Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. No. 4-9penanggulangankrisis.kemkes.go.id/__pub/files7731432....

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. No. 4-9

P R O F I L P E N A N G G U L A N G A N

KRISIS KESEHATANKABUPATEN / KOTA RAWAN BENCANA

Pusat Krisis KesehatanKementerian Kesehatan Republik Indonesia

2017

KABUPATEN SINTANG

3Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Daftar IsiDAFTAR ISI 03KATA PENGANTAR 05

BAB I: PENDAHULUAN 071.1. Latar Belakang 071.2. Tujuan 081.3. Dasar Hukum 081.4. Metodologi 09 A. Penyusunan Kuesioner 09 B. Pengambilan Data 10 C. Input Data 11 D. Pengolahan Data 11 E.PenyusunanNaskahProfilPenanggulanganKrisisKesehatan 111.5. DefinisiOperasional 11

BAB II: PROFIL PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 172.1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang 182.2. Karakteristik wilayah 182.3. Ancaman Bencana 192.4. Kerentanan 202.5. Kapasitas 21

BAB III: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 263.1. Kesimpulan 263.2. Rekomendasi 27

LAMPIRAN1.KUISIONERASISTENSI 312.KONTRIBUSI 42


Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan izin dan karunia-Nya penyusunan buku “Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan tahun 2017” dapat diselesaikan. Profil ini menggambarkan kajian risiko krisis kesehatan akibat bencana di 14 provinsi dan 34 kabupaten/kota target renstra Kementerian Kesehatan tahun 2017. Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Indonesia memiliki potensi bahaya, kerentanan masyarakat dan kapasitas yang berbeda. Kondisi yang beragam inilah yang melatar belakangi perbedaan tingkat risiko bencana tersebut.

Program pengurangan risiko bencana haruslah berdasarkan kepada suatu kajian risiko bencana, di mana risiko berbanding lurus dengan ancaman/bahaya dan kerentanan serta berbanding terbalik dengan kapasitas. Kajian risiko tersebut digunakan sebagai acuan dalam menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengevaluasi upaya pengurangan risiko bencana pada suatu wilayah. Oleh karena itu Pusat Krisis Kesehatan menyusun buku profil ini untuk dapat dicermati oleh pemerintah daerah sebagai bahan referensi dalam menyusun program “Pengurangan Risiko Bencana” di wilayahnya masing-masing.

Buku ini sangat terbuka untuk menerima kritik, saran serta masukan dari semua pihak guna penyempurnaan penyajian informasi buku sejenis di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi tenaga dan pikiran dalam penyusunan buku ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga buku ini bermanfaat dalam mewujudkan keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana di negara kita.

Jakarta, Agustus 2017 Kepala Pusat Krisis Kesehatan

dr. Achmad Yurianto NIP. 196203112014101001

Kata Pengantar

Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan Kabupaten / Kota Rawan Bencana


meninggal sebanyak 1.719 jiwa dan 6.271 korban luka berat/rawat inap serta 559.304 korban luka ringan/rawat jalan dalam kurun waktu dua tahun tersebut.1

Bencana umumnya memiliki dampak yang merugikan. Rusaknya sarana prasarana fisik,permukiman dan fasilitas umum. Dampak lain adalah permasalahan kesehatan seperti korban meninggal, korban cedera berat yang memerlukan perawatan intensif, peningkatan risiko penyakit menular, tidak memadainya jumlah dan jenis obat serta alat kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan, kerusakan fasilitas kesehatan, rusaknya sistem penyediaan air, stress pasca trauma, masalah gizi dan psikososial. Kejadian bencana seringkali diikuti dengan adanya arus pengungsian penduduk ke lokasi yang aman, yang akan menimbulkan permasalahan kesehatan yang baru di lokasi tujuan pengungsian tersebut. Hal ini tentu akan berdampak pada pembangunan kesehatan baik tingkat nasional maupun daerah. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan keadaan. Belum lagi waktu yang hilang untuk mengejar ketertinggalan.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 menetapkan 170 kabupaten/kota rawan bencana untuk menjadi sasaran peningkatan kapasitas dalam rangka pengurangan risiko krisis kesehatan. Salah satu langkah awal dalam upaya peningkatan kapasitas tersebut adalah dengan melakukan asistensi ke kabupaten kota untuk selanjutnya memetakan risiko krisis kesehatan di wilayah tersebut. Pemilihan provinsi (kabupaten/kota) berdasarkan 136 kabupaten/kota rawan bencana pusat pertumbuhan ekonomi yang

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya rawan terhadap terjadinya bencana. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013 yang dikeluarkan BNPB, dari 496 kabupaten/kota, 65% nya adalah lokasi berisiko tinggi. Secara geografis Indonesia merupakan negarakepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan SamuderaPasifik.PadabagianselatandantimurIndonesiaterdapatsabukvulkanik(volcanicarc) yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa - Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendahyang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Selain faktor alam, secara geopolitik, Indonesia memiliki peran ekonomi internasional yang cukup penting, karena memiliki pelabuhan internasional. Ditambah jumlah penduduk yang banyak (nomor 4 dunia) dan terdiri dari multietnis serta multi agama, menyebabkan Indonesia berisikountukterjadinyakonfliksosial.

Dalam beberapa tahun terakhir ini Indonesia sering dilanda bencana, baik bencana alam (banjir, gunung meletus, tanah longsor,gempa bumi, banjir, banjir bandang), non-alam (kegagalan teknologi), maupun bencanasosial (konflik, terorisme). Berdasarkan datayang dikumpulkan Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan, pada tahun 2015 terjadi 618 kali krisis kesehatan dan tahun 2016 sebanyak 672 kali. Jumlah korban yang ditimbulkan pun tidak sedikit. Tercatat korban

Bab I

Pendahuluan

1Buku Tinjauan Pusat Krisis Kesehatan Tahun 2015 dan Tahun 2016.


Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI8

c. Undang–undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

d. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

e. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Bencana;

f. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;

g. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan rakyat Nomor 54/2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan tahun 2011-2025;

h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit;

i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2006 Tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Penanggulangan Bencana;

j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;

k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;

l. Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan;

m. Peraturan Kepala BNPB No. 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;

n. Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;

o. Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019; dan

p. Keputusan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 02.03/4/77/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Pusat Krisis Ke-sehatan (Kementerian Kesehatan) NomorHK.02.04/4/1515/2016 tentang Penetapan 34 Kabupaten/Kota rawan bencana tahun 20l7 - 20I9.

ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019. Selain itu juga ditambahkan kabupaten/kota bermasalah kesehatan yang memiliki indeks risiko bencana dengan kelas risiko tinggi.

Pusat Krisis Kesehatan pada tahun 2017 telah melakukan asistensi di 34 Kabupaten/Kota rawan bencana dari 170 Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan. Kabupaten/kota tersebut berada di 14 provinsi yaitu ProvinsiJambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Hasil asistensi tersebut dikaji untuk selanjutnya disusun menjadi profil krisis kesehatan kabupaten/kotayang mengambarkan bahaya, kerentanan dan kapasitas terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana di daerah.

1.2. Tujuan

Tujuanpenyusunanprofilpenanggulangankrisiskesehatan yaitu :a. Memetakan ancaman(hazard), kerentananan

dan kapasitas terkait penanggulangan krisis kesehatan di 34 kabupaten/kota rawan bencana target tahun 2017;

b. Mengidentifikasi permasalahan terkaitpenanggulangan krisis kesehatan di 34 kabupaten/kota rawan bencana target tahun 2017;

c. Memberikan usulan/rekomendasi kebijakan yang perlu diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsidan Kementerian Kesehatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ditemui di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya penanggulangan krisis kesehatan; dan

d. Memberi masukan untuk kebijakan nasional terkait penanggulangan krisis kesehatan.

1.3. Dasar Hukum

a. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

b. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



c. Standar untuk menilai kapasitas ada-lah daerah dan masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan pe-ngurangan tingkat ancaman dan ting-kat kerugian bidang kesehatan akibat bencana.

3. Menentukan Indikator → untuk mengetahui apakah standar dari Hazard, Kerentanan dan Kapasitas sudah tercapai/sudah terpenuhi atau belum, dengan rincian sebagai berikut:a) Indikator untuk Potensi Ancaman

Bencana (Hazard), antara lain:1) Jenis ancaman bencana di wilayah

tersebut; dan 2) Jumlah Kejadian Krisis Kesehatan di

wilayah tersebut dalam kurun waktu 5tahunterakhir(2013-2017)

b) Indikator untuk Kerentanan (Vulnerability),antara lain :1) Kepadatan penduduk; 2) Jumlah Populasi Rentan, terdiri dari

bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan penyandang disabilitas;

3) Status kesejahteraan masyarakat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia(IPM);dan

4) Status kesehatan masyarakat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan KesehatanMasyarakat(IPKM).

c) Indikator untuk Kapasitas (Capacity). Indikator Kapasitas dalam penanggulangan krisis kesehatan terbagi dalam :1) Kelembagaan Kebijakan

a) Kebijakan/Peraturan (contoh: Perda Bupati/walikota, SK Kadinkes,SOP,dsb);

b) Mekanisme koordinasi; c) Struktur organisasi penanggu-

langan krisis kesehatan; dand) Keterlibatan institusi/lembaga

non pemerintahan dalam pen-anggulangan krisis kesehatan.

