Juknis Penyelenggaaraan KPP i -...
Transcript of Juknis Penyelenggaaraan KPP i -...
Juknis Penyelenggaaraan KPP - i
ii - Juknis Penyelenggaaraan KPP
Juknis Penyelenggaaraan KPP - i
ii - Juknis Penyelenggaaraan KPP
Juknis Penyelenggaaraan KPP - iii
Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk
mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan
kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam
penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5 prinsip: 1)
ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang
terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan
jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau
dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan
dengan dunia kerja.
Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salah-
satu unit utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan
prinsip tersebut menyediakan berbagai program layanan pendidikan
diantaranya program kursus dan pelatihan kerja. Arah program kursus dan
pelatihan tersebut adalah pembekalan kepada peserta didik dengan berbagai
keterampilan untuk dapat bekerja (pekerja) atau usaha mandiri (berwirausaha).
Program-program tersebut diantaranya: 1) Kursus Para Profesi; 2) Kursus
Wirausaha Kota; 3) Kursus Wirausaha Desa; dan 4) Pendidikan Kecakapan Hidup
bagi Lembaga Kursus dan pelatihan.
Selain itu pada tahun 2010 ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal
dan Informal merintis program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM)
yakni program pendidikan non formal yang didalamnya terdapat pendidikan
kewirausahaan (pendidikan karakter berwirausaha bagi peserta didik) dan
pendidikan keterampilan yang selanjutnya lulusannya ditindaklanjuti dengan
berbagai Kementerian, Instansi, Lembaga dan Organisasi terkait untuk dapat
merintis usaha kecil sebagai wirausaha. Misi dan tujuan dari pendidikan ini
adalah memberikan bekal pendidikan yang bermutu dan relevan dengan
kebutuhan masyarakat sehingga setiap lulusan pendidikan nonformal dapat
masuk di dunia kerja dan atau menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan
produk barang dan/atau jasa yang kreatif dan inovatif sehingga mampu
memberdayakan potensi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Akhirnya, dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat dijadikan
pegangan bagi seluruh pengelola program PNFI dalam penyelenggaraan
program-program kursus dan pelatihan.
Jakarta, Januari 2010
Direktur Jenderal,
Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 19590512 1983 11 1 001
SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
iv - Juknis Penyelenggaaraan KPP
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat rahmat dan hidayahNya serta kerja keras tim penyusun telah berhasil menyusun sebanyak 17 (tujuh belas) pedoman yang dapat dijadikan acuan para penyelenggara kursus dan pelatihan atau unit pelaksana teknis serta organisasi mitra di jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga pedoman-pedoman ini siap untuk disosialisasikan.
Pedoman-pedoman tersebut secara garis besar mencakup: 1) Pendidikan kewirausahaan masyarakat; 2) Pemberian blockgrant pendidikan kecakapan hidup (PKH) untuk peserta didik kursus dan pelatihan baik melalui lembaga kursus dan pelatihan (LKP) maupun lembaga lain; 3) Penyusunan berbagai standar program dan sistem informasi; 4) Penguatan dan peningkatan kualitas program sertifikasi kompetensi; 5) Peningkatan kapasitas LKP dan organisasi mitra; 6) Pemberian beasiswa; 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan kursus dan kelembagaan dan pendidikan kewirausahaan masyarakat.
Dengan terbitnya pedoman-pedoman dimaksud kami berharap akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Indonesia yaitu, 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja yang baik. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program-program pembinaan kursus dan pendidikan kewirausahaan masyarakat agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang diharapkan pada tahun 2010.
Untuk itu kami memerlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatan pedoman-pedoman tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan pedoman-pedoman tersebut di masa mendatang. Amien.
