JUKNIS PS (Pemetaan Swadaya)
-
Upload
dede-heriadi -
Category
Documents
-
view
345 -
download
9
Transcript of JUKNIS PS (Pemetaan Swadaya)
PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya i
PETUNJUK TEKNIS
PEMETAAN SWADAYA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum
ii PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya PLPBK
PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya i
DAFTAR ISI
BAB 1 KETENTUAN UMUM | 1 1.1. Pengertian | 2 1.2. Persyaratan | 2 1.3. Jenis peta rona/kondisi eksisting | 3
BAB 2 LANGKAH‐LANGKAH PELAKSANAAN PEMETAAN SWADAYA | 7
2.1. Persiapan Pemetaan Swadaya | 8 2.2. Pelaksanaan Pemetaan Swadaya | 9 2.3. Kisi‐kisi Laporan Rona Awal Wilayah Kelurahan dan Kawasan Prioritas Permukiman Miskin |
12 2.4. Langkah‐Langkah | 13
iv PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya PLPBK
PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya 1
BAB 1 KETENTUAN UMUM
2 PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya
1.1. Pengertian Pemetaan Swadaya adalah seluruh rangkaian kegiatan survey pengumpulan data potensi dan persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan yang berbasis kawasan dan ruang (spatial) wilayah kelurahan dan kawasan prioritas permukiman miskin, pemetaan swadaya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil survey disajikan dalam peta‐peta tematik, sebagai bahan dasar perumusan perencanaan pembangunan RPLP dan RTPLP.
1.2. Persyaratan a. Menindaklanjuti dan melengkapi hasil kesepakatan Refleksi Perkara Kritis (RPK),
khususnya terkait kesepakatan kawasan permukiman miskin b. Melengkapi produk pemetaan swadaya yang dihasilkan melalui siklus (reguler)
P2KP/PNPM MP menjadi hasil Pemetaan Swadaya yang berbasis ruang (spatial) dan kawasan. Hasil Pemetaan Swadaya tersebut disajikan pada peta‐peta tematik sesuai kebutuhan
c. Ada kemauan masyarakat untuk melakukan kegiatan Pemetaan Swadaya d. Tersedia atau dapat diadakan peta dasar dan penggunaan lahan eksisting berskala
1:5000 untuk wilayah kelurahan dan 1 : 1.000 untuk kawasan prioritas permukiman miskin
e. Tersedia peta‐peta sarana dan prasarana Kelurahan f. Tersedia dokumen PJM Pronangkis yang dihasilkan melalui siklus P2KP/PNPM g. Terbentuknya tim survey (PS) yang melibatkan UPL, perangkat kelurahan, Tim Inti
Perencanaan dan kelompok peduli lainnya (relawan) yang tergabung dalam pokja (tata ruang dan lingkungan, permukiman, sarana & prasarana, ekonomi, kelembagaan dan pokja lainnya yang dapat ditambah jumlahnya sesuai kebutuhan)
h. Adanya dukungan/bantuan dari Pemerintah kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemetaan Swadaya, yaitu:
Bantuan pengadaan peta dasar, peta rencata tata ruang dan kebijakan‐kebijakan pembangunan
Bimbingan teknis pelaksanaan Survey data/pemetaan swadaya
Menyelenggarakan forum konsultasi Tim Teknis/Pokja Teknis ditingkat Kabupaten/ Kota untuk menyepakati proses dan hasil‐hasil Pemetaan Swadaya ditingkat Kelurahan selaras dengan rencana‐rencana dan kebijakan pembangunan Kabupatren/Kota
Meneyelenggarakan kegiatan sosialisasi/uji publik hasil Pemetaan Swadaya ditingkat Kabupaten/Kota
i. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan uji publik hasil pemetaan swadaya lengkap ditingkat Kelurahan, agar hasil pemetaan swadaya tersebut diketahui dan dipahami masyarakat Kelurahan yang lebih luas.
PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya 3
1.3. Jenis peta rona/kondisi eksisting
Tingkat kedalaman/Skala
Jenis peta
Muatan/materi
A. Kelurahan (1:5000)
1. KK Miskin (PS2) a. Sebaran KK miskin b. Jumlah dan pengelompokkan KK miskin
2. Komunitas/ karakteristik kelompok sosial
a. Sebaran komunitas/ kelompok‐kelompok sosial
b. Karakteristik/budaya komunitas yang mempengaruhi Kehidupan lokal
c. Dominasi sumber matapencaharian setiap komunitas sosial
3. Jumlah penduduk a. Berdasarkan kelompok umur b. Berdasarkan jenis kelamin c. Sebaran penduduk per RT/RW
4. Penggunaan tanah/ pola ruang eksisting
a. Zona/kawasan konservasi/lindung (Luas lahan dan kondisinya) Sempadan Sungai Sempadan pantai Sekitar mata air dll
b. Zona/kawasan Permukiman/ Perumahan (Lokasi, luas, kondisi dan perkembangannya) Permukiman/perumahan teratur Permukiman campuran (mixuse) Permukiman/perumahan heritage Permukiman miskin, namun sarana & prasarana memadai Permukiman/perumahan miskin dengan dengan sarana dan prasarana terbatas
c. Zona/kawasan perdagangan/komersial (lokasi, luas, kondisi dan perkembangannya) Pasar tradisional (pelayanannya) Ruko dll
d. Zona/kawasan home industri e. Zona/kawasan Ruang Terbuka hijau Jalur hijau Taman bermain, ruang publik Hutan kota dll
f. Zona/kawasan pertanian dll g. Identifikasi persoalan & potensi setiap h. zona & kawasan
4 PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya
5. Prasarana dan sarana a. Pelayanan sistem jaringan jalan dan angkutan (internal kelurahan, antar kelurahan dan pelayanan tingkat Kabupaten/Kota
b. Kondisi sistem pelayanan drainase (jenis/klasifikasi, konstruksi, arah aliran, sistem pelayanan dan identifikasi persoalan‐persoalan yang muncul (genangan, banjir dll)
c. Sistem Pelayanan Air Minum (sumber air, kondisi air, kapasitas, sistem distribusi dan retribusi dll
d. Sanitasi Permasalahan dan sistem pengelolaan sampah kelurahan Permasalahan dan sistem pengelolaan air limbah & MCK
e. Fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum)
f. Prasarana & sarana lainnya
6. Kegiatan ekonomi lokal
a. Jenis kegiatan ekonomi lokal/sumber penghidupan
b. Jenis produk utama termasuk jumlah produksinya
c. Tingkat pendapatan masyarakat/ kelompok masyarakat/komunitas
d. Jejaring pemasaran produk lokal e. Kelembagaan pengelolaan ekonomi lokal
7. Kelembagaan sosial/ kearifan lokal
a. Kelompok kekerabatan/komunitas b. Karang Taruna c. Kelompok gotong royong d. Kelompok kelembagaan sosial lainnya
yang mempengaruhi pembangunan kelurahan
8. Rencana‐rencana dan kebijakan pembangunan kelurahan yang mempengaruhi pembangunan Kelurahan
a. Rencana‐rencana tata ruang b. Rencana sistem jaringan jalan dan
angkutan c. Rencana prasarana dan sarana dengan
skala pelayanan kabupaten/Kota/Kawasan/Lingkungan
d. Rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang mempengaruhi pembangunan kelurahan
9. Kawasan potensi/rawan bencana
a. Deliniasi kawasan potensi gempa b. Deliniasi kawasan‐kawasan yang
terindikasi sebagai kawasan terkena dampak bencana Tsunami, banjir dll
c. Indikasi dampak bencana longsor, kebakaran, wabah penyakit dan dampak
PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya 5
perubahan iklim (kekeringan, banjir, rob, wabah penyakit. dll)
10. Identifikasi kegiatan sosial, ekonomi dan fisik lingkungan di wilayah kelurahan yang berbatasan dan terindikasi menimbulkan dampak terhadap perkembangan wilayah kelurahan PLPBK
a. Kegiatan Industri (Limbah pabrik) b. Sampah pasar dan rumah tangga c. Dranase kawasan perumahan (real estate)
yang menimbulkan dampak banjir/genangan)
d. Hiburan malam e. dan kegiatan lainnya
B. Kawasan Prioritas Permukiman Miskin
(1:1000)
1. Karakteristik sosial budaya & kebiasaan kebiasaan masyarakat miskin
a. Jumlah KK miskin b. Permasalahan sosial kawasan prioritas c. Potensi aktifitas/kebiasaan
masyarakat/kearifan lokal, sebagai modal sosial (social capital)
2. Pola ruang a. Perumahan (luas tanah dan persil bangunan)
b. Jenis bangunan c. Fasilitas sosial ekonomi (jenis, jumlah,
kondisi) d. Ruang publik/RTH (taman bermain anak,
taman lingkungan, taman edukasi dll) e. Identifikasi kawasan‐kawasan fungsional
disekitar kawasan prioritas yang terindikasi menimbulkan dampak perkembangan kawasan prioritas permukiman miskin
2. Pola tata letak bangunan eksisting
a. Jumlah dan kepadatan bangunan b. kondisi bangunan c. Kerapatan dan ketinggian bangunan
3. Status kepemilikan tanah dan bangunan kawasan prioritas permukiman miskin
a. Status kepemilikan tanah (legalitas) b. Status kepemilikan bangunan c. Permasalahan dan solusi penyelesaian
aspek pertanahan dan kepemilikan bangunan
4. Prasaranan dan sarana
a. Jaringan jalan, drainase dan pola sirkulasi kendaraan Kondisi dan dimensi jalan dan drainase Fungsi pelayanan jaringan jalan Pola sirkulasi kendaraan (internal dan eksternal)
b. Sistem pelayanan air minum
6 PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya
Sumber air minum Kondisi/kualitas air Kapasitas pelayanan Kondisi sistem pelayanan jaringan air minum Ketersediaan potensi sumberdaya air
c. Sanitasi Kondisi pengelolaan sampah jumlah produksi dan jenis sampah Permasalahan/dampak negatif dari pengelolaan sampah eksisting Kondisi sistem pengelolaan limbah rumah tangga (termasuk MCK)
d. Jumlah dan kondisi bangunan fasilitas sosial dan pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, balai warga dan fasilitas pelayanan sosial lainnya)
e. Fungsi dan cakupan pelayanan serta sistem pengelolaan fasilitas sosial
f. jenis fasilitas kegiatan ekonomi (warung, toko, pasar tradisional, ruko, home industri dan fasilitas ekonomi lainnya)
g. Fungsi pelayanan setiap jenis fasilitas kegiatan ekonomi
h. Luas lahan dan kondisi bangunan kegiatan ekonomi
i. kondisi jejaring pemasaran produk home industri
j. Kondisi kelembagaan pengelolaan kegiatan ekonomi
5. Identifikasi kegiatan disekitar kawasan prioritas yang mempengaruhi perkembangan pembangunan kawasan prioritas permukiman miskin
a. Perumahan (real estate) b. Terminal angkutan umum c. Industri dan pasar d. Hiburan malam e. dan aktiifitas lain yang terindikasi
menimbulkan dampak negatif
Catatan: a. Data‐data diatas perlu dilengkapi dan disesuaikan dengan kondisi wilayah Kelurahan dan kawasan
prioritas permukiman miskin b. Permasalahan dan potensi sosial, ekonomi, lingkungan/fisik dan kelembagaan diwilayah
kelurahan dan kawasan prioritas tercatat lengkap dan dsajikan dalam peta‐peta rona/kondisi eksisting
c. Hubungan sebab akibat dari munculnya permasalahan/persoalan termasuk pengembangan potensi terindentifikasi secara komprehensif/menyelurh
PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya 7
BAB 2 LANGKAH‐LANGKAH PELAKSANAAN
PEMETAAN SWADAYA
8 PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya
Kegiatan pemetaan/survey swadaya merupakan tahap awal penyusunan RPLP dan RTPLP yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil pemetaan swadaya, laporan PS disebut laporan Rona Awal Wilayah Kelurahan dan Kawasan Prioritas Permukiman Miskin. Hasil Pemetaan Swadaya merupakan data dasar untuk analisis, perumusan gagasan/visi dan penyusunan RPLP & RTPLP yang selaras dengan rencana‐rencana dan kebijakan pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota.
