Marwah M. Diah 1

HUKUM DAN ETIKA HUKUM DAN ETIKA DALAM BISNISDALAM BISNIS

DR. MARWAH M. DIAH, SH, DR. MARWAH M. DIAH, SH, MPAMPA

Marwah M. Diah 2

PENGANTAR PENGANTAR ILMU HUKUMILMU HUKUM

(P.I.H)(P.I.H)

Marwah M. Diah 3

PENGANTAR: PENGANTAR: ((INLEIDINGINLEIDING/BELANDA; /BELANDA;

INTRODUCTIONINTRODUCTION/INGGERIS):/INGGERIS):

MAKSUDNYA: MAKSUDNYA: 1.1. MEMPERKENALKAN TENTANG ILMU MEMPERKENALKAN TENTANG ILMU

HUKUM. HUKUM. 2.2. MEMBERIKAN DASAR-DASAR ILMU MEMBERIKAN DASAR-DASAR ILMU

HUKUM (HUKUM (JURISPRUDENCEJURISPRUDENCE). YAITU ). YAITU ILMU PENGETAHUAN YG. ILMU PENGETAHUAN YG. BERKENAAN DENGAN HUKUM. BERKENAAN DENGAN HUKUM.

Marwah M. Diah 4

PENGERTIAN HUKUMPENGERTIAN HUKUM

I.I. JCT SIMORANGKIR,SH & WOERJONO JCT SIMORANGKIR,SH & WOERJONO SATROPRANOTO,SH;SATROPRANOTO,SH;

PERATURAN-PERATURAN YANG PERATURAN-PERATURAN YANG BERSIFAT MEMAKSA, YANG BERSIFAT MEMAKSA, YANG MENENTUKAN TINGKAH LAKU MANUSIA MENENTUKAN TINGKAH LAKU MANUSIA DLM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG DLM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG DIBUAT OLEH BADAN-BADAN RESMI DIBUAT OLEH BADAN-BADAN RESMI YANG BERWAJIB, PELANGGARAN MANA YANG BERWAJIB, PELANGGARAN MANA TERHADAP PERATURAN-PERATURAN TERHADAP PERATURAN-PERATURAN TADI BERAKIBATKAN DIAMBILNYA TADI BERAKIBATKAN DIAMBILNYA TINDAKAN, YAITU DENGAN HUKUMAN TINDAKAN, YAITU DENGAN HUKUMAN TERTENTUTERTENTU

Marwah M. Diah 5

II.II. Prof. Dr. van KAN:Prof. Dr. van KAN:KESELURUHAN PERATURAN HIDUP YANG KESELURUHAN PERATURAN HIDUP YANG BERSIFAT MEMAKSA UTK. MELINDUNGI BERSIFAT MEMAKSA UTK. MELINDUNGI KEPENTINGAN MANUSIA DI DALAM KEPENTINGAN MANUSIA DI DALAM MASYARAKAT.MASYARAKAT.

III.III. SUARDI TASRIF, SH:SUARDI TASRIF, SH:ADALAH KESELURUHAN PERATURAN-ADALAH KESELURUHAN PERATURAN-PERATURAN HIDUP YG. BERSIFAT MEMAKSA PERATURAN HIDUP YG. BERSIFAT MEMAKSA DAN DIBUAT OLEH YG. BERWENANG, DAN DIBUAT OLEH YG. BERWENANG, BERISIKAN SUATU PERINTAH/LARANGAN BERISIKAN SUATU PERINTAH/LARANGAN ATAU IZIN UTK. BERBUAT SESUATU SERTA ATAU IZIN UTK. BERBUAT SESUATU SERTA DGN. MAKSUD UTK. MENGATUR TATA DGN. MAKSUD UTK. MENGATUR TATA TERTIB KEHIDUPAN MASYARAKAT. TERTIB KEHIDUPAN MASYARAKAT.

Marwah M. Diah 6

IV.IV. A BODY OF RULES OF ACTION OR CONDUCT A BODY OF RULES OF ACTION OR CONDUCT PRESCRIBED BY CONTROLLING AUTHORITY, PRESCRIBED BY CONTROLLING AUTHORITY, AND HAVING BINDING LEGAL FORCE. THAT AND HAVING BINDING LEGAL FORCE. THAT WICH MUST BE OBEYED AND FOLLOWED BY WICH MUST BE OBEYED AND FOLLOWED BY CITIZENS SUBJECT TO SANCTIONS OR LEGAL CITIZENS SUBJECT TO SANCTIONS OR LEGAL CONSEQUENCES IS A LAW. (BLACK LAW CONSEQUENCES IS A LAW. (BLACK LAW DICTIONARY)DICTIONARY)

V.V. THE LAW CONSISTS OF RULES OF CONDUCT THE LAW CONSISTS OF RULES OF CONDUCT ESTABLISHED BY THE GOVERNMENT OF A ESTABLISHED BY THE GOVERNMENT OF A SOCIETY TO MAINTAIN HARMONY, STABILITY, SOCIETY TO MAINTAIN HARMONY, STABILITY, AND JUSTICE IN THE SOCIETY. (GORDON W. AND JUSTICE IN THE SOCIETY. (GORDON W. BROWN AND PAUL A. SUKYS) BROWN AND PAUL A. SUKYS)

Marwah M. Diah 7

UNSUR HUKUM:UNSUR HUKUM:

A.A. PERATURAN MENGENAI TINGKAH PERATURAN MENGENAI TINGKAH LAKU MANUSIA DALAM PERGAULAN LAKU MANUSIA DALAM PERGAULAN MASYARAKATMASYARAKAT

