K E M E N T E R I A N K O O R D I N AT ... -...

MITIGASI RISIKO

FINTECH &VIRTUAL CURRENCY

J A K A R TA , 3 0 A P R I L 2 0 1 9

K E M E N T E R I A N K O O R D I N A T O R B I D A N G P E R E K O N O M I A N R I

Darmin NasutionMenteri Koordinator Bidang Perekonomian

Kegiatan ekonomi berbasis sharing/platform economy, khususnya marketplace, fintech, dan ride sharing, telah menjadi penggerak dan showcase bagi ekonomi digital di Indonesia

AGRIBUSINESS

MARKETPLACEMembantu mengurangi asymmetric information,

menciptakan peluang ekonomi, dan mendorong inovasi

RIDE SHARING

Menjadi solusi permasalahan perkotaan macet dan

menciptakan peluang ekonomi

Sebagai enabler bagi e-commercedan berkontribusi kepada

peningkatan inklusi keuangan

FINTECH

2

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL

Tantangan pemanfaatan digital, meliputi:

Penyalahgunaan data pribadi;

Cyber crime;

Penyebaran hoax dan ujaran kebencian;

Praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Perluasan marketplace dari barang tersier ke agribisnis:

\\\\t


3Sumber: 1Daily Social, Indonesia’s Tech Start Up Report 2018; 2startupranking.com, accessed in November 2018; 3Google and AT Kearney,2017

INDONESIA TELAH MEMILIKI 4 UNICORN DAN TERLIHAT

POTENSI CALON UNICORN LAINNYA

C E N T A U R D A N U N I C O R N I N D O N E S I A 1

START UP

Jumlah Start Up di Indonesia padabulan November 2018: 1.939

(Peringkat ke-5 terbesar)2

▪ Singapore: 654 Start Up ▪ Malaysia: 198 Start Up

PERKEMBANGAN FINTECH

2017 2018

Fintech

E-Commerce

19% dari total investasi di Asia Tenggara pada tahun 2016

USD 3,0 miliar

USD 1,4 miliar2016

Jan-Aug2017

INVESTASI START UP3

28

12

8

8

Jumlah Start Up yang Memperoleh InvestasiTahap Seed1

4

ISU FINTECH

POTENSI


Dapat meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan e-commerce. 40% transaksi e-commerce di Asia Tenggara akan dilakukan secara cross-border pada 20251

Sebagai solusi keterbatasan sumber pendanaan.Memungkinkan pendekatan dan sistem baru untuk menilai proposal pinjaman UKM (membangun profil pelanggan, menilai risiko kredit, dan mendeteksi penipuan dengan lebih baik dengan menggunakan sumber data alternatif)

Beberapa masalah jika fintech tidak dikelola dengan baik: tingkat bunga berlebihan seperti praktik rentenir online, penyalahgunaan data pribadi, dan tingkat Non Performing Loan (NPL) yang tinggi

I S U

Sumber: 1Frost&Sullivan, 2016

Tindak pemecahan transaksi (smurfing). Transaksi fintech yang terjadi sebagian besar kurang daribatasan threshold transaksi yang harus dilaporkan (kurang dari Rp 100 juta)

Banyaknya peringatan yang salah dalam mendeteksi tindakan pencucian uang dan terorisme. Sistemyang ada pada saat ini hanya dapat mendeteksi sebagian kecil dari sample tanpa mampu melihatgambaran secara keseluruhan (big picture) atau membuat koneksi yang ada.


ISU VIRTUAL CURRENCY

Mekanisme transfer tidak melewatiinstitusi formal yang memiliki sistemPenerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Risiko pencucian uang dan pendanaanterorisme yang perlu diantisipasi darivirtual currency:

5

Pseudonimity dari mekanismetransaksi menyebabkan pelakutransaksi tidak dapat diidentifikasi.

Transaksi lebih cepat dan mudahdipindahkan, hingga ke luar negeri.

Sulit melakukan pembekuan ataupenyitaan terkaitkasus kejahatan.

Penggunaan virtual currency diminatioleh masyarakat karena berbagai hal, seperti:

Privacy pengguna,

Penghematan biaya transfer dana,

Transaksi lebih cepat,

Tidak terbatas pada regulasi suatunegara tertentu,

Alternatif investasi.

Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur virtual currency.

Virtual currency memiliki risiko tinggi yang dapat mengganggu stabilitas sistemkeuangan, rawan risiko penggunaan untukpencucian uang dan pendanaan terorismeserta merugikan konsumen.