Jakarta, Januari 2010
Direktur Pembinaan
Kursus dan Kelembagaan,
Dr. Wartanto
NIP. 19631009 198901 1 001
KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal PNFI
Juknis Penyelenggaaraan KPP - v
KATA SAMBUTAN ...................................................................................... iii
KATA PENGANTAR ..................................................................................... iv
DAFTAR ISI .................................................................................................. v
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................................................... 1
B. Tujuan ................................................................................................. 1
C. Dasar Hukum ..................................................................................... 1
II. RUANG LINGKUP PROGRAM KURSUS PARA-PROFESI(KPP)
A. Hakikat Penyelenggaraan KPP ................................................. 3
B. Ruang Lingkup KPP ................................................................... 4
III. LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN PROGRAM KPP
A. Penjaringan Peluang Kerja ....................................................... 8
B. Pelatihan Berbasis SKKNI ......................................................... 8
C. Sertifikasi Kompetensi ............................................................. 15
IV. PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU
A. Monitoring, Evaluasi, dan Suvervisi ......................................... 16
B. Pelaporan ................................................................................. 16
C. Penjaminan Mutu dan Daya Saing ........................................... 16
V. PENUTUP ................................................................................................ 17
DAFTAR ISI
Juknis Penyelenggaaraan KPP - 1
A. Latar Belakang Sakernas (BPS 2009)
menyatakan dari 168,2 juta
penduduk, sampai Februari
tingkat pengangguran
terbuka mencapai 8,14%. Dari
prosentase tersebut 28,30 %
penganggur belum / tidak
tamat SD, 45,24 %
merupakan lulusan SD dan
SLTP, selebihnya 26,47 %
adalah lulusan SLTA, Akademi serta perguruan tinggi. Struktur pendidikan
seperti ini ikut memberikan sumbangan terhadap pencapaian partisipasi
angkatan kerja yang kurang dari 70%. Di pihak lain, hanya 30 persen
kesempatan kerja yang ada diisi sesuai dengan pendidikan tenaga kerja.
Peran langsung pendidikan nonformal dalam menangani penganguran
dan kemiskinan diwujudkan melalui layanan Kursus Para Profesi (KPP) yang
dikembangkan berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup (life
skills) dan diselenggarakan mengacu pada kebutuhan pasar kerja dan/atau
dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
B. Tujuan Tujuan juknis KPP ini adalah untuk memberikan acuan yang jelas bagi
lembaga kursus dan pelatihan dalam menyelenggarakan Kursus Para
Profesi yang terkait dalam hal-hal berikut:
1. Menjaring job order, demand letter attachment, visa, dan wakalah.
2. Merekrut peserta didik
3. Menyusun kurikulum, bahan ajar, metoda, media belajar, dan program
4. Mengembangkan proses pembelajaran
5. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi
6. Penempatan dan pendampingan kerja
C. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
PENDAHULUAN I
2 - Juknis Penyelenggaaraan KPP
3. Permendiknas No. 70 Tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta
didik kursus dan pelatihan dari satuan PNF dan warga masyarakat yang
belajar mandiri.
4. Permendiknas No. 31 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja
Ditjen PNFI.
5. Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal
Tahun 2009.
Juknis Penyelenggaaraan KPP - 3
A. Hakikat Penyelenggaraan KPP 1. Pengertian
Kursus Para Profesi
(KPP) adalah program
pelayanan pendidikan dan
pelatihan berorientasi
pada Pendidikan
Kecakapan Hidup (PKH)
yang diberikan kepada
peserta didik agar memiliki
kompetensi di bidang
keterampilan tertentu
setingkat operator dan
teknisi yang bersertifikat
kompetensi sebagai bekal
untuk dapat bekerja di dalam atau di luar negeri (Direktorat Pembinaan
Kursus dan Kelembagaan, 2007).
Program KPP dilaksanakan dengan pendekatan “4 in 1 (Four in
One)”, yaitu:
(1) melalui analisis kebutuhan pelatihan (training need assessment-job
order);
(2) pelatihan berbasis kompetensi (competency-based training/CBT);
(3) sertifikasi kompetensi (certificate of competency);
(4) jaminan penempatan kerja (job placement/job attachment).
Keterampilan yang diselenggarakan dalam KPP adalah jenis
keterampilan sesuai dengan pesanan pengguna tenaga kerja (job
order/demand letter attachment) yang menjadi pedoman lembaga
penyelenggara KPP.
Jenis keterampilan yang dapat diselenggarakan melalui program
KPP, antara lain: otomotif, elektronika, spa, cullinary, komputer,
akupunktur, PLRT plus, garmen/menjahit, baby sitter, care giver,
pariwisata, perhotelan, dan jenis keterampilan lainnya sesuai job
order/demand letter attachment.
2. Tujuan
Kursus Para Profesi memiliki tujuan berikut:
a. Tujuan Umum, yaitu memberikan kontribusi terhadap penurunan
pengangguran dan kemiskinan sebagai aspek penting dalam
peningkatan kesejahteraan rakyat.