2) Penguatan Kapasitasa) Fasilitas pelayanan kesehatan; b) Sumber daya manusia

kesehatan;c) Tim penanggulangan krisis

kesehatan; dand) Peningkatan kapasitas petugas.

1.4. Metodologi

Metodologi penyusunan Profil PenanggulanganKrisis Kesehatan Tahun 2017 terdiri dari beberapa tahap, antara lain :

A. Penyusunan Kuesioner

Kuesioner berisi pertanyaaan-pertanyaan yang menggambarkan faktor risiko dalam penanggulangan krisis kesehatan yang mencakup potensi ancaman bencana (Hazard), Kerentanan (Vulnerability) dan Kapasitas (Capacity). Referensi penyusunan kuesioner yaitu peraturan perundangan/regulasi yang berlaku, SPHEREHandbook(2011),GlobalHealthClusterSuggestedSetOfCoreIndicatorsAndBenchmarksByCategory(IASC)sertaBenchmarks,Standardsand Indicators for Emergency Preparedness and Response(WHO).

Tahap Penyusunan Kuesioner terdiri dari :1. Menentukan Tolok Ukur → dilakukan untuk

mengetahui komponen-komponen yang digunakan untuk menilai Hazard, Kerentanan dan Kapasitas, yaitu :a. Tolok ukur untuk menilai potensi

ancaman bencana (Hazard) berupa probabilitas dan dampak;

b. Tolok ukur untuk menilai Kerentanan (Vulnerability) berupa faktor-faktor sosial budaya, ekonomi, fisik danlingkungan; dan

c. Tolok ukur untuk menilai Kapasitas meliputi kelembagaan/kebijakan, penguatan kapasitas, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan.

2. Menentukan Standard → dilakukan untuk menentukan tingkat kualitas/kuantitas yang disepakati/ditetapkan menjadi patokan untuk tolok ukur yang ditetapkan, yaitu:a. Standar penilaian untuk potensi ancaman

bencana (Hazard) adalah potensi yang rendah di suatu wilayah untuk terjadi kejadian bencana/krisis kesehatan;

b. Standar untuk menilai kerentanan yaitu Kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat baik sehingga mampu bertahan dari sisi kesehatan dalam menghadapi bahaya/ancaman; dan



Metode pengambilan data yaitu dengan :1. Wawancara dengan responden yaitu

Pengelola Program Penanggulangan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yaitu staf dan/atau pejabat terkait. Dalam wawancara ini Tim Asistensi menanyakan secara langsung pertanyaan yang terdapat di dalam kuosioner. Data yang diperoleh berupa data/jawaban langsung dari responden disertai dokumen-dokumen pendukung seperti :

a. Peraturan Kepala Daerah/Kepala Dinas Kesehatan;

b. Rencana Kontinjensi; c. SK Tim Penanggulangan Krisis

Kesehatan; d. SK Tim Penanggulangan Bencana Di

Rumah Sakit; e. Dokumen Hospital Disaster Plan; f. Data Kejadian Krisis Kesehatan 5

Tahun Terakhir; g. Data Contact Person; h. Peta Rawan Bencana, dll

2. Pertemuan koordinasi melibatkan Pusat Krisis Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,BPBD,Universitas,RumahSakit Umum Daerah Kabupaten/Kota, Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta SKPD terkait di Kabupaten/Kota (BPBD, Dinas Sosial, Dinas PekerjaanUmum, Badan SAR). Dalam pertemuan koordinasi ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memberikan paparan mengenai upaya penanggulangan krisis kesehatan yang dilakukan sesuai dengan pertanyaan di kuosioner disertai tanya jawab dan diskusi melibatkan seluruh peserta pertemuan.

3. Kunjungan Lapangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota dan Puskesmas yang terletak di daerah rawan bencana untuk menilai kesiapan Rumah Sakit dan Puskesmas dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan dari segi bangunan, Manajemen, Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana. Untuk melengkapi pengambilan data di lapangan, juga dilakukan pengambilan data di situs-situs serta buku resmi pemerintahan yang resmi yaitu antara lain :

3) Peringatan Dini a) Manajemen data dan informasi;

danb) Sistem peringatan dini.

4) Mitigasia) Pemberdayaan masyarakat

dalam penanggulangan krisis kesehatan; dan

b) Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan.

5) Kesiapsiagaana) Rencana Penanggulangan Krisis

Kesehatanb) SOP terkait penanggulangan

krisis kesehatan; c) Pembiayaan penanggulangan

krisis kesehatan; d) Public Safety Center; dan e) Sarana dan prasarana;

4. Membuat Pertanyaan. Dari indikator-indikator yang telah ditentukan dari tiap komponen Hazards, Kerentanan dan Kapasitas langkah selanjutnya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan untuk masing-masing indikator tersebut. Misalnya untuk mengetahui Kepemilikan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan dibuat pertanyaan : Apakah Dinas Kesehatan telah membentuk/memiliki Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan? Bila sudah, jenis Tim apakah yang dimiliki? Tim RHA, Tim Gerak Cepat, atau Tim Bantuan Kesehatan?

B. Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota oleh Tim yang terdiri dari pe-tugas dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi danUniversitas di Provinsi tempat Kabupaten/Kotayang menjadi target. Pengambilan data dilakukan pada periode Bulan Februari – April 2017 di 34 Kabupaten/Kota Rawan Bencana di 14 Provinsiyang telah ditetapkan untuk Tahun 2017.



yaitu : Penyusunan Draft 1, Penyusunan Draft 2 serta Finalisasi. Penyusunan Profil dilakukanoleh Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan turut melibatkan unit lintas program terkait di Kementerian Kesehatan, antara lain Pusat Data dan Informasi, Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Surveilans danKarantina Kesehatan, Direktorat Kesehatan Keluarga. Unit lintas sektor yang terlibat antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial. PenyusunanProfilinijugamelibatkanuniversitassertaLSM/NGO.

1.5. Definisi Operasional

1. LuasWilayahLuas Wilayah adalah sebuah daerah yangdikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan (Negara/Provinsi/Kabupaten/Kota)dalamkilometerpersegi(Km2).

2. Jumlah PendudukJumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Pencatatan atau peng-kategorian seseorang sebagai penduduk biasanya berdasarkan usia yang telah ditetapkan.

3. Kepadatan PendudukKepadatan penduduk merupakan suatu perbandingan antara banyaknya penduduk serta luas wilayahnya. Satuan luas wilayah yang umumnya digunakan ialah Km2. Satuan kepadatan penduduk yang digunakan adalah jumlah penduduk/Km2.

4. Penduduk/Populasi RentanKelompok penduduk yang dapat/lebih mudah mengalami dampak kesehatan apabila terkena kejadian bencana. Yang termasuk kelompok penduduk/populasi rentan dalam buku profil ini adalah IbuHamil,IbuMenyusui,Bayi(0-1tahun),Balita(0-5tahun),LanjutUsia(Diatas55tahun).

5. IndeksPembangunanManusia(IPM)Indeks Pembangunan Manusia (IPM) /Human Development Index (HDI) adalah

•http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/ •http://www.bankdata.depkes.go.id/puskesmas/ •w w w. d e p k e s . g o . i d / re s o u rc e s / . . . /datadasar-puskesmas-tahun-2013.pdf •h t t p : / / s i r s . b u k . d e p k e s . g o . i d /rsonline/report/proyeksi_bor_kabkota.php?id=17prop •http://sirs.buk.depkes.go.id/rsonline/data_list.php •www.litbang.depkes.go.id/penerbitan/index.php/blp/catalog/book/85 •www.bps.go.id•www.inarisk.bnpb.go.id •www.dibi.bnpb.go.id

C. Input Data

Jawaban pertanyaan/Data yang ada dalam kuosioner diinput/dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan (SIPKK) yang dapat diakses di website www.penanggulangankrisis.depkes.go.id/admin. Pemasukan(input)datadilakukanpadaperiodebulan Mei – Juni 2017 oleh petugas asistensi/pengambil data masing-masing kabupaten/kota. Di dalam SIPKK tersebut telah tersedia form sesuai pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner untuk diisi dengan jawaban/data dari kuosioner tersebut.

D. Pengolahan Data

Data yang telah diinput di dalam SIPKK selanjutnya akan diolah dalam Decision Support System (DSS) yang juga terdapat di dalamSIPKK. Hasil pengolahan data berupa nilai dari masing-masing indikator yang diolah dengan membandingkan jawaban/data kuosioner dengan standar masing-masing indikator.

E. Penyusunan Naskah Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan

Penyusunan naskah profil dilakukan denganmendeskripsikan indikator-indikator penilaian risiko krisis kesehatan yang diperoleh dari hasil pengolahan data oleh Decision Support System (DSS).Kegiataninidibagidalam3tahap/kegiatan,



serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

10. Mitigasi KesehatanMitigasi kesehatan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Krisis Kesehatan, baik melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan sumber daya kesehatan maupun pembangunan fisik dalam menghadapi ancaman krisiskesehatan.