B.B. DIBUAT OLEH LEMBAGA YANG DIBUAT OLEH LEMBAGA YANG BERWENANGBERWENANG

C.C. UTK. KETERTIBAN, KEADILAN & UTK. KETERTIBAN, KEADILAN & KEPASTIANKEPASTIAN

D.D. BERSIFAT MEMAKSABERSIFAT MEMAKSAE.E. PELANGGARAN DIKENAKAN SANKSIPELANGGARAN DIKENAKAN SANKSI

Marwah M. Diah 8

UrutanUrutan undang2 di Indonesiaundang2 di Indonesia::

A.A. UUD 1945: MPRUUD 1945: MPR

B.B. UU/Perpu: DPR+presidenUU/Perpu: DPR+presiden

C.C. Peraturan pemerintahPeraturan pemerintah

D.D. Peraturan presidenPeraturan presiden

E.E. PerdaPerda

Marwah M. Diah 9

TUJUAN HUKUM:TUJUAN HUKUM: KETERTIBANKETERTIBAN

KEADILANKEADILAN

KEPASTIANKEPASTIAN

KEMAKMURAN (KESEJAHTERAAN)KEMAKMURAN (KESEJAHTERAAN)

Marwah M. Diah 10

FUNGSI HUKUM:FUNGSI HUKUM:

ALAT PENGATUR TATA TERTIB ALAT PENGATUR TATA TERTIB HUBUNGAN MASYARAKATHUBUNGAN MASYARAKAT

SARANA UTK MEWUJUDKAN SARANA UTK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL LAHIR DAN BATHINKEADILAN SOSIAL LAHIR DAN BATHIN

SARANA PENGGERAK PEMBANGUNANSARANA PENGGERAK PEMBANGUNAN SEBAGAI FUNGSI KRITISSEBAGAI FUNGSI KRITIS

Marwah M. Diah 11

HUBUNGAN HUKUM DAN HUBUNGAN HUKUM DAN MASYARAKAT:MASYARAKAT:

CICERO (106-45 SM) MENYATAKAN:CICERO (106-45 SM) MENYATAKAN:

““UBI SOCIETAS IBI IUS”UBI SOCIETAS IBI IUS”

(DIMANA ADA MASYARAKAT, DISITU (DIMANA ADA MASYARAKAT, DISITU HARUS ADA HUKUM). HARUS ADA HUKUM).

KEHIDUPAN MANUSIA ITU TIDAK DAPAT KEHIDUPAN MANUSIA ITU TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI HUKUM, SEJAK DALAM DIPISAHKAN DARI HUKUM, SEJAK DALAM KANDUNGAN SAMPAI DENGAN WAFATNYA KANDUNGAN SAMPAI DENGAN WAFATNYA SESEORANG SEMUANYA DILINDUNGI DAN SESEORANG SEMUANYA DILINDUNGI DAN DIATUR OLEH HUKUM.DIATUR OLEH HUKUM.

Marwah M. Diah 12

hubungan hukum dan masyarakat hubungan hukum dan masyarakat lanjutan……….:lanjutan……….:

MANUSIA ADALAH “MANUSIA ADALAH “ZOON POLITIKON”ZOON POLITIKON” ATAU MAKHLUK SOSIAL.ATAU MAKHLUK SOSIAL.

MANUSIA DAN MASYARAKAT MERUPAKAN MANUSIA DAN MASYARAKAT MERUPAKAN PENGERTIAN KOMPLEMENTERPENGERTIAN KOMPLEMENTER

MANUSIA HIDUP BERKELOMPOK DALAM MANUSIA HIDUP BERKELOMPOK DALAM MASYARAKATMASYARAKAT

INTERAKSI ANTAR INDIVIDU DALAM INTERAKSI ANTAR INDIVIDU DALAM KELOMPOK DAPAT BERUPA HUBUNGAN KELOMPOK DAPAT BERUPA HUBUNGAN YANG MENYENANGKAN ATAU SEBALIKNYA YANG MENYENANGKAN ATAU SEBALIKNYA DAPAT MENIMBULKAN KONFLIKDAPAT MENIMBULKAN KONFLIK

Marwah M. Diah 13

hubungan hukum dan masyarakat lanjutan……..:hubungan hukum dan masyarakat lanjutan……..:

HUKUM BERFUNGSI UNTUK HUKUM BERFUNGSI UNTUK MENGENDALIKAN MASYARAKAT DAN JUGA MENGENDALIKAN MASYARAKAT DAN JUGA MENJADI SARANA/ALAT UNTUK MENJADI SARANA/ALAT UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN MELAKUKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT.DALAM MASYARAKAT.

BISNIS MERUPAKAN SALAH SATU DARI BISNIS MERUPAKAN SALAH SATU DARI KEGIATAN KEMASYARAKATAN. HUBUNGAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN. HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN BISNIS MERUPAKAN ANTARA HUKUM DAN BISNIS MERUPAKAN SUATU IKATAN YANG SANGAT ERAT. SUATU IKATAN YANG SANGAT ERAT. DISAMPING ITU PERTUMBUHAN BISNIS DISAMPING ITU PERTUMBUHAN BISNIS SUATU MASYARAKAT DAN PERTUMBUHAN SUATU MASYARAKAT DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SUATU NEGARA JUGA SALING EKONOMI SUATU NEGARA JUGA SALING BERKAITAN DENGAN ERATNYA.BERKAITAN DENGAN ERATNYA.