RUANG LINGKUP PROGRAM KPP II
4 - Juknis Penyelenggaaraan KPP
b. Tujuan Khusus, yakni memberikan layanan kursus dan pelatihan
peserta didik agar memiliki keterampilan dan keahlian tertentu
sebagai bekal untuk bekerja mencari nafkah di dalam maupun di
luar negeri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
B. Ruang Lingkup KPP 1. Peserta Didik
a. Penduduk usia produktif (18-35 tahun), belum memiliki pekerjaan
serta penghasilan tetap, bersedia mengikuti kursus dan pelatihan
serta berminat bekerja.
b. Minimal berijazah SMP atau yang sederajat.
2. Pengelola
Yang dapat melaksanakan KPP diantaranya adalah: Lembaga
Kursus dan Pelatihan (LKP), Politeknik/Perguruan Tinggi (Poltek/PT),
Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Kerja, Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM), Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Nonformal (UPT
PNF), Satuan Pendidikan Non Formal lain, dan Balai Latihan Kerja (BLK),
dengan kriteria sebagai berikut:
a. lembaga berbadan hukum, memiliki ijin operasional dari
pemerintah, dan bergerak di bidang jasa pendidikan dan pelatihan.
b. Memiliki jaringan kerja/ job order berskala nasional maupun
internasional,
c. Memiliki sarana prasarana, pendidik, program yang sesuai dengan
jenis dan kebutuhan job order/demand letter attachment.
3. Pendidik
a. Instruktur yang bertugas mengajar, melatih, dan membimbing,
dengan
kriteria:
1) memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai kompetensi yang akan
dilatihkan (dibuktikan dengan sertifikat yang sesuai).
2) Mampu merancang program pembelajaran sesuai dengan
kebutuhan kompetensi yang dilatihkan,
3) menguasai metodologi pengajaran/melatih.
b. Pendamping yang bertugas membantu instruktur, dengan kriteria:
1) memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan jenis
kompetensi yang akan diajarkan (dibuktikan dengan sertifikat
yang sesuai);
2) memiliki kemampuan bimbingan dan konseling;
3) memiliki kemampuan berkomunikasi sosial dan kematangan
emosi;
4) mampu memberikan motivasi dan mengarahkan peserta didik
agar memiliki kemampuan dalam belajar dan bekerja.
Juknis Penyelenggaaraan KPP - 5
c. Penguji yang bertugas melaksanakan uji kompetensi peserta didik,
memiliki kriteria:
1) kualifikasi dan kompetensi bidang yang dipersyaratkan;
2) kemampuan di bidang penilaian;
3) jujur dan obyektif.
4. Kursus dan Pelatihan
a) Pendekatan KPP
Beranjak dari Berawal dari pesanan lulusan (job order/demand
letter attachment) yang telah diperoleh melalui penjaringan
sebelumnya, penyelenggara KPP memulai langkah pertama yaitu
melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Kegiatan analisis ini
mencakup upaya untuk mengenali, antara lain:
1. potensi peserta didik yang akan dilibatkan dan persyaratannya,
2. tenaga pendidik yang hendak diikut-sertakan, dan
3. ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung seluruh tahapan KPP.
Pada langkah kedua, penyelenggara KPP berbekal hasil analisis
kebutuhan pelatihan mengembangkan pelatihan berbasis
kompetensi yang diawali dengan penyusunan kurikulum, program
pelatihan, mencakup pula penilaian atas kemajuan pelatihan
peserta didik, baik formatif maupun uji kompetensi.
Peserta didik yang telah menyelesaikan pelatihan, mengikuti
uji kompetensi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi
Analisis
Kebutuhan PelatihanPelatihan
Berbasis Kompetensi
Sertifikasi
Kompetensi
Penempatan
Lulusan
Pesanan
Lulusan
(Job Order)
1
2
3
4
Pendekatan KPP" 4 in 1 "
(Four in One)
6 - Juknis Penyelenggaaraan KPP
Kompetensi (LSK) atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Uji ini
ditempuh peserta didik sekaligus untuk memenuhi langkah ketiga
sertifikat kompetensi pada bidang profesi tertentu.
Dengan bekal sertifikat yang dimiliki, peserta didik kemudian
mengikuti langkah keempat proses penempatan kerja, untuk
memenuhi pesanan lulusan di awal penyelenggaraan KPP.
Pemenuhan atas pesanan ini tidak menutup kemungkinan dapat
membuka peluang dalam memperoleh pesanan lulusan KPP lebih
lanjut.
b) Kurikulum KPP disusun berdasarkan:
1) berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI),
2) kebutuhan job order/demand letter attachment.