11. Peringatan DiniPeringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

12. Tanggap DaruratTanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhankebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

13. Ancaman Bencana (Hazard)Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

14. Kapasitas adalah kemampuan daerah untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana. Kategori kapasitas dihitung dari pencapaian indikator kapasitas yang terdiri dari 5 komponen kapasitas, yaitu kebijakan/peraturan, penguatan kapasitas, peringatan dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Pengkategorian tingkatan kapasitas daerah ialah sebagai berikut: Rendah : pencapaian 1 % - 33 % dari

seluruh indikator Sedang : pencapaian 34 % - 66 % dari

seluruh indikatorTinggi : pencapaian 67 % - 100 % dari

seluruh indikator

pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikanapakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Status Kesejahteraan Masyarakat ditetapkan berdasarkan nilai IPM, yaitu :a. Tinggi = Nilai IPM Lebih Dari Atau Sama

Dengan 80b. Menengah Atas = Nilai IPM 65 – 79c. Menengah Bawah = Nilai IPM 50 - 64d. Rendah = Nilai IPM < 50

6. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat(IPKM)Indeks Pembangunan Kesehatan Masyara-kat (IPKM) adalah kumpulan indikatorkesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Status Kesehatan Masyarakat ditetapkan berdasarkan nilai IPKM, yaitu :a. Di atas Rata-rata = Nilai IPKM > 0.7270b. Rata-rata = Nilai IPKM 0.6401 - 0.7270c. Di bawah Rata-rata = Nilai IPKM < 0.6401

7. Krisis KesehatanKrisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakatyang disebabkan oleh bencana dan/atau berpotensi bencana.

8. BencanaBencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

9. KesiapsiagaanKesiapsiagaan adalah serangkaian kegia-tan yang dilakukan untuk mengantisipasi Krisis Kesehatan melalui pengorganisasian



serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

22. ObatObat adalah bahan atau paduan bahan,termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistemfisiologiataukeadaanpatologidalamrangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

23. Fasilitas Pelayanan KesehatanFasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif,kuratif rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Penilaian ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dihitung dari Jumlah total Fasyankes/10.000 penduduk (Fasyankes=RS+Puskesmasperawatan+Puskesmasnonperawatan+klinikswasta).Standar minimal yang dipakai adalah 1 Fasyankes/10.000 penduduk.

24. Puskesmas.Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Penilaian ketersediaan puskesmas dihitung dari jumlah total (Puskesmas perawatan+ Puskesmas non perawatan) /50.000penduduk. Standar minimal yang dipakai adalah 1 Puskesmas/50.000 penduduk.

25. Rumah SakitRumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan

15. Rawan BencanaRawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengu-rangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

16. Risiko BencanaRisiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.sar pada saat keadaan darurat.

17. Pemerintah PusatPemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden RepublikIndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Pemerintah DaerahPemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

19. DanaSiapPakai(DSP)Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

20. KesehatanKesehatan adalah keadaan sehat, baik secarafisik,mental,spritualmaupunsosialyang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

21. Sumber Daya KesehatanSumber Daya Kesehatan adalah Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan



Tempat Tidur menggunakan standar Jumlah tempat tidur/10.000 penduduk.

29. Hospital Disaster PlanPerencanaan Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan)adalah perencanaan Rumah Sakit dalam menghadapi situasi darurat atau rencana kontingensi, yang dimaksudkan agar RS tetap bisa berfungsi-hari terhadap pasien yang sudah ada sebelumnya.

30. Tim Penanggulangan Krisis KesehatanTim penanggulangan krisis kesehatan adalah sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan yang dimobilisasi apabila terjadi kejadian bencana. Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan terdiri dari :A. Tim Gerak Cepat, yaitu tim yang

diharapkan dapat segera bergerak dalam waktu 0-24 jam setelah ada informasi kejadian bencana. Tim Gerak Cepat ini terdiri atas:1). Pelayanan Medis

a. Dokter umum/BSB : 1 orgb. Dokter Spesialis Bedah : 1 orgc. Dokter Spesialis Anestesi : 1 orgd. Perawat mahir (perawat bedah,

gawat darurat) : 2 orge. TenagaDVI:1orgf. Apoteker/Asisten Apoteker : 1

orgg. Supir ambulans : 1 org

2). Surveilans:1orgAhliepidemiologi/Sanitarian

3). Petugas Komunikasi : 1 orgB. Tim RHA, yaitu tim yang bisa

diberangkatkan bersamaan dengan Tim Gerak Cepat atau menyusul dalam waktu kurang dari 24 jam. Tim ini minimal terdiri atas:

1) Dokter umum : 1 org2) Ahli epidemiologi : 1 org3) Sanitarian : 1 org

31. Emergency Medical Team (EMT) adalahsekelompok profesional di bidang kesehatan yang melakukan pelayanan medis secara langsung kepada masyarakat yang terkena dampak bencana ataupun akibat wabah

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Penilaian ketersediaan rumah sakit menggunakan standar minimal yaitu Jumlah Rumah Sakit/250.000 penduduk.

26. Puskesmas PerawatanPuskesmas Perawatan atau Puskesmas Rawat Inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara. Sesuai Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

27. PuskesmasPONEDPuskesmas PONED adalah puskesmasyang mampu memberikan pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir yang datang sendiri maupun yang dirujuk oleh masyarakat (kader, dukun),bidan praktek swasta, bidan di desa dan puskesmas sekitarnya. PONEDmerupakankepanjangan dari Pelayanan Obstetri Neo-natus Essensial Dasar. PONED dilakukandi Puskesmas induk dengan pengawasan dokter. Petugas kesehatan yang boleh memberikan PONED yaitu dokter, bidan,perawatdantimPONEDPuskesmasbesertapenanggung jawab terlatih. Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar dapatdilayani oleh Puskesmas yang mempunyai fasilitas atau kemampuan untuk penangan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar. Puskesmas PONED merupakanpuskesmas yang siap 24 jam, sebagai rujukan antara kasus-kasus rujukan dari polindes dan puskesmas. Polindes dan puskesmas non perawatan disiapkan untuk melakukan pertolongan pertama gawat daruratobstetridanneonatal(PPGDON)dantidak disiapkan untuk melakukan PONED.Penilaian ketersediaan Puskesmas PONEDmenggunakan standar minimal yaitu Jumlah PuskesmasPONED/250.000penduduk.

28. Kapasitas Tempat TidurKapasitas Tempat Tidur adalah jumlah tempat tidur untuk pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit. Penilaian kapasitas



untuk melaksanakan praktek. Penilaian ketersediaan bidan berdasarkan standar Jumlah total bidan/100.000 penduduk. Dinyatakan kurang apabila jumlah bidan <100 /100.000 penduduk dan sesuai standar apabila ≥ 100 / 100.000 penduduk.

36. Ahli EpidemiologiEpidemiolog Kesehatan adalah suatu profesi yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi yang mempunyai keahlian khusus epidemiologi yang langsung dapat diterapkan dalam pelayanan kesehatan komprehensif yaitu pelayanan kuratif, preventif,promotifdanrehabilitatif.

37. SanitarianSanitarian adalah tenaga profesional yang bekerja dalam bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan khusus di bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan.

38. Tenaga DisasterVictimIdentification(DVI)Tenaga yang bertugas melakukan iden-tifikasi/pengenalan jati diri korban yangmeninggal akibat kejadian bencana.

39. ApotekerApoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (berdasarkanPeraturanPemerintahNo.51Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian).

40. Asisten ApotekerAsisten Apoteker adalah Profesi Pelayanan kesehatan di bidang Farmasi bertugas sebagai pembantu tugas Apoteker dalam pekerjaan kefarmasian menurut Peratu-ran Menteri Kesehatan No.889/MENKES/PER/V/2011. Di sebut juga sebagai TenagaTeknis Kefarmasian.

41. Dokter Spesialis BedahDokter spesialis bedah atau biasa disebut spesialis bedah umum adalah dokter yang memiliki pendekatan pembedahan atau operasi dalam menangani masalah kesehatan, menyembuhkan atau mencegah penyakit.

42. Dokter Spesialis AnestesiAhli anestesi adalah seorang dokter spesialis yang mengkhususkan diri dalam

dan kegawatdaruratan sebagai tenaga kesehatan bantuan dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan setempat. Tim tersebut bisa berisi tenaga kesehatan dari kalangan pemerintah (sipil dan militer),masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional.

32. Dokter SpesialisDokter Spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu. Penilaian ketersediaan dokter spesialis berdasarkan standar Jumlah total dokter spesialis/100.000 penduduk. Dinyatakan kurang apabila jumlah dokter spesialis < 10 /100.000 penduduk dan sesuai standar apabila ≥ 10 / 100.000 penduduk.

33. Dokter UmumDokter Umum adalah tenaga medis yang diperkenankan untuk melakukan praktik medis tanpa harus spesifikmemiliki spesialisasi tertentu, hal ini memungkinkannya untuk memeriksa masalah-masalah kesehatan pasien secara umum untuk segala usia. Penilaian ketersediaan dokter umum berdasarkan standar Jumlah total dokter umum/100.000 penduduk. Dinyatakan kurang apabila jumlah dokter spesialis < 40 /100.000 penduduk dan sesuai standar apabila ≥ 40 /100.000 penduduk.

34. PerawatPerawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Penilaian ketersediaan perawat berdasarkan standar Jumlah total perawat/100.000 penduduk. Dinyatakan kurang apabila jumlah perawat < 158 /100.000 penduduk dan sesuai standar apabila ≥ 158 / 100.000 penduduk.

35. BidanBidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan kebidanan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan diberi izin secara sah



48. StandardOperatingProcedure(SOP)SOP yaitu suatu set instruksi (perintahkerja) terperinci dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu.

49. Relawan Penanggulangan BencanaRelawan adalah orang yang tanpa dibayar menyediakan waktunya untuk membantu upaya penanggulangan bencana dengan tanggung-jawab yang besar atau terbatas, tanpa atau dengan sedikit latihan khusus, tetapi dapat pula dengan latihan yang sangat intensif dalam bidang tertentu, untuk bekerjasukarela membantu tenaga profesional.

50. PublicSafetyCenter(PSC)Pusat pelayanan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan, termasuk pelayanan medis yang dapat dihubungi dalam waktu singkat di manapun berada. Merupakan ujung tombak pelayanan yang bertujuan untuk mendapatkan respon cepat (quickresponse) terutama pelayanan pra Rumah Sakit.

praktek anestesiologi, cabang kedokteran yang melibatkan penggunaan obat atau agen lain yang menyebabkan ketidakpekaan terhadaprasa sakit.

43. Rencana KontinjensiRencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yangdidasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

44. Medical First ResponderMedical First Responder adalah penolong yang pertama kali tiba di lokasi kejadian, yang memiliki kemampuan medis dalam penanganan kasus gawat darurat, yang terlatih untuk tingkat paling dasar.

45. ATLSATLS (Advanced Trauma Life Support)adalah salah satu nama pelatihan atau kursus tentang penanganan terhadap pasien korban kecelakaan. Pelatihan ini semacam reviewpraktisyangbertujuanagarpeserta(khususdokter)dapatmelakukandiagnosesecara tepat dan akurat terhadap pasien trauma, dapat mengerjakan pertolongan secara benar dan sistematis serta mampu menstabilkan pasien untuk mendapat penanganan lebih lanjut.

46. GELSGELS (General Emergency Life Support)adalah pelatihan penanganan kasus gawat darurat untuk kasus trauma maupun non trauma. Pelatihan ini dibentuk untuk meningkatkan kompetensi dokter khususnya di bidang kegawatdaruratan medis.

47. Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatanPemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan dalam mengenali potensi risiko kejadian krisis kesehatan di wilayahnya dan melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis kesehatan.



Bab IIPROFILPENANGGULANGANKRISISKESEHATAN

KABUPATEN SINTANG32



terendah terjadi di bulan September sebesar 26,4 MM dengan jumlah hari hujan sebanyak 9 hari.

d. Akses Komunikasi dan TransportasiAkses komunikasi pada umumnya Lancar dan yang dapat digunakan yaitu Telepon, HP, Fax, Internet. Aksestransportasi relatif Mudah yaitu melalui Darat,Sungai. Jenis alat transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai tiap kecamatan yaitu Mobil, Sepeda Motor, dan Perahu. Sedangkan alat transportasi untuk mencapai ibu kota provinsi meliputi Mobil, SepedaMotor, dan Pesawat. Jarak dari ibukota kabupaten ke ibu kota provinsi yaitu400 km (waktu tempuhnya sekitar 480menit). Sedangkan jarak dari ibu kota ke RS rujukan terdekat yaitu 400 km

e. Fasilitas Pelayanan dan Tenaga KesehatanJumlah fasilitas dan tenaga kesehatan Kabupaten Sintang berdasarkan data BPS 2015 masing-masing adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sintang

No Jenis Fasilitas Kesehatan Jumlah (unit)

1 Rumah Sakit 3

2 Balai Pengobatan 20

3 Puskesmas 20

4 Polindes 108

5 Poskesdes 123

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Sintang

No Jenis Tenaga Kesehatan Jumlah (orang)

1 Tenaga Medis 62

a. Dokter spesialis 16

b. Dokter Umum 39

c. Dokter Gigi 7

2 Tenaga Perawat dan Bidan 792

3 Farmasi 34

4 Gizi 25

5 Teknisi Medis 29

6 Sanitasi 24

7 Kesehatan masyarakat 23

2.1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang

Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang terletak di Jl. Teluk Menyurai. Telpon 0565-21941

2.2. Karakteristik wilayah

a. LetakdanBatasWilayahBerdasarkan wilayah administrasi, Sintang merupakan Kabupaten di wilayah di Provinsi Kalimantan Baratdan terletak di koordinat 1º 05’ LU - 0º46’ LS dan 110º50’ - 113º20’ BT, yang masing-masing berbatasan dengan :Sebelah utara berbatasan dengan

Kabupaten Kapuas Hulu dan Serawak (Malaysia).

Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah,Kabupaten Melawi dan Kabupaten Ketapang

Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah,Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sekadau.

b. Luas wilayah Kabupaten Sintang memiliki luas wilayah kurang lebih 21. 653 Km2, dan terbagi ke dalam 14 kecamatan, 391 desa dan 16 kelurahan.

c. Topografi, suhu rata-rata dan CurahHujan Secara topografi, Kabupaten Sintangsebagian besar merupakan wilayah daerah perbukitan (53,50%) dengandilalui oleh 2 sungai besar yaitu sungai Kapuas dan sungai Melawi dan juga beberapa sungai kecil lainnya. Suhu udara rata-rata Kabupaten Sintang pada tahun 2014 berkisar antara 26,2 ºC sampai dengan 28,7 ºC

Sepanjang tahun 2014, jumlah curah hujan di Kabupaten Sintang sebesar 2225,6 mm dengan jumlah curah hujan tertinggi terjadi di bulan Mei (324,8mm dengan jumlah hari hujan 24 hari dalam sebulan) sedangkan curah hujan



b. Jenis Kejadian Bencana Selama 5 Tahun TerakhirBerdasarkan pantuan kejadian bencana Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jenis kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Sintang adalah kejadian luar biasa keracunan dan bencana kebakaran hutan dan lahan.

2.3. Ancaman Bencana

a. Jenis Ancaman Kejadian Bencana Terdapat beberapa jenis ancaman yang dapat terjadi di Kabupaten Sintang yaitu Konflik Sosial,Banjir,TanahLongsor,Angin Puting Beliung, Kebakaran, KLB Keracunan, KLB Penyakit, Aksi Teror dan Sabotase.

Gambar 1. Persentase Kejadian Bencana Tahun 2012-2016 Kabupaten Sintang

Gambar 2. Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2012-2016 Kabupaten Sintang

Kejadia

n Lua

r Bias

a



b. IPM dan IPKMKabupaten Sintang memiliki IPM yang termasuk kategori menengah bawah yaitu 64,18 (2015) dan nilai IPKMtermasuk di bawah rata-rata yaitu 0,5868(BalitbangkesKemenkes,2014)

c. Kemiskinanpersentase penduduk miskin di Kabupaten Sintang menurut BPS mengalami kenaikan dari 9,11% di tahun 2014 menjadi 9,33% di tahun 2015, dimana garis kemiskinan meningkat dari Rp. 389. 160/kapita/bulan pada tahun 2014 menjadi Rp. 421.887/Kapita/bulanpadatahun2015(StatistikDaerahKabupaten Sintang 2016)

d. Jumlah Kelompok RentanPopulasi kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui lansia dan penyandang disabilitas di Kabupaten Sintangberada pada klasifikasi diatasrata-rata yaitu sebesar 42%. Komposisi lengkap kelompok rentan Kabupaten Sintang dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

c . Kejadian Krisis Kesehatan Selama 5 Tahun TerakhirBerdasarkan pantauan krisis kesehatan yang dilakukan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, terdapat 2 kasus krisis kesehatan yang terjadi di Kabupaten Sintang berupa kejadian luar biasa keracunan, yaitu pada Desember 2015 yang mengakibatkan 111 orang harus dirawat inap dan 44 orang dirawat jalan, dan kejadian Bulan Januari 2016 yang mengakibatkan 32 orang dirawat inap dan 120 orang lainnya rawat jalan.

2.4. Kerentanan

a. Jumlah PendudukTotal jumlah penduduk Kabupaten Sintang adalah sebesar 296.392 Jiwa. Jika dibandingkan dengan luas wilayahnya maka diperoleh angka kepadatan penduduk yaitu sebesar 13,7 Jiwa/Km2 atau termasuk tidak padat.

Gambar 3. Persentase Kelompok Rentan Kabupaten Sintang



kebijakan/peraturan, penguatan kapasitas, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan. Rincian penilaian hasil asistensi di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

2.5. Kapasitas

Kapasitas dinilai dari 53 indikator yang dikelompokkan dalam 5 kategori yaitu

Gambar 4. Jumlah Kelompok Rentan Kabupaten Sintang

Tabel 3. Rincian penilaian Kapasitas Kabupaten Sintang

No. Indikator

Sesuai Standar/Sudah Tersedia/

Sudah Ada/Sudah Melakukan

Kurang dari Standar/Tidak Tersedia/

Belum Ada/Belum Melakukan

1 a. Kebijakan/Peraturan

Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan

✔

Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan

✔

Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK

✔

Tersedia/SOPMekanismeKoordinasiTerkait PKK

✔



No. Indikator





b. Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan

✔

Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan

✔

c.

