Juknis Percontohan Kursus Dan Pelatihan Th 2014
-
Upload
rooswahyoe -
Category
Documents
-
view
63 -
download
3
description
Transcript of Juknis Percontohan Kursus Dan Pelatihan Th 2014
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KELOMPOK PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK PERCONTOHAN KURSUS DAN PELATIHAN
(PKM HORTIKULTURA)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL
REGIONAL II SEMARANG
TAHUN 2014
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatrahmat dan
hidayah-Nya serta kerja keras tim penyusun telah
berhasil menyusun petunjukteknis bantuan
kelompok penyelenggaraan program percontohan
kursus dan pelatihan tahun 2014. Petunjuk teknis
percontohan program kursusdan pelatihan ini berisi
3 hal yakni; 1) gambaran teknis pelaksanaan
percontohan program, 2) tata cara memperoleh
dana bantuan sosial, 3) akuntabilitas
penyelenggaraan. Dengan demikian para pembaca
akan memahami percontohan program kursus dan
pelatihan, bentuk dan jenis dukungan pemerintah
dan tata cara mengajukan dana bantuandan
berbagai konsekuensinya.
Dengan terbitnya petunjuk teknis ini kami
berharap akan memberikan kontribusi yang positif
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI NON FORMAL DAN INFORMAL REGIONAL II SEMARANG
ii
untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan,
kualitas, kesetaraan dan kepastian secara efisien
dan efektif terhadap penyelenggaraan percontohan
program kursus dan pelatihan. Oleh karena itu,
semua pihak dapat memanfaatkan petunjuk teknis
ini dengan benar, sehingga seluruh program kursus
dan pelatihandapat memenuhi prinsip-prinsip tepat
sasaran, tepat penggunaan, bermutu,
jujur,transparan, dan akuntabel.
PP-PAUDNI Regional II Semarang selama
ini telah mengembangkan berbagai model PAUDNI.
Salah satunya adalah modelPendidikan
Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Pembudidayaan
Hortikultura dalam rangka Mengembangkan
Kemampuan Berwirausaha Ibu-Ibu Rumah Tangga.
Oleh karena itu, PP-PAUDNI Regional II Semarang
tahun 2014 memberikan kesempatan kepada
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau UPTD sejenis
yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan
percontohan program sebagai implementasi model
yang telah dikembangkan pada tahun 2013
tersebut.
iii
Kami mengucapkan terima kasih kepada
para penyusun yang telah mencurahkan pikiran,
waktu, dan tenaganya, sehingga petunjuk teknis ini
siap untuk disosialisasikan.Kami menyadari
sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak
retak.Oleh karena itu, kritik dan saran yang
konstruktif sangat kami harapkan demi
penyempurnaan petunjuk teknis tersebut di
masamendatang.
Amien.
Ungaran, April 2014
Kepala,
Dr. H. Ade Kusmiadi, M.Pd.
NIP. 195512291983031 001
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………… i DAFTAR ISI…………………..…………………... iii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang………………………………… 1
B. Dasar…………………………………………… 2
C. Tujuan………………………………………….. 5
BAB II. PERCONTOHAN PROGRAM KURSUS DAN PELATIHAN
A. PengertianPercontohan Program ………….. 8
B. Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat …… 10
C. Ruang Lingkup ………………………………... 12
BAB III.TATA CARA MEMPEROLEH DANA BANTUAN A. Lembaga Pengusul dan Persyaratannya…… 26
B. Penyusunan Proposal ……………………….. 28
C. Mekanisme Pengajuan Proposal……………. 29
D. Penilaian roposal……………………………… 30
E. Tahapan Penilaian Proposal………………… 31
F. Penetapan Lembaga Penyelenggara………. 33
v
G. Pencairan dan Pemanfaatan Dana…………. 34
H. Pelaporan……………………………………… 37
BAB IV. INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU A. Indikator Keberhasilan……………………….. 39
B. Pengendalian Mutu ………………………….. 40
BAB V.AKUNTABILITAS BANTUAN PROGRAM PERCONTOHANKURSUS DAN PELATIHAN A. Pakta Integritas………………………………. 42
B. Pernyataan Kesanggupan........................... 42
C. Pertanggujawaban Mutlak………………….. 43
BAB VI PENUTUP……………………………….. 44 LAMPIRAN-LAMPIRAN
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 menyatakan bahwa “Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak
mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa yang diatur dengan undang-undang”.
Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan
sebagai upaya peningkatan kualitas sumber
daya manusia (SDM) terus dilakukan oleh
pemerintah, salah satunya peningkatan mutu
pendidikan yang merupakan kebijakan pokok
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Peningkatan mutu pendidikan
merupakan komitmen Pemerintah Republik
Indonesia yang diterapkan melalui berbagai
2
kebijakan, salah satunya adalah
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagai upaya penjabaran
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam
Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan
bahwa sistem pendidikan nasional harus
mampu menjamin pemerataan kesempatan
pendidikan, peningkatan mutusertarelevansi
danefisiensi manajemen pendidikan untuk
menghadapi tantangan sesuai dengan
tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional,
dan global sehingga perlu dilakukan
pembaharuan pendidikan secara terencana,
terarah, dan berkesinambungan.