2.1. Persiapan Pemetaan Swadaya Kegiatan Pelaku Hasil Keterangan
1. Pembentukan Pokja PS ( tata ruang, permukiman dan lingkungan, prasarana dan sarana, kegiatan ekonomi lokal, kelembagaan dan pokja‐pokjha lain yang dibentuk sesuai kebutuhan)
Pelaksana: UPL, TIPP, TAPP & perangkat Kelurahan. Peserta: Semua relawan dan kelompok peduli yang mendaftar sebagai pokja PS.Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator Kelurahan
Pokja PS terbentuk sesuai kebutuhan
Pokja PS disosialisasikan untuk diketahui masyarakat
Proses pembentukan pokja PS secara transparan dengan melibatkan sebanyak‐banyaknya relawan/masya‐ rakat kelurahan
2. Pengadaan peta dasar & peta penggunaan tanah eksisting (land use)
Pelaksana: TAPP & Tim Teknis Peserta: UPL, TIPP & Perangkat Kelurahan Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator
Peta dasar Kelurahan dengan skala 1: 5000
Peta dasar Kawasan Prioritas Permukiman Miskin dengan skala 1:1000
Sumber Peta dasar: Bakosurtanal/ Kantor pertanahan/ Dinas Tata Ruang/Bapeda Kabupaten/Kota
Google map
3 Pengumpulan hasil PS sebelumnya (reguler) dan PJM nangkis Kelurahan
Pelaksana: TAPP Peserta: UPL, TIPP Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator Kelurahan
Hasil PS & PJM Nangkis tersedia
Peserta memahami hasil PS perlu dilengkapi/disempurnakan
Review hasil PS dan PJM nangkis untuk melengkapi data‐data & Peta‐ tematik untuk menyusun RPLP dan RTPLP
4 Serangkaian pelatihan Pemetaan Swadaya
Pelaksana: TAPP & Tim teknis Peserta: UPL, TIPP dan Seluruh Pokja Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator
Pokja paham pelaksanaan PS
TAPP, UPL dan TIPP siap mendampingi pokja dalam melaksanakan PS
Tersusunya rencana kerja dan jadwal
Pelatihan Transek dan praktek lapang
Tim teknis Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan bimbingan teknis Kegiatan
PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya 9
Kegiatan Pelaku Hasil Keterangan
pelaksanaan PS Pemetaan Swadaya
5 Sosialisasi hasil pelatihan PS
Pelaksana: TAPP Peserta: UPL, TIPP dan Seluruh Pokja Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator
Masyarakat mengetahui proses pelaksanaan Pemetaan Swadaya
Sosialisasi diselenggarakan dengan cara‐cara yang mudah dipahami masyarakat
2.2. Pelakasanaan Pemetaan Swadaya Kegiatan Pelaku Hasil Keterangan
1. Penyusunan ceklist data , rencana kerja survey, pembagian tugas dan wilayah kerja setiap pokja dan mempersiapkan peralatan survey
Pelaksana: UPL, TIPP, TAPP & perangkat Kelurahan. Peserta: Semua relawan/ pokja PS. Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator Kelurahan
Ceklist data rencana kerja telah selesai
Pembagian kerja disepakati
Alat tulis, alat ukur/meteran, kamera, peta dasar dan land use/penggunaan tanah eksisting telah tersedia dan terdistribusi kesetiap pokja
Terpenuhinya dukungan awal pelaksanaan kegiatan pemetaan swadaya
2. Melakukan transek dan pengamatan lapang a. Wilayah Kelurahan, mengamati dan mencatat: Permasala‐han dengan tingkat kedalaman kawasan/ zoning kondisi sistem pelayanan sarana dan prasarana tingkat kelurahan atau wilayah
Pelaksana: BKM dan Lurah didampingi TAPP dengan dukungan Tim teknis Peserta: UPL, TIPP dan seluruh relawan/pokja PS Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator
Potensi dan permasalahan wilayah kelurahan teridentifikasi lengkap dan disajikan dalam peta survey
Potensi dan permasalahan kawasan prioritas permukiman miskin tercatat detail/rinci dan terukur serta disajikan dalam peta survey
Setiap pokja wajib melengkapi catatan‐catatan peta‐peta survey dengan foto‐foto yang menggambar‐ kan permasalahan dan potensi wilayah Kelurahan dan kawasan prioritas
Pelaksanaan survey diselesaikan sesuai jadwal yang disepakati
Tim teknis berkewajiban memberikan bimbingan teknis dan mengawasi
10 PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya
Kegiatan Pelaku Hasil Keterangan
yang lebih luas (pelayanan kabupaten/ kota)
b. Kawasan prioritas permukiman miskin mengamati dan mencatat permasalahan dan potensi yang lebih detail/rinci dan terukur
pelaksanaan kegiatan Pemetaan Swadaya
3 Melakukan rembug pokja PS untuk menyelaraskan/menyatukan hasil pengamatan lapang
Pelaksana: UPL, TIPP, TAPP dan perangkat kelurahan Pesrta: seluruh pokja PS dan relawan Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator Kelurahan
Permasalahan dan potensi yang teridentifikasi oleh pokja telah diselaraskan/disatu‐kan
Sebab‐akibat munculnya permasalahan dan bagaimana mengembangkan potensi dalam kerangka penanganan kemiskinan telah disepakati
Temuan hasil survey telah diselaraskan dengan hasil PS (reguler)dan PJM nagkis kelurahan
Hasil pemetaan swadaya disepakati bersama
4 Penyajian hasil PS kedalam peta‐peta tematik digital dan skalatis yang dilengkapi foto‐foto kondisi eksisting
Pelaksana: TAPP dan relawan Peserta: UPL, TIPP dan Seluruh Pokja Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator Kelurahan
Peta‐peta tematik telah diselesaikan lengkap dan baik dan siap digunakan sebagai alat analisis perencanaan wilayah kelurahan dan kawasan prioritas permukiman miskin
Peta tematik Kelurahan disajikan dengan skala ketelitian 1:5000 atau 1:10.000
Peta tematik kawasan prioritas permukiman miskin disajikan
PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya 11
Kegiatan Pelaku Hasil Keterangan
pada peta dengan skala ketelitian 1:1000
5 Sosialisasi awal hasil pemataan swadaya
Pelaksana: BKM dan Lurah didampingi TAPP Peserta: UPL, TIPP dan Seluruh Pokja Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator
Masyarakat mengetahui proses pelaksanaan dan hasil Pemetaan Swadaya
Sosialisasi diselenggarakan dengan cara‐cara yang mudah dipahami masyarakat
6 Melakukan konsultasi untuk menyepakati hasil PS dengan tim teknis/pokja PLPBK, melalui forum konsultasi ditingkat Kabupaten/Kota
Pelaksana: TKPKD Kabupaten/Kota Peserta: SKPD, Tim teknis/pokja PLPBK, BKM, UPL, TIPP, TAPP, Pokja PS, perangkat Kelurahan dan Kecamatan serta KBP dan kelompok peduli lainnya Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator
Hasil Pemetaan swadaya telah diselaraskan dengan kebijakan dan rencana‐rencana pembangunan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan‐kelurahan yang berbatasan
Hasil PS disepakati ditingkat Kabupaten Kota
Hasil kesepakatan wajib diketahui disepakati penentu kebijakan pembangunan ditingkat Kabupaten/Kota ( Kepala dinas, Ketua Bapeda dan Bupati/Walikota)
7 Finalisasi hasil Pemetaan Swadaya
Pelaksana: BKM, Lurah didampingi TAPP dan Tim teknis Peserta: UPL, TIPP, Pokja PS dan perangkat Kelurahan Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator
Hasil Pemetaan Swadaya telah memasukkan hasil‐hasil kesepakatan forum konsultasi ditingkat kabupaten/Kota
Finalisasi dilakukan dengan bimbingan dan persetujuan tim teknis
Peta‐peta tematik hasil PS disajikan lengkap, informatif,kreatif dan mudah dipahami masyarakat
8 Lokakarya/Sosia‐lisasi akhir hasil Pemetaan Swadaya ditingkat Kelurahan
Pelaksana: UPL, TIPP, TAPP dan perangkat Kelurahan Peserta: Pokja PS dan Kelompok peduli Kelurahan Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator
Hasil Pemetaan Swadaya diketahui, dipahami dan disepakati masyarakat, khususnya warga miskin di Kelurahan dan Kawasan Prioritas (Seluruh warga PS2)
Sosialisasi kepada warga miskin, sebaiknya dilakukan secara terpisah dan langsung (door to door), sebagai antisipasi munculnya dominasi pengaruh kesepakatan warga non miskin
9 Sosialisa/desiminasi akhir hasil Pemetaan
Pelaksana: TKPKD/Tim Teknis Peserta: Bupati/Walikota,
Hasil Pemetaan Swadaya dipahami dan disepakati jajaran
Sosialisasi/desi‐minasi diselenggarakan
12 PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya
Kegiatan Pelaku Hasil Keterangan
Swadaya ditingkat Kabupaten/Kota
SKPD, BKM & UP‐UP, Lurah, TIPP didampingi TAPPdan Kelompok peduli lainnya/KBP Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator
SKPD/Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam bentuk Lokakarya, Bazar dll
Kegiatan sosialisasi ini bagian dari even pemasaran sosial
2.3. Kisi‐kisi Laporan Rona Awal Wilayah Kelurahan dan Kawasan Prioritas Permukiman Miskin a. Laporan rona awal disusun berdasarkan kesepakatan hasil pemetaan swadaya dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan/dokumen perencanaan RPLP dan RTPLP b. Rona awal merupakan narasi/deskripsi kondisi eksisting wilayah Kelurahan dan kawasan prioritas
yang mengungkap berbagai permasalahan dan potensi sosial, ekonomi, lingkungan /fisik dan kelembagaan pembangunan kelurahan secara lengkap, ringkas dan informatif. Rona awal sekurang‐kurangnya menyajikan:
Narasi dan petabatas wilayah Kelurahan dan kawasan prioritas permukiman miskin
Narasi dan peta tematik sebaran warga miskin
Narasi karakteritik sosial komunitas diwilayah Kelurahan dan Kawasan Prioritas Permukiman miskin (karakteristik negatif maupun positif)
Narasi dan Peta sebaran kegiatan ekonomi lokal dan Kelembagaannya
Narasi dan peta permasalahan kegiatan ekonomi rumah tangga (sumber penghidupan dan kehidupan)
Narasi dan peta permasalahan dan potensi penggunaan lahan/pola ruang wilayah Kelurahan (kawasan/zona permukiman, perdagangan/komersial, home industri, pertanian dan penggunaan lahan lainnya). Identifikasi juga permasalahan‐permasalahan penggunaan lahan disekitar wilayah Kelurahan yang akan menimbulkan dampak terhadap perkembangan kelurahan PLPBK
Narasi dan peta permasalahan dan potensi pengembangan sarana & prasarana
Narasi dan peta permasalahan Ruang terbuka Hijau dan Ruang Publik
Narasi dan peta daerah rawan bencana Narasi dan peta status kepemilikan lahan dan bangunan
Narasi karakteristik sosial dan peta sebaran warga miskin dikawasan prioritas permukiman miskin
Narasi karakteristik/kondisi tata letak bangunan dikawasan prioritas permukiman miskin (kondisi bangunan, kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, luas lahan dan lokasi sebaran bangunan perumahan
Narasi karakteristik kegiatan ekonomi dikawasan permukiman miskin (sumber penghidupan dan kehidupan)
Narasi karakteristik dan peta permasalahan sarana dan prasarana kawasan prioritas c. Deskripsi rona awal yang menguraikan persoalan/permasalahan selanjutnya digunakan sebagai
bahan dasar kegiatan analisis dan perumusan visi/gagasan pembangunan Kelurahan dan kawasan prioritas permukiman miskin
d. Antisipasi terjadinya ketidaksesuaian/penyimpangan materi rona awal dengan isi kesepakatan hasil pemetaan swadaya ditingkat Kelurahan dan Kabupaten/Kota.
PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya 13
Kegiatan Pelaku Hasil Keterangan
A TAHAP PERSIAPAN
1 Orientasi PLPBK tingkat provinsi
Pelaksana: TKPKD Prov Peserta : TKPKD Kota/Kab, Walikota/Bupati, DPRD Kota/Kab Fasilitator: Satker & KMW
Anggota TKPKD Prov memiliki pemahaman yang sama mengenai PLPBK
2 Serangkaian lobby ke perangkat pemkot/kab serta kelompok strategis
Pelaksana: KMW/Korkot Peserta : Walikota/Bupati, ketua DPRD, pejabat kota/kabupaten, tokoh formal dan informal yang berpengaruh/strategis Fasilitator: Satker Kota/kab
Kelompok peduli PLPBK tingkat kota/kabupaten terbangun
Penggerak‐penggerak PLPBK di tingkat kota mulai muncul dan menyadari PLPBK akan segera berlangsung di kota/kab masing2
3 Pemberitaan ke media masa
Pelaksana: KMW/Korkot Peserta : Media cetak, elektronik Fasilitator: Satker Kota/kab
Media cetak dan elektronik paham PLPBK
Media cetak dan elektronik tahu dan sadar bahwa PLPBK sedang berlangsung di kota/kab mereka
Media cetak menyebarluaskan bahwa akan segera ada lokakarya orientasi di kota/kabupaten ybs
Lihat format yg disediakan
4 Orientasi PLPBK tingkat kota/kabupaten
Pelaksana: TKPKD Kota/KabPeserta : SKPD, Wakil DPRD, Camat, tokoh‐tokoh strategis, Forum BKM/LKM Fasilitator: Satker Kota/kab, Korkot
Perangkat Pemda, DPRD, tokoh‐tokoh strategis, Forum BKM memiliki pemahaman yang sama tentang PLPBK
Pelaku kota paham apa yg harus dilakukan untuk mensukseskan PLPBK
Upayakan yang akan berbicara mengenai substansi adalah tokoh dari Provinsi atau dari pusat
5 Jumpa pers hasil lokakarya
Pelaksana: TKPKD Kota/KabPeserta : Media cetak, elektronik Fasilitator: Satker Kota/kab, Korkot
Media komunikasi siap menyebar‐luaskan PLPBK
6 Pembentukan Pokja Teknis PLPBK
Pelaksana: TKPKD Kota/KabPeserta : SKPD, para pemeduli, Forum BKM. Fasilitator: Satker
Pokja Teknis PLPBK Kota/Kab terbentuk
Pokja Teknis paham tupoksinya
Dilakukan di tingkat kota/kabupaten dan dimungkinkan krn sdh mulai
14 PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya
Kegiatan Pelaku Hasil Keterangan
Kota/kab, Korkot
banyak warga kota/profesional yg peduli (lihat langkah ke 5)
7 Sosialisasi terbentuknya Pokja Teknis PLPBK
Pelaksana: TKPKD Kota/KabPeserta : Warga kota/kab, Forum BKM. Fasilitator: Satker Kota/kab, Korkot
Kehadiran Pokja Teknis PLPBK disadari oleh kota/kab
Legitimasi Pokja Teknis PLPBK meningkat
8 Jumpa pers tentang PLPBK dan terbentuknya Pokja Teknis PLPBK
Pelaksana: TKPKD Kota/KabPeserta : Media cetak dan elektronik. Fasilitator: Satker Kota/kab, Korkot
Media sadar kota/kab dapat PLPBK
Kehadiran Pokja Teknis makin dipahami
9 Sosialisasi PLPBK tingkat kota/kab
Pelaksana: TKPKD Peserta : Masyarakat kota/kab, Forum Kota BKM/LKM Fasilitator: Tim Korkot
Warga kota/kabupaten mengetahui adanya PLPBK
Dilakukan di tingkat kota/kabupaten bila ada min 1 kel di kota tsb meskipun mungkin yg lain tersebar di ibu kota kecamatan
10 Kunjungan media ke lokasi PLPBK
Pelaksana: Fokum Kota BKMPeserta : Wartawan media cetak dan elektronik Fasilitator: Tim Korkot
Dunia media masa paham pembangunan berbasis masyarakat sedang berlangsung di kota/kabupaten bersangkutan
11 Pemberitaan ke media masa akan adanya lokakarya orientasi PLPBK di kecamatan
Pelaksana: TKPKD Kota/KabPeserta : Media cetak dan elektronik. Fasilitator: Satker Kota/kab, Korkot
Dunia media paham ada gerakan sitematik pembangunan berbasis komunitas
Media masa menyebarkan berita akan adanya lokakarya PLPBK di kecamatan
12 Orientasi PLPBK tingkat kecamatan
Pelaksana: Camat Peserta : Lurah/Kades, perangkat kecamatan, PJOK, tokoh strategis sekecamatan Fasilitator: Tim Korkot
Perangkat kecamatan, Lurah/Kades, tokoh strategis memiliki pemahaman yang sama tentang PLPBK
Camat dan perangkatnya siap membantu pelaksanaan PLPBK
PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya 15
Kegiatan Pelaku Hasil Keterangan
13 Orientasi PLPBK tingkat kelurahan
Pelaksana: Lurah/Kades Peserta : Perangkat kelurahan, RT, RW kelurahan terpilih, tokoh strategis kelurahan Fasilitator: Tim Fasilitator
Perangkat kelurahan/desa, RT, RW dan tokoh strategis kelurahan terpilih memiliki pemahaman yang sama tentang PLPBK
Kelurahan terpilih siap melaksanakan PLPBK
14 Serangkaian lobby ke tokoh strategis kelurahan/desa
Pelaksana: Lurah/Kades Peserta : Tokoh‐tokoh strategis, pemeduli kemiskinan, berbagai kader/relawan yg sdh ada Fasilitator: Tim Fasilitator
Tokoh‐tokoh masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang PLPBK
Tokoh‐tokoh masyarakat siap mensukseskan PLPBK
15 Pebentukan /pengukuhan Tim Relawan (Relawan ini dpt yang baru atau yg sdh lama ada)
Pelaksana: BKM dan Lurah. Peserta : Calon relawan dan relawan yang telah ada di PNPM Fasilitator: Tim Fasilitator
Terbentuk tim relawan/kader
Tupoksi relawan/kader sdh dirumuskan