Keterlibatan Institusi/ Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana

✔

DinasKesehatantelahmengidentifikasiinstitusi/ lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan

✔

DinasKesehatanmenyusunSOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan

✔

Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan

✔

2 Penguatan Kapasitas

a. Fasilitas pelayanan kesehatan

Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan

✔

Jumlah Puskesmas ✔

Jumlah Rumah Sakit ✔

JumlahPuskesmasPONED ✔

Kapasitas tempat tidur di RS ✔

Timpenanggulanganbencana(rumahsakit)

✔

Hospital Disaster Plan ✔

Emergency Medical Team RS ✔



No. Indikator





b.

Sumber daya manusia

Jumlah dokter spesialis ✔

Jumlah dokter umum ✔

Jumlah Bidan ✔

Jumlah perawat ✔

Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan

✔

Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK)

✔

Kepemilikan EMT di setiap Puskesmas ✔

Dinkes Kab/Kota telah memetakan/mengidentifikasitenagakesehatanyang siap untuk dimobilisasi pada saat bencana

✔

c.

Penanggulangan krisis kesehatan

SK Penetapan Tim ✔

SOPmekanismemobilisasitimPKK ✔

Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan

✔

Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan

✔

3 Peringatan Dini

Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir

✔

Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkatmaupunProvinsi

✔

Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana

✔

Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan

✔



No. Indikator





Sistem Peringatan Dini ✔

4

Mitigasi

a.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan

✔

b.

Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan

Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan

✔

Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota

✔

Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota

✔

5 Kesiapsiagaan

a. Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure

Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja

✔

Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan

✔

Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun

✔

SOPPenangananKorbanBencanadiLapangan

✔

SOPPengelolaanobatdanlogistikkesehatan bencana.

✔

SOPpengelolaanbantuanrelawan ✔

SOPpemantauankejadiankrisiskesehatan

✔

SOPPelaporanKejadianKrisisKesehatan

✔

SOPPelayananKesehatanuntukpenanggulangan krisis kesehatan

✔



No. Indikator





b.

Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan

Dinas Kesehatan belum mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan

✔

Dinas Kesehatan belum memahami DSP di BPBD/BNPB

✔

c.

Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC

Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan

✔

Penilaian fasyankes aman bencana ✔

Pemerintah memiliki Public Safety Center(PSC)24jam

✔



Bab III

Kesimpulan dan RekomendasiKabupaten Sintang belum ada unit khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang yang bertugas khusus dalam mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan.

Dari komponen Penguatan Kapasitas, Kabupaten Sintang memiliki capaian yang masih relatif rendah (30%). Kapasitasmendasar khususnya jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Sintang belum sesuai dengan standar yang ada, begitu juga dengan kapasitas tempat tidur di rumahsakityangada.Selainitu,Walaupuntelah memiliki tim Penanggulangan krisis kesehatan dan SOP mekanisme mobilisasiTim PKK, Kabupaten Sintang belum memiliki sistem gawat darurat di rumah sakit (Hospital Disaster Plan) dan juga tim penanggulangan krisis dan emergency medical team di tingkat rumah sakit.

Untuk komponen peringatan dini, walaupun telah memiliki sarana pengumpulan, pengolahan dan penyampaian data dan informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan dan juga media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat terkait peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana, Kabupaten Sintang belum memiliki basis data kejadian krisis 5 tahun terakhir dan juga sistem peringatan dini kejadian bencana/krisis kesehatan.

Dari sisi mitigasi, Kabupaten Sintang telah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan dan telah melakukan pemetaan sumberdaya dan kapasitasnya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan, walaupun ditingkat kecamatan belum ada peta kelompok rentan dan juga

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa wilayah dan sejarah bencana di kabupaten Sintang, jenis ancaman yang dapat terjadi adalahKonflikSosial,Banjir,Tanah Longsor,Angin Puting Beliung, Kebakaran, KLB Keracunan, KLB Penyakit, Aksi Teror dan Sabotase, sedangkan berdasarkan data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir, jenis ancaman yang sering terjadi di Kabupaten Sintang adalah kebakaran hutan dan lahan dan juga kejadian luar biasa keracunan makanan.

Walaupuntingkatkepadatanpendudukyangtidak padat, Kabupaten Sintang memiliki kerentanan yang relatif tinggi jika dilihat darirendahnyakualitaskesejahteraan(IPM)dan kesehatan (IPKM) masyarakat. Selainitu tingginya angka kelompok rentan yang mencapai 42% dapat berisiko tingginya potensi dampak jika terjadi bencana atau krisis kesehatan di Kabupaten Sintang.

Dari sisi Kapasitas, Kabupaten Sintang memiliki pencapaian indikator sebesar 36% atau baru 19 dari 53 indikator kapasitas telah terpenuhi atau sesuai dengan standard. Pencapaian masing-masing kategori yaitu, (1)kebijakan/peraturan40%,(2)Penguatankapasitas 30%, (3) peringatandini 60%, (4)mitigasi50%dan(5)kesiapsiagaan29%.

Dari sisi kebijakan/peraturan walaupun capaian diatas 40%, Kabupaten Sintang belum memiliki regulasi dan kebijakan lainnya dalam upaya penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. Selain itu, walaupaun telah memiliki sistem koordinasi antar institusi dan sumberdaya lainnya yang dapat dilibatkan dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan,



aman bencana dan juga terbentuknya PSC 24 jam, sedangkan untuk berbagai SOPpenanggulangan krisis kesehatan yang menjadi komponen indikator lainnya belum tersedia/memenuhi standar.

Rincian indikator kapasitas yang sudah dan belum terpenuhi di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

peta jenis ancamannya.

Untuk kategori kesiapsiagaan, capaian indikatornya juga relatif masih sangat minim. Capaian indikator baru pada komponen adanya rencana penanggulangan bencana dalam bentuk program kerja, adnaya pelaksanaan simulasi penanggulangan krisis kesehatan, adanya penilaian fasyankes

Tabel 4. Rekapitulasi Penilaian Kapasitas Kabupaten Sintang

No. Indikator KapasitasJumlah

Indikator

Sesuai Standar/Sudah Tersedia/Sudah Ada/

Sudah Melakukan

Kurang dari Standar/Tidak Tersedia/Belum Ada/Belum Melakukan

1 Kebijakan/Peraturan 10 4 6

2 Penguatan Kapasitas 20 6 14

3 Peringatan Dini 5 3 2

4 Mitigasi 4 2 2

5 Kesiapsiagaan 14 4 10Jumlah 53 19 34

3.2. Rekomendasi

Berdasarkan penilaian asistensi di atas, ada beberapa rekomendasi yang perlu menjadi tindak lanjut bagi masing-masing tingkatan pemerintah. Rincian rekomendasi tersebut ialah sebagai berikut:a. Untuk Pemerintah Kabupaten Sintang:

1. Prioritas ancaman yang perlu dibangun kesiapsiagaannya dengan

baik ialah ancaman Kebakaran Hutan dan lahan, dan juga Kejadian Luar biasa keracunan.

2. Berdasarkan penilaian kapasitas di atas, berikut adalah usulan rekomendasi prioritas kegiatan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan penanggulangan krisis kesehatan:

Tabel 5. Rekomendasi Peningkatan Kapasitas Kabupaten Sintang

NO KATEGORI KEGIATAN

1 Kebijakan: 1. Penyusunan Peraturan daerah/SK Bupati terkait dengan upaya penanggulangan bencana/krisis kesehatan.

2. Penyusunan peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan.

3. Penyusunan peraturan/SOP mekanisme koordinasipenanggulangan krisis kesehatan melalui sistem klaster kesehatan

4. IdentifikasidanmelakukanMoUdenganinstansi/lembagaterkaitpelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan

2 Penguatan Kapasitas:

1. Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana rumah sakit2. Penyusunan hospital disaster plan di rumah sakit.3. Pembentukan Emergency Medical Team di rumah sakit4. Penguatan jumlah tenaga kesehatan khususnya jumlah bidan dan

perawat.



Tabel 6. Rekomendasi Peningkatan Kapasitas Kabupaten Sintang Berdasarkan tahun kegiatan

NO KEGIATAN TAHUN I TAHUN II TAHUN III

1 Penyusunan Peraturan daerah/SK Bupati terkait dengan upaya penanggulangan bencana/krisis kesehatan.

2 Penyusunan peraturan/ SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan.

3 Penyusunanperaturan/SOPmekanismekoordinasi penanggulangan krisis kesehatan melalui sistem klaster kesehatan

4 IdentifikasidanmelakukanMoUdenganinstansi/lembaga terkait pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan

5 Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana rumah sakit.

6 Penyusunan hospital disaster plan di rumah sakit.

7 Pembentukan Emergency Medical Team di rumah sakit

8 Penguatan jumlah tenaga kesehatan khususnya jumlah bidan dan perawat

9 Pendataan kejadian krisis kesehatan

10 Penyusunan sistem peringatan dini krisis kesehatan

3. Untuk melaksanakan rekomendasi tersebut, berikut adalah usulan pelaksanaan kegiatannya dalam tiga tahun ke depan:

NO KATEGORI KEGIATAN

3 Peringatan Dini 1. Pendataan kejadian krisis kesehatan2. Penyusunan sistem peringatan dini krisis kesehatan

4 Mitigasi 1. Penyusunan peta kelompok rentan per-kecamatan2. Penyusunan peta jenis ancaman bencana per kecamatan

5 Kesiapsiagaan: 1. Penyusunan rencana kontijensi di bidang kesehatan2. Simulasi rencana kontinjensi 3. Penyusunan SOP Pelayanan kesehatan untuk penanggulangan

krisis kesehatan4. PenyusunanSOPpenangananbencanadiLapangan.5. PenyusunanSOPpengelolaanrelawanbantuanrelawan6. Pengalokasian anggaran untuk penanggulangan krisis kesehatan.



NO KEGIATAN TAHUN I TAHUN II TAHUN III

11 Penyusunan peta kelompok rentan per-kecamatan

12 Penyusunan peta jenis ancaman bencana per kecamatan

13 Penyusunan rencana kontijensi di bidang kesehatan

14 Simulasi rencana kontinjensi

15 PenyusunanSOPPelayanankesehatanuntukpenanggulangan krisis kesehatan

16 PenyusunanSOPpenangananbencanadiLapangan.

17 PenyusunanSOPpengelolaanrelawanbantuan relawan

18 Pengalokasian anggaran untuk penanggulangan krisis kesehatan

b. Untuk Pemerintah Provinsi KalimantanBarat:Dinas Kesehatan Provinsi KalimantanBarat perlu melakukan pendampingan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, khususnya dalam pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan dan juga penyusunan berbagai macam SOP yang diperlukan dalam upayapenanggulangan krisis kesehatan. Sesuai dengan tingkat kewenangannya, pemerintah Provinsi Kalimantan Baratjuga harus memfasilitasi penguatan jumlah tenaga kesehatan khususnya jumlah tenaga medis (dokter spesialisdan dokter umum) di Kabupaten Sintang.

Untuk mendukung pelaksanaannya di lapangan, Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat perlu menyusun landasan kebijakan di bidang penanggulangan krisis kesehatan dan juga upaya-upaya monitoring dan evaluasiuntukmengukurkapasitasdanupaya penanggulangan krisis kesehatan di tingkat kabupaten.

c. Untuk Kementerian Kesehatan:Kementerian Kesehatan perlu menyusun kebijakan yang dapat menjadi acuan pemerintah provinsidan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan. Kebijakan yang dapat dilakukan antara lain pengarusutamaan upaya penanggulangan krisis kesehatan dalam prioritas pembangunan daerah, memasukkan upaya penanggulangan krisis kesehatan dalam salah satu indikator standar pelayanan minimum bidang kesehatan dan juga menjadi salah satu prioritas (menu) dalampenggunaan Dana Alokasi Khusus.

Selain itu, perlu pula dilakukan upaya asistensi kepada pemerintah provinsidan kabupaten/kota dalam melakukan upaya-upaya penguatan upaya penanggulangan krisis kesehatan. Kegiatan asistensi yang dilakukan dimulai dari asistensi pengkajian risiko krisis kesehatan, penguatan kapasitas tenaga dan fasilitas layanan kesehatan, penyusunan SOP kedaruratan dan jugafasilitasi dalam membangun koordinasi dengan berbagai pihak.


KEMENTERIAN KESEHATAN RIPUSAT KRISIS KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 5 Kav. No. 4-9 Blok A Lantai VI - Jakarta 12950Telp. : (021) 526-5043, 521-0411, 521-0420

Fax. : (021) 527-1111 E-mail : ppkdepkes @yahoo.com

________________________________________________________________KUESIONER

PENGUMPULAN DATA DALAM RANGKAPENYUSUNAN PROFIL PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

I. Umum

Tahun : 2017 Provinsi : KALIMANTAN BARAT Kabupaten : SINTANG

1. Dinas Kesehatan : Kabupaten Sintang2. Alamat Lengkap : Jl. Teluk Menyurai 3. Telepon : 0565-21941 4. Fax : 0565-222685. Website : 6. Email : [email protected] 7. Responden 1 :

Nama :

Jabatan :

Nomer HP : Responden 2 :

Nama :

Jabatan :

Nomer HP :

II. GAMBARAN UMUM DAN AKSESIBILITAS WILAYAH

A. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

1. Luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten/Kota dan Kecamatan, Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten/KotaTopografi : Dataran Rendah Luas Wilayah : 21.635 km2 Jumlah Penduduk : 364759 jiwa Kepadatan Penduduk : 16859.67 jiwa/km2

2. Jumlah Populasi Kelompok Rentan (balita, bumil, buteki, lansia dan penyandang disabilitas)Jumlah Bayi : 39161

Lampiran



Jumlah Balita : 42487 Jumlah Ibu Hamil : 9818 Jumlah Ibu Menyusui : 2597 Jumlah Lansia : 61583 Jumlah Penyandang Disabilitas : 23061

3. Nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kabupaten/kota : 70 4. Nilai IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) kabupaten/kota :

B. Akses Komunikasi

5. Bagaimana Akses Komunikasi di Kabupaten? : Lancar 6. Alat Komunikasi Apa Saja Yang Dapat Digunakan? : Telepon, HP, Fax, Internet 7. Bagaimana akses komunikasi ke Ibukota Provinsi? : Lancar 8. Apakah ada kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan RAPI/masyarakat dalam hal pemanfaatan

Radio Komunikasi? : Tidak Bila Ya, Mohon Scan SK -

C. Akses Transportasi

9. Bagaimana akses transportasi ke kecamatan dan Ibukota Provinsi? : Mudah Melalui? (Jawaban Boleh Lebih Dari Satu) Darat, Sungai 10. Jenis alat transportasi apa saja yang dapat digunakan untuk mencapai tiap kecamatan? (Jawaban

boleh lebih dari satu) : Mobil, Sepeda Motor, Perahu

Lain-lain, Sebutkan11. Jenis alat transportasi apa saja yang dapat digunakan untuk mencapai Ibukota Provinsi? (Jawaban

boleh lebih dari satu) : Mobil, Sepeda Motor, Pesawat

Lain-lain, Sebutkan12. Waktu tempuh dari Ibukota Kabupaten/kota Ibu Kota Provinsi (Menit) : 480 Menit 13. Jarak yang ditempuh dari ibu kota kabupaten/kota ke ibu kota provinsi : (Dalam km) : 400 km 14. Berapa jarak dan waktu tempuh dari Ibukota Kabupaten ke Rumah Sakit Rujukan terdekat? : 400

km 480 menit

III. KRISIS KESEHATAN

15. Jenis ancaman bencana di wilayah ini? (Jawaban boleh lebih dari satu) : Konflik Sosial, Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Kebakaran, KLB Keracunan, KLB Penyakit, Aksi Teror dan Sabotase

Lain-lain, Sebutkan



IV. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

16. Nama dan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan?

No Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah

1 Rumah Sakit 2

2 Puskesmas Perawatan 6

3 Puskesmas Non Perawatan 14

4 Puskesmas PONED -

5 Klinik Swasta 19Jumlah 41

17. Nama RS, jumlah Tempat Tidur dan BOR di tiap Rumah Sakit?

No Nama RSTipe RS

Kapasitas Tempat

Tidur

Apakah Sudah Memiliki Hospital

Disaster Plan/Perencanaan

Penanggulangan Bencana?

BOR

Apakah Memiliki Tim

Penanggulangan Bencana?

Apakah memiliki

Emergency Medical Team?

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1RSUD Moh. Djoen

C 126 tidak 78,49 tidak tidak

2RS Tingkat IV Sintang

D 33 tidak 59,4 tidak tidak

V. SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

18. Data Ketenagaan Pada Dinas Kesehatan :

No Tingkat Pendidikan Jumlah

(1) (2) (3)

1 S2 Kesehatan 10

2 S2 Non Kesehatan 11

3 S1/D4 Kesehatan 32

4 S1/D4 Non Kesehatan 18

5 D3 Kesehatan 36

6 D3 Non Kesehatan -

7 SLTA Kesehatan 1

8 SLTA Umum 33

9 SLTP 1

10 SD 1

19. Data ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan :

No Tingkat Pendidikan Jumlah

(1) (2) (3)



20. Data jumlah tenaga Kesehatan di seluruh fasyankes di Kabupaten/Kota :

No Jenis SDM Kesehatan Jumlah

1 Dokter Spesialis 35

2 Dokter Umum 107

3 Perawat 473

4 Bidan 235Jumlah 850

VI. KEPEMILIKAN TIM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

21. Apakah Kab/kota telah memiliki tim penanggulangan krisis kesehatan? : Ya Jika Tidak, Mengapa? 22. Bila memiliki, Tim apa sajakah yang tersedia : (Jawaban boleh lebih dari satu) : Tim RHA, Tim Gerak

Cepat (TGC) 23. Apakah pembentukan tim tersebut telah ditetapkan dengan SK Kadinkes/Direktur RS/Bupati? : Ya Pembentukan tim tersebut telah ditetapkan oleh siapa? : Bupati Bila Ya, Mohon Scan SK -24. Apakah tersedia SOP mekanisme mobilisasi Tim Gerak Cepat, Tim RHA dan Tim Bantuan Kesehatan?

: Tidak Jika Tidak, Mengapa? 25. Bila YA, Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) : Waktu Mobilisasi Setelah Bencana :

Waktu Mobilisasi Lain-lain, Sebutkan SOP Memuat Lain-lain, Sebutkan!