Peningkatan mutu pendidikan
mengacu kepada acuan mutu pendidikan
berupa Standar Nasional Pendidikan dan
dapat dilaksanakan pada jalur pendidikan
formal, nonformal, dan informal. Salah satu
3
bentuk layanan peningkatan mutu pendidikan
nonformal adalah program percontohan
pendidikan kursus dan pelatihan yang
diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB) atau UPTD Pendidikan
kabupaten/kota, Balai Pengembangan
Kegiatan Belajar (BPKB) atau UPTD propinsi
sejenis. Pendidikan kursus dan pelatihan
diselenggarakan bagi masyarakat yang
memerlukan bekal pengetahuan,
keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap
untuk mengembangkan diri, mengembangkan
profesi, usaha mandiri, dan/atau bekerja.
Program ini diharapkan dapat dijadikan
rujukan atau contoh bagi lembaga lain dalam
rangka melaksanakan program kursus dan
pelatihan yang bisa meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka PP
PAUDNI Regional II Semarang, Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia
4
DiniNonformal dan Informal tahun
2014mengembangkan Program Percontohan pendidikan kursus dan
pelatihan yang mengimplementasikan produk
model PAUDNI yang telah dikembangkan
oleh PP PAUDNI Regional II Semarang tahun
2013 yaitu Model Kursus Pembudidayaan
Hortikultura dalam rangka Mengembangkan
Kemampuan Berwirausaha Ibu-Ibu Rumah
Tangga.Agar penyelenggaraan program
tersebut terlaksana sesuai dengan harapan,
maka diperlukan adanya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Percontohan Pendidikan Kursus dan Pelatihan yang dapat dijadikan
acuan oleh semua pihak yang terkait.
B. Dasar Hukum 1. Undang- Undang-undang Nomor 20 tahun
2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
5
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun
2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun
2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan no 18 tahun 2012, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Pengembangan Pendidikan Anak Usia
Dini, Nonformal dan Informal.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Pusat Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini Nonformal dan Informal
(PP PAUDNI) Regional II Semarang
Tahun 2014.
C. Tujuan 1. Tujuan Umum
Tujuan penyusunan petunjuk teknis
penyelenggaraan percontohan kursus dan
6
pelatihan adalah Sebagai acuan bagi
calon penyelenggara dan pengelola
program percontohan program Kursus
Pembudidayaan Hortikultura dalam rangka
Mengembangkan Kemampuan
Berwirausaha Ibu-Ibu Rumah Tangga.
2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus petunjuk teknis
penyelenggaraan program Percontohan
Pembelajaran Kursus Pembudidayaan
Hortikultura dalam rangka
Mengembangkan Kemampuan
Berwirausaha Ibu-Ibu Rumah
Tanggaadalah:
a) Memberikan acuan dalam penyusunan
dan pengajuan proposal untuk
mendapatkan bantuan langsung
penyelenggaraan Percontohan Program
Kursus dan Pelatihan.
b) Menyelenggarakan Percontohan
7
Program Kursus Pembudidayaan
Hortikultura dalam rangka
Mengembangkan Kemampuan
Berwirausaha Ibu-Ibu Rumah
Tanggasesuai dengan model yang
dikembangkan oleh PP PAUDNI
regional II Semarang.
c) Menyelenggarakan tata kelola
keuangan dan administrasi program
sesuai dengan aturan yang berlaku
.
8
BAB II PERCONTOHAN PROGRAM PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT (PKM)
HORTIKULTURA
A. Pengertian Percontohan Program
Percontohan program dapat diartikan
sebagai proses kegiatan mencari,
menentukan, dan membuat contoh, prototipe,
model, atau patron tentang prosedur atau
wujud kerja penyelenggaraan program atau
pelaksanaan pembelajaran.Percontohan
dapat bersifat menyeluruh (komprehensif)
atau bagian per bagian (partial) dari
keseluruhan kegiatan/komponen
penyelenggaraan program atau keseluruhan
kegiatan/komponen pembelajaran. Program
Percontohan pembelajaran sebagai wujud
implementasi produk-produk pengembangan
model dan program yang telah
9
dikembangkan oleh PP PAUDNI Regional II
Semarang tahun 2013.
Berdasarkan pengertian tersebut di
atas, maka Percontohan Program
Pembelajaran Kursus dan Pelatihan adalah
kegiatan atau program PAUDNI yang dapat
dijadikan contoh oleh para penyelenggara
program pendidkan kecakapan hidup yang
diselenggarakan secara khusus melalui
kursus dan pelatihan oleh lembaga
percontohan SKB atau UPTD sejenisnya.
Percontohan program dapat bersifat
komprehensif (menyeluruh), artinya setiap
komponen dalam sistem penyelenggaraan
percontohan programtersebut merupakan
contoh yang patut ditiru, atau bersifat partial
(bagian per bagian), artinya hanya
aspek/komponen tertentu saja yang layak
dijadikan contoh.
10
B. Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
(PKM) Hortikultura adalah program
pelayanan pendidikan kewirausahaan dan
ketrampilan tatacara budidaya tanaman
hortikultura yang diselenggarakan oleh
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang mana
jenis tanaman hortikultura disesuaikan
dengan kebutuhan dan peluang usaha yang
ada di masyarakat.
Berkaitan dengan hal tersebut maka
pendidikan kewirausahan masyarakat di SKB
harus mengikuti 4 tahapan yakni:
1. Need Assessment (analisis kebutuhan)
SKB harus mencari informasi tentang
jenis tanaman hortikultura yang cocok
untuk dikembangkan di suatu daerah.
