JURUSAN HUKUM EKONOMI SYAR IAH FAKULTAS SYARI’AH...

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

PEMBAYARAN UPAH DENGAN SISTEM DHODHOS

DI DESA CUKILAN KECAMATAN SURUH

KABUPATEN SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana dalam Hukum Islam

Oleh :

INTAN FADLILAH

NIM : 214 13 015

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYAR’IAH

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SALATIGA

2018

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Salatiga

Di Salatiga

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Di sampaikan dengan hormat, Setelah dilaksan akan bimbingan, arahan

dan koreksi, maka naskah skripsi mahasiswi :

Nama : INTAN FADLILAH

NIM : 214-13-015

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

PEMBAYARAN UPAH DENGAN SISTEM

DHODHOS DI DESA CUKILAN KECAMATAN

SURUH KABUPATEN SEMARANG

dapat diajukan Kepada Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga untuk di ujikan

dalam sidang munaqasyah.

Demikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan

digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salatiga, 14 Maret 2018

Pembimbing,

Drs. Mahfudz, M.Ag.

NIP. 19610210 198703 1006

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Nakula Sadewa VA No 9 Telp. (0298) 3419400 Fak 323433 Salatiga 50722

Website: www.iainsalatiga.ac.id E-mail: [email protected]

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UPAH

DENGAN SISTEM DHODHOS DI DESA CUKILAN KECAMATAN


Oleh :

INTAN FADLILAH 21413015

Telah dipertahankan di depan Dewan Panitia Penguji Skripsi Fakultas

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada hari Rabu tanggal 28

Maret 2018 dan dinyatakan LULUS, sehingga dapat diterima sebagai salah satu

syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Susunan Dewan Panitia Penguji

Ketua Penguji : Prof. Dr. H. Muh. Zuhri, M.A.

Sekretaris Penguji : Drs. Mahfudz, M.Ag.

Penguji I : Evi Ariyani, S.H., M.H.

Penguji II : Yahya, S.Ag., M.H.I

Salatiga, 3 April 2018

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Siti Zumrotun, M.Ag

NIP. 19670115 199803 2 002

mailto:[email protected]

PERNYATAAN KEASLIAN

DAN KESEDIAAN DI PUBLIKASIKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :INTAN FADLILAH

NIM :21413015

Fakultas :Syari’ah

Jurusan :Hukum Ekonomi Syari’ah

Judul skripsi :TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN

UPAN DENGAN SISTEM NDHODHOS DI DESA CUKILAN

KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG

Menyatakan banwa skripsi ini benar-benar merupakan hasi l karya sendiri, bukan

jiplakan atau karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat

dalam skripsi ini di kutip atau di rujuk berdasarkan kode etik ilmiyah. Skripsi ini

diperbolehkan untuk dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN salatiga.


Yang menyatakan

INTAN FADLILAH

NIM. 214 13 015

MOTTO

Senantiasa bersabar dalam

menghadapi

tantangan maupun cobaan hidup

Sabar itu susah

Sabar itu capek

Sabar itu sakit

Sabar itu stress

Tetapiii………

Sabar itu INDAH

PERSEMBAHAN

Alhamdulilah puji syukur kepada Allah SWT dengan izin-Nya Skripsi ini

dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-

orang yang mendukung penulis dalam menuntut ilmu.

1. Bapak Wahyu Gunarto dan ibu Nur Afifah yang telah bersusah payah

menuntun perjalanan kaki saya agar tetap berada pada jalan yang di ridhoi

Allah SWT.

2. Keluarga besar embah Sunipret dan embah Mahsuri yang telah

memberikan dukungan moral maupun material.

3. Bapak kyai Chalim AS dan Bapak kyai Chazim AS yang senantiasi men-

charger perjalanan hidupku.

4. Mas Muhammad Edvin Susanto yang selalu bersabar dalam memberikan

semangat kepadaku dalam perjalanan menuntut ilmu.

5. Sahabat-sahabat tercinta saya Mulina Handayani, Miftahul Jannah, Tugini,

Diena Surianas Tutie, Diana Wulansari, Feri Firdaus, Nurul Azizah, Anida

Kumalasari, Ratna Dwi Astuti, Ilham Indrawan, Muhammad Munif,

Fahrurozi, Laelatul Hidayah, Zumrotus Sholikhah, Cindi Rohani.

6. Pakdhe Inam dan budhe Inung yang selalu menjadi motifasi buat hidup

saya.

7. Kawan-kawan Hukum Ekonomi Syari’ah 2013 IAIN Salatiga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi

proses pembelajaran akademik di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas

Syariah IAIN Salatiga.

Sholawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada khotamul

anbiya, Nabi Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan ummat manusia dari

gelap kejahiliyaan kepada cahaya illahiyah yang terang benderang yang penuh

ilmu pengetahuan.

Dalam penyelesaian penyusunan skripsiini, yang berjudul “Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah dengan sistem Dhodhos di Desa

Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang” sebagai salah satu syarat

guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Hukum Ekonomi Syariah, pada

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, tentunya tidak

terlepas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam

penulisan skripsi ini, hingga akhirnya skribsi ini dapat terselesaikan dengan segala

kekurangannya. Karenannya patutlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada

mereka yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung,

terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri

Salatiga.

2. Ibu Dr. Siti Zumrotun, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama

Islam Negeri Salatiga.

3. Ibu Evi Ariyani, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak Moh. Khusen, M.Ag., M.A., selaku dosen pembimbing akademik.

5. Bapak Drs. Mahfudz, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah

dengan ikhlas mencurahkan pikiran dan tenagannya serta pengorbanan

waktunya dalam membimbing penulis skripsi ini.

6. Bapak ibu dosen serta karyawan Institut Agama Islam Negeri Salatigayang

telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Kepala Desa dan Pamong Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten

Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan

penelitian.

8. Para Narasumber di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang

yang telah memberikan informasi kepada penulis yang tidak bisa penulis sebut

satu persatu

9. Ayahanda Wahyu Gunarto dan Ibunda Nur Afifah serta keluarga besar sayadi

rumah yang telah mendoakan dan memberikan dukungan dalam

menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Salatiga dan penyusunan

skripsi dengan penuh kasih saying dan kesabaran.

10. Teman-teman Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 di Institut

Agama Islam Negeri Salatiga.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan balasan apapun.

Penyusun menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Maka dari itu kritik

dan saran dari pembaca sangat di harapkan dalam rangka perbaikan dan

penyempurnaan karya ilmiyah ini. Penyusun berharap skripsi ini bermanfaat

khususnya bagi peyusun dan para pembaca pada umumnya.atas bantuan yang

diberikan kepada penyusu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang layak,

Amin


Penulis

ABSTRAK

Fadlilah, Intan. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah

Dengan Sistem Dhodhos di Desa Cukilan Kecamatan Suruh

Kabupaten Semarang. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Salatiga. Pembimbing: Drs. Mahfudz, M.Ag.

Kata Kunci : Pembayaran Upah, Dhodhos

Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, yang mayoritas

mata pencahariannya adalah patani dan buruh tani. Pada masyarakat desa Cukilan

terdapat suatu sistem pengupahan yang di sebut sistem “dhodhos”. Dhodhos

(dibaca: ndhodhos) bahasa daerah jawa berarti bagian atau jatah. Pengertian

sistem “Dhodhos” adalah sitem upah berupa bagian padi yang di berikan oleh

pemilik sawah kepada orang yang disuruh untuk menanam padi, dan ketika datang

waktu panen mereka yang disuruh menanam padi itu yang menuai padi. Sistem

“Dhodhos” merupakan suatu kebiasaan di desa Cukilan, karena semua orang

yang punya sawah pasti memakai sistem ini.

Berdasarkan permasalahan diatas, telah dilakukan penelitian di Desa

Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang mengenai bagaimana

pelaksanaan dan tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah dengan sistem

dhodhos.

Pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah (field

research) karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari

lapangan yang bersifat deskriptif atau menginterpretasikan kondisi-kondisi yang

sekarang terjadi atau yang ada.

Hasil analisis yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik

pembayaran upah dengan system dhodhos di Desa Cukilan Kecamatan Suruh

Kabupaten Semarang ini adalah menggunakan akad Muzara’ah. Dimana pemilik

sawah meminjamkan sawahnya untuk dikelola oleh buruh tani atau pekerja yang

mana dari hasil pengelolaan tersebut nantinya sebagai pembayara upahnya yakni

dari bagi hasil setelah panen tiba. Dalam pandangan hukum Islam adalah

termasuk dalam akad muzara’ah. Selain itu, dapat diketahui bahwa dalam

praktiknya tersebut sudah sesuai dengan akad bagi hasil muzara’ah karena suda

terpenuhinya syarat dan rukunnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................. i

LEMBAR BERLOGO ............................................................................... ii

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................. iii

PENGESAHAN ......................................................................................... iv

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.................................................. v

MOTTO ..................................................................................................... vi

PERSEMBAHAN ...................................................................................... vii

KATA PENGANTAR ............................................................................... viii

ABSTRAK ................................................................................................. xi

DAFTAR ISI .............................................................................................. xii

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ......................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 5

D. Kegunaan Penelitian ...................................................................... 5

E. Penegasan Istilah ........................................................................... 6

F. Kajian Pustaka ............................................................................... 7

G. Metode Penelitian .......................................................................... 11

H. Sistematika Penulisan ................................................................... 15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Ijarah .............................................................................................. 16

1. Pengertian Ijarah ...................................................................... 16

2. Dasar Hukum Ijarah ................................................................. 17

3. Rukun Ijarah ............................................................................. 19

4. Syarat Ijarah ............................................................................. 21

5. Macam-macam Ijarah............................................................... 22

6. Pembatalan dan Beakhirnya Ijarah........................................... 24

B. Macam-macam akad ...................................................................... 26

1. Akad Muzara’ah ....................................................................... 26

2. Akad Musaqoh ......................................................................... 29

3. Akad Ju’alah............................................................................. 30

BAB III DESA CUKILAN KECAMATAN SURUH KABUPATEN

SEMARANG DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH

DENGAN SISTEM DHODHOS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .............................................. 37

1. Sejarah Desa Cukilan ............................................................... 37

2. Profil Desa Cukilan .................................................................. 38

3. Struktur Pemerintahan ............................................................. 43

B. Pelaksanaan Pembayaran Upah Dengan Sistem Dhodhos di Desa

Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ..........................

44

1. Data Narasumber ...................................................................... 45

2. Akad/Ijab dan Qobul atau Perjanjian Dhodhos ........................ 47

3. Alasan Perjanjian Dhodhos ...................................................... 49

4. Proses Pengelolaan Sawah di Desa Cukilan sampai dengan

Sistem Dhodhos sampai Tahap Penjualan ............................... 50

5. Biaya Penggelolaan Sawah dan Bagi Hasil dengan Sistem

Dhodhos ................................................................................... 53

6. Dampak Pengelolaan Sawah dengan Sistem Dhodhos ............ 55

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN

UPAH DENGAN SISTEM DHODHOS DI DESA CUKILAN

KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG

A. Dilihat Dari Segi Rukun .................................................................

58

B. Dilihat Dari Segi Muamalah .........................................................

60

C. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Dhodhos .................................

61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................... 65

B. Saran-saran .................................................................................... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

A. Biografi Penulis

B. Nota Pembimbing Skripsi

C. Surat Permohonan Izin Penelitian

D. Lembar Konsultasi

E. Surat Keterangan Kegiatan

F. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

G. Foto kegiatan buruh Tani

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT

dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, diantaranya

adalah akal fikiran.Dengan itu manusia diharapkan bisa memelihara serta

memanfaatkan alam dan semua ciptaan-Nya dengan baik. Allah

tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada

tinggi dan rendah, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada besar dan juga

kecil. Adanya perbedaan ini supaya manusia dapat saling membutuhkan satu

sama lain, dan Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong dan

menghormati sesamanya. Karena pada hakekatnya semua adalah sama

dihadapan Allah SWT. yang membedakan hanyalah kadar ketaqwaannya.

Selain sebagai makhluk yang sempurna, manusia juga

merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan

Allah telah meyediakannya dengan beragam benda untuk memenuhi

kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, tidak mungkin

diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia

harus bekerja sama dengan orang lain. Bentuk kerja sama itu harus sesuai

dengan etika agama. Sebagaimanafirman Allah SWT dalam Surat al-Maidah

[5] ayat 2:

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Menurut Syafi’i (2001:4), Islam adalah agama yang bersifat

syumu’liyyah (sempurna). Dikatakan bersifat syumu’liyyah karena Islam

merupakan agama penyempurna dari agama- agama sebelumnya dan

syari’atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah)

maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan

keharmonisan hubungan manusia dengan Kholiq-nya. Ibadah juga merupakan

sarana untuk mengingat secara kontinyu tugas manusia sebagai kholifah-Nya

di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi rules of game

atau aturan manusia dalam kehidupan sosial.

Islam juga bersifat harakiyah, maksudnya islam dapat diterapkan

dalam setiap waktu dan tempat sesuai dengan dinamika dan perkembangan

zaman. Kedinamisan ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain

cakupannya yang luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan

antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan

yang diriwayatkan oleh sahabat Ali “Dalam bidang muamalah, kewajiban

mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita”.

Menurut Suhendi (2002: 15), muamalah adalah aturan Allah yang

mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat

keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Diantara sekian banyak

yang termasuk dalam perbuatan muamalah adalah system kerjasama

perburuhan dan sistem kerja sama pengupahan. Hal ini dimaksudkan sebagai

usaha kerja sama saling mengutungkan dalam rangka meningkatkan taraf

hidup bersama baik bagi majikan maupun bagi pekerjanya.

Upah merupakan insrtumen yang dapat digunakan untuk

mengukur sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial. Karena

seperti yang telah dijelaskan, bahwa upah pada dasarnya bukan merupaka

persoalan yang hanya berhubungan dengan uang. Melainkan merupakan

persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia terhadap

sesamanya. Tentang perhargaan berarti tentang bagaimana memandang dan

menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan.

Pemberian upah (al-ujrah) adalah berdasarkan perjanjian kerja,

karena perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja antara buruh dan

majikan yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak bagi

pihak yangsatu menjadi kewajiban bapi pihakyang lainnya, dan kewajiban

sebagai majikan adalah memberikan upah yang layak dan sesuai.

Penetapan upah bagi para buruh harus mencerminkan keadilan,

mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga pandangan islam tentang

hak buruh dalam menerima upah bisa terwujud. Yang ada kaitannya

dengan penetapan upah kerja secara umum dalam al-Qur’an surat an-Nahl

[16] ayat 90:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan,

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar

kamu dapat mengambil pelajaran.

Allah berfirman dalam QS. As-Syu’ara [26]: 183

dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah

kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

Berkaitan dengan hal ini dilakukan penelitian di desa Cukilan

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, yang mayoritas mata pencahariannya

adalah patani dan buruh tani.Pada masyarakat desa Cukilan terdapat suatu

sistem pengupahan yang di sebut sistem “Dhodhos”.

“Dhodhos” (dibaca: ndhodhos) bahasa daerah jawa berarti bagian atau

jatah. Pengertian sistem “Dhodhos” adalah sitem upah berupa bagian padi

yang di berikan oleh pemilik sawah kepada orang yang disuruh untuk

menanam padi, dan ketika datang waktu panen mereka yang disuruh menanam

padi itu yang menuai padi. Sistem “Dhodhos” merupakan suatu kebiasaan di

desa Cukilan, karena semua orang yang punya sawah pasti memakai

sistem ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk

membahasnya, yan oleh penulis simpulkan dengan judul “ Tinjauan Hukum

Islam Terhadap Pembayaran Upah Dengan Sistem Dhodhos Di Desa Cukilan

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran upah dengan sistem “Dhodhos” di

Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah dengan

sistem “Dhodhos” di desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten

Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas penelitian ini memiliki tujuan

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pembayaran upah

”Dhodhos” di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap sistem

pembayaran upah ”Dhodhos” di Desa Cukilan Kecamatan Suruh

Kabupaten Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan kepada masyarakat guna menjelaskan dan

memberi sekumpulan data tentang pelaksanaan pembayaran upah dengan

sistem dhodhos Dan juga penelitian ini mempunyai hal-hal yang positif dan

bermanfaat. Setelah mendapatkan data-data sebagai alternatif untuk mencari

informasi teori yang benar dalam pembayaran upah dengan sistem dhodhos.

1. Bagi Akedemik

a. menambah wawasan dan pengetahuan pada penulis yang ingin

mendalami permasalahan ini.

b. penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh civitas akademik

sebagai bahan informasi dan rujukan bagi merka yang ingin

melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Bagi Praktisi

a. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menjalankan

pelaksanaan pembayaran upah.

b. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat

mengenai pelaksanaan pembayaran upah.

E. Penegasan Istilah

Terdapat beberapa konsep dalam judul skripsi ini yang yang perlu di

benahi definisinya secara oprasional agar tidak terjadi kesalahpahaman, untuk

lebih jelasnya yaitu:

1. Hukum Islam

Menurut Sudarsono (1992: 12), hukum Islam adalah peraturan-

peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan atas Al-Qur’an dan

Hadits serta pendapat para ulama fiqih, khususnya yang mengenai

upah atau ujrah.

2. Upah

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dalam (Husnan

1990: 138), upah adalah memberikan sejumlah uang atau yang lainnya

yang di berikan kepada buruh tani sebagai ganti jasanya dalam melakukan

pekerjaan yang di berikan kepadanya.

3. Dhodhos

“dhodhos” atau “ndhodhos”, sebagaimana dalam wanwancara

dengan informan (2 Juni 2017), adalah sistem pengupahan berupa bagian

padi dari hasil panen yang diberikan kepada buruh tani sebagai ganti

jasa atas pekerjaananya dengan beberapa cara pembagian.

F. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai pembayaran upah sebenarnya sudah banyak yang

meneliti antara lain skripsi yang berjudul “Sistem Upah Buruh Panen Padi

Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Dewa Kec.

Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan – Sumatera Selatan” karya Anton

Satria (2009) (digilib.uin-suka.ac.id diakses pada 25 Agustus 2017). Jenis

penelitian ini adalah field research dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan

pengupahan buruh panen padi dengan sistem 9:1 (siwa luar sai) yang terjadi

di Desa Pagar Dewa ini apabila dilihat serta dianalisis dengan memperhatikan

norma-norma dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan al-

Hadits, urf dan maslahah mursalah tentang sistem pengupahan buruh panen

padi. Baik dari wacana keadilan maupun dari sistem pengupahannya, maka

sistem upah buruh panen padi di Desa Pagar Dewa dapat dikategorikan sah

dan dapat dibenarkan.

Skripsi karya Afifah Nurul Jannah (2009 ) yang berjudul “ Tinjauan

Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa

Tengah” (library.walisaongo.a.id diakses pada 25 Agustus 2017) Jenis

penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu suatu

penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan

gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan

permasalahan yang dteiliti. Dengan hasil penelitian bahwa kebijakan

pengupahan yang terdapat dalam Peraturan Kepegawaian Badan Pengelola

Masjid Agung Jawa Tengah sampai saat ini belum terealisasi sepenuhnya.

Namun, pihak Masjid Agung Jawa Tengah masih tetap memperhatikan hak-

hak karyawan yang mesti mereka peroleh, yaitu meliputi: upah pokok, upah

lembur, dan uang insentif sesuai dengan pekerjaan masing-masing karyawan,

serta dana sosial sebagai wujud kepedulian masjid terhadap para

karyawannya. Sedangkan dilihat dari akad ijarah yang dilakukan oleh pihak

Masjid Agung Jawa Tengah sebagai musta'jir dan karyawan sebagai mu'jir

sudah sesuai dengan prinsip Islam, yang mana dalam akad atau Surat

Keputusan telah menerangkan jenis pekerjaan, waktu, tenaga, serta upah

secara jelas.

Kemudian skripsi karya Ika Nur Handayani (2012) yang berjudul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon (Studi Kasus Di Desa

Gemulung Kelurahan Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen)”

(library.walisaongo.a.id diakses pada 25 Agustus 2017) skripsi ini bahwa

praktek pengupahan buruh tani dengan akad Bawon yang dilakukan di Desa

Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen ini sudah menjadi

tradisi. Pemilik sawah sudah dapat memperkirakan hasil panen yang akan

diperoleh dan berapa banyak upah yang harus diberikan dan buruhpun telah

rela atas upah yang diberikan. Mereka tidak terpaksa dan bukan karena

keterpaksaan. Maka upah buruh tani dengan hasil panen ini dibolehkan dalam

hukum Islam.

Selain itu terdapat skripsi yang berjudul “Sistem Pengupahan

Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta” karya

Chusnul Chotimah (2012). Didalam penelitian menjelaskan bahwa sistem

pengupahan pengrajin perak di perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta

ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad ijarah. Namun, terkait

dengan upah yang diberikan kepada pengrajin bertentangan dan melanggar

Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan peraturan

yang terkait yang memiliki kekuat hukum yang mengikat yang berlaku di

Indonesia (digilib.uin-suka.ac.id diakses pada 26 Agustus 2017).

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem

Pengupahan Buruh Pengrajin Batik di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri,

Kabupaten Bantul Yogyakarta” karya Rahmi Asrih (2015) (digilib.uin-

suka.ac.id diakses pada 26 Agustus 2017). Penelitian ini merupakan penelitian

lapangan (field Research) yang bersifat normatif, yakni mengkaji sistem

pengupahan berdasarkan hukum Islam. Dengan hasil penelitian bahwa

hubungan kerja antara pengelola dan pengrajin batik telah sesuai dengan

hukum Islam, sebab hak dan kewajiban kedua belah pihak sudah diterapakan

denagn baik. Berkaitan dengan sistem pengupahan, Islam telah mengaturnya

denagn menggunakan tiga prinsip, yaitu prinsip keadilan, kelayakan dan

kebajikan. Prinsip keadilan mengandung makna kejelasan, transparan dan

professional. Sistem pengupahan pengrajin batik dilaksanakan berdasarkan

adat, sehingga nominal upah sudah dapat diperkirakan oleh para pengrajin.

Upah tersebut sudah proposional sesuai dengan profesi pengrajin, motif batik

dan hasil akhir batik. Namun, upah pengrajin batik belum sesuai dengan

prinsip kelayakan karena kebutuhan para pengrajin tidak tercukupi dengan

baik.

Dalam pengamatan penulis, permasalahan mengenai sistem

pengupahan kepada pekerja sudah banyak yang meneliti, namun

sepengetahuan penulis sejauh ini belum ada yang mengkaji menenai tinjauan

hukum Islam terhadap pembayaran upah dengan sistem Dhodhos di Desa

Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Berdasarkan itulah,

penelitian ini baru dan belum ada yang menelitinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field

research).dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan pendekatan

Kualitatif dan deskriptif. Menurut Maloeng (2008:6), pendekatan kualitatif

adalah penulis melakukan penelitian yang bermaksud untuk memahami

tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian (petani dan buruh tani)

misalnya perilaku, persepsi, motovasi, tindakan dan lain-lain secara

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

pada suatu konteks khusus yang alamiah danmemanfaatkan berbagai

metode ilmiah.Sedangkan penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang

memberikn gambaran atau uraian atas satu keadaan sejelas mungkin tanpa

ada pelakuan terhadap objek yang diteliti. (Kountur: 2004, 105).

2. Lokasi dan Subyek penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Cukilan Kecamatan Suruh

Kabupaten Semarang Loksai tersebut dipilih oleh peneliti dikarenakan di

desa tersebut melaksanakan sistem pembayaran upah dengan sistem

dhodhos. Dengan subjek penelitian pembayaran upah dengan sistem

ndodhos.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data dapat

diperoleh (Moleong, 2000: 114). Penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui sistem Pembayaran upah ndodhos di Desa Cukilan Kecamatan

Suruh Kabupaten Semarang. Sumber data yang penulis gunakan dalam

penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang

diamati atau diwawancarai (Moleong, 2009: 157). Sumber data primer

penelitian ini, penulis peroleh dari hasil wawancara dengan pemilik

sawah dan buruh tani / pekerja, dan melalui kegiatan observasi dengan

terlibat langsung dalam mengamati proses pembayaran upah dengan

system ndodhos di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten

Semarang.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber data yang sudah jadi. Seperti

dari skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan juga buku-buku yang berkaitan

dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat

penelitian, penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data sebagai

berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan

mencatat secara sistematis obyek yang diteliti) (Achmadi dan Narbu

2007: 70). Teknik ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum

obyek penelitian, yaitu: letak geografis, keadaan pendidikan, sosial

agama, sosial budaya, sosial ekonomi serta mengamati praktek upah

”Dhodhos” di Desa Cukilan Kecamatan SuruhKabupaten Semarang.

b. Interview (Wawancara)

Metode wawancara atau interview yaitu metode ilmiah yang

dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog

langsung dengan sumber obyek penelitian. Sebagaimana pendapat

Sutrisno Hadi (1991: 193) menjelaskan wawancara sebagai alat

pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan

dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun

wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah pihak-

pihak yang terkait dalam praktik system “Dhodhos” yaitu antara

petani (pemilik sawah) dan buruh tani dan tokoh masyarakat

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa

benda- benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan dan catatan harian lainnya (Arikunto, 2006: 131). Yang di

maksudkan guna memperolah data data-data yang berhubungan

dengan upah atau ujrah yang digunakan penulis sebagai landasan

teoritis terhadap permasalahan yang di bahas.

5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian

menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu

mengumpulkan data tentang Pelaksanaan upah ”Dhodhos” di Desa

Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang yang disertai analisa

untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin

memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul

kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai adalah induktif merupakan

metode yang digunakan untuk mengmukakan fakta-fakta atau kenyataan

dari hasil penelitian di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten

Semarang, kemudian ditinjau menurut hukum islam.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang

digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu

untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data

itu (Moleong, 2002: 178).

Berdasarkan pendapat Moleong diatas, maka penulis melakukan

perbandingan data yang telah diperoleh. Yaitu data-data sekunder hasil

kajian pustaka akan dibandingkan dengan data-data primer yang diperoleh

dari observasi dan wawancara yang sesuai fakta-fakta yang ditemui

lapangan. Sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya

dan meyakinkan untuk diambil sebuah kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka

disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

penegasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

Bab II yaitu merupakan bab pembahsan teoritik yang membahas

mengenai konsep upah (ujrah) dalam hukum Islam dan macam-macam akad.

Bab III pada bab ini akan di paparkan mengenai gambaran umum Desa

Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dan hasil penelitian mengenai

praktek pembayaran upah dengan system “Dhodhos” Desa Cukilan

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

Bab IV merupakan bab pembahasan yang didalamnya akan diuraikan

mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah dengan sistem

Dhodhos di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari

pembahasan penelitian dan saran penulis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Upah (Iajrah)

1. Pengertian Ijarah

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah

adalah Ijarah. Ijarah sering disebut dengan “upah” atau “imbalan”. Kalau

sekiranya kitab-kitab fiqih sering menerjemahkan kata Ijarah dengan

“sewa menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu

barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti

yang luas. Sebelum dijelaskan pengertian upah atau ijarah, terlebih dahulu

akan dikemukakan mengenai makna operasional itu sendiri. Idris Ahmad

dalam bukunya yang berjudul Fiqh Syafi’i berpendapat bahwa ijarah

berarti upah-mengupah.

Pihak yang menyewakan sesuatu disebut Muajjir, pihak yang

menyewa disebut mustajir dan objek yang dijadikan sasaran yang

berwujud imbalan dalam berijarah disebut al-maqud alaih, serta

imbalanyang di berikan muajjir kepada mustajir di sebut upah (ijarah).

Menurut fuqoha Hanafiyah, ijarah adalah transaksi terhadap suatu

manfaat dengan imbalan. Menurut fuqoha Syafi'iyah, ijarah adalah

transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu, bersifat bisa

dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu. Menurut fuqaha Malikiyah

dan Hanabilah, Ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan

dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (Hasan, 2003).

Al- ijarah berasal dari kata al- ajru yang arti menurut bahasanya

ialah al-‘iwadh yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah.

Ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa Arab ke bahasa

Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional,

sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang Mahasiswa

menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah

digunakan untuk tenaga, seperti para karyawan bekerja di pabrik dibayar

gajinya (upahnya) satu kali dalam dua minggu, atau satu kali dalam

sebulan, dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut ijarah (Suhendi,

2002:113).

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa ijarah atau sewa-

menyewa adalah suatu akad atau perjanjian untuk memiliki manfaat

tertentu dari suatu barang atau jasa dengan pengganti upah atau imbalan

atas pemanfaatan barang atau jasa tersebut.

2. Dasar Hukum Ijrah

Dasar hukum Ijrah dalam Islam bersumber pada al-Qur’an dan al-

Hadits (Handayani, 2012: ), sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

25. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua

wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya

bapakku memanggil kamu agar ia memberikan Balasan terhadap

(kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami". Maka tatkala Musa

mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita

(mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut. Kamu

telah selamat dari orang-orang yang zalim itu".

26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja

(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. Al-

Qashash [28]: 25-26)

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka

untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang

sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka

nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan

(anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya,

dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik;

dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh

menyusukan (anak itu) untuknya (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 6).

b. Al-Hadits

Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah

menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah

dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah Ta'ala berfirman: Ada

tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari

qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu

mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu

memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan

pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun

tidak dibayar upahnya. (H.R. Bukhari).

“Al-Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada

kami, (katanya) Wahb ibn Sa’id ibn Athiyyah al-Salamiy telah

memberitakan kepada kami, (katanya) Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn

Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari

ayahnya, dari Abdillah ibn Umar dia berkata: Rasulullah Saw. telah

berkata: “Berikan kepada buruh upahnya sebelum kering

keringatnya”. (H.R Ibnu Majah)

3. Rukun Ijarah

Ulama Madzhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun ijarah hanya

satu, yaitu Ijab dan Qabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan

sewa menyewa) (Hasan. 2003: 231). Rukun – rukun Ijarah antara lain

(Suhenda. 2007) sebagai berikut:

a. Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-

menyewa atau upah-mengupah.

Mu’jir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan,

musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu

dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu’jir dan musta’jir

adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan

harta), dan saling meridhai.

b. Shighat ijab qabul antara mu’jir dan musta’jir, ijab qabul sewa-

menyewa dan upah mengupah.

Shighat adalah ucapan dari kedua belah pihak yang melakukan

akad. Ijab menurut ulama’ mazhab Hanafi adalah ucapan pertama dari

orang yang berjual beli, baik ucapan pertama itu muncul dari pembeli

maupun dari penjual. Sedangkan Kabul adalah ucapan kedua yang

muncul dari pihak kedua dalam suatu akad, yang menunjukan

persetujuan dan ridhanya terhadap ucapan pihak pertama. (Dahlan.

2002: 225).

Ijab qabul sewa-menewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini

kepadamu setiap hari Rp.5000,00”, maka musta’jir menjawab “Aku

terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab

qabul upahmengupah misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun

ini kepadamu untuk dicangkul dengan upah setiap hari Rp.5000,00”.

Kemudian musta’jir menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu

dengan apa yang engkau ucapkan”.

c. Ujrah (upah)

Upah sebagaimana terdapat dalam Kamus Umum Bahasa

Indonesia adalah uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai

pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan

untuk mengerjakan sesuatu. Jadi upah merupakan imbalan dari suatu

pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah ini boleh berupa

uang dan boleh berupa benda.

Hukum Islam juga mengatur sejumlah persyaratan yang

berkaitan dengan Ijarah (upah atau ongkos sewa) sebagaimana berikut

ini. Pertama, upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah

berdasarkan sabda Rosulullah yang artinya: "Barangsiapa

memperkerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya".

Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah

yang tidak jelas karena mengandung unsur jahalah (ketidakpastian).

Kedua, upah harus berbeda dengan jenis obyeknya.

d. Sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan dengan

beberapa syarat berikut ini.

1) Hendaklah upah mengupah dapat dimanfaatlan kegunaannya.

2) Hendaklah dan upah mengupah dapat diserahkan kepada dan

pekerja

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah

(boleh) menurut syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan).

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat)-nya hingga

waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

4. Syarat sah Ijrah

Untuk sahnya Ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang

berkaitan dengan ‘Aqid (pelaku), Ma’qud ‘Alaih (objek), Ujrah (upah) dan

akadnya sendiri (Haroen, 2007). Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

a. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk

melakukan akad Ijarah.

b. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan

perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga

menimbulkan perselisihan, maka ijarah tidak sah.

c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik

dalam sewa-menyewa barang ataupun dalam upah mengupah.

5. Macam-Macam Ijrah

Ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu ijarah terhadap benda atau

sewa menyewa, dan ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah

(Sudarsono. 2001), antara lain sebagai berikut:

a. Ijarah ‘ayan (menyewa barang) ; dalam hal ini terjadi sewa-menyewa

dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan

mendapat imbalan dari penyewa.

b. Ijarah amal ( menyewa jasa) ; dalam hal ini terjadi perikatan tentang

pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan

upah kepada pihak yang menyewakan. Dilihat dari segi pekerjaan yang

harus dilakukan, maka ajir dapat dibagi menjadi:

1) Ajir Khash.

Ajir khash yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan

dan sifat pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus dan

dalam waktu tertentu. Ajir khash tidak boleh bekerja kepada pihak

lain dalam waktu-waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaan.

Ataupun bekerja untuk dirinya sendiri kecuali ada izin dari pemberi

pekerjaan dan apabila ada ketentuan adat (kebiasaan), seperti

melakukan ibadah. Obyek di dalam perjanjian kerja ajir khash

adalah waktu dan tenaga ajir secara individual. Oleh sebab itu

lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak

dijelaskan maka perjanjian kerja dapat dinilai tidak sah. Demikian

juga pekerjaan yang diterima ajir khash tidak dapat

diserahterimakan/diwakilkan kepada orang lain.

2) Ajir Musytarak.

Ajir musytarak atau ajir umum adalah pihak yang harus

melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak

terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.

Obyek perjanjian kerja dalam ajir umum ialah pekerjaan dan

hasilnya. Pembayarannya didasarkan atas ada tidaknya pekerjaan

yang telah dilakukan oleh ajir sebagai penerima pekerjaan dan

sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara

ajir dengan penyewa. Dan kedua belah pihak dapat menuntut

apabila salah satu pihak tidak atau lalai memenuhi isi perjanjian

yang telah ditetapkan oleh keduanya. Apabila dalam ajir

musytarak kedua belah pihak tidak memberi batas waktu, maka

perjanjian tetap sah. Tetapi apabila kedua belah pihak

memberi/menetapkan batas waktu, maka perjanjian dianggap sah

apabila batas waktu disebutkan dalam perjanjian.

6. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Pembatalan perjanjian (fasakh) oleh salah satu pihak jika alasan

atau dasar yang kuat untuk itu, adapun hal-hal yang menyebabkan batal

dan berakhirnya upah (Ya’qub, 1992: 334) adalah :

a. Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi obyek perjanjian

sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan

pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian

pihak penyewa sendiri.

b. Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa

menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat

dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Misalnya

yang menjadi obyek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah

tersebut terbakar atau roboh, sehingga rumah tersebut tidak dapat

digunakan kembali.

c. Rusanya barang yang diupahkan (ma’jur a’laih)

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa-

menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau

musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad

tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya : si A mengupahkan

kepada si B untuk menjahit bakal baju, dan kemudian bakal baju itu

mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa akan berakhir

sendirinya.

d. Terpenuhi manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini yang dimaksudkan bahwa apa yang menjadi

tujuan perjanjian telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa

telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para

pihak. Misalnya : “Dalam hal persewaan tenaga (perburuhan), apabila

buruh telah melaksanakan pekerjaannya dan mendapatkan upah

sepatutnya, dan masa kontrak telah berakhir, maka dengan sendirinya

berakhirlah perjanjian sewa-menyewa”.

e. Adanya uzur

Adanya uzur merupakan salah satu penyebab putus dan

berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut

datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dengan uzur

di sini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat

terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya : “seorang menyewa toko

untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar,

atau dicuri orang sebelum toko itu dipergunakan, maka pihak penyewa

dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa toko yang telah

diadakan sebelumnya”.

B. Macam-Macam Akad

1. Akad Muzara’ah

a. Pengertian

Akad muzara’ah secara bahasa nuzara‟ah artinya penanaman

lahan. Sedangkan secara istilah muzara’ah adalah suatu usaha

kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan buruh tani atau

pekerja yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan, dimana benih

tanaman dari si pemilik tanah.

Al- Muzara’ah memiliki dua arti, yang pertama al-muzara’ah

yang berarti tharh al-zur’ah (melemparkan tanaman), maksudnya

adalah modal (al-hadzar). Makna pertama adalah makna majaz dan

makna yang kedua adalah makna hakiki. (Suhendi, 2002: 153).

b. Dasar Hukum

Dasar hukum akad muzaraah ini sebagaimana dijelaskan dalam

al-Qur’an maupun dalam Hadits, adalah sebagai berikut:

33. Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka

adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan

dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan.

34. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan

Kami pancarkan padanya beberapa mata air,

35. Supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang

diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak

bersyukur? (QS. Yasiin [36]: 33-35)

Sabda Rasulullah SAW yang diriwatkan oleh Imam Bukhari,

(Rahman, 1995:284) sebagai berikut:

Barang siapa yang memiliki tanah, penggarapannya harus dilakukan

sendiri atau menyerahkan secara sukarela kepada saudara sesama

muslim untuk melakukan kedua hal tersebut, maka tanah itu harus

tetap dipegangnya sendiri. (HR. Bukhari)

c. Syarat Muzara’ah

Syarat akad muzara’ah menurut Abu Yusuf dan Muhammad

(sahabat Abu Hanifah), berpendapat bahwa muzara’ah memiliki

beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (orang yang

melangsungkan akad), tanaman, tanah yang di tanami, sesuatu yang

keluar dari tanah, tempat akad, alat cocok tanam dan waktu bercocok

tanam.

1) Syarat aqid (orang yang melangsungkan akad)

a) Mumazzis, tetapi tidak disyaratkan baligh

b) Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi

ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.

2) Syarat tanaman

Diantara para ulama terjadi beberapa perbedaan pendapat,

tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada

pekerja.

3) Syarat dengan garapan

a) Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami

tanah tersebut akan menghasilkan.

b) Jelas

c) Ada penyerahan tanah

4) Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan

a) Jelas ketika akad

b) Diharuskan atas kerja sama dua orang yang akad

c) Ditetapkan ukuran diantara keduanya, seperti sepertiga,

setengah, dan lain-lain

d) Hasil tanaman harus menyeluruh di Antara dua orang yang

akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan mensyaratkan

bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan

sekedar pengganti biji.

5) Tujuan akad

Akad dalam muzara’ah harus didasarkan pada tujuan

syara‟yaitu untuk memanfaatkan tanah.

6) Syarat alat cocok tanam

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern

dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad.

7) Syarat muzara’ah

Dalam muzara’ah diharuskan menetapkan waktu. Jika

waktu tidak di tetapkan, muzara’ah dipandang tidak sah (Suhendi,

2002).

2. Akad Musaqoh

a. Pengertian

Menurut Sulaiman Rasid dalam bukunya yang berjudul Fiqih

Islam menyebutkan bahwa musaqah adalah pemilik kebun yang

memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya dan

penghasilan yang didapat dari itu dibagi antara keduannya, menurut

perjanjian keduannya sewaktu akad. Tanaman yang ditransaksikan

dalam musaqah adalah tanaman yang minimal usianya satu tahun.

Disyaratkan juga jenis tanaman yang menjadi objek perjanjian adalah

tanaman keras.

b. Rukun dan Syarat

Adapun rukun musaqah yaitu:

1) Ada dua orang / pihak yang melakukan transaksi.

2) Ada lahan yang dijadikan objek dalam perjanjian.

3) Menyangkut jenis usaha yang akan dilakukan.

4) Ada ketentuan mengenai bagian masing-masing dan hasilnya.

5) Ada perjanjian, baik tertulis maupun lisan (sigath).

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap rukun, yaitu

sebagai berikut.

1) Pihak-pihak yang melakukan transaksi harus orang yang

cakap bertindak hukum, yakni balig dan berakal

2) Menjelaskan bagian penggarap. Benda yang dijadikan objek

perjanjian bersifat pasti, dikemukakan sifat dan keadaannya

sehingga tidak ada kemungkinan berbeda dengan keadaan yang

telah dijelaskan.

3) Hasil panen yang dihasilkan dari kebun tersebut merupakan hak

mereka bersama sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

4) Bentuk usaha yang dilakukan oleh pengelola harus yang berkaitan

dengan usaha untuk merawat dan mengolah kebun agar

memberikan hasil yang maksimal.

5) Ada kesediaan setiap pihak untuk melakukan perjanjian musaqah

berupa ungkapan lisan atau tertulis (Suhendi, 2002: 214-215).

3. Akad Ju’alah

a. Pengertian

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju’alah.

Ju’alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan

imbalan (reward/’iwadh//ju’l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah)

yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Ja’il adalah pihak yang berjanji

akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan

(natijah) yang ditentukan. Maj’ul lah adalah pihak yang melaksanakan

Ju’alah.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum akad Ju’alah ini berdasarkan fatwa Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 62/DSN-

MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju’alah, antara lain sebagai berikut:

1) Al-Qur’an

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu [Aqad

(perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan

Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan

sesamanya.]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang

akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang

dikehendaki-Nya (Q.S. al-Maidah [5]: 1).

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

mendengar lagi Maha melihat (Q.S. al-Nisa [4]: 58).

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q S. al-

Baqarah [2]: 275).

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

dan janganlah kamu membunuh dirimu [Larangan membunuh diri

sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab

membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat

merupakan suatu kesatuan.]; Sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu (QS. al-Nisa’ [4] : 29).

