UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN

BAB XI

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 3

Penutupan Perusahaan (Lock-Out)

A. Pasal 147

Pada pasal ini diterangkan bahwa penutupan Perusahaan (Lock-Out)

tidak berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum

atau perusahaan yang menyangkut dengan keselamatan jiwa manusia, seperti

misalnya :

Rumah sakit

Pelayanan jaringan air bersih

Pusat pengendali telekomunikasi

Pusat penyedia tenaga listrik

Pengolahan minyak dan gas bumi, dan

Perusahaan kereta api

Perusahaan diatas dilarang melakukan penutupan perusahaan (Lock-Out) sebab

menyangkut pada kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya.

B. Pasal 148

Pada pasal ini terdapat tiga ayat yang menerangkan mengenai hal-hal

yang harus dilakukan apabila suatu perusahaaan akan melakukan penutupan

perusahaan (Lock Out).

Apabila suatu perusahaan akan melakukan penutupan perusahaan maka

perusahaan tersebut harus memberitahukan kepeda pekerja/buruh, serikat

pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan sekurang-kurangnya tujuh hari kerja sebelum dilakukan

penutupan perusahaan (Lock Out). Pemberitahuan tersebut berisikan tentang :

Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai, dan diakhiri penutupan

perusahaan (Lock Out).

Alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (Lock Out)

Pemberitahuan tersebut ditanda tangani oleh pengusaha dan pemimpin

perusahaan.

C. Pasal 149

Pada pasal ini terdapat enam ayat, dimana pada ayat satu diterangkan

apabila pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, serta instansi yang berhubungan

dengan ketenagakerjaan menerima surat pemberitahuan penutupan perusahaan

(Lock Out) maka harus memberikan tanda bukti berupa waktu penerimaan. Pada

ayat kedua diterangkan bahwa apabila surat pemberitahuan telah diterima, maka

instansi ketenagakerjaan berwenang untuk menyelesaikan masalah yang dapat

menimbulkan penutupan perusahaan (Lock Out) dengan cara diadakan

perundingan antara pihak-pihak yang berselisih. Pada ayat tiga diterangkan

apabila perudingan pihak-pihak yang berselisih menghasilkan kesepakatan,

maka wajib dilakukan perjanjian bersama dan ditanda tangani oleh pihak dan

pegawai instansi ketenagakerjaan sebagi saksi. Ayat keempat berisikan apabila

perundingan tersebut (ayat 2) tidak menghasilkan kesepakatan, maka instansi

yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan harus segera menyerakan

masalah tersebut kepada lembaga penyelesaian hubungan industrial. Ayat

kelima menerangkan tentang penutupan perusahaan (Lock Out) yang diteruskan,

atau dihentikan sementara, atau dihentikan sama sekali, apabila perundingan

(ayat 4) sama sekali tidak menghasilkan kesepakatan. Ayat keenam

menerangkan tentang tidak dibutuhkannya surat pemberiahuan penutupan

perusahaan (Lock Out) apabila adanya pelanggaran prosedur mogok kerja dan

pelanggaran ketentuan normatif yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja

yang dilakukan pekerja/buruh, dan serikat pekerja/buruh.