2. Pelaksanaan program PKM
Program kursus dan pelatihan
dilaksanakan harus sesuai dengan
kondisi masyarakat setempat. Kurikulum
11
dan bahan ajar mencakup: a)
membangun pola pikir kewirausahaan,
b) membangun dan meningkatkan sikap
dan perilaku usaha, c) manajemen
usaha (mencari peluang usaha, merintis
usaha kecil, administrasi usaha,
pemasaran, pengelolaan keuangan,
strategi persaingan, dan jaringan kerja),
d) ketrampilan budidaya tanaman
hortikultura.
3. Evaluasi
Untuk membuktikan peserta didik telah
memiliki kemampuan wirausaha, maka
SKB yang melaksanakan program PKM
Hortikultura harus melaksanakan
evaluasi kepada setiap lulusan.
4. Pendampingan Lulusan (usaha Mandiri)
Peserta didik yang sudah lulus evaluasi
wajib dibimbing merintis usaha sesuai
dengan ketrampilan yang diperoleh.
12
C. Ruang Lingkup Program Percontohan PKM
Hortikultura
1. Calon Peserta Didik
Kriteria peserta didik yang layak
diusulkan untuk memperoleh dana
bantuan program Percontohan PKM
Hortikultura sebagai berikut:
a. Diutamakan ibu-ibu rumah tangga
yang belum mempunyai kegiatan lain
selain mengurus rumah tangga
b. Berdomisili di sekitar lokasi kegiatan
c. Memiliki minat terhadap pemanfaatan
pekarangan rumah
d. Berusia 17 sd 50 tahun
e. Pendidikan minimal SLTP / sederjat
f. Memiliki minat dan motivasi untuk
berwirausaha
2. Jenis Tanaman Hortikultura yang
diusulkan
Jenis tanaman hortikultura yang diusul
bisa meliputi tanaman sayuran yang
13
umum dikonsumsi oleh masyarakat
daerah setempat.
3. Lembaga yang dapat mengusulkan
Penyelenggara PKM Hortikultura adalah
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau
UPTD sejenis, Balai Pengembangan
Kegiatan Belajar (BPKB) atau UPTD
sejenis yang berminat dan memenuhi
kriteria sebagai berikut:
a. Legal artinya memiliki surat
keputusan pendirian lembaga,
b. Memiliki ketenagaan sumber daya
manusia (SDM) yang memadai
c. Telah melaksanakan program-
program PAUDNI minimal 2 (dua)
tahun
d. Memiliki fasilitas pembelajaran untuk
pertanian yang memadai
e. Pengelola minimal berpendidikan
SLTA
4. Besaran dana bantuan
14
Dana bantuan program Percontohan
PKM Hortikultura ini bersifat stimulan
(hanya membantu meringankan dan
meningkatkan mutu pembelajaran).
a. Besaran dana
Besaran dana yang disediakan Rp
1.200.000,- per orang.
b. Pemanfaatan Dana
Besaran dana yang diusulkan
digunakan untuk membiayai program
PKM Hortikultura meliputi:
1) Bantuan biaya penyelenggaraan
kursus dan pelatihan di lembaga
penyelenggara maksimal sebesar
50% yang dapat digunakan untuk
honor instruktur, transport
peserta, bahan ajar/modul,
manajemen.
2) Bantuan biaya minimal sebesar
35% digunakan untuk merintis
dan mengembangkan usaha yang
15
diberikan dalam bentuk peralatan,
bibit atau benih tanaman serta
biaya perawatan tanaman.
3) Bantuan biaya maksimal sebesar
15 % digunakan sebagai biaya
manajemen, yang bisa berupa
biaya penyusunan laporan, rapat
koordinasi, monitoring, dan
pengiriman laporan dan lain-lain.
5. Kurikulum
Kurikulum PKM Hortikultura
dikelompokkan ke dalam materi umum,
Inti dan penunjang dengan jumlah jam
keseluruhan 200 jam @60 menit
pelatihan. Berdasarkan materi yang harus
dikuasai oleh peserta didik, selanjutnya
ditentukan mata pelatihan dan beban
belajar sebagai berikut:
16
Tabel 1 Struktur Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
PKM Hortikultura dan Jumlah Jam
No Mata Pelatihan Jumlah jam
Teori Praktek
Total
a. Materi Umum
1.1 Kewirausahaan 6 - 6
1.2 Merintis usaha kecil 6 - 6
1.3 Peluang usaha 6 - 6
1.4 Pemanfaatan pekarangan
rumah
6 - 6
1.5 Etika Seorang Wirausaha 6 - 6
b. Materi Inti
2.1 Budidaya Tanaman
Hortikultura
14 120 134
c. Materi Penunjang
17
3.1 Pembukuan 6 2 8
3.2 Pemasaran 4 6 10
3.3 Pengemasan 6 6 12
3.4 Membangun Kemitraan 6 - 6
Jumlah 60 140 200
6. Proses belajar mengajar
Pelaksanaan penyelenggaraan program
PKM Hortikultura
1) Alur penyelenggaraan program
Penyelenggaraan program PKM
hortikultura berlangsung dalam dua
tahap kegiatan pokok yaitu:
a. Kursus/pembelajaran
Pembelajaran dilakukan untuk
memberi pembekalan peserta
didik tentang teori-teori
18
pengembangan hortikultura dan
kewirausahaan. pembelajaran
diberikan baik secara teori
maupun paktek.
b. Penanaman tanaman hortikultura
di rumah masing-masing
Penanaman tanaman hortikultura
di rumah masing-masing peserta
didik dimaksudkan supaya setiap
peserta didik mempunyai
tanggung jawab sendiri-sendiri
terhadap tanaman yang ditanam.
Penanaman dan pemeliharaan
dilakukan oleh masing-masing
peserta didik di bawah bimbingan
pendidik/instruktur.