16 Sosialisasi pengukuhan relawan melalui media warga
Pelaksana: BKM dan Lurah. Peserta : Warga masyarakat kelurahan Fasilitator: Tim Fasilitator
Warga kelurahan sadar akan adanya tim relawan PLPBK
17 Penguatan kapasitas relawan
Pelaksana: Korkot. Peserta : Relawan yang telah diangkat Fasilitator: BKM, Tim Fasilitator
Tim Relawan mendapat bekal cukup untuk memulai dgn kegiatan PLPBK
Lihat GBPP yang disediakan
18 Revitalisasi Tim Perencana Partisipatif menjadi TIPP
Pelaksana: BKM dan Lurah. Peserta : Masyarakat, TPP (Tim Perencana Partisipatif yang sdh ada selama pelaksanaan PNPM sebelumnya) Fasilitator: Tim Fasilitator
TIPP terbentuk
TIPP memahami tupoksi mereka
TIPP memiliki rencana kerja termasuk kebutuhan tenaga ahli pendamping dan anggaran biaya yang dibutuhkan
Koordinator BKM/LKM sebaiknya tidak menjadi anggota TIPP sehingga tetap obyektif utk melakukan supervisi
19 Sosialisasi TIPP Pelaksana: BKM dan Lurah. Peserta : Warga masyarakat kelurahan Fasilitator: Tim Fasilitator
Warga kelurahan sadar TIPP sdh terbentuk
Warga kelurahan paham garis besar tupoksi TIPP
Harus dijelaskan perbedaan mendasar TIPP dengan TPP yg sdh terbentuk di PNPM sebelumnya
16 PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya
Kegiatan Pelaku Hasil Keterangan
20 Penguatan Kapasitas TIPP
Pelaksana: BKM/LKM dan Lurah Peserta: anggota TIPP Fasilitator: Tim Fasilitator
TIPP paham konsep dan mekanisme pelaksanaan kegiatan PLPBK
TIPP mampu mengorganisasi masyarakat untuk melakukan perencanaan partisipatif
21 Perekrutan Tenaga/Tim ahli Perencanaan dan Pemasaran (TAPP)
Pelaksana: TIPP, BKM, Lurah Peserta: Calon Tenaga Ahli Fasilitator: Tim Fasilitator, Tim Korkot
TAPP terpilih
SPK TAPP telah ditandatangani oleh BKM dan Lurah
Lihat TOR dan SPK yg sdh disediakan
22 Refleksi kemiskinan & perkara kritis di kawasan permukiman miskin tingkat kelurahan
Pelaksana: TIPP Peserta: TAPP, BKM, perangkat kelurahan dan warga masyarakat. Fasilitator: Tim Fasilitator, Tim Korkot
Karakteristik kemiskinan ditemukenali dan disepakati
Kriteria kawasan permukiman kumuh, padat dan miskin dikelurahan di temukan dan disepakati
Kebutuhan tenaga ahli pendamping yang masih dibutuhkan disepakati bersama
Berbagai perkara kritis bukan hanya kemiskinan menjadi bahan kajian selama refleksi termasuk bencana bila ada
23 Sosialisasi hasil RPK
Pelaksana: TIPP Peserta: Warga masyarakat kelurahan. Fasilitator: Tim Fasilitator, Tim Korkot/Askot Mandiri
Warga masyarakat sadar berbagai perkara kritis yang dihadapi kelurahan
Perlu disebar luaskan melalui berbagai media termasuk media warga
24 Forum konsultasi 1 Pembekalan oleh Pemda (renc makro kota, criteria padat, kumuh dan miskin serta strategi penanganan kumuh)
Pelaksana: Pokja Teknis PLPBK Peserta : TAPP, TIPP, BKM, Lurah, Camat, dan kelompok peduli Fasilitator: Tim Fasilitator, Tim Korkot
Tim PLPBK kelurahan/desa paham tentang : Rencana makro kota,
kriteria padat, kumuh dan miskin
Rencana garis besar penanganan kawasan kumuh
Dalam forum konsultasi 1 dimana TIPP beru terbentuk maka utamanya adalah pembekalan dari pemda dan dilanjutkan dengan dialog yang diawali dengan paparan hasil RPK dan dilanjutkan dengan diskusi
PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya 17
Kegiatan Pelaku Hasil Keterangan
25 Sosialisasi input Pemda
Pelaksana: BKM/LKM dan Lurah Peserta : Warga masyarakat kelurahan Fasilitator: Tim Fasilitator, Tim Korkot
Warga sadar TIPP sdh mendapat bekal dari Pokja Teknis Warga paham pokok‐pokok pembekalan
Masukan dari pemda harus disebar luaskan melalui berbagai media termasuk media warga, sehingga masyarakat sadar akan batasan‐batasan dalam menata kembali permukiman mereka.
B TAHAP PERENCANAAN
1 Pembentukan tim PS
Pelaksanan: BKM dan LurahPeserta: Kelompok peduli dan relawan/kader Fasilitator: Tim fasilitator kelurahan
Tim PS terbentuk termasuk pembagian tugas kelompok kerja masing‐masing
Tupoksi Tim PS tersusun
Lihat Juknis PS
2 Penyiapan Tim PS (penyiapan tim, bahan dan perlengkapan PS)
Pelaksanan: BKM dan LurahPeserta:TAPP, TIPP, UP‐UP, perangkat kelurahan, kelompok peduli lokal dan relawan/kader Fasilitator: Tim fasilitator kelurahan
Tim PS paham tupoksinya dan siap melaksanakan tugas
Tersusunnya rencana kerja dan anggaran biaya PS
Tersedianya peralatan dan perlengkapan survey swadaya termasuk peta peta yang dibutuhkan (paling tidak peta dasar tersedia)
Harus dipahamkan kepada semua pelaku bahwa PS adalah awal kegiatan perencanaan, untuk mengumpulkan data‐data yg dibutuhkan Lihat Juknis PS
3 Review PS dilanjutkan dgn penyempurnaan
Pelaksanan: BKM dan LurahPeserta:TAPP, TIPP, UP‐UP, perangkat kelurahan, kelompok peduli lokal dan relawan/kader Fasilitator: Fasilitator kelurahan
Kekurangan hasil PS yang ada telah didata.
