i

BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH (SMK)

TAHUN 2010

KATA PENGANTAR

Kebijakan pokok Direktorat Pembinaan SMK mengacu pada tujuan strategis Kementerian Pendidikan Nasional yaitu tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota. Tujuan strategis tersebut akan dicapai melalui program dan kegiatan secara bertahap sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014. Pada tahun anggaran 2010, pendanaan Program Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat (Direktorat Pembinaan SMK) dan dana dekonsentrasi (Dinas Pendidikan Provinsi). Program yang dialokasikan melalui dana pusat akan disampaikan melalui bantuan langsung ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Institusi terkait dalam bentuk uang atau barang. Sedangkan program yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi akan dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan untuk bantuan langsung ke SMK. Panduan Pelaksanaan (Panlak) ini memuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, dan keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Panlak ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi terkait untuk memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan menyampaikan pemikirannya dalam pembuatan Panduan Pelaksanaan ini. Apabila dalam Panduan Pelaksanaan ini masih terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Februari 2010 Direktur Pembinaan SMK

ii

ttd Dr. Joko Sutrisno NIP. 19590608 198403 1 004

DESKRIPSI PROGRAM

BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH (SMK)

TAHUN 2010

1. KODE PROGRAM : 19-DK-2010 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN BEASISWA SISWA UNTUK

MISKIN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH (SMK)

3. TUJUAN : 1. Memberi peluang bagi lulusan SMP/M.Ts atau yang sederajat dari keluarga kurang mampu/Pra Sejahtera I untuk mengikuti pendidikan di SMK;

2. Mengurangi jumlah siswa SMK putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan;

3. Meringankan biaya pendidikan siswa SMK kurang mampu atau pra sejahtera I

4. SASARAN : Sasaran bantuan beasiswa secara nasional adalah 251.489 siswa SMK, dan masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi menyesuaikan alokasi dalam DIPA, dengan ketentuan distribusi sebagai berikut :

1. Siswa kelas X (SMK program 3 tahun maupun program 4 tahun) tahun pelajaran 2010/2011 diberikan selama 6 bulan.

2. Siswa kelas X dan XI, (SMK program 3 tahun), dan siswa kelas X, XI, XII (SMK program 4 tahun) tahun pelajaran 2009/2010, diberikan selama 12 bulan;

3. Siswa kelas XII (SMK program 3 tahun) dan siswa kelas XIII (program 4 tahun) tahun pelajaran 2009/2010 diberikan selama 6 bulan.

iii

5. NILAI BANTUAN : Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per siswa per bulan

6. PEMANFAATAN DANA

: Membantu siswa dalam mengikuti pendidikan di sekolah untuk pembiayaan iuran bulanan sekolah dan/atau pembelian perlengkapan belajar siswa, dan/atau transportasi siswa ke sekolah.

7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN

1. Daftar nama siswa calon penerima beasiswa diusulkan oleh SMK kepada Dinas Pendidikan Pendidikan Provinsi setelah disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

2. Kewenangan penetapan penerima beasiswa sepenuhnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

8. PERSYARATAN PENERIMA

: SMK Penerima: 1. Mengajukan daftar usulan nama siswa calon

penerima beasiswa ke Dinas Pendidikan Provinsi setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kab/Kota;

2. Memiliki rekening sekolah (bukan rekening atas nama pribadi atau yayasan);

3. Menyampaikan fotocopy Surat pengangkatan Kepala SMK.

Siswa Penerima: 1. Siswa SMK yang berasal dari keluarga

kurang mampu/Pra Sejahtera I (dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW).