Kurikulum KPP merupakan kurikulum yang harus berorientasi
pada pemenuhan kompetensi peserta didik. Sementara kebutuhan
job order/demand letter attachment menjadi acuan agar
kompetensi peserta didik selaras dan mampu memenuhi
kebutuhan pasar tenaga kerja.
c) Materi pembelajaran KPP mencakup empat kecakapan yaitu:
1) Kecakapan personal; ketaqwaan, kejujuran, sopan santun,
disiplin, kerja keras, tanggung jawab, semangat untuk maju,
dan lain-lain sebagai pekerja dan/atau sebagai wirausaha.
2) Kecakapan sosial; toleransi, kerjasama, gotong royong,
berkomunikasi sosial, berserikat dan lain-lain sebagai pekerja
dan/atau sebagai wirausaha.
3) Kecakapan akademik; kemampuan beranalisis sederhana,
berfikir dengan logika, kemampuan pengetahuan dasar,
kemampuan mengambil keputusan, dan lain lain sebagai
pekerja dan/atau sebagai wirausaha.
4) Kecakapan profesional/vocational; kemampuan memiliki
keterampilan mata pencaharian yang mencakup: pemilihan
bahan dan alat, pelayanan jasa dan produksi, pemasaran,
manajemen usaha, dan pengelolaan keuangan sebagai pekerja.
5. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan
program KPP, minimal sebagai berikut:
1) memiliki kantor, ruang belajar,
2) ruang dan sarana praktek, laboratorium, bengkel kerja,
3) perpustakaan, jaringan / akses internet, dan asrama apabila
dimungkinkan.
6. Penilaian
Penilaian KPP dilakukan dengan tiga instrumen:
Juknis Penyelenggaaraan KPP - 7
a. Penilaian kepribadian, dilaksanakan untuk mengetahui tingkat
kematangan emosional untuk siap belajar, siap berlatih dan siap
bekerja,
b. Penilaian formatif, dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan
belajar dalam setiap tahapan pembelajaran dan
c. Penilaian kompetensi, untuk mengetahui pencapaian kompetensi
setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran. Penilaian
kompetensi peserta didik dapat dilaksanakan di lembaga sertifikasi
kompetensi dan / atau lembaga sertifikasi profesi.
7. Biaya Belajar
Biaya penyelenggaraan program KPP dapat diperoleh dari:
a) Dunia usaha yang membutuhkan lulusan,
b) CSR (Corporate Social Responsibility = tanggung jawab sosial
perusahaan),
c) Pemerintah pusat dan daerah,
d) Peserta didik.
Jumlah besaran biaya penyelenggaraan KPP disesuaikan dengan jenis
dan lama pembelajaran.
Komponen-komponen penyelenggaraan yang perlu dibiayai
diantaranya:
a. Biaya operasional: pembelajaran, alat dan bahan praktek,
instruktur dan penguji,
b. Biaya manajerial, dan
c. Biaya penempatan lulusan.
8. Jaringan Kerja
a. Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk proses
pemagangan maupun penempatan lulusan,
b. Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan/atau
Lembaga Sertifikasi Profesi dalam uji kompetensi dan sertifikasi,
c. Kerjasama Pemerintah, pemerintah daerah, DUDI, dan asosiasi,
d. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja,
organisasi, dan pihak terkait untuk pendidikan, penempatan, serta
pendampingan lulusan.
8 - Juknis Penyelenggaaraan KPP
A. Penjaringan Peluang Kerja Penjaringan peluang kerja (Job
Order/demand letter attachment) sebagai
dasar penyelenggaraan KPP. Untuk
melaksanakan penjaringan peluang kerja,
penyelenggara KPP dapat dilakukan dengan
cara:
1. Menemukan dan menetapkan sumber
informasi kebutuhan lulusan
2. Mencari, memilah dan memilih
informasi kebutuhan lulusan
3. Membangun komunikasi dan peluang
dengan DUDI untuk menampung lulusan
4. Mengembangkan jaringan kerja, kemitraan dengan sesama
penyelenggara KPP, bursa atau penyalur tenaga kerja, dan DUDI.
B. Pelatihan Berbasis SKKNI 1. Analisis Kebutuhan Pelatihan
a. Aspek-Aspek Kebutuhan Pelatihan
Analisis kebutuhan pelatihan merupakan upaya untuk
menggali berbagai macam informasi berkenaan dengan
kesempatan penyelenggaraan KPP.
Informasi penyelengaraan KPP berkenaan dengan kesempatan
dalam memenuhi, antara lain:
1) Kebutuhan lulusan oleh DUDI,
Analisis kebutuhan lulusan oleh DUDI ini merupakan upaya
agar penyelenggaraan KPP dapat memenuhi lulusan yang
dibutuhkan DUDI baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Terutama untuk memenuhi kebutuhan DUDI di luar negeri,
penyelenggaraan KPP dapat merupakan bagian mekanisme
Government to Government (G to G), Goverment to Private (G
to P), atau Private. Semua mekanisme ini dilaksanakan dengan
memperhatikan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
2) Kebijakan pemerintah daerah,
Kebutuhan lulusan untuk DUDI di dalam negeri tidak
terlepas dari kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah
dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan dan industri. Hal ini
LANGKAH-LANGKAH
PENYELENGGARAAN PROGRAM KPP
III
Juknis Penyelenggaaraan KPP - 9
diperlukan agar penyelenggara KPP memperoleh kesempatan
menghasilkan lulusan berdasarkan permintaan kebutuhan.
3) Potensi wilayah,
Penyelenggaraan KPP perlu memperhatikan potensi sebaran
DUDI dan data kependudukan.
b. Validasi Kebutuhan
Untuk memperoleh validasi informasi kebutuhan yang diperlukan
untuk penyelenggaraan KPP, selain dilakukan penggalian data
pada ketiga aspek di atas, diperlukan cara-cara seperti:
1) Wawancara
2) Kuesioner/angket
3) Pengamatan
4) Studi dokumentasi
c. Menganalisis Kebutuhan
Kumpulan informasi kebutuhan pelatihan yang telah
divalidasi melalui berbagai metode di atas, memerlukan
pengolahan berupa analisa lebih lanjut dalam bentuk daftar
urutan dan skala prioritas. Hal ini ditempuh sebagai upaya
mempertimbangkan kebutuhan pelatihan yang akan ditetapkan
untuk dijadikan dasar bagi penyelenggaraan KPP.
Daftar urutan dan skala prioritas ini terutama berdasarkan
pada:
1) Ketersediaan Job Order / Demand Letter Attachment
2) Kemampuan Manajerial Penyelenggara KPP
3) Ketersediaan Dana
4) Sarana dan Prasarana pendukung
d. Langkah-langkah Analisis Kebutuhan Pelatihan
1) Persiapan
a) Menetapkan informasi kebutuhan pelatihan yang akan
didalami
b) Menyusun strategi, pendekatan, metode dan instrumen
dalam menghimpun data dan informasi kebutuhan
pelatihan.
c) Menyusun jadwal kegiatan dan rencana pembiayaan
2) Pelaksanaan
a) Melaksanakan jadual kegiatan
b) Memilah dan memilih data dan informasi kebutuhan
pelatihan
c) Menghimpun dan mengolahan kumpulan data dan
informasi kebutuhan pelatihan.
3) Penetapan kebutuhan pelatihan
a) Mengkaji dan menimbang ulang data dan informasi
berkenaan kebutuhan pelatihan.
10 - Juknis Penyelenggaaraan KPP
b) Menetapkan kompetensi sebagai dasar penyelenggaraan
KPP serta prasyarat awal peserta didik.
2. Rekrutmen
Rekrutmen merupakan kegiatan awal dalam rangka menjaring
calon peserta didik dalam penyelenggaraan KPP. Langkah-langkah
yang dapat dilakukan adalah:
a. Menetapkan kriteria peserta didik
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan kriteria
peserta didik, antara lain: jumlah peserta didik, prasyarat awal
kompetensi, kompetensi akhir sebagai hasil pelatihan, termasuk
persyaratan lain sebagaimana dicantumkan dalam job
order/demand letter attachment.