Hasil PS yang ada disajikan kedalam peta‐peta tematik sesuai standar perpetaan perencanaan dan siap disempurnakan
Review ini diperlukan untuk dapat melihat informasi apa saja yang masih dibutuhkan. Lihat Juknis PS
4 Sosialisasi hasil review PS
Pelaksanan: TAPP, TIPP Peserta: Lurah, BKM dan warga kelurahan. Fasilitator: Fasilitator kelurahan
Warga kelurahan paham butir‐butir apa saja yang masih perlu dicari/didata.
Lihat Juknis PS
5 Pelaksanaan PS utk
Pelaksanan: TAPP, TIPP Peserta: warga masyarakat
Potensi dan persoalan‐persoalan sosial, ekonomi
Lihat Juknis PS harus selalu
18 PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya
Kegiatan Pelaku Hasil Keterangan
penyempurnaan PS sebelumnya (pendataan, kondisi, potensi, persoalan)
Fasilitator: Askot CD, Infra dan atau urban planner dan Tim fasilitator kelurahan
dan lingkungan di tataran kelurahan dikenali dan didokumentasi (termasuk peta social budaya dalam pengambilan keputusan publik)
Karakteristik kawasan permukiman kumuh, padat dan miskin dikenali dan didokumentasi
Lokasi kawasan dgn resiko bencana dikenali dan didokumentasi
Hasil penyempurnakan PS disajikan dlm teks, grafik dan peta
diingat PS sebagai pendataan untuk masukan perencanaan RPLP dan RTPLP
6 Sosialisasi hasil PS (lokakarya / bazzar pembangunan)
Pelaksanan: TAPP, TIPP Peserta: Lurah, BKM dan warga kelurahan. Fasilitator: Fasilitator kelurahan
Hasil PS diketahui dan dipahami Lurah, BKM, perangkat kelurahan dan masyarakat
Daftar umpan balik dari berbagai pihak untuk penyempurnaan PS
Disini sebenar sdh dapat dimulai dengan proses pemasaran gagasan.
7 Finalisasi laporan PS
Pelaksana: TAPP dan TIPP yang Fasilitator: Tim Fasilitator kelurahan
Tersusunnya laporan hasil PS/rona wilayah kelurahan (teks, grafik dan peta)
Jangan lupa transfer semua informasi dalam peta
8 Forum konsultasi 2 Hasil PS dan lokasi kawasan prioritas
Pelaksana: Pokja Teknis PLPBK Peserta : TAPP, TIPP, BKM, Lurah, Camat, dan kelompok peduli Fasilitator: Tim Fasilitator dan Tim Korkot
Hasil PS dipahami oleh para SKPD dan disepakati ditingkat Kabupaten/Kota
Lokasi prioritas disepakati
Pokok pokok penataan kembali disegarkan kembali dan disepakati
9 Sosialisasi hasil konsultasi 2
Pelaksanan: TAPP, TIPP Peserta: Warga kelurahan. Fasilitator: Fasilitator kelurahan
Warga sadar bahwa lokasi prioritas sdh ditentukan
Warga paham pokok‐pokok hasil PS
10 Serangkaian rembug/diskusi penggalian visi dan gagasan penataan kembali
Pelaksana: TAPP, TIPP Peserta: Kelompok‐kelompok warga masyarakat, perempuan dan laki‐laki Fasilitator: Tim Korkot dan
Berbagai gagasan, visi, harapan masyarakat dari berbagai unsur didokumentasikan
Berbagai gagasan, visi, harapan di bahas bersama
Lihat Juknis RPLP/RTPLP
PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya 19
Kegiatan Pelaku Hasil Keterangan
fasilitator kelurahan masyarakat
11 Penyusunan draft RPLP dan RTPLP
Pelaksana: TAPP, TIPP Peserta: BKM, Lurah, kelompok peduli dan Tim PS Fasilitator: Tim Korkot dan fasilitator kelurahan
Draft :
RPLP tersusun dgn lengkap, baik dan benar
Aturan bersama disepakati dan terdokumentasi
Konteks RPLP dan RPJM kelurahan terurai dgn jelas
Kebutuhan kelembagaan terdokumentasi dan disepakati
RTPLP/rencana penanganan kawasan permukiman kumuh, padat dan miskin tersusun lengkap, baik dan benar (sesuai pedoman dan karakteristik kawasan)
Lihat Juknis RPLP/RTPLP dan selalu perhatikan hasil PS, pembangunan visi kelurahan, dsb
12 Sosialisasi draft RPLP, RTPLP dan aturan bersama
Pelaksanan: TAPP, TIPP Peserta: Warga kelurahan. Fasilitator: Fasilitator kelurahan
Draft RPLP, RTPLP dan aturan bersama dipahami warga
Warga mendiskusikan draft tersebut sesuai kebutuhan masing‐masing disetiap kesempatan
13 Serangkaian rembug untuk mendapatkan masukan atas draft yg disusun
Pelaksana: TAPP, TIPP Peserta: Kelompok‐kelompok warga masyarakat, perempuan dan laki‐laki Fasilitator: Tim Fasilitator kelurahan
Draft RPLP, RTPLP dan aturan bersama serta kebutuhan kelembagaan secara garis besar disepakati.
14 Uji publik hasil perencanaan partisipatif/bazaar pembangunan
Pelaksana: TAPP, TIPP Peserta: Warga kelurahan Fasilitator: Tim Korkot dan Tim Fasilitator kelurahan
Masukan final (public editing) terkumpul
Masyarakat kelurahan sepakat dengan RPLP dan RTPLP
15 Forum konsultasi 3 RPLP dan RTPLP
Pelaksana: Pokja Teknis PLPBK Peserta : TAPP, TIPP, BKM, Lurah, Camat, dan kelompok peduli Fasilitator: Tim Fasilitator,
RPLP dan RTPLP di pahami dan disepakati untuk disahkan
Aturan bersama dipahami dan didukung
20 PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya
Kegiatan Pelaku Hasil Keterangan
Tim Korkot
16 Sosialisasi hasil konsultasi 3
Pelaksana: TAPP, TIPP Peserta: Warga kelurahan Fasilitator: Tim Fasilitator kelurahan
Warga sadar RPLP, RTPLP sdh disetujui
Sebar luaskan melalui berbagai media, rembug, pertemuan periodik, arisan, sembahyangan, dan media warga.