PERAN PEMERINTAH DAN OTORITAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

AGEN PEMBANGUNAN

REGULATOR FASILITATOR AKSELERATOR

Pemerintah dan otoritas perlu memahami lanskap, ekosistem, dan dinamika industri

terlebih dahulu, sebelum mengeluarkan peraturan.

Kebijakan/peraturan perlu memberi ruang bagi inovasi

dan kepastian hukum.

SIFAT KEBIJAKAN LIGHT DYNAMIC ADAPTIVE

6

Kolaborasi dengan industri menjadi penting. Bentuk interaksi dan kolaborasi ke depan

akan berubahSentralisasi >> Desentralisasi >> Distribusi

UPAYA MITIGASI R IS IKO KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

7

Know Your Customer

Pemerintah dan Otoritas tidak dapat begeraksendiri, kolaborasi dan peran aktif dari platformfintech diperlukan.

Pemanfaatan teknologi Machine Learning dan Data Analytic.

Database sistem pengawasan fintech yang terhubungdengan penegak hukum.

Platform perlu diberi kewajiban untuk memastikan legalitastransaksi yang terjadi;Identifikasi pengguna melalui media sosial, device yang digunakan, ataupun digital wallet.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI

Gedung POS IbukotaJl. Lapangan Banteng Utara No.1, Lantai 6, Jakarta Pusat 10710 Telp.: 021-3857757 | Fax.: 021-3511524 |e-mail: [email protected] | [email protected]

https://www.ekon.go.idTwitter: @deputi4ekon | @Perekonomian_RI

URGENSI MENINGKATKAN PERAN PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL DAN VIRTUAL ASSET DALAM RANGKA MITIGASI RISIKO TPPU & TPPT DI INDONESIA

DISAMPAIKAN OLEH:Dr. DIAN EDIANA RAE WAKIL KEPALA PPATK

Pendidikan:

• Doktor Bidang Hukum Ekonomi (Cum Laude), Fakultas Hukum, UniversitasIndonesia (2003). Disertasi: Transaksi Derivatif dan Regulasi Keuangan Indonesia

• Master Hukum Bisnis, School of Law, University of Chicago, U.S.A (1992)

• Sarjana Hukum, Jurusan Hukum (Ekonomi) Internasional, UNPAD Bandung (1986)

Pekerjaan:

• Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, periode 2016 s.d sekarang

• Direktur Eksekutif / Kepala Departemen Regional 1 (Sumatera) dan Koordinator DepartemenRegional 2014-2016

• Direktur Eksekutif / Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI (Jawa Barat-Banten) diBandung (Mei 2013 – 30 November 2014)

• Kepala Kantor Perwakilan BI untuk Eropa di London (2010 – 2013)

• Direktur Departemen Internasional, Bank Indonesia (2003-2010)

Lain – Lain:

•Penulis Buku: “Transaksi Derivatif di Indonesia”

•Anggota Tim Perumus Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 dan Undang-Undang No. 23 tahun 1999

•Dosen Luar Biasa di Universitas Indonesia, Universitas Tarumanegara, Universitas 17 Agustus ’45, Universitas Borobudur

•Penulis di beberapa surat kabar seperti The Jakarta Post, Kompas, Bisnis Indonesia, Koran Tempo, Pikiran Rakyat, dll.

Macro – Payment System – Regulation/

Oversight

FinancialIntegrity

Micro –Regulation/Oversight

BANK &

NBFI

FINANCIAL INTEGRITY

PPA

TK

REPORTING PARTIES

5

FINTECH &VIRTUAL

ASSET

VIRTUAL WORLD

DECENTRALIZED

NON FACE TO FACE MEETING

VULNERABLE

CONNECTED DEPENDENT

SYSTEM COMPLEXITY

BORDERLESS (COUNTRY HOP)

SMART REGULATION

SHARED RESPONSIBILITY

RULES OF LAW AND CREATING LEGAL CLARITY

FLEXIBILITY TO ACCOMMODATE NEW TECKNOLOGY

FAIRNESS AND TRANSPARENCY

KEY PRINCIPLES FEATURES

LESS BURDENSOME FOR REGULATORS

EASY TO RUN BUSINESS

WITHOUT JEOPARDIZING INTENDED GOAL OF RULES AND REGULATION

INVESTING MORE IN POLICY EVALUATION AND SIMPLIFICATION

HOW TO PROCEED

HOW MUCH UNIFORMITY IS NECESSARY

CONVERGENCE VS REMOVAL OF REGULATORY / POLICY ARBITRAGE

MORE HARMONIZATION OR COHESION POLICY IS VITAL

TRADITIONAL TRADE AGREMEENTS ALONE WILL FAIL

PUBLIC, PRIVATE, CIVIC STAKEHOLDERS PARTNERSHIP

REKOMENDASI TEKNIS

MENETAPKAN PEER-TO-PEER LENDING, EQUITY CROWDFUNDING, PENYELENGGARA INOVASIKEUANGAN DIGITAL, DAN PENYELENGGARA JASA VIRTUAL ASSET LAINNYA SEBAGAI PIHAKPELAPOR MELALUI AMANDEMEN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANGPIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIANUANG.

LPP MENGELUARKAN PEDOMAN ATAS PENERAPAN PROGRAM APU PPT YANG JUGAMENDUKUNG PERKEMBANGAN INOVASI KEUANGAN DIGITAL ATAU TEKNOLOGI FINANSIAL(REGULATORY TECHNOLOGY)

MENETAPKAN LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR TERHADAP AKTIVITASPENYELENGGARAAN JASA VIRTUAL ASSET LAINNYA, SEPERTI ENTITAS YANG MENGELOLAJASA INITIAL COIN OFFERING

PPATK MENGELUARKAN PERATURAN DAN PEDOMAN MENGENAI TATA CARA PELAPORANTRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PENYELENGGARA TEKFIN DANPENYELENGGARA JASA VIRTUAL ASSET

MENGKAJI KEMUNGKINAN PENYUSUNAN RUU MENGENAI FINTECH DAN CRYPTO ASSETS

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI

KEUANGAN

10

THE MOST EFFECTIVE WEAPON AGAINST CRIME IS COOPERATION... J. Edgar Hoover

Efektivitas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

bagi Penyelenggara Teknologi Finansial dalam Menurunkan Tingkat Kerentanan TPPU dan TPPU di Indonesia

Deputi Komisioner Internasional dan Riset

Otoritas Jasa Keuangan

Jakarta, 30 April 2019

Implikasi Financial Technology (Fintech) di Indonesia .........

Internet and Active Social Media Users in Indonesia

132.7 millionactive internetusers

106.0 millionactive social media users

132.2 mobile phonesubscriptions per100

$6,963Mest. revenue in eCommerce market in 2017$

Sources: Internet World Stats, UN Broadband Commission,Statista

Funding Challenges in Indonesia

▪ Gini Ratio Indonesia – 0.40

▪ Funding Gap – Rp.988 trillion per year

▪ National Inclusion in Funding – ± 49 million units of SME's cannot access funding by FS industry

▪ About 60% of total funding is concentrate in Java

Risiko TPPU dan TPPT pada FinTech

▪ Hasil penilaian risiko TPPU dan TPPT di Indonesia

financial technology dan penggunaan virtual asset menjadi

emerging threat di Indonesia

▪ Indeks persepsi publik APU PPT

Kerentanan perkembangan teknologi sebagai sarana pencucian uang

– 5.93 indeks

Sources: PPATK

2

Inclusive & contibutive

▪ Setiap peningkatan 20% angka inklusi

keuangan mampu mengurangi angka

pengangguran sejumlah 1,4% (World

Bank, 2013).

▪ Setiap peningkatan 1% angka inklusi

keuangan mampu meningkatkan GDP

sebesar 0,03% (World Bank 2013).

▪ Meningkatkan pertumbuhan UMKM.

Preventive Measure for AML/CFT

▪ Responsible financial innovation

that is in line with the AML/CFT

requirements in the FATF Standards.

▪ New financial and regulatory

technologies may present for

improving the effective

implementation of AML/CFT

measures.

FATF Recommendation 15 - New Technologies

3

❑ Identify and assess the ML/TF risks that may arise in relation to the development of new products and

new business practices, including new delivery mechanisms, and the use of new or developing technologies

for both new and pre-existing products.

❑ Undertake the risk assessments prior to the launch of the new products, business practices or the use of

such products, practices and technologies; and

❑ Take appropriate measures to manage and mitigate the risks.

Perkembangan FinTech Lending

4

Public-Private Partnership

Peran serta yang erat antara

pemerintah, sektor swasta, dan

akademisi mengenai inovasi

keuangan membantu dalam

mendorong pemahaman

bersama tentang perkembangan,

identifikasi isu-isu terkait, dan

memfasilitasi kolaborasi untuk

mengatasi setiap concerns.