Berdasarkan kriteria umum, peserta didik antara lain:
1) Usia produktif, berusia 18 tahun sampai dengan 35 tahun;
2) Pendidikan minimal Lulus SLTP / sederajat;
3) Mampu dan bersedia mengikuti KPP.
b. Menyusun instrumen rekrutmen
Format instrumen rekrutmen yang disusun sekurang-
kurangnya memuat data pribadi, riwayat pendidikan, riwayat
pekerjaan bila ada, potensi kecakapan yang mendasari
pengembangan kompetensi (terlampir contoh format instrumen
yang dapat memperlihatkan kekuatan dan kelemahan calon
peserta)
c. Sosialisasi dan promosi penyelenggaraan KPP
Informasi penyelenggaraan KPP dapat menggunakan berbagai
media promosi dan komunikasi baik itu media cetak maupun
media elektronik.(terlampir contoh media promosi dan sosialiasi,
misalnya: leaflet, brosur)
d. Pelaksanaan Rekrutmen, meliputi kegiatan:
1) Penerimaan pendaftaran calon peserta didik, (terlampir
formulir rekrutmen)
2) Penyimpanan dokumen pendaftaran calon peserta didik
3) Pemberian nomor pendaftaran dan pengantar untuk
mengikuti seleksi seperti: tes kepribadian, tes kesamaptaan
dan tes kesehatan/medical check up.
e. Penetapan peserta didik, mencakup kegiatan:
1) Mendaftar hasil tes calon peserta didik
2) Menetapkan kelulusan calon untuk diterima sebagai peserta
didik
3) Pemanggilan calon peserta didik untuk melakukan
pendaftaran ulang termasuk melengkapi persyaratan teknis
lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan KPP
Juknis Penyelenggaaraan KPP - 11
f. Pengenalan awal peserta didik mencakup kegiatan:
1) Orientasi umum penyelenggaraan KPP agar peserta didik
memiliki pemahaman berkaitan dengan: a) tujuan, b)
pelaksanaan dan c) hasil penyelenggaraan KPP
2) Perkenalan penyelenggara KPP baik tenaga pendidik maupun
tenaga kependidikan dengan peserta didik dalam upaya
menunjang kelancaran penyelenggaraan KPP
3. Pelaksanaan Pelatihan KPP
Pelatihan KPP sebagai kelanjutan dari hasil analisis kebutuhan dan
upaya melatih kompetensi bagi peserta didik, diawali dengan kegiatan:
penyusunan perangkat pelatihan, penyelenggaraan pelatihan dan
dilanjutkan dengan penilaian hasil pelatihan.
a. Penyusunan Perangkat Pelatihan
1) Menyusun Kurikulum
Beberapa hal penting dalam menyusun kurikulum KPP, yaitu:
a) Muatan Kurikulum meliputi empat kecakapan, yaitu:
kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan
akademik dan kecakapan professional/vokasional.
b) Kompetensi lulusan yang diperlukan DUDI sebagaimana
job order, demand letter attachment, visa dan wakalah
menjadi bagian utama dalam pencapaian kecakapan
sebagai hasil pelatihan.
c) Untuk mendukung dan memperkuat kecakapan vokasional
dan akademik, penguasaan kecakapan personal dan sosial
disesuaikan dengan pokok-pokok materi yang ada.
d) Metode pelatihan dipilih sesuai dengan kebutuhan
pencapaian kompetensi yang diharapkan.
Perangkat kurikulum untuk menggambarkan pelatihan dan
pencapaian hasil kompetensi dapat menggunakan silabus
12 - Juknis Penyelenggaaraan KPP
Contoh silabus Kecakapan Personal
Kompetensi
dasar Indikator
Pokok
Materi Pengalaman Belajar
Waktu
(menit)
Alat / sumber
belajar Penilaian
Mampu
mengungkap
kekuatan dan
kelemahan diri,
sehingga
muncul
kesadaran dan
motivasi
bersikap dan
bertindak lebih
baik
Mengenali
keunggulan
atau
kelebihan
yang dimiliki
diri sendiri
Mengenal
diri
Peserta didik:
- memperkenalkan diri
masing-masing
- membentuk kelompok,
terdiri dari 2-3 orang
- melengkapi instrumen
mengenal diri sendiri
- mengisi hasil pengamatan
proses perkenalan diri
peserta lain
- saling memperkenalkan diri
- saling mengamati peserta
lain dalam kelompok
- menerima hsail pengamatan
dari peserta lain
160 - Instrumen
Mengenal Diri
Sendiri
- Format
Pengamatan
Tes tertulis
Silabus diatas dikembangkan menjadi Rencana Pelaksanaan Pelatihan (RPP).
Bentuk dan sistematika RPP dapat dilihat pada contoh berikut.
