kaliterakhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0b. Pemberdayaan
danpengembangan organisasai kepemudaan tingkat daerah kabupaten.
dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. PeraturanDaerah
Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, perkembangan penduduk perlu dikelola dengan terencana baik kuantitas, kualitas, dan mobilitas, meliputi :a. Hak dan
kewajiban penduduk;
b. Kewenangan dan tan ggu ngjawab Pemerintah Daerah;
Baru 2018 NA 1. DP3APPKB;2. DKK;3. DISDUKCA-
PIL4. INSPEKTO
RAT;5. BAG.
HUKUM SETDA.
Agustus2018
1. Lampiran huruf N UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhirdengan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10c. Pengembangan
kualitas penduduk;
d. Penertiban penduduk; dan
e. Transmigrasi;f. Peran dan
tanggung jawab keluarga;
g. Pembinaan dan pengawasan.
/ %
UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2 .UU. No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependu- dukan dan Pembangunan Keluarga.
r
1 2 3 4 5
4. PeraturanDaerah
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah
a. Informasi dan pelaporan kerugian daerah;
b. Penyelesaian kerugian daerah;
c. Penentuan nilai kerugian daerah;
d. Penagihan dan penyetoran;
Baru
a
6 7 8 9 103. PP. No. 87
Tahun 2014 ten tang Perkemba ngan Kependu- dukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga
2018
f %
NA 1 . BKD;2. INSPEKTO
RAT;3. BAG.
HUKUM SETDA
Agustus2018
L. PP. No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara TuntutanGantiKerugianNegara/Daerah
4e. Penyerahan
upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah;
f. Kadaluarsa;g. Pelaporan
penyelesaian tuntutan ganti kerugian dan akuntansi, dan pelaporan keuangan;
h. Keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya.
m
j
6 7 8 9 10
f x
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
1. Permenda-‘ gri No.13
Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeunganDaerah,sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhir dengan Permenda- gri No. 21 Tahun 2011
5
T 'T - ••
©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10tentang Perubahan Kedua atas Permenda- gri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. PeraturanDaerah
/ ,
PencegahandanPeningkatanKualitasterhadapPerumahanKumuh danPermukimanKumuh
a. Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
b. Pengawasan dan Pengendalian;
c. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
d. Penentuan Lokasi;
Baru 2018 NA 1. DISHUB- PKP
2. DPU-PR;3. DINSOS;4. BPN;5. BAPERLIT-
BANG;6. D LH;7. SATPOLPP;8. DPM-PTSP;9. INSPEKTO
RAT;10. BAG.
HUKUM SETDA
Agustus2018
UU. No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan danKawasanPermukiman / ,
r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10e. Pola-pola
Penanganan;f. Penyediaan Tanah;g. Pendanaan dan
Sistem Pembiayaan;
h. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah;
i. Peran Kemitraan, Peran Masyarakat, dan Kearifan Lokal;
j . Persyaratan dan Larangan Pembangunan Rumah,Perumahan, dan Permukiman.
6. PeraturanDaerah
Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jem a’ah Haji
a. Penyelenggaraan ibadah haji daerah;
b. Transportasi dan biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan;
c. Petugas haji daerah.
Baru 2018 NA 1. KEMENAG.;2. INSPEKTO
RAT;3. BAG.
KESRASETDA;
4. BAG. HUKUM SETDA.
Agustus2018
l. UU No. 13 Tahun 2008 tentang PenyelenggaraanIbadahHaji,
1-.)
1 2 3 4 5
r
6 7 8 9 10Sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 34Tahun 2009 tentang Penetapan PP. Pengganti UU. No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU. No. 13Tahun2008tentangPenyelenggaraanIbadahHaji;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 102. PP. No.
79Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU. No. 13Tahun 2008 ten tang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
7. PeraturanDaerah
Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan,danPenangananBahayaKebakaran
a. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
c. Investigasi kejadian kebakaran;
Baru 2018
...... _i
1. SATPOLPP;2. DISHUB-
PKP;3. BPBD;4. INSPEKTO-
RAY;5. BAG.
HUKUM SETDA.
Agustus2018
UU. No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10d. Pemberdayaan
masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
e. Edukasi masyarakat.
8. PeraturanDaerah
r.
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
a. Penyediaan Prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif] sebagai ruangberekplorasi, berpromosi, dan berinteraksi;
b. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat desa.
Baru 2018 NA 1. D1SPARPO- RA;
2. DISNAKER- DAGKOP DAN UKM;
3. D1SHUB- PKP;
4. DPU-PR;5. SATPOLPP;6. INSPEKTO
RAT;7. BAG.
HUKUM SETDA.
Agustus2018
UU. No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
r,
9. PeraturanDaerah
Penyelenggaraan Pertanian Daerah
a. Pengembangan prasarana pertanian;
Baru 2018 NA 1. DISPERTAN2. DPU-PR;3. BAPERLIT-
BANG
4b. Pengendalian dan
penanggulangan bencana pertanian.
f
4.5.6 .