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. (QS. al-Maidah [5]: 2).

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan

siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan

makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

(Q.S. Yusuf [12]: 72).

2) Al-Hadits

Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di

dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat;

dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka)

menolong saudaranya (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan

yang haram. (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

Setiap amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Dan

seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang

diniatkannya. (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab)

3) Kaidah fiqh yang menegaskan

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali

ada dalil yang mengharamkannya.

c. Ketentuan Hukum dan Akad

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju’alah.

Akad Ju’alah boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran di atas dengan ketentuan

sebagai berikut:

1) Pihak Ja’il harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan

(muthlaq al-tasharruf) untuk melakukan akad;

2) Objek Ju’alah (mahal al-‘aqd/maj’ul ‘alaih) harus berupa

pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari’ah;

3) Hasil pekerjaan (natijah) sebagaimana dimaksud harus jelas dan

diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;

4) Imbalan Ju’alah (reward/’iwadh//ju’l) harus ditentukan besarannya

oleh Ja’il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan

5) Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum

pelaksanaan objek Ju’alah);

Ketentuan hukum Ju’alah ada 2 yaitu antara lain sebagai

berikut:

1) Imbalan Ju’alah hanya berhak diterima oleh pihak maj’ul lahu

apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi;

2) Pihak Ja’il harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika

pihak maj’ul lah menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil

pekerjaan/natijah) yang ditawarkan.

d. Rukun dan Syarat Jualah

1) Aqidain (dua orang yang berakad)

2) Shighat (lafal), mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan

tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan jualah tanpa seizing

orang yang menyuruh maka baginya tidak berhak memperoleh

imbalan.

3) Pekerjaan, yaitu perbuatan yang diharapkan hasilnya harus

mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut

pandangan syara’.

4) Upah

Sedangkan syarat ju’alah ialah sebagai berikut:

1) Pekerjaan yang diminta dikerjakan adalah mubah. Tidak sah

transaksi jualah pada sesuatu yang tidak mubah, seperti khamar.

2) Upah dalam jualah berupa harta yang diketahui jenis dan

ukurannya, karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan

tujuan transaksi jualah.

3) Upah dalam jualah harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh

peminta jualah.

4) Pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diminta dalam jualah dan

menyerahkannya kepada yang menyuruh.

e. Pembatalan Jualah

Jualah suatu jenis aqad jaiz yang kedua belah pihak boleh

membatalkannya. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja

mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah

bekerja. Tetapi, jika yangmembtalkan itu pihak yang menjanjikan upah

maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang

telah dilakukan.

BAB III

DESA CUKILAN KECAMATAN SURUH

KABUPATEN SEMARANG DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN

UPAH DENGAN SISTEM DHODHOS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah

Desa cukilan dalam legendanya tidak lepas dari seorang prajurit

keraton Yogyakarta yang bernama Ki Ageng Cukil. Ki Ageng Cukil

merupakan sosok pejuang yang berasal dari daerah Tuluh Watu Magelang.

Pada abad ke-18, sebelum sampai di Desa Cukilan, Cukil muda banyak

membantu masyarakat di daerahnya melawan penjajah Belanda. Tak lama

kemudian, Cukil meninggalkan pekerjaannya sebagai prajurit dengan alas

an ingin berjuang membantu rakyat. Cukil tidak tahan melihat penderitaan

rakyat akibat penjajahan Belanda.

Karena kegelisahannya melihat penderitaan rakyat. Ki Ageng

Cukil lantas meninggalkan Yogyakarta dan bergerilya menumpas Belanda

bersama sejumlah pengikutnya. Selama bergerilya, beliau juga

menyebarkan syiar agama Islam. Hingga akhirnya sampai di Cukilan.

Ditempat tersebut Ki Ageng Cikil membuat pesanggrahan hingga akhirnya

beliau wafat, Ki Ageng Cukil mengumpulkan para pengikutnya untuk

berunding mengenai kelanjutan perjuangan dan pemberian nama

pesanggrahan tersebut. Asal usulan para pengikut, akhirnya diputuskan

pesanggrahan yang mereka tempati tersebut diberi nama Cukilan.

2. Profil

Desa Cukilan merupakan salah satu bagian dari wilayah

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Desa Cukilan terbagi dalam 7

Dusun diantaranya Dusun Salak, Dusun Krajan, Dusun Patran, Dusun

Pakelan, Dusun Banjaran Gunung, Dusun Baanjaran Cengklik dan Dusun

Gejugan dengan luas wilayah : 621,18 Ha. Adapun batasbatas wilayahnya

adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dadapayan dan Kabupaten Boyolali

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Tumpang dan Reksosari

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kedung Ringin dan Kabupaten

Boyolali

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Krandon Lor dan Kecamatan Pabelan

Secara umum kondisi Desa Cukilan baik secara demografi

maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Jumlah Penduduk (Data SMARD)

Tabel. 1

Jumlah Penduduk

No Jumlah Menurut Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Jenis Kelamin 3.220 3.149 6.369

2 Kepala Keluarga 1.731 307 2.038

b. Tingkat Pendidikan

Tabel. 2

Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Tidak/Belum Sekolah 755 807 1.562

2 Belum Tamat SD / Sederajat 254 245 499

3 SD / Sederajat 1.172 1.249 2.421

4 SLTP / Sederajat 619 528 1.147

5 SLTA / Sederajat 351 264 615

6 Diploma 1 / 2 4 6 10

7 Diploma 3 / Sarjana

Muda

18 14 32

8 Diploma 4 / Strata 1 44 36 80

9 Strata 2 3 0 3

c. Jenis Pekerjaan

Tabel. 3

Jenis Pekerjaan

No Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Belum / Tidak Bekerja 669 661 1.330

2 Mengurus Rumah Tangga 453 453

3 Pelajar / Mahasiswa 461 374 835

4 Pensiunan 17 6 23

5 Pegawai Negeri Sipil 21 12 33

6 TNI 3 3

7 Kepolisian RI 1 1 2

8 Perdagangan 10 18 28

9 Petani / Pekebun 732 645 1.377

10 Nelayan / Perikanan 1

11 Karyawan Swasta 367 284 651

12 Buruh Harian Lepas 301 219 520

13 Buruh Tani / Perkebunan 16 14 30

14 Buruh Peternakan 1 1

15 Pembantu Rumah Tangga 2 2

16 Tukang Kayu 2 2

d. Agama

Tabel. 4

A g a m a

No Agama Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Islam 3.186 3.114 6.300

2 Kristen 32 31 63

3 Katholik 2 3 5

4 Budha 1 1

e. Umur

Tabel. 5

U m u r

No Umur (tahun) Laki-laki Perempuan Jumlah

1 0 – 14 684 610 1.294

2 15 – 29 789 707 1.496

3 30 – 44 794 808 1.602

4 45 – 59 569 616 1.185

5 60 – 74 275 284 559

6 ≥ 75 109 124 233

f. Status Perkawinan

Tabel. 6

Status Perkawinan

No Status Perkawinan Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Belum Kawin 1.475 1.107 2.582

2 Kawin 1.659 1.772 3.381

3 Cerai Hidup 33 49 82

4 Cerai Mati 53 271 324

g. Jumlah Tempat Pendidikan

Tabel. 7

Tempat Pendidikan

No Sekolah Jumlah

1. PAUD 2

2. TK/RA 3

3. SD/MI 4

4. SMP/MTs 1

4. SMA/SMK/MA -

5. Madrasah Diniyah/TPQ 5

6. Pondok Pesantren -

h. Jumlah Tempat Ibadah

Tabel. 8

Tempat Ibadah

No Nama Tempat Ibadah Jumlah

1. Masjid 16

2. Gereja 2

3. Pura -

4. Vihara -

5. Klenteng -

i. Kegiatan kegamaan dan adat

Agama Islam menjadi masyoritas di desa Cukilan sehingga

kegiatan-kegiatan yang sangat dominan di masyarakat antara lain

seperi, pembacaan mauled dziba’ dan berzanji, pengajian,

mujahadah, muslimatan, yasinan, dan sebagainya. Selain itu juga

terdapat tradisi sadranan, merti deso dan saparan.

3. Struktur Pemerintahan

Berikut penulis tunjukkan struktur organisasi pemerintahan Desa

Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang yang sampai sekarang

masih memiliki kewajiban di Kantor Desa.

B. Pelaksanaan Pembayaran Upah Dengan Sistem Perjanjian Dhodhos di

Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar

kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antara

individu satu dengan yang lainnya dapat terjalin dengan baik. Pada prinsipnya

setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang

dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan.

Pemilk sawah merupakan seorang yang memiliki lahan pertanian,

sedangkan buruh tani adalah yang menggarap lahan pertanian yang bukan

miliknya. Seperti halnya yang terjadi di desa Cukilan Kecamatan Suruh

Kabupaten Semarang yang rata-rata masyarakatnya bermata pencaharian

sebagai petani dan buruh tani.

Tabel. 9

Data yang menggunakan sistem Dhodhos

No Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah

1. Pemilik Sawah 177 93 210

2. Pekerja / Buruh 251 76 327

3. Buruh Harian Lepas 301 219 520

Ada yang beda mengenai sistem pembayaran upah yang dilakukan

oleh pemilik sawah dengan pekerja atau buruh tani di desa cukilan. Berikut

hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa narasumber yang

berkenaan dengan hal tersebut dalam hal ini sebagai narasumbernya ialah

pemilik sawah dan pekerja atau buruh tani.

1. Data Narasumber

Pemilik sawah adalah orang yang memiliki hak penuh atas tanah

sawahnya untuk ditanami padi, kacang, jagung ataupun tanaman

palawija lainnya. Pada saat tanah sawah siap untuk ditanami ataupun siap

untuk memanen itu pemilik sawah biasanya meminta bantuan kepada

buruh tani untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya di sawah.

Karena pemilik sawah tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri baik

pada saat menanam ataupun memanen.

Dalam penelitian ini terdapat informan atau narasumber terkait

dengan pelaksanaan pembayaran upah dengan sistem dhodhos di desa

Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, ada tiga narasumber atau

informan dari pihak pemilik sawah antara lain sebagai berikut:

Tabel. 10

Data Informan Pemilik Sawah

No Nama Usia Pekerjaan

1. Bapak Diyono 50 Tahun PNS

2. Bapak Eko 37 Tahun Wiraswasta

3. Bapak Sardjono 45 Tahun PNS

Buruh tani adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk

menyesaikan pekerjaan pemilik sawah, dalam hal ini memanen padi.

