jdih.kemendesa.go.idjdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1526626680_memorandum_of... ·...

4

Transcript of jdih.kemendesa.go.idjdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1526626680_memorandum_of... ·...

Page 1: jdih.kemendesa.go.idjdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1526626680_memorandum_of... · Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki fungsi menyelenggarakan koordinasi
Page 2: jdih.kemendesa.go.idjdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1526626680_memorandum_of... · Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki fungsi menyelenggarakan koordinasi
Page 3: jdih.kemendesa.go.idjdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1526626680_memorandum_of... · Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki fungsi menyelenggarakan koordinasi
Page 4: jdih.kemendesa.go.idjdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1526626680_memorandum_of... · Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki fungsi menyelenggarakan koordinasi

Merumus Formula Jitu Pengentas Daerah Tertinggal · Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta

Merumus Formula Jitu Pengentas Daerah Tertinggal · Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIAjdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1591671625__nomor... · 2020. 6. 9. · Transmigrasi Nomor 24

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIAjdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1591671625__nomor... · 2020. 6. 9. · Transmigrasi Nomor 24

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, … · - 1 - peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 21 tahun 2017 tentang pedoman

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, … · - 1 - peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 21 tahun 2017 tentang pedoman

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ......Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ......Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN ...€¦ · Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN ...€¦ · Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, … filePEDOMAN UMUM PROGRAM INOVASI DESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ... 2015 tentang Perubahan Kedua

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, … filePEDOMAN UMUM PROGRAM INOVASI DESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ... 2015 tentang Perubahan Kedua

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL… · 1 kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia direktorat jenderal pengembangan daerah

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL… · 1 kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia direktorat jenderal pengembangan daerah

jdih.kemendesa.go.idjdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1508482120... · - 1 - PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7

jdih.kemendesa.go.idjdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1508482120... · - 1 - PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, … · PEDOMAN UMUM PROGRAM INOVASI DESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ... kapasitas

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, … · PEDOMAN UMUM PROGRAM INOVASI DESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ... kapasitas

SALINAN - jdih.kemendesa.go.idjdih.kemendesa.go.id/assets/...pembangunan_daerah_tertinggal_dan... · Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan ... Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

SALINAN - jdih.kemendesa.go.idjdih.kemendesa.go.id/assets/...pembangunan_daerah_tertinggal_dan... · Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan ... Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

PUSDATIN - balilatfo.kemendesa.go.id · di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 29 ... tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

PUSDATIN - balilatfo.kemendesa.go.id · di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 29 ... tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

SALINAN - jdih.kemendesa.go.idjdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1556162803__nomor__tahun_2019.pdf · - 3 - Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

SALINAN - jdih.kemendesa.go.idjdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1556162803__nomor__tahun_2019.pdf · - 3 - Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN … · Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah menyelenggarakan

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN … · Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah menyelenggarakan

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN .... Kementerian Desa dan... · Belum optimalnya pembangunan sosial ekonomi kawasan transmigrasi ,daerah tertinggal, dan Kawasan

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN .... Kementerian Desa dan... · Belum optimalnya pembangunan sosial ekonomi kawasan transmigrasi ,daerah tertinggal, dan Kawasan

SALINAN - jdih.kemendesa.go.idjdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1508482120_peraturan_menteri... · peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik

SALINAN - jdih.kemendesa.go.idjdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1508482120_peraturan_menteri... · peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik

DAERAH TERTINGGAL - balilatfo.kemendesa.go.id · infomasi Pelayanan Dasar Publik di Daerah Tertinggal pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diperlukan

DAERAH TERTINGGAL - balilatfo.kemendesa.go.id · infomasi Pelayanan Dasar Publik di Daerah Tertinggal pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diperlukan

SALINAN - jdih.kemendesa.go.idjdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1517804940_peraturan_menteri... · Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, d an Transmigrasi

SALINAN - jdih.kemendesa.go.idjdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1517804940_peraturan_menteri... · Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, d an Transmigrasi

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN … · Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN … · Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ......- 1 SALINAN- PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ......- 1 SALINAN- PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG