jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik...

25

Transcript of jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik...

Page 1: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 2: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 3: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 4: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 5: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 6: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 7: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 8: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 9: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 10: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 11: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 12: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 13: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 14: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 15: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 16: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 17: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 18: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 19: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 20: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 21: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 22: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 23: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 24: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
Page 25: jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG

jdih.purbalinggakab.go.id · di desa (berita negara republik indonesia tahun 2013 nor-nor 1367); memutuskan: perubahan kelima atas peraturan bupati purbalingga nomor 36 tahun 2018

jdih.purbalinggakab.go.id · di desa (berita negara republik indonesia tahun 2013 nor-nor 1367); memutuskan: perubahan kelima atas peraturan bupati purbalingga nomor 36 tahun 2018

jdih.purbalinggakab.go.id · Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

jdih.purbalinggakab.go.id · Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

jdih.purbalinggakab.go.id...tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa. MEMUTUSKAN: Membentuk Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Lumbung Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan

jdih.purbalinggakab.go.id...tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa. MEMUTUSKAN: Membentuk Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Lumbung Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan

jdih.purbalinggakab.go.id · tentang Pengelolaan Keuangan Desa terkait penambahan klasifikasi belanja desa yaitu bidang belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak,

jdih.purbalinggakab.go.id · tentang Pengelolaan Keuangan Desa terkait penambahan klasifikasi belanja desa yaitu bidang belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak,

lugtyastyono60.files.wordpress.com · NOMOR 97 TAHUN 2013 TENTANG ... Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan

lugtyastyono60.files.wordpress.com · NOMOR 97 TAHUN 2013 TENTANG ... Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan

jdih.purbalinggakab.go.id · Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/ 365 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai Bendahara

jdih.purbalinggakab.go.id · Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/ 365 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai Bendahara

jdih.purbalinggakab.go.id...Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 12); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 11 Tahun 2018

jdih.purbalinggakab.go.id...Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 12); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 11 Tahun 2018

jdih.purbalinggakab.go.id€¦ · Diktum Kedua dibentuk Sekretariat Tim untuk membantu kelancaran tugas Tim Pembina Kabupaten Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Purbalingga Tahun

jdih.purbalinggakab.go.id€¦ · Diktum Kedua dibentuk Sekretariat Tim untuk membantu kelancaran tugas Tim Pembina Kabupaten Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Purbalingga Tahun

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 7. 14. · beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 7. 14. · beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

SOSIALISASI PERPRES 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG

SOSIALISASI PERPRES 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 6. 3. · 14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Kegiatan Penanggulangan Kerniskinan; 15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 6. 3. · 14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Kegiatan Penanggulangan Kerniskinan; 15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

jdih.purbalinggakab.go.id...Bagi Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

jdih.purbalinggakab.go.id...Bagi Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

jdih.purbalinggakab.go.id · Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683); MEMUTUSKAN: Menetapkan PENUGASAN GURU DI KABUPATEN PERATURAN BUPATI SEBAGAI

jdih.purbalinggakab.go.id · Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683); MEMUTUSKAN: Menetapkan PENUGASAN GURU DI KABUPATEN PERATURAN BUPATI SEBAGAI

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 9. 21. · bupati purbalingga provinsi jawa tengah keputusan bupati purbalingga nomor 414/257 tahun 2018 tentang pelaksana terbaik pos pelayanan

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 9. 21. · bupati purbalingga provinsi jawa tengah keputusan bupati purbalingga nomor 414/257 tahun 2018 tentang pelaksana terbaik pos pelayanan

jdih.purbalinggakab.go.id · 2 days ago · a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian,

jdih.purbalinggakab.go.id · 2 days ago · a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian,

jdih.purbalinggakab.go.id€¦ · Menetapkan 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

jdih.purbalinggakab.go.id€¦ · Menetapkan 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

jdih.purbalinggakab.go.id · Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

jdih.purbalinggakab.go.id · Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

jdih.purbalinggakab.go.id...Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs WEB Resmi Pemerintah

jdih.purbalinggakab.go.id...Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs WEB Resmi Pemerintah

jdih.purbalinggakab.go.id...Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burni dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

jdih.purbalinggakab.go.id...Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burni dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 7. 8. · 16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 7. 8. · 16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin