jdih.tebingtinggikota.go.id 2019. 5. 23. · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan...

15

Transcript of jdih.tebingtinggikota.go.id 2019. 5. 23. · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan...

Page 1: jdih.tebingtinggikota.go.id 2019. 5. 23. · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Page 2: jdih.tebingtinggikota.go.id 2019. 5. 23. · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Page 3: jdih.tebingtinggikota.go.id 2019. 5. 23. · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Page 4: jdih.tebingtinggikota.go.id 2019. 5. 23. · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Page 5: jdih.tebingtinggikota.go.id 2019. 5. 23. · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Page 6: jdih.tebingtinggikota.go.id 2019. 5. 23. · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Page 7: jdih.tebingtinggikota.go.id 2019. 5. 23. · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Page 8: jdih.tebingtinggikota.go.id 2019. 5. 23. · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Page 9: jdih.tebingtinggikota.go.id 2019. 5. 23. · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Page 10: jdih.tebingtinggikota.go.id 2019. 5. 23. · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Page 11: jdih.tebingtinggikota.go.id 2019. 5. 23. · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Page 12: jdih.tebingtinggikota.go.id 2019. 5. 23. · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Page 13: jdih.tebingtinggikota.go.id 2019. 5. 23. · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Page 14: jdih.tebingtinggikota.go.id 2019. 5. 23. · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Page 15: jdih.tebingtinggikota.go.id 2019. 5. 23. · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

SALINAN - pontianak.bpk.go.id · tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lemabaran

SALINAN - pontianak.bpk.go.id · tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lemabaran

LEMBARAN DAERAHdpmptsp-baubau.com/file_peraturan/1513588508__th_2012-pengawasan...tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

LEMBARAN DAERAHdpmptsp-baubau.com/file_peraturan/1513588508__th_2012-pengawasan...tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. 3.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. 3.

Perda 03 pengelolaan sampah - jdih.probolinggokab.go.id · Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ... berkesinambungan yang

Perda 03 pengelolaan sampah - jdih.probolinggokab.go.id · Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ... berkesinambungan yang

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR … · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR … · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

GUBERNUR JAWA TIMUR - p2t.jatimprov.go.id PERATURAN... · Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

GUBERNUR JAWA TIMUR - p2t.jatimprov.go.id PERATURAN... · Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

LEMBARAN DAERAHjdih.sukabumikota.go.id/uploads/DOKUMEN_HUKUM/Perda_No._10_Tahun... · DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan ... penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan

LEMBARAN DAERAHjdih.sukabumikota.go.id/uploads/DOKUMEN_HUKUM/Perda_No._10_Tahun... · DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan ... penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan

SALINAN - sman27bandung.files.wordpress.com … · 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

SALINAN - sman27bandung.files.wordpress.com … · 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR03 TAHUN … KOTA DEPOK THN 2014 … · area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok ... Ruang (Lembaran Negara ... melakukan pengawasan internal

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR03 TAHUN … KOTA DEPOK THN 2014 … · area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok ... Ruang (Lembaran Negara ... melakukan pengawasan internal

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI ... · Web viewPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI ... · Web viewPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU filebahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam ... Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU filebahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam ... Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

jdih.tebingtinggikota.go.id · 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

jdih.tebingtinggikota.go.id · 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 6 TAHUN : … · rangka memberikan kepastian hukum atas pelayanan pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat, pembinaan, pengawasan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 6 TAHUN : … · rangka memberikan kepastian hukum atas pelayanan pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat, pembinaan, pengawasan

jdih.tebingtinggikota.go.id 2018. 8. 28. · 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

jdih.tebingtinggikota.go.id 2018. 8. 28. · 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

RANCANGAN PERATURAN DAERAH … · Web viewPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun

RANCANGAN PERATURAN DAERAH … · Web viewPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2008 ......LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2008 NOMOR 03 SERI E-02 PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN, PENGAWASAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2008 ......LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2008 NOMOR 03 SERI E-02 PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN, PENGAWASAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.86, 2010 DISKRIMINASI. Ras dan Etnis. Pengawasan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.86, 2010 DISKRIMINASI. Ras dan Etnis. Pengawasan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Badan Pengawasan Mahkamah Agung - Republik Indonesia...Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung - Republik Indonesia...Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn461-2018.pdf · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn461-2018.pdf · Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Perbup Tupoksi Dinkop UMKM 2011 - jdih.kendalkab.go.idPembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ... Budaya

Perbup Tupoksi Dinkop UMKM 2011 - jdih.kendalkab.go.idPembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ... Budaya