Marwah M. Diah 14

NEGARA HUKUM:NEGARA HUKUM: DALAM ARTI FORMIL (F.J. STAHL):DALAM ARTI FORMIL (F.J. STAHL):

PERLINDUNGAN THDP HAK AZASI MANUSIAPERLINDUNGAN THDP HAK AZASI MANUSIA PEMISAHAN KEKUASAANPEMISAHAN KEKUASAAN SETIAP TINDAKAN PEMERINTAH HRS BDSK SETIAP TINDAKAN PEMERINTAH HRS BDSK

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERADILAN ADMINISTRASIPERADILAN ADMINISTRASI

THE RULE OF LAW (A.V. DICEY):THE RULE OF LAW (A.V. DICEY): SUPREMACY OF LAWSUPREMACY OF LAW EQUALITY BEFORE THE LAWEQUALITY BEFORE THE LAW CONSTITUTION BASED ON INDIVIDUAL RIGHTSCONSTITUTION BASED ON INDIVIDUAL RIGHTS

Marwah M. Diah 15

SISTEM HUKUM & SISTEM EKONOMI:SISTEM HUKUM & SISTEM EKONOMI:

ANTARA SISTEM HUKUM DAN SISTEM EKONOMI SUATU NEGARA ANTARA SISTEM HUKUM DAN SISTEM EKONOMI SUATU NEGARA TERDAPAT HUBUNGAN YG SANGAT ERAT DAN PENGARUH TERDAPAT HUBUNGAN YG SANGAT ERAT DAN PENGARUH TIMBAL BALIK (PROF. DR. SUNARYATI HARTONO, SH): TIMBAL BALIK (PROF. DR. SUNARYATI HARTONO, SH):

*PENEGAKAN ASAS-ASAS HUKUM YG SESUAI AKAN *PENEGAKAN ASAS-ASAS HUKUM YG SESUAI AKAN MEMPERLANCAR TERBENTUKNYA STRUKTUR MEMPERLANCAR TERBENTUKNYA STRUKTUR EKONOMI YANG DIKEHENDAKI. EKONOMI YANG DIKEHENDAKI.

*PENEGAKAN ASAS-ASAS HUKUM YANG TIDAK *PENEGAKAN ASAS-ASAS HUKUM YANG TIDAK SESUAI JUSTRU AKAN MENGHAMBAT TERCIPTANYA SESUAI JUSTRU AKAN MENGHAMBAT TERCIPTANYA STRUKTUR EKONOMI YANG DICITA-CITAKAN. STRUKTUR EKONOMI YANG DICITA-CITAKAN.

*PEMIKIRAN DI BIDANG EKONOMI IKUT MENGUBAH *PEMIKIRAN DI BIDANG EKONOMI IKUT MENGUBAH DAN MENENTUKAN DASAR-DASAR SISTEM HUKUMDAN MENENTUKAN DASAR-DASAR SISTEM HUKUM

Marwah M. Diah 16

SUBJEK & OBJEK HUKUMSUBJEK & OBJEK HUKUM

SUBJEK HUKUM:SUBJEK HUKUM: MANUSIA (MANUSIA (NATUURLIJK PERSOON):NATUURLIJK PERSOON): BADAN HUKUM (BADAN HUKUM (RECHTPERSOON):RECHTPERSOON):

PERDATA: PT, YAYASAN DAN KOPERASIPERDATA: PT, YAYASAN DAN KOPERASI PUBLIK: NEGARA, PEMDAPUBLIK: NEGARA, PEMDA

OBJEK HUKUM:OBJEK HUKUM: SEGALA SESUATU YANG BERGUNA BAGI SEGALA SESUATU YANG BERGUNA BAGI

SUBJEK HUKUM DAN YG DAPAT MENJADI OBJEK SUBJEK HUKUM DAN YG DAPAT MENJADI OBJEK SESUATU PERHUBUNGAN HUKUMSESUATU PERHUBUNGAN HUKUM

Marwah M. Diah 17

SYARAT BADAN HUKUMSYARAT BADAN HUKUM

1.1. DAPAT MELAKUKAN DAPAT MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM PERBUATAN HUKUM (MENGGUGAT & DIGUGAT)(MENGGUGAT & DIGUGAT)

2.2. MEMPUNYAI KEKAYAAN MEMPUNYAI KEKAYAAN SENDIRISENDIRI

3.3. DISYAHKAN OLEH DISYAHKAN OLEH PEMERINTAHPEMERINTAH

Marwah M. Diah 18

PERISTIWA HUKUM:PERISTIWA HUKUM:

SUATU KEJADIAN HUKUM.SUATU KEJADIAN HUKUM. PERBUATAN DAN TINGKAH LAKU SUBYEK PERBUATAN DAN TINGKAH LAKU SUBYEK

HUKUM YG MEMBAWA AKIBAT HUKUM, HUKUM YG MEMBAWA AKIBAT HUKUM, KARENA HUKUM MEMPUNYAI KEKUATAN KARENA HUKUM MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT BAGI SUBYEK HUKUM ATAU MENGIKAT BAGI SUBYEK HUKUM ATAU KARENA SUBYEK HUKUM ITU TERIKAT KARENA SUBYEK HUKUM ITU TERIKAT OLEH KEKUATAN HUKUM.OLEH KEKUATAN HUKUM.

PERISTIWA YANG BERDASARKAN HUKUM PERISTIWA YANG BERDASARKAN HUKUM MENIMBULKAN ATAU MENGHAPUS HAK. MENIMBULKAN ATAU MENGHAPUS HAK. (VAN APELDOORN)(VAN APELDOORN)

Marwah M. Diah 19

PERBUATAN HUKUM: PERBUATAN HUKUM: SEGALA PERBUATAN MANUSIA YG DGN SENGAJA SEGALA PERBUATAN MANUSIA YG DGN SENGAJA

DILAKUKAN OLEH SESEORANG UTK DILAKUKAN OLEH SESEORANG UTK MENIMBULKAN HAK&KEWAJIBAN, MIS: MEMBUAT MENIMBULKAN HAK&KEWAJIBAN, MIS: MEMBUAT KONTRAK, WASIAT, DLL.KONTRAK, WASIAT, DLL.