2) Prinsip – prinsip penyelenggaraan
program
a. Dilaksanakan secara objektif,
transparan dan akuntabel
19
b. Berorientasi pada penanaman
jiwa kewirausahaan
c. Dilaksanakan secara terencana
dan sistematis
3) Strategi Pelatihan
PKM Hortikultura dilaksanakan dalam
dua tahapan. Tahap pertama
pelatihan diselenggarakan di SKB
dan tahap kedua mempraktekkan
hasil pelatihan pada tahap pertama.
a. Tahap Pertama
a) Pelatihan pada tahap pertama
diselenggarakan oleh dan
menjadi tanggungjawab SKB.
b) Materi yang diberikan sesuai
dengan kurikulum.
c) Jumlah pertemuan/minggu dan
jumlah jam pelajaran untuk
setiap pertemuan tergantung
penyelenggara masing-masing
atau kesepakatan bersama
20
antara pengelola, pendidik,
dan peserta didik.
b. Tahap Kedua
a) Pelatihan tahap kedua adalah
melakukan penanaman
tanaman hortikultura di
pekarangan rumah masing-
masing peserta.
b) Melakukan pemeliharaan
tanaman hortikultura di
pekarangan rumah masing-
masing sampai dengan
memanen.
c) Pada akhir program
diharapkan sudah dapat
memasarkan hasil panen.
4) Sistem pembelajaran
a. Pembelajaran teori
Kegiatan pembelajaran teori
dilakukan untuk memantapkan
21
penguasaan peserta pada
pengembangan tanaman
hortikultura dan menanamkan
jiwa kewirausahaan.
Pembelajaran teori juga
diharapkan dapat memberikan
pemahaman tentang sikap,
perilaku dan pola pikir sebagai
seorang wirausahawan. Materi
diberikan dalam bentuk bahan
belajar mandiri melalui
serangkaian pertemuan langsung
antara peserta didik dengan
pendidik/instruktur secara
terjadwal.
b. Pembelajaran praktek
Pembelajaran praktik adalah
kegiatan pembelajaran yang
dilaksanakan untuk
mengaplikasikan teknik dan
prosedur mulai dari penanaman
22
tanaman hortikultura,
pemeliharaan sampai memanen
dan memasarkan hasil panen.
Setelah pelaksanaan
pembelajaran teori, peserta
diharuskan mempraktekkan ilmu
yang telah didapat secara
mandiri. Diharapkan setiap
peserta didik memanfaatkan
pekarangan rumahnya dengan
menanam tanaman hortikultura.
Tanaman dapat ditanam dalam
pot atau polibag maupun dengan
memanfaatkan limbah plastik atau
kaleng sebagai media.
Instruktur melakukan bimbingan
untuk:
1) Membantu peserta dalam
pelaksanaan kegiatan praktik
2) Mengawasi dan memberikan
arahan, saran dan bantuan
23
untuk mengatasi kesulitan
atau permasalahan yang
muncul.
c. Pembentukan karakter
Pembiasaan sikap, perilaku,
kepribadian diarahkan supaya
kehidupan berwirausaha dapat
menjadi suatu budaya dalam
kehidupan sehari-hari dengan
tidak mengesampingkan nilai-nilai
luhur bangsa Indonesia.
7. Sarana dan prasarana yang dimiliki
Sarana dan prasarana minimal yang
harus ada dalam penyelenggaraan PKM
hortikultura yaitu:
a. Ruang kerja dan kelengkapannya
b. Ruang belajar teori dan praktik
c. Media untuk praktik penanaman
tanaman hortikutura
24
d. Sarana pembelajaran meliputi
SKL,Kurikulum,silabus, bahan ajar
dan instrument evaluasi.
8. Kriteria pendidik
Kriteria pendidik meliputi:
a. Berpendidikan minimal SLTA atau
yang sederajat
b. Memiliki kualifikasi dan kompetensi di
bidang tanaman hortikultura
c. Memiliki pengalaman berwirausaha
di bidang tanaman hortikultura
d. Mampu melaksanakan pembelajaran
9. Evaluasi peserta didik
Penilaian dilakukan oleh
pendidik/instruktur baik selama kegiatan
pembelajaran teori maupun praktik.
10. Pendamping lulusan
Proses pendampingan dilakukan oleh
penyelenggara terhadap lulusan dalam
25
merintis usaha pengembangan
hortikultura. Pendampingan dilakukan
minimal 3 bulan.
26
BAB III TATA CARA MEMPEROLEH DANA BANTUAN
A. Lembaga Pengusul dan Persyaratannya Lembaga penyelenggara yang dapat
mengusulkan bantuan langsung program
Percontohan Kursus dan Pelatihan adalah
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau UPTD
Sejenis, Balai Kegaiatan Belajar (BPKB) atau
UPTD Sejenis yang memiliki legalitas
sebagai lembaga pendidikan (UPTD)
propinsi/kabupaten/kota. Adapun kriteria
lembaga penyelenggara percontohan
program kursus dan pelatihan adalah :
1. Persyaratan administratif
a) Memiliki Surat Keputusan pendirian
lembaga dari Pemerintah daerah
setempat.
b) Dipimpin oleh Kepala defintif
c) Terdapat minimal 2 (dua) tenaga
fungsional/teknis yang mengurusi
27
bidang kursus dan pelatihan.
d) Memiliki rekening bank yang masih aktif
atas nama lembaga.
e) Memiliki NPWP atas nama lembaga
(bukan rekening dan NPWP atas nama
perorangan).
f) Alamat yang tercantum dalam rekening
dan NPWP harus sama dengan alamat
lembaga terkini.