Juknis Penyelenggaaraan KPP - 13
Contoh Rencana Pelaksanaan Pelatihan
RENCANA PELAKSANAAN PELATIHAN
Mata Diklat : Pengenalan Diri Alokasi waktu : 160 menit Standar Kompetensi : Mampu mengenali dan memanfaatkan potensi diri, berfikir rasional
dalam mempertimbangkan setiap keputusan, serta tampil percaya diri dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
Kompetensi Dasar : Mampu mengungkap kekuatan dan kelemahan diri, sehingga muncul kesadaran dan motivasi bersikap dan bertindak lebih baik
Indikator : Mengidentifikasi keunggulan atau kelebihan yang dimiliki oleh diri sendiri a. Tujuan Pelatihan
Peserta memahami secara utuh keunggulan yang dimilikinya sebagai modal dalam mengembangkan diri menjadi pekerja atau wirausahawan.
b. Materi Pelatihan Mengenal Diri
c. Metode Pelatihan d. Langkah-langkah Pelatihan
Kegiatan Awal 1. Peserta didik menjawab salam, berdoa bersama dan memperhatikan penjelasan awal 2. Peserta didik menjawab pertanyaan awal pelatihan 3. Peserta didik menyimak uraian kompetensi dasar yang hendak dicapai Kegiatan Inti 1. Peserta didik membentuk kelompok terdiri dari 2 – 3 orang untuk saling memperkenalkan diri 2. Peserta didik menerima dan melengkapi format instrument ‘Mengenal Diri’ 3. Peserta didik membaca dan memahami ulang hasil pengisian instrumen “Mengenal Diri” 4. Peserta didik dalam kelompok saling memperkenalkan diri satu sama lain. 5. Peserta didik yang memperkenalkan diri mendapat pengamatan peserta lain berkaitan dengan pemberdayaan diri
6. Catatan pengamatan peserta lain disampaikan lisan kepada peserta yang memperkenalkan diri. 7. Peserta menyerahkan instrument ‘mengenal diri’ yang dilengkapi catatan pengamatan peserta lain.
Kegiatan Akhir 1. Peserta didik dengan bimbingan instruktur memperhatikan tanggapan atas pemberdayaan diri masing-masing.
2. Peserta didik membuat kesimpulan atas pemberdayaan diri berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang disadari.
3. Peserta didik mencatat peluang untuk pemberdayaan diri melalui pendayagunaan kekuatan dan pengendalian kelemahan diri
4. Peserta didik berdoa bersama dan menjawab salam. e. Alat, Bahan, Sumber Belajar
Instrumen “Mengenal Diri” Format pengamatan
f. Penilaian 1. Jenis penilaian:
- Tes tertulis : hasil instrumen “Mengenal Diri” dan hasil pengamatan - Perilaku peserta : pengamatan dalam diskusi
2. Bentuk Instrumen - Instrumen “Mengenal Diri” - Lembar Pengamatan
g. Bahan Belajar Bahan belajar disusun untuk mendukung proses pelatihan. bahan belajar dapat berupa modul. Jika berbentuk modul maka pokok-pokok materi harus sesuai dengan yang tercantum pada kurikulum. Merujuk contoh silabus diatas, maka bahan belajar yang perlu dipersiapkan adalah bahan belajar yang berkenaan dengan “Mengenal Diri”.
14 - Juknis Penyelenggaaraan KPP
b. Penyelenggaraan Pelatihan
1) Pengarahan dan orientasi peserta didik
Pengarahan dilakukan klasikal sebagai bagian
membangun suasana kebersamaan di awal pelatihan.
Kesempatan ini digunakan memberikan pemahaman lengkap
hal ikhwal pelatihan, langkah yang ditempuh dan hasil akhir
pelatihan yang diikuti peserta didik, mencakup juga hak dan
kewajiban peserta didik selama pelatihan.
Kegiatan awal peserta didik dapat dilengkapi dengan
pembentukan ketua kelas, jadwal piket kebersihan dan
pembagian tugas lain yang diperlukan selama pelatihan.
2) Penyelenggaraan Pelatihan
Besaran waktu dan jadwal pelatihan yang meliputi
pembelajaran teori dan praktek dapat dirunut melalui Silabus
dan Rencana Pelaksanaan Pelatihan (RPP).