PERBUATAN HK SEPIHAK: PERBUATAN HK SEPIHAK: PEMBUATAN SURAT WASIATPEMBUATAN SURAT WASIAT PEMBERIAN HIBAH,PEMBERIAN HIBAH,

PERBUATAN HUKUM DUA PIHAK:PERBUATAN HUKUM DUA PIHAK: JUAL BELI JUAL BELI SEWA MENYEWA, DLL SEWA MENYEWA, DLL

Marwah M. Diah 20

SUMBER HUKUM:SUMBER HUKUM:

TEMPAT ASAL PENGAMBILAN HUKUM TEMPAT ASAL PENGAMBILAN HUKUM ATAU LANDASAN SEGALA HUKUM, ATAU LANDASAN SEGALA HUKUM, TERDIRI DARI:TERDIRI DARI:

1. SUMBER HUKUM FORMIL,1. SUMBER HUKUM FORMIL,

2. SUMBER HUKUM MATERIIL2. SUMBER HUKUM MATERIIL

Marwah M. Diah 21

SUMBER HUKUM (FORMIL)SUMBER HUKUM (FORMIL)

UNDANG-UNDANG: PERATURAN YANG DIBUAT UNDANG-UNDANG: PERATURAN YANG DIBUAT OLEH PEMBENTUK UU (PRESIDEN & DPR) DAN OLEH PEMBENTUK UU (PRESIDEN & DPR) DAN DIUNDANGKAN SEBAGAIMANA MESTINYADIUNDANGKAN SEBAGAIMANA MESTINYA

YURISPRUDENSI: KPTS HAKIM (PENGADILAN)YURISPRUDENSI: KPTS HAKIM (PENGADILAN) TRAKTAT: PERJANJIAN ANTAR NEGARATRAKTAT: PERJANJIAN ANTAR NEGARA DOKTRIN: PENDAPAT PARA AHLI HUKUM. DOKTRIN: PENDAPAT PARA AHLI HUKUM. KEBIASAAN: PERATURAN YANG WALAUPUN TIDAK KEBIASAAN: PERATURAN YANG WALAUPUN TIDAK

DITETAPKAN PEMERINTAH, TETAPI DITAATI DITETAPKAN PEMERINTAH, TETAPI DITAATI SELURUH RAKYAT, KARENA MEREKA YAKIN SELURUH RAKYAT, KARENA MEREKA YAKIN BAHWA PERATURAN ITU BERLAKU SEBAGAI BAHWA PERATURAN ITU BERLAKU SEBAGAI HUKUMHUKUM

Marwah M. Diah 22

SUMBER HUKUM MATERIILSUMBER HUKUM MATERIIL

(PROF.DR. SUDIKNO MERTOKUSUMO,SH): (PROF.DR. SUDIKNO MERTOKUSUMO,SH): TEMPAT DARI MANA HK. ITU DI AMBIL/BERASAL. TEMPAT DARI MANA HK. ITU DI AMBIL/BERASAL. SUMBER HK. MATERIIL MERUPAKAN FAKTOR YG. SUMBER HK. MATERIIL MERUPAKAN FAKTOR YG. MEMBANTU PEMBENTUKAN HK. MIS: MEMBANTU PEMBENTUKAN HK. MIS:

HUBUNGAN: SOSIAL, KEKUATAN POLITIK, SOSIAL HUBUNGAN: SOSIAL, KEKUATAN POLITIK, SOSIAL EKONOMI, TRADISI (PANDANGAN KEAGAMAAN, EKONOMI, TRADISI (PANDANGAN KEAGAMAAN, KESUSILAAN), HASIL PENELITIAN ILMIAH KESUSILAAN), HASIL PENELITIAN ILMIAH (KRIMINOLOGI, LALU LINTAS), PERKEMBANGAN (KRIMINOLOGI, LALU LINTAS), PERKEMBANGAN INTERNASIONAL, DAN KEADAAN GEOGRAFIS. INTERNASIONAL, DAN KEADAAN GEOGRAFIS.

NILAI-NILAI DARI PERKEMBANGAN NILAI-NILAI DARI PERKEMBANGAN KEMASYARAKATAN YANG MEMERLUKAN KEMASYARAKATAN YANG MEMERLUKAN PENGATURAN HUKUM BARU. PENGATURAN HUKUM BARU.

Marwah M. Diah 23

DASAR HUKUM:DASAR HUKUM:

SEGALA SESUATU YANG MENJADI SEGALA SESUATU YANG MENJADI LANDASAN DARI SUATU HUKUM ATAU LANDASAN DARI SUATU HUKUM ATAU PERATURAN.PERATURAN.

SUMBER TERTIB HUKUM:SUMBER TERTIB HUKUM:MENEKANKAN PADA SUSUNAN HIERARKI MENEKANKAN PADA SUSUNAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

NORMA DASAR (GRUNDNORM):NORMA DASAR (GRUNDNORM):

PANCASILAPANCASILA

Marwah M. Diah 24

JENIS-JENIS LAPANGAN HUKUMJENIS-JENIS LAPANGAN HUKUM

HUKUM SIPIL (PRIVAT):HUKUM SIPIL (PRIVAT): HUKUM PERDATAHUKUM PERDATA HUKUM DAGANGHUKUM DAGANG

HUKUM PUBLIK:HUKUM PUBLIK: HUKUM PIDANAHUKUM PIDANA HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARA HUKUM TATA USAHA NEGARAHUKUM TATA USAHA NEGARA

Marwah M. Diah 25

HUKUM SIPIL (HUKUM PRIVAT):HUKUM SIPIL (HUKUM PRIVAT):

HK. YG MENGATUR HUB. ANTAR INDIVIDU, HK. YG MENGATUR HUB. ANTAR INDIVIDU, DGN MENITIK BERATKAN PADA DGN MENITIK BERATKAN PADA KEPENTINGAN PERSEORANGAN. KEPENTINGAN PERSEORANGAN.