2. Siswa SMK yang tidak sedang menerima beasiswa program keahlian khusus.

3. Diusulkan oleh SMK bersangkutan sebagai siswa calon penerima beasiswa.

4. Ditetapkan sebagai penerima beasiswa oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

9. JADWAL KEGIATAN :

No KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN 2010

iv

*) Tahap II: jadwal untuk siswa kelas X tahun pelajaran 2010/2011

1. Penerimaan daftar usulan nama siswa

Tahap I : Februari, Tahap II: Juli*)

2. Seleksi siswa calon penerima

Tahap I : Maret, Tahap II: Agustus

3. Penetapan siswa penerima

Tahap I : Maret, Tahap II: Agustus

4. Penyaluran dana Tahap I : April, Tahap II: Sept

5. Laporan pelaksanaan

Mg I November

10. LAYANAN INFORMASI

: Subdit Kegiatan Kesiswaan Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Mandikdasmen Komplek Kemendiknas Gedung E Lt. 12 Jln. Jend. Sudirman Senayan, Jakarta 10270 Telepon/Fax: 021- 5725469, 5725477 Website : www.ditpsmk.net

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................i DESKRIPSI............................................................................................ii DAFTAR ISI..........................................................................................vi BAB I PENDAHULUAN...........................................................................1

A. Latar Belakang.................................................................................. 1 B. Tujuan ............................................................................................. 1 C. Dasar Hukum dan Kebijakan .............................................................. 1 D. Sasaran ........................................................................................... 3 E. Hasil yang diharapkan ....................................................................... 4 F. Nilai Bantuan .................................................................................... 4 G. Karakteristik Program Bantuan.......................................................... 4 H. Jadwal Kegiatan ............................................................................... 4

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB .........................6 A. Organisasi ........................................................................................ 6 B. Tugas dan Tanggungjawab................................................................ 6

1. Direktorat Pembinaan SMK ............................................................ 6 2. Dinas Pendidikan Provinsi .............................................................. 6 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .................................................. 7 4. SMK............................................................................................. 7 5. Komite Sekolah............................................................................. 8 6. Siswa Penerima Beasiswa ................. ........................................... 8

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN RANCANGAN PROGRAM/PROPOSAL DAN PENYALURAN DANA............................9 A. Persyaratan Penerima Bantuan.......................................................... 9 B. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Penerima Bantuan..................... 9 C. Penyaluran Dana .............................................................................11

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ............................................................................................12

A. Ketentuan Penggunaan Dana............................................................12 B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ............................................12

BAB V PELAPORAN..............................................................................13 A. Pelaporan SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi ......................................13 B. Pelaporan dari Dinas Pendidikan Provinsi............................................13

BAB VI PENUTUP ................................................................................14 LAMPIRAN ..........................................................................................15

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Direktorat PSMK) yang mengacu pada kebijakan pokok Kementerian Pendidikan Nasional dititik beratkan pada (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing (3) penguatan tatakelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pencapaian kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Salah satu program untuk merealisasikan pemerataan dan perluasan akses yang telah tertuang didalam draft Renstra Direktorat Pembinaan SMK adalah tercapainya pertumbuhan jumlah siswa SMK yang signifikan untuk ikut berperan menyumbangkan tenaga kerja produktif sebagai aset negara yang berperan ikut menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang kreatif. Mengingat kondisi sampai akhir tahun pelajaran 2008/2009 perbandingan jumlah siswa SMK dengan siswa SMA masih 43% : 57%, maka Direktorat Pembinaan SMK menyelenggarakan program bantuan beasiswa yang bertujuan memperbesar peluang lulusan SMP/Mts untuk masuk ke SMK serta mengurangi angka putus sekolah siswa SMK. Program beasiswa tersebut diberikan kepada siswa SMK dari keluarga yang kurang mampu/Pra Sejahtera I.

B. Tujuan 1. Membuka peluang bagi lulusan SMP dan M.Ts yang berasal dari

keluarga kurang mampu/Prasejahtera I untuk mengikuti pendidikan di SMK;

2. Mengurangi jumlah siswa SMK putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan;

3. Meringankan biaya pendidikan siswa SMK kurang mampu atau Pra Sejahtera I.

C. Dasar Hukum dan Kebijakan

Pemberian Bantuan Beasiswa Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota;

6. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Kab/Kota Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

14. Peraturan Presiden RI Nomor 21 tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2010;

15. Peraturan Presiden RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010;

16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

17. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 86/PMK.02/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran dan Pendapatan Negara;’

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional;

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

3

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010 - 2014;

22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang mekanisme pembayaran atas beban APBN;

23. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2010 Nomor 0111.0/023/03.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009;

24. Surat Dirjen Mandikdasmen No. 905/C1.C3/KU/2006 tanggal 13 Februari 2006 tentang Rekening Sekolah;

D. Sasaran Sasaran bantuan beasiswa secara nasional adalah 251.489 siswa SMK, dan masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi menyesuaikan alokasi dalam DIPA, dengan ketentuan distribusi sebagai berikut :

1. Siswa kelas X (SMK program 3 tahun maupun program 4 tahun) tahun pelajaran 2010/2011 diberikan selama 6 bulan.

2. Siswa kelas X dan XI, (SMK program 3 tahun), dan siswa kelas X, XI, XII (SMK program 4 tahun) tahun pelajaran 2009/2010, diberikan selama 12 bulan;

3. Siswa kelas XII (SMK program 3 tahun) dan siswa kelas XIII (program 4 tahun) tahun pelajaran 2009/2010 diberikan selama 6 bulan.

Matrix berikut mensimulasikan cara pendistribusian dana bantuan beasiswa kepada siswa penerima dari SMK Prgoam 3 dan 4 tahun, sebagai berikut:

PROGRAM 3 (TH 2010) PROGRAM 4 (TH 2010)

JAN-JUN (tapel 09/10)

JUL–DES (tapel 10/11)

JUMLAH

PENERIMAAN

JAN-JUN (tapel 09/10)

JUL–DES (tapel 10/11)

JUMLAH

PENERIMAAN

kelas X kelas XI 12 bl kelas X kelas XI 12 bl

kelas XI kelas XI 12 bl kelas XI kelas XII 12 bl

kelas XII kelas XII 6 bl Kelas XII kelas XIII 12 bl

- Kelas X 6 bl Kelas XIII - 6 bl

kelas X 6 bl

4

E. Hasil yang diharapkan 1. Meningkatnya jumlah Penerimaan Siswa Baru (PSB) ke SMK tahun

pelajaran 2010/2011; 2. Menurunnya persentase siswa SMK putus sekolah.

F. Nilai Bantuan Nilai Beasiswa untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah adalah Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per siswa per bulan.

G. Karakteristik Program Bantuan

a. Dana Beasiswa untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah merupakan bantuan yang diberikan langsung kepada siswa SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu/Pra sejahtera I;

b. Dana beasiswa dialokasikan di Dinas Pendidikan Provinsi sebagai dana dekonsentrasi dan akan disalurkan ke siswa SMK melalui Rekening Sekolah (bukan rekening pribadi atau yayasan);

c. Dana beasiswa harus diberikan secara utuh tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.

H. Jadwal Kegiatan

No KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN 2009

1. Penerimaan daftar usulan nama siswa calon penerima

Tahap I : Februari, Tahap II : Juli*)

2. Seleksi siswa calon penerima Tahap I : Maret, Tahap II : Agustus

3. Penetapan siswa penerima Tahap I : Maret, Tahap II : Agustus

5

4. Penyaluran dana Tahap I : April, Tahap II : Sept

5. Laporan pelaksanaan Mg I November

*) Tahap II: jadwal untuk siswa kelas X tahun pelajaran 2010/2011

6

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) dapat diuraikan sebagai berikut: A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. SMK; 5. Komite Sekolah; 6. Siswa Penerima Beasiswa.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK a. Menetapkan kebijakan dan merumuskan pedoman pelaksanaan

pemberian bantuan beasiswa; b. Mengalokasikan dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin Jenjang

Pendidikan Menengah (SMK) melalui dana dekonsentrasi di Dinas Pendidikan Provinsi;

c. Mensosialisasikan program kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kab/Kota;

d. Melakukan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan beasiswa;

e. Menerima laporan pelaksanaan program beasiswa dari Dinas Pendidikan Provinsi

2. Dinas Pendidikan Provinsi a. Menyebarluaskan informasi tentang program Bantuan Beasiswa

Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan SMK diwilayahnya;

b. Menetapkan kuota siswa penerima beasiswa per kabupaten/kota berdasarkan formulasi yang telah ditetapkan;

7

c. Menerima dan meneliti usulan calon penerima beasiswa sementara yang telah disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;

d. Menerbitkan surat keputusan penetapan siswa penerima beasiswa;

e. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan beasiswa antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi dengan Kepala SMK asal siswa penerima;

f. Memproses penyaluran dana beasiswa ke rekening sekolah (bukan rekening pribadi atau yayasan);

g. Melakukan pengawasan penggunaan dana beasiswa; h. Menerima laporan pelaksanaan program bantuan beasiswa dari

SMK; i. Menyampaikan resume laporan hasil pelaksanaan program

bantuan beasiswa ke Direktorat PSMK; j. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan

pelaksanaan program beasiswa.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi program Bantuan

Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) ke SMK di wilayahnya;

b. Menerima, meneliti, dan memberikan persetujuan daftar nama siswa calon penerima beasiswa usulan dari SMK;

c. Melakukan pengawasan pelaksanaan program bantuan beasiswa di SMK;

d. Melakukan pembinaan pelaksanaan program bantuan beasiswa di SMK;

e. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan bersama Dinas Pendidikan Provinsi;

f. Menyetujui laporan pelaksanaan program bantuan beasiswa yang disusun oleh SMK.

4. SMK

a. Melaksanakan sosialisasi program Bantuan Beasiswa Untuk Siswa

Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) kepada guru, komite sekolah, siswa dan orang tua siswa;

8

b. Membuat surat pengantar untuk siswa calon penerima yang akan mengurus kelengkapan syarat-syarat ke RT/RW;

c. Menyeleksi siswa calon penerima beasiswa sesuai persyaratan bersama dengan komite sekolah;

d. Mengajukan daftar usulan nama siswa calon penerima beasiswa beserta kelengkapannya ke Dinas Pendidikan Pendidikan Provinsi setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendikan Kabupaten/Kota;

e. Menandatangani surat perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi setempat dengan Kepala Sekolah;

f. Menerima penyaluran dana bantuan beasiswa dari Dinas Pendidikan Provinsi melalui rekening sekolah (bukan atas nama pribadi atau yayasan);

g. Memdistribusikan dan menyalurkan dana beasiswa kepada siswa penerima beasiswa;

h. Membuat laporan pelaksanaan program bantuan beasiswa ke Dinas Pendidikan Provinsi setelah disetujui Dinas Pendidikan Kab/Kota;

i. Sekolah bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pemberian beasiswa.

5. Komite Sekolah

a. Membantu sekolah menyeleksi siswa calon penerima bantuan beasiswa sesuai persyaratan penerima bantuan;

b. Membantu sekolah mensosialisasikan program bantuan beasiswa kepada siswa, orang tua siswa dan guru SMK;

c. Membantu sekolah memberikan penjelasan pemanfaatan dana beasiswa kepada siswa dan orang tua siswa;

d. Membantu melakukan pengawasan, pendistribusian dana bantuan.

6. Siswa Penerima Bantuan Beasiswa

a. Mengurus surat keterangan kurang mampu/pra sejahtera I dari RT/RW dengan menunjukkan surat pengantar dari sekolah.

b. Memanfaatkan dana Beasiswa sesuai ketentuan; c. Menjaga dan memelihara kelangsungan mengikuti pendidikan di

SMK; d. Menjalankan tugas-tugas pembelajaran untuk memperoleh

prestasi yang lebih baik

9

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN

PROPOSAL DAN PENYALURAN DANA

A. Persyaratan Penerima Bantuan Beasiswa

SMK Penerima: 1. Mengajukan daftar usulan nama siswa calon penerima beasiswa ke

Dinas Pendidikan Provinsi setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kab/Kota;