Pada saat padi siap untuk dipanen, pemilik sawah mulai mencari buruh

tani untuk membantunya memanen. Biasanya untuk memanen padi itu

membutuhkan waktu 3-4 hari tergantung luas lahan sawahnya dan

jumlah buruh tani yang bekerja. Semakin banyak buruh tani yang

bekerja semakin cepat pula memanen padinya.

Terdapat 8 (delapan) informan atau narasumber dari para buruh

tani atau pekerja yan terlibat dalam pekerjaan mengelola sawah

menggunakan sistem pembayaran upah dengan sistem dhodhos, antara lain

sebagai berikut:

Tabel. 11

Data Informan Buruh Tani/Pekerja

No Nama Usia

1. Ibu Siti Aminah 33 Tahun

2. Bapak Rebin 50 Tahun

3. Bapak Syamsudin 40 Tahun

4. Ibu Tuminah 45 Tahun

5. Bapak Pardjono 50 Tahun

6. Bapak Komaruddin 35 Tahun

7. Ibu Siti Jamilah 30 Tahun

8. Bapak Mujito 35 Tahun

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan

perjanjian pembayaran upah dengan system dhodhos ini masih dilakukan

di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

2. Akad/Ijab dan Qobul atau Perjanjian Dhodhos Menggarap Sawah

Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan para buruh

tani atau pekerja di desa Cukilan Kecamatan Suruh kabupaten Semarang

dengan sistem dhodhos ini sebenaranya bukan merupakan kebiasaan dari

masyarakat desa Cukilan. Kebiasaan tersebut dibawa oleh seorang dari

daerah Bogor Jawa Barat yang pernah tinggal di desa Cukilan,

sebagaimana temuan peneliti dalam wawancara dengan informan.

“Sistem pembayaran upah dhodhos ini bukan dari masyarakat desa

Cukilan mbak, sistem ini dulu katanya (orang tua) dibawa oleh

seorang pendatang dari daerah Bogor Jawa Barat dan akhirnya

digunakan oleh masyarakat desa Cukilan ”. (Wawancara dengan

Bapak Diyono Pemilik Sawah pada tanggal 27 November 2017).

Sistem pembayaran upah yang dilakukan pemilik sawah kepada

para buruh tani atau pekerja bahwa sistem yang digunakan oleh kedua

belah pihak adalah menggunakan sistem dhodhos.

“Sistem pembayaran upah disini dari dulu menggunakan sistem

dhodhos mbak, dimana pembayaran dibayarkan setelah semua

pekerjaan selesai” (Wawancara dengan Bapak Sardjono Pemilik

Sawah pada tanggal 7 Januari 2018).

Mengenai perjanjian atau akad yang dibuat oleh kedua belah pihak,

bahwa telah terjadi ijab dan qobul antara pemilik sawah dengan buruh tani

atau pekerja dari awal sebelum dilakukan perkerjaanan dan telah dianggap

sah dan memenui unsur perjanjian, sebagaimana temuan peneliti dalam

wawancara dengan informan.

“Mengenai perjanjian disini mbak, yaitu telah sepakat dengan

sistem dhohos. Dimana perjanjian atau akad antara pemilik sawah

dan buruh tani atau pekerja dilakukan diawal sebelum memulai

menggarap sawah. Di dalam perjanjian tersebut dijelaskan pula

mengenai pekerjaan dan pembayaran upah atau bagi hasil dan

perjanjian ini sudah sah mbak”. (Wawancara dengan Bapak Eko

Pemilik Sawah pada tanggal 6 Januari 2018).

Perjanjian pembayaran upah dengan sistem dhodhos, dilakukan

kesepakatan antara pemilik sawah dengan buruh tani atau pekerja. Dalam

perjanjian tersebut dibahas mengenai sistem pembayaran upah dengan

bagi hasil dan mengenai pengelolaan sawahnya, sebagaimana hasil

wawancara dengan informan.

“Mengenai perjanjiannya mbak, itu sudah ada kesepakatan diawal

mengenai pembayaran upah bagi hasil dengan sistem dhodhos, dan

mengenai pengelolaan sawahnya” (Wawancara dengan Bapak

Syamsudin dan Ibu Tuminah Buruh Tani/Pekerja pada tanggal 29

November 2017).

“Perjanjiannya dengan sistem dhodhos mbak, diawal sebelum

mengolah sawah dengan pembayaran upahnya bagi hasil setelah

panen” (Wawancara dengan Bapak Komarudin Buruh Tani/Pekerja

pada tanggal 9 Januari 2018).

Kekuatan hukum menurut para pemilik sawah terkait dengan

sistem dhodhos ini, bahwa sistem ini sudah sesuai dengan hukum karena

telah terjadi kesepakatan antara pemilik sawah dengan para pekerja atau

buruh tani dan tidak ada paksaan atau tekanan dan sudah memenuhi unsur

perjanjian atau akad, sebagaimana hasil wawancara dengan informan.

“Menurut saya ya mbak, sistem pembayaran dhodhos ini sudah

sesuai dengan hukum, karena sudah ada kesepakatan antara

pemilik sawah dengan para buruh tani atau pekerja. Jadi ya sistem

ini tidak bertentangan dengan hukum dan sah sah saja mbak”.

(Wawancara dengan Bapak Eko pada tanggal 6 Januari 2018).

3. Alasan perjanjian dhodhos

Pemilik sawah yang mempunyai sawah yang sangat luas biasanya

dilakukan dengan perjanjian dengan sistem dhodhos, atau oleh

kebayanyakan masyarakat di desa Cukilan disebut juga dengan bagi hasil

panen. Rata-rata yang melakukan dengan sistem dhodhos oleh pemilik

sawah karena sawahnya besar dan tidak bisa mengerjakan sendiri yang

kemudian diharuskan pemilik sawah menawarkan atau diminta oleh para

Buruh tani atau pekerja dengan sistem dhodhos. Seperti yang di temukan

oleh peneliti ketika mewawancara narasumber:

“Sawah saya sangat luas sekitar 2 hektar yang semuanya hanya

bisa dibuat menananam padi. Karena saya kurang mampu

mengelola sendiri maka saya tawarkan kepada para buruh untuk

mengerjakan sawah dengan sistem dhodhos atau bisa dibilang bagi

hasil setelah panen tiba.” (Wawancara dengan Bapak Diyono

Pemilik Sawah pada tanggal 27 November 2017).

“Karena saya PNS mbak jadi tidak memiliki bisa membagi waktu

dalam mengurus sawah. Dan mengenai perjanjian pembayaran

buruh biasanya disini perjanjian dilakukan di awal mengenai

pembayaran upah dan penjualan, serta lain-lain terkait pengelolaan

sawah dengan sistem dhodhos ini mbak.” (Wawancara dengan

Bapak Sardjono Pemilik Sawah pada tanggal 7 Januari 2018).

Pada umumnya para buruh tani atau pekerja ini melakukan

pekerjaanya adalah tidak memiliki sawah yang luas dan tidak bisa

memenuhi kebutuhan mereka. Alasan lainnya dikarenakan tidak ada

pekerjaan lain. Sebagaimana temuan peneliti dalam wawancara dengan

informan.

“Pertama karena sawah saya berdekatan dengan sawah Bapak

Diyono, yang kedua beliaunya sibuk dengan urusan pekerjaan

beliau sebagai pegawai negeri sipil” (Wawancara dengan Bapak

Rebin dan Ibu Siti Aminah Buruh Tani/Pekerja pada tanggal 29

November 2017).

“Karena tidak ada pekerjaan lain mbak, mau kerja lain ya ndak ada

mbak”. (Wawancara dengan Bapak Mujito dan Ibu Siti Jamilah

Buruh Tani/Pekerja pada tanggal 28 November 2017).

“Awalnya dulu ditawari oleh Bapak Sardjono mbak, dan kebetulan

saya juga butuh tambahan ya akhirnya saya terima tawaran beliau”

(Wawancara dengan Bapak Pardjono Buruh Tani/Pekerja pada

tanggal 8 Januari 2018).

Dapat disimpulkan bahwa buruh tani atau pekerja melakukan

pelaksanaan sistem bagi hasil pengelolaan sawah karena sebagai berikut:

a. Pemilik sawah tidak ada waktu

b. Pemilik sawah tidak mampu mengelola sendiri

c. Buruh tani atau pekerja mempunyai sawah berdekatan dengan pemilik

sawah garapan

d. Buruh tani atau pekerja tidak memiliki pekerjaan tetap

e. Buruh tani atau pekerja tidak mempunyai sawah sendiri

f. Buruh tani atau pekerja melakukan pekerjaannya karena faktor

ekonomi.

4. Proses Pengelolaan Sawah di Desa Cukilan Dengan Sistem Dhodhos

Sampai Tahap Penjualan

Proses perjanjian pengelolaan sawah di desa Cukilan dengan

sistem dhodos atau bagi hasil (bagi dua) antara pemilik dengan buruh tani

atau pekerja, pemilik memberikan semua kepercayaan kepada buruh tani

atau pekerja untuk mengurus semua proses pengelolaan sawah sampai

tahap panen selesai hingga tahap penjualan. Buruh tani atau pekerja

memiliki hak penuh terhadap pengelolaan sawah.

Proses pertama yang dilakukan para buruh tani atau pekerja adalah

mencangkul sawah atau bisa dengan brujul (sejenis mengolah sawah

dengan traktor tetapi dengan menggunakan tenaga sapi). Kemudian

membuat penyemaian bibit padi, setelah sekian dikira sudah layak untuk

dipindahkan kesawah baru bisa langsung ditanam di sawah yang sudah

digemburkan dengan brujul. Sebagaimana temuan peneliti dalam

wawancara dengan buruh tani atau pekerja.

“Proses pertama adalah mencangkul dan brujul mbak. Membuat

semaian padi, setelah itu dipindahkan ke sawah yang sudah

digemburkan mbak.”(Wawancara dengan Bapak Syamsudin dan

Ibu Tuminah buruh tani atau pekerja pada tanggal 19 Januari

2018).

Tahap yang kedua adalah merawat padi dengan pengairan

secukupnya, membersihkan atau mencabuti rumput-rumput liar, kemudian

pemberian pupuk dan menyemprot padi dengan pestisida untuk

menghilangkan hama belalang dan sejenisnya serta mengusir hama tikus

dan burung yang memakan padi. Kegiatan tersebut dilakukan sampai

sekiranya padi mulai menguning dan siap untuk dipanen. Sebagaimana

temuan peneliti dengan narasumber:

“Pengairan secukupnya, mencabuti suket (rumput-rumput liar),

pemberian pupuk, menyemprot pestisida untuk menghilangkan

hama belalang dan sejenisnya dan mengusir hama tikus dan burung

mbak” (Wawancara dengan Bapak Syamsudin dan Ibu Tuminah

buruh tani atau pekerja pada tanggal 19 Januari 2018).

Proses selanjutnya adalah yang dinantikan oleh para buruh tani

atau pekerja, yaitu panen raya. Biasanya untuk memanen padi para buruh

tani tidak kesusahan, karena pada saat itu para pencari damen (tanaman

padi) yang nantinya akan dibuat untuk memberi makan pada hewan ternak

mereka. Setelah selesai memanen padi yaitu dilakukan pemisahan biji padi

dengan menggunakan alat tradisional ngedos (alat untu memisahkan padi

dari tangkainya yang dibuat secara tradisional). Kemudian dilakukan

proses pengirikan (memisahkan padi yang berisi dan yang tidak berisi).

Sebagaimana wawancara dengan narasumber:

“Yang saya tunggu-tunggu ketika panen mbak. Kalau panen saya

biasanya dibantu orang ngarit damen (mencari rumput dari

tanaman padi). Setelah selesai memanen padi yaitu ngedos.

Kemudian pengirikan mbak” (Wawancara dengan Bapak

Syamsudin dan Ibu Tuminah buruh tani atau pekerja pada tanggal

19 Januari 2018).

Tahap berikutnya adalah proses penjemuran, proses tersebut

dilakukan untuk menghindari biji padi yang sudah dipanen tumbuh lagi.

Setelah kering padi di timbang untuk mengetahui berapa hasil dari panen

tersebut. Setelah itu baru dibawa ke pemilik sawah untuk bisa dijual secara

bersama-sama dengan buruh tani atau pekerja. Sebagaimana temuan

peneliti dalam wawancara.

“Setalah panen padi dijemur mbak, biar biji padi yang sudah

dipanen tidak tumbuh lagi. Setelah kering padi di timbang

kemudian dibawa ke pemilik sawah untuk bisa dijual secara

bersama-sama” (Wawancara dengan Bapak Syamsudin dan Ibu

Tuminah buruh tani atau pekerja pada tanggal 19 Januari 2018).

5. Biaya Pengelolaan Sawah dan Bagi Hasil Dengan Sistem Dhodhos

Rincian biaya pengelolaan sawah yang dilakukan di desa Cukilan

dengan sistem dhodhos, berdasarkan wawancara dengan salah satu

narasumber Bapak Syamsudin dan Ibu Tuminah buruh tani/pekerja pada

tanggal 23 Januari 2018, sebagai berikut:

Tabel. 11

Biaya Pengelolaan Sawah dan Bagi Hasil

Modal

No Uraian Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1. Benih 30 Kg Rp. 8.000,- Rp. 240.000,-

2. Pupuk Kandang 1000 Kg Rp. 1.000,- Rp. 1.000.000,-

3. Pupuk Urea 150 Kg Rp. 1.300,- Rp. 195.000,-

4. Pupuk SP36 100 Kg Rp. 2.200,- Rp. 220.000,-

5. Pupuk NPK Ponska 300 Kg Rp. 2.300,- Rp. 690.000,-

6. Petrogaik 1000 Kg Rp. 500,- Rp. 500.000,-

7. Pestisida/Insektisida 2 liter Rp. 75.000,- Rp. 150.000,-

Jumlah Modal Rp. 2.995.000,-

Biaya Operasional/Upah Kerja

No Uraian Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1. Pengolahan Lahan 30 Orang Rp. 30.000,- Rp. 900.000,-

2. Pencabutan dan Penanaman

Bibit 20 Orang

Rp. 17.500,- Rp. 350.000,-

3. Penyiangan dan Pemupukan

ke 1 16 Orang

Rp. 30.000,- Rp. 480.000,-

4. Penyiangan dan Pemupukan

ke 2 16 Orang

Rp. 30.000,- Rp. 480.000,-

5 Penyemprotan 4 Orang Rp. 30.000,- Rp. 120.000,-

6. Panen dan Pasca Panen 12 Orang Rp. 30.000,- Rp. 360.000,-

7. Biaya Pengeringan 8 Orang Rp. 30.000,- Rp. 240.000,-

Jumlah Modal Rp. 2.930.000,-

Modal : Rp. 2.995.000,-

Biaya Operasional : Rp. 2.930.000,- +

TOTAL : Rp. 5.325.000,-

a. Pendapatan

Hasil panen biasanya 7,5 ton/ hektar. Sesudah dikeringkan susut 18%,

jadi akhir 6,15 ton/hektar.

Harga 1 Kg gabah kering = Rp. 3.500,-

Jadi Hasil yang didapat = 6.150 Kg x Rp. 3.500,-

= Rp. 21.525.000,-

b. Keuntungan

Keuntungan = Pendapatan – Biaya Pengeluaran

= Rp. 21.525.000- Rp. 5.325.000

= Rp. 16.200.000,-

c. Bagi Hasil

Bagi hasilnya yakni sebesar 50:50, dimana Pemilik sebesar 50 % dan

buruh tani sebesar 50%

Bagi Hasil = Rp. 16.200.000 X

= Rp. 8.100.000

6. Dampak Pengelolaan Sawah Dengan Sistem Dhodhos

a. Pemilik sawah

Sistem pembayaran upah dhodhos ini sangat menguntungkan

bagi para pemilik sawah, karena hanya bermodalkan meminjamkan

sawahnya untuk digarap atau di gunakan untuk bercocok tanam. Selain

itu biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar dan tidak menyita waktu

bekerja, sebagaimana temuan dalam wawancara peneliti dengan

informan.

“Ya, sangat menguntungkan mbak, karena sudah diperjanjiakan

di awal antara saya dengan para buruh tani mengenai bagi hasil

dan pembayaran upah dengan sistem dhodhos ini mbak ”.

(Wawancara dengan Bapak Diyono pada tanggal 27 November

2017)

“Sistem dhodhos ini sangat menguntungkan mbak, karena saya

tidak usah repot-repot mengelola sawah dan tinggal nunggu

hasilnya saja” (Wawancara dengan Bapak Eko pada 6 Januari

2018).

“Saya menggunakan sistem dhodhos ini karena

menguntungkan, tidak menyita waktu bekerja saya sebagai

pegawai negara sipil (PNS), sehingga sawah saya tidak bero

(tidak terurus) dan tidak terlalu banyak keluar modal mbak ”

(Wawancara dengan Bapak Sardjono pada tanggal 7 Januari

2018).

b. Buruh tani atau pekerja

Keuntungan yang didapat oleh buruh tani atau pekerja tidak

menentu atau tidak pasti setiap mengelola sawah. Terkadang untung

terkadang rugi tergantung pada hasil panen, sebagaimana temuan

penulis dalam wawncara dengan informan.

“Bicara masalah keuntungan, dibilang untung ya untung mbak

kalau hasil penennya bagus, tapi ya Alhamdulillahnya bisa

buat tambahan pemasukan mbak.” (Wawancara dengan Bapak

Rebin dan Ibu Siti Aminah pada tanggal 29 November 2017).

“Ya terkadang untung kalau hasil panennya bagus, dan

terkadang juga tidak untung” (Wawancara dengan Bapak

Mujito dan Ibu Siti Jamilah pada tanggal 28 November 2017).

Dalam suatu perkerjaan pasti terdapat masalah, seperti halnya

yang dialami oleh para buruh tani atau pekerja di Desa Cukilan yang

mengerjakan sawah orang lain dengan sistem pembayaran upahnya

melalui bagi hasil setelah panen, seperti temuan hasil wawancara

dengan informan.

“Masalah dalam pekerjaan ini biasanya ya gagal panen itu

mbak, terus jika dihitung dari biaya yang saya tanggung

dalam operasional mengelola sawah dari awal sampai panen”

(Wawancara dengan Bapak Pardjono pada tanggal 8 Januari

2018).

“Ketika gagal panen atau ketika hasil panenya jelek itu

mbak.” (Wawancara dengan Bapak Syamsudin dan Ibu

Tuminah pada tanggal 29 November 2017).

Para buruh tani atau pekerja di Desa Cukilan dalam

memperoleh pembayaran dari mengelola sawah milik orang lain

yaitu menunggu dari hasil panen tiba, dan besaran upah yang tidak

bias di perkirakan jumlahnya, sebagaimana temuan penulis dalam

hasil wawancara dengan informan.

“Dapat upahnya ya dari bagi hasil setelah panen itu mbak,

mengenai besaranya tergantung atau tidak pasti mbak”

(Wawancara dengan Ibu Tuminah pada tanggal 29 November

2017).

“Upahnya nunggu panen mbak” (Wawancara dengan Bapak

Komarudin pada tanggal 9 Januari 2018) .

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran upah di desa

Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ini menggunakan sistem

dhodhos dengan sistem bagi hasil setelah pekerjaan yang dibebabkan kepada

para buruh tani. Penulis menyimpulkan bahwa praktik pembayaran upah

dengan system dhodhos di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten

Semarang ini adalah menggunakan akad Muzaraah. Dimana pemilik sawah

meminjamkan sawahnya untuk dikelola oleh buruh tani atau pekerja yang

mana dari hasil pengelolaan tersebut nantinya sebagai pembayara upahnya

yakni dari bagi hasil setelah panen tiba. Dan dari hasil wawancara di atas

dapat dikatakan bahwa pemilik sawah lebih di untungkan di bandingkan

pekerja / buruh.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UPAH

DENGAN SISTEM DHODHOS DI DESA CUKILAN KECAMATAN


A. Dilihat Dari Segi Rukun

Islam menghendaki agar dalam pelaksanaannya upah itu senantiasa

diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin dalam pelaksanaannya

tidak merugikan salah satu pihak diantara keduanya. Untuk memelihara

ketentuan tersebut maka dibutuhkan rukun dan syarat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan mencoba meninjau pelaksanaan

pembayaran upah dengan sistem dhodhos di desa Cukilan Kecamatan Suruh

Kabupaten Semarang, bahwa dalam pembahasan Bab III penulis

menyimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil ini

adalah akad muzaraah. Dalam akad muzaraah ada empat rukun yang harus

dipenuhi antara lain yakni orang-orang yang berkecakapan (orang yang

berakad), objek akad muzara’ah, tujuan akad serta ijab dan qobul.

Pelaksanaan pembayaan upah dengan system dhodhos di desa Cukilan

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang sudah memenuhi rukun dari akad

muzara’ah. Dimana jika dilihat dari segi orang-orang yang berkecakapan

(orang yang berakad) kedua belah pihak pemilik sawah dan buruh tani atau

pekerja sudah dianggap cakap dalam memenuhi sebuah akad perjanjian.

