jdih.lipi.go.id · perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 ini akan...

8

Transcript of jdih.lipi.go.id · perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 ini akan...

Page 1: jdih.lipi.go.id · perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 ini akan peraturan Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
Page 2: jdih.lipi.go.id · perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 ini akan peraturan Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
Page 3: jdih.lipi.go.id · perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 ini akan peraturan Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
Page 4: jdih.lipi.go.id · perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 ini akan peraturan Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
Page 5: jdih.lipi.go.id · perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 ini akan peraturan Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
Page 6: jdih.lipi.go.id · perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 ini akan peraturan Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
Page 7: jdih.lipi.go.id · perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 ini akan peraturan Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
Page 8: jdih.lipi.go.id · perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 ini akan peraturan Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,

jdih.lipi.go.id · Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

jdih.lipi.go.id · Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_14_2008.pdf · Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_14_2008.pdf · Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007

SALINAN PERATURAN - Kemdikbud...dari Peraturan ini, berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2015. Pasal 4 Pada saat Peraturan mi mulai berlaku Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara

SALINAN PERATURAN - Kemdikbud...dari Peraturan ini, berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2015. Pasal 4 Pada saat Peraturan mi mulai berlaku Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara

RUSMA I3WIYANA - rimdikpns.ssdm.polri.go.idrimdikpns.ssdm.polri.go.id/peraturan/Perkalan18_2015.pdfPasal 4 Pada saat Peraturan mi mulai berlaku Peraturan Kepala Lembaga Administrasi

RUSMA I3WIYANA - rimdikpns.ssdm.polri.go.idrimdikpns.ssdm.polri.go.id/peraturan/Perkalan18_2015.pdfPasal 4 Pada saat Peraturan mi mulai berlaku Peraturan Kepala Lembaga Administrasi

hukumkerjasama.uns.ac.id · Pasal 8 (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua Peraturan Rektor sebelumnya

hukumkerjasama.uns.ac.id · Pasal 8 (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua Peraturan Rektor sebelumnya

jdih.lipi.go.id · penilaian akreditasi kembali setelah 4 (empat) kali terbitan baru. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung

jdih.lipi.go.id · penilaian akreditasi kembali setelah 4 (empat) kali terbitan baru. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIAopensource.telkomspeedy.com/furusato/atvki/Peraturan_KPI_No_3th2006.pdf · ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku menuju tercapainya

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIAopensource.telkomspeedy.com/furusato/atvki/Peraturan_KPI_No_3th2006.pdf · ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku menuju tercapainya

jdih.lipi.go.id · KEDUA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Kepala LIPI Nomor 1057/72011, tanggal 7 Desember 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana

jdih.lipi.go.id · KEDUA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Kepala LIPI Nomor 1057/72011, tanggal 7 Desember 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana

WALIKOTA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA ......Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

WALIKOTA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA ......Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

UNIVERSITAS AIRLANGGA - unair.ac.id · Mahasiswa Baru Pada Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (3) Peraturan ini mulai berlaku

UNIVERSITAS AIRLANGGA - unair.ac.id · Mahasiswa Baru Pada Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (3) Peraturan ini mulai berlaku

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT...Peraturan Bupati. 6 Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT...Peraturan Bupati. 6 Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

PERATURAN PERLOMBAAN BALAP SEPEDA MOTOR - imi.co.idimi.co.id/pdf/peraturan2016/Peraturan Perlombaan Balap Sepeda Motor.pdf · yang belum tercantum di dalam peraturan yang berlaku.

PERATURAN PERLOMBAAN BALAP SEPEDA MOTOR - imi.co.idimi.co.id/pdf/peraturan2016/Peraturan Perlombaan Balap Sepeda Motor.pdf · yang belum tercantum di dalam peraturan yang berlaku.

jdih.lipi.go.id Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri

jdih.lipi.go.id Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri

PROSEDUR PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS KEPATUHAN …eprints.undip.ac.id/81403/1/IR-TA_Gerardine_Kinanthi_Satyaning_Tya… · peraturan perundang–undangan yang berlaku, serta peraturan–peraturan

PROSEDUR PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS KEPATUHAN …eprints.undip.ac.id/81403/1/IR-TA_Gerardine_Kinanthi_Satyaning_Tya… · peraturan perundang–undangan yang berlaku, serta peraturan–peraturan

 · Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Kawasan SCBD tentang Lingkungan, membuat

 · Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Kawasan SCBD tentang Lingkungan, membuat

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU PERATURAN …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/06/perda-no-9-th-2002.pdf · Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan ... berlaku bagi

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU PERATURAN …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/06/perda-no-9-th-2002.pdf · Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan ... berlaku bagi

jdih.lipi.go.id No 436.pdf · peraturan perundangan-undangan. ... Deputi Bidang 11mu Pengetahuan Kebumian LIPI; ... Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

jdih.lipi.go.id No 436.pdf · peraturan perundangan-undangan. ... Deputi Bidang 11mu Pengetahuan Kebumian LIPI; ... Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA … KAPOLRI NOMOR 1… · Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku ... Dasar hukum 11. Memuat Peraturan Perundang-undangan

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA … KAPOLRI NOMOR 1… · Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku ... Dasar hukum 11. Memuat Peraturan Perundang-undangan

JDIH Kota Padang · Rumah Sederhana Sehat pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan, maka kepada pengembang diberlakukan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Walikota Ini diundangkan,

JDIH Kota Padang · Rumah Sederhana Sehat pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan, maka kepada pengembang diberlakukan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Walikota Ini diundangkan,

jdih.padang.go.id · Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya

jdih.padang.go.id · Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya