jdih.jombangkab.go.id · 2020. 1. 8. · 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang...

12

Transcript of jdih.jombangkab.go.id · 2020. 1. 8. · 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang...

Page 1: jdih.jombangkab.go.id · 2020. 1. 8. · 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Page 2: jdih.jombangkab.go.id · 2020. 1. 8. · 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Page 3: jdih.jombangkab.go.id · 2020. 1. 8. · 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Page 4: jdih.jombangkab.go.id · 2020. 1. 8. · 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Page 5: jdih.jombangkab.go.id · 2020. 1. 8. · 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Page 6: jdih.jombangkab.go.id · 2020. 1. 8. · 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Page 7: jdih.jombangkab.go.id · 2020. 1. 8. · 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Page 8: jdih.jombangkab.go.id · 2020. 1. 8. · 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Page 9: jdih.jombangkab.go.id · 2020. 1. 8. · 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Page 10: jdih.jombangkab.go.id · 2020. 1. 8. · 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Page 11: jdih.jombangkab.go.id · 2020. 1. 8. · 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Page 12: jdih.jombangkab.go.id · 2020. 1. 8. · 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I2 Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I2 Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem

Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah

Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah

jdih.jombangkab.go.id · 2020. 1. 8. · 2015 TENTANG PEDOMAN PERATURAN INTERNAL ... Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

jdih.jombangkab.go.id · 2020. 1. 8. · 2015 TENTANG PEDOMAN PERATURAN INTERNAL ... Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Perda No 9 Tahun 2013 - Audit Board of Indonesia · Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah ... Undang-Undang Nomor 39

Perda No 9 Tahun 2013 - Audit Board of Indonesia · Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah ... Undang-Undang Nomor 39

jdih.jombangkab.go.id · Negara Republik Indonesia Nor-nor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang ... hak asal usul, ... Dana ADD Minimum untuk

jdih.jombangkab.go.id · Negara Republik Indonesia Nor-nor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang ... hak asal usul, ... Dana ADD Minimum untuk

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah … file6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah … file6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTAbptsp.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-daerah-daerah-khusus...Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota

LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTAbptsp.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-daerah-daerah-khusus...Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah

jdih.jombangkab.go.id€¦ · Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

jdih.jombangkab.go.id€¦ · Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

jdih.jombangkab.go.id · 9. 10. 11. 12. 13. 15. 16. 17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

jdih.jombangkab.go.id · 9. 10. 11. 12. 13. 15. 16. 17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

DRAF RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · 2015. 7. 1. · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3 Pasal

DRAF RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · 2015. 7. 1. · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3 Pasal

ciamiskab.go.id€¦ · Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ling ngan Propinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor Penyelenggara Negara yang Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang

ciamiskab.go.id€¦ · Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ling ngan Propinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor Penyelenggara Negara yang Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang

jdih.jombangkab.go.id · Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); ... Kwitansi/bukti

jdih.jombangkab.go.id · Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); ... Kwitansi/bukti

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT · c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT · c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

jdih.jombangkab.go.id · Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

jdih.jombangkab.go.id · Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II … file2 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II … file2 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

jdih.jombangkab.go.id · Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

jdih.jombangkab.go.id · Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.