jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/13pdkotpalembang002.pdf · dimaksud pada huruf a,...

15

Transcript of jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/13pdkotpalembang002.pdf · dimaksud pada huruf a,...

Page 1: jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/13pdkotpalembang002.pdf · dimaksud pada huruf a, ... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem ... perbaikan sistern drainase
http://www.bphn.go.id/data/documents/59uu028.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu025.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/08uu012.pdf
Page 2: jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/13pdkotpalembang002.pdf · dimaksud pada huruf a, ... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem ... perbaikan sistern drainase
http://www.bphn.go.id/data/documents/09pdkotpalembang005.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/09pdkotpalembang006.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/12pdkotpalembang015.pdf
Page 3: jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/13pdkotpalembang002.pdf · dimaksud pada huruf a, ... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem ... perbaikan sistern drainase
Page 4: jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/13pdkotpalembang002.pdf · dimaksud pada huruf a, ... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem ... perbaikan sistern drainase
Page 5: jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/13pdkotpalembang002.pdf · dimaksud pada huruf a, ... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem ... perbaikan sistern drainase
Page 6: jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/13pdkotpalembang002.pdf · dimaksud pada huruf a, ... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem ... perbaikan sistern drainase
Page 7: jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/13pdkotpalembang002.pdf · dimaksud pada huruf a, ... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem ... perbaikan sistern drainase
Page 8: jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/13pdkotpalembang002.pdf · dimaksud pada huruf a, ... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem ... perbaikan sistern drainase
Page 9: jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/13pdkotpalembang002.pdf · dimaksud pada huruf a, ... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem ... perbaikan sistern drainase
Page 10: jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/13pdkotpalembang002.pdf · dimaksud pada huruf a, ... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem ... perbaikan sistern drainase
Page 11: jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/13pdkotpalembang002.pdf · dimaksud pada huruf a, ... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem ... perbaikan sistern drainase
Page 12: jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/13pdkotpalembang002.pdf · dimaksud pada huruf a, ... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem ... perbaikan sistern drainase
Page 13: jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/13pdkotpalembang002.pdf · dimaksud pada huruf a, ... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem ... perbaikan sistern drainase
Page 14: jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/13pdkotpalembang002.pdf · dimaksud pada huruf a, ... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem ... perbaikan sistern drainase
Page 15: jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/13pdkotpalembang002.pdf · dimaksud pada huruf a, ... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem ... perbaikan sistern drainase

Banjarbaru - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Banjarbaru - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/14pmkes008.pdf · Pengobatan Tradisional; 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/14pmkes008.pdf · Pengobatan Tradisional; 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB

UNDANG-UNDANG MALAYSIAreg.upm.edu.my/eISO/portal/softcopy_rujukan_luar... · undang-undang cetakan semula malaysia diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang-undang, malaysia di

UNDANG-UNDANG MALAYSIAreg.upm.edu.my/eISO/portal/softcopy_rujukan_luar... · undang-undang cetakan semula malaysia diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang-undang, malaysia di

BERLAKUNYA UNDANG - Bank Sinarmas · 2 BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang – undang

BERLAKUNYA UNDANG - Bank Sinarmas · 2 BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang – undang

LIST UNDANG-UNDANG YANG DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG …€¦ · ADOBE PDF KETERANGAN 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

LIST UNDANG-UNDANG YANG DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG …€¦ · ADOBE PDF KETERANGAN 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

UNDANG REPUBLIK INDONESIA - download.lpjk.orgdownload.lpjk.org/UNDANG - UNDANG NO.18 Tahun 1999.pdf · undang - undang republik indonesia undang - undang republik indonesia nomor

UNDANG REPUBLIK INDONESIA - download.lpjk.orgdownload.lpjk.org/UNDANG - UNDANG NO.18 Tahun 1999.pdf · undang - undang republik indonesia undang - undang republik indonesia nomor

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK …jdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/15pmsos009.pdf · dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK …jdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/15pmsos009.pdf · dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui

Petunjuk Penggunaan - jdihn.idjdihn.id/public/uploads/user_guide/User Guide Integrasi.pdf · Peringatan ini memiliki arti password yang di input oleh user pendaftar ... dokumen silahkan

Petunjuk Penggunaan - jdihn.idjdihn.id/public/uploads/user_guide/User Guide Integrasi.pdf · Peringatan ini memiliki arti password yang di input oleh user pendaftar ... dokumen silahkan

in! menurut undang-undang tersebut disebut Undang-Undang ...

in! menurut undang-undang tersebut disebut Undang-Undang ...

bphn.go - jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/pm_74_tahun_2016.pdf · Menetapkan - 4 - 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

bphn.go - jdihn.idjdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/pm_74_tahun_2016.pdf · Menetapkan - 4 - 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN …jdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/16pdprovjateng002.pdfProvinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana

TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN …jdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/16pdprovjateng002.pdfProvinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN - …jdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/kotatangerangsel-2013-4.pdf · peraturan daerah kota tangerang selatan. nomor . 4 . tahun 2013

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN - …jdihn.id/jdihn.bphn2017/file_peraturan/kotatangerangsel-2013-4.pdf · peraturan daerah kota tangerang selatan. nomor . 4 . tahun 2013

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - mada.gov.my · undang-undang cetakan semula malaysia diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang-undang, malaysia di bawah kuasa akta penyemakan undang-undang

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - mada.gov.my · undang-undang cetakan semula malaysia diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang-undang, malaysia di bawah kuasa akta penyemakan undang-undang

UNDANG-UNDANG KRIKET Laws of Cricket Undang-Undang 25 - Bola Lampau Jarak Undang-Undang 26 – Larian dan larian sentuhan percuma Undang-Undang 27 - Rayuan Undang-Undang 28 – Wiket

UNDANG-UNDANG KRIKET Laws of Cricket Undang-Undang 25 - Bola Lampau Jarak Undang-Undang 26 – Larian dan larian sentuhan percuma Undang-Undang 27 - Rayuan Undang-Undang 28 – Wiket

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG … · undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG … · undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan

undang undang

undang undang

SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL BAHAGIAN 1 - kpf2.org · I UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PERMODALAN FELDA MALAYSIA 2 SERHAD SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL BAHAGIAN 1 PERMULAAN Undang-undang

SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL BAHAGIAN 1 - kpf2.org · I UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PERMODALAN FELDA MALAYSIA 2 SERHAD SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL BAHAGIAN 1 PERMULAAN Undang-undang