2. Persyaratan teknis
a) Memiliki instruktur/narasumber yang
berkompeten di bidangnya.
b) Memiliki fasilitas sesuai dengan
persyaratan penyelenggaraan model
Kursus Pembudidayaan Hortikultura
dalam rangka Mengembangkan
Kemampuan Berwirausaha Ibu-Ibu
Rumah Tangga.
c) Memiliki mitra kerja yang dapat
digunakan untuk kegiatan warga
belajar
28
B. Penyusunan Proposal
Lembaga yang berminat sebagai
penyelenggara program Percontohan Kursus
dan Pelatihan diharuskan menyampaikan
proposal sesuai format terlampir dalam
petunjuk teknis ini.Proposal dimaksudkan
untuk memberikan gambaran yang jelas
tentang program Percontohan Kursus dan
Pelatihan yang akan dilaksanakan. Adapun
kelengkapan proposal dilampiri dengan:
1. Berkas (bukti fisik/fotokopi) persyaratan
administrasi lembaga penyelenggara.
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
Propinsi untuk UPTD Propinsi atau dinas
pendidikan Kabupaten/Kota untuk UPTD
Kabupaten/Kota atau sejenisnya.
3. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
(SKTJM).
4. Surat Pernyataan Kesanggupan
Menyelenggarakan Program.
29
5. Rencana program dan jadwal
pelaksanaan pembelajaran.
C. Mekanisme Pengajuan Proposal Lembaga yang berminat menyelenggarakan
Program Percontohan Kursus dan pelatihan
dapat mengajukan proposal untuk
memperoleh dana bantuan penyelenggaraan
Percontohan program Kursus dan Pelatihan,
dengan prosedur sebagai berikut:
1. Menyampaikan proposal sesuai format
terlampir dan diajukan kepada :
Kepala Pusat Pendidikan Anak Usia Dini
Nonformal dan InformalRegional II
Semarang
c.q. Bidang Program dan Informasi
Jl. Pangeran Diponegoro No. 250 Ungaran
Semarang Jawa Tengah
Telp (024) 6921187
2. Waktu Pengajuan Proposal
30
Proposal harus sudah diterima paling akhir
tgl16Mei2014 (cap pos)
3. Warna Cover
Cover proposal warna kuning, rangkap 1.
D. Penilaian Proposal
Tim penilai proposal bertugas untuk
menyeleksi/memverifikasi kelengkapan
proposal dan menilai substansi isi proposal
dari lembaga pengusul yang diajukan ke PP
PAUDNI Regional II Semarang. Ketentuan
pembentukan Tim Penilai sebagai berikut :
1. Tim penilai proposal dibentuk, ditetapkan
dan bertanggung jawab kepada Kepala
PP PAUDNI Regional II Semarang.
2. Struktur tim penilai minimal terdiri dari
seorang ketua, seorang sekretaris dan 3
orang anggota serta didukung oleh tim
sekretariat.
31
3. Tim Penilai dapat terdiri dari : Pejabat
structural, tim akademisi, praktisi,
Organisasi Mitra dan Pamong Belajar PP
PAUDNI Regional II Semarang.
4. Tim penilai bekerja setelah mendapat
Surat Keputusan dari Kepala PP PAUDNI
Regional II Semarang dan melaporkan
hasilnya setelah melaksanakan tugas.
E. Tahapan Penilaian Proposal Penilaian proposal dilaksanakan melalui 2
(dua) tahap, yaitu :
1. Tahap Pertama, seleksi/verifikasi
kelengkapan administrasi dan teknis.
calon lembaga penyelenggara,
diantaranya:
a. SK/Perda Kelembagaan.
b. Fotocopy rekening bank atas nama
lembaga (bukan rekening pribadi),
disertai dengan surat keterangan dari
32
bank bersangkutan yang menyatakan
bahwa rekening tersebut masih aktif.
c. Fotocopy NPWP atas nama lembaga
(bukan NPWP pribadi), alamat yang
tercantum dalam rekening dan NPWP
harus sama dengan alamat lembaga.
d. Surat rekomendasi asli dari: Dinas
Pendidikan kabupaten/kota/provinsi
e. Surat pernyataan kesanggupan
penyelenggaraan program
f. Ketersediaan instruktur/narasumber
yang berkompeten di bidangnya.
g. Ketersediaan sarana prasarana untuk
mendukung percontohan program.
h. Ketersediaan lampiran-lampiran yang
mendukung lainnya.
2. Tahap kedua, verifikasi lapangan Tim
Penilai.
Verifikasi lapangan dilakukan dengan cara
tinjauan lapangan secara langsung untuk
33
memastikan bahwa lembaga siap
melaksanakan program PKM Hortikultura.
Hal – hal yang diverifikasi Antara lain :
a. Kesiapan SDM
b. Ketersediaan sarana prasarana
pendukung
c. Kesesuaian kondisi antara proposal
yang diajukan dengan kondisi
lapangan
F. Penetapan Lembaga Penyelenggara Calon lembaga penerima dana Bantuan
Operasional Program Percontohan Kursus
dan Pelatihan ditetapkan oleh Kepala PP
PAUDNI Regional II Semarang berdasarkan
rekomendasi tim penilai. Lembaga yang
ditetapkan sebagai penerima dana Bantuan
Sosial Program Percontohan Kursus dan
Pelatihan wajib melakukan akad kerjasama
antara lembaga penyelenggara dengan
Kepala PP PAUDNI Regional II Semarang
34
sesuai SK penetapan dengan menyerahkan
daftar calon peserta didik dan jadwal
kegiatan.