HUKUM PUBLIK (HUKUM NEGARA): HUKUM PUBLIK (HUKUM NEGARA):

HK. YG MENGATUR HUB. ANTARA NEGARA HK. YG MENGATUR HUB. ANTARA NEGARA DGN ALAT PERLENGKAPANNYA ATAU DGN ALAT PERLENGKAPANNYA ATAU ANTARA NEGARA DENGAN INDIVIDU. ANTARA NEGARA DENGAN INDIVIDU.

Marwah M. Diah 26

BEBERAPA ASAS HUKUM:BEBERAPA ASAS HUKUM:1.1. LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI PRIORILEX POSTERIORI DEROGAT LEGI PRIORI

PERATURAN YG TERBARU MENGHAPUS PERATURAN YG TERBARU MENGHAPUS PERATURAN YANG ADA SEBELUMNYAPERATURAN YANG ADA SEBELUMNYA

2.2. LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORILEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI PERATURAN YG LEBIH TINGGI PERATURAN YG LEBIH TINGGI

MENGHAPUSKAN PERATURAN YANG LEBIH MENGHAPUSKAN PERATURAN YANG LEBIH RENDAHRENDAH

3.3. LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALILEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI PERATURAN YANG BERSIFAT KHUSUS PERATURAN YANG BERSIFAT KHUSUS

MENGENYAMPINGKAN PERATURAN YANG MENGENYAMPINGKAN PERATURAN YANG BERSIFAT UMUMBERSIFAT UMUM

Marwah M. Diah 27

SISTIM HUKUM DI DUNIA:SISTIM HUKUM DI DUNIA:

I. SISTIM HUKUM EROPA I. SISTIM HUKUM EROPA KONTINENTAL (KONTINENTAL (CIVIL LAW).CIVIL LAW). BELANDA, JERMAN, INDONESIA.BELANDA, JERMAN, INDONESIA.

II. SISTIM HUKUM ANGLO SAXON II. SISTIM HUKUM ANGLO SAXON (COMMON LAW).(COMMON LAW). INGGERIS, AMERIKA INGGERIS, AMERIKA SERIKAT, SINGAPURA, MALAYSIA.SERIKAT, SINGAPURA, MALAYSIA.

III. SISTIM HUKUM ADATIII. SISTIM HUKUM ADAT

IV. SISTIM HUKUM ISLAMIV. SISTIM HUKUM ISLAM

V. SISTIM HUKUM KANONIKV. SISTIM HUKUM KANONIK

Marwah M. Diah 28

SISTIM HUKUMSISTIM HUKUM

(FRIEDMAN, LAWRENCE M)(FRIEDMAN, LAWRENCE M) STRUKTUR (STRUKTUR (STRUCTURESTRUCTURE):):

PEMERINTAH & DPRPEMERINTAH & DPR KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, PENGADILANKEPOLISIAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN

SUBSTANSI (SUBSTANSI (SUBSTANCES):SUBSTANCES): PERUNDANGAN-UNDANGAN, PERATURANPERUNDANGAN-UNDANGAN, PERATURAN

BUDAYA HUKUM (BUDAYA HUKUM (LEGAL CULTURE):LEGAL CULTURE): NILAI-NILAI, HARAPAN, PHILOSOPY, NILAI-NILAI, HARAPAN, PHILOSOPY, WAY OF WAY OF

LIFELIFE MASYARAKAT MASYARAKAT

Marwah M. Diah 29

PENEGAKAN HUKUM PENEGAKAN HUKUM

(LAW ENFORCEMENT)(LAW ENFORCEMENT)

FAKTOR YG. MEMPENGARUHI:FAKTOR YG. MEMPENGARUHI:

1.1. PETUGAS PENEGAK HUKUMPETUGAS PENEGAK HUKUM

2.2. PERATURANPERATURAN

3.3. FASILITASFASILITAS

4.4. BUDAYA HUKUM BUDAYA HUKUM (LEGAL (LEGAL CULTURECULTURE))

Marwah M. Diah 30

PENGANTARPENGANTARTATA HUKUM INDONESIATATA HUKUM INDONESIA

(PTHI)(PTHI)

Marwah M. Diah 31

PENGANTARPENGANTARTATA HUKUM INDONESIATATA HUKUM INDONESIA

PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA MAKSUDNYA MEMPELAJARI TATA MAKSUDNYA MEMPELAJARI TATA HUKUM INDONESIA. HUKUM INDONESIA.

TATA HUKUM INDONESIA ADALAH TATA HUKUM INDONESIA ADALAH TATANAN HUKUM YANG BERLAKU DI TATANAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA SEKARANG = HUKUM INDONESIA SEKARANG = HUKUM POSITIF (POSITIF (IUS CONSTITUTUM)IUS CONSTITUTUM)

Marwah M. Diah 32

DASAR TATA HUKUMDASAR TATA HUKUM INDONESIAINDONESIA

1.1. PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

2.2. UNDANG-UNDANG DASAR 1945, UNDANG-UNDANG DASAR 1945, ATURAN PERALIHAN PS I ATURAN PERALIHAN PS I MENYATAKAN: SEGALA PERATURAN MENYATAKAN: SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG. ADA PERUNDANG-UNDANGAN YG. ADA MASIH TETAP BERLAKU SELAMA MASIH TETAP BERLAKU SELAMA BELUM DI ADAKAN YANG BARU BELUM DI ADAKAN YANG BARU MENURUT UNDANG-UNDANG MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR INI. DASAR INI.