5

Peran OJK dalam Pengembangan FinTech

6

Pengembangan

Perlindungan

OJK

Pengaturan

Perizinan

Pengawasan

▪ POJK 77/2016 tanggal 29 Desember 2016 (Peer to Peer

Lending)

▪ POJK 12/2018 tanggal 6 Agustus 2018 (Digital Banking)

▪ POJK 13/2018 tanggal 16 Agustus 2018 (Inovasi Keuangan

Digital)

▪ POJK 37/2018 tanggal 31 Desember 2018(Equity Crowdfunding)

▪ POJK 12/2017 tanggal 16 Maret 2017 (APU PPT di Sektor Jasa

Keuangan

▪ Pencatatan

▪ Pendaftaran

▪ Perizinan

▪ Prudential

▪ Market Conduct

▪ AML/CFT Compliance

6

▪ Law enforcement

▪ Claim handling

▪ Fasilitator

▪ Fintech Center

▪ Innovation Hub

▪ Edukasi dan Literasi

FinTech Untuk Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT

7

Stakeholder memiliki kepentingan bersama untuk

mencegah penyalahgunaan sistem keuangan dari

ancaman TPPU dan TPPT dalam rangka

memperkuat integritas sistem keuangan dan

berkontribusi terhadap keselamatan dan

keamanan berbangsa dan bernegara.

1. Melawan pendanaan terorisme dan

pencucian uang sebagai tujuan bersama.

Fokus terhadap inovasi yang menghadirkan

peluang dalam rangka memitigasi risiko yang

timbul, meningkatkan efektifitas penerapan

program APU PPT

2. Inovasi yang positif dan bertanggungjawab.

Kewajiban Penerapan

Prinsip Mengenali

Pengguna Jasa (PMPJ)

Kewajiban Pelaporan

kepada PPATK

▪ Peraturan OJK telah

mewajibkan Penyelenggara

Inovasi Keuangan Digital

untuk menerapkan Program

APU PPT (Kewajiban PMPJ

dan Kewajiban Pelaporan)

▪ Namun, Penyelenggara

Inovasi Keuangan Digital

belum masuk kategori Pihak

Pelapor

Menetapkan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital

sebagai Pihak Pelapor dalam rezim APU PPT di Indonesia

8

Terimakasih

Jumlah Pencatatan Inovasi Keuangan Digital Batch 1

9

Urgensi Sinergitas Pemerintah denganPenyelenggara Digital Asset Dalam RangkaMitigasi Risiko TPPU dan TPPT di Indonesia

Muhammad Deivito DunggioExecutive Director of Asosiasi Blockchain Indonesia

[email protected] +62 8180 777 8261

©2019

Paparan ini dibuat sebagai sarana edukasi khusus internal, dilarang memperbanyak dan menyebarluaskan tanpa seizin Asosiasi Blockchain Indonesia

Alur transaksi menggunakan bitcoin

©2019


Terus belajar, berkarya, berbagi

©2019


*by Yaya J. Fanusie is the director of analysis for the Foundation for Defense of Democracies Center on Sanctions and Illicit Finance (CSIF). Yaya previously spent seven years as both an economic and

counterterrorism analyst in the CIA and Dr. Tom Robinson, the Chief Data Officer and Co-Founder of Elliptic, the global leader in cryptocurrency forensicsand anti-money laundering solutions.

*Source: https://www.elliptic.co/white-papers-and-reports/fdd-bitcoin-laundering

Transaksi tanpa perantara yang sebenarnya akan meninggalkan jejak transaksi dari alamat-alamatyang digunakan (sangat detail hingga ke nomer bitcoin yang digunakan) didalam jaringan blockchain, jejak transaksi tersebut menjadi alat bantu yang dapat digunakan aparat untuk menegakkan hukum.

Bitcoin Laundering Trends in 2013-2016*

©2019


“Leopard dikenal sebagai orang baik-baikdi mata tetangganya. Selama sekitar dua

tahun, Leopard dan keluarganya juga tidakpernah ada masalah dengan warga

sekitar.”

Pelaku terormall alam sutera

©2019


Regulator

Asosiasi Industri

Pelaku TPPU & TPPT

Penegak Hukum

Masyarakat

Edukasi dan kerjasama dengan regulator negara

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia

Kementrian Komunikasi & Informatika Kementrian BUMN

Peruri Digital Business Bank Indonesia

Kamar Dagang Indonesia

Kegiatan Kami

Muhammad Deivito DunggioExecutive Director of Asosiasi Blockchain Indonesia

[email protected] +62 8180 777 8261

Terima Kasih

MENGENDUS POTENSI

TERJADINYA MONEY

LAUNDERING DAN FINACIAL

TERORRISM CRIME DALAM

INDUSTRI FINTECH

OLEH:

Dr. REDA MANTHOVANI, S.H., LL.M

UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang

Pasal 3: “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa

ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau

surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana

karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 4: “Setiap Orang yang menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan,pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yangsebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinyaatau patut diduganya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dipidana karena tindak pidana Pencucian Uangdengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)”.