7.
8
BPBD;DPMPTSP;INSPEKTORAT;
__ 9______Agustus 1. 2018
B AG.HUKUMSETDA.
__10____Lampiran huruf AA UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan UU No. 9 Thn 2015 Perubahan Kedua atas UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
•>
r r 12 1 3 4 5 6 7 8 9 10
/ %
2. Permen- tan No. 43/Perm e n tan /0 T.010/8 / 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kab./ Kota
10. PeraturanDaerah
Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan
a. Penetapanrencana induk jaringan Lalu Lintas
Baru 2018
mm ■ ------- ------------...
Agustus2018
Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) UU No. 22 Tahun
_________ 4_________b. Penyediaan
perlengkapan jalan;
c. Pengelolaan terminalpenumpang tipeC;
d. Penerbitan izin penyelenggaraan danpembangunan fasilitas parkir;
e. Pengujian berkala kendaraan bermotor;
f. Pelaksana-an manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan;
g. Persetujuan hasil AMDAL-LALIN untuk jalan;
h. Penyediaanangkutan umum untuk jasaangkutan orang dan/atau barang dalam daerah;
i. Penetapan kawasan perkotaan
7 8 92009
10
tentang Lalu Lintas danAngkutanJalan.
____4 ______dalam 1 daerah;
j. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 daerah;
k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan1 daerah;
l. Penetapanwilayah Operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalamkawasanperkotaan yang wilayah Operasinya berada dalam daerah;
m Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 daerah;
5
' T T
J
1 ' T 2 3 5 6 7 8 9 10
f ,
n. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah Operasinya berada dalam daerah;
o. Penetapan 19arifT kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah, serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah Pelayanannya dalam daerah.
11. PeraturanDaerah
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011
a. Perubahan luasan dan lokasi tempat pemakaman bukan umum;
b. Penetapan tempat pemakaman umum
Ubah 2018 Penjelasan
1. DISHUB- PKP;
2. BKD;3. INSPEKTO
RAT;4. BAG.
HUKUMf SETDA
Agustus2018
UU. No. 28Tahun2011tentangPajakDaerah danRetribusiDaerah.
r— n - r-: 5 7 . — ePi.rz
T 2■
3 5 6 7 8 9 | 10tentangPengelolaanPemakamandan RetribusiPelayananPemakamandanPengabuanMayat
bagi makam pada Kelurahan;
c. Penetapan tempat pemakaman umum bagi tanah dari pengembang;
d. Perubahan obyek dan besaran retribusi makam.
12. PeraturanDaerah
Perubahanatas PeraturanDaerahKabupatenKaranganyarNomor 16Tahun 2010tentangPengeloaanSampah danRetribusiPelayananKebersihan
•
a. Materipersampahan dankebersihandaerah;
b. Penunjukan dan penetapan TPS;
c. Perubahan retribusi kebersihan.
/ 4
Ubah 2018 Penjelasan
1. DLH;2. BKD;3. INSPEK
TORAT;4. BAG.
HUKUM SETDA
Agustus2018
1 . UU. No. 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah danRetribusiDaerah;
2. UU. No. 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah
1 2
r
6 7 8 9 10
/ %
3. UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelola-an Lingkung-an Hidup;
4 . PP. No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelola-an Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5 . PP. No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA
NO JENIS TENTANG MATERI POKOK STATUS PELAK DISERTAI UNIT/ TARGET KETE-
(i) (20 (3) (4) ( 5) SANA-AN
(?) INSTANSITERKAIT
PENYAMPAIAN
RANGAN(10)
(6) (8) ( 9 )
BARU UBAH NA Penjelasan /Kete-
rangan1. Peraturan
DaerahAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
a. AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Baru 2018 Penjelasan
BADANKEUANGANDAERAH
Oktober2018
1. Rutin;2. Pasal
239 ayat (5) UU No. 23
b. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
Baru 2018 Penjelasan
Maret2018
Thn2014 ttg Pemerint ahan sebagai
2017; manac. Perubahan Ubah 2018 Penje- Jui'J telah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2018
lasan 2018 diubahbeberapakaliterakhir dgn UU No. 9 Tahun
1 2 3 5 6 7 8 9 102015PerubahanKedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
2. PeraturanDaerah
AkibatPutusanMahkamahAgung
/ %
Rancangan yang harus disesuaikan gunamenindaklanjuti putusan Mahkamah Agung
Pasal 239 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan UU No. 9
c
'T ■■ :i'WfW*vT?5T?
i Tahun i 2015 j tentangj Perubahan j Kedua a tas ! UU No. 23 Tahun
I 2014 j tentang j Pemerin- i tahan | Daerah.
c
■■frr
'r vj
...