Marwah M. Diah 33

UNDANG-UNDANG:UNDANG-UNDANG: PERATURAN ATAU KETETAPAN YG DIBENTUK OLEH PERATURAN ATAU KETETAPAN YG DIBENTUK OLEH

PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. LEMBARAN NEGARA R.I:LEMBARAN NEGARA R.I:

TEMPAT PENGUMUMAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN TEMPAT PENGUMUMAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH.PEMERINTAH.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA:TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA: TEMPAT PENGUMUMAN PENJELASAN RESMI UU. PP.TEMPAT PENGUMUMAN PENJELASAN RESMI UU. PP.

BERITA NEGARA R.I.:BERITA NEGARA R.I.: TEMPAT PENGUMUMAN PERATURAN MENGENAI HAL-HAL TEMPAT PENGUMUMAN PERATURAN MENGENAI HAL-HAL

YG DGN UU ATAU DGN PP DISERAHKAN KEPD ALAT YG DGN UU ATAU DGN PP DISERAHKAN KEPD ALAT PERLENGKAPAN YG. LAIN, DAN JUGA SURAT-SURAT LAIN PERLENGKAPAN YG. LAIN, DAN JUGA SURAT-SURAT LAIN YG DIANGGAP PERLU DISIARKAN, MIS KEPMENYG DIANGGAP PERLU DISIARKAN, MIS KEPMEN

TAMBAHAN BNRI:TAMBAHAN BNRI: PENGUMUMAN A.D. PERSEROAN, YAYASAN.PENGUMUMAN A.D. PERSEROAN, YAYASAN.

Marwah M. Diah 34

TATA HUKUM INDONESIATATA HUKUM INDONESIA

HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARA HUKUM TATA USAHA NEGARAHUKUM TATA USAHA NEGARA HUKUM PERDATA HUKUM PERDATA HUKUM DAGANGHUKUM DAGANG HUKUM PIDANAHUKUM PIDANA HUKUM PAJAKHUKUM PAJAK HUKUM ACARA PERDATA HUKUM ACARA PERDATA HUKUM ACARA PIDANAHUKUM ACARA PIDANA

Marwah M. Diah 35

HUKUM TATA NEGARA (HUKUM TATA NEGARA (CONSTITUTIONAL LAWCONSTITUTIONAL LAW):): KETENTUAN YG MENGATUR BENTUK, ORGANISASI, KETENTUAN YG MENGATUR BENTUK, ORGANISASI,

TUGAS DAN WEWENANG NEGARA DALAM KEADAAN TUGAS DAN WEWENANG NEGARA DALAM KEADAAN STATIS.STATIS.

HUKUM TATA USAHA NEGARA (HK. ADMINISTRASI):HUKUM TATA USAHA NEGARA (HK. ADMINISTRASI): HK YG MENGATUR NEGARA DLM KEADAAN BERGERAK. HK YG MENGATUR NEGARA DLM KEADAAN BERGERAK.

OBYEK HK. ADM ADALAH HUBUNGAN YG TIMBUL DARI OBYEK HK. ADM ADALAH HUBUNGAN YG TIMBUL DARI KEGIATAN ADMINISTRASI ANTARA BAGIAN-2 NEGARA KEGIATAN ADMINISTRASI ANTARA BAGIAN-2 NEGARA DAN ANTARA NEGARA DENGAN MASYARAKATDAN ANTARA NEGARA DENGAN MASYARAKAT

HUKUM PERDATA:HUKUM PERDATA: HK. YG MENGATUR HUB. DALAM KELUARGA DAN HK. YG MENGATUR HUB. DALAM KELUARGA DAN

HUBUNGAN PERGAULAN DALAM MASYARAKAT.HUBUNGAN PERGAULAN DALAM MASYARAKAT. HUKUM DAGANG:HUKUM DAGANG:

HK. KHUSUS DISAMPING HK. PERDATA HK. KHUSUS DISAMPING HK. PERDATA HK. PERIKATAN YG TIMBUL KHUSUS DARI LAPANGAN HK. PERIKATAN YG TIMBUL KHUSUS DARI LAPANGAN

PERUSAHAAN (PURWOSUTJIPTO,SH)PERUSAHAAN (PURWOSUTJIPTO,SH)

Marwah M. Diah 36

HUKUM PIDANA:HUKUM PIDANA: HUKUM YANG MENGATUR TTG PELANGGARAN DAN KEJAHATAN HUKUM YANG MENGATUR TTG PELANGGARAN DAN KEJAHATAN

TERHADAP KEPENTINGAN UMUM, PERBUATAN MANA DIANCAM TERHADAP KEPENTINGAN UMUM, PERBUATAN MANA DIANCAM DENGAN HUKUMAN YANG MERUPAKAN SUATU PENDERITAAN DENGAN HUKUMAN YANG MERUPAKAN SUATU PENDERITAAN ATAU SIKSAAN. ATAU SIKSAAN.

HUKUM PAJAK (HK. FISKAL):HUKUM PAJAK (HK. FISKAL): KESELURUHAN PERATURAN YANG MELIPUTI WEWENANG KESELURUHAN PERATURAN YANG MELIPUTI WEWENANG

PEMERINTAH UNTUK MENGAMBIL KEKAYAAN SESEORANG DAN PEMERINTAH UNTUK MENGAMBIL KEKAYAAN SESEORANG DAN MENYERAHKANNYA KEMBALI KEPADA MASYARAKAT DENGAN MENYERAHKANNYA KEMBALI KEPADA MASYARAKAT DENGAN MELALUI KAS NEGARA.MELALUI KAS NEGARA.