G. Pencairan dan Pemanfaataan Dana
1. Besar Dana
Besar dan bantuan sosial yang disediakan
oleh pemerintah (melalui PP PAUDNI
Regional II Semarang) sebesar Rp.
1.200.000,-/peserta untuk minimal 20
orang. Namun besaran dana tersebut
dapat berubah disesuaikan dengan jenis
keterampilan dan pengembangan program
yang diusulkan.
2. Pemanfaatan Dana.
a. Biaya Opersional pelatihan (minimal 85
%) dapat digunakan, antara lain :
1) Rekrutmen/identifikasi dan seleksi
peserta didik
2) Penyediaan bahan habis pakai,
termasuk ATK
35
3) Penyediaan bahan ajar/modul, bahan
dan alat pelatihan/praktek
4) Honorarium pengelola,
instruktur/pembimbing/nara sumber
eksternal.
5) Dana stimulant untuk membuka
rintisan usaha secara kelompok.
6) Biaya operasional lainnya yang
menunjang proses pelatihan atau
pelaksanaan percontohan program
7) Evaluasi hasil belajar.
b. Biaya manajemen (maksimal 15 %),
dipergunakan untuk keperluan
penyelenggaraan program
percontohan, misalnya :
1) Penyusunan laporan kegiatan
2) Dokumentasi kegiatan
3) Monitoring dan evaluasi
4) Biaya rapat-rapat atau biaya lain
yang menunjang kelancaran program
36
3. Pencairan dana bantuan sosial.
Mekanisme pencairan dana bantuan
penyelenggaraan percontohan program
kursus dan pelatihan sebagai berikut :
i. Setelah SK penetapan lembaga dan
akad kerjasama ditandatangani,
selanjutnya diajukan ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) untuk proses pencairan dana
Bantuan Operasional Program
Percontohan Kursus dan Pelatihan.
ii. Setelah dana diterima, lembaga
penerima harus menyampaikan surat
pemberitahuan bahwa dana telah
diterima di rekening lembaganya, dan
segera melaksanakan
program/kegiatan pembelajaran sesuai
dengan akad kerjasama yang telah
disetujui.
37
H. Pelaporan
Penyelenggara program harus melaporkan
penyelenggaraan program Percontohan
Kursus dan Pelatihan kepada kepala PP
PAUDNI Regional II Semarang dan Kepala
Dinas Pendidikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. Menyampaikan surat pemberitahuan
bahwa dana penyelenggaraan telah
diterima dalam rekening lembaga
penyelenggara dan jadwal rencana
pelaksanaan pembelajaran.
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan yang berisi tentang teknis
penyelenggaraan program maupun
pertanggungjawaban keuangan paling
lambat 2 (dua) minggu setelah program
selesai dilaksanakan. Format pelaporan
terlampir.
3. Laporan dibuat rangkap 3 (tiga), laporan
yang dilampiri dengan bukti-bukti
38
pengeluaran. Laporan asli disimpan oleh
lembaga penyelenggara sebagai bahan
pertanggungjawaban audit/pemeriksaan,
sedangkan 2 (dua) copy untuk Dinas
Pendidikan dan PP PAUDNI Regional II
Semarang.
4. Isi laporan, meliputi :
a. Laporan Teknis, yang berisi minimal : 1)
Gambaran umum pelaksanaan
program, 2) Tingkat keberhasilan, 3)
Permasalahan dan kendala yang
dihadapi, 4) Upaya penanggulangan
permasalahan, 5) Tindak lanjut
terhadap hasil dan rekomendasi
program di masa depan.
b. Pembukuan pengelolaan
keuangan/dana bantuan.
c. Tanda bukti pengeluaran anggaran.
d. Bukti Setoran Pajak
e. Kisah Sukses (Success Story) dan
Foto-foto/dokumentasi kegiatan.
39
BAB IV INDIKATOR KEBERHASILAN DAN
PENGENDALIAN MUTU
A. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan program Percontohan
Kursus dan Pelatihan sebagai berikut:
1. Bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Lembaga telah menerima dana tepat
waktu dan menyelenggarakan program
percontohan sesuai dengan akad
kerjasama
3. Minimal 90% peserta didik belajar tuntas
mengikuti program Percontohan Kursus
dan Pelatihan.
4. Adanya laporan penyelenggaraan
program percontohan, laporan keuangan,
dan kisah sukses (success story) yang
dapat dicontoh lembaga lain dalam
menyelenggarakan program serupa.
40
5. lembaga/kelompok percontohan kursus
dan pelatihan dijadikan sebagai tempat
belajar warga masyarakat lainnya.
B. Pengendalian Mutu
Pengendalian mutu kegiatan penyaluran
dan pemanfaatan dana bantuan langsung
percontohan program kursus dan pelatihan
dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan
pencitraan publik. Pengendalian mutu
dilakukan secara internal dan
eksternalmelalui pemantauan, evaluasi,
pembinaan, dan pelaporan.