3) Penilaian Pelatihan
Selama penyelenggaraan pelatihan, kegiatan penilaian
dilakukan dalam beragam cara, meliputi:
a) Tes Formatif yang dilaksanakan setiap RPP selesai
dilaksanakan untuk mengukur pencapaian unit
kompetensi hasil pelatihan dilakukan dengan tes tulis atau
tes unjuk kerja.
b) Tes Sumatif yang dilakukan untuk mengukur pencapaian
satu atau beberapa muatan materi yang menggambarkan
pencapaian beberapa kompetensi dilakukan dengan tes
tulis atau tes unjuk kerja.
c) Tes Komprehensif yang dilakukan mengukur pencapaian
keseluruhan penguasaan materi pelatihan dilakukan
dengan tes tulis atau tes unjuk kerja.
d) Tes ini pun menjadi salah satu bagian utama
pertimbangan bagi peserta didik dalam memperoleh
sertifikasi atas kompetensi yang diperoleh selama
pelatihan.
c. Pemagangan
Pemagangan dimaksudkan untuk memperkuat hasil kompetensi
yang telah dimiliki peserta didik dan memberikan pengalaman
langsung bagi lulusan dalam suasana dunia kerja langsung.
Pemagangan ini menjadi penting untuk kompetensi tertentu.
Juknis Penyelenggaaraan KPP - 15
C. Sertifikasi Kompetensi 1. Penelusuran dokumen pencapaian hasil belajar yang diperoleh selama
pelatihan.
Kegiatan awal uji kompetensi adalah melihat kembali dan mempelajari
dokumen-dokumen perkembangan dan hasil pelatihan peserta didik
yang telah sebagai data dasar untuk mengikuti uji kompetensi dan
memperoleh sertifikasi.
2. Rekapitulasi dan analisis kelebihan dan kekurangan pesera didik
selama pelatihan.
Catatan kelebihan dan kekurangan peserta didik selama pelatihan
menjadi dasar penyempurnaan pencapaian hasil kompetensi, makala
peserta didik belum dapat memperoleh sertifikasi kompetensi.
3. Rekapitulasi dan analisis potensi dalam melaksanakan pekerjaan dan
pengembangan karir peserta didik.
Analisis potensi ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kepribadian,
evaluasi formatif, dan evaluasi kompetensi.
16 - Juknis Penyelenggaaraan KPP
A. Monitoring , Supervisi, dan Evaluasi Aspek-aspek penting untuk dilakukan monitoring dan evaluasi adalah:
1. Komitmen dan tanggungjawab penyelenggara selama KPP
dilaksanakan, mulai rekrutmen peserta didik sampai penempatan
kerja lulusan,
2. program dan proses pembelajaran,
3. kemampuan instruktur, nara sumber teknis dan penguji,
4. kompetensi peserta didik lulusan,
5. kinerja lulusan dalam bekerja.
B. Pelaporan Penyelenggara wajib melaporkan sekurang-kurangnya satu kali selama
periode penyelenggaraan KPP kepada dinas pendidikan dan / atau
dinas yang membidangi PNF di daerah.
C. Penjaminan Mutu dan Daya Saing Hal-hal penting yang harus dilakukan oleh penyelenggara untuk
mendukung pencapaian mutu dan daya saing lulusan diantaranya:
1. memiliki profil penyelenggara meliputi visi dan misi, tujuan,
struktur organisasi, program kerja, kemitraan dan prestasi,
2. memiliki SOP (Standard Operating Procedure),
3. memiliki media informasi dan komunikasi pemasaran baik digital
elektronik maupun cetak, yang dapat berupa bahan pustaka,
brosur newsletter, dan internet (e-mail dan website),
4. sertifikasi kompetensi pendidik,
5. penjaminan mutu lulusan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi
Kompetensi (LSK)/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)/, atau Lembaga
Uji Kompetensi (LUK).
6. penjaminan mutu lembaga oleh badan akreditasi nasional dan /
atau internasional.
PENGENDALIAN DAN
PENJAMINAN MUTU
IV
Juknis Penyelenggaaraan KPP - 17
Penyelenggaraan Kursus Para Profesi yang memberikan jaminan bagi
lulusan untuk mendapatkan pekerjaan sangat diperlukan dalam mengukuhkan
sumbangan pendidikan nonformal bagi peningkatan kesejahteraan peserta
didik. Penyelenggaraan KPP ini dimaksudkan untuk ikut serta memberikan
jawaban atas masalah pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
Oleh karena itu petunjuk teknis ini menjadi bagian penting dalam
mewujudkan penyelenggaraan KPP yang berdampak dan berdaya guna di
kemudian hari.
Petunjuk ini diharapkan dapat dipergunakan dengan tepat dan sesuai
untuk mewujudkan penyelenggaraan KPP sesuai dengan tuntutan dunia kerja
dan kebutuhan masyarakat.
PENUTUP V
18 - Juknis Penyelenggaaraan KPP