Mekanisme Mobilisasi Lain-lain, Sebutkan! 26. Jenis Tenaga Tim Rapid Health Assesment (RHA) :

No Jenis Tenaga Jumlah

1 Dokter Umum 1

2 Ahli Epidemiologi 1

3 Sanitarian 1Jumlah 3

27. Jumlah Tenaga Tim Gerak Cepat (TGC) :


1 Dokter Umum 1

2 Dokter Spesialis Bedah

3 Dokter Spesialis Anestesi

4 Perawat Mahir (Perawat Bedah/IGD)

5 Tenaga DVI

6 Apoteker/Asisten Apoteker

7 Ahli Epidemiologi




8 Sanitarian 1

9 Petugas Komunikasi

10 Supir AmbulansJumlah 2

28. Apabila setiap Puskesmas telah memiliki tim medis untuk kedaruratan (Emergency Medical Team)? : Tidak

Bila ya, mohon disampaikan SK pembentukan Tim 29. Apakah Dinkes Kabupaten/Kota telah memetakan/mengidentifikasi ketersediaan tenaga-tenaga

kesehatan yang siap untuk dimobilisasi pada saat bencana? : Belum sama sekali karena

Jika Belum sama sekali, karena

VIII. KERANGKA HUKUM, MEKANISME KOORDINASI DAN STRUKTUR ORGANISASI TERKAIT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

A. Kebijakan/Peraturan Terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan

30. a. Apakah Pemerintah Daerah pernah membuat Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan? : Tidak

b. Bila ada, mohon disebutkan nomor, tahun dan judul Peraturan Daerah tersebut 31. a. Apakah Dinas Kesehatan pernah membuat kebijakan/peraturan terkait penanggulangan krisis

kesehatan? : Tidak

b. Bila ada, mohon disebutkan nomor, tahun dan judul Peraturan Dinkes tersebut 32. Apakah ada peraturan-peraturan dari unit lintas sektor lain yang memiliki keterkaitan dengan

penanggulangan krisis kesehatan? (Misal : Peraturan Daerah tentang Standar Air Bersih dan Air Minum dalam Keadaan Bencana, Perda Pendirian Bangunan yang aman terhadap bencana) : Tidak

Bila ada, mohon disebutkan nomor, tahun dan judul peraturan-peraturan tersebut.

B. STRUKTUR ORGANISASI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

33. Apakah Dinas Kesehatan memiliki unit kerja yang memiliki tupoksi sebagai koordinator dalam penanggulangan krisis kesehatan? : Tidak

Bila Ya, Apa Nama Unitnya? 34. Bila tidak terletak di struktur manakah pelaksana koordinator penanggulangan krisis kesehatan? Sie Yankes Rujukan

C. Mekanisme Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

35. Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan : Sewaktu-waktu saja

36. Unit apa saja yang terlibat dalam pertemuan koordinasi tersebut? (Jawaban boleh lebih dari satu): BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, LSM

Lain-lain, Sebutkan



VII. RENCANA PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

37. Apakah Dinas Kesehatan telah menyusun rencana Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bentuk program kerja? : Ya

38. Bila Ya, Program kerja apa saja yang direncanakan? (Jawaban boleh lebih dari satu) : Peningkatan Kapasitas Petugas,Gladi/Simulasi

Lain-lain, Sebutkan

39. Apakah rencana ini dikoordinasikan dengan perencanaan BPBD Kab/Kota? : Tidak Bila TIDAK, mengapa? 40. Apakah ada inisiatif dari BPBD untuk mengajak Dinas Kesehatan dalam menyusun perencanaan

penanggulangan bencana? : Ya 41. Apakah Dinas Kesehatan telah menyusun Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan? : Tidak Bila TIDAK, mengapa? Bila YA, apa judul, tahun pembuatan dan sumber pembiayaannya? 42. Apakah rencana ini menjadi bagian dari perencanaan BPBD Kab/Kota? : 43. Apakah Rencana Kontinjensi yang telah disusun : Masukkan Dokumen Rencana Kontijensi : - 44. Apakah Dinas Kesehatan telah melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan

berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun? : Ya Bila ya, berapa kali dalam 5 tahun dan siapa penyelenggaranya? BPBD, TNI 45. Apakah dilakukan evaluasi setelah pelaksanaan gladi? : Ya Bila tidak, mengapa? 46. Bila nomor 45 Ya, Apakah dilakukan revisi rencana kontinjensi setelah dievaluasi? : Ya

IX. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TERKAITPENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

47. Apakah tersedia SOP mekanisme koordinasi terkait penanggulangan krisis kesehatan? : Tidak 48. Bila ya, Apakah SOP tersebut memuat :(Jawaban boleh lebih dari satu) : 49. Bila belum ada SOP, bagaimana pelaksanaan koordinasi dalam penanggulangan krisis kesehatan

yang pernah dilakukan selama ini? 50. Apakah tersedia SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan? : Tidak Bila tidak, mengapa? Karena ada perubahan struktur, sebelumnya di pelayanan khusus 51. Bila YA : Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan 52. Bila jawaban nomor 50 TIDAK, bagaimana mekanisme penanganan korban bencana yang dilakukan

selama ini? 53. Apakah tersedia SOP pengelolaan obat dan logistik kesehatan? : Tidak 54. Bila Ya, Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan55. Bila jawaban nomor 53 TIDAK, bagaimana mekanisme pengelolaan obat dan logistik kesehatan

yang dilakukan selama ini? Berdasarkan kebutuhan di lapangan



56. Apakah tersedia SOP pengelolaan bantuan relawan? : Tidak 57. Bila YA : Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan 58. Bila jawaban nomor 53 TIDAK, bagaimana mekanisme mobilisasi bantuan relawan yang dilakukan

selama ini? Koordinasi relawan59. Apakah tersedia SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan? : Tidak 60. Bila YA : Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan61. Bila jawaban nomor 56 TIDAK, bagaimana mekanisme pelaksanaan pemantauan kejadian krisis

kesehatan yang dilakukan selama ini? Laporan dari fasyankes 62. Apakah tersedia SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan? : Tidak 63. Bila YA : Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan 64. Bila jawaban nomor 59 TIDAK, bagaimana mekanisme pelaporan kejadian krisis kesehatan yang

dilakukan selama ini? 65. Apakah tersedia SOP sistem rujukan (pra RS ---- RS) apabila terjadi bencana dengan korban

massal? : Ya 66. Bila YA : Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan Sedang dibuat, untuk RS sudah ada

67. Bila jawaban nomor 62 TIDAK, bagaimana mekanisme sistem rujukan pada kejadian krisis kesehatan yang dilakukan selama ini?

68. Apakah tersedia SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan? : Tidak 69. Bila YA : Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan70. Apakah dalam pembuatan SOP pelayanan kesehatan menggunakan Standar Pelayanan Minimal

Pelayanan Kesehatan? : Bila Ya, Apa sumber standar minimal yang digunakan? (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan lainnya_SOP_pelayanan_standar_ya

71. Bila jawaban nomor 65 TIDAK, bagaimana mekanisme pelayanan kesehatan pada kejadian krisis kesehatan yang dilakukan selama ini?

X. PEMBIAYAAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

A. Anggaran Penanggulangan Krisis Kesehatan

72. Apakah Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan? : Tidak

73. Bila YA, Untuk program/kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan apa saja anggaran tersebut digunakan? (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan



74. Bila jawaban nomor 72 TIDAK, mengapa? Efesiensi anggaran 75. Apakah Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana? :

Tidak Bila YA, dana tersebut penggunaannya untuk apa saja? (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan

B. Penggunaan Dana Siap Pakai

76. Apakah Dinas Kesehatan telah mengetahui adanya Dana Siap Pakai di BNPB dan BPBD yang dapat digunakan untuk penanganan masa tanggap darurat? : Tidak

77. Apakah BPBD/BNPB sudah pernah mensosialisasikan perihal Dana Siap Pakai kepada Dinas Kesehatan?: Tidak

78. Apakah Dinkes memiliki pengalaman dalam meminta bantuan dana siap pakai pada BPBD/BNPB? : Ya

Bila ya, mohon dijelaskan hambatan Tidak ada hambatan

XI. KETERLIBATAN INSTITUSI/LEMBAGA NON PEMERINTAHAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

79. a. Apakah telah ada Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana? : Ya

Bila ada, mohon disebutkan nomor, tahun dan judul Peraturan Daerah tersebut 79. b. Apakah Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/lembaga non pemerintahan yang

dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan? : Ya 80. Apakah Dinas Kesehatan telah menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/lembaga non

pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan? : Ya Bila ada, mohon disebutkan nama atau keterangan SOP / Pedomannya 81. Apakah Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Intansi/lembaga non pemerintah

dalam penanggulangan krisis kesehatan? : Tidak Bila Ya, Institusi/lembaga apa dan terkait kegiatan apa?

XII. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

82. Apakah Dinas Kesehatan/Puskesmas telah melakukan fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan? : Ya

Bila tidak. Mengapa? 83. Bila Ya. Dalam bentuk apakah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan?

(Jawaban boleh lebih dari satu ) : Sosialisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

Lain-lain, Sebutkan 84. Unsur/elemen masyarakat apa saja yang dilibatkan?(Jawaban boleh lebih dari satu) : Kader

Posyandu

Lain-lain, Sebutkan



85. Bila Dinas Kesehatan telah melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam PKK. Jenis Peningkatan Kapasitas apa saja yang sudahpernah dilakukan? (Jawaban boleh lebih dari satu) :

XIII. Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Krisis Kesehatan

86. Apakah Dinas Kesehatan memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan? : Ya

Bila tidak. Mengapa?

No Unit Kerja

Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Pernah DilatihM

anaj

emen

Ben

c

Pen

g D

t & In

form

asi

Pen

ggun

aan

Ala

t Kom

unik

asi

Pen

yusu

nan

Ren

kon

Tim

Rea

ksi C

epat

Man

ajem

en O

bat d

an L

ogis

tik

Med

ical

Fir

st R

espo

nden

Ana

lisis

Res

iko

Ben

cana

ATLS

AC

LS

Emer

genc

y N

ursi

ng

Ope

rasi

onal

Per

ahu

Kar

et d

an E

vaku

asi K

orba

n

GEL

S

Pen

ilaia

n K

erus

akan

dan

Ker

ugia

n

GIS

Fasy

anke

s ya

ng A

man

Ter

hada

p B

enca

na

Surv

eila

ns

Lain

-lai

n

Jum

lah

87. Apakah petugas yang sudah dilatih telah melakukan transfer ilmu kepada petugas yang belum dilatih? : Ya

Bila Ya, Melalui kegiatan apa? Bila Tidak, Mengapa? 88. Apakah Dinkes memiliki perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan

berkesinambungan? : Tidak

XIV. MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN (PRA, SAAT DAN PASCA)

89. Apakah tersedia data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir? : Tidak 90. Data yang tersedia disimpan dalam bentuk apa? (Jawaban bisa lebih dari satu) : 91. Apakah tersedia daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan

Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi? : Ya Bila Ya, Lampirkan File Data Kontak Personnya -

Bila Tidak, Apa alasannya? 92. Apakah tersedia media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk

meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana? : Ya Bila Ya, dalam bentuk apa? (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan TV lokal



93. Apakah tersedia sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan? : Ya

Berupa apa? (Jawaban boleh lebih dari satu) : Telepon, HP, Radio Komunikasi

Lain-lain, Sebutkan RRI

94. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah memiliki Public Safety Center (PSC) 24 Jam untuk pelayanan kegawatdaruratan terpadu? : Ya Keterangan :1. Public Safety Center :

a. Merupakan sarana publik (kesehatan, polisi, damkar, dll) yang dapat dihubungi dalam waktu singkat

b. Wajib dibentuk semua Kab/Kota (Inpres No. 4 tahun 2013)c. Merupakan ujung tombak pelayanan gawat darurat di Kab/Kota

2. Tugas-Tugas PSC :a. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawat-

daruratan dalam aplikasi SPGDt 119b. Memberikan layanan ambulansc. Memberikan layanan informasi tentang fasyankes terdekatd. Memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di RSe. Memberikan informasi lain yang terkait dengan kesehatan

95. Bila nomor 94 YA, Siapa koordinator PSC tersebut? Unit apa saja yang tergabung dalam PSC tersebut? Jenis pelayanan masyarakat apa saja yang dilayani di PSC? Di mana lokasinya? Berapa jumlah petugas PSC? Jenis tenaga apa saja yang bertugas di PSC?

XV. KAPASITAS UNTUK MEMETAKAN RISIKO KRISIS KESEHATAN

96. Apakah Dinas Kesehatan memiliki peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan? (SDM, Sarana Prasarana) : Ya

97. Apakah Dinas Kesehatan memiliki peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota? : Tidak 98. Apakah tersedia peta jenis ancaman bencana per kecamatan di Kabupaten/Kota? : Tidak

XVI. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG AMAN TERHADAP BENCANA

99. Apakah telah dilakukan penilaian risiko fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota terhadap berbagai ancaman bencana yang terjadi di wilayah tersebut? : Ya

100. Bila Ya. Apakah telah dilakukan mitigasi menindaklanjuti hasil penilaian risiko tersebut? : Ya Bila Tidak, Mengapa?

XVII. SISTEM PERINGATAN DINI DAN SURVEILANS PENYAKIT

101. Apakah telah tersedia sistem peringatan dini kejadian bencana? : Tidak Bila ada dalam bentuk apa/berupa apa? 102. Bila nomor 101 YA, apakah sistem peringatan dini tersebut sudah dilakukan ujicoba? : Unit mana di Dinkes yang menjadi PJ untuk sistem peringatan dini tersebut?



XVIII. SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

103. Apakah tersedia sarana prasarana khusus untuk penanggulangan krisis kesehatan? : Tidak Bila jawaban nomor 103 YA : 104. Apakah penyediaan sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan telah menyesuaikan

dengan jenis ancaman bencana di wilayah kabupaten/kota? : 105. Apakah dilakukan pemeliharaan sarana prasarana tersebut secara berkala/rutin? : 106. Apakah sarana prasarana tersebut sudah tersedia cukup sesuai dengan kebutuhan? : Bila Belum, Mengapa?


NO NAMA INSTANSI

1 dr. Achmad Yurianto Pusat Krisis Kesehatan

2dr. Indro Murwoko

Pusat Krisis Kesehatan

3 drg. M. Kamaruzzaman, MSc Pusat Krisis Kesehatan

4 Lita Renata Sianipar, SKM,M. Epid Pusat Krisis Kesehatan

5 Drs. M. Royan, M. kes Pusat Krisis Kesehatan

6 dr. Ina Agustina Isturini, MKM Pusat Krisis Kesehatan

7 drg. A. Hadijah Pandita, M.Kes Pusat Krisis Kesehatan

8 dr. Ira Cydira Tresna Pusat Krisis Kesehatan

9 dr. Yudhi Pramono, MARS Pusat Krisis Kesehatan

10 Bambang Sugeng, S.Sos, MM Pusat Krisis Kesehatan

11 Hermansyah, S.Pd Pusat Krisis Kesehatan

12 Yuniyati, S.Sos, Msi Pusat Krisis Kesehatan

13 Drs. Dodi Iriyanto Pusat Krisis Kesehatan

14 Vanda Roza, S.Kom,MKM Pusat Krisis Kesehatan

15 Kamsanudin, SE Pusat Krisis Kesehatan

16 Dody Hermawan, ST Pusat Krisis Kesehatan

17 Sri Sumasih,SH Pusat Krisis Kesehatan

18 Zulkarnain Gaffar, SS,MKM Pusat Krisis Kesehatan

19 Wijayanti, SS, MKM Pusat Krisis Kesehatan

20 Setiorini, SKM, MKM Pusat Krisis Kesehatan

21 Martha Veronika, SKM Pusat Krisis Kesehatan

22 Supatmi,SKM Pusat Krisis Kesehatan

23 Antonius Sunar Wachyudi Pusat Krisis Kesehatan

24 Khusnul Khotimah, SAP Pusat Krisis Kesehatan

25 Viki Sahrial, SH Pusat Krisis Kesehatan

26 Endah Febri Lestari, SKM Pusat Krisis Kesehatan

27 Firza Hendra Agustino, SE Pusat Krisis Kesehatan

28 Dra. Titiek Nurhaeraty Pusat Krisis Kesehatan

KONTRIBUTOR



NO NAMA INSTANSI

29 Shinta Rahmawati, SKM Pusat Krisis Kesehatan

30 Astika Fardani, SKM Pusat Krisis Kesehatan

31 Fajar Harimurti Pusat Krisis Kesehatan

32 Maman Haerurohman, SKM, MKM Pusat Krisis Kesehatan

33 dr. Rakhmad Ramadhanjaya Pusat Krisis Kesehatan

34 Palupi Widyastuti, SKM,MKM Pusat Krisis Kesehatan

34 Desy Endarti Pusat Krisis Kesehatan

35 Muryanto Pusat Krisis Kesehatan

36 Apriska Sagita Malaguslanda, SE Pusat Krisis Kesehatan

37 Albert,AMTE Direktorat Gizi Masyarakat

38 Dakhlan Choeron,SKM,MKM Direktorat Gizi Masyarakat

39 Toriq Said,S. Si Direktorat Kesehatan Keluarga

40 Trisno Soebarkah, SKM Direktorat Kesehatan Lingkungan

41 Ns. Dewi Sartika,S.Kep,M.Kep,Sp.Kep.J Direktorat P2M Keswa dan Napza

42 Dwi Mazanova,SKM,M.Kes Direktorat Surveilans dan Karkes

43 Rustam Effendi,SKM,MPHM Sekretariat Balitbangkes

44 Nurul Puspasari Sekretariat Balitbangkes

45 Cecep Slamet Budiono Pusat data dan informasi

46 dr. Dovi HakikiDirektorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

47 Fachri Djuri, S. Kom Konsultan

48 Arlansayh, Amd.Kom Konsultan

49 Julianto Prabowo,Amd.Kom Konsultan

PENYUSUNChasan Ascholani, MA

Iswar Abidin, ST,MT

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. No. 4-9

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. No. 4-9penanggulangankrisis.kemkes.go.id/__pub/files7731432....

Documents

Transcript of Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. No. 4-9penanggulangankrisis.kemkes.go.id/__pub/files7731432....