C TAHAP PEMBANGUNAN DAN KEBERLANJUTAN
1 Sosialisasi ke berbagai mitra potensial
Pelaksana: BKM & Lurah Peserta: Mitra potensial Fasilitator: Tim Fasilitator kelurahan, TAPP, TIPP
Rencana penataan lingkungan permukiman dipahami oleh para calon mitra
Sebaiknya dibangun kesepahaman dgn para calon mitra potensial tentang prospek kedepan
2 Serangkaian pertemuan menggalang kemitraan
Pelaksana:BKM dan Lurah,
Peserta: Camat, TKPKD, Pokja/Pokja Teknis, dan kelompok peduli swasta
Fasilitator: Tim Korkot dan fasilitator kelurahan
Terjalin kemitraan sinergis dengan berbagai SKPD dan swasta
Kegiatan ini sebaiknya dilakukan sejak awal perencanaan atau setelah PS
3 Forum konsultasi 4 Pola kemitraan dan pendanaan
Pelaksana: Pokja Teknis PLPBK Peserta : TAPP, TIPP, BKM, Lurah, Camat, dan kelompok peduli Fasilitator: Tim Fasilitator, Tim Korkot
Pola kemitraan disepakati
Pola pendanaan dari berbagai pihak disepakati
4 Sosialisasi hasil konsultasi 4 tentang pola kemitraan dan aturan bersama
Pelaksana: BKM & Lurah Peserta: Warga kelurahan Fasilitator: Tim Fasilitator kelurahan, TAPP, TIPP
Warga sadar adanya kemitraan dengan berbagai pihak dan konsekwensinya
Upayakan semua unsur warga tua, muda, anak2, laki, perempuan mengetahui hal tersebut
5 Persiapan konstruksi
Pelaksana: TAPP, TIPP, BKM, Lurah Peserta : calon pemanfaat, relawan‐relawan, UP‐UP Fasilitator: Tim Fasilitator, Tim Korkot
KSM dan Panitia terbentuk lengkap dengan kelompok kerja yang dibutuhkan utk pengadaan, pengawasan dan konstruksi
6 Pelaksanaan Pembangunan
Pelaksana: Panitia atau KSM
Pembangunan dilaksanakan sesuai dgn
PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya 21
Kegiatan Pelaku Hasil Keterangan
fisik 1 dan 2 (konstruksi)
Fasilitator: Tim Korkot dan Tim Fasilitator Kelurahan
bestek dan spesifikasi
Pelaksanaan pembangunan tepat waktu
Harga pembangunan relatif murah
Kualitas hasil pembangunan baik
Tim pemeliharaan terbentuk dan bekerja baik
7 Serangkaian rembug pengembangan lembaga pengurus (pengawas bangunan, pengelola kawasan/estate management)
Pelaksana: BKM dan Lurah, Peserta : Perangkat kelurahan, perangkat BKM, Pokja/Pokja Teknis dan para mitra Fasilitator: Tim Korkot dan fasilitator Kelurahan
Terbentuknya lembaga pengurus pembangunan
Tugas pokok dan fungsi tiap lembaga yang dibentuk tersedia
Rencana kerja tiap lembaga terbentuk, tersedia
Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus sesuai kebutuhan dan sebenarnya sdh dimulai sejak penyusunan RPLP
8 Forum konsultasi 5 Aturan bersama dan tata kelembagaan
Pelaksana: Pokja Teknis PLPBK Peserta : TAPP, TIPP, BKM, Lurah, Camat, dan kelompok peduli Fasilitator: Tim Fasilitator, Tim Korkot
Aturan bersama dan tata kelembagaan diterima dan disepakati
9 Sosialisasi hasil konsultasi 5 dan apa tindak lanjutnya
Pelaksana: BKM dan Lurah, Peserta : Warga kelurahan Fasilitator: Tim Korkot dan fasilitator Kelurahan
Warga sadar adanya berbagai aturan yang harus dipatuhi dan berbagai lembaga yang harus dibangun
Upayakan semua unsur warga tua, muda, anak2, laki, perempuan mengetahui hal tersebut
10 Evaluasi Kegiatan PLPBK
Pelaksana: Konsultan Evaluasi
Peserta : BKM, UP‐UP, TIPP, Lurah serta Pokja/Pokja Teknis dan warga masyarakat
Fasilitator: KMP & KMW PNPM MP dan Tim Korkot
Rekomendasi hasil evaluasi
Rencana kerja tahap berikutnya tersedia
Dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan
11 Pemantauan dan evaluasi internal dan eksternal oleh lembaga
Pelaksana: Konsultan manajemen, BPKP
Peserta : BKM, UP‐UP, TIPP, Lurah serta Pokja/Pokja
Prlaksanaan PLPBK sesuai aturan yang berlaku
Penyimpangan
Dilakukan secara berkala
22 PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya
Kegiatan Pelaku Hasil Keterangan
terkait (BKKP) Teknis dan warga masyarakat
Fasilitator: KMP & KMW PNPM MP dan Tim Korkot
terdokumentasi
Bahan perbaikan program
12 Review keberlanjutan PLPBK
Pelaksana: BKM & Lurah
Peserta: UP‐UP, TIPP, perangkat kelurahan dan warga masyarakat
Fasilitator: Tim Korkot dan fasilitator Kelurahan
Pelaksanaan kegiatan review/ peng‐ulangan siklus masyarakat/kelurahan direalisasikan sesuai kesepakatan dan sesuai pedoman
Hasil review dapat diimplementasikan
Berkala dan menerus
KANTOR PUSATJL. Pattimura No.20 Kabayoran BaruJakarta Selatan, Indonesia - 12110
KANTOR PROYEKJl. Penjernihan 1 No. 19 F PejomponganJakarta Pusat Indonesia - 10210
SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRIwww.pnpm-mandiri.org
PENGADUANP.O. BOX 2222 JKPMTSMS 0817 48048e-mail : [email protected] www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org