2. Memiliki rekening sekolah (bukan rekening atas nama pribadi atau yayasan);

3. Menyampaikan fotocopy surat pengangkatan Kepala SMK. Siswa Penerima: 1. Siswa SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu/Pra Sejahtera

I (dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW); 2. Siswa SMK yang tidak sedang menerima beasiswa program keahlian

khusus; 3. Diusulkan oleh sekolah bersangkutan dengan melampirkan data

siswa SMK; 4. Ditetapkan sebagai penerima beasiswa oleh Dinas Pendidikan

Provinsi. B. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Siswa Penerima Bantuan

Mekanisme pengajuan Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) sebagai berikut : 1. Sekolah

a. Sekolah menyusun daftar usulan nama siswa calon penerima beasiswa beserta kelengkapannya dan meminta persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

b. Mengirimkan daftar usulan ke Dinas Pendidikan Provinsi

2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyetujui usulan daftar nama siswa calon penerima beasiswa yang akan diusulkan oleh SMK.

3. Dinas Pendidikan Provinsi a. Dinas Pendidikan Provinsi menerima daftar usulan siswa calon

penerima beasiswa; b. Menyeleksi usulan nama siswa calon penerima beasiswa; c. Menetapkan nama siswa penerima beasiswa; d. Menyalurkan dana bantuan beasiswa ke SMK asal siswa

penerima. Alur Pengajuan Usulan Daftar Nama Siswa Calon Penerima Beasiswa

10

S M K (Usulan nama siswa calon

penerima )

Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Penetapan

Siswa Penerima Beasiswa

Usul persetujuan

Penyaluran Dana

Penandatanganan Surat Perjanjian MOU

11

C. Penyaluran Dana

1. Penyaluran dana Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang

Pendidikan Menengah (SMK) akan dilaksanakan apabila Kepala Sekolah telah menandatangani surat perjanjian dengan Dinas Pendidikan Provinsi.

2. Dana bantuan disalurkan sekaligus dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Daerah Provinsi c.q Kementerian Keuangan) ke Rekening Sekolah (bukan atas nama pribadi atau yayasan) melalui prosedur penyaluran sebagai berikut: a. Segera setelah semua persyaratan pembayaran dipenuhi oleh

penerima bantuan (sekolah) akan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang selanjutnya diteruskan ke Biro Keuangan;

b. Biro Keuangan berdasarkan SPP menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang selanjutnya diteruskan ke KPPN;

c. Kepala KPPN berdasarkan SPM dari Biro Keuangan akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bank Penyalur Bantuan;

d. Setelah menerima SP2D dari KPPN, Bank Penyalur Bantuan mentransfer dana bantuan ke rekening bank penerima (sekolah).

3. Penyaluran dana disampaikan secara penuh/utuh tanpa potongan

pajak ke rekening bank atas nama sekolah (bukan atas nama pribadi atau yayasan);

4. Dana bantuan beasiswa didistribusikan ke siswa selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah dana diterima di rekening sekolah, dan disesuaikan ketentuan distribusi Bab I D.

12

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

A. Ketentuan Penggunaan Dana

Dana Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) digunakan antara lain membantu siswa untuk:

biaya iuran bulanan sekolah; biaya pembelian perlengkapan belajar siswa; biaya transportasi siswa ke sekolah.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola dana antara lain:

1. Penyaluran dana dari sekolah ke siswa penerima Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti penyaluran dana;

2. Bukti penyaluran dana berupa daftar nama siswa penerima Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) yang memuat nama siswa, jenis kelamin, besar dana yang diterima, jumlah bulan dan tanda tangan siswa penerima, dan bukti tersebut harus ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara (lampiran 2);

3. Melaporkan hasil kegiatan program Bantuan Beasiswa Prestasi secara administrasi dan keuangan kepada Dinas Pendidikan Provinsi;

4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana Bantuan Beasiswa Prestasi, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab SMK penerima.