HUKUM ACARA PERDATA:HUKUM ACARA PERDATA: PERATURAN HUKUM YG MENENTUKAN BAGAIMANA CARA-CARA PERATURAN HUKUM YG MENENTUKAN BAGAIMANA CARA-CARA

MENGAJUKAN KE DEPAN PENGADILAN PERKARA KEPERDATAAN MENGAJUKAN KE DEPAN PENGADILAN PERKARA KEPERDATAAN DLM ARTI LUAS & CARA MELAKSANAKANNYA.DLM ARTI LUAS & CARA MELAKSANAKANNYA.

HUKUM ACARA PIDANA:HUKUM ACARA PIDANA: PERATURAN HK YG MENENTUKAN BGM CARA MENGAJUKAN KE PERATURAN HK YG MENENTUKAN BGM CARA MENGAJUKAN KE

DEPAN PENGADILAN, PERKARA KEPIDANAAN & CARA DEPAN PENGADILAN, PERKARA KEPIDANAAN & CARA MENJATUHKAN HUKUMAN OLEH HAKIM. MENJATUHKAN HUKUMAN OLEH HAKIM.

Marwah M. Diah 37

SUSUNAN PENGADILAN:SUSUNAN PENGADILAN:1.1. PENGADILAN NEGERI:PENGADILAN NEGERI:

PN. TERDAPAT DI SETIAP KABUPATEN DAN PN. TERDAPAT DI SETIAP KABUPATEN DAN BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA KABUPATEN. MEMPUNYAI BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA KABUPATEN. MEMPUNYAI DAERAH HUKUM YANG SAMA DENGAN DAERAH DAERAH HUKUM YANG SAMA DENGAN DAERAH KABUPATEN TERSEBUT.KABUPATEN TERSEBUT.

P.N. DI DLM MEMERIKSA & MEMUTUS PERKARA P.N. DI DLM MEMERIKSA & MEMUTUS PERKARA TERDIRI SEKURANG-KURANGNYA TIGA ORANG HAKIM, TERDIRI SEKURANG-KURANGNYA TIGA ORANG HAKIM, YANG DIBANTU OLEH SEORANG PANITERA.YANG DIBANTU OLEH SEORANG PANITERA.

2.2. PENGADILAN TINGGI:PENGADILAN TINGGI: MEMERIKSA PERKARA DLM TINGKATAN KEDUA SAJA MEMERIKSA PERKARA DLM TINGKATAN KEDUA SAJA

(BANDING). DLM MEMUTUS PERKARA PRINSIPNYA TDK (BANDING). DLM MEMUTUS PERKARA PRINSIPNYA TDK BERHADAPAN DGN YG DIADILI.BERHADAPAN DGN YG DIADILI.

3.3. MAHKAMAH AGUNGMAHKAMAH AGUNG MERUPAKAN PERADILAN TINGKAT TERAKHIR (KASASI) MERUPAKAN PERADILAN TINGKAT TERAKHIR (KASASI)

BAGI SEMUA LINGKUNGAN PERADILAN. PD KASASI YG BAGI SEMUA LINGKUNGAN PERADILAN. PD KASASI YG DIPERIKSA HANYA TTG. APAKAH PENGADILAN TK. DIPERIKSA HANYA TTG. APAKAH PENGADILAN TK. RENDAHAN SDH. BENAR-2 MELAKSANAKAN RENDAHAN SDH. BENAR-2 MELAKSANAKAN PERATURAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA.PERATURAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA.

Marwah M. Diah 38

UPAYA HUKUM:UPAYA HUKUM:

HAK TERDAKWA ATAU PENUNTUT UMUM HAK TERDAKWA ATAU PENUNTUT UMUM UNTUK TIDAK MENERIMA PUTUSAN UNTUK TIDAK MENERIMA PUTUSAN PENGADILAN YG BERUPA PERLAWANAN PENGADILAN YG BERUPA PERLAWANAN ATAU BANDING ATAU KASASI ATAU HAK ATAU BANDING ATAU KASASI ATAU HAK TERPIDANA UNTUK MENGAJUKAN TERPIDANA UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM HAL SERTA MENURUT CARA YANG DALAM HAL SERTA MENURUT CARA YANG DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG.DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG.

Marwah M. Diah 39

UPAYA HUKUM BIASA:UPAYA HUKUM BIASA:

BANDING:BANDING: JIKA PUTUSAN P.N. DIRASAKAN TIDAK JIKA PUTUSAN P.N. DIRASAKAN TIDAK

ADIL/TIDAK MEMUASKAN MAKA DAPAT ADIL/TIDAK MEMUASKAN MAKA DAPAT DILAKUKAN BANDING KE PENGADILAN TINGGI. DILAKUKAN BANDING KE PENGADILAN TINGGI.

KASASI:KASASI: APABILA PERATURAN HUKUM TIDAK APABILA PERATURAN HUKUM TIDAK

DILAKSANAKAN ATAU ADA KESALAHAN PADA DILAKSANAKAN ATAU ADA KESALAHAN PADA PELAKSANAANNYAPELAKSANAANNYA

APABILA TIDAK DILAKSANAKAN CARA APABILA TIDAK DILAKSANAKAN CARA MELAKUKAN YANG HARUS DITURUT MENURUT MELAKUKAN YANG HARUS DITURUT MENURUT UNDANG-UNDANG.UNDANG-UNDANG.

Marwah M. Diah 40

UPAYA HUKUM LUAR BIASA:UPAYA HUKUM LUAR BIASA:

PENINJAUAN KEMBALI;PENINJAUAN KEMBALI; THDP. PUTUSAN PENGADILAN YG TELAH MEMPEROLEH THDP. PUTUSAN PENGADILAN YG TELAH MEMPEROLEH

KEKUATAN HUKUM TETAP, KECUALI PUTUSAN BEBAS KEKUATAN HUKUM TETAP, KECUALI PUTUSAN BEBAS ATAU LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HK, TERPIDANA ATAU LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HK, TERPIDANA ATAU AHLI WARISNYA DPT MENGAJUKAN PK KEPD ATAU AHLI WARISNYA DPT MENGAJUKAN PK KEPD MAHKAMAH AGUNG.MAHKAMAH AGUNG.

