jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 37 2015.pdf · adalah pejabat...

13

Transcript of jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 37 2015.pdf · adalah pejabat...

Page 1: jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 37 2015.pdf · adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Page 2: jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 37 2015.pdf · adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Page 3: jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 37 2015.pdf · adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Page 4: jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 37 2015.pdf · adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Page 5: jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 37 2015.pdf · adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Page 6: jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 37 2015.pdf · adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Page 7: jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 37 2015.pdf · adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Page 8: jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 37 2015.pdf · adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Page 9: jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 37 2015.pdf · adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Page 10: jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 37 2015.pdf · adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Page 11: jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 37 2015.pdf · adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Page 12: jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 37 2015.pdf · adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Page 13: jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 37 2015.pdf · adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

MATRIKS PEMBAGIAN KEWENANGAN, TUGAS, FUNGSI … Perbup Nomor... · MATRIKS PEMBAGIAN KEWENANGAN, TUGAS, FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) ... pelatihan Penugasan PNS da

MATRIKS PEMBAGIAN KEWENANGAN, TUGAS, FUNGSI … Perbup Nomor... · MATRIKS PEMBAGIAN KEWENANGAN, TUGAS, FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) ... pelatihan Penugasan PNS da

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP NO.69... · Menetapkan 3. Un¿ang-Undang Nomor 28 tentang, Pajak Daerah dan Retribusi C)acrah New-a Republik Indonesia

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP NO.69... · Menetapkan 3. Un¿ang-Undang Nomor 28 tentang, Pajak Daerah dan Retribusi C)acrah New-a Republik Indonesia

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP NO.53 TH 2018.pdf · SSPD adalah bukti pembayaran atau penyctoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP NO.53 TH 2018.pdf · SSPD adalah bukti pembayaran atau penyctoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 23 2015.pdf · Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 23 2015.pdf · Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

BUPATI BANYUWANGI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN ...jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perbup/PERBUP_NO...koperasi, usaha mikro dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

BUPATI BANYUWANGI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN ...jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perbup/PERBUP_NO...koperasi, usaha mikro dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=Perbup No. 52 Tahun 2017.pdf · bupati grobogan provinsi jawa tengah peraturan bupati grobogan nomor tahun 2017 tentang

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=Perbup No. 52 Tahun 2017.pdf · bupati grobogan provinsi jawa tengah peraturan bupati grobogan nomor tahun 2017 tentang

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=Perbup no.57 th... · 29. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional adalah izin yang diberikan kepada badan usaha perorangan

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=Perbup no.57 th... · 29. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional adalah izin yang diberikan kepada badan usaha perorangan

PERBUP PPID - Lumajangkab · Lumajang. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Informasi

PERBUP PPID - Lumajangkab · Lumajang. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Informasi

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=Perbup No. 3 Tahun 2017.pdfPERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BACI PEGAWAh SiPlL

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=Perbup No. 3 Tahun 2017.pdfPERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BACI PEGAWAh SiPlL

PERBUP REMUNERASI JADI - hukum.kuduskab.go.idhukum.kuduskab.go.id/download/perbup82015.pdf · Kewenangan Pemerintahan ... Psikolog adalah psikolog klinis di RSUD ... 14. Perawat/setara

PERBUP REMUNERASI JADI - hukum.kuduskab.go.idhukum.kuduskab.go.id/download/perbup82015.pdf · Kewenangan Pemerintahan ... Psikolog adalah psikolog klinis di RSUD ... 14. Perawat/setara

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 10 2018.pdf · elektromagnetik lainnya. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah penyediaan dan pelayanan telekomunikasi

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 10 2018.pdf · elektromagnetik lainnya. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah penyediaan dan pelayanan telekomunikasi

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP NO.48 TH... · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP NO.48 TH... · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 15 2015.pdf · (2) Tata cara pembagian Dana Desa setiap Desa secara berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 15 2015.pdf · (2) Tata cara pembagian Dana Desa setiap Desa secara berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATALdpmd.madina.go.id/.../03/12-Perbup-No....Kewenangan-Evaluasi-Ranperdes.pdfsalinan peraturan bupati mandailing natal nomor 21 tahun 2019 tentang

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATALdpmd.madina.go.id/.../03/12-Perbup-No....Kewenangan-Evaluasi-Ranperdes.pdfsalinan peraturan bupati mandailing natal nomor 21 tahun 2019 tentang

BUPATI BATANG PERATURAN BUPATI BATANG …portal.batangkab.go.id/jdih/PERBUP/2_201563.pdf · pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. ... Tenaga Psikologi Klinis; c.

BUPATI BATANG PERATURAN BUPATI BATANG …portal.batangkab.go.id/jdih/PERBUP/2_201563.pdf · pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. ... Tenaga Psikologi Klinis; c.

Perbup Pati No.63-2009 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.pdf

Perbup Pati No.63-2009 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.pdf

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=Perbup 1 2016.pdf · 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=Perbup 1 2016.pdf · 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan

BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAHinspektorat.sragenkab.go.id/downlot.php?file=perbup pedoman kendali...tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan ... disingkat APIP adalah

BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAHinspektorat.sragenkab.go.id/downlot.php?file=perbup pedoman kendali...tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan ... disingkat APIP adalah

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP NO 30 TAHUN … · b. surat keterangan sakit dari dokter atau surat cuti/izin sakit dalam hal alasan pelanggaran

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP NO 30 TAHUN … · b. surat keterangan sakit dari dokter atau surat cuti/izin sakit dalam hal alasan pelanggaran

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=Perbup No. 11 Tahun 2017.pdfpusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bent-uk dokumen

jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=Perbup No. 11 Tahun 2017.pdfpusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bent-uk dokumen