Kedua berkenaan dengan objek akadnya adalah sawah yang di serahkan

kepada petani untuk dikelola. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut

mengolah pertanian itu, maka akad muzara‟ah tidak sah

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Kemudian terkait tujuan akadnya yakni agar sawah yang dimiliki

pemilik sawah tidak bero (tidak terurus), untuk membantu penghasilan

tambahan bagi para buruh tani/pekerja. Berkenaan dengan ijab dan qobulnya,

bahwa pemilik sawah dan buruh tani atau pekerja sudah melakukan perjanjian

secara lisan mengenai sistem pengelolaan sawah, jangka waktu pengelolaan

sawah, pembayaran bagi hasil dari pengelolaan sawah dan lain-lain yang

terkait dengan hal tersebut. Jadi dalam praktiknya kedua belah pihak tidak

keluar dari rukun-rukun dalam akad muzara’ah dan tidak bertentangan dengan

hukum yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu [Aqad (perjanjian)

mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat

oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.]. Dihalalkan bagimu binatang

ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan

tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

Nya. (QS. al -Maidah [5]: 1)

B. Dilihat Dari Segi Muamalah

1. Tidak melanggar hak kedua belah pihak dan saling ridha

Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya

untuk melakukan akad ujrah. Apabila salah seorang diantaranya merasa

terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Pelaksanaan

pembayaran upah dengan sistem dhodhos di desa Cukilan ini sudah ada

keterikatan dan persetujuan diawal antara pemilik sawah dengan pekerja

atau buruh tani untuk melakukan suatu pekerjaan berdasarkan perjanjian

atau akadnya. Berdasarkan al-Qur’an surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa bagi hasil ini sudah sesuai

dengan hukum Islam, Disebabkan kedua belah pihak sudah rela sama rela

dan Para petani setempat berpatokan pada adat kebiasaan yang berlaku di

masyarakat.

2. Manfaat

Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan

perselisihan, maka ujrah tidak sah. Objek akad yang dilaksanakan di Desa

Cukilan mengenai sistem pembayaran upah dhodhos ini sudah jelas Maka

dalam hal ini sudah sah akad ujrahnya.

3. Adil

Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik

dalam sewa-menyewa barang ataupun dalam upah mengupah. Pelaksanaan

pembayaran upah dengan sistem dhodhos ini dikategorikan sah.

Dari penjelasan mengenai tinjauan dari segi muamalah yang

dikaitkan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil dengan sistem dhodhos

di desa Cukilan ini sudah sesui dari akad bermuamalah karena semua segi

diatas terpenuhi.

C. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Dhodhos

Dalam pembahasan ini penulis akan mencoba membahas mengenai

kelebihan dan kekurangan dari sistem dhodhos Desa Cukilan Kecamatan

Suruh Kabupaten Semarang dari segi pandangan hukum Islam. Yang dalam

hal ini akan ditinjau dari aspek akad, rukun dan syaratnya:

1. Kelebihan

Praktik pengelolaan sawah dan pembayrana upah dengan sistem

dhodhos di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang yang

telah dilakukan sejak lama ini tentunya terdapat kelebihan dan

kekurangan. Dalam pembahasan ini penulis akan mecoba membahas

mengenai kelebihan dari sistem dhodhos dalam tinjauan hukum Islam.

Kelebihan sistem dhodhos ini salah satunya adalah sebagai bentuk

sikap tolong menolong antara pemilik sawah dengan para buruh tani di

desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dalam hal mengolah

sawah. Dalam syariat Islam sudah jelaskan bahwa ummat Islam dianjurkan

untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan melarang tolong

menolong dalam kejahatan atau kekejian.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada allah, sesungguhnya allah

amat berat siksa-nya. (QS. al-Maa’idah [5]: 2).

2. Kekurangan

Dalam sebuah sistem pasti terdapat kelebihan dan kekurangan.

Setelah diuraikan kelebihan terhadap sistem dhodhos di Desa Cukilan

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Kini penulis akan mencoba

membahas mengenai kekurangan sistem dhodhos dari segi pandangan

hukum Islam.

Kekurangan dalam sistem dhodhos ini berdasarkan hasil penelitian,

bahwa modal dari segi non materiil dari pihak buruh tani atau pekerja

tidak dihargai atau tidak bisa diikutkan dalam modal materiil dan tidak

dimasukkan dalam isi perjanjian. Karena tenaga itu dianggap sebagai

kelaziman dalam pekerjaan, jadi tidak semestinya di hitung sebagai modal.

sebagaimana sabda Rasulullah SAW (Boedi, 2014:125):

Dari Abi Umamah Ayyas bin tsa’labah al-kharitssi RA. Sesungguhnya

Rasulullah SAW. bersabda : Barangsiapa yang mengambil haknya

seorang muslim, dengan tangannya, maka Allah pasti akan

memasukkannya ke dalam neraka dan Allah mengharamkan masuk ke

dalam surga, sahabat bertanya, jika sesuatu yang diambil itu sedikit

wahai Rasulullah ? Nabi menjawab: sekalipun barang itu hanyalah

sebuah tongkat dari kayu arak (HR. Muslim).

Adapun memberi upah atau imbalan, maka sesungguhnya

memberikannya sebelum kering keringatnya itu adalah selesainya suatu

pekerjaan.

“Al-Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada kami,

(katanya) Wahb ibn Sa’id ibn Athiyyah al-Salamiy telah memberitakan

kepada kami, (katanya) Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah

memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari

Abdillah ibn Umar dia berkata: Rasulullah Saw. telah berkata: “Berikan

kepada buruh upahnya sebelum kering keringatnya”. (H.R Ibnu Majah)

Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap pelaksanaan

pembayaran upah dengan sistem dhodhos di Desa Cukilan Kecamatan Suruh

Kabupaten Semarang dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk dalam akad

muzara’ah. Selain itu, dapat diketahui bahwa dalam praktiknya tersebut sudah

sesuai dengan akad bagi hasil muzara’ah karena suda terpenuhinya syarat dan

rukunnya.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat

disimpulakan sebagai berikut:

2. Pelaksanaan pembayaran upah di desa Cukilan Kecamatan Suruh

Kabupaten Semarang ini menggunakan sistem dhodhos dengan sistem

bagi hasil setelah pekerjaan yang dibebabkan kepada para buruh tani.

Penulis menyimpulkan bahwa praktik pembayaran upah dengan sistem

dhodhos di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ini

adalah menggunakan akad Muzara’ah. Dimana pemilik sawah

meminjamkan sawahnya untuk dikelola oleh buruh tani atau pekerja yang

mana dari hasil pengelolaan tersebut nantinya sebagai pembayara upahnya

yakni dari bagi hasil setelah panen tiba.

3. Pelaksanaan pembayaran upah dengan system dhodhos di Desa Cukilan

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dalam pandangan hukum Islam

adalah termasuk dalam akad muzara’ah. Selain itu, dapat diketahui bahwa

dalam praktiknya tersebut sudah sesuai dengan akad bagi hasil muzara’ah

karena sudah terpenuhinya syarat dan rukunnya.

B. Saran

1. Buruh Tani

Dalam melaksanakan akad muzara’ah, seharusnya dalam

melakukan akad (perjanjian) hendaklah disertai bukti tertulis, atau dalam

membuat pejanjian (akad muzara’ah) dilaksanakan.

2. Pemilik Sawah

Pemilik sawah diharapkan benar-benar menolong bukan sekedar

melakukan bisnis semata dengan menyerahkan sawahnya kepada petani

utuk dikelola, tapi juga benar–benar memperhatikan (pangerten) terhadap

nasib para buruh tani atau pekerja dengan cara selain membuat perjanjian

yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan Terjemahnya.

BUKU-BUKU

Acmadi, Abu dan Narbu Cholid. 2007. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi

Aksara.

Arikunto, Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.

Jakarta: PT. Rineka Cipta

Boedi, Abdullah. 2014. Metode Penelitian Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka

Setia.

Dahlan, Abdul Aziz eds, et.al.. 2002. Suplemen Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ikrar

Mandiri Abadi.

Dewi, Gemala. 2005. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Hadi, Sutrisno. 1991. Metodologi Research. Yokyakarta: Andi Offset.

Handayani, Ika Nur. 2012. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon

(Studi Kasus Di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen Kec. Gemolong

Kab. Sragen). Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut

Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama,

Hasan, M. Ali. 2003. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Ed. 1 Cet. 1.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kountur, Roeny. 2004. Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis.

Jakarta: PPM.

Maloeng, Lexy J. 2008 Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Muhammad. 2009. Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan

teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah).

Yogyakarta: UII Press.

Nawawi, Ismail. 2012. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia

Indonesia.

Pelangi, Tim Laskar. 2013. Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis

Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi. Lirboyo Kediri: Lirboyo Press.

Ridwan, Muhammd. 2007. Konstruksi Bank Syariah di Indonesia. Yogyakarta:

Pustaka SM,.

Sudarsono. 1992. Kamus Hukum Islam. Jakarta: RinekaCipta.

Sudarsono. 2001. Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta. Cet: 2.

Suhenda, Hendi. 2007. Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suhendi, Hendi. 2002. Fikih Muamalah Membahas Ekonomi Islam. Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada.

Suhendi, Hendi. 2002. Fikih Muamalah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Suhendi, Hendi. 2002. Fiqih Muamalah. Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada.

Syafe’i, Rachmat. 2004. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.

Wiroso. 2005. Jual Beli Murabahah. Yogyakarta: UII Prees.

Ya’qub, Hamzah. 1992. Kode Etik Dagang Menurut Islam. Bandung:

Diponegoro.

INTERNET

www.dsnmui.or.id Peraturan DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/ 2000 Tentang

Pembiayaan Musyarakah.

www.dsnmui.or.id Peraturan DSN-MUI Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang

Pembiayaan Ijarah.

www.dsnmui.or.id Peraturan DSN MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang

Akad Ju’alah.

digilib.uin-suka.ac.id diakses pada 25 Agustus 2017.

library.walisaongo.a.id diakses pada 25 Agustus 2017.

http://www.dsnmui.or.id/



BIOGRAFI PENULIS

Nama : INTAN FADHILAH

Tempat Tanggal Lahir : Kab. Semarang 1996

Alamat : Pandean, Suruh, Rt 02 Rw 02 Kab. Semarang

e-mail : [email protected]

No Hp : 085640880288

Riwayat pendidikan :

1. TK Bustanul alfal , Lulus tahun 2001

2. SD Muhammadiyah suruh, Lulus tahun 2007

3. SMP Islam Plus Bina Insani Susukan, Lulus Tahun 2010

4. SMA Islam Plus Bina Insani, Lulus tahun 2013

5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

mailto:[email protected]

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYAR IAH FAKULTAS SYARI’AH...

Documents

Transcript of JURUSAN HUKUM EKONOMI SYAR IAH FAKULTAS SYARI’AH...