Pengendalian internal, yaitu
pengendalian terhadap proses dan hasil
penyaluran dana bantuan yang dilakukan PP
PAUDNI Regional II Semarang. Aspek
pengendalian internal mencakup ketenagaan,
keuangan, pemanfaatan sarana/bahan, dan
rencana kegiatan penyaluran dana bantuan
program. Sedangkan pengendalian eksternal,
41
yaitu pengendalian terhadap lembaga
penerima dalam memanfaatkan dana bantuan
program, yang dilakukan oleh PP PAUDNI
dan lembaga pengawasan, melalui
pemantauan, penilaian, pembinaan, dan
pelaporan. Aspek pengendalian eksternal
mencakup:
1. Manajemen lembaga
2. Pemanfaatan dana dan pencatatannya
oleh lembaga
3. Mutu layanan pembelajaran kursus dan
pelatihan.
4. Mutu lulusan
5. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan
prasarana,
6. Permasalahan yang muncul dan kegiatan
antisipasi yang dilakukan.
7. Keterterapan model dan kegiatan
adaptasi/modifikasi terhadap model.
8. Program tindak lanjut terhadap
penyelenggaraan kegiatan
42
BAB V AKUNTABILITAS BANTUAN PROGRAM
PERCONTOHAN KURSUS DAN PELATIHAN
Dalam mendukung tata kelola proses
pelaksanaan program dan pemanfaatan dana
bantuan program dapat terlaksana sesuai
dengan rambu-rambu yang ditetapkan maka
penyelenggara program diwajibkan melengkapi:
A. Pakta Integritas Pakta Integritas adalah pernyataan tidak akan
melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme
serta penyelewengan dalam pengelolaan dan
penggunaan dana Bantuan Operasional
Program Percontohan Kursus dan Pelatihan
(format terlampir) B. Pernyataan Kesanggupan
Pernyataan kesanggupan adalah surat
pernyataan pimpinan lembaga untuk
melaksanakan program sesuai dengan
proposal yang telah disetujui dan mematuhi
43
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam
petunjuk teknis Bantuan Operasional Program
Percontohan Kursus dan Pelatihan (format terlampir)
C. Pertanggungjawaban mutlak Pertanggungjawaban mutlak adalah tanggung
jawab lembaga penyelenggara untuk
menyelesaikan program sesuai dana yang
telah diterima untuk dapat dilaksanakan /
diselesaikan (format terlampir).
44
BAB VI PENUTUP
Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi
acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak
yang berkepentingan dalam merencanakan,
mengorganisasikan, melaksanakan dan
mengendalikan penyelenggaraan Program
Percontohan Kursus dan Pelatihan. Kami
memberitahukan kepada semua lembaga calon
penyelenggara Program Percontohan Kursus
dan Pelatihan bahwa, ” Jangan tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnyapenipuan agar memperoleh Dana Bantuan Operasional Program Percontohan Kursus dan Pelatihanoleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalambentuk iming-iming dan surat permintaan dana kepada lembaga”. PP PAUDNI Regional II Semarang menyalurkan
dana secara profesional dantransparan sesuai
45
dengan petunjuk teknis. Apabila ada hal yang
belum jelas, dapat menghubungi langsung ke PP
PAUDNI Regional II Semarang Jl. Diponegoro
250 Ungaran Semarang Jawa Tengah telp.
(024) 6921187.
Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis
ini, akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran
atau surat resmi Kepala PP PAUDNI Regional II
Semarang.
.
46
Lampiran I.
PROPOSAL BANTUAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK PERCONTOHAN KURSUS DAN PELATIHAN
(PKM HORTIKULTURA)
JENIS KETERAMPILANYANG DISELENGGARAKAN
Nama dan Alamat Lembaga
Penyelenggara
47
PROPOSAL PENGAJUAN DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK PERCONTOHAN PROGRAM PKM
HORTIKULTURA
Kepada Yth.
Kepala PP-PAUDNI regional II Semarang
Jl Diponegoro 250 Ungaran Semarang
Semarang
Kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : .....................................
Jabatan : .....................................
Alamat : .....................................
Mengajukan usulan bantuan penyelenggaraan
kelompok percontohan program PKM
Hortikultura tahun anggaran 2014. Berkenaan
dengan hal tersebut kami menyatakan bahwa:
48
1. Bersedia untuk melaksanakan kegiatan
pembelajaran Pendidikan Kewirausahaan
Masyarakat dengan model pembudidayaan
Hortikultura dalam rangka Mengembangkan
Kemampuan Berwirausaha Ibu-Ibu Rumah
Tanggasesuai dengan pengajuan yang
disetujui Pusat Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini Nonformal dan Informal
regional II Semarang tahun 2014.
2. Semua dana yang diterima menjadi tanggung
jawab mutlak lembaga kami sesuai dengan
Petunjuk Teknis dan peraturan yang berlaku;
3. Bersedia mengadministrasikan penggunaan
dana sesuai dengan pengajuan yang disetujui
yang dibuktikan dengan kuitansi sesuai
aturan yang berlaku;
4. Bersedia memenuhi kewajiban membayar
pajak sesuai aturan yang berlaku;
5. Bersedia menyampaikan laporan
penggunaan dana keseluruhan paling lambat
tanggal 15 Desember 2014.
49
Demikian pengajuan sekaligus pernyataan ini
dibuat dan ditandatangani diatas kertas
bermaterai enam ribu rupiah, tanpa adanya
paksaan dari pihak manapun.
Yang membuat pernyataan,
Materai Rp. 6.000,-
Stempel Satuan
..............................................
50
A. Identitas Lembaga
Nama Lembaga : ............................. Alamat Lengkap : ............................. Tahun Berdiri : ............................. Nama Kepala : ............................. NIP : …………………….