DASAR P.K:DASAR P.K: TDPT KEADAAN BARU YG MENIMBULKAN DUGAAN KUAT TDPT KEADAAN BARU YG MENIMBULKAN DUGAAN KUAT

BHW JIKA KEADAAN ITU DIKETAHUI PD WKT SIDANG MSH BHW JIKA KEADAAN ITU DIKETAHUI PD WKT SIDANG MSH BERLANGSUNG, MAKA KPTSNYA AKAN BERUPA PUTUSAN BERLANGSUNG, MAKA KPTSNYA AKAN BERUPA PUTUSAN BEBAS ATAU LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ATAU BEBAS ATAU LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ATAU TUNTUTAN P.U. TDK DPT DITERIMA ATAU THDP PERKARA TUNTUTAN P.U. TDK DPT DITERIMA ATAU THDP PERKARA ITU DITERAPKAN PIDANA YG LEBIH RINGANITU DITERAPKAN PIDANA YG LEBIH RINGAN

PUTUSAN ITU DGN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU PUTUSAN ITU DGN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA.NYATA.

Marwah M. Diah 41

JENIS & HIERARKI JENIS & HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(PS.7 AYAT 1 U.U.NO 10 TH 2004)(PS.7 AYAT 1 U.U.NO 10 TH 2004)

U.U DASAR NEGARA R.I THN 1945U.U DASAR NEGARA R.I THN 1945 U.U/ PERATURAN PEMERINTAH U.U/ PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI U.U (PERPU)PENGGANTI U.U (PERPU) PERATURAN PEMERINTAHPERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDENPERATURAN PRESIDEN PERATURAN DAERAHPERATURAN DAERAH

Marwah M. Diah 42

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 MERUPAKAN HUKUM DASAR NEGARA DALAM TAHUN 1945 MERUPAKAN HUKUM DASAR NEGARA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERATURAN TERTULIS YG DIBENTUK OLEH LEMBAGA NEGARA ATAU TERTULIS YG DIBENTUK OLEH LEMBAGA NEGARA ATAU PEJABAT YANG BERWENANG DAN MENGIKAT SECARA UMUM.PEJABAT YANG BERWENANG DAN MENGIKAT SECARA UMUM.

UNDANG-UNDANG: PERATURAN PER-U.U-NGAN YG UNDANG-UNDANG: PERATURAN PER-U.U-NGAN YG DIBENTUK OLEH DPR DGN PERSETUJUAN PRESIDEN.DIBENTUK OLEH DPR DGN PERSETUJUAN PRESIDEN.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI U.U.: PERATURAN PER PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI U.U.: PERATURAN PER UU-NGAN YG DITETAPKAN OLEH PRESIDEN DLM HAL IKHWAL UU-NGAN YG DITETAPKAN OLEH PRESIDEN DLM HAL IKHWAL KEGENTINGAN YG. MEMAKSA.KEGENTINGAN YG. MEMAKSA.

PERATURAN PEMERINTAH:PERATURAN PER-U.U-NGAN YG PERATURAN PEMERINTAH:PERATURAN PER-U.U-NGAN YG DITETAPKAN PRESIDEN UTK MENJALANKAN UU. DITETAPKAN PRESIDEN UTK MENJALANKAN UU.

PERATURAN PRESIDEN:PERATURAN PER UU-NGAN YG PERATURAN PRESIDEN:PERATURAN PER UU-NGAN YG DIBUAT OLEH PRESIDEN.DIBUAT OLEH PRESIDEN.

PERATURAN DAERAH: PERATURAN PER-U.U-NGAN YG PERATURAN DAERAH: PERATURAN PER-U.U-NGAN YG DIBENTUK OLEH DPRD DGN PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DIBENTUK OLEH DPRD DGN PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH. DAERAH.

Marwah M. Diah 43

HUKUM BISNISHUKUM BISNIS ISTILAH-ISTILAH:ISTILAH-ISTILAH:

BUSINESS LAWBUSINESS LAW COMMERCIAL LAWCOMMERCIAL LAW ECONOMIC LAWECONOMIC LAW

PENGERTIAN:PENGERTIAN:I.I. KESELURUHAN DARI PERATURAN KESELURUHAN DARI PERATURAN

HUKUM, BAIK YG TERTULIS MAUPUN HUKUM, BAIK YG TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS, YG. MENGATUR HAK TIDAK TERTULIS, YG. MENGATUR HAK & KEWAJIBAN YG TERJADI DALAM & KEWAJIBAN YG TERJADI DALAM KEGIATAN BISNIS.KEGIATAN BISNIS.

Marwah M. Diah 44

HUKUM BISNIS LANJUTAN……………..HUKUM BISNIS LANJUTAN……………..\\

II. II. BUSINESS LAW IS ONE OF THE BUSINESS LAW IS ONE OF THE SPECIFIC AREA OF LAW THAT SPECIFIC AREA OF LAW THAT CONSISTS OF THE RULES WHICH CONSISTS OF THE RULES WHICH AFFECT THE BUSINESS WORLD.AFFECT THE BUSINESS WORLD. (DENIS KEENAN AND SARAH (DENIS KEENAN AND SARAH RICHES, 2002)RICHES, 2002)

RUANG LINGKUP:RUANG LINGKUP: TERMASUK DALAM HUKUM SIPIL TERMASUK DALAM HUKUM SIPIL

DAN HUKUM PUBLIKDAN HUKUM PUBLIK