13

BAB V PELAPORAN

A. Pelaporan SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi

Laporan pelaksanaan Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) harus dapat harus dapat memberikan data dan informasi lengkap tentang realisasi pelaksanaan program bantuan kepada siswa. Laporan memuat antara lain; penerimaan dana dari Provinsi, penyaluran dana dari sekolah ke siswa, informasi pemanfaatan dana oleh siswa, saran masukan dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan program tahun yang akan datang. Laporan harus mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 1 (satu) asli sebagai pertinggal di SMK, 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan 1 (satu) copy dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi.

B. Pelaporan dari Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan Provinsi menyusun resume laporan seluruh SMK pelaksanaan program Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) yang memuat data kumulatif jumlah siswa penerima berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dan mengirimkan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, dengan alamat:

Direktur Pembinaan SMK u.p. Kepala Subdit Kegiatan Kesiswaan

Kompleks Kemendiknas Gedung E Lantai 13 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan,

Jakarta 10270

14

BAB VI PENUTUP

Panduan pelaksanaan Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) ini merupakan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam implementasi program di SMK. Ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya sifatnya mengikat akan tetapi strategi untuk menjalankan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi SMKnya. Dengan demikian diharapkan program Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) yang sasarannya tersebar di seluruh provinsi akan menghasilkan standar hasil pelaksanaan yang relatif sama. Peran serta jajaran SMK, Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam menyukseskan program peningkatan akses dan pemerataan mengikuti pendidikan di SMK melalui program Bantuan Beasiswa Prestasi ini sangatlah diharapkan. Seiring terlaksananya program ini, semua permasalahan yang timbul hendaknya dapat dieliminir dengan adanya panduan pelaksanaan ini, dan program dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

15

LAMPIRAN

16

Lampiran 1

SISTEMATIKA DOKUMEN USULAN DAFTAR NAMA SISWA CALON PENERIMA BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN JENJANG

PENDIDIKAN MENENGAH (SMK) TAHUN 2010

A. SURAT PERMOHONAN BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN

JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH (SMK) KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

B. HALAMAN PENGESAHAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA.

C. DAFTAR USULAN NAMA SISWA YANG DIAJUKAN UNTUK

MEMPEROLEH BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH (SMK) DALAM BENTUK HARDCOPY/PRINT OUT DAN SOFTCOPY/FILE DALAM CD DENGAN FORMAT EXCEL.

D. SURAT KETERANGAN KELUARGA KURANG MAMPU/PRA SEJAHTERA

I DARI RT/RW, UNTUK SETIAP NAMA SISWA YANG DIUSULKAN;

17

Lampiran 2

CONTOH DAFTAR SISWA CALON PENERIMA

BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH (SMK)

TAHUN 2010

Nama Sekolah : Alamat Sekolah :

NO NAMA

SISWA JENIS

KELAMINKOMPETENSI

KEAHLIAN KELAS KELURAHAN

/DESA ASAL L P

1 2 3 4

dst Jumlah … ….

………, ……. …………. ………. Kepala Sekolah...................... Tanda tangan di cap stempel sekolah (nama terang) NIP. (bila ada)

18

Lampiran 3

CONTOH DAFTAR PENERIMAAN DANA

BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH (SMK)

TAHUN 2010

Nama Sekolah : Alamat Sekolah :

NO NAMA

SISWA JENIS

KELAMIN PROGRAM KEAHLIAN

KELAS JUMLAH DITERIMA

TANDA TANGAN

L P 1 Rp. ..... 1....... 2 Rp. ..... 2..... 3 Rp. ..... 3. ...... 4 Rp. ..... 4 ....

dst Jumlah … …. …….

………, ……. …………. ……….

Kepala Sekolah...................... Bendahara Tanda tangan di cap stempel sekolah (nama terang) (nama terang) NIP. (bila ada) NIP. (bila ada)

19

Lampiran 4

CONTOH

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA

MISKIN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH (SMK) TAHUN 2010

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

B. PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH (SMK)

C. KENDALA DAN SOLUSINYA

D. SARAN DAN REKOMENDASI

Lampiran : (Daftar Penerimaan Dana Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2010)