B. Program:
Lokasi kegiatan
Sarpras yg tersedia
Jumlah peserta LK…Pr…
Pekerjaan
pendidikan
Narasumber Jumlah Pendidikan Kompetensi
pengelola
Waktu kegiatan
Rencana Penggunaan Dana (RAB) C. Data Administrasi
1. Rekening Lembaga
51
a. Nama lembaga sesuai dalam rekening b. Alamat lembaga sesuai rekening ......... c. Nomor Rekening Bank ………………… d. Nama Bank ..........................................
2. NPWP
a. Nama Wajib pajak ............................... b. Nomor NPWP ......................................
D. Lampiran:
1. SK kelembagaan 2. Data peserta kursus 3. Data narasumber 4. Surat kesanggupan melaksanakan
program 5. Pakta integritas 6. Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan 7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
(SPTJM) 8. Foto copy Rekening Bank 9. NPWP
………………..,….....2014 Kepala NIP
52
Lampiran IV PAKTA INTEGRITAS
PENYELENGGARAAN PROGRAM
PERCONTOHAN KURSUS DAN PELATIHAN
Dalam rangka Penyelenggaraan Percontohan Program Kursus dan Pelatihan pada PP
PAUDNI Regional II Semarang, Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal
dan Informal, yang bertanda tangan di bawah ini,
menyatakan bahwa:
1. Tidak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi,
dan Nepotisme (KKN);
2. Sanggup melaporkan kepada pihak yang
berwajib/berwenang apabila mengetahui ada
indikasi KKN di dalam Penyelenggaraan Percontohan Program Kursus dan Pelatihan ini;
3. Melaksanakan tugas secara bersih,
transparan, profesional, dan akuntabel dengan
mengerahkan segala kemampuan dan sumber
53
daya secara optimal untuk memberikan hasil
kerja terbaik mulai dari perencanaan,
pelaksanaan dan penyelesaian program;
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah
dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami
bersedia dikenakan sanksi hukum, moral,
dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
………, 2014
Kepala
(mat
erai Rp.
6.000,-)
(…………..)
54
Lampiran V
KOP LEMBAGA
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini saya
Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Lembaga :
Alamat Rumah :
Alamat lembaga :
Sesuai dengan proposal yang diajukan oleh
lembaga kami siap untuk menyelenggarakan
program Percontohan Kursus dan Pelatihan dan
menggunakan dana bantuan penyelenggaraan
yang diberikan oleh PP PAUDNI Regional II
Semarang. Apabila lembaga kami mendapatkan
dana bantuan penyelenggaraan Percontohan
program Kursus dan Pelatihan, saya
menyatakan:
55
1. Sanggup memanfaatkan dana sesuai dengan
pedoman yang telah ditetapkan dan peraturan
yang berlaku.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas
Pendidikan setempat untuk mendapatkan
bimbingan dan petunjuk.
3. Bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan
program dan pemanfaatan dana bantuan
kepada PP PAUDNI Regional II Semarang.
Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa
paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung
jawab.
………………….
Yang menyatakan,
Kepala
Materai Rp.6.000,-
……………….
Tanda Tangan
56
Lampitan VI.
Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM)KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCONTOHAN KURSUS DAN PELATIHAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
Nama Lembaga :
Jabatan :
Alamat :
Menyatakan dengan sesunguhnya bahwa:
1. Dana yang telah diterima untuk
Penyelenggaraan Percontohan Program PKM Hortikulturapada Pusat
Pengembangan Pendidikan Anak Usia
Dini(PP PAUDNI) Regional II Semarang,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia
57
Dini, Nonformal dan Informal menjadi
tanggung jawab saya sepenuhnya sebagai
pihak penerima dana.
2. Apabila terjadi penyelewengan dalam
penggunaan danaPenyelenggaraan Percontohan Program PKM Hortikulturatersebut menjadi tanggung jawab
saya sebagai penerima dana.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan
atas pembayaranmaupun perhitungan dalam
Penyelenggaraan Percontohan Program PKM Hortikultura tersebut, kami bersedia
untuk menyetorkan kelebihannya ke Kas
Negara.
4. Saya sebagai pimpinan/ketua lembaga
penerima danaPenyelenggaraan Percontohan Program PKM Hortikultura
tersebut bertanggung jawab untuk
melaksanakan/menyelesaikan program sesuai
dana yang telah diterima.
5. Apabila terbukti menyalahgunakan
58
danabantuan sosial ini, kami bersedia
dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau
sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan
sebenar-benarnya.
…………, (tgl, bln, thn)
Yang menyatakan
(materai Rp. 6.000,-)
(Nama Terang)
59
Lampiran VII
Sistematika Laporan
1. Pendahuluan
A. Latar belakang (berisi rasional, data-data
empiris, dan pertimbangan atau alasan
perlunya Program tersebut dilaksanakan)
B. Dasar tujuan pengembangan program
C. Tujuan pengembangan program
D. Manfaat (manfaat yang diperoleh dari
program),
2. Lingkup Program percontohan
A. Profil Lembaga (berisi identitas, visi misi
lembaga, struktur organisasi dan job
diskripsi, tupoksi, program unggulan,
prestasi yang pernah diraih)
B. Lingkup Program, berisi komponen-
komponen penyelenggaraan program
yang akan dilaksanakan (karakteristik
peserta, pengelola, program/kurikulum,
60
nara sumber, metode, sarana prasarana,
evaluasi)
3. Hasil Program Percontohan
1) Pelaksanaan Kegiatan
2) Karakteristik WB
3) Produk-produk
4) Masalah yang mucul dan pemecahannya
4. Penutup
5. Lampiran-lampiran (administrasi dan
keuangan)