Pasal 5 ayat (1): “Setiap Orang yang menerima

atau menguasai penempatan, pentransferan,

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,

penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan

yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah)”.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 9 Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPendanaan Terorisme:

“Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan

dalam rangka menyediakan, mengumpulkan,

memberikan, atau meminjamkan Dana, baik

langsung maupun tidak langsung, dengan maksud

untuk digunakan dan/atau yang diketahui akandigunakan untuk melakukan kegiatan terorisme,

organisasi teroris, atau teroris”.

Pemidanaan harus memenuhi dua unsur, yaitu

adanya unsur perbuatan/aksi yang dikenal sebagai

actus reus (physical element) dan sikap batin pelaku

atau yang dikenal sebagai unsur mens rea (mental

element).

Jadi actus reus adalah merupakan elemen luar

(external element), sedangkan mens rea adalah unsur

kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental

element).

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena

orang itu telah melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan

hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi

rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan

dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal

provision) namun hal tersebut belum memenuhi syarat

untuk penjatuhan pidana (Prof. Sudarto,S.H.). Hal ini

karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud

tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau

bersifat melawan hukum tersebut.

Lantas bagaimana kita mengetahui sikap batin pelaku

perbuatan pidana? Bahwa sebagaimana asas hukum “tiada

pidana tanpa kesalahan”, maka mens rea atau sikap batin

pelaku ini diwujudkan dalam bentuk “kesalahan”.

Apakah yang dimaksud dengan kesalahan? Menurut Moeljatno[1],

orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu

melakukan perbuatan pidana, pelaku dapat dicela oleh

masyarakat, yaitu mengapa pelaku melakukan perbuatan yang

merugikan masyarakat, padahal pelaku mampu mengetahui

makna (jelek) perbuatan tersebut, sehingga seharusnya pelaku

dapat dan bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.

Kesalahan sebagai hubungan antara keadaan batin dengan

perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai

perbuatan) yang menimbulkan celaan dari masyarakat harus

berupa kesengajaan atau kealpaan.

Moeljatno juga mengatakan bahwa ukuran perbuatan yang salah

dengan celaan dari masyarakat saja tidaklah cukup, celaan itu harus

berkaitan dengan perundang-undangan pidana. Dengan demikian,

kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang

bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut

dapat dicela. Adapun yg menjadi dasar ukuran pencelaan atas

perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku, tetapi dari luar

pelaku, yaitu masyarakat maupun aturan hukum pidana.

KUHP kita hanya mengenal 2 macam bentuk

kesalahan yang melanggar hukum pidana yaitu

kesengajaan (dolus, opzet, atau intention) dan

kealpaan/kalalaian (culpa atau negligence)

Apakah yang dimaksud dengan kesengajaan? KUHP kita tidak

memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk

mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam Memory van

Toelichthing (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman pada waktu

mengajukan Crimineel Wetboek/wetboek van strafrecht tahun

1881 (kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

/KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya

hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan

perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.

Berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai

: “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya,

seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja,

harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut

dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja

berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja

menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau

menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang

akan timbul daripadanya. Disini muncul lagi 2 (dua) kata kunci

baru yaitu menghendaki dan mengetahui,

Bahwa atas uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai

berikut :

• Unsur mens rea adalah sikap batin (kondisi jiwa) pelaku pada

saat melakukan perbuatan tindak pidana.

• Niat adalah bagian dari mens rea tetapi mens rea tidak bisa

ditafsirkan sebagai niat saja, karena mens rea lingkupnya

lebih luas dari niat.

• Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kesengajaan dalam

tindak pidana dinilai berdasarkan pengetahuan pelaku

tindak pidana mengenai apa yang dilakukan dan juga

akibat dari perbuatannya tersebut walaupun akibatnya tidak

sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

• Niat dan kesengajaan mempunyai makna yang sama dalam

sistem hukum pidana Indonesia.

TERIMAKASIH

K E M E N T E R I A N K O O R D I N AT ... -...

Documents

Transcript of K E M E N T E R I A N K O O R D I N AT ... -...